BERITA
DAERAH CIANJUR
NOMOR 19
TAHUN 201,'
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU BUPATI CIANJUR. Menimbang
bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemberian
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehitan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, perlu dibentuk suatu wadah yaitu pos pelayanan Terpadu;
Mengingat
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk meningkatkan lungsi dan kinerja pos pelayanan Terpadu tersebut, perlu diatur Pedoman pengelolaan pos pelayanan Terpadu, dengan Peraturan Bupati;
: l.
Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_ daerah Kabupaten dalam lingkungan provinii Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tairun 196g tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l96g Nomor 3 I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g5 I ); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200+ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor I 2 Tahun 200g tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Dairah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g):
2.
J.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintah Daerah piovinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. Peraturan
_Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional pembinaan pos pelayanan Terpadu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
tentang
10. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2006 nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 24);
rl.
Peraturan Daerah cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang .Kabupaten Urusan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjui Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Da€rah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang . organisasi pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten cianjur (Lembaran Daerah Kaf,upaten cianjur Tahun 2009 Nomor 07 Seri D) sebagaimana terah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasi Pemerintahan Daerah dan pembentukan Organisasi perangkat baerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 0 Nomor lb Seri D); 13. Peraturan Bupati cianjur 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehitan (Be]ita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 03); 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor l4 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja pusal Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehitan (Berita Daerah Tahun 201 0 Nomor I g);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN pos PELAYANAN TERPADU. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
daerah otonom
4.
Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelengga.raan pemerintahan, dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan -Desa, Kesehatan, Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan, Perencanaan Daerah, Agama, Pertanian, perindustrian dan perdagangan, Pendidikan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil dan Lembaga Profesi yang berperan dalam pelayanan teknis medis.
5.
Pos,Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut posyandu adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. gr", masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
-";;;;;tuk;
6.
Kelompok Kerja Operasional Posyandu selaniutnya disebut pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengeloiaan loiyandu yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
7.
Kelompok Kerja Posyandu selanjutnya disebut pokja posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya rn"rnpunyii keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di desa,/kelurahan.
8.
Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
L
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakai yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untul dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas. lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
10.
Pemberdavaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif. guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempal.
11.
Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sekurang_ kurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni kesehatan ibu dan anat, keluarga berencana. imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
12. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi pelayanan ibu hamil, i6u
bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS).
13.
Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan I
14. Balita adalah anak usia sembilan) bulan. 15.
l2
I
(sebelas) bulan.
(dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Keluarga Berencana selanjutnya disebut KB adalah suatu program untuk menjarangkan atau memberi jarak kehamilan satu dan lain demi kesehatan ibu hamil dan anak vans dikandrrnqnva
17. Balok SKDN
merupakan balok-balok yang memberikan informasi serta gambaran mengenai keberhasilan kegiatin program disuatu wilayah kerja Posyandu.
18. Kartu Menuju Sehat selanjutnya disebut KMS adalah kartu
yang
memuat kurva pertumbuhan normar anak berdasarkan berat badai menurut umur.
19.
Masyarakat adalah perorangan. keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi masyarakat.
20.
Angka Kematian Ibu selaniutnya disebut AKI adalah jumlah kematian ibu (selama proses kehdmilan. persalinan dan nifas) pei 100.000 lseratus ribu) kelahiran hidup. dalam wilayah dan kurun wakiu tertentu.
2l
.
Angka Kematian Bayi ang selanjutnya disebut AKB adalah jumlah _ kematian bayi antara kelahiran sampai sebelum mencapai
I
(satu) tahun
per 1.000 (seribu) kelahiran hidup, dalam wilayah dan kurun waktu
tefientu.
22.
Lembaga Swadaya Masyarakar selanjutnya disebut LSM adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulii dari pemerintah Daerah yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat.
23'
Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Maksud Pasal 2
Maksud pedoman pengelolaan posyandu adalah untuk dijadikan sebagai bahan ac.uan bagi masyarakat, kader, pengurus posyandu, tokoh masyarak-at, petugas kesehatan Puskesmas, unsur pembina dan penggerak terkaii dalam
pengelolaan Posyandu.
Bagian Kedua
Tujuan pasal 3
Tujuan Posyandu adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare kepada masyarakat.
BAB
III
SASARAN Pasal 4 Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama
. Bayi; 2. Balita; 3. Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nilas 4. Pasangan Usia Subur (pUS); 5. Wanita Usia Subur (WUS).
:
I
dan ibu menyusui;
BAB IV KEDUDUKAN DAN PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu
Kedudukan pasal 5
(l) (2) (3)
Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan Desa,/Kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Kedudukan Posyandu lerhadap pokja posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek udrninistrutif, keuaigan, dan program dari Pokja. Kedudukan Posyandu terhadap berbagai UKBM dan berbagai Lembaga Kemasyarakatan/LSM adalah sebagai mitra.
(4) Kedudukan Posyandu terhadap puskesmas adalah sebagai
wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.
