BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2006 SERI E
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PROSEDUR TETAP TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DI WILAYAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan, pencegahan dan penanganan bencana di wilayah Kota Semarang maka diperlukan prosedur tetap tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu antara dinas/instansi terkait; b. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/46 tanggal 11 Februari 2002 Tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Wilayah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan dan tuntutan kebutuhan; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana Di Wilayah Kota Semarang.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
-1-
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2003 tanggal 1 Maret 2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKKORLAK PBP). --2--
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PROSEDUR TETAP TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DI WILAYAH KOTA SEMARANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Walikota adalah Walikota Semarang. 3. Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana yang selanjutnya disingkat Protap adalah prosedur tetap yang dapat dijadikan pedoman, pemikiran, langkah bagi semua petugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah: a. Sebagai pedoman, arahan bagi semua petugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dalam upaya penanganan bencana di wilayah Kota Semarang; dan b. memudahkan komando dan pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dalam upaya penanganan bencana.
Pasal 3 Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: a. mencegah atau mengurangi kemungkinan yang terjadi; b. mengurangi atau memperkecil kerugian yang diakibatkan bencana baik jiwa maupun harta benda; dan c. memudahkan koordinasi setelah terjadi bencana dan pembagian tugas untuk memulihkan keadaan.
--3--
BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi semua upaya kegiatan dan tindakan dalam rangka penanganan bencana yang timbul di wilayah Kota Semarang yang meliputi: a. Tindakan pencegahan (preventif); b. Tindakan penanganan (represif); dan c. Pengorganisasian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dan tugastugasnya.
Pasal 5 Prosedur tetap tata cara pelaksanaan penanganan bencana di wilayah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
PERSIAPAN
BAB III
:
PENGORGANISASIAN
BAB IV
:
TUGAS POKOK
BAB V
:
PELAKSANAAN
BAB VI
:
DUKUNGAN
BAB VII
:
KOMANDO DAN PENGENDALIAN
BAB VIII
:
PENUTUP
Pasal 6 Isi beserta uraian prosedur tetap tata cara pelaksanaan penanganan bencana di wilayah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
--4--
Pasal 8 Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/46 Tanggal 11 Februari 2002 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Wilayah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 Agustus 2006 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP Diundangkan di Semarang pada tanggal 4 Agustus 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd HADI PURWONO Assisten Administrasi BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E
--5--
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 7 TAHUN 2006 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006
PROSEDUR TETAP TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA TERPADU DI WILAYAH KOTA SEMARANG BAB I PENDAHULUAN Bahwa Pembangunan Daerah yang telah dan sedang dilaksanakan adalah dalam rangka Pemabangunan Nasional, guna mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa yaitu mencapai masyarkat adil dan makmur materiil dan spirituil. Untuk mempercepat mencapai kondisi yang diinginkan, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak lepas dari hambatan dan gangguan yang kadang-kadang bisa menggagalkan pembangunan yang ada atau yang telah dan sedang dilaksnakan akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana lain yang ditimbulkan oleh faktor manusia. Ditinjau dari segi geografis, wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran tinggi, rendah dan daerah pantai sehingga sangat rawan terhadap bahaya banjir, tanah longsor, angin topan dan gelombang pasang. Di satu sisi Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan daerah serta lingkungan industri sehingga juga rawan terhadap gangguan keamanan yang berdampak pada bencana akibat manusia seperti kebakaran, sabotase instalasi vital dan sebagainya. Upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana di wilayah Kota Semarang dipandang perlu adanya Prosedur Tetap (Protap) tentang tata cara pelaksanaan Penanganan Bencana Terpadu di Wilayah Kota Semarang.
BAB II PERSIAPAN Sebagai langkah awal yang perlu dilaksanakan yaitu mengadakan persiapan meliputi: 1. Menyiapkan Ruang Data Yang Didalamnya Terpasang Data-data sebagai berikut: a. struktur organisasi; b. peta daerah rawan bencana; c. daftar kejadian bencana alam yang sudah pernah dialami di wilayah Kota Semarang; dan d. jaring komunikasi. --6--
2. Perkiraan Keadaan Memperkirakan macam bencana yang mungkin timbul, membandingkan dengan pengalaman bencana yang pernah dialami dihadapkan pada keadaan geografis wilayah Kota Semarang.
