KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR :
821.29/265 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG WALIKOTA SEMARANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 11.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21); 12.Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 21).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
KESATU
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
:
lingkungan Pemerintah Kota Semarang. KEDUA
:
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi
(PPID)
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di setiap Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberi pelayanan informasi kepada publik;
dan
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d.melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. g. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; k. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; l. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; j. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara anggota PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; KEEMPAT
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menunjuk Sekretaris PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
KELIMA
:
Sekretaris PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas menyiapkan, menyediakan, mengumpulkan, mengolah dan menghimpun informasi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya.
KEENAM
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota Semarang.
KETUJUH
:
Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dapat ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDELAPAN :
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
KESEMBILAN :
Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 480/219 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEPULUH :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
Semarang
Pada tanggal
5 September 2012
Plt. WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA,
ttd HENDRAR PRIHADI SALINAN disampaikan Kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kota Semarang; 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 4. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang; 5. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang; 6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 7. Inspektur Kota Semarang; 8. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 9. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 10. Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 11. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang; 12. Kepala Satpol PP; 13. Camat Se-Kota Semarang; 14. Direktur RSUD Kota Semarang; 15. Direktur Perusda di lingkungan Kota Semarang; 16. Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 821.29/265 TANGGAL : 5 September 2012 ___________________________________ DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH No
BADAN PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Kepala Bagian Umum
1
Sekretariat Daerah Kota Semarang
2 3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Inspektorat Kota Semarang
4
Badan Lingkungan Hidup
Sekretaris Badan
5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretaris Badan
6
Sekretaris Badan
7
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Sekretaris Badan
9
Badan Kepegawaian Daerah
Sekretaris Badan
10
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Bina Marga
Sekretaris Badan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & Energi Sumber Daya Mineral Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas
16
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Dinas Tata Kota dan Perumahan
17
Dinas Kebakaran
Sekretaris Dinas
18
Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Dinas
19
Dinas Pertanian
Sekretaris Dinas
20 21
Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas
22
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sekretaris Dinas
23
Satuan Polisi Pamong Praja
24
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11 12 13 14 15
25
Sekretaris Inspektorat
Sekretaris Badan
Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas
Kepala Bagian Tata Usaha Aset
Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas
26 27
Dinas Koperasi Menengah Dinas Pasar
Usaha
Mikro,
Kecil
&
Sekretaris Dinas
28
Dinas Pendidikan
Sekretaris Dinas
29
Dinas Kesehatan
Sekretaris Dinas
30
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris Dinas
31
Kantor Ketahanan Pangan
32
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
33
Kantor Pendidikan dan Pelatihan
34
RSUD Kota Semarang
35
Kecamatan (16 Kecamatan)
36
Kelurahan (177 Kelurahan)
Sekretaris Dinas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Kecamatan pada masing-masing Kecamatan Sekretaris Kelurahan pada masing-masing kelurahan
B. BADAN USAHA MILIK DAERAH No
BADAN PUBLIK
1
Perusda PDAM Tirta Moedal
2
Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Perusda Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang Perusda Percetakan
3 4 5
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Bagian Sekretariat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sekretariat Kepala Urusan Umum dan Keuangan Plt. WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA,
ttd HENDRAR PRIHADI