(5) Kedudukan Posyandu terhadap unit pengelola posyandu tingkat desa,/kelurahan adarah sebagai wadah konsultasi dan koordinasi llng berkaitan dengan posyandu. aspek pelaksanaan kegiatan
Bagian Kedua Pengorganisasian pasal 6
(l)
Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh hasil musyawarah
masyarakat pada saat pembentukan.
(2) Struktur
organisasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
(l)
(3) Struktur organisasi
Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
(4) Unit
pengelola Posyandu berada disuatu wilayah kelurahan/desa, dan dikelola oleh suatu kelompok pengelola dengan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Kepengurusan unit pengelola posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
a.
diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masvarakat setempat;
b. c.
memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
(6) Kader Posyandu dipilih oleh pengums posyandu dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu ;;tuk menyelenggarakan kegiatan posyandu dengan kriteria sebagai berikut a. berasal dari anggota masyarakat setempat;
b.
c.
dapat membaca dan menulis:
mempunyaijiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat; d- hersedia hekerir cenarq cr,L.'^1. h-'-:t;t.: r-^-^---.^- i---
:
(7) Nama-nama unit Pengelola dan nama kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (8) Bagan organisasi Posl'andu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7
(l) t.lnit
pengelola Posvandu desa/kelurahan memiliki wadah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan melalui Forum Konrunikasi kader Posl andu tingkat daerah.
(2)
Forun.r Konrunikasi Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat l) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(
BAB V
KEGIATAN Bagian Kesatu
Kegiatan Utama Pasal 8 Kegiatan utama Posvandu meliputi 1
. KIA. l aitu
A.
:
:
Ibu llanril
l)
penin.rbangan be'rat badan dan pemberiah tablet besi yang dilakukan oleh kader. jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah. pemberian imunisasi tetanus toksoid. pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan, apabila ditemukan kelainan. segera dirujuk ke Puskesmas.
2)
untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut
a.
:
penyuluhan tentang tanda bahaya pada ibu hamil. persiapan persalinan. persiapan nrenvusui. KB dan gizi:
b. perawatan payudara dan pemberian ASI; c. peragaan pola nrakanan ibu hamil; d. peragaan pera\\atan bayi balu lahin e. senanl ibLr hamil.
li.
lLrtr
Nilur Jlrrr It u \lcnr rr:rri
pelayanan Iang diselenggarakan untuk me liputi :
a.
pen.v-uluhan kesehatan.
penrberian vitamin A
perailalan pavudara: senam ibu nitasl
menvusur
KB, ASI. gizi. ibu nifas dan perawatan
kebersihan jalan lahir (vagina);
b. c. d.
ibu nitas dan
clar.r
tablel besi:
e. jika ada tenaga kesehatan Puskesmas
dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum. pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan Iochia. apabila diten,ukan kelainan. segera diru.luk ke Puskesmas.
C.
Ba-.'"i
dan Balita
pclalanan Posvandu untuk balita harus dilaksanakan secara menl enangkan dan r.nemacu kreativitas tun.rbuh kembang anak. Jenis pelayanan Iang diselenggarakan Posvandu untuk balita meliputi :
a. penimbangan berat badan; b. penentuan status pertumbuhan; c. peny uluhan: d. jika ada tenaga kesehatan Puskesnras dilakukan
pemeriksaan tumbuh kembang. apabila
kesehatan. imunisasi dan deteksi dini ditemukan kelainan. segera diru.juk ke Puskesmas.
2. KB: pelal-anan KB di Posyandu vang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan penrberian pil ulangan. jika ada tenaga kesehatan Puskesrras dilakukan suntikan Kts. dan konseling KB. apabila tcrsedia ruangirn clan pemlatan vang nrenuniang dilakukan pemasangan IUD.
'1. Imunisasi pelal anan imunisasi di Posvandu hanva dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. jenis imunisasi yang diberikan disesuaifan dengan program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil.
4.
Gizi
pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader dengan sasaran meliputi penimbangan berat badan. deteksi dini gangguan pertumbuhan, penl uluhan gizi. perlberian Penlediaan Makanan Tambahan (PMT), pemberian vitamin A dan pemberian Fe (zat besi). apabila setelah 2 (dua) kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan. segera diruiuk ke Puskesmas. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian Fe (zat besi) serla kapsul yodiunr untuk ibu hamil yang befien.rpat tinggal di daerah gondok endemik.
5.
Penccgahan dan Penanggulangan Diare
a.
pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat:
b.
penanggulangan diare di Posl'andu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh nrasl'arakat atau pembcrian oralit 1"ang disediakan.
lain
dengan
Bagian Kedua
Kegiatan Pengembangan Pasal 9
Masyarakat dapat mengembangkan kegiatan Posyandu disamping 5 (lima) kegiatan utama scbagaimana dimaksud pada Pasal 5. dapat ditambah dengan kegiatan 1'ang berkaitan dengan aspek penrbangunan lainnya.
--
BAB VI PENYEI,ENGCARAAN POSYANDU Bagian Kesatu Waktu penvelenggaraan
(I
)
(2)
pasal l0 Penyelenggaraan posyandu dilaksanakan dalam I (satu) bulan kegiatan, baik pada hari buka posvandu maupun di luar hari t,utu f,or1,unar. Hari buka Posyandu sebrgaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang_ kurangnya I (satu) hari dalanr I lsatul bulan.
