KEPASTIAN RISIKO, BIAYA DAN TANGGUNG JAWAB DALAM INCOTERMS 2010 Oleh: Surono Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Abstraksi: Incoterms 2010 merupakan produk ICC yang ditujukan untuk memudahkan transaksi perdagngan internasional. Incoterms merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Ada tiga hal penting yang diatur dalam Incoterms 2010, yaitu: titik peralihan risiko (risk), titik peralihan biaya (cost) dan pengaturan tanggung jawab pengurusan (responsibilities). Dengan pengaturan yang tegas mengenai ketiga hal ini maka dapat dijamin suatu kepastian dalam transaksi perdagangan internasional Secara umum, klausul persyaratan penyerahan barang dalam Incoterms 2010 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu: kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi (Rules for any mode or modes of Transport). Terminologi ini meliputi: EXW, FCA, FAS, CPT, CIP, DAT, DAP dan DDP. Kemudian yang kedua yaitu kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja (Rules for Sea and Inland Waterways Transportation), meliputi: FOB, FAS, CFR dan CIF. Kata Kunci: Incoterms, EXW, FCA, FOB, CFR, CIF
Pertengahan Maret 2011 publik Indonesia digegerkan oleh berita dibajaknya kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus oleh kawanan bajak laut Somalia di teluk Eden. Kapal yang dioperasikan oleh PT Samudera Indonesia itu dibajak dalam perjalanan ke Rotterdam, Belanda, mengangkut muatan ekspor milik PT Aneka Tambang Tbk. Meskipun pada akhirnya peristiwa pembajakan tersebut dapat diatasi dalam suatu operasi militer oleh satgas Merah Putih tanpa jatuhnya korban jiwa namun pemilik kapal juga harus membayar uang tebusa uyang nilainya tidak sedikit. Nilai uang tebusan yang dibayar untuk membebaskan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia mencapai lebih dari 4,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 40 miliar. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Samudera Indonesia David Batubara di Jakarta, Minggu (Kompas, 01 Mei 2011). Dalam peristiwa lain, siaran pers PT Pelindo II menyebutkan bahwa angin kencang yang melanda Ibu Kota pada hari Kamis, 10 januari 2013 telah mengakibatkan robohnya 27 kontainer yang ada di lapangan penumpukan 210 Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. Pada saat itu, kontainer yang sedang dalam kondisi menunggu proses bongkar muat, roboh terkena angin kencang. Kerusakan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terkait dengan kepemilikan barang.
1
Gambar 1. Peristiwa Musibah Perdagangan
Sumber: Bahan Ajar TPI, Surono, 2012
Dari kedua peristiwa tersebut timbul pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab maupun yang menanggung risiko musibah yang terjadi. Sebagian Anda mungkin berpendapat, pihak asuransi yang seharusnya menanggung beban kerugian kerusakan barang yang diperdagangkan. Sebagian lagi berpendapat bahwa seharusnya pihak importir yang bertanggung jawab karena peristiwa musibah terjadi setelah barang ke luar dari wilayah suatu negara. Ternyata, semua jawaban tersebut, salah ! Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Risiko yang terjadi selama proses pengiriman barang sangat tergantung kepada isi kesepakatan kontrak perdagangan. Disinilah pentingnya kita memahami konteks pengertian terms of delivery dalam kontrak perdagangan internasional. Aturan khusus yang banyak dipakai sebagai referensi yang mengatur terms of delivery adalah International Commercial Terms (Incoterms 2010).
Pengertian Incoterms Incoterms merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Incoterms adalah aturan kesepakatan swasta yang disusun oleh International Chamber of Commerce (ICC). Mengingat Incoterms bukan merupakan instrumen hukum publik (laws) maka sifat dasar penggunaan Incoterms adalah “sukarela”. Maksudnya adalah bahwa pengaturan syarat penyerahan barang dalam suatu transaksi perdagangan internasional tidaklah wajib menggunakan referensi Incoterms.
2
Oleh karenanya pencantuman klausul Incoterms secara tegas dalam kontrak perdagangan sangat diperlukan. Secara historis, keberadaan Incoterms sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Pertama kali diimplementasikan tahun 1936 dan setiap dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek
perdagangan
yang
semakin
berkembang.
