KENAIKAN PANGKAT DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
Drs. ACHMAD SUPARTONO, M.Si – BKD Kab. Banyumas
Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan upaya pembinaan karier yang sistematis, kontinyu dan optimal. Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan mengembangkan jalur jabatan karier baik melalui jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja
2
JABATAN (UU ASN)
BKD
PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI ADMINSTRATOR PENGAWAS
JABATAN FUNGSIONAL Utama Madya Muda Pertama
PELAKSANA
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KEAHLIAN KETERAMPILAN
jabatan kedudukan yang menunjukkan tugas – tg jawab – wewenang – dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara
● struktural leader + manager (++) ● fungsional keahlian dan atau ketrampilan teknis profesional (++) ● fungsional umum teknis umum • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
struktural
Manajerial Fasilitatif
PP. No. 100 Th 2000 PP. No. 13 Th. 2002
Penyederhanaan Struktural
Pengangkatan Dalam Jabatan Jafung Umum
staf
PNS Profesional
fungsional Jafung tertentu
Mandiri teknis Subtantif
PP. No. 16 Th 1994 PP.No.40 Th 2010 Keppres No. 87 Th. 1999
Pemerkayaan/ Pengembangan fungsional ≥129 jafung
( pasal 13 UU ASN No. 5 Tahun 2014 )
JABATAN ASN JPT
Jabatan Administrasi
• Utama • Madya • Pratama
• Administrator • Pengawas • Pelaksana
Jabatan Fungsional Keahlian
• • • •
Utama Madya Muda Pertama
Ketrampilan • • • •
Penyelia Mahir Trampil Pemula
Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Profesionalisme, sesuai :
Kompetensi Kualifikasi Prestasi Kerja Syarat Obyektif lainnya 6
Jabatan Fungsional Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu satuan organisasi.
Jabatan terdiri dari dua macam, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri dan kenaikan pangkatnya dengan menggunakan angka kredit.
1.
PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS
2.
PP NO. 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
3.
PERMENPANRB NO.25 TAHUN 2014 TETANG JAFUNG PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA
4.
PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BKN NOMOR 5 TAHUN 2015 DAN NOMOR 6 TAHUN 2015
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN
TINGKAT AHLI
•
Pertama
(Pangkat III/a – III/b)
•
Muda
(Pangkat III/c – III/d)
•
Madya
(Pangkat IV/a – IV/c)
•
Utama
(Pangkat IV/d – IV/e)
TINGKAT TERAMPIL
•
Pelaksana Pemula -> (Pemula) - (Pangkat II/a)
•
Pelaksana
•
Pelaksana Lanjutan -> (Mahir)
•
Penyelia
-> (Terampil) - (Pangkat II/b – II/d) - (Pangkat III/a – III/b)
-> (Penyelia) – (Pangkat III/c – III/d)
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui cpns
pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari js atau jf lain ke dalam jabatan fungsional tertentu
Pengangkatan dlm jabfung bagi PNS yg pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabfung 11
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui cpns
cpns
pns
Jab. fungsional terampil
Kami diangkat dlm jabatan ?
Kami dpt diangkat dlm jabatan
ahli
Syarat jabatan 1. Ijazah 2. Angka kredit 3. Formasi 4. Lulus Diklat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12
Syarat Pengangkatan
No
Pendidikan
Jabfung
Terampil
Ahli
Ket
Tingkat/Gol. SKP
Terampil
Ahli
II/a
III/a
Baik
II/c
III/a
Baik
1
Bidan
2
Perawat
3
Psikolog Klinis
-
S1 Psikologi mempunyai sertifikat psikolog
-
III/b
Baik
4
Apoteker
-
Berijazah Apoteker
-
III/b
Baik
5
Penyuluh pertanian
II/a
III/a
Baik
Sekolah Bidan/D I Kebidanan
S1/D IV Kebidanan
D.III S.1 Keperawatan Keperawatan + Ners
SMK Bid Pertanian
S.1 /D.IV sesuai kualifikasi
13
terampil
ahli
Apa yg harus kami lakukan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Usul Ijazah sesuai kualifikasi Lulus Diklat / sesuai ketentuan yang dipersyaratkan Lulus sertifikasi kompetensi / sesuai yang dipersyaratkan. Penetapan PAK Jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah AK yg diperoleh.
