PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI (EDISI 2014)

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI (EDISI 2014)

Profesor Lektor Kepala Lektor

Asisten Ahli

Disusun Oleh:

PROF.DR. IR. ZULKARNAIN, M.HORT.SC.

KATA PENGANTAR

Kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu bentuk pembinaan karir Dosen di perguruan tinggi. Agar kenaikan itu dapat direalisasikan, maka seorang dosen harus dapat mengumpulkan sejumlah angka kredit tertentu sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka kredit merupakan penghargaan (credit) yang diberikan atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang Dosen, baik yang tergolong sebagai kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi, maupun kegiatan penunjangnya. Dalam perjalanannya, peraturan mengenai Penilaian Jabatan Akademik Dosen telah mengalami berbagai penyesuaian guna memenuhi tuntutan kualitas Pendidikan Tinggi yang lebih baik. Perubahan terkini adalah terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang kemudian dirubah melalui Keputusan Menpan & RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sedangkan secara teknis, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Dengan adanya berbagai perubahan dalam ketentuan Penilaian Jabatan Akademik Dosen dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, maka dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk menyamakan persepsi di kalangan Dosen agar didapatkan pemahaman yang seragam. Oleh karena itu, Buku Pedoman ini disusun untuk menjamin kebakuan prosedur pengusulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen serta tatacara Penilaian Angka Kreditnya. Diharapkan dengan adanya Buku Pedoman ini dapat memperlancar prosedur pengusulan kenaikan Jabatan Akademik, serta proses Penilaian Angka Kredit tidak memerlukan waktu yang lama. Kelancaran dalam prosedur dan tatacara penilaian ini akan lebih terjamin apabila setiap Dosen pengusul mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku Pedoman ini. Sebagai produk pemikiran manusia Buku Pedoman ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu saran-saran konstruktif bagi penyempurnaan Buku Pedoman ini sangat kami harapkan.

Jambi, Oktober 2014 Penyusun, Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc.

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii

I. PENDAHULUAN .....................................................................................

1

II. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT DOSEN ...................................

10

III. UNSUR-UNSUR ANGKA KREDIT DOSEN ..........................................

18

IV. TUGAS POKOK DOSEN ........................................................................

29

V. TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK .................................................

33

VI. SKEMA DAN MEKANISME PENILAIAN KARYA ILMIAH .............

37

VII. PENUTUP .................................................................................................

45

LAMPIRAN - Contoh Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) - Contoh Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran - Contoh Daftar Kegiatan Penelitian - Contoh Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat - Contoh Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang - Contoh Resume Penetapan Angka Kredit - Contoh Blanko Penilaian Karya Ilmiah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 92 Tahun 2014 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI Nomor: 1092/UN21/KP/2014 TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI REKTOR UNIVERSITAS JAMBI, Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Jambi; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

7. 8. 9.

10.

11. 12.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelengaraan Perguruan Tinggi; Keputusan Presiden RI No. 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional dosen yang berlaku pada saat ini merupakan akumulasi hasil dari rangkaian proses panjang sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menkowasbangpan) Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2001 Menteri Pendidikan Nasional telah pula mengeluarkan Keputusan Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan Peraturan Nomor PER/60/M.PAN/6/2005, tanggal 1 Juni 2005, tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Keputusan dan Peraturan Menteri tersebut, telah dilengkapi dengan berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berisi penjelasan lebih rinci tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan standar, tata cara, atau prosedur penilaian angka kredit dosen dan pengusulan jabatan fungsional dosen. Sejalan dengan tuntutan kualitas yang makin meningkat, baik kualitas layanan kenaikan pangkat maupun atas kualitas kinerja dosen yang dinilai angka kreditnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada tanggal 15 Maret 2013, yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013. Kedua peraturan tersebut berisikan sejumlah perubahan yang cukup signifikan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Keberadaan Permenpan Nomor 17 maupun Permenpan Nomor 46 menjadi landasan pokok dalam menghitung angka kredit dosen dalam rangka kenaikan jabatan fungsionalnya, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional Dosen secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Berdasarkan uraian-uraian di atas dan guna memberikan kemudahan bagi dosen Universitas Jambi dalam memahami berbagai peraturan terkait kenaikan jabatan fungsional, maka disusunlah buku pedoman ini sebagai rujukan. Buku pedoman ini berisi penjelasan rinci tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan standar, tata cara, atau prosedur penilaian angka kredit dosen dan pengusulan jabatan fungsional dosen. Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman ini akan timbul penafsiran dan pemahaman yang seragam di kalangan dosen dalam hal kenaikan jabatan fungsional.

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 2

1.2. Beberapa Pengertian 1. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional dan/atau kepangkatan. 2. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, yang bertugas untuk menilai prestasi kerja dosen dalam rangka penetapan angka kredit. 3. Dosen adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan di Universitas Jambi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 UU No. 14 tahun 2005). 4. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih aktif di lingkungan satuan pendidikan tinggi (UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1:3). 5. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1:4) 6. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen secara melembaga adalah kegiatan yang mendapatkan izin atau penugasan dari Rektor atau Dekan Fakultas dengan suatu Surat Keputusan atau Surat Tugas. 7. Batas kepatutan adalah rata-rata banyaknya hasil atau besarnya sks (satuan kredit semester) maksimal selama periode penilaian yang mungkin dicapai apabila pelaksanaan suatu kegiatan atau sub unsur kegiatan dilakukan dalam batas-batas kepatutan. 8. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jatidiri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi. 9. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan. 10. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 11. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh dosen secara melembaga, yang hasilnya bermanfaat bagi usaha mencerdaskan atau mensejahterakan kehidupan bangsa. 12. Peneliti adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengkajian data yang dilakukan secata sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan/permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 13. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh secara sistematis melalui penelitian maupun penalaran yang memberikan pemahaman dan informasi tentang gejala-gejala alam dan sosial. 14. Teknologi adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian yang memberikan pemahaman dan informasi tentang bagaimana ilmu pengetahuan dipergunakan untuk tujuan praktis.


Halaman | 3

15. Karya ilmiah adalah hasil kerja yang diperoleh melalui penggunaan kaidah dan prosedur berpikir ilmiah, yang disajikan secara tertulis dengan memenuhi ketentuan tulisan dan teknik penulisan ilmiah. 16. Informasi ilmiah adalah segala produk ilmiah yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis melalui media/forum ilmiah. 17. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dapat dilaksanakan pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. 18. Pertemuan ilmiah lokal adalah pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh pemakalah dan/atau peserta di dalam maupun di luar lingkungan jurusan/program studi/bagian, fakultas, universitas dalam provinsi. 19. Pertemuan ilmiah tingkat regional dihadiri oleh pemakalah dan/atau peserta dari berbagai perguruan tinggi/lembaga dalam wilayah regional (daerah asal peserta kurang dari 3 provinsi). 20. Pertemuan ilmiah tingkat nasional dihadiri oleh pemakalah dan/atau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (daerah asal peserta lebih dari 3 provinsi). 21. Pertemuan ilmiah tingkat internasional dihadiri oleh pemakalah dan/atau peserta dari berbagai negara (peserta minimal berasal dari 3 negara) dan disampaikan dalam bahasa resmi PBB ( Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, dan Cina). 22. Buku adalah kumpulan informasi yang ditulis di atas kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Buku yang memenuhi syarat angka kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO) b. Ukuran adalah 15,5 x 23 cm c. Memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN) d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi. e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 23. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan secara nasional. 24. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah. 25. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah. 26. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 27. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah. 28. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena. 29. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.


Halaman | 4

30. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 31. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik. 32. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutahir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik. 33. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dimuat dalam bentuk buku yang memiliki ISBN, atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN (internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi), atau prosiding seminar (memiliki ISBN atau ISSN) atau majalah populer atau koran. 34. Berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai majalah ilmiah adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. 35. Majalah ilmiah nasional adalah majalah yang selain memiliki ISSN juga memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. b. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyaidisiplin keilmuan yang relevan. c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi dengan unitnya. d. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia. e. Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya. f. Diedarkan secara nasional. 36. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit di negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing. b. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina) dan artikel ilmiah berasal dari penulis berbagai negara. 37. Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dengan masa berlaku akreditasi yang sesuai.


Halaman | 5

38. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 39. Prosiding seminar nasional adalah buku yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria: a. Memuat makalah lengkap. b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia. c. Ada Tim Editor yang terdiri dari pakar dalam bidang ilmu yang sesuai. d. Diselenggarakan dan diterbitkan oleh organisasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan diedarkan secara nasional. 40. Prosiding seminar internasional adalah buku yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria: a. Memuat makalah lengkap dari penulis yang berasal dari minimal 3 negara. b. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina). c. Ada Tim Editor yang terdiri dari pakar yang berasal dari minimal 3 negara. d. Diselenggarakan dan diterbitkan oleh organisasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan diedarkan secara internasional. 41. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan setidak-tidaknya pada wilayah kabupaten/kota. 42. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku yang tidak diterbitkan atau makalah yang disajikan dalam suatu forum ilmiah tetapi tidak diterbitkan dan terdokumentasikan di perpustakaan perguruan tinggi, setelah mendapatkan rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya. 43. Terjemahan adalah karya ilmiah yang dilihbahasakan (diterjemahkan) dari bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 44. Suntingan buku ilmiah adalah hasil suntingan (editing) terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 45. Saduran adalah ringkasan atau penyederhanaan ataupun pengembangan secara bebas dari suatu karya ilmiah tanpa mengubah intisari tulisan asal, dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 46. Rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah rancangan sekaligus karya nyata di bidang teknologi, dan mendapat sertifikasi hak cipta (paten) dari badan atau instansi yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun internasional. 47. Rancangan dan karya teknologi adalah rancangan sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir, baik di tingkat lokal (daerah), nasional maupun internasional. 48. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku, tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental, tergolong ke dalam karya seni monumental. 49. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetika tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan lain-lain.


Halaman | 6

50. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan lain-lain yang sejenis. 51. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan lain-lain yang sejenis. 52. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industry tekstil, dan lain-lain yang sejenis. 53. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi. 54. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit Terpadu dan Merek). 55. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.19/2002 Pasal 1:1). 56. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No.14/2001 Pasal 1:2). 57. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001). 58. Penulis utama (nama pertama dari urutan nama-nama penulis) adalah penanggung jawab utama suatu karya ilmiah yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut. 59. Penulis anggota (nama kedua dan seterusnya dari urutan nama-nama penulis) adalah penulis lain di luar penulis utama. 60. Mandiri adalah kegiatan melakukan penulisan sendiri laporan hasil penelitian, serta menunjukkan kemampuan antara lain dalam: a. Menyusun desain penelitian sehubungan dengan tujuan/hipotesis penelitian. b. Menyusun desain pengumpulan dan pengolahan data. c. Menarik kesimpulan. 61. Bidang pokok adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan tugas pokok dosen bersangkutan. 62. Berkaitan dengan bidang pokok adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bukan merupakan tugas pokok dosen bersangkutan tetapi masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang merupakan tugas pokok dosen bersangkutan. 63. Luar bidang pokok adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sama sekali tidak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan tugas pokok dosen bersangkutan. 64. Detasering adalah penugasan dosen senior (Lektor Kepala atau Guru Besar) yang memenuhi syarat dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi.


Halaman | 7

65. Pencangkokan dosen adalah suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dosen muda (Asisten Ahli dan Lektor) dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain dalam waktu tertentu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 66. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukannya bertingkat-tingkat dalam eselonisasi dari yang terendah (Eselon IVb) hingga tertinggi (Eselon Ia). 67. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan kepada seorang dosen untuk memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian, Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.

1.3. Landasan Hukum a. Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. b. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. c. Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 8

8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Negeri Sipil Dosen. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi. 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

d. Keputusan Menteri 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentangPetunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.

e. Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 1. Surat Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3800/D/C/2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Persyaratan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Bagi Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Lektor Madya ke Bawah. 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3931/D/T/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk Kenaikan Jabatan Dosen. 3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 080/D/C/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penjelasan Penilaian Angka Kredit. 4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1596/DI.3/C/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjelasan Jabatan Dosen. 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 859/D/T/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjelasan Persyaratan Kenaikan Jabatan Dosen. 6. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3833/D/C/2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Penjelasan Angka Kredit Jabatan Dosen. 7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1785/D/C/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Guru Besar. 8. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4565/D1.3/C/2009tanggal 24 Desember 2009 tentang Pedoman Operasional Penilaian angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. 9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu Dosen. 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjelasan tentang Linieritas Ilmu.


Halaman | 9

f. Surat Direktur 1. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 1122/D4.4/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Usulan Jabatan Fungsional Dosen. 2. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 1281/D4.4/2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Acuan Penilaian Angka Kredit Dosen. 3. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 1516/D4.4/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persyaratan Menjadi Guru Besar. 4. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 2771/D4/2003 tanggal 4 September 2003 tentang Kenaikan Jumlah Angka Kredit Dosen Non PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen yang Sama. 5. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 3166/D4/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penjelasan Tentang Penilaian Angka Kredit Dosen.

1.4. Prinsip-Prinsip Penilaian Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen dianut empat prinsip penilaian, yaitu: 1. Adil, artinya setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama. 2. Obyektif, artinya penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas. 3. Akuntabel, artinya hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya. 4. Transparan dan Bersifat Mendidik, artinya proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.


Halaman | 10

BAB II JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT

2.1 Jenjang Jabatan dan Angka Kreditnya Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Beberapa jabatan fungsional misalnya: auditor, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, 2) Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, 3) Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: a. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian, b. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan. 4) Pelaksanaan tugas bersifat mandiri, dan 5) Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Di lingkungan perguruan tinggi, Jabatan Fungsional Dosen atau dikenal pula sebagai Jabatan Akademik Dosen atau Jabatan Dosen adalah jabatan seorang dosen dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat). Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional atau diangkat ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi (kenaikan jabatan), seorang dosen harus mengumpulkan sejumlah angka kredit yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Nama jabatan, jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi, dan angka kredit kumulatif minimal yang harus dipunyai seorang dosen untuk dapat diangkat pada jabatan tersebut disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Nama jabatan fungsional dosen, pangkat dan golongan, dan kebutuhan angka kredit untuk jabatan fungsional terkait. Jabatan fungsional Asisten Ahli Lektor

Lektor Kepala

Guru Besar

Pangkat Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

Golongan III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

Angka kredit 150 200 300 400 550 700 850 1.050


Halaman | 11

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen untuk dapat diangkat dalam suatu Jabatan Akademik dan untuk kenaikan Jabatan Akademik bagi yang berpendidikan S2 (Master atau Magister) dan Sp.I dan S3 (Doktor) dan Sp.II disajikan pada Tabel 2.2 dan 2.3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal tersebut terdiri atas setidak-tidaknya 90% (sembilan puluh persen) berasal dari unsur utama (tidak termasuk sub unsur pendidikan formal) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) berasal dari unsur penunjang. Dari 90% angka kredit unsur utama di luar sub unsur pendidikan formal, kebutuhan angka kredit terdistribusi ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang porsinya sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4. Tabel 2.2. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 (Master atau Magister) dan Sp.I.

