BTJPATI CIANJT]R
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
tA
TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHTJN 2OII BUPATI CIANJUR,
Menimbang
:4. bahwa dalam upaya meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2011;
bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran dana batuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 57891C.C31 Kr/2010 tanggal 27 Desember 2010, harus ditunjuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan dalam rangka tertib administrasi pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
:L
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan UndangTahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten undang Nomor Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2010 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
1
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005
tentang pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
E_
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 201 1;
17. Peratwan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D); 18.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 0l Tahun 201I tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 01 Seri D; 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 02);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: I(EPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHI.]N 2011.
KESATU
:
Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 201 l, dengan susunan personalia sebagai berikut : Pengarah
l.
2.
l.
Tim Manajemen
I
.
2.
Bupati Kepala BAPPEDA Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.
Tim Pelaksana Manager
Gunawan Jamhur, S.Pd, M.Si
Kepala Bidang Bina SMP pada Dinas Pendidikan
A
KEDUA
:
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Deden Kumiadi, S.Pd Pelaksana pada Dinas Pendidikan
Unit Pendataan SD/SDLB
Hendar Munadi, S.Pd Pelaksana pada Dinas Pendidikan
Unit Pendataan SMP/ SMPLB/SMPT
Komardani, S.Pd Pelaksana pada Dinas Pendidikan
Unit Monitoring dan Evaluasi
Drs. W. Syarif Hidayat Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan
Unit Pelayanan dan Pena-
Dedi Djunaedi, SE, M.Si
nganan Pengaduan Masya
Kepala Sub Bagian Umum
Kepegawaian
Kepegawaian pada Dinas Pendidikan.
dan
Tugas dan tanggungiawab Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah :
a.
melakukan pendataan siswa dan sekolah dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS);
b.
menyampaikan laporan kelebihan/kekurangan dana BOS setiap triwulan kepada Tim Menejemen;
c.
menetapkan alokasi dana BOS untuk per sekolah untuk sekolah swasta;
d. e.
melakukan sosialisasi kepada sekolah;
f.
melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
g.
menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
h.
merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
i. j. k.
mempersiapkandokumenpelaksanaananggaran;
melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam hal pengelolaan dan pelaporan BOS; mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS kepada Bupati dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Pendidikan Nasional;
l.
menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidika Nasional;
m. memberikan
n.
KETIGA
:
pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PETIKAN
:
disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Cianjur tanggal 31 J:unr:gi 2011
ztr+fiP)
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta; Gubemur Jawa Barat di Bandung; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Wilayah I Bogor di Bogor; Kepala Biro Hukum dan HAM Seketariat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung; Ketua DPRD Kabupaten Cianjur; Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur; Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
