KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2016 NOMOR 434 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH BERSTANDAR DAERAH, UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan agar berjalan dengan tertib dan lancar diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor Pendidikan Nasional;

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK; 20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang sederajat dan 2

SMA/MA/SMK atau yang sederajat; 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas; 25. Peraturan Gubernur Nomor 116 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Tahun

2007

tentang

26. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus; 27. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah; 28. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; 29. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016; 30. Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 045/H/Hk/2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Penyelenggara Program Paket A/UlaTahun Pelajaran 2015/2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH BERSTANDAR DAERAH, UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

KESATU

: Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A/Ula di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebut dengan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M-BD); : Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan mengacu kepada Prosedur Operasional Standar yang telah diterbitkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat. : Pelaksana Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: 1. Pelaksana Tingkat Provinsi; 2. Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten 3. Pelaksana Tingkat Rayon 4. Pelaksana Tingkat Subrayon; 5. Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan; : Struktur organisasi Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KETIGA butir 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

: a. Struktur organisasi Pelaksana Ujian sebagaimana diktum KETIGA butir 2, butir 3 dan butir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. b. Tugas dan tanggungjawab Pelaksana Tingkat Provinsi, Tingkat Kota/Kabupaten dan Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana diktum KETIGA sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang diterbitkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat. c. Tugas dan tanggungjawab Pelaksana Tingkat Rayon dan Pelaksana Tingkat Subrayon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. : Tata cara pendistribusian bahan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dari tempat titik simpan terakhir ke Tempat Penyelenggara Ujian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum Lampiran III Keputusan ini. : Denah ruang pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dapat mengacu denah sebagaimana tercantum Lampiran IV Keputusan ini. : Pengumpulan dan pengolahan hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan sebagaimana tercantum Lampiran V Keputusan ini. : Pelaporan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum Lampiran VI Keputusan ini. : Keputusan ini merupakan acuan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd.

ttd.

H. ABDURRAHMAN NIP 196211281983031002

SOPAN ADRIANTO NIP 196211071996031001

Tembusan : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta 12. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta 13. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

4

Lampiran I : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 ORGANISASI PENYELENGGARA US/M BD DAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 I. PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI 1. Pembina : 1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Penasehat : 1) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. Penanggungjawab : 1) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 4. Ketua : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 5. Wakil Ketua 1 : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 6. Wakil Ketua 2 : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 7. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 8. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 9. BPP : Pejabat Fungsional Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 10. Anggota : 1) Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 3) Kepala Bidang PAUDNI 4) Kepala Bidang SD dan PLB 5) Kepala Bidang SMP 6) Kepala Bidang SMA 7) Kepala Bidang SMK 8) Kepala Bidang Prasardik 9) Kepala UPT Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan 10) Kepala Bagian Pendidikan dan Perpustakaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda 11) Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 12) Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 13) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran 14) Kepala Subbag Pendidikan Dasar dan Menengah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda 5

15) Kepala Subbag Kerjasama dan Humas Dinas Pendidikan 16) Kepala Subbag Umum Dinas Pendidikan k. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah : Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan II Kota/Kabupaten II. PANITIA TINGKAT KABUPATEN/ KOTA 1. Penanggungjawab : 1) Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi/Kabupaten 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten 2. Ketua USM-BD SD/MI : Kasi SD dan PLB Sudin Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I atau II Kasi Pendidikan Dasar dan PLB Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kasi Penmad Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Ketua UN SMP/MTs : Kasi SMP Sudin Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I atau II Kasi Pendidikan Dasar dan PLB Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kasi Penmad Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Ketua UN SMA/MA : Kasi SMA Sudin Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I atau II Kasi Pendidikan Menengah Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kasi Penmad Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Ketua UN SMK : Kasi SMK Sudin Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I atau II : Kasi Pendidikan Menengah Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu : Kasi Pendidikan MadrasahKantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Ketua UNPK Paket A/ : Kasi PAUDNI Sudin Pendidikan Wilayah I/II Kota/ Ula, Paket B/Wustha dan Kabupaten Paket C 3. Sekretaris : Kasubbag TU Sudin Pendidikan Wilayah I/II Kota/Kabupaten : Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten 4. Anggota : 1) Unsur Sudin Pendidikan Wilayah I/II Kota/Kabupaten 2) Unsur Kantor Kementerian Kota/Kabupaten 3) Unsur Pengawas/Penilik 4) Unsur Kepala Sekolah/Madrasah III. PANITIA UN TINGKAT RAYONSMA/SMK/MA 1. Ketua : Kepala Sekolah/Madrasah yang ditunjuk 2. Sekretaris : Kepala Sekolah/Madrasah yang ditunjuk 3. Bendahara : Unsur Sekolah/Madrasah yang ditunjuk 4. Anggota : a. Kepala Sekolah/Madrasah yang ditunjuk b. Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan

6

IV. PANITIA TINGKAT SUBRAYON SD/SDLB, MI, SMP/SMPLB, MTs 1. Penanggung jawab SD/SDLB : Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan : Unsur Pengawas TK/SD dan Pengawas PLB Penanggung jawab MI : Unsur Pengawas PAI Penanggung jawab SMP/SMPLB : Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan Unsur Pengawas SMP/PLB Penanggung jawab MTs : Unsur Pengawas PAI 2. Ketua Subrayon SD/SDLB : Pengawas TK/SD Ketua Subrayon MI : Kepala Madrasah yang ditunjuk Ketua Subrayon SMP/SMPLB : Kepala Sekolah yang ditunjuk Ketua Subrayon MTs : Kepala Madrasah yang ditunjuk 3. Sekretaris : Kepala Sekolah/Madrasah yang ditunjuk 4. Bendahara : Kepala Sekolah/Madrasah 5. Anggota : a. Pengawas TK/SD, Pengawas Mapenda, dan Pengawas PLB b. Kepala Sekolah/Madrasah yang ditunjuk V. PANITIA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 1. Ketua : Kepala Sekolah/Madrasah 2. Sekretaris : Guru yang ditunjuk 3. Bendahara : Unsur Sekolah/Madrasah yang ditunjuk 4. Anggota : Unsur Sekolah/Madrasah yang ditunjuk



ttd.

ttd.



7

Lampiran II : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA TINGKAT PROVINSI, KOTA/KABUPATEN, KECAMATAN, DAN SATUAN PENDIDIKAN I.

