BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 19
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, maka setiap warga miskin mempunyai hak atas pelayanan kesehatan; b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang agar lebih optimal dan terarah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang pada umumnya, diperlukan petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang.
Mengingat
: 1. Undang.Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengab, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
-1-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor89); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Masyarakat Tahun 2008; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 26 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 seri E); 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggara Pemerintahan Daerah.
-2-
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
oosur
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Semarang yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pe1ayanan kesehatan tingkat dasar di Kota Semarang. 3. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. 4. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Unit Pelayanan Kesehatan dasar atau Puskesmas. 5. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang merupakan rujukan dari pelayanan dasar, antara lain : Rumah Sakit dan sederajatnya, Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM), Balai Kesehatan Pam Masyarakat (BKPM). 6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta yang memberi pelayanan kesehatan bagi Warga miskin Kota Semarang. 7. Komite Medik adalah wadah non strulctural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. 8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Semarang. 9. Warga tidak mampu adalah orang Kota Semarang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Semarang, yang secara ekonomi tidak mampu dan men~pat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Kelurahan yang diketahui Camat setempat. 10. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan betul-betul miskin. 11. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM, adalah surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui Camat setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan betul-betul tidak mampu secara ekonomi. 12. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan atau tidak mampu Kota Semarang yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmaskot adalah kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi PPK dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang. Pasal 3 Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang secara optimal guna lebih meningkatkan kesejahteraan warga miskin dan/atau tidak marnpu di Kota Semarang.
-3-
BAB III PELAKSANAAN Pasa1 4 (1.) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu dilakukan oleh PPK yaitu : a. Puskesmas; b. Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM); c. Balai Kesehatan Pam Masyarakat (BKPM); dan d. Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang. (2.) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c dan d ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama. (3.) Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV PENGAWASAN Pasal 5 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu Kota Semarang dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 Desember 2009 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP Diundangkan di Semarang Pada tanggal 17 Desember 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd Hj. HARINI KRISNIATI Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 28
-4-
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 28 TAHUN 2009 T ANGGAL : 17 DESEMBER 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PELA YANAN KESEHA TAN BAGI WARGA MISKIN DANIA TAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG A. PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi warga miskin dan atau tidak Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan. perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat berdasarkan indikator Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu di kota Semarang, masih cukup tinggi, yaitu Jumlah Kematian Bayi sebesar 466 per 1000 kelahiran hidup, dan Jumlah Kematian Ibu 20 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 tahun. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja, yang pada akhimya menjadi beban masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan: 1). Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008, jumlah kuota masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Semarang tahun 2008 sebanyak 306.700 orang, dan setelah dilakukan pendataan kembali pada awal Juni 2008 terdapat 498.985 orang, sehingga kelebihan 192.285 orang. 2). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan Kemiskinan di Kola Semarang, pasal 16 disebutkan bahwa : a. pembebasan seIuruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Ialan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pe1ayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu periu disusun Peraturan Walikota Semarang tentang pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan warga miskin dan atau tidak mampu di Kota Semarang.
-5-
B. TUJUAN TUJUAN: TUJUAN UMUM: Meningkatkan akses dan mutu pe1ayanan kesehatan kepada warga miskin dan/atau tidak mampu. TUJUAN KHUSUS: a. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada warga miskin dan/atau tidak mampu di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit; dan b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara menyeIuruh bagi warga miskin dan/atau tidak mampu. C. PROSEDUR MENDAPATKAN PELA YANAN KESEHA TAN 1. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Warga Kota Semarang yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu Kota Semarang (Jamkesmaskot) atau SKM atau SKTM dari Kepala Kelurahan setempat, diketahui Carnat dan dilengkapi Foto Copy KTP danKK. 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit. a. warga Kota Semarang yang memiliki kartu Jamkesmaskot atau SKM atau SKTM dari Kepala Kelurahan setempat, diketahui Camat dilengkapi Foto Copy KTP dan/atau KK; b. membawa dan menunjukkan surat rujukan dari Puskesmas; c. warga miskin dan/atau tidak mampu dalam keadaan Emergency (Gawat Darurat) apabila belum dapat menunjukan kartu jamkesmaskot atau SKM atau SKTM,diberi waktu selambat-Iambatnya 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan. dan tidak perlu membawa rujukan dari Puskesmas; d. pasien gawat darurat yang perlu tindak lanjut rawat inap perlu melengkapi surat rujukan dari Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit tersebut; e. pasien yang perlu tindak lanjut rawat inap dan tindakan yang dilimpahkan ke Rumah Sakit lain harus dilengkapi surat rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk. 3. SKM dan/atau SKTM hanya berlaku selama Kartu Jamkesmaskot belum terbit.
D. PELAYANAN KESEHATAN 1.
Pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang.
2.
Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
3.
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diberikan di Balai Kesehatan Pam Masyarakat ( BKPM ), Balai Kesehatan Indra Mata (BKIM) dan Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah Kota Semarang, khusus Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang merupakan rujukan tersier (rujukan ketiga).
-6-
4.
Pelayanan kesehatan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan atau ruang rawat inap kelas III (tiga) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat ( BKPM ), Balai Kesehatan Indra Mata (BKIM) dan Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah Kota Semarang.
5.
Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang masih berlaku dengan beberapa pembatasan pelayanan kesehatan.
6.
Pelayanan kesehatan yang dibatasi : a.
pelayanan Haemodialisa (cuci darah) untuk gagal ginjal akut hanya diberikan maksimal 10 (sepuluh) kali setiap pasien;
b.
kacamata diberikan dengan lensa minimal +1/-1 berdasarkan resep dokter, maksimal Rp. 150.000,-;
c.
alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat di daerah;
d.
alat bantu gerak yang ditanggung terbatas pada alat : tongkat penyangga dan korset, diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial. Pemulihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat di daerah;
e.
tindakan khusus dan penunjang diagnostik canggih antara lain: (1) CT -Scan yaitu tindakan F otoradiografi menegakkan diagnosa dengan melihat fungsi organ sampai dengan pembuluh darah. (2) MRI (Magnetic Resonan Imaging) yaitu tindakan foto radiografi untuk menegakkan diagnosa dengan melihat organ tertentu yang bertujuan untuk menentukan besarnya tumor/perluasannya (foto lebih jelas untuk lapisan otot) Misalnya pada kepala, leher, abdomen tertentu, kaki. (3) Endoscopy yaitu suatu tindakan untuk menegakkan diagnosa dengan melihat jaringan di dalam tubuh yang berlubang contohnya saluran kencing, saluran cerna, saluran nafas. (4) Laparascopy yaitu tindakan pembedahan pada abdomen/perut untuk melihat adanya kelainan.
yang diberikan pada kasus-kasus tertentu untuk lifesaving (perlindungan hidup) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan f. alat kesehatan tertentu seperti stent, screw, pen diberikan pada kasus-kasus tertentu untuk lifesaving (perlindungan hidup) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 7. Pelayanan Kesehatan yang tidak di tanggung Pemerintah Kota Semarang: a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; c. General check up (pemeriksaan medis secara menyeluruh); d. Operasi Caesar yang bukan dengan alasan medis; e. Kemotherapi yaitu tindakan penyinaran pada daerah tertentu yang bertujuan memperkuat pengobatan (mengobati karena ada jenis kanker tertentu yang dapat ditekan laju perkembangannya tau metasfase atau perluasan), diobati dengan menggunakan radiasi sinar pengion (radiasi yang keluar dari suatu bahan yang dipakai tergantung kedalaman dari massa tumor;
-7-
f. Prothesis gigi timan (pemasangan gigi palsu); g. IOL (Intra Oculer Lens) yaitu lensa yang ditanam, contohnya untuk kasus katarak; h. Peserta pindah kelas perawatan yang lebih tinggi; i. Pengobatan altematif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; j.
Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat ketumnan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
k. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam; dan 1. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosia1. E. PEMBIAYAAN 1. Sumber Pembiayaan Pembiayan pelayanan kesehatan warga miskin dan/atau tidak mampu Kota Semarang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. 2. Rekening Anggaran berada di Dinas Kesehatan Kota Semarang. F. TARIF 1. Paket tarif setinggi-tingginya sesuai paket tarifProgram Jamkesmas yang berlaku. 2. Untuk Rumah Sakit Pemerintah Kota Semarang besamya tarif adalah sesuai Ketentuan yang berlaku. 3. Untuk Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Tugu, RSJ. Amino Gondohutomo, BKIM, dan BKPM) besamya tarif adalah tarif terendah antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tarifpaket program Jamkesmas. G. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN 1. Puskesmas, BKIM, BKPM, dan/atau Rumah Sakit mengajukan berkas klaim ke Dinas Kesehatan dengan data pendukung: i.
Rekapitulasi rincian biaya
ii.
Foto Kopi Kartu lamkesmaskot atau SKM atau SKTM yang dilengkapi foto kopi KTP dan/atau KK dari pasien yang te1ah dilayani
iii.
Kode Diagnosa medis
iv.
Foto kopi surat rujukan
v.
Bukti pelayanan
2. Berkas klaim setelah disetujui Kepala Dinas Kesehatan, maka Puskesmas, BKIM, BKPM, Rumah Sakit mengajukan kelengkapan administrasi sebagai berikut: i. Surat Permohonan pembayaran ii. Berita Acara Pembayaran iii. Surat Keterangan Nomor Rekening dari Bank iv. Kwitansi tagihan/klaim
-8-
v. Form A2 dari Pemerintah Kota Semarang vi. Rekapitulasi rincian biaya yang telah disetujui 3. Apabila tagihan/Klaim dari PPK sudah memenuhi syaratllayak bayar, Dinas kesehatan akan mentransfer tagihanlklaim tersebut ke rekening yang bersangkutan. 4. Tagihanlklaim diajukan ke Dinas Kesehatan pada tanggal bulan berikutnya. 5. Karena sesuatu hal PPK belum bisa mengajukan klaim pada tahun berjalan, dapat diajukan dengan di klaim dan atau ditagihkan tahun anggaran berikutnya. F. PENUTUP Dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin dan atau tidak mampu di Kota Semarang, akan memperjelas dan memudahkan operasional di lapangan baik bagi warga miskin dan tidak mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan maupun PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan atau tidak mampu di Kota Semarang.
WALIKOTA SEMARANG ttd SUKAWI SUTARIP
-9-