Unsur yang Dinilai

Unsur Utama: Pendidikan (S2 atau Sp.I)

Persentase

-

Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Lektor Lektor Kepala Ahli III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 150

150

150

150

150

150

A. Pelaksanaan Pendidikan B. Pelaksanaan Penelitian C. Pelaksanaan PPM

≥ 90%

-

45

135

225

360

495

Unsur Penunjang: D. Penunjang kegiatan Akademik Dosen

≤ 10%

-

5

15

25

40

55

150

200

300

400

550

700

Jumlah

100

Tabel 2.3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 (Doktor) dan Sp.II.

Unsur yang Dinilai Unsur Utama: Pendidikan (S3 atau Sp.II) A. Pelaksanaan Pendidikan B. Pelaksanaan Penelitian C. Pelaksanaan PPM Unsur Penunjang: D. Penunjang kegiatan Akademik Dosen Jumlah

Persentase

-

Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Lektor Lektor Kepala Guru Besar III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 200

200

200

200

200

200

200

≥ 90%

-

90

180

315

450

585

765

≤ 10%

-

10

20

35

50

65

85

200

300

400

550

700

850

1.050

100


Halaman | 12

Tabel 2.4. Jumlah angka kredit kumulatif minimal dari tugas pokok dan penunjang kegiatan akademik dosen. Tugas Pokok

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan

Penelitian

PPM

Penunjang

Asisten Ahli

S2 atau Sp.I

≥ 55%

≥ 25%

≤ 10%

≤ 10%

Lektor

S2 atau Sp.I

≥ 45%

≥ 35%

≤ 10%

≤ 10%

Lektor Kepala

S3 atau Sp.II

≥ 40%

≥ 40%

≤ 10%

≤ 10%

Guru Besar

S3 atau Sp.II

≥ 35%

≥ 45%

≤ 10%

≤ 10%

2.2 Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Pengangkatan seorang dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Rektor, sedangkan pengangkatan ke dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki. Oleh karena itu, jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

2.2.1 Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Sesuai ketentuan Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013, seorang Calon Dosen yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen di Universitas Jambi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Berijazah serendah-rendahnya Master atau Magister (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dari institusi pendidikan tinggi yang terakreditasi, 2) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, 3) Telah telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah, yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Calon Dosen (Calon Dosen PNS maupun Calon Dosen Non PNS), 4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan 5) Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan pertama kali sebagaimana disebutkan di atas merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dosen, baik Dosen Tetap PNS maupun Dosen Tetap Non PNS.

2.2.2 Kenaikan Jabatan Akademik Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan (Tabel 2.1), 2) Telah berada dalam jabatan akademik terakhir setidak-tidaknya 2 (dua) tahun, 3) Prestasi kerjanya (DP3) setidak-tidaknya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan


Halaman | 13

4) Memiliki integritas dalam menjalankan tugas berdasarkan penilaian Senat Fakultas (untuk kenaikan ke Lektor) atau Senat Universitas (untuk kenaikan ke Lektor Kepala dan Guru Besar). Selain itu, kenaikan jabatan akademik untuk menjadi Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, setidak-tidaknya jurnal ilmiah nasional yang memiliki ISSN (akan lebih baik pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi). Sedangkan kenaikan jabatan akademik untuk menjadi Lektor Kepala mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi Dosen yang berkualifikasi Doktor (S3) atau Sp.II wajib memiliki karya ilmiah (artikel ilmiah) yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, dan 2) Bagi Dosen yang berkualifikasi Master atau Magister (S2) atau Sp.I wajib memiliki karya ilmiah (artikel ilmiah) yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Sementara itu untuk dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi Guru Besar, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Berkualifikasi Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II), 2) Paling cepat dapat diusulkan setelah 3 (tiga) tahun memperoleh ijazah Doktor (S3) atau Sp.II, 3) Memiliki karya ilmiah (sebagai Penulis Utama artikel ilmiah) yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, dan 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen setidak-tidaknya selama 10 (sepuluh) tahun. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama (misalnya dari Lektor 200 ke Lektor 300 atau Lektor Kepala 400 ke Lektor Kepala 550 atau 700) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tanpa melihat jenjang pendidikan (Permendikbud No. 92 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (2)): 1) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut, 2) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama, dan 3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama. Dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut, misalnya:  Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (400 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina (IV/a) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.  Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.  Dari Lektor Kepala (400 kum) dengan pangkat Pembina (IV/a) naik menjadi Guru Besar (850 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.


Halaman | 14

Khusus bagi dosen yang masih memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1), maka jenjang jabatan dan pangkatnya dapat dinaikkan maksimal hingga jenjang Lektor (300) dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut, dan 2) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional sebagai penulis utama, dan Sementara itu, dosen dengan kualifikasi akademik S1, namun sudah menduduki jabatan akademik Lektor Kepala, maka jenjang jabatan dan pangkatnya terhenti pada jenjang Lektor Kepala dan pangkat yang dimiliki pada saat itu (tidak dapat dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi). Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013, yang dipertegas oleh Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014. Bagi Dosen yang sedang mengikuti studi lanjut (tugas belajar), kenaikan jabatan akademik maupun pangkatnya dapat diproses apabila jumlah angka kredit dan persyaratan lainnya telah dipenuhi sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar, walaupun masa kerja dalam jabatan akademik ataupun pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar (Pasal 13 Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014). Selain kenaikan pangkat secara reguler, dosen yang sedang mengikuti tugas belajar dapat menempuh Kenaikan Pangkat Pilihan, yaitu dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa persyaratan angka kredit apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002. Namun demikian, untuk kenaikan pangkat berikutnya, dosen yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan angka kredit minimal untuk jenjang pangkat yang akan diduduki.

2.2.3 Loncat Jabatan Akademik Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. Artinya, jika jabatan sekarang adalah Asisten Ahli, maka jabatan maksimal yang diperoleh adalah Lektor Kepala (tanpa menduduki Lektor), dan jika jabatan sekarang adalah Lektor, maka dapat dinaikkan ke Guru Besar (tanpa menduduki Lektor Kepala). Adapun ketentuan Loncat Jabatan Akademik adalah: 1) Telah memiliki jumlah angka kredit minimal yang disyaratkan (Tabel 2.1), 2) Telah menduduki jabatan Asisten Ahli atau Lektor setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun, 3) Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II), 4) Menjadi Penulis Utama pada sekurang-kurangnya 4 (empat) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 2 (dua) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Karya ilmiah tersebut berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala atau Guru Besarnya. Minimal salah satu dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang digunakan untuk loncat jabatan diterbitkan di luar institusinya, PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 15

5) Prestasi kerjanya (DP3) setidak-tidaknya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, 6) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pemberian Pertimbangan Senat Universitas, dan 7) Syarat-syarat administratif lainnya. Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit. Sedangkan untuk kenaikan pangkat berikutnya, sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan tersebut, diharuskan mengumpulkan angka kredit minimal 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kenaikan pangkat, misalnya:  Dari Asisten Ahli (150 kum) dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata (III/c) dan Penata Tingkat I (III/d) setelah 2 (dua) tahun kemudian tanpa harus mengumpulkan angka kredit. Akan tetapi untuk naik ke Pembina (IV/a) harus mengumpulkan angka kredit sebesar 30% × 100 kum = 30 kum, sebesar 30% × 150 kum = 45 kum untuk naik ke Pembina Tingkat I (IV/b), dan sebesar 30% × 150 kum = 45 kum untuk naik ke Pembina Utama Muda (IV/c).  Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Guru Besar (1.050 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit. Akan tetapi untuk naik ke Pembina Utama Madya (IV/d) harus mengumpulkan angka kredit sebesar 30% × 150 kum = 30 kum, dan sebesar 30% × 200 kum = 60 kum untuk naik ke Pembina Utama (IV/e). 2.2.4 Alih Jabatan ke dalam Jabatan Akademik Pengangkatan PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen (alih jabatan atau alih tugas) dimungkinkan sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Alih jabatan atau alih tugas dari PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen harus memperhatikan ketentuan berikut (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2014): 1) Berijazah serendah-rendahnya Master atau Magister (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di mana program studi yang bersangkutan terakreditasi minimal B, 2) Latar belakang bidang ilmu yang dimiliki sesuai dengan bidang penugasan (sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu), 3) memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling sedikit 1 (satu) tahun, 4) Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II dengan ketentuan: a) apabila memiliki ijazah S3 atau Sp.II, diberikan Jabatan Akademik Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus) setelah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dan mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) kum. b) apabila memiliki ijazah S2 atau Sp.I, diberikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dengan angka kredit 150 (seratus lima puluh) setelah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dan mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) kum.


Halaman | 16

6) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau tidak menduduki jabatan struktural. 7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS alih jabatan atau alih tugas menjadi Dosen adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan kenaikan pangkat berikutnya mengikuti peraturan kenaikan pangkat bagi Dosen. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, alih jabatan atau alih tugas PNS ke dalam Jabatan Akademik Dosen harus didasarkan atas kebutuhan tenaga dosen pada program studi yang akan menjadi tempat dosen tersebut bertugas, dengan memperhatikan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. Tatacara atau prosedur alih jabatan atau alih tugas PNS ke dalam Jabatan Akademik Dosen diatur di dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2014. 2.3 Kelebihan Angka Kredit Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya (sebagai tabungan), dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian. 2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi. 3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya. 4) Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. 5) Kelebihan angka kredit dari satu unsur tidak dapat dialihkan dan diperhitungkan sebagai angka kredit pada unsur lainnya, misalnya kelebihan kredit pada unsur Penelitian tidak dapat dialihkan sebagai angka kredit untuk Penelitian atau Pengabdian pada Masyarakat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya perlu diingat, bahwa kelebihan angka kredit fungsinya hanya sebagai cadangan untuk mencukupi kekurangan kredit pada unsur Penelitian yang mungkin terjadi pada usul kenaikan jabatan berikutnya. Oleh karena itu, pada setiap pengusulan kenaikan jabatan hendaknya tetap mengusulkan jumlah angka kredit yang dibutuhkan di luar kelebihan yang sudah ada dari kenaikan jabatan sebelumnya.

2.4 Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Penilaian Jabatan Akademik Dosen dilakukan berjenjang oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) di tingkat fakultas dan universitas. Hal ini dilakukan guna menjamin agar prinsip-prinsip penilaian (Adil, Obyektif, Akuntabel, serta Transparan dan Bersifat Mendidik) dapat diimplentasikan sebagaimana mestinya. Selain itu dimaksudkan agar kegiatan yang diusulkan berikut angka kreditnya benar-benar dinilai dan dihitung secara cermat sehingga tidak akan menjadi persoalan manakala usulan diterima dan dinilai oleh TPJA Pusat.


Halaman | 17

2.4.1 Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Kewenangan untuk menetapkan besaran angka kredit yang diperoleh dan jabatan akademik yang akan diduduki seorang Dosen Universitas Jambi berada di tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: 1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Dosen yang akan menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, dan 2) Rektor Universitas Jambi bagi Dosen yang akan menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana disebutkan di atas, dibantu oleh: 1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, dan 2) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Jabatan Akademik Universitas Jambi (TPJA UNJA). TPJA UNJA terdiri atas unsur-unsur teknis Kepegawaian dan Dosen yang jumlahnya ganjil, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:  Ketua merangkap anggota (dari unsur Dosen);  Wakil Ketua merangkap anggota (dari unsur Dosen);  Sekretaris merangkap anggota (dari unsur Kepegawaian); dan  Anggota yang mewakili setiap fakultas sebanyak 1 – 2 orang Dosen. Persyaratan untuk dapat duduk sebagai anggota TPJA UNJA yang mewakili fakultas adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II), 2) Menduduki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dengan pangkat paling rendah Pembina golongan IV/a, 3) Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen, dan 4) Dapat melakukan penilaian. Pembentukan TPJA UNJA ditetapkan oleh Rektor untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pegawai dan Dosen yang telah menjadi anggota TPJA selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Apabila terdapat anggota TPJA yang ikut dinilai, ketua Tim TPJA dapat menunjuk anggota lain dari bidang ilmu yang sama atau berdekatan untuk melakukan penilaian. 2.4.2 Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Angka kredit Dosen yang telah ditetapkan oleh TPJA UNJA selanjutnya diusulkan penetapannya oleh: 1) Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk usulan kenaikan ke Lektor Kepala dan Guru Besar setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Senat Universitas, dan 2) Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Jambi kepada Rektor untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor. Angka kredit yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi maupun oleh Rektor digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diganggu-gugat atau diajukan keberatan oleh Dosen yang bersangkutan.


Halaman | 18

BAB III UNSUR-UNSUR ANGKA KREDIT DOSEN

Standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen adalah berdasarkan Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai dalam Pemberian Angka Kredit yang tertera pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya berikut perubahannya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sedangkan tata cara penilaiannya diatur dalam: 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Penilaian Angka Kredit Dosen dititikberatkan pada 3 unsur yang masing-masing terdiri atas berbagai kegiatan dan sub kegiatan. Ketiga unsur tersebut adalah Unsur Utama Pendidikan, Unsur Utama Tridarma Perguruan Tinggi dan Unsur Penunjang. 3.1 Unsur Utama Pendidikan Unsur Utama Pendidikan terdiri atas kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dosen dalam rangka peningkatan kemampuan, baik dalam kaitannya dengan materi pembelajaran maupun kemampuan didaktik-metodik. Termasuk dalam unsur ini adalah: 1) Kegiatan mengikuti program pendidikan Pascasarjana dan memperoleh Gelar atau Sebutan atau Ijazah, dan 2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan III. Besarnya angka kredit mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar atau Sebutan atau Ijazah, apabila bidang ilmu untuk Gelar Akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya adalah sebagai berikut (Lampiran I Permenpan dan RB No.17 Tahun 2013): a. Doktor (S3)/Sp.II = 200 kum. b. Magister (S2)/Sp.I = 150 kum. Bilamana angka kredit untuk Gelar atau Sebutan atau Ijazah tertentu telah dihitung dalam pengusulan jabatan terakhir sebelumnya, maka penghitungan besarnya angka kredit merupakan selisih antara angka kredit gelar yang diperoleh terakhir dengan angka kredit gelar yang telah dihitung pada pengusulan jabatan terakhir sebelumnya. Contoh: Dosen A memiliki jabatan Lektor dengan kualifikasi akademik S2 Ilmu Akuntansi. Kemudian dia melanjutkan studi Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasannya, yaitu Ilmu Ekonomi. Setelah lulus ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3) nya. Maka penghitungan angka kredit untuk Ijazah Doktor (S3) dosen A adalah: 200 – 150 = 50 kum.