PELAKSANA TINGKAT PROVINSI 1. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya; 2. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN serta POS US/M ke Kabupaten/Kota di wilayahnya; 3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Panitia Tingkat Kabupaten/Kota; 4. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Kota/Kabupaten, Rayon dan Subrayon dalam menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN; 5. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta UN; 6. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT); 7. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai S/M/PK; 8. mengirimkan nilai S/M/PK dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia UN Tingkat Pusat secara online atau media digital yang lain; 9. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Pusat dalam pelelangan pekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN; 10. melakukan verifikasi jumlah amplop setiap sekolah dan Kota/Kabupaten/Kecamatan serta pendistribusian bahan UN; 11. menerima hasil cetakan bahan UN dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan mendistribusikan bahan UN ke titik simpan transit bahan UN di Kota/Kabupaten, Kecamatan; 12. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta integritas ke satuan pendidikan melalui Panitia UN Tingkat Kota/Kabupaten/Kecamatan sesuai dengan ketentuan; 13. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN; 14. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Kota/Kabupaten/Kecamatan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan; 15. memantau pelaksanaan US/M-BD SD/MI/SDLB/Paket A/Ula dan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, dan Program Paket C bersama LPMP dan Dewan Pendidikan; 16. melaksanakan uji kompetensi keahlian SMK/MAK; 17. melakukan pemantauan pelaksanaan US/M-BD dan UN; 18. menerima Nilai UN dari Panitia UN Tingkat Pusat; 19. mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 20. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 21. mencetak blanko dan mengisi SKHUN dan ijazah; 22. mengirimkan DKHUN dan SKHUN ke satuan pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 23. mengirimkan ijazah Program Paket C ke Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 24. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan

1

25. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan: a. Surat keputusan Panitia UN Tingkat Provinsi; b. Data peserta UN; c. Data satuan pendidikan pelaksana UN; dan d. Laporan kelulusan satuan pendidikan. II.

PELAKSANA TINGKAT KOTA/KABUPATEN 1. merencanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan UN; 2. mendata satuan pendidikan penyelenggara UN dengan prosedur sebagai berikut: a. mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN dan menyampaikan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; b. menerima SK penetapan satuan pendidikan penyelenggara US/M BD SDLB, UNSMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan dan Kesetaraan Paket C untuk satuan pendidikan yang mandiri atau bergabung dari penyelenggara tingkat provinsi; c. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah I dan II/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu menetapkan satuan pendidikan penyelenggara US/M BD SD untuk satuan pendidikan yang mandiri atau bergabung. d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten menetapkan satuan pendidikan penyelenggara US/M BD MI dan UN MTs untuk satuan pendidikan yang mandiri atau bergabung. e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan satuan pendidikan penyelenggara UN MA/Ula/Wusthauntuk satuan pendidikan yang mandiri atau bergabung. f. menyampaikan keputusan tersebut ke satuan pendidikan penyelenggara US/M BD SD/MI, SDLB dan UN SMP/MTs, SMPLB melalui penyelenggara tingkat Kecamatan; g. menyampaikan surat keputusan tersebut ke satuan pendidikan penyelenggara UN SMA/MA, SMALB, dan SMK; h. menyampaikan surat keputusan tersebut ke Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula, dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha. 3. mendata calon peserta UN dan US/M BD; 4. mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke satuan pendidikan, khusus untuk US/M BD SD/MI, SDLB dan UN SMP/MTs, SMPLB pendistribusiannya dilakukan melalui Penyelenggara Tingkat Subrayon; 5. mendata calon pengawas UN SMA, MA, SMK, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Pendidikan Kesetaraan Paket C Kejuruan dan menyampaikan ke perguruan tinggi penyelenggara UN; 6. menetapkan pengawas US/M-BD SD, MI, SDLB dan UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha serta menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN Tingkat Provinsi dengan ketentuan :

2

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

III.

a. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri; b. pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dan US/M-BD dengan baik; c. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan d. pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah; mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai Sekolah/Madrasah/ Pondok Pesantren/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar penyelenggara UN; mengkoordinasikan pendistribusian bahan ujian dan lembar jawaban : a. US/M BD SD/MI, SDLB dan UN SMP/MTs, SMPLB ke penyelenggara tingkat subrayon; b. UN SMA/MA, SMALB, SMK, ke penyelenggara tingkat satuan pendidikan. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan UN; menyelenggarakan UN Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha dan Paket C serta US/M-BD Paket A/Ula; menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN, US/M-BD dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Pendidikan Kesetaraan Paket C Kejuruan; menjaga keamanan penyelenggaraan UN, US/M-BD dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Pendidikan Kesetaraan Paket C Kejuruan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN dan US/M-BD di wilayahnya; mengumpulkan LJUS/M-BD SD, MI, SDLB dan LJUN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha serta mengirimkannya ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; menerima DKHUN/DKHUS/M-BD dan SKHUN/SKHUS/M-BD dari Penyelenggara UN/US/M-BD Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke Satuan Pendidikan Penyelenggara UN dan US/M-BD, khusus untuk US/M-BD SD/MI, SDLB dan UN SMP/MTs, SMPLB pendistribusiannya dilakukan melalui Penyelenggara Tingkat Subrayon; menandatangani SKHUN Pendidikan Kesetaraan dan mendistribusikannya ke Penyelenggara UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten (Pondok Pesantren) dan/atau satuan pendidikan nonformal; membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kota/Kabupaten untuk disampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan: a. surat keputusan Penyelenggara UN Tingkat Kota/Kabupaten; b. data peserta UN; c. data satuan pendidikan penyelenggara UN; d. data kelulusan satuan pendidikan.

PELAKSANA TINGKAT RAYON 1. merencanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan UN diwilayahnya; 2. mendata satuan pendidikan penyelenggara UN dengan prosedur sebagai berikut: a. mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

3

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

IV.

penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN dan menyampaikan ke Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten; b. menerima keputusan penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN dan satuan pendidikan yang menggabung dari Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten ; c. menyampaikan keputusan tersebut ke satuan pendidikan penyelenggara UN; mendata calon peserta UN dan menyampaikan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten; menerima Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dari Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten dan mendistribusikan ke satuan pendidikan; mendata calon pengawas UN dan menyampaikan ke Penyelenggara UNTingkat Kota/Kabupaten; mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai satuan pendidikan; mendistribusikan bahan UN dan LJUN dari penyelenggara tingkat Kota/Kabupaten ke satuan pendidikan penyelenggara UN; menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN; menjaga keamanan penyelenggaraan UN; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; mengumpulkan LJUN dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kota/Kabupaten; menerima DKHUN dan SKHUN dan mengirimkannya ke satuan pendidikan penyelenggara UN; membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Subrayon (Kecamatan) untuk disampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Rayon (Kota/Kabupaten) yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan: a. surat keputusan Penyelenggara UNTingkat Subrayon (Kecamatan); b. data peserta UN; c. data satuan pendidikan penyelenggara UN; d. data kelulusan satuan pendidikan.