Syarat jabatan 1. Formasi 2. Ijazah 3. Pangkat sesuai yang dipersyaratkan 4. Pengalaman 2 TH 5. Prestasi Kerja Baik 1 th 6. Usia mengacu pada ketentuan yang berlaku
14
Persyaratan Perpindahan dari jabatan lain Mengikuti dan lulus Diklat
Usia Max
SKP
2 thn dlm pelayanan kebidanan
-
50 thn
Baik
Perawat
1 thn dlm pelayanan keperawatan
-
50 thn
Baik
3
Psikolog Klinis
2 thn dlm pelayanan psikologi klinis
-
50 thn
Baik
4
Apoteker
2 thn di bid. kefarmasian
-
50 thn
Baik
5
Ass. Apoteker
2 thn dlm penyiapan kefarmasian
-
50 thn
Baik
No
Jabfung
1
Bidan
2
Memiliki pengalaman
15
Pengangkatan dlm Jab fung bagi PNS yang Melaksanakan tugas pokok jabfung pada saat Peraturan ditetapkan Jab. fungsional terampil
ahli
Kapan kami dpt diangkat Saat inpassing diberlakukan AK Sesuai dgn tabel inpassing
PNS yg masih melaksanakan tugas sesuai dgn tugas pokok masing-masing jf
Jabatan 1. 2. 3.
Ijazah Pangkat/Gol Ru Masa Kerja dlm pangkat
Syarat jabatan 1. Ijazah 2. Angka kredit 3. formasi 16
• JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT TIDAK ADA PENGANGKATAN MELALUI INPASSING / PENYESUAIAN
17
☻ pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian
☻ Bbrp JFT menerapkan pemberian angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (Diklat, Tugas pokok dan Pengembangan Profesi) ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut : Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif Tersedia formasi 18
Persyaratan Perpindahan dari terampil ke ahli No
Jabfung Pendidikan
1
Perawat
S1 Keperawatan + Ners
Formasi
Tersedia
AK Min
100
SKP
Baik
Masa Kerja Pangkat
1 thn dalam pangkat terakhir
Keterangan
65% AK dari Diklat, T.Pokok, P.Profesi + AK ijazah S1/DIV (AK Unsur.Penunjang tdk diperhitungkan)
19
Konversi 65% AK JFT yg memperoleh ijazah S.1/D.IV PENETAPAN ANGKA KREDIT I.
LAMA
BARU
JUMLAH
25
75
100
100
2. Diklat Fungsional Calon JFT & Memperoleh STTPP
3
3
6
65%x6
3. Diklat Fungsional & memperoleh STTPP
1
1
2
65%x2
150
15
165
65%x165
6
4
10
65%x10
10
5
15
0 (nihil)
UNSUR UTAMA A
A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan & Memperoleh ijazah
II.
