BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 19
PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan Pemerintahan kepada Camat; b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat, tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada dan oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-1-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 197 6 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 27); 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63); 10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA SEMARANG.
-2-
Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 2 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 12 Juni 2012 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS Diundangkan di Semarang pada tanggal 12 Juni 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd HADI PURWONO Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 19
-3-
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 19 Tahun 2012 TANGGAL : 12 Juni 2012
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA SEMARANG
NO
BIDANG
1
2
1
PENDIDIKAN
RINCIAN KEWENANGAN WALIKOTA YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT 3
BENTUK PELAKSANAAN 4
1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
1. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Pendidikan Kecamatan dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendidikan untuk masyarakat; 2. Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi tentang pentingnya peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 3. Membentuk tim / kelompok di masyarakat untuk membuat agenda kegiatan di bidang pendidikan; dan 4. Pemberian rekomendasi kegiatan di bidang pendidikan.
2. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan.
1. Mengadakan koordinasi dan visitasi ke lembaga penyelenggara pendidikan Kecamatan bersama Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan; dan 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat, PKK, Pusat Kegiatan Belajar
-4-
PENANGGUNG JAWAB / PEMBINA TEKNIS 5 DINAS PENDIDIKAN
Masyarakat (PKBM) dan lain-lain untuk mendorong peran serta masyarakat Kecamatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2
KESEHATAN
3. Rekomendasi ijin penyelenggaraan pendirian tempat pendidikan non formal
Pemberian rekomendasi penyelenggaraan dan pendirian tempat pendidikan non formal.
1. Koordinasi pengawasan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.
1. Mengkoordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di wilayah kerjanya; 2. Pembentukan tim gerak cepat penanggulangan bencana dan wabah; 3. Menggkoordinir dan mencatat data masalah kesehatan akibat bencana; dan 4. Mengkoordinir penanggulanga n bencana bidang kesehatan di wilayahnya.
2. Menyiaplan data dasar di wilayah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan
Pendataan wilayah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan seperti data rumah, jamban, sarana air bersih, tempattempat umum, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan.
3. Pemantauan pertumbuhan (tumbuh kembang) anak/balita melalui pemberdayaan posyandu.
1. Fasilitasi Pendampingan penanganan kasus gizi buruk;
-5-
DINAS KESEHATAN
2. Melaporkan segera adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk di wilayahnya; 3. Melakukan monitoring tindak langsung gizi buruk; dan 4. Melakukan pendampingan kasus gizi buruk. 4. Menggerakkan masyarakat dalam Posyandu, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kelurahan Siaga dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di wilayahnya
-6-
1. Menggerakkan PSN dan pemantauan jentik nyamuk antara lain : a. menyiapkan data Angka Bebas Jentik (ABJ); b. melakukan gerakan Pemeriksaan Jentik Rutin (PJR); c. menggerakk an PSN di wilayahnya; dan d. melakukan monitoring hasil pemantauan jentik. 2. Penggerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) a. menyiapkan data PHBS; b. menggerakk an PHBS di wilayahnya; dan c. melakukan monitoring hasil PHBS. 3. Menggerakkan Posyandu a. menyiapkan data Posyandu strata dan kader; b. menggerakk an Posyandu di wilayahnya; dan
c. melakukan monitoring posyandu. 4. Pembinaan Kelurahan Siaga a. menyiapkan data kelurahan siaga; b. menggerakk an kegiatan kelurahan siaga; dan c. melakukan monitoring keluarga siaga. 5. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) a. melakukan fasilitasi pendataan ibu hamil, ASI eksklusif, KB, kematian Ibu, kehamilan bayi b. mengkoordin asikan pelaksanaan kegiatan GSIB tingkat kecamatan secara lintas sektoral 6. Tim Pembinaan UKS Pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan sekolah di bidang kesehatan bersama instansi terkait di wilayah kerjanya. 3
PEKERJAAN UMUM
1. Penyelenggaraan pemeliharaan berm dan Pemeliharaan trotoar di lingkungan permukiman.
-7-
Mendata trotoar dan Bern yang rusak di wiliyahnya.
DINAS BINA MARGA
2. Pembuatan rekomendasi izin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial di komplek perumahan/pemuki man.
1. Mengawasi apabila di wilayahnya ada yang membangun. 2. Memberikan rekomendasi dan diteruskan ke Dinas Bina Marga untuk proses perijinannya.