PELAKSANA TINGKAT SUBRAYON 1. merencanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan UN/US/M-BD di wilayahnya; 2. mendata satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD dengan prosedur sebagai berikut: a. mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD dan menyampaikan ke Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten; b. menerima keputusan penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD dan satuan pendidikan yang menggabung dari Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten ; c. menyampaikan keputusan tersebut ke satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD; 3. mendata calon peserta UN/US/M-BD dan menyampaikan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten; 4. menerima Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dari Penyelenggara Tingkat Kota/Kabupaten dan mendistribusikan ke satuan pendidikan;

4

5. mendata calon pengawas UN/US/M-BD dan menyampaikan ke Penyelenggara UN/US/M-BD Tingkat Kota/Kabupaten; 6. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai satuan pendidikan; 7. mendistribusikan bahan UN/US/M-BD dan LJUN/LJUS/M BD dari penyelenggara tingkat Kota/Kabupaten ke satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD; 8. menyelenggarakan UN Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha; 9. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN/US/M-BD; 10. menjaga keamanan penyelenggaraan UN/US/M-BD; 11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; 12. mengumpulkan LJUN/LJUS/M BD dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN/US/M-BD Tingkat Kota/Kabupaten; 13. menerima DKHUN/DKHUS/M BD dan SKHUN/SKHUS/M BD dari Penyelenggara UN/US/M-BD Tingkat Rayon (Kota/Kabupaten) dan mengirimkannya ke satuan pendidikan penyelenggara UN; 14. membuat laporan pelaksanaan UN/US/M-BD Tingkat Subrayon (Kecamatan) untuk disampaikan kepada Penyelenggara UN/US/M-BD Tingkat Rayon (Kota/Kabupaten) yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN/US/M-BD dan dilengkapi dengan: a. surat keputusan Penyelenggara UN/US/M-BDTingkat Subrayon (Kecamatan); b. data peserta UN/US/M-BD; c. data satuan pendidikan penyelenggara UN/US/M-BD; d. data kelulusan satuan pendidikan. V.

PELAKSANATINGKATSATUAN PENDIDIKAN A. UJIAN NASIONAL (UN) 1. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/pondok pesantren dan PKBM; 2. melakukan sosialisasi Permendikbud UN dan POS UN kepada pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang tua peserta; 3. melaksanakan UN dan memastikan kesesuaian pelaksanaan UN dengan POS UN; 4. mengambil naskah soal UN dari tempat penyimpanan transit di Rayon/Subrayonsampai ke lokasi ujian; 5. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS UN; 6. menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem; 7. mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan pendidikan; 8. mengembalikan LJUN dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat Rayon/Subrayon; 9. mengirimkan data calon peserta UN ke Panitia UN Tingkat Rayon/Subrayon; 10. mengirimkan nilai S/M/PK yang merupakan hasil proses penggabungan antara nilai rapor per semester dan nilai ujian S/M/PK sesuai dengan bobot yang ditetapkan sekolah masing-masing untuk SMP/MTS SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMTK, SMALB, SMK, Program Paket B/Wustha, atau Program Paket C ke Panitia UN Tingkat Rayon/Subrayon; 11. mengambil naskah soal UN di titik simpan transit yang sudah ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota; 12. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaan tertutup dan tersegel; 13. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN; 14. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN; 15. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUN kepada pengawas ruang; 5

16. mengumpulkan LJUN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C serta mengirimkannya kepada Panitia UN Tingkat Rayon/Subrayon; 17. mengumpulkan LJUN SMA/MA/SMTK, dan SMK, serta menyerahkannya kepada Panitia UN Tingkat Rayon/Subrayon untuk selanjutnya dikirimkan ke perguruan tinggi; 18. khusus untuk SILN, mengirim LJUN langsung ke Panitia UN Tingkat Pusat; 19. memastikan LJUN dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak tersebut; 20. menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Rayon/Subrayon; khusus SILN, menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Pusat; 21. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMTK, SMALB, dan SMK; 22. membagikan SKHUN kepada peserta UN Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C; 23. khusus SMK, melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian dari Panitia UN Tingkat Pusat; 24. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri kepada Perwakilan RI setempat; dan 25. menyimpan naskah soal UN yang sudah diujikan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan dan setelah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. B. UJIAN SEKOLAH/MADRASAH BERSTANDAR DAERAH (US/M-BD) 1. merencanakan pelaksanaan US/M-BD di sekolah/madrasah/pondok pesantren dan PKBM; 2. melakukan sosialisasi Permendikbud US/M dan POS US/M kepada pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang tua peserta; 3. melaksanakan US/M-BD dan memastikan kesesuaian pelaksanaan US/M-BD dengan POS US/M; 4. mengambil naskah soal US/M-BD dari tempat penyimpanan transit di Rayon/Subrayonsampai ke lokasi ujian; 5. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS US/M; 6. menandatangani amplop LJUS/M-BD yang sudah dilem; 7. mengesahkan berita acara pelaksanaan US/M-BD di satuan pendidikan; 8. mengembalikan LJUS/M-BD dari satuan pendidikan ke Panitia US/M-BD tingkat Rayon/Subrayon; 9. mengirimkan data calon peserta US/M-BD ke Panitia US/M-BD Tingkat Rayon/Subrayon; 10. mengirimkan nilai S/M/PK yang merupakan hasil proses penggabungan antara nilai rapor per semester dan nilai ujian S/M/PK sesuai dengan bobot yang ditetapkan sekolah masing-masing untuk SD/MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula ke Panitia US/M-BD Tingkat Rayon/Subrayon; 11. mengambil naskah soal US/M-BD di titik simpan transit yang sudah ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota; 12. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal US/M-BD dalam keadaan tertutup dan tersegel; 13. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal US/M-BD; 14. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan US/M-BD; 15. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUS/M-BD kepada pengawas ruang; 16. mengumpulkan LJUS/M-BD serta mengirimkannya kepada Panitia US/M-BD Tingkat Rayon/Subrayon; 6

17. mengumpulkan LJUS/M-BDserta menyerahkannya kepada Panitia US/M-BD Tingkat Rayon/Subrayon; 18. memastikan LJUS/M-BD dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak tersebut; 19. menerima DKHUS/M-BD dari Panitia US/M-BD Tingkat Rayon/Subrayon; 20. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUS/M-BD kepada peserta US/M-BD; 21. menyampaikan laporan pelaksanaan US/M-BD kepada Panitia US/M-BD Tingkat Kabupaten/Kota, dan 22. menyimpan naskah soal US/M-BD yang sudah diujikan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan dan setelah itu soal US/M-BD dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia US/M-BD Tingkat Kabupaten/Kota.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, ttd.

ttd. SOPAN ADRIANTO NIP 196211071996031001


7

Lampiran III : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 TATA CARA PENDISTRIBUSIAN BAHAN A.

Pendistribusian Bahan US/M-BD SD/MI, SDLB, Paket A/Ula: 1. perusahaan percetakan mendistribusikan bahan ujian kepada Pelaksana Tingkat Subrayon disertai dengan berita acara serah terima dan berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten dibawah pengawasan Pelaksana Tingkat Provinsi; 2. pendistribusian bahan ujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian; 3. Pelaksana Tingkat Subrayon berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten menentukan tempat penyimpanan bahan ujian sebelum diserahkan ke satuan pendidikan penyelenggara ujian; 4. Pelaksana Tingkat Subrayon menyampaikan bahan ujian ke satuan pendidikan penyelenggara, dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal ujian, disertai dengan berita acara serah terima; 5. satuan pendidikan penyelenggara/panitia ujian pendidikan kesetaraan mengambil dokumen ujian di Pelaksana Tingkat Subrayon setiap hari pelaksanaan ujian mulai pukul 05.30 - 06.30 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen ujian; 6. pengambilan dokumen ujian dilakukan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara ujian didampingi satu orang anggota penyelenggara dengan mempertimbangkan keamanan.