AK 65%
B
TUGAS POKOK
C
PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Tugas JFT JUMLAH
Angka kredit
I
IV/e IV/d
II III
IV/c IV/b IV/a
III/d III/c
IV
III/d III/c
III/b III/a
V
Angka kredit
Penyelia
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Pelaksana Pemula
II/d II/c II/b
III/b III/a
Utama
Madya
Muda
Pertama
Untuk mengembangkan Karier PNS yg menduduki Jabatan terampil dpt alih Jabatan ke tingkat ahli
II/a 21
Utama
(IV/d-IVe)
Madya (IV/a-IV/b-IV/c)
* Penyelia ( Jf umum )
Mahir
( Jf mum)
Muda
(III/c-III/d)
Pertama
(III/a-III/b)
*
( 4 th )
(III/a – III/b)
Terampil Pemula
( III/c –III/d)
( 4 th )
(II/b-II/c-II/d) (II/a) 22
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Presiden pns pusat/daerah untuk jenjang utama Menteri pns pusat dilingkungan Dep untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya Pimpinan Kesekretarian Lt/Ln, Non Dep pns pusat dilingkungan Lt/Ln, Non Dep untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya Gubernur/Bupati/Walikota pns daerah provinsi/kabupaten/kota untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya 23
Penilaian Prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang setelah mendengar/mendapat pertimbangan dari tim penilai Penetapan angka kredit dilakukan setiap tahun untuk setiap jabatan fungsional
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan
kenaikan pangkat kenaikan jabatan 25
PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT & KENAIKAN JABATAN
UNSUR YANG DINILAI DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL
KEGIATAN DARI UNSUR UTAMA KEGIATAN DARI UNSUR PENUNJANG
KEGIATAN DARI UNSUR UTAMA
Kegiatan Pendidikan Formal Kegiatan Pelatihan Kegiatan Pelayanan/Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Profesi Kegiatan Pengabdian Masyarakat
KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT 1. Se-kurang2 nya 80 % dr unsur utama, yg meliputi ; - Pendidikan ( formal, diklat fungsional ). - Pelayanan sesuai dengan tugas pokok. - Pengembangan profesi 2. Se-banyak2nya 20 % dr unsur penunjang yg meliputi
- Mengajar - Mengikuti seminar - Menjadi anggota organisasi profesi
- Menjadi anggota tim penilai AK - memperoleh gelar keseragaman di luar bidang tugas - memperoleh tanda jasa/ piagam penghargaan
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO 1.
UNSUR
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
45
90
180
270
405
540
675
855
-
5
10
20
30
45
60
75
95
100
150
200
300
400
550
700
850
1.050
UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Kegiatan sesuai Jab.Fungsional Tertentu C. Kegiatan sesuai Jab.Fungsional Tertentu
2. UNSUR PENUNJANG JUMLAH
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL 1.
2.
3.
Angka kredit yg diperoleh dr pend formal dg ijazah sesuai kompetensi jabatan fungsional ybs, angka kredit yg dibrkan adl selisih antara angka kredit dr penddk yg baru dg angka kredit dr penddk yg lama. Angka kredit dr pend formal dg ijazah tidak sesuai dg kompetensi jabatan fungsional ybs, dikategorikan kedalam kegiatan unsur penunjang, sedang angka kredit yg diperoleh sesuai dg angka kredit yg tercantum dalam unsur penunjang Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pendidikan b. Fotocopy ijazah c. Fotocopy surat ijin tubel atau ijin belajar dari pejabat berwenang
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PELATIHAN 1. Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pelatihan kedinasan serta memperoleh STTPL dapat diberikan apabila pelatihan tersebut sesuai kompetensi jabatan fungsional ybs dan ditugaskan oleh Pimpinan atau Atasan Langsung. 2. Angka kredit dari kegiatan pelatihan diberikan sesuai dengan jumlah jam pelajaran pelatihan. 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pendidikan b. Fotocopy STTPL atau Sertifikat c. Fotocopy surat tugas atau keterangan dari Pimpinan
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PELAYANAN/PEKERJAAN 1. Angka kredit dari kegiatan pelayanan/pekerjaan dapat diberikan apabila kegiatan yg dilaksanakan sesuai dengan butir-butir kegiatan masing2 jafung yang tercantum dlm juklak/juknis 2. Angka kredit dari kegiatan pelayanan/pekerjaan, baik tingkat Ahli maupun Terampil sesuai dengan butir-butir kegiatan dan jenjang jabatannya. 3. Angka kredit yg diperoleh dr kegiatan satu tingkat diatas jenjang jabatan dihitung 80 %, sedangkan angka kredit yg diperoleh dari kegiatan satu tingkat dibawah jenjang jabatan dihitung 100 %. 4. PF yg melaksanakan kegiatan pelayanan/pekerjaan satu tk lebih tinggi hrs dibuatkan surat pelimpahan tugas dr Atasan Langsung. 5. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pelayanan/Pekerjaan b. Laporan Bulanan yang disahkan oleh Atasan Langsung c. Laporan Semester yang disahkan oleh Atasan Langsung d. Dokumen / catatan pendukung e. Bukti fisik kegiatan
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi diperoleh dari kegiatan menyusun karya ilmiah/karya tulis dan atau menterjemahkan karya tulis/ilmiah di bidang kesehatan sesuai kompetensi 2. Apabila karya ilmiah dibuat bersama-sama, pembagian angka kredit yang diperoleh didasarkan pada kedudukan penulis (utama/pembantu) 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pengembangan Profesi b. Buku/majalah/makalah asli guntingan media massa yang memuat dan disahkan oleh Atasan Langsung c. Surat keterangan dari penyelenggara pertemuan untuk karya ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah 1.
