BUPATI CIANJUR
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
81 TAHUN 2011
TENTANG
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA
PEMEKARAN UNTUK REHABILITASI KANTOR, PENGADAAN MEBEULAIR DAN ATK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA PEMEKARAN DARI APBD KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2O1T BUPATI CIANJUR,
Menimbang :
Cianjur Nomor 0l Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Pemekaran untuk rehabilitasi kantor, pengadaan mebeulair dan ATK (Alat Tulis Kantor) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa pemekaran;
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
hurufa serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan alokasi dana bantuan keuangan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3 851);
2. Undang-Undang
J.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004
tentang
.Pemeriksaan.
Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Renrrhlik Indnnesia Nomor 4400):
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg-ara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 443g);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);
9'
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s76);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minirnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nelara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaian Negara Nomor 4s87);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarg pedoman pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4s93);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Ientang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
Nomor 02 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daemh Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kecamatan Cidaun, Naringgul, Sindangbarang, Cikadu, Kadupandak, Agrabinta, Pasirkuda, Cibinong, Pagelaran, Cijati dan Leles (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 Seri
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 0l Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 201 1 (Lembaran Daerah Tahun 20 I 0 Nomor 0 I Seri D);
2t. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 42);
Bupati Cianjur Nomor 0l Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 02);
22. Peraturan
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun
20ll
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 I (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 04);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA PEMEKARAN LTNTUK REHABILITASI KANTOR, PENGADAAN MEBEULAIR DAN ATK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA PEMEKARAN DARI APBD KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 201I,
KESATU
Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pemekaran untuk Rehabilitasi Kantor, Pengadaan Mebeulair dan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Pemekaran dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk l2 desa hasil pemekaran yang nama-nama desanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
KEDUA
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan per desa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KETIGA
Mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua berpedoman pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah.
4 KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat yang bersangkutan untuk memfasilitasi peruntukan bantuan keuangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
KELIMA
: Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cianjur tanggal 5 Mei 201
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1
:
1.
Gubemur Jawa Barat di Bandung;
2. 3.
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I di Bogor;
4. 5. 6.
Kepala Biro Keuangan Seketariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. 8.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Seketariat Daerah Ppvinsi Jawa Barat di Bandung;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur; Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur;
Para Camat se Kabupaten Cianjur.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
81 TAHUN 2011 TENTANG
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA
PEMEKARAN UNTUK REHABILITASI KANTOR, PENGADAAN MEBEULAIR DAN ATK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMER]NTAHAN DESA PEMEKARAN DARI APBD KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2O1I
NO. I
KECAMATAN SINDANGBARANG
BESARNYA (Rn)
DESA I . Mekarlaksana
50.000.000,00 50.000.000,00
2. Kertamukti
LELES
Sindangsari
50.000.000,00
PASIRKUDA
Padamulya
s0.000.000,00
4.
KADUPANDAK
Sindangsari
50.000.000,00
5.
CIJATI
Sukamaju
50.000.000.00
6.
CIKADIJ
Sukamanah
s0.000.000,00
7.
CIBINONG
Ciburial
s0.000.000,00
8.
AGRABINTA
Wangunjaya
50.000.000.00
9.
CIDAL]N
Gelarwangi
50.000.000.00
10.
NARINGGT]L
Margasari
s0.000.000,00
11
PAGELARAN
Sukamaju
50.000.000.00
2.
JUMLAH
600.000.000,00
Ditetapkan di Cianjur tanggal 5 Mei 201 I
pada