(3) Kerentuan hari dan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan kesepakatin. Bagian Kedua
Tempat penvelenggaraan pasal I I
(l)
Tempat pen_velenggaraan kegiatan posyandu harus di lokasi vang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disalah satu rumah warga, halaman rumah. balai desa/kelurahan. Uufui ,riunl.tungga (RT) atau rukun warga (RW) atau balai dusun. salah ,"t; ki;; pasar, salah satu ruang perkantoran dan/atau tcmpat khusus 1,ang dibangun secara swadaya oleh masyarakat alau banruan auri p.r.rinruf; Jr.rur,.
Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab pasal l2
(l)
Kadel Post.andu bertugas dan bertanggungiaw ab posyandu. a. Pada hari buka adalah : 1
.
:
menl iapkan tempat peraksanaan. peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan Mikanan Tambahan (pMT);
2. melaksanakan pendaftaran pengunjung posyandu; 3. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil posl,andu: jung berkun
ke
4.
mencarat hasil penimbangan di mengisi buku register. posyandu;
5.
melaksanakan kegiatan penvuluhan kesehatan dan dengan hasi I pcninrbangan;
yang
KMS atau buku KIA gizi
6. menrberikan pelayanan kesehatan clan Kts kewenangannva.
dan
sesuai
sesuai
misaln_v-a
memberikan vitamin A. pemberian tabler zat besi (f et. oralir. pil Kts. kondom. apabila pada hari buka posvandu tenaga kesehalan puskesntas daiang berkunjung pelavanan kesehatan dan KB ini diselenggarakan bersama petr rg as puskcsmrs:
7.
setelah pelayanan posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan selta tindak lanjut.
b.
Di luar hari buka Posl-andu, adalah : .mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu.
I
2.
membuat grafik SKDN. yang meliputi
a)
:
jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Pos;-andu (S):
b) jumlah
balita yang mempunyai kartu Menuju Sehat
huku KIA
c) d) c.
1K'1:
jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu (D) dan jumlah balita.v-ang timbangan berat badannya naik (N).
\4elakukan tindak lanjut terhadap I
.
2.
atau
:
sasalan \ ang tidak datang: sasaran 1'ang memerlr"rkan penyuluhan lanjutan:
3. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunlung ke Posyandu saat hari buka;
4. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat. dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagauraan.
(2)
Petugas Puskesmas. bertugas dan bertanggungjawab atas kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu hanva satu kali dalam sebulan. peran petugas Puskesmas tersebut adalah :
a. b. c.
menrbimbing kader dalam peny'clenggaraan Posl'andu: menl elenggarakan pelal'anan kesehatan dan mc-n1e
lcnggarakan penl'ululran kesehatan.
f6
di meja 5 (lima).
KB dan gizi
kepada
pengunjung Posyandu dan masyarakat luas:
d.
menganalisa hasil. melaporkan
hasil kegiatan Posyandu ke
Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebr.rtuhan Posyandu.
(3)
Pemangku Kepentingan (Stakeholder), bertugas jauab :
a.
dan
bertanggung
Camat. selaku penanggungjawab Pokjanal Posyandu Kecamatan, adalah :
l.
mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posl andu:
2. rrerlberikan
dukr.rngan dalam upaya meningkatkan kinerja
Posvandu:
3. nrelakukan pembinaan untuk terselenggaranya
kegiatan
Posy'andu secara teratLlr.
b.
Kepala Kelurahan./Kepala Desa. selaku penanggung jawab Pokja Posyandu kelurahan/desa. adalah
l.
:
memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk pcr.rl elenggaraan Posyandu;
2. mengkoordinasikan
penggerakan masyarakat untuk dapat hadir
pada hari buka Pos) andu;
10
3. mengkoordinasikan peran kader
Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu:
4. menindaklaniuti hasil kegiatan Posyandu bersama LSM; 5. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya
kegiatan
Posyandu secara teratur:
6.
c.
melakukan pembinaan terhadap unit pengelola Posyandu.
Perangkat Daerah
:
1. Badan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Ketahanan Pangan adalah berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peranserta masyarakat. pengembangan
jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, lasilitasi. pemantauan dan sebagainya:
2. Dinas
Kesehatan, adalah berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan. distribusi KMS, obat-obatan dan vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
adalah berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masvarakat serta kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Inlormasi dan Konsultasi Remaja (PIK-Remaj a);
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah
berperan
dalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi;
5. Dinas Pertanian. adalah berperan dalam. hal
pendayagunaan
tenaga penyuluh lapangan (PPL);
6. Dinas Perindustrian
dan Perdagangan. adalah berperan dalam hal penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium;
7. Dinas Pendidikan, adalah berperan dalam
penggerakan peran
jalur program Usaha (UKS). Kesehatan Sekolah Dokter Kecil, Saka Bhakti Husada dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)I; serta masyarakat sekolah, misalkan melalui
8. Dinas Sosial. adalah berperan dalam hal penyuluhan
dan pendavagunaan Karang Taruna, penyaluran berbagai bantuan sosial:
9.
d.
Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil adalah berperan dalam penyuluhan untuk memiliki Karlu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.
Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, adalah berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga Profesi, antara lain ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak lndonesia (IDAI). adalah berperan dalam pelayanan teknis medis bilamana diperlukan, penyuluhan-penyuluhan.
f.
Unit Pengelola Posyandu. adalah :
l.
mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu;
ll 2. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada Posyandu; 3. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu:
4. 5.
menggerakan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu; melakukan evaluasi kegiatan serta melakukan upaya pemecahan masalah yang dihadapi;
6. melakukan konsultasi dengan Forum Komunikasi
Kader
Posyandu tingkat Kabupaten.
g.
Forum Komunikasikader Posyandu, adalah
:
1. melakukan pertemuan secara berkala dengan unit pengelola Posyandu;
2.
melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh unit pengelola Posyandu serta bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi;
3. h.
Tim Penggerak PKK. adalah :
l. 2. 3.
i.
melakukan evaluasi dan pelaporan.
berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu. penggerakan peranserta masyarakat dalam kegiatan Posyandu. penyuluhan. baik di Posyandu maupun di luar Posyandu.
Tokoh Masyarakat, adalah
l.
:
menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu:
2. 3.
.j.
menaungi dan membina kegiatan Posyandui menggerakan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu.
LSM. adalah
l. 2.
:
bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam pelayanan kesehatan masvarakat. penyuluhan. penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi:
memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu.
k.
Swasta,/Dunia Usaha. adalah
l.
:
memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posl and u;
2.
berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu.
BAB VII PENCATATAN Pasal
(l)
l3
Pencatatan pengelolaan Posyandu dilakukan menggunakan lormat sebagai berikut
oleh kader
dengan
:
a. Format
I
: Catatan Kelahiran Bayi, Kematian Bayi, Ibu Hamil dan Kematian lbu (Hamil, Melahirkan. dan Nifas).
b. Format
2
: Register Bayi dan Balita di Wilayah Kerja Posyandu.
l2
c. Format
3
Register Wanita Usia Subur (\\,US) dan pasangan Usia Subur (PtrS) di Wilal,ah Kerja posyandu.
d. Forrnat 4
: Register Ihu Ilanril di Wilavah Kerja posy-andu. : Data Hasil Kegiatan posl,andu pada Hari Buka Posyandu (Flari fl).
e. Format
(2)
5
Bentuk format sebagaimana termaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan satu kesatuan y""g iia"l terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII
PEMR.ld!44ry pasal l4
Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania l)airah scrta,,rrU.r'jri" yang sah dan tidak mengikat. BATi IX
PEMBINAAN pasal l5
(1)
Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan posl,andu dilakukan secara terpadu oleh Forum Komunikaii poiyandu dan Unit Kader Pengelola posl and u.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui kegiatan peningkatan pcntlcrahuan dan keterampilan pengurus dan kader Posyandu sertr pcnr hinac n administrasi l ang mencakup penyelenggaraan dan keuangan.
(i)
Bentuk pembinaan posi andu sebagaimana dimaksud pada ayat l
dapat
d
ilak ukan melalrri
(l)
a. rapat koordinasi berkala l)osvandu: b. kunjungan bimbingan tr_,rhadap kegiatan posyandu: c. menghadiri rapaL/perremuan ang diselenggarakan oleh masvarakat d'
tentang pembahasan posyand _lu:
memberikan penghargaan kepada pengurus dan kader posvandu yang berprestasi antara lain pemberian i*au p.ngnurguu", ;;"*; pelatihan. studi banding ke posrandu Iain dan seragam
firnbe.ian
Posyandu.
Pasal l6
(l)
Untuk membantu kelancaran pembinaan terhadap pengelolaan posyandu dibentu.k pokjanal posrandti \ang secara i"irg.i,,r"r.r berkedudukan dik'awah dan bertanggung iawab ke-pada erp"il ?i ii"gtur Kabupaten, kepada- Camat di rrngkar Kecanratarr a"n eJjo-n,rrvandu di tingkat Desa,/Kelurahan bertanggung .jar.r.ab kepada' Kepata Desa/Kepala Kelurahan.
(2)
Keanggotaa Pokjanal dan. pokj a.posyandu sebagaimana dimaksud pada ( I ) terdiri dari OpD tc,rkait. limbaga prj."ri. R.rgrrran .f inggi, LSM, dan swasta./dunia trsaha ang .."rnprnyui l tornitmen terhadap penyelenggaraan posyandu. .ung .kun diietapkan rebih lanjut oleir Ilupati untuk Tingkat Kabupaten. camar untuk ringkat Kecamatan dan Kepala Desa,/Kepala Kel urahan unruk Ti ngkat Desa/-KJ urahan.
ayat
ll (3) Pokjanal dan.Pokja posy,andu seLragaimana pada ayat (l) dan -i.,ernpunyui (2) merupakan Iembaga koorilinatif dimaksud 1ang-rugas
(1)
nrengkoord inasikan upar a penrbinaan pengelota;r I,o.s1andu.