Halaman | 19

Bilamana bidang ilmu untuk Ijazah atau Gelar Akademik terakhir yang diperoleh berupa gelar tambahan yang tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka besarnya angka kredit adalah: a. Doktor (S3)/Sp.II = 15 kum b. Magister (S2)/Sp.I = 10 kum Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri: 1) Memiliki izin pendirian dari Kemdikbud (untuk perguruan tinggi agama memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama), dan 2) Program studi dengan status terakreditasi, atau program studi pada perguruan tinggi yang telah mendapat status akreditasi institusi, atau dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau akreditasi institusi yang sebelumnya sudah terakreditasi (untuk status akreditasi, lihat Pasal 3 ayat (3) Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi). b. Perguruan Tinggi Luar Negeri: Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud atau dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud. 3.2 Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Utama Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3.2.1 Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Kegiatan dosen di bidang Pendidikan dan Pengajaran yang dinilai angka kreditnya untuk kenaikan jabatan akademik, terdiri dari (Lampiran I Permenpan dan RB No.17 Tahun 2013): 1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan pada fakultas sendiri atau fakultas lain di lingkungan UNJA maupun di luar UNJA secara melembaga (maksimum 12 sks per semester). Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan Rektor atau Dekan, dan angka kredit yang dapat diakui merupakan satu paket dengan ketentuan sebagai berikut: a. Asisten Ahli: 5,5 kum untuk setiap 12 sks per-semester. b. Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar: 11 kum untuk setiap 12 sks persemester. c. Penghitungan angka kredit didasarkan pada bobot sks mata kuliah dikalikan dengan jumlah kelas yang ada. d. Satu mata kuliah yang diampu oleh beberapa orang dosen (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas masing-masing dosen yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. 2. Membimbing seminar, yaitu membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya adalah 1,0 kum setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan Rektor atau Dekan. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 20

3.

4.

5.

6.

Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya adalah 2,0 kum setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan Rektor atau Dekan. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi. Bukti kegiatannya adalah Lembar Pengesahan Disertasi, Tesis, Skripsi atau Laporan Akhir Studi, dan angka kreditnya diberikan jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap Disertasi: 8,0 kum bagi Pembimbing Utama (Promotor) dan 6,0 kum bagi setiap Pembimbing Pembantu/Pendamping (Co-promotor). b. Setiap Tesis: 3,0 kum bagi Pembimbing Utama dan 2,0 kum bagi setiap Pembimbing Pembantu/Pendamping. c. Setiap Skripsi: 1,0 kum bagi Pembimbing Utama dan 0,5 kum bagi setiap Pembimbing Pembantu/Pendamping. d. Setiap Laporan Akhir Studi: 1,0 kum bagi Pembimbing Utama dan 0,5 kum bagi setiap Pembimbing Pembantu/Pendamping. Adapun batas kepatutan kegiatan pembimbingan pada setiap semester adalah sebagai berikut: a. Sebagai Pembimbing Utama:  Meluluskan S3 = 4 lulusan  Meluluskan S2 = 6 lulusan  Meluluskan S1/D-IV = 8 lulusan  Meluluskan D-III = 10 lulusan b. Sebagai Pembimbing Pembantu/Pendamping:  Meluluskan S3 = 4 lulusan  Meluluskan S2 = 6 lulusan  Meluluskan S1/D-IV = 8 lulusan  Meluluskan D-III = 10 lulusan Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir (pengertian ujian akhir adalah ujian Disertasi/Tesis/Skripsi/Laporan Akhir Studi, dan Ujian Komprehensif). Bukti kegiatannya adalah Berita Acara Ujian Disertasi, Tesis, Skripsi atau Laporan Akhir Studi, dan angka kreditnya dihitung untuk setiap mahasiswa selama satu semester dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua Penguji = 1,0 kum b. Anggota Penguji = 0,5 kum Ketua Penguji dan Anggota Penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji. Adapun batas kepatutan untuk kegiatan ini setiap semester adalah: a. Ketua Penguji = 4 mahasiswa b. Anggota Penguji = 8 mahasiswa Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko-kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatankegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa. Angka kreditnya adalah 2,0 kum setiap semester tidak


Halaman | 21

tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibina/dibimbing. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan Rektor atau Dekan. 7.

Mengembangkan program kuliah, yaitu melakukan pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang hasilnya dalam bentuk suatu karya tulis yang tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi. Batas kepatutan untuk kegiatan ini adalah satu mata kuliah untuk setiap semester, dan angka kreditnya adalah 2,0 kum. Bukti kegiatannya adalah Surat Keterangan dari Kepala Perpustakaan dan naskah karya tulis asli.

8.

Mengembangkan bahan kuliah, yaitu mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk Buku Ajar, Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum, Model, Alat Bantu, Audio Visual, ataupun Naskah Tutorial. Bukti kegiatannya adalah karya asli (naskah asli) yang sudah terbit sesuai ketentuan, dan angka kreditnya dihitung untuk setiap karya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Buku Ajar = 20,0 kum setiap buku. b. Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum, Model, Alat Bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial = 5,0 kum setiap naskah. Adapun batas kepatutan kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut: a. Buku Ajar = 1 buku per tahun. b. Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum, Model, Alat Bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial = 1 naskah per semester.

9.

Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti Dies Natalis, Wisuda Lulusan, dan lain-lain. Angka kreditnya dihitung untuk setiap orasi, yaitu 5,0 kum. Adapun batas kepatutan kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu 2 perguruan tinggi per semester. Bukti kegiatannya adalah Surat Keterangan dari perguruan tinggi di mana orasi disampaikan dan Makalah atau Naskah dari orasi yang disampaikan.

10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah bertugas untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan UNJA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan Menteri (untuk jabatan Rektor) atau Surat Keputusan Rektor (untuk jabatan selain Rektor). Angka kreditnya dihitung berdasarkan jenjang jabatan yang diduduki dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rektor = 6,0 kum per semester. b. Wakil Rektor = 5,0 kum per semester. c. Dekan = 5,0 kum per semester. d. Direktur Pascasarjana = 5,0 kum per semester. e. Wakil Dekan = 4,0 kum per semester. f. Asisten Direktur Pascasarjana = 4,0 kum per semester. g. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian = 3,0 kum per semester. h. Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian = 3,0 kum per semester. i. Kepala Laboratorium di Fakultas = 3,0 kum per semester. Adapun batas kepatutan angka kredit bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama adalah angka kredit dari jabatan yang bernilai tertinggi/ lebih tinggi. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 22

11. Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya, baik pembimbing pencangkokan maupun pembimbing reguler. Membimbing Pencangkokan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan Membimbing Reguler adalah kegiatan membimbing dosen yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan atau Surat Tugas Rektor, dan angka kreditnya dihitung sebagai berikut: a. Membimbing Pencangkokan = 2,0 kum per semester. b. Membimbing Reguler = 1,0 kum per semester. Pembimbing pencangkokan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Adapun batas kepatutan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester 12. Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkokan jabatan akademik dosen. Detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari peguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan Pencangkokan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan atau Surat Tugas Rektor, dan angka kreditnya dihitung sebagai berikut: a. Melaksanakan Detasering = 5,0 kum per semester. b. Mengikuti Pencangkokan = 4,0 kum per semester. Adapun batas kepatutan untuk kegiatan Detasering dan Pencangkokan adalah satu kegiatan per semester. 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, yaitu mengikuti pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Bukti kegiatannya adalah foto kopi STTPP atau Sertifikat yang disahkan oleh Dekan, dan angka kreditnya dihitung menurut ketentuan sebagai berikut: a. Lamanya lebih dari 960 jam = 15,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. b. Lamanya 641 – 960 jam = 9,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. c. Lamanya 481 – 640 jam = 6,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. d. Lamanya 161 – 480 jam = 3,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. e. Lamanya 81 – 160 jam = 2,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. f. Lamanya 31 – 80 jam = 1,0 kum setiap STTPP atau Sertifikat. g. Lamanya 10 – 30 jam = 0,5 kum setiap STTPP atau Sertifikat.

3.2.2 Melaksanakan Penelitian Kegiatan dosen di bidang Penelitian yang dinilai angka kreditnya untuk kenaikan jabatan akademik, terdiri dari (Lampiran I Permenpan dan RB No.17 Tahun 2013): 1. Menghasilkan Karya Ilmiah berupa hasil pemikiran atau penelitian. Bukti kegiatannya adalah karya ilmiah asli yang dihasilkan, dan angka kreditnya dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:


Halaman | 23

2.

3.

4.

5.

a. Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk:  Buku Monograf = 20,0 kum setiap buku.  Buku Referensi = 40,0 kum setiap buku.  Jurnal Ilmiah Internasional = 40,0 kum setiap artikel.  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi = 25,0 kum setiap artikel.  Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi = 10,0 kum setiap artikel.  Prosiding Seminar Internasional: - disajikan secara oral = 15,0 kum setiap makalah. - disajikan dalam bentuk poster = 10,0 kum setiap poster.  Prosiding Seminar Nasional: - disajikan secara oral = 10,0 kum setiap makalah. - disajikan dalam bentuk poster = 5,0 kum setiap poster.  Koran/majalah populer/umum = 1,0 kum setiap naskah. b. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan) angka kreditnya = 2,0 kum setiap laporan/KI. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah. Bukti kegiatannya adalah buku terjemahan atau saduran asli yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional sesuai ketentuan. Angka kreditnya adalah 15,0 kum untuk setiap buku. Mengedit/menyunting karya ilmiah. Bukti kegiatannya adalah buku suntingan asli yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional sesuai ketentuan. Angka kreditnya adalah 10,0 kum untuk setiap buku. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan. Bukti kegiatannya adalah fotokopi sertifikat/surat keterangan paten yang disahkan oleh Dekan. Angka kreditnya dihitung sebagai berikut: a. Paten Internasional = 60,0 kum setiap paten. b. Paten Nasional = 40,0 kum setiap paten. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra. Bukti kegiatannya adalah foto kopi Surat Keterangan mengenai keberadaan rancangan dari pihak yang kompeten yang disahkan oleh Dekan. Angka kreditnya dihitung sebagai berikut: a. Rancangan Tingkat Internasional = 20,0 kum setiap rancangan. b. Rancangan Tingkat Nasional = 15,0 kum setiap rancangan. c. Rancangan Tingkat Lokal/Daerah = 10,0 kum setiap rancangan

Adapun batas kepatutan untuk kegiatan-kegiatan yang tergolong Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Karya Ilmiah berupa hasil pemikiran atau penelitian. a. Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk:  Buku Monograf = 1 buku per tahun.  Buku Referensi = 1 buku per tahun.  Jurnal Ilmiah Internasional = 1 artikel per tahun.  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi = 1 artikel per semester.  Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi = 2 artikel per semester.  Prosiding Seminar Internasional: - disajikan secara oral = 1 makalah per semester. - disajikan dalam bentuk poster = 1 poster per semester.  Prosiding Seminar Nasional: - disajikan secara oral = 2 makalah per semester. - disajikan dalam bentuk poster = 2 poster per semester. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 24

 Koran/majalah populer/umum

2. 3. 4.

5.

= maksimum 10% dari kum minimal untuk penelitian. b. Hasil Penelitian dan/atau Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan) maksimum 10% dari kum minimal untuk penelitian. Terjemahan atau saduran buku ilmiah = 1 buku per semester. Suntingan karya ilmiah = 1 buku per semester. Rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan: a. Paten Internasional = 1 karya per tahun. b. Paten Nasional = 1 karya per semester. Rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra: a. Rancangan Tingkat Internasional = 1 karya per tahun. b. Rancangan Tingkat Nasional = 1 karya per tahun. c. Rancangan Tingkat Lokal/Daerah = 1 karya per tahun

Selain komponen kegiatan Melaksanakan Penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, beberapa komponen kegiatan di bawah ini diakui sebagai komponen kegiatan Melaksanakan Penelitian, namun tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik dalam kurun waktu 1 – 3 tahun dan untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar, yaitu: 1. Artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik (e-journal) yang bereputasi disetarakan dengan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Syarat-syarat untuk jurnal elektronik sama dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Bukti artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik harus berupa print-out artikel dan dilengkapi print-out identitas jurnal elektronik yang memuat ciri-ciri yang diperlukan sebagai jurnal elektronik yang bereputasi (cover, editorial board, daftar isi, ISSN, penerbit). 2. Artikel dalam buku (Bab atau Chapter) yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis disetarakan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding. Bukti kegiatannya adalah foto kopi Artikel yang disahkan oleh Dekan, dilengkapi dengan Sampul Luar dan Daftar Isi yang menunjukkan nomor halaman dari Artikel yang bersangkutan. 3. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi. Bukti kegiatannya adalah Jurnal asli (bukan foto kopi yang disahkan). 4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam seminar/simposiun/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan bernilai angka kredit maksimal sebagai berikut: a. Seminar Internasional = 5,0 kum. b. Seminar Nasional = 3,0 kum. Bukti kegiatannya adalah makalah yang disahkan (ditempel) oleh panitia dan Sertifikat sebagai Penyaji/Pemakalah. 5. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposiun/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan, bernilai angka kredit maksimal sebagai berikut: a. Prosiding Internasional = 10,0 kum. b. Prosiding Nasional = 5,0 kum. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 25

6.

Bukti kegiatannya adalah buku prosiding asli atau foto kopi Makalah yang dilengkapi dengan Kulit Prosiding dan Daftar Isi, dan disahkan oleh Dekan. Jurnal ilmiah internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya bernilai angka kredit maksimal sebagai berikut: a. Suplemen Jurnal Internasional = 15,0 kum. b. Suplemen Jurnal Nasional = 10,0 kum. Bukti kegiatannya adalah Jurnal asli (bukan foto kopi yang disahkan).