B.

Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wustha: 1. Pelaksana Tingkat Pusat berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Provinsi mendistribusikan bahan ujian dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian ke Pelaksana Tingkat Subrayon untuk SMP, dan ke Kota/Kabupaten untuk Paket B/Wustha; 2. Pelaksana Tingkat Subrayon berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Rayon menentukan tempat penyimpanan bahan ujian sebelum diserahkan ke satuan pendidikan penyelenggara ujian; 3. satuan pendidikan penyelenggara/panitia ujian nasional pendidikan kesetaraan mengambil dokumen ujian di Pelaksana Tingkat Subrayon setiap hari sesuai dengan jadwal ujian mulai pukul 05.30 - 06.30 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen UN; 4. Pelaksana Tingkat Subrayon menyampaikan bahan ujian ke satuan pendidikan penyelenggara disertai dengan berita acara serah terima; 5. pengambilan dokumen ujian dilakukan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara ujian didampingi satu orang anggota penyelenggara dengan mempertimbangkan keamanan.

C.

Pendistribusian Bahan UN SMALB: 1. Pelaksana Tingkat Pusat berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten mendistribusikan bahan ujian dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian ke Pelaksana Tingkat Rayon; 2. Pelaksana Tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten menentukan tempat penyimpanan bahan ujian; 3. Satuan pendidikan penyelenggara mengambil dokumen UN SMALB dan di Pelaksana Tingkat Rayon setiap hari sesuai dengan jadwal ujian mulai pukul 1

05.30 - 06.30 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen UN; 4. Unit penyelenggara mengambil dokumen Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula, dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha di Pelaksana Tingkat Rayon setiap hari sesuai dengan jadwal ujian mulai pukul 11.30 - 13.00 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen ujian; 5. Pelaksana Tingkat Rayon menyampaikan bahan ujian ke satuan pendidikan penyelenggara/unit penyelenggara disertai dengan berita acara serah terima; 6. pengambilan dokumen ujian dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/unit penyelenggara ujian didampingi satu orang anggota penyelenggara dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat). D.

Pendistribusian Bahan UN SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan Paket C: 1. Pelaksana Tingkat Pusat berkoordinasi dengan Pelaksana Tingkat Provinsi mendistribusikan bahan UN dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian ke Pelaksana Tingkat Rayon; 2. Pelaksana Tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kota/Kabupaten untuk menentukan tempat penyimpanan bahan ujian sebelum diserahkan ke satuan pendidikan penyelenggara ujian; 3. satuan pendidikan penyelenggara/panitia ujian nasional pendidikan kesetaraan mengambil dokumen UN SMA/MA, dan SMK di penyelenggara Tingkat Rayon setiap hari sesuai dengan jadwal ujian mulai pukul 05.30 - 06.30 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen ujian; 4. unit penyelenggara mengambil dokumen UN Pendidikan Kesetaraan Paket C di Penyelenggara UN Tingkat Rayon setiap hari sesuai dengan jadwal ujian mulai pukul 11.30 - 13.00 WIB dengan menandatangani berita acara serah terima dokumen ujian; 5. Pelaksana Tingkat Rayon bersama perguruan tinggi menyampaikan bahan ujian ke satuan pendidikan penyelenggara disertai dengan berita acara serah terima; 6. pengambilan dokumen ujian dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/unit penyelenggara ujian didampingi satu orang anggota penyelenggara dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat). KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,


ttd.

ttd.



2

Lampiran IV :

Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016

CONTOH DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA

PENGAWAS

PENGAWAS

1

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

12

16

15

14

13

17

18

19

20



ttd.

ttd.



Lampiran V

: Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH BERSTANDAR DAERAH A. Pelaksanaan Ujian Nasional 1. UN dilaksanakan serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. UN Susulan dilaksanakan setelah UN, diperuntukkan bagi peserta yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan lain yang sah. 3. Ujian Kompetensi Keahlian SMK/MAK: a. Ujian praktik kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan dunia industri dan/atau asosiasi profesi paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN. b. Penggandaan dan pendistribusian bahan ujian teori kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. c. Pemindaian dan penskoran ujian teori kejuruan SMK/MAK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. d. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori kejuruan diatur tersendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Khusus bagi SMK/MAK program 4 tahun, ujian teori kejuruan dilaksanakan pada tahun ke-3 dan praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun ke-4. 5. Tempat pelaksanaan UN Paket B/Wustha dan Program Paket C pada sekolah/madrasah pelaksana UN atau pondok pesantren yang memenuhi syarat. 6. Tempat pelaksanaan UN Susulan diatur oleh masing-masing Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan lokasi. 7. Tempat dan waktu pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat. 8. Pengamanan pelaksanaan UN di satuan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing satuan pendidikan. 9. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut : a. SMA/MA Hari dan Tanggal No

1.

2. 3.

UN

UN Susulan

Senin, 4 April 2016

Senin, 11 April 2016

Selasa, 5 April 2016 Rabu, 6 April 2016

Selasa, 12 April 2016 Rabu, 13 April 2016

SMA/MA Program IPA/ Program IPS/ Program Pukul Peminatan Peminatan Bahasa/ IPA IPS Peminatan BB Bahasa Bahasa Bahasa 07.30-09.30 Indonesia Indonesia Indonesia Sastra Indonesia/ 10.30-12.30 Kimia Geografi Bahasa dan Sastra Indonesia 07.30-09.30 Matematika Matematika Matematika 10.30-12.30 Biologi

Sosiologi

Bahasa Inggris 10.30-12.30 Fisika

Bahasa Inggris Ekonomi

07.30-09.30

Antropologi Bahasa Inggris Bahasa Asing

b. SMA Program Keagamaan/MA Program Keagamaan Hari dan Tanggal SMA/MA No

UN

UN Susulan

Pukul

1.

Senin, 4 April 2016


07.30-09.30

2.

Selasa, 5 April 2016

Selasa, 12 April 2016

3.

Rabu, 6 April 2016

Rabu, 13 April 2016

MA Program Keagamaan

Bahasa Indonesia 10.30-12.30 Hadis 07.30-09.30 Matematika 10.30-12.30 Fiqih Bahasa Inggris 10.30-12.30 Tafsir 07.30-09.30

Sekolah Menengah Agama Katolik Bahasa Indonesia Kitab Suci Matematika Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani

Sekolah Menengah Teologi Kristen Bahasa Indonesia Alkitab Matematika Etika Kristen

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Liturgi

Sejarah Gereja

c. SMK/MAK No 1. 2. 3. 4.