3. Pengawasan dan pelaporan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM).
1. Mengawasi apabila di wilayahnya ada yang melakukan penggalian. 2. Melaporkan kepada Dinas Bina Marga.
4. Pengawasan pembangunan sarana Pemerintahan.
1. Menginventarisir sarana pemerintahan khususnya jalan dan jembatan yang ada di wilayahnya. 2. Melaporkan data jalan dan jembatan yang rusak di wilayahnya.
5. Penyelenggaraan pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman.
1. Optimalisasi operasional pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta rasa memiliki masyarakat terhadap saluran drainase di lingkungannya Lebar ≤ 50 cm. 2. Inventarisasi saluran drainase di lingkungan permukiman / L < 50 cm (lebar).
-8-
DINAS PSDA & ESDM
3. Inventarisasi kerusakan saluran drainase di lingkungan permukiman. 4. Pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan saluran drainase di lingkungan permukiman. 5. Pemeliharaan operasional saluran-saluran drainase di lingkungan permukiman / L < 50 cm (lebar). 6. Pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan / atau saluran di wilayah kecamatan.
-9-
1. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bantaran dan garis sempadan sungai dan atau saluran di wilayah kecamatan yang berpotensi 2. Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap fungsi bantaran, garis sempadan sungai dan saluran bersama instansi terkait. 3. Peringatan terhadap bangunanbangunan liar di atas bantaran sungai / saluran sungai dengan prosedur.
4. Pengusulan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan bantaran, garis sempadan sungai dan saluran di wilayah kecamatan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kerusakan kepada Satpol PP dan instansi terkait. 7. Rekomendasi ijin penyambungan jalan masuk saluran/sungai di bawah atau sama dengan 1 meter
- 10 -
1. Fasilitasi pengawasan terhadap ijin penyambungan jalan masuk saluran / sungai pada jalan raya dengan bentang di bawah 1 meter. 2. Pemberian surat pengantar permohonan ijin penyambungan jalan masuk saluran / sungai dengan bentang di bawah 1 meter. 3. Pengawasan terhadap penyambungan Jalan Masuk (PJM) di atas saluran dengan bentang di bawah 1 meter 4. Peringatan terhadap PJM di atas saluran dengan bentang di bawah 1 meter yang tidak berijin/melangg ar aturan.
8. Pendataan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Swadaya Masyarakat dan pengembang / Pihak Ketiga.
Mendata lampu PJU yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat dan oleh pengembang pada jalan lingkungan dan pemukiman yang ada di daerah pemukiman atau perumahan.
9. Pengawasan terhadap lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati / rusak.
Pengawasan dan monitoring terhadap kondisi lampu yang mati / rusak selanjutnya dilaporkan pada dinas teknis (Dinas PJPP) melalui posko gangguan PJU dengan nomor telepon (024) 3583892 atau tertulis melalui surat, sedangkan penanganan dan perbaikan / pemeliharaan.
10. Pengawasan dan penertiban reklame non permanen komersial yang terpasang melintang di jalan, di paku di pohon, diikat di tiang PJU, tiang telepon, di pagar, di taman, di sarana pendidikan, sarana ibadah dan di kantor Pemerintah.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban spanduk yang terpasang melintang di jalan dan di paku di pohon di jalan lingkungan permukiman.
11. Pengawasan pendataan dan pelaporan pemasangan reklame non komersial permanent (reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan dan berjangka waktu maksimal 1 bulan, bahan yang digunakan kain, triplek, bambu, dan sejenisnya (banner, spanduk, umbulumbul, baliho, poster, stiker, selebaran) dan reklame permanan (reklame yang menggunakan bahan
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pendataan dan pelaporan reklame komersial permanen dan non permane di lingkungan permukiman. - Pemasangan poster/stiker/ selebaran dalam satu wilayah kecamatan.
- 11 -
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
dari besi dengan konstruksi permanen seperti miniboard, midiboard, billboard, neon box, dll 4
PERUMAHAN 1. Mengkoordinasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.
1. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi di bidang perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. 2. Pendampingan kepada Tim sosialisasi peraturan perundangundangan Kota Semarang. 3. Membuat surat perintah kepada Kepala Kelurahan yang bersangkutan untuk mengundang warganya sebagai peserta sosialisasi.