I)alam menjalankan tugas sebagainrana dimaksud pada ayat (3). Pokjanal dan pokja posvandu nenipunl,ai fu"g.i ,"t berikur a. menyiapkan data dan inlbrmasi tentang "gol keadaan ntaupun :
b.
perkembangan feSi11a1 lang.berkaitan denlan tualitas program, kelembagaan dan SDM/perso-nil pengetota f.o-g.am:
menganalisis masalah dan kebutuhan interuensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan _"."1"f-r sesuai clengan
potensi dan kebutuhan Iokal;
c.
menyusun rencana kt,gialan tahrrnalr dan mcngupayakan adanva sumber-sumber pendanaan unruk mendukung i;;;; ;ril;;; dan operasional posl,andu. sefie kesekretariu,in posyandu;
d.
melakukan bimbingan. pembinaan, fasilitasi. adr..okasi. pemantauan dan evaluasi secara rutin dan terjad*all
c.
hcr.hur:ri Jrrr. irrlornrasi drrr masalah kepada tnstrnsr jemhaFir tt.rkrit Lrrrtrrk pcnrclesailn tinrllk lan jut; melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
1.
f,Jt;u
nrcn-r
arrrprikan
BAB X
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP pasal I 7 Hal-hal yang belum cukup diuur s(plnjrlg nrengerrai tekrrrs pelaksanaanla. akan ditetapkan kemudian oleh. Kepala Oi"., f"iln"r." srrta Kepala Badan Keluarga Berencana dan penrberjal.oun n"r.rnfuun'luii r."u.u bersamasama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan kebutuhan. pasal l g Peraturan Bupati
ini mulai hcrlaku padl tanggal cli undangkan. Agar setiap orang dapat men!:etahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnentpatan\ a dalam tserita Daerah. Ditetapkan di Cianj ur pada tanggal 6 .luni 201 I
BLIPATI CIAN.IUR" Cap/rtd.-
TJETJIP MTIf 1114P SOLEH Diundangkan di Cianjur 8 Juni 201 I
DAERAH.
I
KABUPATEN CIAN.IUR TAHIrrr- 20lt NOMOR I8,
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 20.I1 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPANDU
BAGAN KEPENGURUSAN POSYANDU
Kepala Desa/Kelurahan
Unit Pengelola Posyandu
Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 6 Juni 201 I
BUPATI CIANJUR, Caplttd.-
TJETJEP MUCHTAR SOLEH di Cianjur
oclD
;lA
z
(h
E
z v ts
g,
J E1
E
1 lp
238 281
o E *P
Ztt
eV
a 6 o.
FE 4
f ^l o z
tt1
f, rt 1+Y=l-J{
E E 3,
lIlEl
-)ulz 3 E H x Pir tr o .i => 3 is Z a st ==
t1
frF3"
aLz,
sae F
z
*1
& H Ji
J IJ] v z
F F O
z
F ta bo
F
D3
z F F O
,.1
o
z zE] J
o Z F
v (!
(g
z
T-
-.i
D
z F_
x; Zu)
<=; 22,= p<
o:r E
^;q zd3 314-l (,a zff>
EZA <Sa dl-4 ?
d;{ tlE IIJ
F1
zz< frl < J
O,
=z <=
r:l>
r!=
3? o.
i
v0)
.(!
z U)
3 rI]
z ril qt
IE
Itr l>.
lo 0.
t: >
(n
F
b0
-bo q)
,o q)
.:l >J (gl
bri od
l
trl (.)
El
tt .ol .ol
!!l
OJ
=l
-t
-ol €t
-t
b0 ql
trl l
bd bd bII od bo b0
^t
-^t 'il q ;t ql ft
bo -t :l trt -ct !gl -cl (3t ot
=l
1 >l
d
: 1I 5t et
t
et
trl cBt OJ €t (!t -^l OJ
-ot
EI *l (!t
tl -t al 3J ':i
:l EI -ol ot ::l l.lol
.-t
EI
cql
cl
+
t-- co O,
i5l al al i5l i5l 5l nl El
I
.!: 'rc .-t .-t .-t :l .*l
EI 9t -l E] trt trt trl cgt trl .:t (!l
';t
=
>,
V
H
q
a;A
.EE E
S; EJ
6
z
q€
, z
E] trl 3t .\l
L:
rl
o-)
o-
o
.J
a
= '=
tr-v
(! J
'=
o)c H>\
!-r
_v
:bo ,=b0 {s: '= bd
\i;! !jE =E >'
8EE o-:E _.o!!