Hari dan Tanggal UN UN Susulan Senin, 4 April 2016 Senin, 11 April 2016 Selasa, 5 April 2016 Selasa, 12 April 2016 Rabu, 6 April 2016 Rabu, 13 April 2016 Kamis, 7 April 2016 Kamis, 14 April 2016

Pukul

Mata Pelajaran

07.30 - 09.30 07.30 - 09.30 07.30 - 09.30 07.30 - 09.30

Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Ujian Teori Kejuruan

d. SMALB No 1. 2. 3.

Hari dan Tanggal Pukul Mata Pelajaran UN UN Susulan Senin, 4 April 2016 Senin, 11 April 2016 07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia Selasa, 5 April 2016 Selasa, 12 April 2016 07.30 - 09.30 Matematika Rabu, 6 April 2016 Rabu, 13 April 2016 07.30 - 09.30 Bahasa Inggris

e. Program Paket C No Program

UN

Hari dan Tanggal UN Susulan

Senin, 4 April 2016 Selasa, 5 April 2016 1.

IPS Rabu, 6 April 2016

2.

13.30-15.30 16.00-18.00 13.30-15.30 Selasa, 12 April 2016 16.00-18.00 13.30-15.30 Rabu, 13 April 2016 16.00-18.00 Senin, 11 April 2016

Kamis, 7 April 2016

Kamis, 14 April 2016

Senin, 4 April 2016


Selasa, 5 April 2016 IPA Rabu, 6 April 2016 Kamis, 7 April 2016

Pukul

14.00-16.00

13.30-15.30 16.00-18.00 13.30-15.30 Selasa, 12 April 2016 16.00-18.00 13.30-15.30 Rabu, 13 April 2016 16.00-18.00 Kamis, 14 April 2016

B

14.00-16.00

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Geografi Matematika Sosiologi Bahasa Inggris Ekonomi Pendidikan Kewarganegaan Bahasa Indonesia Kimia Matematika Biologi Bahasa Inggris Fisika Pendidikan Kewarganegaan

f. SMP, MTs, SMPTK, dan SMPLB Hari dan Tanggal No UN UN Susulan 1. Senin, 9 Mei 2016 Senin, 16 Mei 2016 2. Selasa, 10 Mei 2016 Selasa, 17 Mei 2016 3. Rabu, 11 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 2016 4. Kamis, 12 Mei 2016 Kamis, 19 Mei 2016 g. Program Paket B/Wustha Hari dan Tanggal No UN UN Susulan 1. 2. 3.

Pukul

Mata Pelajaran

07.30 - 09.30 07.30 - 09.30 07.30 – 09.30 07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam

Pukul

13.30-15.30 16.00-18.00 13.30-15.30 Selasa, 10 Mei 2016 Selasa, 17 Mei 2016 16.00-18.00 13.30-15.30 Rabu, 11 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 2016 16.00-18.00 Senin, 9 Mei 2016

Senin, 16 Mei 2016

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaan Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam

B. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 1. Jadwal UNBK SMA/MA (IPA/IPS/Bahasa atau Peminatan IPA/IPS/BB) a. UNBK Utama No Hari dan Tanggal Jam Mata Pelajaran 07.30-09.30 Bahasa Indonesia 1 Senin, 4 April 2016 10.30-12.30 Bahasa Indonesia 14.00-16.00 Bahasa Indonesia Kimia/Geografi/Sastra (Bahasa dan Sastra 07.30-09.30 Indonesia/)/Hadis Selasa, 5 April Kimia/Geografi/Sastra (Bahasa dan Sastra 2 10.30-12.30 2016 Indonesia)/Hadis Kimia/Geografi/Sastra (Bahasa dan Sastra 14.00-16.00 Indonesia)/Hadis 07.30-09.30 Matematika 3 Rabu, 6 April 2016 10.30-12.30 Matematika 14.00-16.00 Matematika 07.30-09.30 Biologi/Sosiologi/Antropologi/Fikih Kamis, 7 April 4 10.30-12.30 Biologi/Sosiologi/Antropologi/Fikih 2016 14.00-16.00 Biologi/Sosiologi/Antropologi/Fikih 07.30-09.30 Fisika/Ekonomi/Bahasa Asing/Tafsir Senin, 11 April 5 10.30-12.30 Fisika/Ekonomi/Bahasa Asing/Tafsir 2016 14.00-16.00 Fisika/Ekonomi/Bahasa Asing/Tafsir 07.30-09.30 Bahasa Inggris Selasa, 12 April 6 10.30-12.30 Bahasa Inggris 2016 14.00-16.00 Bahasa Inggris b. UNBK Susulan Hari dan No Jam Mata Pelajaran Tanggal 1 Senin, 18 April 07.30-09.30 Bahasa Indonesia 2016 Kimia/Geografi/Sastra (Bahasa dan Sastra 10.30-12.30 Indonesia)/Hadis 2 Selasa, 19 07.30-09.30 Matematika April 2016 10.30-12.30 Biologi/Sosiologi/Antropologi/Fikih 3 Rabu, 20 April 07.30-09.30 Fisika/Ekonomi/Bahasa Asing/Tafsir 2016 10.30-12.30 Bahasa Inggris C

Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3

Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-1 Sesi-2

2. Jadwal UNBK SMK a. UNBK Utama No Hari dan Tanggal 1 Senin, 4 April 2016 2 3 4

b.

Jam 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Selasa, 5 April 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Rabu, 6 April 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Kamis, 7 April 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Matematika Matematika Matematika Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Teori Kejuruan Teori Kejuruan Teori Kejuruan

UNBK Susulan No Hari dan Tanggal 1 Senin, 11 April 2016 2

Jam 07.30-09.30 10.30-12.30 Selasa, 12 April 2016 07.30-09.30 10.30-12.30

3. Jadwal UNBK SMP/MTs a. UNBK Utama No Hari dan Tanggal 1 Senin, 9 Mei 2016 2 3 4

Jam 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Selasa, 10 Mei 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Rabu, 11 Mei 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00 Kamis, 12 Mei 2016 07.30-09.30 10.30-12.30 14.00-16.00

b. UNBK Susulan No Hari dan Tanggal 1 Senin, 16 Mei 2016 2

Jam 07.30-09.30 10.30-12.30 Selasa, 17 Mei 2016 07.30-09.30 10.30-12.30

D

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Teori Kejuruan

Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-1 Sesi-2

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Matematika Matematika Matematika Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Alam

Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3 Sesi-1 Sesi-2 Sesi-3

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam

Sesi Sesi-1 Sesi-2 Sesi-1 Sesi-2

C. Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M-BD) Jadwal pelaksanaan US/M-BD Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagai berikut : 1. US/M-BD SD/MI dan SDLB Hari dan Tanggal No Pukul Mata Pelajaran US/M-BD US/M-BD Susulan 1. Senin, 16 Mei 2016 Senin, 23 Mei 2016 08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia 2. Selasa, 17 Mei 2016 Selasa, 24 Mei 2016 08.00 – 10.00 Matematika 3. Rabu, 18 Mei 2016 Rabu, 25 Mei 2016 08.00 – 10.00 Ilmu Pengetahuan Alam 2. US/M-BD Program Paket A/Ula Hari dan Tanggal No US/M-BD US/M-BD Susulan

Pukul 13.30 – 15.30

1. 2. 3.