2. Mengkoordinasi Pendataan dan pengawasan IMB dan HO
1. Menginventarisir / data base bangunan rumah yang sudah dan belum mempunyai IMB. - Mendata dan melaporkan perkembangan jumlah bangunan / rumah yang sudah dan belum mempunyai IMB. 2. Menginventarisi r / data base bangunan usaha yang sudah dan belum mempunyai ijin gangguan (HO). - Mendata dan melaporkan perkembangan jumlah bangunan / rumah yang
- 12 -
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
sudah dan belum mempunyai ijin gangguan (HO). 5
PERHUBUNG 1. Pengawasan -AN penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum
2. Pengawasan ramburambu lalu lintas di lingkungan jalan permukiman dan jalan umum.
1. Pengusulan lahan baru parkir tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2. Menginformasik an ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap penggunaan parkir tepi jalan umum yang berpotensi melanggar ketentuan dan menganggur fungsi jalan. 1. Pengawasan dan pemantauan atas rambu lalu lintas dan traffic light yang terpasang. 2. Fasilitasi ekstensi kemanfaatan rambu-rambu lalu lintas traffic light, marka jalan dan pagar pengaman jalan bagi masyarakat pengguna jalan. 3. Pemantauan dan penginformasia n di lapangan secara berkala terhadap rambu lalu lintas traffic light yang terpasang di wilayahnya. 4. Pengusulan pemasangan rambu-rambu / Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pagar
- 13 -
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
pengaman dan marka jalan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi terkat. 5. Menggerakkan swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di permukiman. 6
LINGKUNGAN HIDUP
1. Pemantauan dan penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
1. Menetapkan titik TPS di wilayahnya antara lain : a. mengadakan koordinasi dengan kelurahan dan warga masyarakat untuk pencapaian titik TPS; dan b. mengusulka n penetapan titik TPS di wilayahnya kepada unit kerja teknis. 2. Memantau dan membersihkan lokasi lingkungan TPS serta keberadaan TPS a. Melaksanakan pemantauan lapangan terhadap TPS di wilayahnya; b. menyiapkan sumber daya (sarana, prasarana, personil dan pembiayaan) pembersihan TPS; dan c. melaksanakan pembersihan TPS dan
- 14 -
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
lingkungann ya setiap hari. 2. Pemantauan kebersihan dan pertamanan di wilayah masyarakat kecamatan.
1. Memantau pelayanan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS. - menugaskan lurah untuk menggerakk an KSM dan pemantau layanan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS; dan - mengkoordinasikan penyelenggaraan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS. 2. Melaksanakan pemantauan kondisi kebersihan wilayah pada titik-titik rawan kebersihan (saluran, trotoar, jalan protokol dan lain-lain). - melaporkan dan membuat usulan terkait dengan kebersihan wilayah kepada unit kerja teknis 3. Mengadakan pemantauan di bidang pertamanan (penghijauan dan taman) di wilayah kecamatan
- 15 -
3. Memantau dan melaporkan penyelenggaraan penghijauan dan perawatan wilayah kecamatan.
a. Melaksanakan pemantauan kondisi penghijauan estetika taman b. melaporkan dan membuat usulan terkait dengan penghijauan dan taman di wilayah kepada unit kerja teknis. c. menjaga kelestarian pohon dan taman. 4. Pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terhadap kerusakan pohon penghijauan dan taman. - Menggerakkan swadaya masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian penghijauan dan taman di wilayah kecamatan dengan dukungan dinas/instansi terkait. 5. Menjaga kebersihan lingkungan wilayah - Memantau dan menugaskan lurah untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masingmasing. 1. Memantau dan melaporkan hasil penyelenggaraan penghijauan
- 16 -
dan pembuatan tanaman serta pemeliharaan di wilayah Kecamatan dengan dukungan dinas/instasi terkait. 2. Melaksanakan penanaman pohon penghijauan dan pembuatan taman serta pemeliharaan di wilayah Kecamatan dengan dukungan dinas/instasi terkait. 4. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kebersihan kawasan perkotaan.
- 17 -
1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kebersihan di wilayah kecamatan. 2. Memfasilitasi kegiatan peningkatan, pemahaman masyarakat mengenai kebersihan dan lingkungan hidup. 3. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat meliputi : a. Sistem pengelolaan sampah terpadu (3R) berbasis masyarakat skala rumah tangga dan skala kawasan.
b. Alur penanganan sampah dan pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle.
7
PERTANAHAN
5. Pendataan dan pemantauan untuk perlindungan flora, fauna dan komponen lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya (seperti sendang, sumber mata air).
1. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan kondisi flora, fauna dan komponen lingkungan hidup. 2. Pemantauan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan flora fauna dan komponen lingkungan hidup.
1. Pendataan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang dan tanah Negara.
1. Memfasilitasi Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang. 2. Mengadakan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang yang penggunaannya adalah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Memberikan surat pengantar/keteranga n tidak sengketa.