J4^tr'= =
oc ,-: a (!>r Fdtl, tr50
6.Err niv o
h-Y'a
r!(!E \,/ d
Htr a6Oo ;.ic3
R9^E -o2tjbH
U< E'j
b0 .:i
e5,! ;-(D.'l
t! g .rj *ts
F (n tI]
&
E : =
* *
-
d Q
E EE U; .EE'.4 5 - E E 9P: E t .= > cJ .= )J: .= t -_3 ES ;
; 'ai.g Aa- a:6 i$ 'd^ ; H: kE 'a F) -i0-)oJ:l0):idr-:' & e x, v E_ d, .91 v .sa,
o.cJ oiNri$O:
-9.
-o-an <.
NVJVIVJ
)vdI^IV:)
SIIIJVdAH
8e
III
AI OE
I'
zt
6a 8Z
n LZ
IIl
II
cc
nt
II s€
III 9t
ryCCNINAI^I I^VS TVCCNVI
(t
a
z
D
z t =
orrod
rdq 9Z
9Z
oJs N'IS nz
tz
N'IS oz
N'I8 IZ
N'Ig zz
N'IB
IITYUO V NII IVJIA
lJc.q ct I olJ
usswasacl 6I uasWedoN 8I
uggoJ)o LI ugswardas 9I
'I
JInIVhI
'IIUdV
6
OI
II
)OdI^IOI:DI
9
L
IUVNNVf 8
ItIVnUgild
IlIW ZI
INNf
NI
z
7
elgeg eruep 'oN
I
z
c
I ,
nsI
rgs
HVAV (3v)
I'INf
SNISNCV SI
r,{eg
rqs-I unqeJ 'u?lng 'p33ue1
z
VWSIAWSVCI
zt! ,l a
t!
z
E]
?H 3E
-< z9
z
r!
trl
rI]
&
z
z
=J3i 2e35 i<<>
d*
F E]
rl]
* v
(,
5
'--r
la€d I t fz _9 z
v-4 ZH;
dE
4 .v SE--.:Z Ac:1 t!dEc/1
l+r
^/E'=oE 3€
Ni; ;-v Z,d
:;o ;* at!
F &
i
1
&
t
Z-
..i = d
-\
.l4 '5Z = i X>'iF trv'e! U)d.J otl l{dJbo5
!!'= 6aa\
=F }^a Etr o-
a aa,
.ioo
? cgEK v 7 'A.g lrl
2-A .l<
916
4;S ;\ cdc.t
?s; Fc\l
u'E
ho -o*a{
cE
32 ir-E
.28 -ooO cdc tr12 (t!
'cd ? (E ,;
EovV
chU)w*a
,^, EJ GJ <
1
:J z-.:: 4tD.-
ar) ^,O' Id -r ?i1 =d, ttr
=\/
i
va
v) (€
tr
=E
^€ a; .(! .= trc)! \.o 'rZ 6
€=
EE
'\ -E cd =E E O.
Ed cs
-c 5 *
s
o,l=q .o (d * E
H .,:
= d0
T
?
= '0, .: o. 5
= 6
Eor d a
.1 ,
i
:
EF s= E =
e E oo tr "q -6 _
vb ;; E oc, J; 3
E ,/i 'I
>4 ?t ;'' 9i
(,2t rt-
" << da 4-
.J< 6 Eq)
€
._
Ei's"h
.! : _
2< I t-..t i!!-
E '5 g E F c
zm ,
74
E .6 .:6 E #,2 -!
=> Fd
E 'o6:s!
LJi:()^ =rr=E\a uJi:e._N
* ,= A=itr 'tt bob:i-9 6.9 A ': >,b0trlq
-o
€.:t-s qi: (tt(E-* >t'O=q)
A :E oE._ q.: oa -o!6;ib0
-s€.E;
:(c=:{ c=:t-Yi A'=dqo.-'! -)EqE-U
E
'6 3
E
-oe)!
H;€EF
*'FnEbo:u.z .i
O:
.sr
.+
.!ezYy
EE' (l)(D Or r-r c'l
zl
ahl
I
dl^
zt HI !.
2 !l
v
dl
c ).
9
l.'
€ o.
b0
E .o
E !
0)
h0
Q
(o o
D
F
i
l- o
t:
rol :tl
:o l:
,st" :r
l, t: a l, t-
l: )0 t(
ti r0!
:
;
l.: lr
! r t.l f : t., i l, -1 ll = o ll ::
lC )
C
zrcI N
)
I
1
bI)
D
l
)
.,
J)
c
! .o
n
.o
.o
€ 5
bo
o E
a E
a r-
l!
Itr ta
l.!
l: tbo
t': l'E
t. lg0
IG t! ic t.=
l;
lo. tt.c t_ t'E
tt=
bI)
lI
l-o
lo.
ti le t:
llqo l.o
IE
lo. l(! I
a
v: a
g
!
.2E
o.
]E ll!
*eE ooc,5
q .o
bo
o)( JC 'l€ :t= i ti lt!
iir
l€
lo
l! l€
l=
llo
o1 ||
.'.r
oo-o l.= .E!
c
l!
oott>\ Jbo
l-o
t:
.:: t*
ls
I l-o
l
IE
I
t> t-
"rz
t;
J!
I
t. lE llIN tio l!I' l< le
l(! t!
l-o
lc
lon
l-o 9pt tt!
