1
KEPALA DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS PERATURAN DESA KIRIG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KIRIG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KIRIG, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
6.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu didukung oleh organisasi dan tata kerja pemerintah desa; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa Kirig Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kirig tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
2
7.
Memperhatikan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
: 1.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kirig tanggal 21 April 2015 Nomor 141/02/2015 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kirig tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kirig;
2.
Surat Plt. Camat Mejobo tanggal 21 April 2015 Nomor 141/80.1/30.02/2015 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kirig tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kirig; Dengan Kesepatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIRIG dan KEPALA DESA KIRIG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DESA KIRIG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KIRIG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Kudus. 2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
3 BAB II ORGANISASI Pasal 2 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pasal 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. Pasal 4 (1) Yang dimaksud dengan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2)
Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
(3)
Yang dimaksud dengan tertib kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
(4)
Yang dimaksud dengan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (6)
Yang dimaksud dengan profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 (8)
Yang dimaksud dengan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
(9)
Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
(10) Yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. (11) Yang dimaksud dengan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. (12) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pasal 5 (1)
Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa pertimbangan atas: a. kewenangan desa; b. efektif dan efisien; c. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa; dan d. kemampuan keuangan Desa.
disusun berdasarkan
(2)
Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 6
(1)
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis.
(3)
Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Pasal 7
Bagan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB III TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 8 (1)
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5 (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; c. memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa; d. menetapkan peraturan desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai hak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. mengelola keuangan dan aset desa;
6 j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat desa. Pasal 11 (1)
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Sekretariat Desa Pasal 12
(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. (2) Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu: a. urusan umum; b. urusan keuangan; dan c. urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. (3) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa untuk memberikan pelayanan administrasi, dan ketatausahaan Pemerintah Desa, sesuai bidang tugas masing-masing urusan. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; b. membagi tugas kepada Kepala Urusan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
7 c.
pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; d. menyiapkan bahan pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan antara lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum; e. melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan APBDesa; f. menyiapkan bahan dalam rapat-rapat dengan BPD; g. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan koordinasi pelayanan urusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi aparat Pemerintah Desa; i. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya; j. melaksanakan koordinasi inventarisasi kekayaan dan aset desa; k. melaksanakan koordinasi pengisian buku-buku administrasi desa; l. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan koordinasi pengisian data monografi desa dan profil desa; n. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan desa; o. melaksanakan koordinasi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa; p. melaksanakan verifikasi pengelolaan keuangan desa; q. melaksanakan koordinasi pengolahan bahan perencanaan dan laporan Pemerintah Desa; r. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa; s. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan awal RPJMDesa dan RKPDesa; t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa; u. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; v. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa; dan x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pasal 14 Urusan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Urusan lainnya; b. merencanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melaksanakan urusan kehumasan dan hukum; d. memberikan pelayanan urusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi aparat Pemerintah Desa; e. menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya; f. melaksanakan inventarisasi kekayaan dan aset desa untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
8 g. h. i. j.
mengelola data monografi desa baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan; membuat laporan rutin tentang peremajaan data aparat pemerintah desa; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. Pasal 15
Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Urusan lainnya; b. mengolah bahan perencanaan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan desa sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku; c. mengolah data Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal dari masing-masing Seksi; d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; e. membantu pelaksanaan verifikasi pengelolaan keuangan desa; f. melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja terhadap APBDesa; g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. Pasal 16 Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Urusan lainnya; b. mengolah bahan perencanaan dan laporan Pemerintah Desa; c. mengolah bahan usulan bidang kegiatan dari masing-masing urusan dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. membantu mempersiapkan penyusunan rancangan awal RPJMDesa dan RKPDesa; e. mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional; g. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan Pasal 17 (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Pelaksana kewilayahan disebut Kepala Dusun.
9 (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya; b. melaksanakan produk hukum desa di wilayah kerjanya; c. membina kerukunan warga dan mengembangkan swadaya dan gotong royong di wilayah kerjanya; d. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum di wilayah kerjanya sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut; e. menyampaikan informasi program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa di wilayah kerjanya. f. membantu Kepala Desa di bidang pengairan, pertanian, lingkungan hidup, pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan pengamanan aset desa di wilayah kerjanya; g. menyelenggarakan kegiatan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya; h. membantu dan melaksanakan kegiatan kesiapan dan tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa di wilayah kerjanya; i. membantu melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat di wilayah kerjanya; j. mengkoordinasikan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya; k. menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah kerjanya; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Pasal 18 Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (1) Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu: a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan c. Seksi Kesejahteraan Rakyat. (2) Seksi-Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugas masing-masing seksi. Pasal 19 Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kepala Seksi lainnya, dan Kepala Dusun;
10 b.
menyusun rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan; d. mengolah data administrasi kependudukan desa; e. menyusun dan mengelola data profil desa sebagai bahan laporan dan pengambilan kebijakan; f. melaksanakan pengkajian potensi desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum; g. mengolah bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; h. membantu pelaksanaan koordinasi dengan BPD dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan desa; i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa serta kecamatan; j. memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan; k. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pasal 20 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kepala Seksi lainnya, dan Kepala Dusun; b. menyusun rencana kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa; d. melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pendataan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta; e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa; f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penguatan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga kemasyarakatan lainnya; g. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa; h. melaksanakan koordinasi dengan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan/atau petugas dari satuan kerja terkait di bidang pengairan, pertanian, dan lingkungan hidup; i. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di Desa; j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di desa; k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di desa ;
11 l.
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di desa; m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa; n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pasal 21 Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kepala Seksi lainnya, dan Kepala Dusun; b. menyusun rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; c. menyiapkan bahan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas; e. melaksanakan pendataan potensi permasalahan sosial; f. melaksanakan program-program pemerintah antara lain Badan Amal Zakat dan Shodaqoh (BAZIS), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Palang Merah Indonesia (PMI); g. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi orang miskin, santunan anak yatim dan terlantar, pembinaan Karang Taruna, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis; h. mendata wilayah rawan bencana dan mengkoordinir instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana; i. membantu dan menyalurkan bahan pokok untuk masyarakat yang kena bencana; j. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di desa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di desa; k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di desa; l. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat/budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di desa dengan instansi pemerintah; m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di desa; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa. BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 22 Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa menerapkan prinsip
12 sinkronisasi dan koordinasi atas kegiatan pemerintahan desa dengan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Pasal 23 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di desa. Pasal 24 (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Kirig Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kirig dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kirig pada tanggal, 22 April 2015 KEPALA DESA KIRIG
KAHARYUDI Diundangkan di Kirig pada tanggal, 23 April 2015 SEKRETARIS DESA KIRIG
NOOR AKHID LEMBARAN DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 02
13