3. Menyiapkan Peralatan/Perlengkapan Pendukung Tugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) berupa: a. perahu karet beserta mesinnya; b. pelampung; c. alat pemadam kebakaran; d. alat komunikasi; e. alattTransportasi; f.
alat penerangan;
g. alat PPPK; h. alat potong/gergaji (Chainsaw); i.
karung plastik; dan
j.
buldozer/bego dan peralatan pendukung lainnya.
4. Koordinasi Dengan Semua Unsur Terkait Dan Mengadakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan/Ketrampilan Personil Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).
BAB III PENGORGANISASIAN 1) ORGANISASI Organisasi Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kota Semarang dibagi menjadi (Tiga), yaitu: a. Sekretariat Penanganan Bencana Kota Semarang terdiri dari: 1)
Walikota Semarang selaku Ketua;
2)
Dan. Dim 0733 BS/ Semarang selaku Wakil Ketua I;
3)
Ka. Polwiltabes Semarang selaku Wakil Ketua II;
4)
Dan. Lanal Semarang Semarang selaku Wakil Ketua III;
5)
Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Sekretaris;
6)
Asisten Tata Praja Sekda Kota Semarang selaku Anggota;
7)
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Semarang selaku Anggota;
8)
Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang selaku Anggota; --7--
3
9)
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang selaku Anggota;
10) Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Semarang selaku Anggota; 11) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang selaku Anggota; 12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selaku Anggota; 13) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang selaku Anggota; 14) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang selaku Anggota; 15) Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang selaku Anggota; 16) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang selaku Anggota; 17) Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku Anggota; 18) Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang selaku Anggota; 19) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang selaku Anggota; 20) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang selaku Anggota; 21) Kepala Dinas Pasar Kota Semarang selaku Anggota; 22) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang selaku Anggota; 23) Kepala Kantor Infokom Kota Semarang selaku Anggota; 24) Kepala Kantor Satpol PP Kota Semarang selaku Anggota; 25) Kepala Kantor Pengolah Data Elektronik Kota Semarang selaku Anggota; 26) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang selaku Anggota; 27) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang selaku Anggota; 28) Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setda Kota Semarang selaku Anggota; 29) Kepala Bagian Sosial Setda Kota Semarang selaku Anggota; 30) Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang selaku Anggota; 31) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang selaku Anggota; 32) Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang selaku Anggota; 33) Camat se-Kota Semarang selaku Anggota; 34) Danki 2 Denpor A Brimob Semarang selaku anggota; 35) Kepala Stasiun Klimatologis Kelas I Semarang Badan Meteorologi dan Geofisika Jawa Tengah; 36) Kepala Sub Dolog Divre I Semarang selaku Anggota; 37) Pimpinan PT. PLN Cabang Semarang Semarang selaku Anggota; 38) Direktur PDAM Kota Semarang selaku Anggota; 39) Pimpinan Perbankan di Kota Semarang selaku Anggota; 40) Ketua KADIN Kota Semarang selaku Anggota; 41) Ketua TP PKK Kota Semarang selaku Anggota; 42) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang selaku Anggota; 43) Ketua PMI Cabang Kota Semarang selaku Anggota; 44) Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Semarang selaku Anggota; --8--
45) Ketua ORARI Lokal Semarang Kota selaku Anggota; 46) Ketua RAPI Wilayah Semarang selaku Anggota; dan 47) Kepala Kantor SAR Semarang selaku Anggota.
b. Satuan Pelaksana Koordinasi Penanganan bencana dan kedaruratan Kota Semarang terdiri dari: 1.
Tim Evaluasi dan Penyelidikan;
2.
Tim Operasional/ Penanganan;
3.
Tim Pengumpul, Penerima dan Pengatur dana bantuan/logistik; dan
4.
Tim Rehabilitasi.
c. Sebagai Satuan Pelaksana Harian adalah: 1.
Wakil Walikota Semarang selaku Kepala Pelaksana Harian;
2.
Lepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang selaku Sekretaris Kepala Pelaksana Harian;
3.
Pelaksana Koordinasi Komunikasi Pemberitahuan Bencana (LAKKOR KOMBRA B);
4.
Pasukan BP/BKO dari TNI yang diberikan atas permintaan;
5.
Kelompok SAR /Tim Khusus bentukan atas di daerah;
6.
Muspika beserta jajarannya se-Kota Semarang; dan
7.
Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta Jajarannya.