Pemberian surat pengantar keterangan tanah tidak sengketa
- 18 -
BAGIAN TATA PEMERINTAH AN
8
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk meliputi :
1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris; 2. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran; 3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian; 4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; 5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan; 6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal; 7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kota Semarang; 8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; 9. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 10. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 9
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena - 19 -
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan berdasarkan Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan berupa : 1. Surat Keterangan Kelahiran 2. Surat Keterangan Lahir Mati 3. Surat Keterangan Kematian 4. Surat Keterangan Ahli Waris 5. Surat Keterangan Perkawinan 6. Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal 7. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Semarang 8. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam Daerah 9. Legalisasi Pengantar Permohonan Pembuatan KTP
DINAS KEPENDUDUK AN DAN CATATAN SIPIL
10. Legalisasi Pengantar Permohonan Pembuatan KK
1. Mengkoordinasi kan dan rekomendasi serta inventarisasi dan identifikasi kebijakan SKPD terkait dengan pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan. 2. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
BAPERMAS, PEREMPUAN & KB
bencana skala kecamatan.
pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan.
2. Fasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak.
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan, pemantaauan dan pengendalian serta monev dan pelajaran tentang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. - Inventarisasi kebutuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak di tingkat kecamatan. - Membuat usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak kepada unit kerja terkait. - Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak di tingkat kecamatan.
3. Koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsive gender serta pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG)
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pangarusutaman gender dan program kegiatan yang responsif gender serta pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pangarusutamaan gender.
- 20 -
- Inventarisasi kebutuhan bantuan teknis fasilitasi pelaksanaan pangarusutamaan gender di
tingkat Kecamatan. - Membuat usulan bantuan teknis fasilitasi pelaksanaan pangarusutamaa n gender ke pada unit kerja terkait.
10
KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
4. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
1. Dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
Mengkoordinaskan dan memfasilitasi dengan dinas terkait, dalam rangka melaksanakan KIE dan konseling pra pelayanan KB kepada masyarakat serta melaksanakan pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB.
2. Fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
Memfasilitasi dan mengkoordinasika n kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk HIV / AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
3. Dukungan kegiatan remaja positif
Memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) rernaja baik di sekolah maupun luar sekolah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kenakalan remaja, kesehatan reproduksi termasuk HIV / AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
- 21 -
BAPERMAS, PEREMPUAN & KB
4. Penyuluhan KB
Mengkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan & penyuluhan KIE dan menyelenggarakan pelayanan KB dengan pelaksanaan kegiatan kunjugan rumah dalam rangka mencari akseptor baru dan penyelenggaraan pelayanan di Kesehatan Keluarga Berencana (KKB) / Puskesmas.
5. Dukungan KB
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan program KB dengan dinas terkait, kader, tokoh agama, tokoh formal dan non formal di tingkat kecamatan maupun kelurahan ctalarn rangka meningkatkan pelayanan KB.
6. Posyandu
Mengkoordinaskan dan memfasilitasi dengan dinas terkait kegiatan orentasi tim operasional bina keluarga kecamatan, identifikasi dan analisa penyelesaian permasalahan bina keluarga.
7. Pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan dinas terkait kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pernantapan ketahanan keluarga.
- 22 -
11
SOSIAL
8. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kader pengelola kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL).
1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
1. Pembentukan satuan komando di tingkat kecamatan melalui peran di masingmasing kecamatan sesuai locus delicti 2. Camat selaku koordinator dan fasilitator lapangan dimana terjadinya bencana: a. menerima laporan kejadian di wilayahnya b. pengecekan lokasi kejadian bencana c. melaporkan kondisi lapangan kepada unit kerja / instansi terkait d. melakukan tindakan awal tanggap darurat penanggulang an bencana bersama masyarakat e. menginventari sasi daftar kebutuhan awal untuk penanggulang -an bencana.
- 23 -
DINAS KEBAKARAN
2. Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang.
Menghimpun, mencatat dan mendistribusikan bantuan untuk korban bencana yang membutuhkan berupa uang dan barang di wilayah Kecamatan
3. Koordinasi penanggulangan dini korban bencana alam.
1. Menginventarisasi korban bencana dankerugian akibat bencana wilayahnya 2. Memfasilitasi penyusunan data kebutuhan untuk penanggulangan korban bencana 3. Menyiapkan tempat evakuasi sementara korban bencana 4. Menggerakkan masyarakat dalam penyelenggaraan dapur umum
4. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana.
1. Memfasilitasi inventarisasi lokasi rawan bencana di wilayahnya 2. Memantau kegiatan dan kejadian/potensi alam. yang beresiko menimbulkan bencana di wilayahnya serta pelaporan tingkat kerawanan pada daerah rawan bencana.