Edisi
termutakhir
diimplementasikan sejak tanggal 01 Januari 2011, yang dikenal dengan nama Incoterms 2010.
Hal-hal Yang Diatur Dalam Incoterms Ada tiga hal mendasar yang diatur dalam Incoterms yang menyangkut hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi perdagangan. Klausul-klausul dalama Incoterms mengatur : 1)
Pembagian risiko antara penjual dan pembeli (risk).
2)
Pembagian beban biaya pengantaran barang (cost).
3)
Pembagian tanggung jawab pengurusan selama pengantaran (responsibilities).
Klausul-klausul penyerahan barang disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam menentukan tanggung jawab mereka masing-masing. Pembagian risiko dalam Incoterms 2010 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, pihak mana yang harus bertanggung jawab atas risiko yang terjadi dalam pengangkutan setelah titik tertentu yang dinyatakan dalam klausul kontrak. Ini artinya bahwa klausul kontrak harus memastikan dengan tegas suatu tempat atau lokasi tertentu yang menjadi titik peralihan risiko perdagangan. Sebagai contoh:
apabila dalam suatu transaksi impor oleh Importir di Jakarta dengan eksportir dari China. Kesepakatan kontrak memilih terms “DDP kawasan pergudangan, Cakung, Jakarta Utara”. Maka hal ini mengandung arti bahwa peralihan risiko perdagangan beralih dari penjual kepada pembeli berada di lokasi kawasan pergudangan Cakung di Jakarta.
apabila dalam kesepakatan sales contract antara eksportir dari Singapore dengan importir di Jakarta memilih terms “CIF Tanjung Priok Port, Jakarta”. Dalam kondisi ini harus berhati-hati memahaminya. Titik peralihan risiko perdagangan tidak terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, melainkan di pelabuhan Singapore, ketika barang sepenuhnya telah dimuat (on board) di atas kapal yang siap untuk berangkat. Titik peralihan risiko klausul CIF memiliki kesamaan dengan terms CFR dan FOB.
3
Pembagian beban biaya pengangkutan barang mengandung makna sebagai peralihan beban kewajiban untuk menanggung segala ongkos maupun biaya perjalanan barang hingga suatu titik tertentu sebagaimana disebutkan dalam terms Incoterms yang dipilih. Titik peralihan cost untuk beberapa terms memiliki kesamaan (berhimpitan) dengan titik peralihan risiko, antara lain: exwork (EXW), free carrier (FCA), free a longside ship (FAS),
free on
board (FOB), delivery at place (DAP), delivery at terminal (DAT) dan delivery duty paid (DDP). Untuk melihat gambaran lengkap tanggung jawab biaya apa saja yang menjadi beban untuk masing-masing pihak dapat dilihat dalam tabel 2 berikut. Gambar 2 Tanggung Jawab Biaya Dalam Incoterms 2010
Sumber: Global Services.Inc., 2012
Untuk membaca tabel biaya ini dapat penulis contohkan terhadap salah satu terms, misalnya terms CIP. Asumsi titik penyebutannya adalah CIP Kawasan pergudangan di pelabuhan tujuan. Dalam terms CIP ini, maka biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab eksportir (penjual) meliputi:
export packing, biaya-biaya pengepakan barang ekspor
export clearence, license and other authorizations (biaya pengurusan formalitas ekspor, ijin-ijin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah)
4
inland freight (ongkos pengangkutan transportasi di darat, dari lokasi penjual hingga ke pelabuhan/terminal)
loading charges and terminal charges (biaya pemuatan barang termasuk biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan)
freight
(ongkos
angkut
perjalanan
utama
barang,
lazimnya
dari
pelabuhan
keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan)
Insurance (premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover, kecuali diperjanjikan lain)
Destination Arrival Charges (biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar)
Kemudian, tanggung jawab penjual akan mencakup biaya-biaya :
Unloading charges (biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkut utama).
Import customs clearence (biaya penyelesaian formalitas pabean impor, seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain)
Duty and Taxes (pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor).