2) TUGAS MASING-MASING BAGIAN a. Tim Evaluasi dan Penyelidikan 1) Tim Evaluasi dan Penyelidikan adalah sebagai berikut : a) membuat peta situasi daerah rawan bencana dan pengungsi; b) menentukan klasifikasi daerah: - daerah bahaya; - daerah rawan; dan - daerah aman. c) melakukan penelitian pada daerah-daerah rawan bencana terhadap gejala atau kemungkinan terjadinya bencana; d) mencatat/menentukan rute-rute perhubungan untuk bantuan logistik serta pertolongan cepat; e) menentukan titik-titik kumpul penyelamatan sementara; f) menentukan jenis kebutuhan alat-alat pertolongan yang diperlukan baik untuk pertolongan manusia maupun untuk membantu kelancaran kerja; g) memberikan saran tindak lanjut kepada ketua; dan --9--
h) menyiapkan alat/ketentuan tanda-tanda bahaya, siap-siap siaga, aman dan sebagainya di tiap daerah yang diperkirakan terkena/terancam bahaya
2) Kegiatan Pencegahan : a) pelaksanan kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya kesadaran untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup; b) melaksanakan
kegiatan
pengawasan
dan
penelitian
serta
evaluasi
kemungkinan-kemungkinan bahaya yang bisa terjadi secara terus menerus; c) bekerja sama serta koordinasi dengan semua instansi untuk dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan/perbuatan yang merusak lingkungan; d) menyusun “Early Warning System” yang didukung oleh satlak-satlak dan unsur pendukung yang mempunyai kemampuan tanggap segera; dan e) melaksanakan
pengawasan/kontrol
menyeluruh
terhadap
kegiatan
penyelidikan/penelitian, pencegahan dan evaluasi bencana alam.
3) Keanggotaan a) Bappeda Kota Semarang; b) Badan Kesbang danLinmas Kota Semarang; c) Unsur Kodim 0733 BS/ Semarang; d) Unsur Polwiltabes Semarang; e) Dinas Pertanian Kota Semarang; f) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang; g) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang; h) Kantor Infokom Kota Seamarang; dan i) Stasiun Klimatologis Kelas I Semarang BMG Jateng. Ketua Tim : Ka. Badan Bappeda Kota Semarang.
b. Tim Operasi dan Penanganan 1) Tugas Tim Operasi dan Penanganan adalah sebagai berikut: a) membentuk posko dan melakukan hubungan terus menerus dengan Posko Utama; b) menyiapkan/mobilitas angkutan satuan dan alat pertolongan; c) mengatur kegiatan penugasan satuan, tim penolong evakuasi dan angkutan logistik; d) menyusun sistem/jaring-jaring komunikasi antara Pos Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan Pos-pos di seluruh jajaran Kota Semarang; - - 10 - -
e) membuat
rencana
pelatihan
bagi
unsur-unsur
pelaksana
penyelamatan/penanganan sesuai dengan tempat kejadian; f)
melakukan tindakan: 1. penyelamatan manusia dan harta benda; 2. pencegahan terhadap upaya pemanfaatan situasi terutama timbulnya tindak kriminal; 3. mencegah, mngurangi terjadinya kerusakan dan kerugian yang lebih besar; dan 4. melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban dan meneruskan tindak perawatan/pengobatan di daerah belakang.
g) memanfaatkan
tenaga
sukarela
di
daerah
untuk
kegiatan
penyelamatan/penanggulangan; dan h) mengerahkan
satuan-satuan
untuk
membantu
mempercepat
penanggulangan.
2) Keanggotaan a) Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang; b) Unsur Kodim 0733 BS/ Kota Semarang; c) Unsur Polwiltabes Kota Semarang; d) PMI Cabang Kota Semarang; e) Dinas Kesehatan Kota Semarang; f)
Dinas Kebakaran Kota Semarang;
g) DPU Kota Semarang; h) Dinas Perhubungan Kota Semarang; i)
PLN Cabang Semarang;
j)
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang;
k) Satpol PP Kota Semarang; l)
PDAM Kota Semarang; dan
m) Tim SAR. Ketua Tim : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang c. Tim Pengumpul, Penerima dan Penyalur Dana/Bantuan Logistik 1) Tugas Tim Pengumpul, Penerima dan Penyalur Dana/Bantuan Logistik adalah sebagai berikut: a) menerima, mengumpulkan dan mengeluarkan dana bantuan dari masyarakat untuk diteruskan kepada penderita; b) mendukung/melayani kebutuhan kegiatan kebutuhan kegiatan tim lain dalam melaksanakan tugasnya; - - 11 - -
c) membentuk dapur Umum dan mengendalikan pemberiannya kepada sasaran; d) mengadakan pengecekan agar bantuan benar-benar sampai pada sasarannya; e) menyediakan fasilitas untuk membantu kelancaran tugas; dan f)
menyelenggrakan administrasi penerimaan/pengeluaran bantuan.