Senin, 16 Mei 2016

Senin, 23 Mei 2016

Selasa, 17 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 2016

Selasa, 24 Mei 2016 Rabu, 25 Mei 2016


16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam




E

Lampiran VI : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL A. UJIAN NASIONAL TERTULIS 1. Ruang UN Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut : a. Ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan UN; b. Pembagian ruangan diatur sebagai berikut: 1) Jumlah peserta dibagi 20; 2) Setiap 20 peserta menempati 1 ruangan; 3) Jika sisa pembagian jumlah peserta adalah 1 sampai dengan 4 orang, maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya. c. Setiap ruang ujian diawasi oleh dua orang pengawas ruang UN; d. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta UN; e. Setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan ”DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS, SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI” f. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian; g. Setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk amplop LJUN; h. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN dikeluarkan dari ruang UN; i. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut: 1) Satu bangku untuk satu orang peserta UN; 2) Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter; 3) Penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta. j. Ruang UN Program Paket B/Wustha dan Paket C menggunakan ruang kelas sekolah/madrasah pelaksana UN. k. Ruang UN paling lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum UN dimulai. 2. Pengawas Ruang UN a. Pengawas Ruang UN Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik pada SMP/ MTs, SMA/MA, SMK/MAK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UN Pendidikan Kesetaraan. b. Pengawas ruang adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. c. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah Pelaksana UN. d. Pengawas ruang tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian. e. Penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem silang dalam satu kabupaten/kota. f. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas.

3. Tata Tertib Pengawas Ruang UN a. Di Ruang Sekretariat UN 1) Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN; 2) Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; 3) Pengawas ruang mengisi dan menandatangani pakta integritas; 4) Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN; 5) Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan UN dalam keadaan baik di dalam amplop naskah yang masih tersegel. b. Di Ruang UN Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk melakukan secara berurutan : 1) memeriksa kesiapan ruang ujian; 2) mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan; 3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya membawa pensil, penghapus, peraut, dan penggaris yang akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing; 4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat (tersegel), membuka amplop tersebut disaksikan oleh peserta ujian; 5) membacakan tata tertib peserta UN; 6) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik); 7) kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan; 8) memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal; 9) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia pada LJUN dan naskah soal; 10) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar; 11) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta; 12) mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUN dengan naskah, secara hati-hati agar tidak rusak; 13) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir; 14) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal; 15) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur; 16) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal; 17) Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib: a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang UN selain peserta ujian; d) menaati larangan berikut: DILARANG merokok di ruang ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan; 18) Lima (5) menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit;

2

19) Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN: a) mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal; b) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; c) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; d) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN; bila sudah lengkap mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; e) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian DITUTUP, DILEM/DILAK serta DITANDATANGANI oleh pengawas ruang UN DI DALAM RUANG UJIAN; f) menyusun naskah soal secara urut dari nomor peserta terkecil termasuk naskah cadangan yang tidak digunakan dan memasukkannya ke dalam amplop naskah soal; serta me-lem amplop naskah tersebut dibubuhi tanda tangan dan stempel sekolah; g) menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem dan ditandatangani, dan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN kepada Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan membubuhi stempel Satuan Pendidikan pada amplop pengembalian LJUN tersebut; h) menyerahkan naskah soal UN yang sudah dipakai, sudah di-lem, dan sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel sekolah kepada Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan untuk disimpan di tempat yang aman. 4. Tata Tertib Peserta UN Peserta UN : a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai; b. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari Ketua Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu; c. dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan; d. tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam ruang kelas di bagian depan; e. membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, karet penghapus, peraut, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian; f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan; g. mengisi identitas pada halaman pertama butir naskah soal dan identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menyalin pernyataan “Saya mengerjakan UN dengan jujur” dan menandatanganinya; h. yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu; i. diberi kesempatan untuk mengecek ketepatan antara cover naskah dan isi naskah serta mengecek kelengkapan soal, mulai dari kelengkapan halaman soal sampai kelengkapan nomor soal; j. yang memperoleh naskah soal/LJUN cacat, rusak, atau LJUN terlipat, maka naskah soal beserta LJUN-nya tersebut diganti dengan naskah soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain;

3

k. yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena kekurangan naskah/LJUN, maka peserta yang bersangkutan diberikan naskah soal/LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat; l. memisahkan LJUN dari naskah soal secara hati-hati; m. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian; n. Selama UN berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN; o. yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait; p. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian; q. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian; r. selama UN berlangsung, dilarang: 1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; 2) bekerjasama dengan peserta lain; 3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; 4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; 5) membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian; 6) menggantikan atau digantikan oleh orang lain. B. UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER 1. Satuan pendidikan pelaksana UNBK menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta ujian beserta komputer client yang akan digunakan selama ujian. 2. Proktor mengunduh password untuk setiap peserta dari server pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis provinsi. 3. Proktor mengunduh token untuk satu sesi ujian. 4. Peserta memasuki ruangan sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. 5. Proktor memastikan peserta ujian adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing. 6. Proktor membagikan password kepada setiap peserta pada awal sesi ujian. 7. Peserta masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username nomor peserta dan password yang dibagikan sebelumnya. 8. Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian setelah semua peserta berhasil login ke dalam sistem. 9. Peserta melaksanakan ujian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10. Peserta meninggalkan ruangan secara bersama-sama setelah ujian berakhir. 11. Proktor melaporkan/mensikronisasikan hasil ujian ke server pusat. 12. Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaan UNBK. 13. Proktor membuat dan mengirimkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Kabupaten/Kota serta mengunggah ke web UNBK.




H. ABDURRAHMAN NIP 196211281983031002 4

Lampiran VII : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN HASIL A.

Pengumpulan Hasil UN dan Ujian Pendidikan Kesetaraan 1. Pengumpulan hasil UN SMA/MA, SMK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan sebagai berikut: a. Pengawas satuan pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi mengumpulkan amplop LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN. b. Pengawas satuan pendidikan dari perguruan tinggi didampingi oleh Panitia Penyelenggara mengirimkan amplop LJUN ke perguruan tinggi negeri untuk dilakukan pemindaian. c. Pengawas satuan pendidikan mengisi dan menandatangani berita acara kelengkapan bahan UN diruang panitia sekolah/madrasah penyelenggara. 2. Pengumpulan hasil SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha sebagai berikut: a. Ketua Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN. b. Ketua Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan LJUN untuk: 1) SMP/MTs dan SMPLB ke Pelaksana Tingkat Subrayon untuk diteruskan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; 2) SMALB ke Pelaksana Tingkat Rayon untuk diteruskan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; 3) Program Paket B/Wustha ke Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Pelaksana Tingkat Provinsi. c. Pengiriman LJUN dari sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung setelah ujian berakhir setiap harinya, kecuali untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan UN. d. Pelaksana Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan penyelenggara UN dari setiap kabupaten/kota.