3.2.3 Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat 1. Menduduki jabatan pimpinan, yaitu menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan sebagai Pejabat Negara ataupun Pejabat Struktural yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, angka kreditnya adalah 5,5 kum per semester. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang. 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, yaitu mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, angka kreditnya adalah 3,0 kum untuk setiap program pengembangan. Bukti kegiatannya adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Surat Keterangan dari instansi terkait (minimal Kepala Desa/Lurah). 3. Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan), angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Terjadwal/terprogram:  Dalam satu semester atau lebih: - Tingkat internasional = 4,0 kum per program. - Tingkat nasional = 3,0 kum per program. - Tingkat lokal = 2,0 kum per program.  Kurang dari satu semester (minimal satu bulan): - Tingkat internasional = 3,0 kum per program. - Tingkat nasional = 2,0 kum per program. - Tingkat lokal = 1,0 kum per program. b. Insidental = 1,0 kum per program. Bukti pelaksanaan kegiatan ini adalah makalah atau bahan pelatihan/penyuluhan/ penataran/ceramah dan Surat Keterangan dari instansi terkait atau Sertifikat sebagai Pemateri atau Narasumber. 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan. Angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Berdasarkan bidang keahlian = 1,5 kum per program. b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi = 1,0 kum per program. c. Berdasarkan fungsi/jabatan = 0,5 kum per program. Bukti pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Keputusan atau Surat Penugasan atau Surat Penunjukan dari Rektor atau Dekan. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 26

5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan, angka kreditnya adalah 3,0 kum untuk setiap karya. Bukti penugasannya adalah naskah/makalah karya pengabdian pada masyarakat dan Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun batas maksimum dan batas minimum kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 10% (sepuluh persen) dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan. 2. Angka kredit minimal 0,5; akan tetapi UNJA dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.

3.2.4 Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tugas Dosen 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan panitia/badan pada perguruan tinggi di antaranya adalah Senat Fakultas/Senat Universitas, Komisi Guru Besar, dan Mitra Bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Pendidikan tinggi atau majalah ilmiah yang ber ISSN. Angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris = 3,0 kum per tahun. b. Anggota = 2,0 kum per tahun. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak diperlukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun. Bukti pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Keputusan Rektor tentang penunjukan atau penetapan panitia/badan dimaksud. 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun). Angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Panitia/badan tingkat pusat:  Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris = 3,0 kum setiap kepanitiaan.  Anggota = 2,0 kum setiap kepanitiaan. a. Panitia/badan tingkat daerah:  Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris = 2,0 kum setiap kepanitiaan.  Anggota = 1,0 kum setiap kepanitiaan. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan dari pejabat pimpinan lembaga pemerintah yang berwenang. 3. Menjadi anggota organisasi profesi dosen, angka kreditnya dihitung per periode jabatan sebagai berikut: a. Tingkat internasional:  Pengurus = 2,0 kum setiap periode.  Anggota atas permintaan = 1,0 kum setiap periode.  Anggota tidak atas permintaan = 0,5 kum setiap periode. b. Tingkat nasional:  Pengurus = 1,5 kum setiap periode.  Anggota atas permintaan = 1,0 kum setiap periode.  Anggota tidak atas permintaan = 0,5 kum setiap periode. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 27

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bukti kegiatannya adalah foto kopi Kartu Keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah untuk duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun), yaitu 1,0 kum per kepanitiaan. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan atau Penunjukan dari Rektor atau Dekan atau dari pejabat pimpinan lembaga pemerintah yang berwenang. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun), yaitu sebagai berikut: a. Sebagai Ketua Delegasi: = 3,0 kum per kegiatan b. Sebagai Anggota Delegasi = 2,0 kum per kegiatan. Bukti kegiatannya adalah Surat Keputusan atau Penunjukan dari dari pejabat pimpinan lembaga pemerintah yang berwenang. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung untuk setiap pertemuan ilmiah (per kegiatan), angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Tingkat internasional/nasional/regional:  Ketua/Pemakalah = 3,0 kum setiap periode.  Anggota/Peserta = 2,0 kum setiap periode. b. Di lingkungan perguruan tinggi:  Ketua/Pemakalah = 2,0 kum setiap periode.  Anggota/Peserta = 1,0 kum setiap periode. Bukti kegiatannya adalah Sertifikat tanda keikutsertaan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pertemuan ilmiah. Mendapat penghargaan/tanda jasa, antara lain seperti, Satya Lancana Karya Satya, Bintang Jasa, Bintang Mahaputra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Pengabdian, dan lain-lain, angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:  30 (tiga puluh) tahun = 3,0 kum.  20 (dua puluh) tahun = 2,0 kum.  10 (sepuluh) tahun = 1,0 kum. b. Penghargaan lainnya:  Tingkat internasional = 5,0 kum setiap penghargaan.  Tingkat nasional = 3,0 kum setiap penghargaan.  Tingkat provinsi = 1,0 kum setiap penghargaan. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan sceara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran SLTA ke bawah yang memiliki “International Standard of Books Number” (ISBN), angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Buku SLTA atau setingkat = 5,0 kum setiap buku. b. Buku SLTP atau setingkat = 5,0 kum setiap buku. c. Buku SD atau setingkat = 5,0 kum setiap buku. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat internasional, nasional maupun daerah, angka kreditnya ditentukan sebagai berikut: a. Tingkat internasional = 5,0 kum setiap piagam/medali. b. Tingkat nasional = 3,0 kum setiap piagam/medali. c. Tingkat provinsi/daerah/lokal = 1,0 kum setiap piagam/medali.


Halaman | 28

10. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen, yaitu menjadi anggota tim/panitia penilai jabatan Akademik Dosen, baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan/program studi/bagian. Angka kreditnya adalah 0,5 kum per semester tanpa membedakan kedudukan di dalam tim/panitia. Adapun batas maksimum dan batas minimum untuk Kegiatan Penunjang adalah sebagai berikut: 1. Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 10% (sepuluh persen) dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan. 2. Angka kredit minimal untuk bidang ini boleh 0 (nol), akan tetapi UNJA dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.


Halaman | 29

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Masing-masing jabatan Dosen, mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar, mempunyai wewenang yang berbeda yang akan menentukan besar-kecilnya tanggung jawab dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Berdasarkan jenjang jabatan akademiknya, wewenang dan tanggung jawab Dosen dibedakan atas yang sifatnya melaksanakan (M) atau membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pembimbingan penyelesaian Tugas Akhir pada jenjang program pendidikan yang berbeda. 4.1 Wewenang dan Tanggung jawab Asisten Ahli Dosen yang menduduki jabatan akademik Asisten Ahli memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Asisten Ahli yang berijazah S2 atau Sp.I berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana, 2) Asisten Ahli yang berijazah S3 atau Sp.II berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister dan Doktor, dan bimbingan pembuatan Tesis pada program Magister.

4.2 Wewenang dan Tanggung jawab Lektor Dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Lektor yang berijazah S2 atau Sp.I berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana, dan bagi Lektor dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) berwenang membantu (B) membimbing penyelesaian Tesis pada program Magister, 2) Lektor yang berijazah S3 atau Sp.II berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana dan Magister serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Disertasi pada program Doktor.

4.3 Wewenang dan Tanggung jawab Lektor Kepala Dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor Kepala memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Lektor Kepala yang berijazah S2 atau Sp.I berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran serta membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana dan Magister, 2) Lektor Kepala yang berijazah S3 atau Sp.II berwenang melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran program Diploma/Sarjana, Magister dan Doktor, serta


Halaman | 30

berwenang membimbing penyelesaian Tugas Akhir pada program Diploma/Sarjana dan Magister, dan membantu (B) membimbing penyelesaian Disertasi pada program Doktor.

4.4 Wewenang dan Tanggung jawab Guru Besar Dosen yang menduduki jabatan akademik Guru Besar memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran dan pembimbingan penyelesaian Tugas Akhir, baik pada program pendidikan Sarjana/ Diploma, Magister maupun program Doktor. Tabel 4.1 dan 4.2 menyajikan ringkasan wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam mengajar pada program studi dan membimbing penyelesaian tugas akhir berdasarkan jenjang jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan. Tabel 4.1. Wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam mengajar pada program studi berdasarkan jenjang jabatan akademik dan kualifikai pendidikan. Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Professor


Mengajar pada Program Studi Diploma/Sarjana

Magister

Doktor

S2 / Sp.I

M

-

-

S3 / Sp.II

M

B

B

S2 / Sp.I

M

-

-

S3 / Sp.II

M

M

B

S2 / Sp.I

M

M

B

S3 / Sp.II

M

M

M

S3 / Sp.II

M

M

M

M = Melaksanakan B = Membantu

Tabel 4.2. Wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam membimbing penyelesaian tugas akhir berdasarkan jenjang jabatan akademik dan kualifikai pendidikan. Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Professor * ** M B

= = = =


Bimbingan Tugas Akhir Skripsi

Tesis

Disertasi

S2 / Sp.I

M

-

-

S3 / Sp.II

M

B

-

S2 / Sp.I

M

B*

-

S3 / Sp.II

M

M

B

S2 / Sp.I

M

M

B

S3 / Sp.II

M

M

B/M**

S3 / Sp.II

M

M

M

Golongan III/d Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Melaksanakan Membantu


Halaman | 31

Sementara itu, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosenyang menduduki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar diatur tersendiri oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Ringkasan wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Skema Hibah

Syarat Tim Peneliti

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor atau Magister/Master

Penelitian Tim Pascasarjana (PPS)

a. b. c. d.

Penelitian Fundamental (PF)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor atau Magister/Master dengan jabatan akademik minimum Lektor Kepala dan boleh berstatus mahasiswa S3. b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang.

Penelitian Hibah Bersaing (PHB)

a. Ketua peneliti minimum Magister/Master dengan jabatan akademik minimum Lektor, dan boleh berstatus mahasiswa S3; b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang.

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)

a. Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP) maksimum bergelar Magister/Master; b. TPP mempunyai anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang; c. Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas ketua dan 1 orang anggota, keduanya bergelar Doktor.

Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

Satu mahasiswa aktif program Doktor.

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

a. Ketua peneliti maksimum bergelar Magister/Master dengan jabatan fungsional maksimum Lektor; b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang; c. Semua peneliti berasal dari perguruan tinggi kelompok binaan.

Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor; b. Anggota peneliti minimum 2 orang maksimum 5 orang; c. Salah satu anggota dari PT harus bergelar Doktor; d. Maksimum 2 orang anggota peneliti berasal dari praktisi (mitra).

dengan jabatan akademik minimum Lektor Kepala; b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 3 orang; c. Salah satu anggota peneliti harus bergelar Doktor. Ketua peneliti bergelar Doktor; Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 2orang; Salah satu anggota peneliti harus bergelar Doktor; Menyertakan minimum 4 orang mahasiswa S2 atau 2 orang mahasiswa S3, atau 2 orang mahasiswa S2 dan 1 orang mahasiswa S3.


Halaman | 32

Skema Hibah

Syarat Tim Peneliti

Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID)

a. Ketua peneliti berasal dari Perguruan Tinggi (PT) dan bergelar Doktor; b. Anggota peneliti dari PT minimum 1 orang dan maksimum 3 orang; c. Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar Doktor; d. Anggota peneliti dari mitra tidak wajib ada dan maksimum sebanyak 2 orang.

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor; b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang c. Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar Doktor.

Penelitian Hibah Berbasis Kompetensi (HIKOM)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor; b. Anggota peneliti maksimum berjumlah 2 orang; c. Salah satu anggota peneliti harus bergelar Doktor.

Penelitian Strategis Nasional (STRANAS)

a. Ketua peneliti bergelar Doktor; b. Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang; c. Salah satu anggota peneliti harus bergelar Doktor.

Penelitian Prioritas Nasional Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

a. Ketua peneliti berasal dari PT dan bergelar Doktor; b. Jumlah anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 3 orang; c. Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar Doktor.

Besar-kecilnya angka kredit yang diperoleh tergantung pada besar-kecilnya wewenang dan tanggung jawab jabatan, di mana angka kredit untuk pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan bagi jabatan Asisten Ahli yang diakui adalah sebesar 50% dan untuk jabatan Lektor ke atas diakui sebesar 100%. Sedangkan untuk karya ilmiah/seni/desain, karya tulis, buku pelajaran dan tulisan ilmiah populer yang dipublikasikan/ditulis secara kelompok (tim) pembagian angka kredit adalah 60% untuk Penulis Utama dan 40% untuk Penulis Anggota (dibagi rata di antara sesama anggota). Hal-hal yang disebutkan di atas perlu diperhatikan oleh setiap dosen dalam mempersiapkan bahan dan kelengkapan yang diperlukan bagi pengusulan kenaikan jabatannya, dan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Jambi (TPJA UNJA), termasuk Tim Teknis Penilainya.


Halaman | 33

BAB V TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN

Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Jambi (TPJA UNJA) dibentuk dengan landasan hukum berikut: 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, 3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. 5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi, dan 6) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar Tahun 2009.