5. Penyelenggaraan penanggulangaan bencana pada tahap PRA bencana
1. Membuat pemetaan wilayah rawan bencana tingkat kecamatan 2. Menentukan lokasi jalur evakusi, lokasi posko, lokasi dapur umum dan pos kesehatan
- 24 -
3. Menyiapkan posko dan tempat stock point bantuan kebutuhan dasar maupun peralatan penanggulanga n bencana 4. Menginformasik an peringatan dini kepada masyarakat mengenai pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya 5. Menyelenggarak an kerja bakti di lingkungan 6. Menggerakkan gladi posko di wilayah kecamatan dan kelurahan 7. Mengadakan simulasi menghadapi bencana di tingkat dengan melibatkan masyarakat 8. Mengkoordinasi kan dengan instansi/lemba ga di wilayah setempat
6. Penyelenggaraan penanggulangaan bencana pada saat terjadi bencana
- 25 -
1. Monitoring dan melaporkan perkembangan situasi wilayah rawan bencana 2. Mengaktifkan posko, dapur umum maupun pos kesehatan 3. Menggerakkan aktivitas masyarakat dalam penanganan bencana yang terjadi 4. Mendistribusik an bantuan kepada korban bencana 5. Melaporkan lengkap terjadinya bencana
6. Mengkoordinasi kan dengan instansi/ lembaga di wilayah setempat 7. Penyelenggaraan penanggulangaan bencana pada pasca bencana
1. Melaksanakan pendataan korban, kerugian dan kerusakan sarana, prasarana maupun infrastruktur wilayah 2. Menggerakkan masyarakat untuk gotong royong dan kerja bakti di lokasi bencana 3. Menentukan lokasi posko kesehatan untuk korban bencana 4. Merekomendasi kan penggantian surat-surat kependudukan hilang (KTP, KK, AKTE KEI,AHIRAN, dll) 5. Mengkoordinasi kan dengan instansi/lemba ga di wilayah setempat
8. Memberikan surat pengantar / surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran organisasi sosial lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.
- 26 -
Memberikan surat. pengantar permohonan ijin pendaftaran organisasi sosial lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial dan monitoring/ mengawasi kegiatan LSM yang bergerak dalam bidang sosial.
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH IRAGA
9. Membantu pelaksanaan pelayanan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan social
1. Melakukan pencatatan pendataan kesejahteraan sosial yang berhak wilayahnya masing-masing. 2. Memfasilitasi pendataan perkembangan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Mengirimkan data usulan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengikuti penyuluhan
10. Membantu pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial.
Membantu pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada Organisasi Sosial (ORSOS) maupun masyarakat.
11. Membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin meliputi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi.
Memfasilitasi keluarga rawan sosial ekonomi asar mereka lepas dari keterpurukan ekonomi pendidikan dan kesehatan.
12. Memberikan surat pengantar / surat keterangan untuk penerbitan ijin pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan.
Memberikan surat pengantar ijin pembangunan sarana sosial lingkup Kecanatan dan surat keterangan tempat pembangunan sarana sosial
13. Memberikan surat pengantar / surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi
Memberikan surat pengantar ijin pendaftaran LSM yang bergerak dalam bidang sosial dan surat keterangan tempat LSM
- 27 -
14. Membantu pelaksanaan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
15. Membantu pelaksanaan pendataan dan pemantauan geladangan pengemis (gepeng)
16. Membantu pelaksanaan pendataan perintis kemerdekaan (veteran) dan keluarganya.
Memfasilitas pendataan jumlah penyandang masalah kesejahteraan so sial di wilayahnya masing-masing dan pengiriman data usulan PMKS untuk mengikuti penyuluhan Melakukan pencatatan pendataan dan pengawasan jumlah pengemis dan gelandangan di wilayahnya masing-masing. 1. Melakukan pencatatan pendataan jumlah perintis kemerdekaan (veteran) di wilayahnya masing-masing. 2. Mengusulkan perintis kemerdekaan (veteran) dalam memperoleh penghargaan.
17. Fasilitasi bantuan dan koordinasi penertiban gepeng.
12
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1. Membantu fasilitasi pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM.
Memfasilitasi ban.tuan dan koordinasi penertiban gepeng dengan memberikan pembinaan dan ketrampilan kerja 1. Memfasilitasi pendataan jumlah koperasi dan UMKM yang ada di wilayah kecamatan. 2. Koperasi yang akan dibubarkan harus minta surat keterangan pada kelurahan setempat yang diketahui oleh camat.