2) Keanggotaan a) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Semarang; b) Kepala DPKD Kota Semarang; c) Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang; d) Kantor Satpol PP Kota Semarang; e) Bagian Sosial Setda Kota Semarang; f) Sub Dolog Semarang; g) Bagian Umum Setda Kota Semarang; h) Perbankan di Wilayah Kota Semarang; i) PMI Cabang Kota Semarang; dan j) Kadin Kota Semarang. Ketua Tim : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Semarang
d. Tim Rehabilitasi 1) Tugas a) mengadakan inventarisasi jenis kerusakan dan nilai kerugian yang timbul di bidang sarana/prasarana umum, pertanian, permukiman dan sebagainya; b) membuat rencana rehabilitasi dan perkiraan dana yang diperlukan; c) menentukan prioritas pelaksanaan; d) mengadakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi; e) mengadakan tindakan pencegahan timbulnya penyakit; f) melaksanakan pemindahan penduduk; dan g) memanfaatkan tenaga kerja setempat untuk kegiatan rehabilitasi.
2) Keanggotaan a) DPU Kota Semarang; b) Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang; c) Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang; d) Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang; f) Dinas Pendidikan Kota Semarang; g) Dinas Pertanian Kota Semarang; - - 12 - -
h) Dinas Kesehatan Kota Semarang; i) Dinas Pasar Kota Semarang; j) Bagian Ekonomi Setda Kota Semarang; k) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang; l) PLN Kota Semarang; dan m) PDAM Kota Semarang. Ketua Tim : DPU Kota Semarang
e. Satuan Pelaksana Harian 1) bertindak atas perintah; 2) menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan para petugas penanganan bencana; 3) Menyusun Rencana Kerja Operasional Penanganan Bencana; 4) Mengerahkan segenap masyarakat yang tidak tertimpa bencana untuk memberikan partisipasi penuh dalam penanganan bencana; 5) Melaksanakan koordinasi menyeluruh kepada semua tim baik vertikal maupun horisontal dalam rangka penanganan bencana; 6) Selalu siap siaga dan ada pada saat terjadi bencana, dengan penuh inisiatif melaksanakan kegiatannya dengan seksama.
BAB IV TUGAS POKOK Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai tugas pokok melaksanakan semua tindakan dalama rangka upaya pencegahan maupun penanganan bencana alam meliputi: 1. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana serta memperkecil akibat yang terjadi di Kota Semarang; 2. mengadakan penanganan dan rehabilitasi terhadap akibat bencana yang timbul; 3. membuat perkiraan daerah rawan bencana dan daerah penampungan; dan 4. menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan semua instansi/dinas terkait.
BAB V PELAKSANAAN Apabila menurut perkiraan situasi sudah menghawatirkan maka Walikota Semarang selaku Ketua Satlak PB mengadakan rapat koordinasi dengan semua Dinas/Kantor/Bagian sebagai anggota Satlak PB untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan seperti : - - 13 - -
1. Tahap I Kegiatan Pencegahan/Preventif a.
Kegiatan Non Fisik Dengan kerja sama semua unsur terkait memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai: 1) membudayakan K-3; 2) peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam; 3) penerangan kesehatan; 4) pencegahan polusi; dan 5) menumbuhkan
kesadaran
masyarakat
agar
berperan
serta
dalam
pengawasan/pemeliharan terhadap tanggul-tanggul, penebangan pohon secara liar dan kebakaran hutan.
b.
Kegiatan Fisik Mengadakan gerakan kerja bakti secara terpadu dengan semua unsur terkait dan masyarakat dengan sasaran: 1) penghijauan; 2) pembersihan saluran-saluran air; 3) penguatan tanggul-tanggul; 4) penebangan/pemotongan pohon-pohon yang sudah hampir roboh atau yang berdekatan dengan kabel listrik; 5) latihan pemadaman kebakaran; 6) mengadakan inventarisasi jalan-jalan lalu lintas perhubungan yang berdekatan dengan lokasi kerawanan bencana; 7) mempersiapkan Posko Satlak PB; dan 8) mengadakan inventarisasi sarana dan prasarana pertolongan.
