KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT PENYUSUNAN STATUS MUTU LAUT KOTA BATAM DAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 Kementerian Negara/Lembaga
:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I
:
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL)
Program
:
Pengendalian Lingkungan
Pencemaran
dan
Hasil
:
Laporan Status Mutu Laut Kabupaten Bintan Tahun 2015
Kota
Unit Eselon II/Satker
:
Direktorat Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut
Pencemaran
Kegiatan
:
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Tersusunnya Laporan Status Mutu Laut Kota Batam dan Kabupaten Bintan Tahun 2015
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
:
Laporan
Volume
:
1 Dokumen Laporan
Kerusakan Batam
dan
dan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup. Hasil inventarisasi digunakan sebagai data dasar untuk pengelolaan lingkungan pesisir dan laut sehingga kualitas lingkungan hidup bisa terjaga. Ditjen PPKL dalam menjalankan tugas pokok di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, khususnya dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan kerusakan lingkungan. Di bidang pengendalian kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menurunkan beban pencemaran yang masuk ke lingkungan pesisir dan laut baik dari sumber pencemar point sources maupun non point sources. Kegiatan ini sejalan dengan
substansi inti Prioritas Nasional dalam RPJM 2010 – 2014. Dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan pesisir dan laut, data dan informasi lingkungan di wilayah ini sangat penting. Data dan informasi lingkungan pesisir dan laut selama ini terdapat di berbagai perguruan tinggi, instansi sektoral dan pemerintah daerah. Pengumpulan data dan informasi yang menyebar ini akan membantu tugas Ditjen PPKL dalam perlindungan lingkungan pesisir dan laut di Indonesia. 2. Gambaran Umum Kepulauan Indonesia terbentuk dari 13.466 pulau (BIG, 2010) yang bergelimang sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kekayaan yang melimpah ruah itu berperan sebagai bekal pembangunan ekonomi selama empat dekade terakhir. Kendati pernah dihantam krisis pada penghujung 1990-an, tren pembangunan agaknya masih berkinerja lumayan baik. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi dalam periode itu diiringi dengan merosotnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Indonesia menghadapi tantangan tak ringan: kelangkaan dan kualitas lingkungan menyusut. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia perlu mempertahankan integritas ekosistem pesisir dan laut. Sayangnya wilayah pesisir yang merupakan daerah penting bagi pertumbuhan biota laut sangat rentan (vulnarable) terhadap gangguan. Karena itu, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir dipicu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri,perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata. Disamping itu, wilayah pesisir dan laut juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas di daratan yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran, dan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya suhu air laut dan muka air laut sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan keanekaragaman hayati ekosistem pesisir dan laut. Pada akhirnya semua ini akan mempengaruhi kehidupan penduduk, terutama masyarakat pesisir. Perubahan lingkungan pesisir ini perlu dicatat setiap tahunnya sebagai dasar pemikiran bagi bangsa dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan dan menentukan arah pembangunan wilayah pesisir dan laut Indonesia di masa datang. Kebijakan pengendalian dan kerusakan pesisir dan laut ditujukan juga untuk daerah yang menjadi salah satu jalur pelayaran antar pulau sehingga dapat meminimalisasi kerusakan laut sekitarnya, salah satu daerah yang dijadikan perhatian dalam hal ini adalah kondisi laut kota Batam dan Kota Bintan. Oleh karena itu perlu kiranya dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Batam dan Kabupaten Bintan haruslah didukung oleh informasi mengenai status mutu pesisir dan laut itu sendiri, sehingga kebijakankebijakan yang perlu dilaksanakan dan dikembangkan di wilayah tersebut sesuai dengan kondisi status mutu laut di kota Batam dan Bintan.
B. Penerima Manfaat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Manfaat yang akan diperoleh bahwa Status Mutu Laut Kota Batam dan Kabupaten Bintan dapat berdayaguna dan memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut di Indonesia.