5.1 Tugas dan Fungsi TPJA UNJA TPJA UNJA mempunyai tugas utama membantu Rektor Universitas Jambi dalam hal: 1) Melakukan penilaian atas perolehan angka kredit dosen untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan bagi Rektor dalam menetapkan kenaikan jabatan akademiknya ke jenjang Lektor, 2) Melakukan penilaian atas perolehan angka kredit dosen untuk diusulkan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan sebagai bahan dalam menetapkan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar. 3) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai permintaan Rektor yang terkait dengan angka kredit dan kenaikan pangkat dosen di lingkungan Universitas Jambi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, TPJA UNJA mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Meneliti persyaratan dan bukti pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan, 2) Menghitung angka kredit yang diajukan untuk komponen A (Pendidikan dan Pengajaran), C (Pengabdian pada Masyarakat) dan D (Penunjang Kegiatan Dosen) pada setiap usulan, 3) Menyiapkan dokumen administratif yang diperlukan untuk penetapan kenaikan jabatan akademik menjadi Lektor oleh Rektor, atau yang diperlukan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 4) Menyiapkan dokumen umpan balik bagi pihak terkait apabila penilaian sampai pada kesimpulan bahwa usulan angka kredit belum memenuhi syarat,


Halaman | 34

5) Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hasil penilaian TPJA UNJA, 6) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diamanatkan atau sesuai dengan permintaan atau perintah Rektor. 5.2 Organisasi TPJA UNJA Organisasi TPJA UNJA terdiri atas personalia yang berasal dari unsur Kepegawaian dan unsur Dosen dengan susunan personalia sebagai berikut: 1) Satu orang Ketua merangkap anggota (dari unsur Dosen), 2) Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota (dari unsur Kepegawaian), 3) Satu orang Sekretaris merangkap anggota (dari unsur Kepegawaian), 4) Beberapa orang Anggota dari unsur Dosen yang mewakili setiap fakultas, dan 5) Sekretariat yang terdiri atas beberapa orang dari unsur Kepegawaian. Ketua TPJA UNJA dijabat oleh Dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan persyaratan jabatan akademik Guru Besar dan pangkat minimal Pembina Utama Muda golongan IV/c. Sedangkan Sekretaris TPJA UNJA secara ex officio dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian. Sementara itu anggota dari unsur Dosen setidak-tidaknya memiliki kualifikasi akademik Doktor dan telah menduduki jabatan akademik minimal Lektor Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya TPJA UNJA bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 5.3 Uraianan Tugas TPJA UNJA Masing-masing personal TPJA UNJA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Ketua bertanggung jawab dalam: a. Memimpin dan mengelola TPJA. b. Memimpin Rapat TPJA minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor Universitas Jambi atas nama TPJA. 2) Sekretaris bertanggung jawab dalam: a. Memimpin sekretariat TPJA. b. Mengelola administrasi TPJA. c. Mengikuti rapat TPJA. d. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Ketua. e. Berkoordinasi dengan Sekretaris Senat Akademik Universitas dalam pelaksanaan Rapat Pleno untuk memberikan pertimbangan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar. f. Mengatur rapat pleno TPJA untuk memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan kenaikan jabatan ke Lektor. g. Mengelola tindak lanjut hasil rapat pleno Senat Akademik Universitas dan rapat pleno TPJA. 3) Anggota bertanggung jawab dalam: a. Mengikuti rapat TPJA. b. Melaksanakan penilaian angka kredit. c. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan tugas TPJA. 4) Sekretariat bertanggung jawab dalam: a. Melaksanakan tugas administrasi TPJA. b. Mengelola dokumen dan hasil penilaian angka kredit. c. Mengelola keuangan dan logistik TPJA. d. Mendukung pelaksanaan kegiatan TPJA secara keseluruhan. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 35

5.4 Validator dan Reviewer Karya Ilmiah Dalam rangka mencegah terjadinya tindakan plagiat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Setiap karya ilmiah yang diusulkan untuk pengangkatan pertama maupun kenaikan jabatan harus divalidasi oleh 2 (dua) orang validator di tingkat Program Studi/Jurusan/Bagian untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma akademik maupun norma-norma hukum, menggunakan Lembar Validasi Karya Ilmiah. Selanjutnya Rektor menandatangani Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah yang bersangkutan. Dosen pengusul harus pula menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah yang diusulkan (Pakta Integritas). Bilamana diperlukan, validasi suatu Karya Ilmiah dapat dilakukan lagi pada tingkat Fakultas atau Universitas. Rekomendasi yang diakui adalah rekomendasi dari Tim Validasi terakhir (tingkat Fakultas atau Universitas). Selain divalidasi, Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada tingkat Program Studi/Jurusan/Bagian. Untuk kenaikan jabatan akademik ke Guru Besar dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) Guru Besar perguruan tinggi lain. Apabila dianggap perlu, penilaian oleh Reviewer dapat dilakukan lagi pada tingkat Fakultas maupun Universitas. Besaran angka kredit yang diakui adalah hasil penilaian oleh Tim Reviewer terakhir (tingkat Fakultas atau Universitas). 5.5 Tata Kerja Penilaian di TPJA Tata kerja Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen di TPJA UNJA adalah sebagai berikut: a. Setiap usulan dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota TPJA untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan ke Guru Besar, sementara untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan kenaikan ke Lektor dinilai oleh 1 (satu) orang anggota TPJA. b. Dari ketiga orang tim penilai, minimal satu orang berasal dari fakultas yang sama dengan dosen pengusul. c. Nilai akhir angka kredit ditetapkan oleh rapat pleno TPJA berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai. d. Rapat pleno dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota ditambah 1 (satu). e. Untuk setiap rapat penetapan angka kredit dosen pengusul, terutama untuk kenaikan ke Guru Besar, minimal wajib dihadiri oleh seorang anggota penilai, yang sama fakultasnya dengan dosen pengusul/dinilai. f. Kegiatan penilaian dilakukan minimal satu bulan sekali. 5.6 Keputusan Keputusan akhir atas usulan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ditetapkan melalui rapat pleno TPJA dengan ketentuan sebagai berikut:


Halaman | 36

a. Penetapan hasil penilaian TPJA bersifat mengikat. b. TPJA, jika diminta, berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap dosen pengusul atau instansi yang terkait, tentang penetapan hasil penilaian TPJA bagi usulan dosen yang bersangkutan. c. Dosen pengusul atau instansi terkait dapat meminta melalui Ketua TPJA untuk meninjau ulang hasil penetapan angka kredit dosen pengusul. d. Peninjauan kembali hasil penetapan TPJA hanya dapat dilakukan berdasarkan proses penilaian ulang oleh Tim Penilai sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


Halaman | 37

BAB VI SKEMA PENILAIAN KARYA ILMIAH

Penilaian Karya Ilmiah dan Angka Kredit dosen di Universitas Jambi dibagi dalam 3 (tiga) mekanisme, yaitu: 1) penilaian Karya Ilmiah Dosen, 2) penilaian Angka Kredit Dosen untuk kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor, dan 3) penilaian Angka Kredit Dosen untuk kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar.

6.1 Penilaian Karya Ilmiah Dosen

11

Pimpinan Unja 9

 12

10

7

13

Penilai Tingkat Unja (bila diperlukan re-check)

Pimpinan Fakultas



5



6

8



Penilai Tingkat Fakultas (bila diperlukan recheck)

 Ketua Prodi/Setara 1

3 4

Tim Validasi dan Reviewer (Penilai) Karya Ilmiah

2

Dosen

Gambar 6.1. Bagan alir penilaian Karya Ilmiah Dosen Universitas Jambi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik. Dosen: a). Melengkapi berkas (bukti Karya Ilmiah). b). Menentukan kategori Karya Ilmiah yang diusulkan (artikel ilmiah, makalah prosiding, buku referensi, buku monograf, buku saduran, buku suntingan, paten, laporan penelitian, buku ajar). c). Membuat pernyataan tertulis bahwa Karya Ilmiah yang diusulkan tidak melanggar norma akademik dan norma hukum (bukan plagiat) dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00.


Halaman | 38

Ketua Program Studi/Setara: a). Memeriksa kelengkapan bukti Karya Ilmiah. b). Membuat rekapitulasi usulan Karya Ilmiah. c). Membuat rekomendasi/pertimbangan kelayakan kenaikkan Pangkat/Jabatan berdasarkan masukan dari Tim Pertimbangan Prodi/Setara atau Forum Staf Pengajar. d). Menetapkan 2 (dua) orang yang akan bertindak sebagai Validator sekaligus Reviewer yang akan memeriksa dan menilai Karya Ilmiah. e). Menandatangani Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah dosen yang akan naik Pangkat/Jabatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Tim Validasi dan Reviewer: a). Dua orang validator memeriksa kemungkinan adanya plagiasi ataupun usulan ganda suatu Karya Ilmiah, sekaligus melakukan penilaian (review) terhadap Karya Ilmiah tersebut dan menetapkan besaran angka kreditnya. b). Menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaian Karya Ilmiah kepada Ketua Prodi/ Setara. Pimpinan Fakultas: a). Memeriksa kelengkapan bukti Karya Ilmiah. b). Membuat rekapitulasi usulan Karya Ilmiah. c). Menentukan Penilai Karya Ilmiah Tingkat Fakultas d). Menandatangani Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah dosen yang akan naik Pangkat/Jabatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penilai Tingkat Fakultas Memeriksa kemungkinan plagiasi, usulan ganda satu Karya Ilmiah dan menilai Karya Ilmiah dan menyampaikan hasilnya (disertai justifikasi penilaian) kepada Pimpinan Fakultas. Pimpinan Unja: a). Memeriksa kembali kelengkapan bukti Karya Ilmiah. b). Menyerahkan berkas bukti Karya Ilmiah kepada Penilai Tingkat Unja. c). Menandatangani Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah dosen yang akan naik Pangkat/Jabatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penilai Tingkat Unja: Memeriksa kembali kemungkinan plagiasi, usulan ganda satu Karya Ilmiah; menilai Karya Ilmiah; dan menentukan nilai akhir Karya Ilmiah dan menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan Unja.


Halaman | 39

Keterangan Angka: 1.

Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah dari dosen kepada Ketua Jurusan/ Bagian.

2

Pengembalian berkas Karya Ilmiah dari Ketua Jurusan/ Bagian kepada dosen pengusul, bilamana bukti-bukti yang diusulkan belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif.

3.

Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah kepada Tim Pertimbangan/Forum Staf Pengajar (TP/FSP) tingkat Prodi/Setara.

4.

Penyerahan hasil penilaian Karya Ilmiah dari TP/FSP tingkat Prodi/Setara kepada Ketua Prodi/Setara.

5.

Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah dan hasil penilaian TP/FSP tingkat Jurusan/ Bagian kepada Pimpinan Fakultas.

6.

Pengembalian berkas bukti Karya Ilmiah dan hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara dari Pimpinan Fakultas kepada Ketua Prodi/Setara bilamana buktibukti yang diusulkan belum lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan administratif, atau ada dugaan (informasi) pelanggaran etika akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

7.

Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah dan hasil penilaian TP/FSP tingkat Jurusan/ Bagian kepada Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Fakultas oleh Pimpinan Fakultas.

8.

Penyerahan hasil penilaian Karya Ilmiah dari TPJA tingkat Fakultas kepada Pimpinan Fakultas.

9.

Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah berikut hasil penilaian TP/FSP tingkat Jurusan/ Bagian dan TPJA tingkat Fakultas kepada Pimpinan Unja.

10. Pengembalian berkas bukti Karya Ilmiah berikut hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara dan TPJA tingkat Fakultas dari Pimpinan Unja kepada Pimpinan Fakultas bilamana bukti-bukti yang diusulkan belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif atau ada dugaan (informasi) pelanggaran etika akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah. 11. Penyerahan berkas bukti Karya Ilmiah dan hasil penilaian TP/FSP tingkat Jurusan/ Bagian dan TPJA tingkat Fakultas dari Pimpinan Unja kepada TPJA tingkat Unja. 12. Penyerahan hasil penilaian Karya Ilmiah dari TPJA tingkat Unja kepada Pimpinan Unja. 13. Penyerahan hasil penilaian TPJA tingkat Unja dari Pimpinan Unja kepada dosen pengusul

6.2 Penilaian Angka Kredit Dosen untuk kenaikan jabatan akademik ke Lektor Untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli dan kenaikan Jabatan Akademik dari jenjang Asisten Ahli ke jenjang Lektor seluruh tahapan prosesnya dilaksanakan di Universitas Jambi. Alur kerja prosedur pengangkatan pertama dan kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor mengikuti bagan alir sebagaimana disajikan pada Gambar 6.2.


Halaman | 40

10

TPJA Tingkat Unja

Pimpinan Unja 9 7

8 6

TPJA Tingkat Fakultas

Pimpinan Fakultas 5 3

4

Ketua Program Studi/Setara 1

2

Dosen

Gambar 6.2. Bagan Alir Penilaian Angka Kredit Dosen Universitas Jambi untuk kenaikan jabatan akademik ke Lektor. Dosen: a). Memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk penghitungan angka kredit dosen berikut persyaratan khusus yang diperlukan. b) Membuat rekapitulasi penghitungan angka kredit dosen. Ketua Prodi/Setara: a) Menghitung angka kredit dosen. b) Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. c) Melanjutkan usulan ke tingkat Fakultas. Pimpinan Fakultas: a). Memeriksa kembali kelengkapan persyaratan administrasi. b). Mengusulkan penilaian kepada TPJA tingkat Fakultas. c). Melanjutkan usulan ke tingkat Unja.

TPJA Tingkat Fakultas: a) Menilai kelayakan perolehan angka kredit dosen. b) Mengembalikan berkas penilaian yang disertai justifikasi penilaian ke Pimpinan

Fakultas.


Halaman | 41

Pimpinan Unja: a). Memeriksa kembali persyaratan administrasi. b). Menilai kembali angka kredit dosen. c). Mengusulkan penilaian kepada TPJA tingkat Perguruan Tinggi. d). Menerbitkan Surat Keputusan (SK).

TPJA Tingkat Unja: a) Menilai kelayakan perolehan angka kredit dosen. b) Mengembalikan berkas penilaian yang disertai justifikasi penilaian ke Pimpinan

Unja. Keterangan Angka: 1.

Penyerahan berkas bukti untuk penilaian angka kredit dari dosen pengusul kepada Ketua Prodi/Setara.

2.

Pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dari Ketua Prodi/Setara kepada dosen pengusul, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif.

3.

Penyampaian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen dari Ketua Prodi/Setara kepada Pimpinan Fakultas.

4.

Pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen dari Pimpinan Fakultas kepada Ketua Prodi/Setara, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.

5.

Penyerahan berkas penilaian angka kredit dari Pimpinan Fakultas ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Fakultas.

6.

Penyerahan hasil penilaian dari Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Fakultas ke Pimpinan Fakultas.

7.

Penyerahan berkas penilaian angka kredit berikut hasil penilaian TPJA tingkat Fakultas dari Pimpinan Fakultas ke Pimpinan Unja.

8.

Pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen dari Pimpinan Unja kepada Pimpinan Fakultas, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.

9.

Penyerahan berkas penilaian angka kredit dari Pimpinan Unja ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Unja.

10. Penyerahan hasil penilaian dari Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Unja ke Pimpinan Unja.

6.3 Penilaian Angka Kredit Dosen untuk kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar Berbeda dengan pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli dan kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor, proses penilaian angka kredit untuk


Halaman | 42

kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun proses awal penilaian tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat program studi hingga universitas. Alur kerja prosedur pengangkatan penilaian angka kredit untuk kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 6.3.

Tim Penilai Jabatan Akademik Dikti (TPJA Tingkat Pusat) 13

14 12

Pimpinan Unja (TPJA Tingkat Unja) 9

Senat Unja 11

10 8

Pimpinan Fakultas (TPJA Tingkat Fakultas) 5

Senat Fakultas 7

6

Ketua Prodi/Setara

4

(TPJA Tingkat Prodi/Setara 3 1

Forum Staf Pengajar atau Tim Pertimbangan Prodi/Setara

2

Dosen

Gambar 6.3. Bagan Alir Penilaian Angka Kredit Dosen Universitas Jambi untuk kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepaladan Guru Besar.