2. Tahap II Kegiatan Penanggulangan Tahap II dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan bilamana sudah terjadi bencana dengan melakukan : a.
melaksanakan
operasi
penyelamatan
manusia
dan
harta
benda
dengan
mengoperasikan satuan tim yang ada; b.
melaksanakan kegiatan menampung korban dan menyelenggarakan Dapur Umum;
c.
mengadakan pengamatan sumber bencana, jenis bencana, mengadakan evaluasi kemungkinan meluasnya bencana;
d.
melakukan kegiatan pengamanan terhadap kemungkinan pemanfaatan situasi dengan tindak kriminal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
e.
mendirikan hingga posko terdekat kepada daerah bencana dan melakukan hubungan selama 24 jam terus menerus; - - 14 - -
f.
melaksanakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga setempat dalam upaya mencegah meluasnya bencana untuk mengurangi kerugian yang timbul;
g.
melakukan
pengamatan
dan
melaksanakan
usaha
pencegahan
terhadap
kemungkinan bencana dan wabah penyakit; h.
mendirikan pos-pos kesehatan darurat dan mengatur pengiriman penderita dari depan ke belakang, sesuai penilaian berat-ringannya penyakit;
i.
menampung penduduk yang terkena bencana pada titik-titik kumpul darurat dan segera menyelamatkan dengan mengirimkan ke daerah belakang (daerah aman);
j.
menilai jumlah kerugian berdasarkan ketentuan indeks kerugian yang telah ditetapkan serta melaporkan segera kepada Gubernur; dan
k.
melaporkan perkembangan situasi kepada SATKORLAK PBP Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada instansi yang terkait.
3. Tahap III Rehabilitasi/Pemulihan Keadaan a.
mengadakan evaluasi kerugian yang timbul, menyusun prioritas penanganan sesuai dana yang tersedia, serta mengajukan permintaan bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah pusat atau provinsi apabila dana di daerah tidak mencukupi;
b.
menyusun program lanjutan sesudah rehabilitasi;
c.
mengadakan analisa dan saran, tindakan yang perlu dilakukan misalnya, pemindahan penduduk/Relokasi, padat karya, dll;
d.
mengupayakan penanggulangan timbulnya pengangguran dengan pekerjaanpekerjaan yang dapat membantu pendapatan rakyat setempat; dan
e.
mengadakan
koordinasi
dengan
semua
instansi
terhadap
kemungkinan-
kemungkinan pelaksanaan program-program sektoral yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah.
BAB VI DUKUNGAN 1. selama kegiatan, seluruh operasi dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kota Semarang berdasarkan ketentuan-ketetntuan dan pedoman yang telah ditetapkan dalam prosedur tetap operasi ini; 2. apabila Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kota Semarang menilai bahwa pembebanan dana dan sarana yang ada di Kota Semarang tidak mencukupi, instansi yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan bantuan kepada instansi atau secara vertikal maupun melalui Satlak PB; 3. penerima/pengumpul dana yang berasal dari masyarakat umum, dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Bagian Sosial Setda Kota Semarang dan selalu di laporkan kepada Walikota Semarang; - - 15 - -
4. penyaluran bantuan kepada penderita/korban, dilaksanakan oleh Tim atas ketentuan dari Walikota Semarang; dan 5. jenis serta wujud bantuan kepada korban, dilaksanakan hanya dibenarkan atas petunjuk dan pengarahan Satlak PB Kota Semarang.
BAB VII KOMANDO DAN PEGENDALIAN 1. Komando a.
Pos Komando Tingkat Kota (Posko Induk) diselenggarakan di Kantor Badan Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang; dan
b.
di setiap wilayah Kecamatan didirikan Sub Posko yang dimonitor oleh Posko Induk.
2. Koordinasi Komunikasi Memanfaatkan
Pelaksana
Koordinasi
Komunikasi
Pemberitahuan
Bencana
(LAKKORKOMBRA B) Tingkat Kota Semarang dengan segala unsurnya.
BAB VIII PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian.
WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP
- - 16 - -