So
-ct l+
bl t.;
l
IC,
= -o(Jl
!E
a.2
;
t: a ]lrIt!
!s-ot o=l l3 lo. -t l3 .= Y l.: u t.ill :- o..| l' i .a lttl'. <€ boi! I
I
:l
=l
NJ r ?t
.!
lo. i-o It = E lE oJl o-l \ .= t--t
st
F A lq - .- la-l
a - t*.ol .o l!t
-l EI cl
Ll.
t?
t;
l;
tv IF lf, t-i t< |ll-! t0. lk lr. I-l lF. i rll ta l3 t:
t:
tf
1.1 la t.- t.too Id lbn Ir! j.: l'= l.= t= J= lE I: Itr IE Itr Itr l.= l: l.= t': t:
lc I(!
.o
bo oo
5 bI) bI)
bo
a. -o
tr
bo
l:
l.o l.-loo
Itr Itr
c l.o l6
t: l9 l'i
IE
.a
b0 oo
a o a a
bo oo
o a lo. a E tr E
hl) bI)
Z aE- o
cl t.-
EI i.€T coo aro-tE.-t.
{lE-o ==*s
boE=
(!EOJ
;hE
t^5
lo.
go
loo tIE tv tIbn IE
t.a a.
'; o\ @
oe
c
a.
z
oq
o
!
o\
N)
o
00
-l
t
3
xXU! >lnlnQ
o t-l a
U)
z
a\
(t)
o
dz >Fr
Ep
z
o
z
FI
lrJ
t.
Irt
X
2
q)
F!
:,:n
:J t!
=a |:P /wa
?c
lll
;-> \J2 Uc) !!>
UDQ
F,v
:z
Y)F
(rz <= >P-
-P- ;= (.
>P(t)
Ev) L--
:> a\Fn \-
FI
z
ul \J
:a< >-'].
rl
iit< 2=
tl
6iaZ
F= a> 3Z
4,#
-
tr (t)
ln
FU
,r
l3 H5
?2> 56 3 lt -. 'UP 2z
n'E OE 2F
H (,
72 a(t
7 o 2 .J=
=(n
<X o>
LILA
>-: ,OF
*a\av) 9Z <
l P- > z
4Z aan
72 EO
FU
=a <X >E<
(r\
rP
sE
TAHAPAN KS
NAMASUAMI
UMUR
N NAMAWUS/PUS
No
o\
(h
)'-5b O.(Bo .vgo
Ja
E{)
.* E c\l
s >r -E d 'J-
lt'= oo
E
-c,
)==:t
S';oi
G 48HF
P u,
S s a
E ri
E
L = F" >' '# E g
a ,l
z
St
IX
t
F
o
()
z
D
o o
A
(!
U
z ,l v
Fr
z
FEse E E:
rB
,
;*
(g
L
r.l
bI)
-E
u
-
g + -T i rd H I i,? = s A t- "-, b ;
, a cs '=
E
::7 5Ar d,97
..,? ;) 4z
€
.ai= 3 E(!' ; rr ! d'd F c +i -, .= E E.= -
tf\
eiz :d< z-z> sdk ttZY =?* :iS
^.t
r- :-(r=jv <
eaT <Ji
U<> ? 2E,4€=-'a>,E.i;.8 E ;: .rZ b =.E o.
!!.-
(s
-<'i L l.r.E t Ee Sq -
E2>_ f-=- !E€A; Ei2z Bsa EET;F! 2) Et< o.F
j
'89-g?.sJ
zEE9':5co=;.6
El=.!€'I-?H
FB->'s{JE =89?F^-=o .-
E #.: obE /'OulEH-ocEr oo1€l*Fg !l
a:.:E:!
(g--5zd'; ; € g HF€
e!c'&d'Eo
=t--i:i;e! itrd-:Ea
)b'EE€:
*E-acE'2,dtr sF B.:3; c-
pdZvFi!v
A."rN(O*\n\O
<
E
; (A
q) 0)
a p
9
OI
o o '!,
c
.a .o .A
! U)
U) bI 0)
v o
F
ot
o 0)
a (t)
D B E t:
bT
tr F
c tr bI oI
IJ
g
0)
o o ! 0)
o{ o{
tr
!J
F- co
aaan
tr
0. D
a a
A
F
D D
IJ
N
a
P 6
> .t J
bI
,t bI
Fi
F li
Fr
F N
.o F ! h
E
F F U F
.o
oF 'q
o
0)
.J .o
hI
E= OI
bI bI b{
a
a
D
bI
o o
bI
'q
o
ot
g
o o
'o
o
!
bI
o,
n
o
bI
Q
o{ E
bx OI
c OI
ba
00
o
hI
.o bI
o .o b{ o{
aa c-
--:r'
)
z A
a
vE] N
Frr co <JiE
J
><x c(>Y
f!H-
r!
F a t!
LI
F !
F 3
tr(!^ Y=l
D
D
o
z
'-i' tr (!
E o.
