BUPATI CIANJUR
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
BUPATI CIANJUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, taat peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan berasaskan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, telah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902.05/Kep.188Keu/2010 tanggal 28 Oktober 2010; b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan personalia tim dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu dibentuk kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981 Cianjur 43211 Jawa Barat
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (TAPD).
KESATU
: Membentuk kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan susunan personalia sebagai berikut : Ketua
: Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua I
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua II
: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Wakil Ketua III
: Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah.
Sekretaris
: Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Wakil Sekretaris I : Sekretaris Daerah.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4
Anggota
: 1. Asisten Bidang Daerah;
Pemerintahan
Sekretariat
2. Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah; 3. Kepala Dinas Perpajakan Daerah; 4. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 8. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 9. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 10. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 11. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat KEDUA
: Bidang Anggaran pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah.
Pengelolaan
: Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Membantu Bupati dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri setiap tahun; b. Melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Badan Anggaran DPRD yang telah disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); c. Menyiapkan rancangan surat edaran bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebagai acuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun RKA-OPD; d. Melaksanakan pembahasan RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-OPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan kerja, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD; e. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampirannya;
Anggaran
5
f. Melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang direncanakan sebelum disampaikan kepada DPRD; g. Melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Badan Anggaran DPRD yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD; h. Mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur; i. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan apabila Gubernur menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; j. Menginformasikan substansi dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat; k. Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) bersama-sama dengan Kepala OPD yang bersangkutan; l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. KETIGA
: Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah termaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KEEMPAT
: Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902.05/Kep.188-Keu/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 7 Januari 2011 BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
TJETJEP MUCHTAR SOLEH
6
TEMBUSAN: 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 2. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Wilayah I Bogor di Bogor; 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung; 5. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur; 6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur; 7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