- 28 -
DINAS KOPERASI DAN UMKM
13
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2. Pemberian surat keterangan domisili usaha.
Memberikan legalisiasi surat keterangan domisili usaha yang dibuat lurah bagi koperasi dan UMKM yang mengusulkan bantuan permodalan.
1. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sejarah nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya da bidang atraksi budaya.
1. Mengkoordinasik an perawatan dan perlindungan sejarah nilai tradisi, keptu:bakalaan serta kebudayaan dengan pernilik/pengelol a benda cagar budaya dalam perlindungan benda cagar budaya di wilayahnya 2. Mengkoordinasik an dengan organisasi/perku mpulan budaya dalam berbagai even atraksi budaya guna meningkatkan nilai-nilai budaya di wilayahnya. 3. Mengkoordinasik an dengan dinas teknis dalam setiap event atraksi budaya yang ada di wilayahnya. 4. Mengkoordiniasi kan dengan dinas terknis dalam perawatan dan perlindungan benda cagar budaya di wilayahnya..
- 29 -
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2. Penyajian data dan informasi di bidang sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya.
1. Memfasilitasi pendataan dan penyajian data/infornasi sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya serta atraksi budaya. 2. Memfasilitasi pendataan dan penyajian data/informasi benda/bangunan cagar budaya dan bersejarah organisasi budaya serta para pelaku sejarah di wilayahnya
3. Membantu pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya.
Membantu pemarrtauan pembinaan, pengawasan dan pengendendalian sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan budaya dan atraksi budaya terhadap orgaanisasi seni budaya dan pelaku sejarah di wilayahnya.
4. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang kesenian.
1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dalam peran serta masyarakat organisasi dan/aatau pelaku kesenian dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang kesenian di wilayahnya. 2. Memfasilitasi penyajian data organisasi kesenian dan para pelaku seni, pembinaan kesenian dan kegiatan pagelaran kesenian di wilayahnya.
- 30 -
14
PEMUDA DAN OLAH RAGA
5. Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian, dan bidang pergelaran kesenian.
Memfasilitasi pendataan dan penyajian informasi potensi seni pembinaan kesenian dan pagelaran kesenian.
6. Membantu pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesenian.
Membantu pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesenian di wilayahnya.
7. Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang promosi pariwisata.
Memfasilitasi penyajian data dan informasi di bidang promosi pariwisata berupa pamflet/informasi tempat-tempat wisata Kota Semarang di tempat-tempat strategis di wilayahnya
8. Fasilitasi peningkatan promosi pariwisata.
Memfasilitasi peningkatan promosi pariwisata dan event wisata yang diselenggarakan di wilayahnya.
9. Membantu pelaksanaan pembinaan bantuan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi wisata.
Memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang promosi pariwisata terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di wilayahnya.
1. Membantu penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga, termasuk olahraga prestasi.
Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga dengan pemberian pengantar ijin membentuk kegiatan kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), pendataan atletatlet berprestasi serta mengusulkan pengajuan
- 31 -
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
bantuan kegiatan kepemudaan dan olah raga.
15
KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI
2. Membantu kegiatan pelaksanaan pengembangan olah raga tradisional masyarakat.
Melaksanakan dan melestarikan pertandingan olahraga-olahraga tradisional.
3. Membantu dan koordinasi bantuan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
Memfasilitasi pengajuan proposal bantuan peralatan / perlengkapan olahraga dari masyarakat ke unik kerja teknis.
4. Membantu dan memberi dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.
1. Memfasilitasi pendataan dan pemantauan pelaksanaan kegiatankegiatan olah raga dan kepemudaan di masyarakat 2. Mengusulkan cabang olah raga dan organisasi kepemudaan dalam memperoleh bantuan
5. Koordinasi bantuan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
Memfasifitasi monitoring dan. pengawasan kegiatan KUPP, atau.pun lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
1. Koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.
Memfasilitasi pengawasan kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam dan melaporkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber daya alam kepada unit kerja/instansi terkait
- 32 -
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. Identifikasi dan pendataan kelembagaan politik dan ormas di daerah.
Melaksalakan pendataan dan validasi keberadaan sekretariat parpol dan Ormas dan data pengawasannya.
3. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.
Memfasilitasi pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana Linmas murni di Kelurahan se Kecamatan serta menggerakkan swadaya masyarakat
4. Identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kejadian kriminalitas dan gangguan keamanan di wilayah kecamatan kepada unit kerja/instansi terkait
1. Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi terkait dengan pendirian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi yang berupa warung telekomunikasi yang berupa warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya.
Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi terkait dengan pendirian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi yang berupa warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya.
2. Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi ijin menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi ijin menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
- 33 -
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan pengawasan izin usaha sektor pertanian.
2. Koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan penggunaan pestisida
3. Koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman 4. Koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan penanggulangan penyakit menular ternak
5. Koordinasi dan fasilitasi pelaporan pendataan harga pasar hasil pertanian
6. Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan pestisida Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan pengawasan penanggulangan penyakit menular ternak Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaporan pendataan harga pasar hasil pertanian Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian
7. Koordinasi, fasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi.
Mengkoordinasi, memfasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi.
8. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian, perikanan dan penggunaan perairan umum.
Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian, perikanan dan penggunaan perairan umum.
- 34 -
DINAS PERTANIAN
9. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan produksi dan ketersediaan cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
Mengkoordinasi, fasilitasi dan pengawasan produksi dan ketersediaan cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
10. Koordinasi dan fasilitasi pendataan harga pasar hasil pertanian dan perikanan.
Mengkoordinasika n dan memfasilitasi pendataan harga pasar hasil pertanian dan perikanan.
11. Koordinasi perhitungan kebutuhan pangan penduduk kecamatan dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan.
Memfasilitasi perhitungan kebutuhan pangan penduduk kecamatan dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan melalui koordinasi Rakor Dewan Ketahanan pangan (DKP), permintaan data, penyusunan database, pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan.
12. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat.
Mengkoordinasika n penanggulangan kerawanan pangan masyarakat pada tingkat Kecamatan yang meliputi pemantauan ketersediaan dan alur distribusi maupun pengumpulan data rawan pangan serta pembuatan peta rawan pangan.
13. Koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan mengkoordinasika n penumbuhan desa mandiri pangan, gerakan sadar pangan lokal, penumbuhan
- 35 -
warung desa, pengembangan ketersediaan pangan dan pekarangan terpadu dan optimalisasi masyarakat pesisir.
18
ENERGI
14. Fasilitasi pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan.
Pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan pada tingkat Kecamatan yang mencakup ketersediaan pangan dan alur distribusi, data rawan pangan serta pembuatan peta rawan pangan.
15. Koordinasi dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
Mengkoordinasika n penyiapan bahan pelaksanaan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
1.
1. Pengawasan dan monitoring pemberian ijin pengeboran sumur air bawah tanah yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kecamatan yang mencakup pendataan/inve ntarisasi keberadaan sumur-sumur air bawah tanah penerapan mata air baik dalam skala industri/perora ngan agar mengajukan ijin. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan pengeboran dan pengambilan air
Pengawasan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah.
- 36 -
DINAS PSDA & ESDM
bawah tanah untuk wilayah kecamatan yang mempunyai kawasan industri, tempat usaha dan perseorangan yang menggunakan sumur air bawah tanah maupun pengembangan perumahan yang memiliki lebih dari satu sumur air bawah tanah. 3. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada cekungan air tanah yang merupakan wilayah konservasi di wilayah kecamatan. 4. Melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung sumber air pada wilayah kecamatan dan mengkoordinasi kan dengan badan pengelola kawasan industri untuk menertibkan pengambilan air bawah tanah secara terpadu. 5. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pengawasan, rehabilitasi serta usahausaha pencegahan dan penanggulanga n bencana pada sistem daerah tangkapan air di wilayah kecamatan dengan - 37 -
2.
19
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan galian C dan Air Bawah Tanah (ABT) serta energi.
1. Rekomendasi penetapan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan.
- 38 -
pendataan dan pelaporan secara rutin setiap tiga bulan sekali kepada dinas teknis. 1. Memfasilitasi pengawasan hasil rekomendasi ijin usaha pertambangan mineral, bantuan bukan logam dan panas bumi di wilayah kecamatan dalam bentuk tim terpadu dengan melihatkan dinas terkait. 2. Memfasilitasi pengawasan dan monitoring pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kecamatan. 3. Memfasilitasi Wasdal pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kecamatan.
1. Mengkoordinasi kan sosialisasi tentang rencana calon lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan di wilayahnya. 2. Mengkoordinasi kan evaluasi rencana pembangunan Tempat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan di wilayahnya terhadap peruntukan wilayah berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. 3. Mengkoordinasi kan menyelenggarak an Musyawarah tingkat Kelurahan / Kecamatan dalam rangka penyerapan aspirasi dan persetujuan masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan di wilayahnya. 4. Memfasilitasi penerbitan surat rekomenfasi tentang penetapan calon lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan di wilayahnya. 2. Koordinasi pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, bidang pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir serta bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.
