€'
BUPATI CIANJUR
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NoMoR 63 tr'xltr 8r1t TE NTANG
PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011 BUPATI CIANJUR Menimbang
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor g6 Tahun 2010 tentang Penlabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angearan 2011 Kabupaten Cianjur mendapat alokasi bantuan Provrns Jawa Baral Tahr.rn Anggaran 2011 untuk kegratan sinergjtas penganggaran dan pelaporan bantuan keuangan kepada 26 Kab/Kota di Jawa Barat bahwa berdasarkan perttmbangan sebagatmana dimaksud pada huruf a dan dalan) rangka terttb adminrstrasi pengelolaan bantuan keuangan dari Pemerrntah Provtnsi Jawa Barat perlu membentuk Tim Sinergitas Penganggaian dan Pe aporan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provins Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati,
Mengingat
3
4
5
Undang Undang Nonor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan proprnsi Dlawa Barat (Benta Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-[Jndang Nomor 4 Tahun .]968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakada dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Norlor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Ltngkungan proprnsi Dlawa Barat (Lembaran Negara Republrk lnclones a Tahun 196g Nomor 31 I an.rbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2g51), Undang Undang Nomor 17 'fahun 2003 tentang Keuangan Negara (l-enrbaran Negara l{epubtrk lndonesra Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan I onrl-'raqaran Neqara Republ k Indonesta Nomor 4286) Undanq-Unoang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lenrbararr Negara Repubiik lndonesra Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik lndonesia Nomor 4355), Undang Undang Nomor ',l5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan darr Tanggunglawab Keuangan Negara (Lembaran Negar: Republ k lnclonesra Tahun 2OO4 Nornor 66 Tambahan Lenrbaran Negara Repub rk Indonesra Nomor 44OO) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 199g Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagarmana telah beberapa kaI diubah terakhir dengan Undang_ Undanq Nornor' 12 Tahun 2OOB tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nontor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah lLenibaran Negara RepubLrk lndonesla Tahun 200g Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4944),
6 7
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq perimbangan Keuangan Antara Pemerrntah pusat dan pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2004 Nomor ,126,
Tambahan Lembaran Negara Repub ik lndonesra Nomor 443g), Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 13/ Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 457 5)
8
Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformast Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nornor '138 Tanrbahan Lembaran Negara Republik
Indones a Nomor 4526) Peraturan Pemerrntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeloiaan Keuangan Daerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '140 Tambaha| Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 4578)
I
10 Peraturan Pemer ntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republrk lndonesra Tahun 2OO5 Nomor 150 Tambahan '1
1
Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 4585), Peraturan Pemer ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembrnaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Rept.rblik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Repub|k lndonesta Nomor 4593),
12 Peraturan Pemerrntah Nomor B Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Krnerla Instansr pemerintah (LembarJn Negara Republrk lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesra Nomor 4614)
13 Peraturan Pemennlah Nomor 38 Tahun 2OOT.tentang pembagian Urusan Pemer ntahan Antara pemeflntah pemerintahan Daerah Proprnsr dan Pemelniahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2OO7 Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4Z3Z),
14 Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 20OB tentang pedoman Evaluast Penyelenggaraan pemerrntah Daerah (Lembaran Negara Republrk lndones a Tahun 2OOg Nomor 19 Tambahan Lembiran Negara Republlk IncJonesra Nomor 481 5) 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201O tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16 Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor .13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentanq Peubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .13 Tahun 200{i tentang pedontan pengelolaan Keuangan Daerah, 17 Peraturan Daerah Provinst Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Betanla Daerah Tahun Anggaran 2011. 1B Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 20.10 tentang Penlabaran Anggaran pendapatan dan Belanla Daerah provinsj Jawi Barat Tahun Anggaran 2011 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cranlur Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2OO7 Nomor 02 Seri D) 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cranlur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerrntahan t)aerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianlul Tahun 2O0B Nomor 03 Ser D)
F--''-,: ')
2'1 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2OO8 tentang Organisasr Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianlur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianlur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentanq Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianlur (Lembaran Daerah Kabupaten Cranjur Tahun 20'10 Nomor '10 Seri D), 22 Peraluran Daerah Kabupaten Cianlur Nomor 01 Tahun 2011 lentang Anggaran Pendapatan dan Belan1a Daerah Kabupaten Cianlur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianlur Tahun 201 'lNomor 0'1 Serr D)23 Peraturan Bupati Cranlur Nomor 0B Tahun 2OOB tentang Sistem dan Prosedur Belanla Hrbah Subsidi dan Bantuan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Cranlur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Bupatr Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanla Hibah Subsidi dan Bantuan Daerah (Benta
24
Daerah Tahun 2010 Nomor 42), Peratvan Bupati Cranlur Nomor O1 Tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Kabupaten Cianlur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 02) sebagarrnana telah d ubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Bupat, Cranlur Nomor 01 Tahun 2011 tentang penlabaran Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianlur Tahun 201 1 Nomor '15),
MEMUTUSKAN' Menetapkan
.