Karya Tulis Ilmiah
Pengembangan profesi
Penerjemahan Buku
Karya Inovatif
Jumlah Minimal AK unsur
Pengembangan Profesi …
> WAJIB utk setiap kenaikan jenjang jabatan/pangkat contoh : Pengawas Sekolah, Perawat, dsb P/GR
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
Perawat
2
4
6
8
10
20
25
Pgws Sek
*
6
8
10
12
14
16
Guru (PKB : PD, PI/KI), dsb
> Tidak WAJIB, hanya untuk jenjang tertentu, misal IV/a - IV/b = 12 AK. 35
TIM PENULIS KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
DUA ORANG PENULIS
TIGA ORANG PENULIS
EMPAT ORANG PENULIS
PENULIS UTAMA 60 % SATU PENULIS PEMBANTU 40 %
PENULIS UTAMA 50 % DUA PENULIS PEMBANTU @ 25 %
PENULIS UTAMA 40 % TIGA PENULIS PEMBANTU @ 20 %
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 1. Angka kredit dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat diberikan apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan profesi kesehatan masing-masing jafung. 2. Angka kredit yang diberikan sesuai dengan jenis kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pengabdian Masyarakat b. Fotocopy surat tugas dari Pimpinan
KEGIATAN DARI UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Mengajar/Melatih Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah Kegiatan Menjadi Anggota Organisasi Profesi Kegiatan Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN MENGAJAR/MELATIH 1. Angka kredit yang diperoleh dari mengajar/melatih apabila diklat tersebut sesuai dengan bidang jafungnya 2. Angka kredit yang diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis jafung. 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Penunjang b. Fotocopy surat dari penyelenggara disertai jadwal mengajar/melatih
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN MENGIKUTI PERTEMUAN ILMIAH 1. Angka kredit yg diperoleh dr mengikuti pertemuan ilmiah, spt seminar, lokakarya, delegasi ilmiah dapat diberikan apabila kegiatan tersebut sesuai lingkup bidang jafung atau memperluas cakrawala jafung dan merupakan penugasan dari Pimpinan 2. Angka kredit yg diberikan sesuai dengan angka kredit yg tercantum dalam ketentuan yg berlaku. 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Penunjang b. Fotocopy sertifikat seminar, lokakarya, konferensi/ kongres c. Fotocopy surat penugasan dari Pimpinan
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN MENJADI PENGURUS/ANGGOTA ORGANISASI PROFESI 1. Angka kredit yg diperoleh krn menjadi pengurus/ anggota organisasi profesi dpt diberikan apabila OP tsb merupakan organisasi profesi/keahlian yg beranggotakan individu2 yg memiliki profesi/keahlian sejenis, bersifat internasional/ nasional/provinsi/ kabupatan dan diakui oleh Pemerintah 2. JFT yang memiliki KTA lebih dari satu, maka yang diakui hanya satu keanggotaan 3. Angka kredit yang diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku. 4. Dokumen yang diperlukan : a. Fotocopy KTA aktif dan masih berlaku b. Fotocopy surat keputusan dr OP ybs bila JFT ybs menjadi pengurus
PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN MENJADI TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN 1. Angka kredit yang diperoleh karena menjadi Tim Penilai AK dapat diberikan apabila PF telah bertugas sekurang-kurang 1 th sbg Tim Penilai AK 2. Angka kredit yang diberikan sesuai dengan angka kredit yg tercantum dalam ketentuan yang berlaku. 3. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Penunjang b. Fotocopy SK Tim Penilai AK dari PBAK yang dilegalisir oleh Pejabat Kepegawaian
PENILAIAN ANGKA KREDIT KARENA MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN LAIN 1. Angka kredit yang diperoleh karena memperoleh ijazah tidak sesuai dengan kompetensi jafung, dikategorikan kaedalam kegiatan dari unsur penunjang dan angka kredit yg diberikan sesuai dg angka kredit yg tercantum dalam unsur penunjang. 2. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Pendidikan b. Fotocopy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau SK Tubel bagi yg mengikuti tubel c. Fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan
PENILAIAN ANGKA KREDIT KARENA MEMPEROLEH PENGHARGAAN / TANDA JASA 1. Angka kredit dapat diberikan apabila penghargaan/tanda jasa diberikan oleh Pemerintah RI atau negara asing atau organisasi profesi atas prestasi yang diperolehnya 2. Dokumen yang diperlukan : a. SPMK Penunjang b. Fotocopy Piagam Penghargaan atau Tanda Jasa lainnya yang disahkan oleh Pejabat Kepegawaian
Penilaian angka kredit dari kegiatan pelayanan, pengembangan profesi, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang dilakukan atau dapat diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu / masa penilaian
Apabila PAK telah ditetapkan, maka AK yang diperoleh pada masa penilaian tersebut tetapi belum diusulkan, sudah tidak dapat diperhitungkan kembali untuk masa penilaian berikutnya kecuali untuk angka kredit dari unsur pendidikan/pelatihan dan atau sejenisnya yang memerlukan waktu untuk penerbitannya
PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK 1. Pengumpulan, Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan oleh Pemangku JFT. 2. Pengesahan oleh Atasan Langsung. 3. Pengusulan DUPAK oleh Pejabat Pengusul 4. Penerimaan dan verifikasi DUPAK oleh Sekretariat Tim 5. Penilaian AK oleh Tim Penilai 6. Pembuatan PAK oleh Sekretariat Tim Penilai berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai 7. Penetapan AK oleh PYB
MASA PENILAIAN ANGKA KREDIT
Pemangku JFT dapat mengajukan penilaian angka kredit dengan ketentuan : a. Sekurang2 nya 1 tahun dari jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan b. Sekurang2 nya 2 tahun dari pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat
Bagi DUPAK yg menurut perhitungan sementara AK telah mencukupi utk kenaikan pangkat/jabatan dlm masa penilaian sampai dg akhir bl Juni, DUPAK hrs sdh diterima paling lambat 15 Juli tahun berjalan
Bagi DUPAK yg menurut perhitungan sementara AK telah mencukupi utk kenaikan pangkat/jabatan dlm masa penilaian sampai dg akhir bl Desember, DUPAK hrs sdh diterima paling lambat 15 Januari tahun berjalan
DUPAK yang masuk ke Sekretariat Tim telah melampaui batas akhir penerimaan, sebaiknya akan diproses pada masa penilaian berikutnya
Pangkat
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah : penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja & pengabdian PNS terhadap negara. Sistem Kenaikan Pangkat :
BKN
KP Reguler KP Pilihan KP Anumerta KP Pengabdian
Masa KP : 1 April & 1 Oktober
Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Periode April - Oktober Kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
KENAIKAN JABATAN / PANGKAT SYARAT
KJ
KP
KET
Masa J/P Min 1 tahun AK Kum Terpenuhi (DP-3 / Setiap SKP+PKP) unsur min bernilai Baik dlm 1 tahun terakhir
Min 2 tahun Terpenuhi Setiap unsur min bernilai Baik dlm 2 tahun terakhir
Formasi
Tersedia (KP PI)
Bbrp JFT menerapkan KP dlm jenjang jabatan yg lebih tinggi dpt dipertimbangkan apabila kenaikan jab-nya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh PYB
Tersedia
Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a. Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c. DP-3 bernilai baik d. Tersedianya formasi e. Usul dari Pimpinan unit kerja
Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a. Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c. DP-3 bernilai baik d. Usul dari Pimpinan unit kerja e. Untuk kenaikan Pangkat dalam jenjang Jabatan yang lebih tinggi, dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 51
PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan
dikecualikan dari ujian dinas
pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan 52
KP Formasi JFT yang belum diangkat dalam jabatan.