B.

Pengolahan Hasil UN dan Ujian Pendidikan Kesetaraan 1. Perguruan Tinggi Negeri memindai LJUN SMA, MA, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara Tingkat Pusat; 2. Pelaksana Tingkat Provinsi memindai dan memvalidasi LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Paket B/Wustha serta mengirimkan hasilnya ke Pelaksana Tingkat Pusat. 3. Mengirim hasil pemindaian LJUN untuk : a. SMALB dan Program Paket C ke pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 21 April 2016; b. SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wustha ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 26 Mei 2016;

4. Hasil penskoran didistribusikan ke Pelaksana Tingkat Provinsi paling lambat: a. tanggal 3 Mei 2016 untuk SMA/MA, SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan; b. tanggal 6 Juni 2016 untuk SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha; 5. Pelaksana Tingkat Provinsi mencetak DKHUN. 6. DKHUN dikirim ke Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui Penyelenggara Tingkat Tingkat Rayon/Subrayon /Kota/Kabupaten disertai dengan berita acara paling lambat: a. tanggal 4 Mei 2016 untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan; b. tanggal 7 Juni 2016 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha; c. tanggal 7 Mei 2016, pengumuman kelulusan SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan; d. tanggal 11 Juni 2015, pengumuman kelulusan untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha. C.

Pengumpulan Hasil US/M BD 1. Ketua Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJ US/MBD yang telah dilem oleh pengawas ruang US/M BD di ruang ujian. 2. Ketua Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan LJ US/MBD ke Pelaksana Tingkat Subrayon untuk diteruskan ke Pelaksana Tingkat Provinsi; 3. Pengiriman LJ US/MBD dari sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung setelah ujian berakhir setiap harinya, kecuali untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan ujian. 4. Pelaksana Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJ US/MBD dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan penyelenggara ujian dari setiap kabupaten/kota.

D.

Pengolahan Hasil US/M-BD 1. Panitia Provinsi melaksanakan pemindaian, memvalidasi dan melakukan pengskoran LJ US/M-BD. 2. Hasil penskoran LJ US/M-BD dicantumkan dalam DKHUS/MBD dan SKHUS/M BD untuk dicetak. 3. DKHUS/MBD dan SKHUS/M-BD dikirimkan ke Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui Penyelenggara Tingkat Rayon/Subrayon/Kota/Kabupaten disertai dengan berita acara paling lambat 20 Juni 2016. 4. Pelaksana Tingkat Provinsi mengirimkan hasil penskoran LJ US/M-BD ke Pelaksana Tingkat Pusat20 Juni 2016. 5. Pengumuman kelulusan untuk SD/MI dan SDLB tanggal 21 Juni 2016. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA, ttd.



SOPAN ADRIANTO NIP 196211071996031001 2

FORMAT LSH - 01

Lampiran VIII : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2016 Nomor 434 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 KOP SEKOLAH/MADRASAH

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN UN, US/M BD SEKOLAH/MADRASAH/UNIT PENYELENGGARA .................................................... TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sekolah/Madrasah/Unit Penyelenggara : .............................................................................. Kompetensi Keahlian *) : .............................................................................. Alamat : .............................................................................. Telepon : .............................................................................. Hari dan Tanggal : ............................................................................. Mata Pelajaran : ............................................................................. Kota/Kab(Rayon) / Kecamatan(Subrayon) : .............................. / .............................. Laporan sekolah/madrasah/unit penyelenggara bergabung peserta, terdaftar, peserta yang mengikuti, peserta yang hadir dan peserta tidak hadir. Jumlah Jumlah Jumlah Peserta Nomor Peserta No Status Program*) Peserta Peserta tidak PesertaTidak yang Terdaftar Mengikuti Hadir hadir hadir 1 Penyelenggara 2

Bergabung Jumlah

Laporan permasalahan, pemecahan dan usul/saran dalam pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Madrasah Berstandar Daerah Tahun Pelajaran 2015/2016 Masalah yang Langkah-langkah Usul/Saran No Status dihadapi pemecahan Tindak Lanjut 1 Pelaksanaan 2

Materi Soal

3

Lain-lain Jakarta, Kepala Sekolah / Madrasah / Unit Penyelenggara

NIP Keterangan 1. *) Hanya untuk SMK 2.Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara Tingkat Sub Rayon 3

FORMAT LS A - 01

KOP SEKOLAH/MADRASAH LAPORAN UN, US/M BD TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Jumlah peserta terdaftar, perkiraan kelulusan UN/USM BD serta tempat yang tersedia untuk kelas baru tahun pelajaran 2015/2016 Nama Sekolah : ......................................................................................... Alamat : ......................................................................................... Kecamatan : ......................................................................................... Rayon/Sub Rayon : ....................................../.................................................. Peserta Terdaftar No.

Perserta Hadir

Lulus

Program / Mata Kompetensi Pelajaran Keahlian ** L P Jml L P Jml L P Jml L

Tempat yang Tersedia Untuk Kelas I / VII / X * Jml Baru Tahun 2015/2016

Tidak Lulus

P

Keterangan : 1. * Coret yang tidak perlu 2. ** Program diisi untuk Program SMA/SMALB/MA dan Program Keahlian diisi untuk SMK. 3. Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara;Tingkat Sub Rayon, Tingkat Rayon dan Tingkat Provinsi Jakarta, Kepala Sekolah / Madrasah

............................................ NIP .......................

4

FORMAT LS A - 02

KOP SEKOLAH/MADRASAH LAPORAN UN, US/M BD TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Jumlah peserta menurut klasifikasi nilai setiap mata pelajaran tahun pelajaran 2015/2016 Nama Sekolah : ......................................................................................... Alamat : ......................................................................................... Kecamatan : ......................................................................................... Rayon/Sub Rayon : ....................................../.................................................. Jumlah Peserta menurut klasifikasi nilai 9.50-10.0 0

8.00-9.49

6.50-7.99

5.50-6.49

4.26-5.49

Mata Pelajaran

0-4.25

No

Jumlah Peserta Seluruhnya

1 2 3 4 Jumlah

Jakarta, Kepala Sekolah / Madrasah

............................................ NIP .......................

5

Ket

FORMAT LS A - 03

KOP SEKOLAH/MADRASAH LAPORAN UN, US/M BD TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Jumlah peserta menurut klasifikasi nilai setiap mata pelajaran. Nama Sekolah : ......................................................................................... Alamat : ......................................................................................... Kecamatan : ......................................................................................... Rayon/Sub Rayon : ....................................../.................................................. Nilai Praktik Rata-rata

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

Terendah

Tertinggi

Mata Pelajaran

Jumlah Peserta

No

Nilai Tertulis

1 2 3 4 Jumlah

Keterangan : * Coret yang tidak perlu

Jakarta, Kepala Sekolah / Madrasah

............................................ NIP .......................