Delivery to destination (ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir). Penjelasan berikutnya yang menyangkut pembagian tanggung jawab pengurusan
berkaitan dengan pengangkutan barang. Perjalanan barang dari tempat eksportir ke tempat importir tentu saja melibatkan banyak pihak ketiga, seperti: pihak pengangkut, otoritas pemerintah, surveyor, broker perdagangan, pihak asuransi, dan lain-lain. Dengan pengaturan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan yang diperlukan untuk proses pengangkutan barang tentu saja akan memberikan jaminan kepastian. Sebagai contoh: dalam FCA, kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor barang tetap berada di tangan penjual, meskipun peralihan risiko dan biaya telah terjadi di suatu titik sebelum barang tersebut sampai di pelabuhan keberangkatan.
Pembagian Terminologi Dalam Incoterms 2010 Incoterms 2010 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Incoterms versi tahun 2000 sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan juga perkembangan teknologi. Pembagian klausul persyaratan penyerahan barang dalam Incoterms2010 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu: Kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi (Rules for any mode or modes of Transport) Kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja (Rules for Sea and Inland Waterways Transportation)
5
Gambar 3. Sistematika Incoterms 2010
Sumber: Bahan Ajar TPI, Surono, 2012
Pengertian rules for any mode transport ini mengandung makna bahwa terminologi Incoterms dapat diimplementasikan untuk seluruh kategori media pengangkutan, baik angkutan laut, sungai, udara, kereta api maupun angkutan darat lainnya. Dalam Incoterms 2010, terms of delivery yang tergolong dalam kelompok ini adalah: EXW, FCA, carriage paid to (CPT), carriage and insurance paid to (CIP); DAT, DAP dan DDP. Pengertian rules for sea and inland waterways transport ini mengandung makna bahwa terminologi Incoterms ini hanya dapat diimplementasikan untuk kategori media pengangkutan laut dan sungai saja. Dalam Incoterms 2010, terms of delivery yang tergolong dalam kelompok ini adalah: free alongside ships (FAS); free on board (FOB); cost and freight (CFR); dan cost, insurance and freight (CIF). Dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan, ternyata masih banyak penggunaan terminologi FOB, CFR maupun CIF meskipun proses pengagkutan barang menggunakan sarana transportasi udara. Untuk kasus-kasus seperti ini tentu saja referensi terms yang dipakai tidaklah tepat sehingga apabila terjadi sengketa (dispute) dalam transaksi perdagangan para pihak yang bertransaksi tidak dapat menggunakan referensi Incoterms untuk penyelesaian permasalahannya. Struktur lengkap Incoterms 2010 dan ringkasan detil mengenai titik peralihan risiko dan tanggung jawab biaya dalam proses pengangkutan barang dapat dilihat dalam gambar 3 berikut.
6
Gambar 3 INCOTERMS 2010
Sumber: www.exportvirginia.org
Cara membaca tabel Incoterms2010 ini dapat penulis ilustrasikan dalam salah satu contoh berikut. Garis horizontal yang digambarkan dengan warna yang lebih terang menggambarkan garis risiko, sehingga ujung garis ini mencerminkan titik peralihan risiko atas barang. Garis horizontal yang berwarna gelap menggambarkan garis pertanggungan biaya, sehingga ujung garis ini mencerminkan titik peralihan tanggung jawab biaya pengantaran barang. Dengan demikian untuk terms CFR, dapat diterjemahkan bahwa titik peralihan risiko pengantaran barang berada di area pelabuhan keberangkatan, tepatnya ketika barang telah berada (onboard) di atas kapal. Sedangkan titik peralihan biaya masih lebih maju lagi dari daris risiko tersebut, yaitu berakhir di pelabuhan tujuan. Pengertiannya bahwa dalam terms CFR meskipun risiko telah beralih dari penjual kepada pembeli ketika barang telah dimuat di atas kapal akan tetapi tanggung jawab penjual harus menanggung ongkos angkut (freight) hingga ke pelabuhan tujuan.