Dosen: a) Memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk penghitungan angka kredit dosen berikut persyaratan khusus yang diperlukan. c) Membuat rekapitulasi penghitungan angka kredit.

Ketua Prodi/Setara: a). Menghitung angka kredit dosen. b). Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. c). Membuat rekomendasi kelayakan kenaikan pangkat ke fakultas atas nama Dosen

yang bersangkutan.


Halaman | 43

Forum Staf Pengajar atau Tim Pertimbangan Prodi/Setara: a). Memberikan informasi tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas,

dan tata krama dosen yang diusulkan. b). Memberikan masukan tentang bidang ilmu penugasan dosen yang diusulkan.

Pimpinan Fakultas: Memeriksa ulang kelengkapan persyaratan administrasi; mengusulkan penilaian kepada Senat Fakultas, dan melanjutkan usulan ke tingkat Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. Senat Fakultas: a). Menilai kelayakan perolehan angka kredit dosen, kinerja, integritas, tanggung jawab

pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen Yang bersangkutan. b). Memeriksa kelengkapan persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan. c). Menerima

laporan (informasi) tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen yang diusulkan.

d). Memberikan pertimbangan kepada Dekan untuk ditunda atau tidak dilanjutkan ke

Unja karena ada pelanggaran etika akdemik, serta merekomendasikan untuk pemberian sanksi dan pembinaan lebih lanjut. Pimpinan Unja: a). Memeriksa ulang persyaratan administrasi. b). Menilai ulang angka kredit dosen. c). Memeriksa ulang persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan dosen. d). Mengusulkan angka kredit dosen ke Senat Perguruan Tinggi untuk mendapat kan

pertimbangan ke Lektor Kepala atau persetujuan ke Guru Besar. e). Melanjutkan usulan kenaikan jabatan ke Kemdikbud.

Senat Unja: a). Menilai kelayakan perolehan angka kredit dan persyaratan khusus. b). Menerima

laporan (informasi) tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen yang diusulkan.

c). Memberikan pertimbangan atau persetujuan atau mengembalikan usulan untuk

penyempurnaan, atau menolak untuk sementara usulan karena ada pelanggaran etika akademik, serta merekomendasikan untuk pemberian sanksi dan pembinaan lebih lanjut. Keterangan Angka: 1.

Penyerahan berkas bukti penilaian angka kredit dari dosen pengusul kepada Ketua Prodi/Setara untuk dinilai oleh Tim Pertimbangan/Forum Staf Pengajar (TP/FSP) tingkat Prodi/Setara.


Halaman | 44

2.

Pengembalian berkas bukti penilaian angka kredit dari Ketua Prodi/Setara kepada dosen pengusul, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif

3.

Penyampaian (pemaparan) hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara oleh Pimpinan Prodi/Setara dalam forum Staf Pengajar Prodi/Setara untuk mendapatkan masukan.

4.

Perolehan masukan dari forum Staf Pengajar Prodi/Setara untuk penyempurnaan hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara.

5.

Penyampaian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen berikut hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara dari Ketua Prodi/Setara kepada Pimpinan Fakultas.

6.

Pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen dan hasil penilaian TP/FSP tingkat Prodi/Setara dari Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Prodi/Setara, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.

7.

Penyerahan hasil penilaian Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Fakultas oleh Pimpinan Fakultas kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan.

8.

Penyerahan pertimbangan atau persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan dari Senat Fakultas kepada Pimpinan Fakultas.

9.

Penyerahan berkas bukti untuk penilaian dosen dan hasil penilaian TPJA tingkat Fakultas dari Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Unja untuk dinilai oleh TPJA tingkat Unja.

10. Pengembalian berkas bukti penilaian dosen dan hasil penilaian TPJA tingkat Fakultas dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Fakultas, bilamana bukti-bukti belum mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan administratif. 11. Penyerahan hasil penilaian TPJA tingkat Unja dari Pimpinan Unja kepada Senat Unja untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan. 12. Penyerahan pertimbangan atau persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan dari Senat Unja kepada Pimpinan Unja. 13. Penyerahan berkas hasil penilaian angkat kredit berikut bukti untuk penilaian angka kredit dosen dan pertimbangan atau persetujuan Senat Unja dari Pimpinan Unja kepada Sekretariat Jenderal Kemdikbud. 14. Pengembalian berkas bukti penilaian dosen dan hasil penilaian TPJA tingkat Pusat kepada Pimpinan Unja, bilamana bukti-bukti belum mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan administratif.

Jangka waktu Penilaian Angka Kredit di Tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas masing-masing paling lama 15 (lima belas) hari kerja.


Halaman | 45

BAB VII PENUTUP

Peraturan ini merupakan petunjuk operasional yang berisi aturan-aturan pengganti, pelengkap, penjelas, atau tambahan terhadap aturan dasar yang selama ini telah berlaku secara umum dan dipergunakan dalam penghitungan Angka Kredit dan pengusulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen di Universitas Jambi. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana di kemudian hari terdapat perubahan-perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi Pada tanggal : 31 Oktober 2014 Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc. NIP 19591017 198609 1 001


Halaman | 46

LAMPIRAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Nomor: .............................

INSTANSI: UNIVERSITAS JAMBI

MASA PENILAIAN: Bulan ....................... s/d Bulan………….. Tahun ............

KETERANGAN PERORANGAN 1.

Nama

.......................................................................................

2.

NIP / NIDN

.......................................................................................

3.

Nomor Seri Karpeg

4.

Tempat dan Tanggal Lahir

.......................................................................................

5.

Jenis Kelamin

.......................................................................................

6.

Pendidikan Tertinggi

.......................................................................................

7.

Pangkat dan Golongan Ruang/TMT

.......................................................................................

8.

Jabatan Fungsional/TMT

.......................................................................................

9.

Fakultas/Jurusan

.......................................................................................

10.

Masa Kerja

11.

.......................................................................................

LAMA

.......................................................................................

BARU

.......................................................................................

Unit Kerja

.......................................................................................

UNSUR YANG DINILAI

I

UNSUR UTAMA

1

2

Angka Kredit Menurut Perguruan Tinggi/ Tim Penilai Kopertis Pengusul Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 3 4 5 6 7 8

A. PENDIDIKAN a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah

b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan III JUMLAH


Halaman | 47

B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI a. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (1) Melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (2) Membimbing seminar mahasiswa (3) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL) (4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi (5) Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir (6) Membina kegiatan mahasiswa dibidang Akademik dan Kemahasiswaan (7) Mengembangkan program kuliah (8) Mengembangkan bahan pengajaran (9) Menyampaikan orasi ilmiah (10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (11) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya (12) Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkokan dosen (13) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fung-sional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) JUMLAH b. MELAKSANAKAN PENELITIAN (1) Menghasilkan karya ilmiah (2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah (3) Mengedit/menyunting karya ilmiah (4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan (5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/karya sastra JUMLAH


Halaman | 48

c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (3) Memberikan latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan JUMLAH

II 1

UNSUR PENUNJANG 2 PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN (1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada Perguruan Tinggi

Angka Kredit Menurut Perguruan Tinggi/ Tim Penilai Kopertis Pengusul Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 3 4 5 6 7 8

(2) Menjadi anggota Panitia/Badan pada lembaga Pemerintah (3) Menjadi anggota Organisasi Profesi (4) Mewakili Perguruan Tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga (5) Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional (6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah (7) Mendapat tanda hasa/penghargaan (8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional (9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/Humaniora (10) Menjadi anggota Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen JUMLAH


Halaman | 49

III

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 1. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

Jambi, ............................................

_________________________________ NIP IV

CATATAN PEJABAT PENGUSUL: 1. 2. 3. 4.

.................................................................... .................................................................... .................................................................... Dst.

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul) NIP V

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI: 1. 2. 3. 4.

................................................................... .................................................................... .................................................................... Dst.

..........................., ............................................

(Nama Penilai I) NIP

(Nama Penilai II) NIP VI

CATATAN KETUA TIM PENILAI: 1. 2. 3. 4.

................................................................... .................................................................... .................................................................... Dst.

Ketua Tim Penilai,

(Nama) NIP


Halaman | 50

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS .......................... UNIVERSITAS JAMBI PROGRAM STUDI ...............................................

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP / NIDN Pangkat/Golongan/Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : :

Fakultas ..................................................

Menyatakan bahwa Nama NIP / NIDN Pangkat/Golongan/Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : :

Fakultas ..................................................

Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut:

No. 1

Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

Tempat/Instansi

Tanggal

Keterangan/ bukti fisik

............................. .........................

50,00

Ijazah, transkrip akademik dan SK akreditasi ijazah

1.2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatih- ............................. ......................... an (Diklat) Prajabatan Golongan III

2,00

Sertifikat No.........., tgl............................

1.1 Memperoleh gelar Doctor of Philosophy (S3) di bidang ilmu .........................................................

Jumlah 2

Jumlah Angka Kredit

.........

Melaksanakan Perkuliahan dan Membimbing Praktikum pada Fakultas ..................................................................: 2.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 2.1.1 Memberikan kuliah mata ajaran ................, ....... sks1, kelas .........2, tim .........3 orang dosen

Fakultas ..............

.......................

......

SK Rektor Unja No. ........................, tanggal ...................

Fakultas ..............

.......................

......


2.1.2 dst. 2.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 2.2.1 Memberikan kuliah mata ajaran ................, ...... sks, ...... kelas, tim ......... orang dosen 2.2.2 dst. Jumlah

.........

1

Tuliskan bobot sks Tatap Muka atau Integrated Teaching (pada sistem Blok) Tuliskan kode kelas yang diampu (A, B, C atau C, dst) 3 Tuliskan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut pada kelas yang bersangkutan 2


Halaman | 51

No. 3.


3.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY)

Fakultas ..............

.......................

1,00


3.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY)

Fakultas ..............

.......................

1,00


Membimbing Seminar Mahasiswa:

.........

Membimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Magang Mahasiswa: 4.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY)

Fakultas ..............

.......................

2,00


4.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY)

Fakultas ..............

.......................

2,00


Jumlah 5


Tanggal

Jumlah 4.

Jumlah Angka Kredit

Tempat/Instansi

.........

5a. Membimbing dan Ikut Membimbing dalam Menghasilkan Skripsi: 5a.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 5a.1.1. Sebagai Pembimbing Utama Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Skripsi a.n. ................................... (NIM ..............................)

1,00

Foto kopi Lembar Pengesahan Skripsi

5a.1.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Skripsi a.n. ................................... (NIM ..............................)

0,50


5a.2.1. Sebagai Pembimbing Utama Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Skripsi a.n. ................................... (NIM ..............................)

1,00


5a.2.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Skripsi a.n. ................................... (NIM ..............................)

0,50


5a.1.3. dst. 5a.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY)

5a.2.3. dst. 5b.Membimbing dan Ikut Membimbing dalam Menghasilkan Tesis: 5b.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 5b.1.1. Sebagai Pembimbing Utama Tesis a.n. ................................... (NIM ..............................)

Fakultas .............. Tgl. lulus .........

1,00

Foto kopi Lembar Pengesahan Tesis

5b.1.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Tesis a.n. ................................... (NIM ..............................)


0,50


5b.1.3. dst. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 52

No.


Tempat/Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit


5b.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 5b.2.1. Sebagai Pembimbing Utama Tesis a.n. ................................... (NIM ..............................) 5b.2.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Tesis a.n. ................................... (NIM ..............................) 5b.2.3. dst.


3,00



2,00


5c.1.1. Sebagai Pembimbing Utama Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Disertasi a.n. ................................ (NIM ..............................) 5c.1.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Disertasi a.n. ................................ (NIM ..............................) 5c.1.3. dst.

8,00

Foto kopi Lembar Pengesahan Disertasi Foto kopi Lembar Pengesahan Disertasi

5c. Membimbing dan Ikut Membimbing dalam Menghasilkan Disertasi: 5c.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY)

6,00

5c.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 5c.2.1. Sebagai Pembimbing Utama Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Disertasi a.n. ................................ (NIM ..............................) 5c.2.2. Sebagai Pembimbing Pembantu Fakultas .............. Tgl. lulus ......... Disertasi a.n. ................................ (NIM ..............................) 5c.2.3. dst. Jumlah 6

8,00

6,00

Foto kopi Lembar Pengesahan Disertasi Foto kopi Lembar Pengesahan Disertasi

........

Bertugas Sebagai Penguji pada Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi: 5.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 5.1.1 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Skripsi a.n. ..................................... (NIM ..............................) 5.1.2 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Skripsi a.n. ..................................... (NIM ..............................) 5.1.3 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Tesis a.n. ........................................ (NIM ..............................) 5.1.4 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Tesis a.n. ........................................ (NIM ..............................) 5.1.5 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Disertasi a.n. .................................. (NIM ..............................) 5.1.6 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Disertasi a.n. .................................. (NIM ..............................)

Fakultas .............. Tgl. Ujian ........

1,00

Berita Acara Ujian Skripsi


0,50



1,00

Berita Acara Ujian Tesis


0,50



1,00

Berita Acara Ujian Disertasi


0,50



Halaman | 53


No.

Tempat/Instansi

5.2. Semester Genap 20XX/20YY (01Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 5.2.1 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Skripsi a.n. ..................................... (NIM ..............................) 5.2.2 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Skripsi a.n. ..................................... (NIM ..............................) 5.2.3 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Tesis a.n. ........................................ (NIM ..............................) 5.2.4 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Tesis a.n. ........................................ (NIM ..............................) 5.2.5 Sebagai Ketua Penguji pada Ujian Disertasi a.n. .................................. (NIM ..............................) 5.2.6 Sebagai Anggota Penguji pada Ujian Disertasi a.n. .................................. (NIM ..............................)

Tanggal



1,00



0,50



1,00



0,50



1,00



0,50


Jumlah 6

Jumlah Angka Kredit

........

Membina Kegiatan Mahasiswa di Bidang Akademik & Kemahasiswaan: 6.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 6.1.1 Sebagai Dosen Pembimbing Akademik, .......4 orang mahasiswa

Fakultas ..............

.......................

2,0


.......................

2,0


6.1.2 dst. 6.2. Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 6.2.1 Sebagai Dosen Pembimbing Fakultas .............. Akademik, .......4 orang mahasiswa 6.2.2 dst. Jumlah 7

.........

Mengembangkan Program Kuliah: 7.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 7.1.1 Mengembangkan Metoda Pembelajaran Mata Kuliah ...................5

Fakultas ..............