2. Masyarakat Manfaat yang akan diperoleh masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang lebih baik dapat diperoleh dari pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut di Indonesia yang sasarannya adalah kualitas lingkungan pesisir dan laut yang lebih baik. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metoda Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan lelang. 2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan 2.1 Persiapan 1) Penyusunan Rencana Kerja 2.2 Pelaksanaan 1) Koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat-rapat di daerah maupun di Jakarta. Tujuannya selain untuk mendapatkan data sekunder juga untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan disusunnya Laporan Status Mutu Laut. 2) Pengumpulan data primer di 12 titik lokasi (6 lokasi di perairan Kota Batam dan 6 lokasi di Kabupaten Bintan) 3) Pengumpulan data sekunder serta informasi lainnya 4) Pengolahan data primer dan sekunder serta data /informasi lainnya. 5) Evaluasi, Klarifikasi dan Verifikasi Data dan informasi. 6) Penyusunan laporan, pencetakan dan disain bahan publikasi. 2.3 Pasca Pelaksanaan 1) Evaluasi Laporan. Laporan yang disusun dengan bantuan tenaga ahli/konsultan dievaluasi oleh Tim untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan. 2) Evaluasi Bahan Publikasi. Bahan publikasi yang disusun dengan bantuan tenaga ahli/konsultan dievaluasi oleh Tim untuk perbaikan dan penyempurnaan 3) Evaluasi akhir dan editing. 4) Pencetakan 5) Publikasi D. Pembentukan Tim Tim yang akan terlibat dalam penyusunan laporan ini merupakan tim internal KLHK dan sektor yang terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. E. Penyusunan laporan, pencetakan dan disain bahan publikasi akan dibantu oleh tim tenaga ahli yang terdiri dari:
1. 1 orang tenaga ahli Teknik Kimia dan sebagai koordinator minimal berpendidikan S2 (Jurusan Teknik Kimia) pengalaman 3 tahun Melakukan kajian dan inventarisasi mengenai kondisi pesisir dan laut di Kota Batam dan Kabupaten Bintan Mengecek kesiapan personil dan peralatan lapangan Melakukan pengambilan data primer dan sekunder kepada pemerintah (dinas terkait) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil survey 2. Empat orang orang tenaga ahli yang terdiri dari dua orang tenaga ahli Teknik Lingkungan minimal berpendidikan S2 (Jurusan Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan) dan dua orang tenaga ahli Biologi minimal berpendidikan S2 (Jurusan Biologi) berpengalaman 3 tahun Mengecek kesiapan personil dan peralatan lapangan Melakukan pengambilan data primer dan sekunder kepada pemerintah (dinas terkait) Melaporkan kemajuan kepada koordinator ahli Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil survey 3. 1 orang tenaga Operator GIS minimal berpendidikan S1 (GIS) Melakukan interpretasi citra satelit Merencanakan titik sampel yang akan disurvey Melakukan pengecekan alat survey (GPS, handheld, kamera serta perlengkapannya Memantau kemajuan survey dan mengendalikan kondisi di lapangan Mengevaluasi data lapangan secara spasial dan mengintegrasikan dengan data lainnya Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil survey lapangan 4. 1 orang Tenaga Pendukung Administrasi minimal berpendidikan D3 Menyusun laporan keproyekan Melaksanakan kegiatan adminsitrasi F. Data Primer/Sekunder Data Primer : Pengambilan sampling air laut di 12 titik lokasi (Batam 6 lokasi dan Bintan 6 lokasi) termasuk sewa perahu dan laboratorium. Data Sekunder : Data kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan peta kondisi ekosistem Batam dan Bintan.
G. Waktu Pencapaian Keluaran Matrik jadwal pelaksanaan No Kegiatan
Bulan 1
1
2
Pelaksanaan a.
Koordinasi Pelaksanaan
b c
Pengumpulan data primer Pengolahan data primer, data sekunder dan data /informasi lainnya.
d e. 2
Evaluasi, Klarifikasi dan Verifikasi Penyusunan Laporan Akhir, Pencetakan dan Bahan Publikasi Pasca Pelaksanaan a. Evaluasi Laporan b. c. e. f.
Evaluasi Disain Publikasi Evaluasi Akhir Pencetakan Publikasi
H. Biaya Yang dibutuhkan Biaya pelaksanaan kegiatan untuk penyusunan Status Mutu Laut Kabupaten Bintan dan Kota Batam berasal dari dana APBN Tahun 2015, dengan jumlah Rp 248.459.200,(Dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