- 39 -
1. Mengkoordinasi kan penghimpunan data-data sumber daya, kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan dan pesisir serta kegiatan / usaha masyarakat pesisir di wilayahnya. 2. Mengkoordinasi kan pengolahan data dan pelaporan
sumber daya, kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan dan pesisir serta kegiatan/ usaha masyarakat pesisir di wilayahnya. 3. Mengkoordinasi kan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya, kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan dan pesisir serta kegiatan / usaha masyarakat pesisir di wilayahnya. 3. Rekomendasi penetapan rehabilitasi kawasan pesisir yang rawan dan mengalami bencana dan/atau kerusakan lingkungan.
- 40 -
A. Membantu penyusunan perencanaan mitigasi bencana wilayah pesisir antara lain : 1) Pendataan wilayah pesisir yang potensial rawan bencana. 2) Pendataan potensi jenis bencana wilayah pesisir di wilayahnya. 3) Penyampaia n masukanmasukan terkait dengan penyusunan program dan kegiatan pencegahan/ penanggulan gan bencana melalui musyawarah kelurahan/ kecamatan.
B. Pelaksanaan Mitigasi Bencana 1) Pelaporan terjadinya Bencana di Wilayah Pesisir di wilayahnya. 2) Pelaksanaan Mitigasi Bencana di kawasan pesisir di wilayahnya. 3) Pengusulan kondisi Tanggap Darurat di wilayahnya. 4) Evakuasi dan Pengungsian korban bencana di wilayahnya. 5) Pengusulan rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena bencana / mengalami kerusakan.
4. Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir.
- 41 -
1. Konsultasi dan koordinasi atas data-data potensi masyarakat pesisir di wilayahnya. 2. Pengolahan data dan pelaporan potensi masyarakat pesisir di wilayahnya. 3. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. 4. Pemantauan pengawasan dan evaluasi kegiatan masyarakat pesisir di wilayahnya.
5. Pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya
20
PERDAGANG AN
5. Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Memfasilitasi pelaksanaan survey sumber daya kelautan dan pesisir, lingkungan kelautan dan pesisir serta kegiatan/usaha masyarakat pesisir di wilayahnya.
6. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kelautan dan pesisir.
1. Memfasilitasi pembinaan dan pemantauan bidang kelautan dan pesisir. 2. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat mitra bahari dan/atau kelompok pengawas perikanan masyarakat (KPPN).
7. Rekomendasi perijinan usaha perikanan
Memfasilitasi rekomendasi persetujuan prinsip terhadap permohonan ijin usaha perikanan
1. Fasilitasi pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan Usaha Dagang Kecil non formal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.
1. Memfasilitasi pendataan perkembangan Usaha Dagang Kecil non formal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan. 2. Memfasilitasi dan mengusulkan penyuluhan bagi Usaha Dagang Kecil non formal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan
- 42 -
DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN
bangunan. 3. Memfasilitasi monitoring kegiatan Usaha Dagang Kecil non formal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.
21
PERINDUST RIAN
2. Fasilitasi pengaturan Usaha dagang Kecil.
Memfasilitasi pengaturan Usaha dagang Kecil di wilayahnya.
3. Fasilitasi dan Koordinasi pengaturan, pendataan dan pembinaan terhadap PKL.
1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi kan pengaturan, penataan dan pengendalian PKL. 2. Pengaturan penataan dan pengendalian letak Zoning lokasi PKL 3. Pembinaan penertiban lokasi PKL yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk diusullan penindakan kepada Satpol PP dan instansi terkait.
4. Rekomendasi perijinan penetapan PKL
1. Melaksanakan pengkajian terhadap kelayakan pemanfaatan lahan bagi ijin PKL. 2. Memberikan rekomendasi terhadap ijin PKL yang memenuhi syarat dan ketentuan.
1. Fasilitasi ijin usaha industri.
Memfasilitasi pemberian ijin usaha industri di wilayah kecamatan berupa pengantar dan keterangan domisili usaha industri.
- 43 -
2. Penetapan pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sector IKM (Industri Kecil Menengah) non formal maksimal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.
1. Memfasilitasi penataan perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) non formal maksimal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan. 2. Memfasilitasi dan pengusulan IKM untuk memperoleh penyuluhan / bantuan sarana dan prasarana kegiatan. 3. Memfasilitasi monitoring kegiatan IKM informal / industri rumah tangga.
WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS.
- 44 -