PNS Formasi JFT yang belum diangkat dalam JFT diberikan KP Reguler satu kali
PEMBEBASAN SEMENTARA
Pembebasan Sementara (karena AK) JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat puncaknya tidak dapat mengumpulkan paling kurang angka kredit tertentu dari kegiatan tugas pokok.
Pembebasan Sementara (sebab lain) a.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat berupa penurunan pangkat 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan; b.diberhentikan sementara sebagai PNS; c.ditugaskan secara penuh di luar jabatan; d.menjalani CLTN; dan e.melaksanakan tugas belajar ≥ 6 bulan.
PENGANGKATAN KEMBALI
Pengangkatan Kembali (karena AK) Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
a. JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
Apabila telah mengumpulkan AK yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional
b. JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang jumlah angka kredit tertentu dari kegiatan tugas pokok.
Pengangkatan Kembali (bukan karena AK) Pembebasan Sementara
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
Pengangkatan Kembali
Dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional paling kurang 1 (satu) tahun setelah masa hukuman disiplin selesai.
Pengangkatan Kembali (bukan karena AK) Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
Dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila berdasarkan keputusan Diberhentikan pengadilan yang telah sementara sebagai mempunyai kekuatan Pegawai Negeri Sipil hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
Pengangkatan Kembali (bukan karena AK) Pembebasan Sementara
Ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Pengangkatan Kembali
Dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila berusia paling tinggi .... tahun (sesuai ketentuan masing2 JFT).
Pengangkatan Kembali (bukan karena AK) Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
Telah selesai menjalani • Menjalani CLTN pembebasan sementara karena • Melaksanakan CLTN & Tugas tugas belajar ≥ 6 Belajar lebih dari 6 bulan. bulan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
Pengangkatan Kembali Pengangkatan kembali dalam jabatan KARENA PEMBE- BASAN SEMENTARA DARI JABATAN dengan menggunakan AK terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah AK dari tugas pokok JFT yang diperoleh selama pembebasan sementara.
KETENTUAN LAIN-LAIN PNS yg diangkat menjadi JFT TIDAK DAPAT menduduki jabatan rangkap baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural Kecuali : Peneliti, Jaksa, Perancang Per-UU
PEMBERHENTIAN Pejabat Fungsional tertentu diberhentikan dari jabatannya apabila :: Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat & telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya dibebaskan sementara dari tidak jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dapat menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan mengum pangkat setingkat lebih tinggi. pulkan b. JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat puncaknya tidak dapat mengumpulkan paling kurang jumlah angka kredit tertentu dari kegiatan tugas pokok. .
AK yang ditentu kan
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Pengangkatan dari Formasi jabatan fungsional yang tidak direalisasikan pada saat setelah diangkat menjadi PNS pengalihan formasi jabatan 2. Pengangkatan yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan 3. Pemahaman terhadap ketentuan penugasan di luar jabatan fungsional berkaitan dengan pembebasan sementara dari jabatan 4. Pemahaman terhadap ketentuan persyaratan pengangkatan kembali dalam jabatan seperti batas usia untuk dapat diangkat kembali
66
Sekian dan Terima Kasih