KEPUIUSAN BIJPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIIVI SINERGITAS PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011
KESATU
Membentuk Tim Sinergitas Penganggaran dan pelaporan Bantuan Keuanqan dan Pemerintah Provinsr Jawa Barat Tahun Anggaran 201 dengan susunan personal a sebagai berrkut 1
Pengarah Penanggung
Bupati
lawab
Wakrl Bupatr
Koord rnalo r
Sekretarrs Daerah
Ketua
Kepaia Drnas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua
Sekretaris Dtnas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris
Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Sekretaris
Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera h
Anggota
1
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Para Kepala Seksi pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
FF-':
4
3
4
Para Kepala Seksi pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan C
5 6 7
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pasirkuda Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Campaka. Kepala Seksi Kese1ahteraan Rakyat Kecamatan C
I
tanlu r
rlaku
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamalan C_iranlang
9 10 11 12 '13
14
Kepala Seksr Keseyahteraan Rakyat Kecamatan Bolongprcung Kepala Seks Kese1ahteraan Rakyat Kecamatan Takokak Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pagelaran Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan Leles Kepala Seksr Keselahteraan Rakyat Kecamatan Agrabrnta Kepala Seksr Keselahteraan Rakyat Kecamatan Ctl ati
15 '16
17 18
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Haurwangi Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Cugenang Kepala Seksi Kesejahteraafi Rakyal Cikalongkulon Kepala Seksr Keselahteraan Rakyat
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Sukalr-ryu
19
Kepala Seksr Keselahteraan Rakyat Kecamatan Tanggeu ng 20 Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan lvlande 21 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Warungkondang 22 Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan Karangtengah 23 Kepala Seksr Keselahteraan Rakyat Kecamatan Crbeber 24 Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan Crpanas 25 Kepala Seksi Keselahteraan Rakyat Kecamatan Cibrnong 26 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sindangbarang 27 Kepala Seksr Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pacet 2B Kepala Seksr Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sukaresmi. 29 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Narrnggul
)
30
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Gekbrong. 31. Unsur lnspektorat Daerah. 32 Dede Suhendi, S lp (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 33. Dewi Herliyanti, SE (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 34 Elen Jenal lVlutakin, SH (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 35. Yadi Mulyadi (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 36 S Ainah Mardiyah (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 37 Sarif. SE (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah) 38. Ulang Suherman, SH (Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
39 40. 41.
Sekretariat KEDUA
Yulr Yulianti, SE (Pelaksana pada Bidang Akuntansr dan Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Susi Sundari (Pelaksqna pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Otong Buchori (Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Tugas Tim Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah.
1
mengevaluasi, memverifikasi dan mengkaji proposal permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
2
memberikan
m asuka n/pertrm bang
an
kepada pimpinan tentang
perkembangan realisasi bantuan Provinsi Jawa Barat.
KETIGA
3
menyampaikan permohonan pencarran bantuan Provinsi Jawa Barat ke Biro Keuangan Provrnsi Jawa Barat
4.
menyusun laporan realisasi keuangan bantuan Provinsi Jawa Barat.
5.
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Sinergitasl termaksud dibebankan kepada kegiatan sinergrtas penganggaran dan pelaporan bantuan keuangan kepada 26 Kab/Kota di Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 201 1.
6
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan PETIKAN
: disampaikan kepada masing-masrng berkepentingan untuk diketahui
dan
yang
dilaksanakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Cianjur
tanggal 13 IDdLL
lf11
TI CIANJUR,
Sd
N SOFWAN
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung. 2. Kepala Badan Koordinasr Pemerintahan Pembangunan Wilayah I di Bogor, 3 Kepala Biro Hukum dan HA[/] Sekretariat Daerah Provrnsi Jawa Barat di Bandung; 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung .
5. 6. 7.
Unsur Pimpinan Daerah Kabupeten Cianlur, Ketua DPRD Kabupaten Cianlur, PaG Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianlur
