WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA PEKANBARU WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru;
b.
bahwa pejabat yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dimaksud;
c.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru.
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahanm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10.
11.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Walikota Pekanbaru Propinsi Riau ;
13.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.
14.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor …. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
15.
2
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
16.
M E M UTU S KAN : Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Pekanbaru, sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini. Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
Tugas PPID sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut : KETIGA
:
1.
2.
mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; Melakukan verifikasi bahan informasi publik; Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
3. 4. 5. 6. PPID Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
KEEMPAT
:
1.
3
Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan OPD dan BUMD masing-masing; Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan BUMD masingmasing; Pelaksanaan pelayanan informasi publik; Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik; Bekerja sama dengan pejabat pada unit kerja di lingkungan OPD masing-
2.
masing; Untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
3. 4.
5. 6.
KELIMA
:
Kepada Tim PPID setiap bulannya diberikan honorarium sebagai berikut : 1. Pengarah Rp. 1.800.000,2. Pembina Rp 1.700.000,3. Tim Pertimbangan Rp 1.500.000,4. Ketua Rp 1.300.000,5. Sekretaris Rp 1.100.000,6. Wakil Sekretaris Rp 1.000.000,7. Pelayanan Informasi dan Rp 750.000,Dokumentasi 8. Pengelolaan Data dan Klasifikasi Rp 750.000,Informasi 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Rp 750.000,Anggota 10. Rp 500.000,Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
KEENAM
:
KETUJUH
:
KEDELAPAN
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Pekanbaru, Pada tanggal Januari 201..
4
Plt. WALIKOTA PEKANBARU,
EDWAR SANGER
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: : :
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PEKANBARU NO. 1.
5
KEDUDUKAN 2.
JABATAN DALAM DINAS 3.
A.
PENGARAH
Walikota Pekanbaru
B.
PEMBINA
Wakil Walikota Pekanbaru 2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
C.
TIM PERTIMBANGAN 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekanbaru; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru; 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pekanbaru
D.
E.
KETUA
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
SEKRETARIS
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru
F.
WAKIL SEKRETARIS
G.
BIDANG-BIDANG : a. Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi b. Pengelolaan Data
dan Klasifikasi Informasi
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru
Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru.
c. Penyelesaian Sengketa
Informasi PPID PEMBANTU H.
1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
6
Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Infrastruktur Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Pekanbaru
9. Kepala Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
7
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kota Pekanbaru; Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru; Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Sekretaris Dinas Kesehatan aerah Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru; Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru; Sekretaris Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru; Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru; Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru; Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru; Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru; Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Pekanbaru; Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; Sekretaris Kecamatan Bukit Raya Sekretaris Kecamatan Marpoyan Damai Sekretaris Kecamatan Payung Sekaki Sekretaris Kecamatan Rumbai Sekretaris Kecamatan Rumbai Pesisir Sekretaris Kecamatan Tampan Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya Sekretaris Kecamatan Lima Puluh Sekretaris Kecamatan Pekanbaru Kota Sekretaris Kecamatan Senapelan Sekretaris Kecamatan Sukajadi Sekretaris Kecamatan Sail
1.
2.
3.
4.
5.
Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Pejabat Pelaksana Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Pejabat Pelaksana Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; Pejabat Pelaksana Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru
ANGGOTA
Plt. WALIKOTA PEKANBARU, ttd EDWAR SANGER
8
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
SYAMSUWIR, SH NIP. 19681028 199503 1 001
9