.a 0) a-: :!/
a.) .y 6-v d_v d)c
o5
9'd
*> -6
|Ji
-Cc :r: ,q)
oetr
e
;90H:o
!Y()r-d)
-9€R'o O
\o
tr
-1
l-
(!
d q.)
a
!qp
.n,odo
aa
9q€ .= ti od; o-o Ed i-n o0-6 j:-oo
!s€a2
oo
eti
;,
:aJ
E
'E ,9., *
-lY
dltr (h .:
o.
,ra
oiF
&
r!
(h
z&El r!
dcq
OE
zz
?>Q )\r', ?1"
rFt >r --\ Z<.N cri9
o4
zc,r!
d r+,
c!?)
tih
z
M;.{
dzz trtrq .v,:: i-:-:
v a.;
tr.VV
d.;c.i
ijgUrrl
;r
&
.t
d:
.l +(\ '^d
,.'?H ,>4 >6ll
*iu)
^zr^ Y44 42
:!d o< 9.1 J
ut r<
a
rr
o
z
o JIi it-
<, 'rr A trt
j
z (t F F F.l
o J o
Fr
a F <=ur L- ,1 & :H<
izd
$eE
,1
>?<< D;>o
XVdI^IVf,
ISV-dI^I
N
N N
00
cc.l
\o c.l
N cn
c.l
N N a.l
N
I:
@
VIITVS'.I]^II
I:
JI Id
ISV-'IW
If
II^Id
V'IIA
I:
z
j'
N
\o
r-
oo
O
N
9NVA
z
?i3
I^IOS
d,-
N):rwxsNv.r (o) ctryaI{rrIc cNV,\
HV'I}\IN[
dIHV'I I^VS HV'IWNf
(s)vulsvnwss
cNvI 6r) swxv,Ltnd
Fr
a4z zi:l
Z-)
3=ls =uv
Afifit EoVV
SNAA/SNd
NVIIVW:DI A HV'INNf
/'IDI
ONVSI^IIIIC'NVA IIV-II^INf
lld JVdVC CNVA HV"INNI
S)E ISV NV)IIXASWAW CNVA HV'IhINT
-] 2
)
NV-INS
ON
bo
&
;,. I
q& ri< <:E
&A o<
z) 2t I! -i
<'7
&1 (--
Q< 1Ythi,) I F-l
Eta
z< frl I
ai< F
A
z ah
r{ r-
z Fr
2 Fl
v
c.l
I
ll l.s
t$
l:l l(!l lEl Ir!31
lEl I
l:l l-o
t=l =l 6rJ
l=l
l!l nl?l -l cl :l_gl
od trl cl cl
hd
qt'it lEl lEl .oI Hl el ldl t>{ 'Et trt clEl I ol IO-t
lel
lsl -t 'Et -t-t EIEI l-ol
l-l .cl
-t-l
I
bd b0
trl 'El EI od >"1
l!l ':l -ol-o1 6l t-c l-c
:=1
)l
0.1
It
Il t>t
tvl
lll
II
>-J
lll lll
.ll"l El El .nl "ol
|1
It l_t lcl al) l=l lEl I
l
(!l (!l 0)l
-ot tl lrl -t-t6t a.)l lHl
lxx
cl-i -l EIEIEI .-t.-t.-t
\o t--
t-l
t:l
9.{
^t
_t -ltrt
=l.€l ':l F 4l -t*t 'il rl z ^il !t !t ft l'il = ,;l o.l -l 'o !t _at 3i FI AIFI ut :t:l :l ;t .-t 0)t
El
I
ti:
I
I
I
A El
oo oq
>'l >{ GI
N
00
OJ
-tlt
{t
al /\l
=
-ol ':l :l:l .ol6t .ct (!l -: EIEI El
I
::l .-
N
c-
'-1 .-t.-t
a.l
,-r
N N
al ala
EI
.!t
-.c
bd 6d clcl n cl-l =l=l
'El qJ OJ oJ !l Yt:t 'r5 rat ql El o0
clc cl
;l :t *l
c El '=t '=l E i =l EI
;l .= t.E=l tl
b( b0
bd bd 6d bd bd bd bd b0
ElcalEl EIEIE/ clclcl ElClCl
1t-l 'E lEl.E I I it>tg I l=l '=l(,l oJl I nI oJ l.: I 6d
El El
Ll=l
cl
Lt=t
Eli5l sl
slElS
>J
trt =l=l=l EIEIHI
=t 1 .-t.-t.-t
al
oo
€lelgl :l -6l-6151 -olnl-ol ! -t-t-t =l=l.cl .-,{ .-t.-t =l ::1 .-t.-1.-t
EI EI
its slct:t EIEI -l sl .cl.cl.
r"1l
t-
00 Ol
zlali5l alol ol olalol ol ololnl alalol a{
lh c..l cn
o 'a (n
E
T
E
o
o E 'd
'=.= ::JN .:! = i-
Q.: Z '
<-
trb0uacsoo-
cde
0,).: = /'\ x ^^
:
o-
rF
ri J a a t4 1 F
'trr
D
l,
2 Et
t-
C'
O t! '= (..l d
(-)
d
co
rJ
A