6

Ket

FORMAT LR/LSR H - 01

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN UN, US/M BD RAYON / SUBRAYON .................................................... * TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Nama Rayon/Sub Rayon * : .............................................................................. Alamat : .............................................................................. Telepon : .............................................................................. Hari dan Tanggal : .............................................................................. Mata Pelajaran : .................................................... ......................... Laporan sekolah penyelenggara bergabung peserta, terdaftar, peserta yang mengikuti, peserta yang hadir dan peserta tidak hadir. Nama No Sekolah

Status

Peserta Peserta Program*) Terdaftar Mengikuti

Nomor Peserta Peserta Peserta yang tidak Tidak hadir Hadir hadir

Penyelenggara

1

Bergabung Penyelenggara

2

Bergabung Jumlah

Laporan permasalahan, pemecahan dan usul/saran dalam pelaksanaan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Madrasah Berstandar Daerah Tahun Pelajaran 2015/2016 No

Status

1

Pelaksanaan

2

Materi Soal

3

Lain-lain

Masalah yang dihadapi

Langkah-langkah pemecahan

Usul/Saran Tindak Lanjut

Jakarta, Ketua Rayon / Sub Rayon

NIP Keterangan 1. *) Diisi perprogram studi dan dikirim setiap hari pelaksanaan 2.Laporan ini di sampaikan ke PenyelenggaraTingkat Rayon / Tingkat Provinsi

7

FORMAT LR/LSR A - 01

LAPORAN UN, US/M BD RAYON / SUB RAYON ................................ * TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Jumlah peserta terdaftar, perkiraan kelulusan UN, US/M BD serta tempat yang tersedia untuk kelas baru tahun pelajaran 2015/2016

Peserta Terdaftar No.

Perserta Hadir

Lulus

Tidak Lulus

Program / Nama Kompetensi Sekolah Keahlian ** L P Jml L P Jml L P Jml L

P Jml

Tempat yang Tersedia Untuk Kelas I / VII /X* Baru Tahun 2015/2016

Keterangan : 1. *) Coret yang tidak perlu 2. **) Program diisi untuk Program SMA/SMALB/MA dan Program Keahlian diisi untuk SMK. 3. Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara;Tingkat Sub Rayon, Tingkat Rayon dan Tingkat Provinsi


............................................ NIP .......................

8


LAPORAN UN, US/M BD * RAYON / SUB RAYON ................................ * TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Peserta Terdaftar No.

Mata Pelajaran

Perserta Hadir

Lulus

L P Jml L P Jml L P Jml

Tidak Lulus

L

P

Jml

Tempat yang Tersedia Untuk Kelas I / VII / X * Baru Tahun 2015/2016

Keterangan : 1. * Coret yang tidak perlu 2. ** Program diisi untuk Program SMA/SMALB/MA dan Program Keahlian diisi untuk SMK. 3. Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara Tingkat Sub Rayon, Tingkat Rayon dan Tingkat Provinsi


............................................ NIP .......................

9


LAPORAN UN, US/M BD RAYON / SUB RAYON ................................ * TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Jumlah Peserta menurut klasifikasi nilai 9.50-10.0 0

8.00-9.49

6.50-7.99

5.50-6.49

4.26-5.49

Mata Pelaran

0-4.25

No

Jumlah Peserta Seluruhnya

1 2 3 4 Jumlah


Jakarta, Kepala Rayon/Subrayon

............................................ NIP .......................

10

Ket


LAPORAN UN, US/M BD RAYON / SUB RAYON ................................ * TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Nilai Tertulis

Rata-rata

Terendah

Tertinggi

Rata-rata

Terendah

Tertinggi

Mata Pelaran

Jumlah Peserta

N o

Nilai Praktik

1 2 3 4 Jumlah


Jakarta, Kepala Rayon/Subrayon

............................................ NIP .......................

11

Ket

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UN, US/M BD TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Pada hari ini.............Tanggal..............Bulan.............Tahun.......... bertempat di ............. telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan UN, US/M-BD oleh: 1. Nama : ............................................................................................ NIP : ............................................................................................ Jabatan : ............................................................................................ Alamat Kantor : ............................................................................................ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : ........................................................................................... NIP : ........................................................................................... Jabatan : .......................................................................................... Alamat Kantor : ......................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ketentuan bahwa: 1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua hasil pekerjaan UN, US/M-BD sebagai rincian terlampir 2. Pihak kedua menerima hasil pekerjaan UN, US/M-BD tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk di........................ (sesuai keperluan, seperti disimpan, digandakan dll).

PIHAK KEDUA Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA Yang Mennyerahkan,

............................... NIP. .........................

............................... NIP. .........................

SAKSI-SAKSI 1. Tanda Tangan : Nama : NIP :

2. Tanda Tangan Nama NIP

12

: : :

SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : .................................................................................................... NIP : ................................................................................................... Jabatan/Pekerjaan : .................................................................................................. Alamat Kantor : ................................................................................................... Sebagai pelaksanaan dalam .....................(sebutkan jenis kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan) penyelenggaraan UN, US/M BD dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. 2. 3.

Menyadari hakekat kerahasiaan penyelenggaraan UN, US/M BD sebagai tugas negara yang pelaksanaannnya diserahkan pada saya Akan memegang kerahasiaan tersebut Tidak akan memberitahukan dan menyampaikan atau membocorkan kepada siapapun, segala sesuatu yang saya ketahui dan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan ini saya buat dan di tanda tangani dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa dipaksa oleh pihak lain, serta rasa penuh tanggung jawab. Apabila saya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan di atas, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang/hukum yang berlaku.

Dibuat di ................... pada tanggal ………….. Yang Membuat Pernyataan ……………………………….. NIP …………………..

13

DAFTAR ISI LAPORAN LENGKAP UN, US/M BD TAHUN PELAJARAN 2015/2016 UNTUK KOTA ADMINISTRASI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

.............................................................................................................................

BAB I.

PENDAHULUAN

........................................................................................................................................

hal ... ...

A. Dasar ................................................................................................................... B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ C. Sasaran ...............................................................................................................

... ... ...

BAB II

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN UN, US/M BD.................................................... A. Organisasi Penyelenggaraan............................................................................ B. Tugas Panitia........................................................................................................ C. Penerimaan Naskah Soal dan Penggunaanya ................................................... D. Pengamanan Naskah Soal............................................................................. E. Rayonisasi........................................................................................................... F. Pengawas Ruang ..........................................................................................

... ... ... ... ... ... ...

BAB III.

BAB IV.

PENYELENGGARAAN UN, US/M BD A. Penyelenggaraan .............................................................................................. B. Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi ........................................................................ C. Hambatan dan upaya penanggulangan ............................................................. D. Kelulusan Hasil.................................................................................................... E. Rangking Sekolah Sepuluh Besar ..................................................................... PEMBIAYAAN ..........................................................................................................

... ... ... ... ... ... ...

BAB V.

HAMBATAN DAN USAHA PENANGGULANGAN ...................................................

...

BAB VI.

PENUTUP .................................................................................................................

...

Lampiran - Lampiran .................................................................................................

…

14

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN

Recommend Documents