BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN YANG BERKUNJUNG DI KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak daerah dapat diberikan kepada Korps Diplomatik dan Konsuler; b. bahwa dengan banyaknya Perwakilan Negara Asing dan Kepala Negara/Pemerintah Negara Sahabat yang berkunjung di Kota Semarang, maka perlu diberikan pembebasan Pajak hotel dan Pajak Restoran; c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Perwakilan Negara Asing (Diplomatik/ Konsuler) dan Kepala Negara/Pemerintah Negara Sahabat yang berkunjung di Kota Semarang.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relation and Optional Protocol to The Vienna Vonvention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); -1-
3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 68 Seri D Nomor 68); 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Seri A Nomor 1); 9. Keputusan Walikota Semarang Nomor 188.3/450 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Seri B Nomor 5); 10. Keputusan Walikota Semarang Nomor 188.2/451 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Seri B Nomor 4).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN YANG BERKUNJUNG DI KOTA SEMARANG.
-2-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Semarang; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang; 3. Departemen Luar Negeri adalah Departemen Luar Negeri Republik Indonesia; 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang; 5. Perwakilan Negara Asing adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler beserta Staf Diplomatik yang berasal dari Negara Asing; 6. Kepala Negara/Pemerintahan adalah Raja, Presiden dan Perdana Menteri Negara Asing; 7. Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran adalah pemberian hak-hak istimewa oleh Negara penerima berdasarkan azas resiprositas; 8. Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Tanda Pengenal/Identitas untuk kalangan Korps Diplomatik yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Kartu Tanda Pengenal Diplomatik dan Dinas). BAB II PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN Pasal 2 (1)Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberikan kepada Perwakilan Negara Asing (Korps Diplomatik dan Konsuler) yang diakreditasi dan berdomisili di Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas pelayanan yang disediakan di Haotel dan Restoran yang satu manajemen dengan Hotel, terkait dengan Peringatan hari Kemerdekaan/Penobatan Raja/Ratu maupun kunjungan dinas dan pribadi termasuk kunjungan Kepala Negara/Pemerintah; (2)Pemberian Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan azas resiprositas sebagaimanan diberlakukan kepada Perwakilan RI beserta Staf dan Kepala Negara RI yang melakukan kunjungan; (3)Pemberian Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kategori hotel bintang 4, bintang 5 dan bintang 5 berlian serta untuk restoran yang satu manajemen dengan hotel tersebut. BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN Pasal 3 (1)Untuk memperoleh pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilan Negara Asing harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota Semarang melalui Departemen Luar Negeri; (2)Depertemen Luar Negeri setelah meneliti kelengkapan dan validitasnya, selanjutnya akan meneruskan/memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Semarang dengan melampirkan : a. nota Diplomatik dari Perwakilan Negara Asing;
-3-
b. daftar nama staf diplomatik dan salinan kartu tanda pengenal; dan c. jenis kegiatan Perwakilan Negara Asing Pasal 4 (1)Berdasarkan surat rekomendasi Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota menerbitkan Keputusan mengenai pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan mengirimkannya kepada Departemen Luar Negeri; (2)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan nama Perwakilan Negara Asing serta klasifikasi Hotel dan Restoran yang diberikan pembebasan pajak. Pasal 5 Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat kepada manajemen hotel dan restoran di Kota Semarang yang menyebutkan bahwa Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan memperoleh pembebasan pajak hotel dan restoran. Pasal 6 Untuk pelaksanaan pemberian pembebasan pajak hotel dan pajak restoran, maka Korps Diplomatik dari Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal kepada pihak manajemen hotel dan restoran. Pasal 7 (1)Pengusaha hotel meneliti kebenaran Kartu Tanda Pengenal yang ditunjukkan oleh Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, benar telah mendapatkan persetujuan dari Walikota sesuai Surat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; (2)Kartu Tanda Pengenal yang telah diteliti kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha hotel memberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; (3)Sebagai bukti telah diberikannya Pembebasan Pajak, Pengusaha hotel harus mencatat/mencantumkan pada pembukuan dan atau tanda bukti pembayaran dimaksud pada lembar teraan cash register yaitu : a. nama Korps Diplomatik, yaitu nama dan nomor yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang bersagkutan; b. nama istri atau anak dari Korps Diplomatik dari Perwakilan Negara Asing; c. tanggal diterbitkan dan masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal; dan d. Korps Diplomatik yang diberikan pembebasan harus menanda-tangani bukti pembayaran yang bersangkutan. (4)Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pengusaha hotel dalam menyampaikan laporan pembayaran pajak maupun dalam pemeriksaan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
-4-
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8 Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan. Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Waliota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E
-5-
