SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 75 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PUSAT PRODUKSI BERSIH NASIONAL MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas Produksi Bersih Kementerian Lingkungan Hidup diperlukan untuk membentuk organisasi dan tata laksana Pusat Produksi Bersih Nasional; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih Nasional;
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4218); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri; 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PUSAT PRODUKSI BERSIH NASIONAL. Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 1
Produksi Bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Pasal 2 (1)
Pusat Produksi Bersih Nasional yang selanjutnya disebut PPBN atau Indonesian Cleaner Production Center (ICPC) yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk mempromosikan, memfasilitasi dan menjadi katalisator dalam mengembangkan serta menerapkan Produksi Bersih melalui penyediaan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan. 2
(2)
Kementerian Lingkungan Hidup berperan sebagai fasilitator bagi terbentuknya PPBN yang mandiri. Pasal 3
PPBN melaksanakan fungsi sebagai berikut : a. Pelaksana kegiatan inventarisasi data dan informasi mengenai teknologi dan tenaga ahli yang berkaitan dengan Produksi Bersih; b. Pelaksana kegiatan penyebarluasan data dan informasi mengenai teknologi dan tenaga ahli yang berkaitan dengan Produksi Bersih; c. Penyampaian masukan untuk kebijakan Produksi Bersih; d. Pendorong serta pemberi motivasi seluruh sektor industri dan jasa untuk mengembangkan dan menerapkan Produksi Bersih; e. Pengembangan dan penyusunan panduan teknis kegiatan Produksi Bersih untuk sektor spesifik; f.
Pengembangan benchmarking untuk kegiatan Produksi Bersih;
g. Fasilitasi pelatihan Produksi Bersih untuk meningkatkan kemampuan setiap pemangku kepentingan; h. Fasilitasi pemberian konsultasi dan bantuan teknis Produksi Bersih; i.
Katalisator pertumbuhan lembaga jasa Produksi Bersih;
j.
Pengembangan kegiatan kerjasama pengembangan Produksi Bersih.
internasional
dan
nasional
dalam
rangka
Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Pengurus Pasal 4 (1) Susunan organisasi PPBN terdiri dari : a. Komite Pengarah; b. Direktur Eksekutif; c. Sekretaris; d. Manajer Hubungan Masyarakat; e. Manajer Teknik. (2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)a dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Direktur Eksekutif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)b dijabat oleh Asisten Deputi Urusan Standarisasi dan Teknologi Kementerian Lingkungan Hidup. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)c dijabat oleh seorang ahli di bidang kesekretariatan, administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Ketua Komite Pengarah.
3
(5) Manajer Hubungan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)d dijabat oleh seorang ahli di bidang hubungan masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Ketua Komite Pengarah. (6) Manajer Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)e dijabat oleh seorang ahli di bidang Teknologi Bersih dan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Ketua Komite Pengarah. (7) Staf untuk masing-masing manajer ditetapkan oleh Direktur Eksekutif setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (8) Susunan organisasi PPBN sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tertera dalam lampiran Keputusan ini.
Bagian Ketiga Tugas Komite Pengarah, Direktur Eksekutif dan Manajer PPBN Pasal 5 (1) Komite Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan kepada PPBN melalui Ketua Komite Pengarah. (2) Pengangkatan keanggotaan Komite Pengarah PPBN diatur dengan keputusan tersendiri melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Komite Pengarah menyelenggarakan fungsi : a. Pengarah dan pemberi masukan bagi program PPBN; b. Pengarah dan pemberi masukan bagi anggaran PPBN; c. Pengarah dan pemberi masukan teknis kegiatan PPBN.
Pasal 7 Direktur Eksekutif PPBN mempunyai tugas pengaturan, pengkoordinasian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan PPBN.
4
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Direktur Eksekutif PPBN menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan visi dan misi PPBN yang dituangkan ke dalam rencana kerja; b. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan PPBN; c. Pelaksanaan pengangkatan karyawan dan tenaga ahli yang diperlukan PPBN setelah mendapat persetujuan Ketua Komite Pengarah; d. Pelaksanaan kegiatan jejaring kerja dengan para pemangku kepentingan; e. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelenggaraan kegiatan yang mendukung program Produksi Bersih; f.
Penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi PPBN sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Komite Pengarah melalui Ketua Komite Pengarah;
g. Pelaksana tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Pengarah.
Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam merumuskan dan mengelola program kerja di bidang kesekretariatan, administrasi dan keuangan.
Pasal 10 Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan pegiatan penyusunan rencana kerja tahunan yang berkaitan dengan bidang kesekretariatan, administrasi dan keuangan; b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesekretariatan, administrasi dan keuangan PPBN; c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana PPBN; d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi penggunaan keuangan PPBN; e. Pendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan PPBN; f.
Penyusunan laporan kegiatan administrasi dan keuangan PPBN sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Direktur Eksekutif.
g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif PPBN.
Pasal 11 Manajer Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam merumuskan dan mengelola program kerja di bidang hubungan masyarakat.
5
Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya Manajer Hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja tahunan yang berkaitan dengan bidang hubungan masyarakat; b. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan atau pelaksanaan inventarisasi data tenaga ahli, program-program pelatihan, pengalaman penerapan Produksi Bersih, success story, dan ketersediaan teknologi yang telah dikembangkan di Indonesia maupun di dunia internasional; c. Pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi kegiatan PPBN; d. Penyediaan database anggota PPBN; e. Pelaksanaan kegiatan pemberian masukan kepada Direktur Eksekutif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran Produksi Bersih; f. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan PPBN serta pelaksanaan publikasi media informasi produksi bersih; g. Pengadaan dialog dengan service provider; h. Pelaksanaan kegiatan quality control terhadap database PPBN; i. Pelaksanaan kegiatan bagi pendorong perusahaan melakukan audit produksi bersih; j. Penyusunan laporan seluruh kegiatannya kepada Direktur Eksekutif PPBN; k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif PPBN. Pasal 13 Manajer Teknik mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam merumuskan dan mengelola program kerja di bidang teknik produksi bersih. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Manajer Teknik menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja tahunan yang berkaitan dengan bidang teknik Produksi Bersih; b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi konsultasi dan bantuan teknis kegiatan Produksi Bersih; c. Pengembangan materi teknik pelaksanaan Produksi Bersih; d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk pelatih Produksi Bersih (Training of Trainers) e. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan Produksi Bersih; f.
Penyusunan laporan seluruh kegiatannya kepada Direktur Eksekutif PPBN;
g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif PPBN.
Bagian Keempat Jenis Pelayanan PPBN Pasal 15 Jenis jasa pelayanan yang diberikan oleh PPBN meliputi : a. Menyediakan data dan informasi tentang teknologi, tenaga ahli dan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Produksi Bersih; b. Menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih Produksi Bersih (Training of Trainers); 6
c. Memfasilitasi pelatihan Produksi Bersih; d. Mengembangkan dan menyediakan materi pelatihan Produksi Bersih; e. Memfasilitasi konsultasi dan bantuan teknis; f.
Menyusun dan atau memfasilitasi penyusunan Panduan Teknis Produksi Bersih untuk sektor spesifik;
g. Menyediakan fasilitas perpustakaan, mini plant model teknologi bersih, website dan mailing list. h. Memberikan masukan bagi kebijakan pengembangan dan penerapan Produksi Bersih; i.
Memberikan jasa penghubung bagi pihak-pihak yang memerlukan bantuan dalam menerapkan Produksi Bersih dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 16
(1) Biaya pelaksanaan kegiatan PPBN untuk kurun waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ProLH – GTZ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan keuangan APBN dan sumber lainnya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif PPBN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Pengelolaan keuangan PPBN yang bersumber dari ProLH-GTZ dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengacu pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Direktur GTZ untuk Indonesia dan Timor Timur. Bagian Keenam Ketentuan Penutup Pasal 17 (1) Atas rekomendasi Ketua Komite Pengarah dan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Direktur Eksekutif PPBN dapat memberikan usulan untuk mengubah dan atau mengembangkan susunan organisasi PPBN yang berada dalam kewenangan pengelolaannya. (2) Perubahan atas susunan organisasi, pengurus, peran, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar musyawarah untuk mufakat.
7
Pasal 18 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 12 Mei 2004 ________________________________ Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Nabiel Makarim, MPA. MSM. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan; 6. Menteri Pertanian; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup, ttd Hoetomo, MPA.
8