7.2. Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 7.2.1 Mengembangkan Metoda PemFakultas .............. belajaran Mata Kuliah ...................5

.......................

2,0

Surat Keterangan Kepala Perpustakaan No. ..................., tanggal ...................

.......................

2,0

Surat Keterangan Kepala Perpustakaan No. ..................., tanggal ...................

Jumlah 4 5

.........

Isikan jumlah mahasiswa yang dibimbing. Isikan Nama Mata Kuliah


Halaman | 54

Tempat/Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit

Fakultas ..............

.......................

20,0

Naskah Buku Asli (ISBN..................)7, Penerbit ..................

8.2.1 Menulis Diktat/Modul Mata Kuliah .....................................................8

Fakultas ..............

.......................

5,0

Naskah Diktat Asli

8.2.2 Menulis Penuntun Praktikum Mata Kuliah .........................................8

Fakultas ..............

.......................

5,0

Naskah Diktat Asli


No. 8


Mengembangkan bahan kuliah: 8.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 8.1.1 Menulis Buku Ajar dengan Judul .....................................................6 8.2. Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY)

Jumlah 9

.........

Menyampaikan orasi ilmiah: 9.1. Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 9.1.1Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Universitas ............. dengan Judul .....................................................9

............................. .......................

5,0

Surat Keterangan dan Makalah Orasi Ilmiah

............................. .......................

5,0

Surat Keterangan dan Makalah Orasi Ilmiah

9.1.2 dst. 9.2. Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 9.2.1Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Universitas ............. dengan Judul .....................................................9 9.2.2 dst. Jumlah 10

.........

Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi: 10.1.Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 10.1.1 Sebagai ........................................10 Universitas Jambi

......................

.........


......................

.........


10.2.Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 10.2.1 Sebagai ........................................10

Universitas Jambi

Jumlah

.........

6

Isikan judul Buku Ajar Isikan Nomor ISBN Isikan Nama Mata Kuliah 9 Isikan judul Orasi Ilmiah 7 8

10

Isikan jabatan pimpinan sesuai Permenpan dan RB No. 17/2013


Halaman | 55

No.


11

Membimbing Akademik Dosen Junior: 11.1.Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 11.1.1 Membimbing Pencangkokan Dosen a.n. ....................................11

Tempat/Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit

Fakultas ...........

....................

2,00

Surat Tugas Rektor No.........................., tanggal ...................

Fakultas ...........

....................

1,00



11.2.Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 11.2.1 Membimbing Akademik Reguler Dosen a.n. ....................................11 Jumlah 12

...........

Melaksanakan kegiatan Detasering: 12.1.Semester Ganjil 20XX/20YY (01Sept. 20XX – 28 Feb. 20YY) 12.1.1 Melaksanakan Detasering di Universitas ..................................12

...........................

....................

5,00


..........................

....................

5,00


11.2.Semester Genap 20XX/20YY (01 Maret 20XX – 31 Agust. 20YY) 12.1.1 Melaksanakan Detasering di Universitas ..................................12 Jumlah 13

...........

Mengikuti pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 13.1. Pelatihan dan Lokakarya .................. ............................ selama ......... jam

............................ ........................

............

Sertifikat No.........., tgl...........................

13.2. Pelatihan dan Lokakarya .................. ............................ selama ......... jam

............................ ........................

............

Sertifikat No.........., tgl...........................

13.3. dst Jumlah

...........

Jumlah Keseluruhan

...........

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Program Studi ................................. Fakultas ........................................... Ketua,

Nama ................................................ NIP.

11 12

Isikan nama dosen yang dibimbing Isikan nama Pertisas (Perguruan Tinggi Sasaran)


Halaman | 56

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS ....................... UNIVERSITAS JAMBI PROGRAM STUDI .......................................

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP / NIDN Pangkat/Golongan/Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : :

Fakultas ..................................................

Menyatakan bahwa Nama NIP / NIDN Pangkat/Golongan/Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : :

Fakultas ..................................................

Telah melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut:

Angka Kredit Menurut No. 1.

Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)*

Tim Penilai Pusat

.................

...............

Buku Monograf Asli

.................

...............

Buku Referensi Asli

Menghasilkan Karya Ilmiah: 1.1. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam bentuk Buku Monograf/Buku Referensi: 1.1.a. Sebagai Penulis Utama/Anggota13 Buku Monograf dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................: 1.1.b. Sebagai Penulis Utama/Anggota1 Buku Referensi dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................

13

Keterangan/Bukti Fisik

Tim PAK UNJA

Pilih salah satu


Halaman | 57

Angka Kredit Menurut No.



Tim PAK UNJA

Tim Penilai Pusat

.................

...............

Buku Referensi Asli

.................

...............

Jurnal Asli atau Reprint Artikel

.................

...............


.................

...............


1.5.a. Sebagai Penulis/Penyaji Utama/Anggota Makalah Oral dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................:

.................

...............

Buku Prosiding Asli dan Sertifikat Presentasi Oral

1.5.b. Sebagai Penulis/Penyaji Utama/Anggota Makalah Poster dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................

.................

...............

Buku Prosiding Asli dan Sertifikat Presentasi Poster

1.1.c. Sebagai Penulis Utama/Anggota1 Buku Referensi dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN ..................................... 1.1.d. dst. 1.2. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Internasional: 1.2.a. Sebagai Penulis Utama/Anggota1 Artikel Ilmiah dengan judul “........................................................................................................................................”. Nama Jurnal .................................................. Volume.......... Nomor....... Halaman .....................................: 1.2.b. dst. 1.3. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi: 1.3.a. Sebagai Penulis Utama/Anggota Artikel Ilmiah dengan judul “........................................................................................................................................”. Nama Jurnal .................................................. Volume.......... Nomor....... Halaman .....................................: 1.3.b. dst. 1.4. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: 1.4.a. Sebagai Penulis Utama/Anggota Artikel Ilmiah dengan judul “........................................................................................................................................”. Nama Jurnal .................................................. Volume.......... Nomor....... Halaman .....................................: 1.4.b. dst. 1.5. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Internasional:


Halaman | 58

Angka Kredit Menurut No.


Tim PAK UNJA

Tim Penilai Pusat


.................

...............


1.6.a. Sebagai Penulis/Penyaji Utama/Anggota Makalah Oral dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................:

.................

...............

Buku Prosiding Asli dan Sertifikat Presentasi Oral

1.6.b. Sebagai Penulis/Penyaji Utama/Anggota Makalah Poster dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN .....................................

.................

...............


.................

...............

.................

...............

Laporan Asli dan Surat Keterangan Ketua Lemlit Laporan Asli dan Surat Keterangan Perpustakaan

.................

...............

Buku Hasil Terjemahan Asli

.................

...............

Buku Hasil Suntingan Asli

1.5.c. Sebagai Penulis/Penyaji Utama/Anggota Makalah Poster dengan judul “........................................................................................................................................”. Penerbit .................................................. ISBN ..................................... 1.5.d. dst. 1.6. Karya Ilmiah yang Dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional:

1.6.c. dst. 1.7. Hasil Penelitian dan/atau Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan di Perpustakaan): 1.7.a. Laporan Penelitian dengan judul “.....................................................................................” (Surat Keterangan Lembaga Penelitian Unja No. .........................., tanggal ...................) 1.7.b. Karya Ilmiah dengan judul “..............................................................................................” (Surat Keterangan Perpustakaan Unja No. ....................................., tanggal ...................) 1.7.c. dst. 2.

Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah: 2.1. Sebagai Penterjemah Utama/Anggota Buku Ilmiah dengan judul “....................................... ....................................................................”. Penerbit ............................. ISBN ....................: 2.2. dst.

3.

Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah: 3.1. Sebagai Editor Utama/Anggota Karya Ilmiah dengan judul “................................................ ....................................................................”. Penerbit ............................. ISBN ....................: 3.2. dst.


Halaman | 59

Angka Kredit Menurut No. 4


Tim PAK UNJA

Tim Penilai Pusat

................. .................

............... ...............


Membuat Rancangan dan Karya Teknologi yang Dipatenkan 4.1. Paten Internasional dengan judul “.........................................................................................”. 4.2. Paten Nasional dengan judul “................................................................................................”.

Sertifikat Paten Sertifikat Paten

Jumlah

Jambi, Ketua Program Studi ..................................... Fakultas ....................................,

..................................................... NIP. ..........................................


Halaman | 60

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS .......................... UNIVERSITAS JAMBI PROGRAM STUDI ............................................ SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : : Fakultas ................................

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................

Telah melakukan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Jumlah Angka Keterangan/ bukti fisik Kredit

Bentuk

Tempat/ Instansi

Tanggal

1.1. Sebagai Kepala / Ketua ...........................................14

..............

..................

.............

5,5

Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang

1.2. Sebagai Kepala / Ketua ...........................................14

..............

..................

.............

5,5

Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang

2.1. Melaksnakan Kegiatan Bina Desa di Desa/Kelurahan ...........................................15

..............

..................

.............

3,0

Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

2.2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Tematik di Desa/ Kelurahan .........................15

..............

..................

.............

3,0

Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Pelatihan

.................. ......

...............

1,0

Sertifikat sebagai Instruktur pada Pelatihan, dan Makalah Bahan Pelatihan

Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Struktural:

1.3. dst. 2

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan & penelitian:

2.3. dst. 3

Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat pada masyarakat: 3.1 Menyampaikan ceramah dengan judul: “................. ..........................................”

14 15

Isikan nama jabatan yang diduduki Isikan nama Desa/Kelurahan lokasi kegiatan


Halaman | 61

No

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 3.2 Menyampaikan ceramah dengan judul: “................. ..........................................”

Bentuk

Tempat/ Instansi

Jumlah Angka Keterangan/ bukti fisik Kredit ............... 1,0 Sertifikat sebagai Penyuluh, dan Makalah Bahan Penyuluhan Tanggal

Penyuluhan

.................. ......

4.1 Petunjuk Praktis ................ ............................................

-

-

-

3,0

Surat Keterangan Ketua LPPM No. ....................., tgl. ..................................

4.2 Pedoman Pembuatan ....... ..........................................

-

-

-

3,0

Surat Keterangan Ketua LPPM No. ....................., tgl. ..................................

3.3. dst. 4

Membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat:

4.3. dst. Jumlah Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Ketua Program Studi ............................ Fakultas ...............................................,

............................................................... NIP.


Halaman | 62

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS ....................... UNIVERSITAS JAMBI PROGRAM STUDI ............................................ SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: : : : : Fakultas ................................

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja

: .............................................. : .............................................. : .............................................. : .............................................. : ..............................................

Telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

No 1.

Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kedudukan/ Tingkat

Tempat/ Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit

Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi: 1.1. Senat Fakultas .............16

Anggota

Fak. .........1

................

2,0

1.2. Komisi Guru Besar Fakultas .......................16

Anggota

Fak. .........1

................

2,0

1.3. Mitra Bestari Jurnal Ilmiah ..........................17

Ketua

Lemlit Unja

................

3,0

SK Rektor. No. ............. .......................................

2.1.1 .....................................18

Ketua

..................

..................

3,0

2.1.2 .....................................18

Anggota

..................

..................

2,0

SK Pejabat yang berwenang SK Pejabat yang berwenang

2.1.1 .....................................18

Ketua

..................

..................

2,0

2.1.2 .....................................18

Anggota

..................

..................

1,0


SK Rektor. No. ............. ....................................... SK Rektor. No. ............. .......................................

1.4. dst. 2.

Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah: 2.1. Tingkat pusat:

2.1.3 dst. 2.1. Tingkat daerah: SK Pejabat yang berwenang SK Pejabat yang berwenang

2.1.3 dst.

16 17 18

Isikan nama Fakultas Isikan nama Jurnal Ilmiah Isikan nama Kepanitian/Badan


Halaman | 63

No 3.

Kedudukan/ Tingkat

Tempat/ Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit

3.1.1 .....................................19

Pengurus

................

...............

2,0

3.1.2 .....................................19

Anggota

................

...............

1,0

3.2.1 .....................................19

Pengurus

................

...............

2,0

3.2.2 .....................................19

Anggota

................

...............

1,0

4.1. Panitia..........................20

.....................

.................

.................

1,0

4.2. Panitia..........................20

.....................

.................

.................

1,0

5.1. Delegasi.......................21

Ketua

.................

.................

3,0

5.2. Delegasi.......................21

Anggota

.................

.................

2,0

4.1.1 Pertemuan/Lokakarya/ Workshop .................. ..................................22

Pembicara

.................

.................

3,0

Sertifikat tanda keikutsertaan


Peserta

.................

.................

2,0



Pembicara

.................

.................

3,0



Peserta

.................

.................

2,0




Menjadi anggota organisasi profesi dosen: 3.1. Tingkat International Foto kopi Kartu Keanggotaan Foto kopi Kartu Keanggotaan

3.1.3 dst. 3.2 Tingkat Nasional: Foto kopi Kartu Keanggotaan Foto kopi Kartu Keanggotaan

3.2.3 dst. 4.

Mewakili perguruan tinggi untuk duduk dalam panitia antar lembaga: Surat Penunjukan dari Rektor/Dekan Surat Penunjukan dari Rektor/Dekan

4.3. dst. 5.

6.

Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional: Surat Penunjukan dari lembaga yg berwenang Surat Penunjukan dari lembaga yg berwenang

Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah: 4.1. Tingkat internasional/ regional/nasional:

4.1.3 dst. 4.2. Di lingkungan UNJA:

4.2.3 dst. 19

Isikan nama Himpunan Profesi Isikan nama Kepanitiaannya 21 Isikan nama Delegasinya 22 Pilih salah satu dan isikan nama Pertemuannya 20


Halaman | 64

No 7.

Kedudukan/ Tingkat

Tempat/ Instansi

Tanggal

Jumlah Angka Kredit

7.1.1 Karya Satya 30 tahun

-

-

..................

3,0

Sertifikat Karya Satya


-

-

..................

2,0



-

-

..................

1,0


7.2.1 Tingkat Internasional

-

-

..................

5,0

Sertifikat Penghargaan

7.2.2 Tingkat Nasional

-

-

..................

3,0


7.2.3 Tingkat Provinsi/Lokal

-

-

..................

1,0


8.1. Buku Pelajaran SLTA

-

-

.................

5,0

Buku Asli

8.2. Buku Pelajaran SLTP

-

-

.................

5,0

Buku Asli

8.3. Buku Pelajaran SD

-

-

.................

5,0

Buku Asli

9.1. Tingkat Internasional

-

-

.................

5,0

Sertifikat / Medali

9.2. Tingkat Nasional

-

-

.................