Konsekuensi Terhadap Penggunaan Incoterms Apabila dalam suatu sales contract digunakan pedoman penyerahan barang yang mengacu pada Incoterms, maka harus diperhatikan konsekuensi yang timbul dari
7
penggunaan terminologi Incoterms. Moerjono (1993) memberikan penjelasan terhadap halhal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan terminologi Incoterms. 1)
Sekalipun sales contract dapat disusun dengan kalimat yang lengkap, namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa, tetap diperlukan adanya penunjukan terhadap pedoman yang telah bersifat universal, semacam Incoterms tersebut. Hal ini akan memudahkan penafsiran, karena pedoman Incoterms telah diadopsi dan digunakan secara universal.
2)
Bahwa ketentuan terminologi Incoterms yang dibuat secara jelas dalam suatu perjanjian akan menghapuskan ketentuan Incoterms yang bersifat umum. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak dinyatakan “CIF Incoterms 2000 with all
risk insurance” . Hal ini
mengandung pengertian bahwa ketentuan kontrak tunduk pada klausul CIF Incoterms 2000 dengan perluasan tanggung jawab dari sisi asuransi. Meskipun edisi terbaru Incoterms 2010 telah terbit, namun perjanjian kontrak tetap harus berpedoman pada Incoterms 2000. 3)
Suatu perjanjian kontrak hendaknya tidak hanya menggantungkan pada referensi Incoterms semata. Hal ini karena Incoterms hanya mengatur hal-hal yang menyangkut syarat penyerahan barang semata, khususnya tanggung jawab biaya dan risiko pengangkutan barang. Hal-hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan
pelanggaran
terhadap sales contract, kesulitan penetapan pemilikan barang tidak dicover oleh Incoterms. 4)
Ketentuan terms of delivery Incoterms yang paling baik bagi suatu pihak tidaklah diukur dari keberhasilan menggeser kewajiban kepada pihak lain. Faktor-faktor risiko, biaya, situasi dan kondisi, serta ketentuan yang berlaku di suatu negara turut menentukan pilihan atas terminologi delivery yang paling sesuai. Sebagai contoh: Kondisi pasar yang bersaing menghendaki harga yang kompetitif. Agar tidak membebani buyer, maka delivery cost sebaiknya harus menjadi bagian dari harga jual seller. Eksportir besar dengan volume ekspor yang reguler memiliki peluang untuk menekan biaya asuransi dan freight. Pilihan terms of delivery yang paling baik bagi eksportir adalah yang dapat memaksimalkan tanggung jawab terhadap delivery cost. Dalam memilih terms of delivery, buyer dan seller harus mempertimbangkan risikorisiko seperti kehilangan, kerusakan, biaya tak terduga (demurrage dan detention), situasi politk dan keamanan, dan lain-lain.
8
Simpulan
Incoterms merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Sifat penggunaannya adalah sukarela.
Tiga hal penting yang diatur dalam Incoterms yang meliputi: titik peralihan risiko (risk), titik peralihan tanggung jawab biaya pengantaran (cost) dan titik peralihan tanggung jawab pengurusan (responsibilities).
Pembagian risiko dalam Incoterms 2010 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, pihak mana yang harus bertanggung jawab setelah titik tertentu yang dinyatakan dalam klausul kontrak.
Pembagian beban biaya pengangkutan barang mengandung makna sebagai peralihan beban kewajiban untuk menanggung segala ongkos maupun biaya perjalanan barang hingga suatu titik tertentu sebagaimana disebutkan dalam terms Incoterms yang dipilih.
Peralihan tanggung jawab pengurusan dimaksudkan untuk memberikan kepastian, siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan yang diperlukan untuk proses pengangkutan barang.
Pembagian klausul persyaratan penyerahan barang dalam Incoterms2010 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu: Kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi (rules for any mode or modes of transport). Terminologi ini meliputi: EXW, FCA, FAS, CPT, CIP, DAT, DAP dan DDP. Kemudian yang kedua yaitu kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja (rules for Sea and inland waterways transportation), meliputi: FOB, FAS, CFR dan CIF.
Referensi 1. ICC. Incoterms 2010, Edisi Bahasa Inggris dan Indonesia. Jakarta: ICC Publication No.715E 2. Moerjono, Agoes. 1993. Melangkah Menuju Ekspor: Buku 1. Edisi ke-1. Jakarta: LPPM 3. Surono. Modul Transaksi Perdagangan Internasional. 2012. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai
9
