BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 21 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2011 2011 TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu didukung prosedur dalam penyusunanya sehingga tercipta adanya kepastian hukum; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
-1-
6.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22). MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROSEDUR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya. 7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang. 8. Tim Pengarah Kegiatan Penelaahan, Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Semarang yang selanjutnya disebut Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan penelaahan, penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota dan Rancangan Instruksi Walikota Semarang. 9. Tim Pelaksana Kegiatan Penelaahan, Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Semarang yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Semarang yang bertugas melakukan penelaahan, pengkajian, sinkronisasi, harmonisasi dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota dan Rancangan Instruksi Walikota Semarang serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Pengarah.
-2-
10.
Produk Hukum Daerah Kota Semarang adalah produk hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah Kota Semarang, Peraturan Walikota Semarang, Keputusan Walikota Semarang dan Instruksi Walikota Semarang.
11.
Peraturan Daerah adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
12.
Peraturan Walikota adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat berisi ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah.
13.
Keputusan Walikota adalah produk hukum yang bersifat penetapan, ditetapkan oleh Walikota, bisa berisi ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah dan bersifat konkrit, individual dan final.
14.
Instruksi Walikota adalah produk hukum yang berisikan perintah dari Walikota kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
BAB II JENIS PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2 Jenis produk hukum daerah terdiri: a. b. c. d.
Peraturan Daerah; Peraturan Walikota; Keputusan Walikota; Instruksi Walikota.
BAB II PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 3 (1) Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa. (2) Perencanaan penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah. (3) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Panitia Program Legislasi Daerah. BAB III PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Peraturan Daerah Pasal 4 (1) Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh SKPD Pemrakarsa. (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. (3) Penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian dan pembahasan secara teknis oleh SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait.
-3-
(4) Setelah dilakukan pengkajian dan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Naskah Rancangan Peraturan Daerah yang pada setiap halamannya sudah diparaf oleh Kepala SKPD Pemrakarsa dan Naskah Akademiknya diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tentang materi yang diatur. (5) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan harmonisasi , sinkronisasi dan dikaji secara Yuridis oleh Tim Pelaksana yang dikoordinir oleh Bagian Hukum. (6) Setelah dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimintakan saran, pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan oleh SKPD Pemrakarsa. (7) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah mendapatkan saran, pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibahas oleh Tim Pengarah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyempurnaan. (8) Rancangan Peraturan Daerah yang materinya berkaitan dengan kepentingan umum dapat disosialisasikan kepada masyarakat oleh SKPD Pemrakarsa, untuk mendapatkan masukan, saran dan pendapat. (9) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan dari Tim Pengarah sebagaiamana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan permohonan pembahasan ke DPRD. (10) Pada saat pembahasan Raperda di DPRD Kepala SKPD Pemrakarsa diwajibkan untuk hadir (11) Mekanisme pembahasan Raperda di DPRD, dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (12) Penetapan, klarifikasi/evaluasi, dan pengundangan Perda dilaksanakan oleh Bagian Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (13) Perda yang sudah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib disosialisasikan kepada masyarakat oleh SKPD Pemrakarsa bersama Bagian Hukum. (14) Apabila Peraturan Daerah akan diperbanyak, maka harus mendapatkan salinan yang sah dari Bagian Hukum. Bagian Kedua Peraturan Walikota Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Walikota disusun oleh SKPD Pemrakarsa. (2) Penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian dan pembahasan secara teknis oleh SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait. (3) Setelah dilakukan pengkajian dan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Naskah Rancangan Peraturan Walikota yang pada setiap halamannya sudah diparaf oleh Kepala SKPD Pemrakarsa dan kajian teknis diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tentang materi yang diatur. (4) Rancangan Peraturan Walikota yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan harmonisasi , sinkronisasi dan dikaji secara Yuridis oleh Tim Teknis yang dikoordinir oleh Bagian Hukum. (5) Setelah dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Rancangan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dimintakan saran, pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan oleh SKPD Pemrakarsa.
-4-
(6) Rancangan Peraturan Walikota yang sudah mendapatkan saran, pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibahas oleh Tim Pengarah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyempurnaan. (7) Rancangan Peraturan Walikota yang sudah mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan dari Tim Pengarah sebagaiamana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan. (8) Rancangan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikomunikasikan kepada DPRD oleh SKPD Pemrakarsa. (9) Rancangan Peraturan Walikota yang sudah dikomunikasikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kembali kepada Walikota untuk mendapatkan penetapan. (10) Mekanisme penetapan, klarifikasi, dan pengundangan Peraturan Walikota dilaksanakan oleh Bagian Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (11) Peraturan Walikota yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang sudah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah wajib disosialisasikan kepada masyarakat oleh SKPD Pemrakarsa bersama Bagian Hukum. (12) Apabila Peraturan Walikota akan diperbanyak, maka harus mendapatkan salinan yang sah dari Bagian Hukum. Bagian Ketiga Keputusan Walikota Pasal 6 (1) Rancangan Keputusan Walikota disusun oleh SKPD Pemrakarsa. (2) Penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian dan pembahasan secara teknis oleh SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait. (3) Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Naskah Rancangan Keputusan Walikota yang pada setiap halamannya sudah diparaf oleh Kepala SKPD Pemrakarsa diajukan kepada Walikota Cq. Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis. (4) Rancangan Keputusan Walikota yang sudah mendapatkan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Walikota secara hirarki untuk mendapatkan penetapan. (5) Rancangan Keputusan Walikota yang sudah mendapatkan penetapan wajib disampaikan kepada Bagian Hukum. (6) Apabila Keputusan Walikota akan diperbanyak, maka harus mendapatkan salinan yang sah dari Bagian Hukum. Bagian Keempat Instruksi Walikota Pasal 7 (1) Rancangan Instruksi Walikota disusun oleh SKPD Pemrakarsa. (2) Penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian dan pembahasan secara teknis oleh SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
-5-
(3) Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Naskah Rancangan Instruksi Walikota yang pada setiap halamannya sudah diparaf oleh Kepala SKPD Pemrakarsa diajukan kepada Walikota Cq. Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis. (4) Rancangan Instruksi Walikota yang sudah mendapatkan harmonisasi, sinkronisasi dan pengkajian secara yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Walikota secara hirarki untuk mendapatkan penetapan. (5) Rancangan Instruksi Walikota yang sudah mendapatkan penetapan wajib disampaikan kepada Bagian Hukum. (6) Apabila Instruksi Walikota akan diperbanyak, maka harus mendapatkan salinan yang sah dari Bagian Hukum.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2011 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS
Diundangkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd AKHMAT ZAENURI
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 21
-6-