3,0

Sertifikat / Medali

9.3. Tingkat Provinsi

-

-

.................

1,0

Sertifikat / Medali

10.1. TPJA Universitas

Ketua

....................

..................

0,5

SK Rektor No.................

10.2. TPJA Universitas

Anggota

....................

..................

0,5

SK Rektor No.................

10.3. TPJA Fakultas

Ketua

....................

..................

0,5

SK Dekan No.................

10.4. TPJA Fakultas

Anggota

....................

..................

0,5

SK Dekan No.................



Mendapat tanda jasa/ penghargaan: 7.1. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya:

7.2. Penghargaan lainnya:

8.

9.

10

Menulis Buku Pelajaran

Memiliki prestasi di bidang olahraga/humaniora:

Kanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen:

Jumlah

............

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Ketua Program Studi ............................ Fakultas ...............................................,

............................................................... NIP.


Halaman | 65

RESUME PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN PERGURUAN TINGGI TINGKAT PUSAT

TANGGAL PENILAIAN : TGL ..................................... S/D TGL ................................... I.

KETERANGAN PERORANGAN

1.

Nama

..........................................................

2.

NIP / NIDN

..........................................................

3.


..........................................................

4.

Pangkat dan Golongan Ruang/TMT

..........................................................

5.

Jabatan Dosen/TMT

..........................................................

6.

Fakultas

..........................................................

7.

Jurusan/Program Studi/Mata Kuliah yang Dibina

..........................................................

8.

Diusulkan Menjadi/TMT

..........................................................

BIDANG DAN BUTIR YANG DINILAI II

SUB UNSUR

A L

B B

1.

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ ijazah

.....

2.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan III

.....

3.

Melaksanakan perkuliahan dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan

.....

4.

Membimbing seminar mahasiswa

.....

5.

Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL)

.....

6.

Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi

.....

7.

Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir

.....

L

C B

L

D B

L

JUMLAH B

L

B


Halaman | 66


SUB UNSUR

A L

B B

L

C B

L

D B

8.

Membina kegiatan mahasiswa dibidang Akademik dan Kemahasiswaan

.....

9.

Mengembangkan program kuliah

.....

10.

Mengembangkan bahan pengajaran

.....

11.

Menyampaikan orasi ilmiah

.....

12.

Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi

.....

13.

Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya

.....

14.

Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen

.....

15.

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)

.....

16.

Menghasilkan karya ilmiah

.....

17.

Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah

.....

18.

Mengedit/menyunting karya ilmiah

.....

19.

Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan

.....

20.

Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/karya sastra

.....

21.

Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya

.....

22.

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

.....

23.

Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat

.....

24.

Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan

.....

25.

Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat

.....

L

JUMLAH B

L

B


Halaman | 67


SUB UNSUR

A L

B B

L

C B

L

D B

L

JUMLAH B

26.

Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada Perguruan Tinggi

.....

27.

Menjadi anggota Panitia/Badan pada lembaga Pemerintah

.....

28.

Menjadi anggota Organisasi Profesi

.....

29.

Mewakili Perguruan Tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga

.....

30.

Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional

.....

31.

Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah

.....

32.

Mendapat tanda hasa/penghargaan

.....

33.

Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional

.....

34.

Mempunyai prestasi di bidang olah raga/Humaniora

.....

L

Jumlah usul Angka Kredit

B

.....

Kelebihan Angka Kredit yang lalu

.....

-

Jumlah Angka Kredit seluruhnya

.....

Jumlah Angka Kredit yang seharusnya

.....

HASIL PENILAIAN TIM PUSAT PERTIMBANGAN

TANGAN TANGAN/PARAF

1. Dapat dipertimbangkan/disetujui menjadi: Guru Besar Karena telah memenuhi persyaratan Angka Kredit 2. Belum dapat dipertimbangkan/belum disetujui Karena: ………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..


Halaman | 68

CONTOH SURAT USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN KE DIRJEN DIKTI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JAMBI Jln. Raya Jambi - Muara Bulian, Km 15, Mendalo Darat, Kode Pos 36361 Telp. (0741) 583377, 583111 - Fax. (0741) 582632 Nomor Lampiran Hal

: : : Usul Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan a.n. Sdr. ...................................................

Yth. Ketua Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan dosen pada Universitas Jambi, atas nama: Nama : ..................................................... NIP : ..................................................... NIDN : ..................................................... Tempat, tanggal lahir : ..................................................... Pangkat, golongan ruang, TMT : ..................................................... Jabatan, TMT : ..................................................... Unit kerja : ..................................................... Jumlah Angka kredit baru yang diusulkan : ..................................................... MENJADI Jabatan, TMT Dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah Pangkat, golongan ruang, TMT

: ..................................................... : ..................................................... : .....................................................

Kami menyetujui kenaikan jabatan atau pangkat tersebut mengingat yang bersangkutan: 1. Telah cukup memiliki masa jabatan akademik/fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Telah bekerja dengan baik dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Jambi; Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan: 1. Asli resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau print out dari SIMPAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas; 2. Foto kopi ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, disahkan pejabat yang berwenang; 3. Foto kopi surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Foto kopi surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 6. Foto kopi PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Foto kopi surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 8. Foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 9. Foto kopi DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 10. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; 11. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian; 12. Asli Daftar Kegiatan Penelitian; 13. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang T ridharma Perguruan Tinggi; 14. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium; 15. Daftar hadir anggota Senat; 16. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; 17. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah; 18. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review; 19. Asli jurnal dan karya ilmiah. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Rektor,

............................................. NIP ...................................... Tembusan: 1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud; 2. Dekan Fakultas ..................................... PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 69

CONTOH SURAT USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN KE BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMDIKBUD


UNIVERSITAS JAMBI Jln. Raya Jambi - Muara Bulian, Km 15, Mendalo Darat, Kode Pos 36361 Telp. (0741) 583377, 583111 - Fax. (0741) 582632

Nomor : Lampiran : Hal : Usul Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan a.n. Sdr. ...................................................

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul kenaikan pangkat dosen pada Universitas Jambi, atas nama: Nama NIP NIDN Tempat, tanggal lahir Jabatan, TMT Pangkat, golongan ruang, TMT Dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah Unit kerja

: : : : : : : :

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Foto kopi sah NIP baru dan /NIDN; 2. Foto kopi ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;

3. Foto kopi surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;

4. Foto kopi surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan 5. 6. 7. 8.

sementara dari tugas jabatan dosen bagi dosen sedang melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (non aktif), apabila ada; Foto kopi surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan foto kopi pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosennya (non aktif), apabila ada; Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yang belum pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat atau foto kopi PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang; Foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; Foto kopi DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Rektor,

......................................... NIP ................................. Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud; 2. Dekan Fakultas ..................................... PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 70

CONTOH BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT UNIVERSITAS


SENAT UNIVERSITAS JAMBI Jln. Raya Jambi - Muara Bulian, Km 15, Mendalo Darat, Kode Pos 36361 Telp. (0741) 583377, 583111 - Fax. (0741) 582632

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT NOMOR: ......................................................

Pada hari ini, ............ tanggal ..... bulan .......... tahun ......................, Senat Universitas Jambi yang dihadiri sejumlah ......... ( ...........................................) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada: Nama NIP/NIDN Pangkat, golongan ruang, TMT Jabatan, TMT Unit kerja

: : : : :

............................................................ ..................................../...................... .................., ..........., ........................... ..........................., ......... kum, .......... Fakultas/Program Studi/Bagian*) .................... pada Universitas Jambi

untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke Lektor Kepala/Guru Besar*) dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah ..................................... dan naik pangkat dalam pangkat ............................, golongan ruang ............. Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, ..................................... Ketua,

........................................................ NIP ................................................ *) coret yang tidak perlu


Halaman | 71

CONTOH LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH



LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Jambi, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke Lektor Kepala/Guru Besar*), atas nama: Nama NIP NIDN Pangkat, golongan ruang, TMT Jabatan, TMT Bidang Ilmu/Mata Kuliah Jurusan/Program Studi Fakultas Perguruan Tinggi

: : : : : : : : :

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, ..................................... Rektor,

....................................................... NIP ................................................. *) coret yang tidak perlu


Halaman | 72

CONTOH LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................... NIP : ..................................................... NIDN : ..................................................... Pangkat, golongan ruang, TMT : ..................................................... Jabatan, TMT : ..................................................... Bidang Ilmu/Mata Kuliah : ..................................................... Jurusan/Program Studi : ..................................................... Fakultas : ..................................................... PT : ..................................................... Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini: No.

Jenis Karya Ilmiah

Judul

Identitas Karya Ilmiah

1 2 3 4 dst. 1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala/Guru Besar*); 2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, ..................................... Yang membuat pernyataan,

........................................................ NIP ................................................. *) coret yang tidak perlu


Halaman | 73

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA BUKU



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: BUKU Judul Buku

:

Penulis Buku (ditulis seperti dalam karya)

:

Identitas Buku

: a. ISBN b. Edisi c. Tahun terbit d. Penerbit e. URL f. Jumlah halaman

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku (beri pada kategori yang tepat)

: : : : : : : :

 

Buku Referensi Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review : Nilai Maksimum Buku Komponen yang Dinilai a. Kelengkapan unsur isi buku (20%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%) Total = (100%) Nilai Pengusul = BK x P = ........

Referensi

Monograf





8,0 12,0

4,0 6,0

12,0

6,0

8,0

4,0

40,0

20,0

Nilai Akhir yang Diperoleh (P)

Jambi, Reviewer I/II*),

………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota *) Coret yang tidak perlu


Halaman | 74

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA ARTIKEL ILMIAH



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: ARTIKEL ILMIAH Judul Artikel : Penulis Artikel (ditulis : seperti dalam karya) Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal b. ISSN c. Volume/Nomor d. Edisi (bulan/tahun) e. Penerbit f. URL g. Jumlah halaman Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku (beri pada kategori yang tepat)

: : : : : : : :  Jurnal Ilmiah Internasional  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  Jurnal Ilmiah Nasional Tidak

Terakreditasi Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai

Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah Internasional Nasional Nasional Terakreditasi Tidak Terakreditasi





4,0

2,5

1,0

12,0

7,5

3,0

12,0

7,5

3,0

12,0

7,5

3,0

40,0

25,0

10,0

 a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%) Nilai Pengusul = BK x P = ........


Jambi, Reviewer I/II*), ………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota *) Coret yang tidak perlu PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 75

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA PROSIDING



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: PROSIDING Judul Makalah

:

Penulis Makalah (ditulis : seperti dalam karya) Identitas Makalah

: a. Judul Prosiding b. ISBN c. Tahun terbit d. Penerbit e. URL f. Jumlah halaman g. Sertifikat

Kategori Publikasi Makalah Buku (beri pada kategori yang tepat)

: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 

Prosiding Forum Ilmiah Internasional Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review : Nilai Maksimum Prosiding Komponen yang Dinilai a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%) Nilai Pengusul = BK x P = ........

Internasional

Nasional





1,5 4,5

1,0 3,0

4,5

3,0

4,5

3,0

15,0

10,0


Jambi, Reviewer I/II*), ………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota Internasional: ada prosiding dan sertifikat=15; ada prosiding tanpa sertifikat=10; tidak ada prosiding, ada sertifikat=5. Nasional: ada prosiding dan sertifikat=10; ada prosiding tanpa sertifikat=5; tidak ada prosiding, ada sertifikat=3. *) Coret yang tidak perlu PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 76

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA PROSIDING TANPA SERTIFIKAT PENYAJIAN MAKALAH (MAKALAH TIDAK DISAJIKAN)



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: PROSIDING Judul Makalah

:




: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 


Hasil Penilaian Peer Review : Nilai Maksimum Prosiding Internasional

Nasional





a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%)

1,0

0,5

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%)

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

10,0

5,0



Nilai Pengusul = BK x P = ........ Jambi, Reviewer I/II*), ………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota Internasional: ada prosiding dan sertifikat = 15; ada prosiding tanpa sertifikat = 10; tidak ada prosiding, ada sertifikat = 5. Nasional: ada prosiding dan sertifikat = 10; ada prosiding tanpa sertifikat = 5; tidak ada prosiding, ada sertifikat = 3. *) Coret yang tidak perlu PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 77

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA MAKALAH YANG DISAJIKAN PADA SEMINAR NASIONAL TAPI TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROSIDING



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: MAKALAH Judul Makalah

:




: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 

Makalah Forum Ilmiah Internasional Makalah Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review : Nilai Maksimum Prosiding Internasional

Nasional





a. Kelengkapan unsur isi makalah (20%)

1,0

0,6

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) Total = (100%)

2,0

1,2

2,0

1,2

5,0

3,0



Nilai Pengusul = BK x P = ........

Jambi, Reviewer I/II*), ………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota Internasional: ada prosiding dan sertifikat=15; ada prosiding tanpa sertifikat=10; tidak ada prosiding, ada sertifikat=5. Nasional: ada prosiding dan sertifikat=10; ada prosiding tanpa sertifikat=5; tidak ada prosiding, ada sertifikat=3. *) Coret yang tidak perlu PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 78

CONTOH LEMBAR PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA LAPORAN PENELITIAN



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH: LAPORAN PENELITIAN Judul Penelitian

:

Peneliti (ditulis seperti : dalam karya) Identitas Buku

: a. Lembaga sponsor b. Besar dana c. Tahun penelitian d. Lama penelitian e. Jumlah halaman

: : : : :

Hasil Penilaian Peer Review : Komponen yang Dinilai

Nilai Maksimum

a. Kelengkapan unsur Laporan Penelitian (20%)

0,6

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%)

1,2

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%)

1,2

Total = (100%)

Perolehan

3,0

Nilai Pengusul = BK x P = ........

Jambi, Reviewer I/II*), ………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Keterangan: BK = Bobot Kemandirian Sendiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota *) Coret yang tidak perlu


Halaman | 79

CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA BUKU



LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: BUKU Judul Buku

:

Penulis Buku (ditulis seperti dalam karya)

:

Identitas Buku

: a. ISBN b. Edisi c. Tahun terbit d. Penerbit e. URL f. Jumlah halaman


: : : : : : : :

 

Buku Referensi Buku Monograf


Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur isi buku (20%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,

………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja :

………………………………………….. NIP Jabatan Fungsional : Unit Kerja :


Halaman | 80

CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA ARTIKEL ILMIAH



LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: ARTIKEL ILMIAH Judul Artikel

:

Penulis Artikel (ditulis : seperti dalam karya) Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal b. ISSN c. Nomor/Volume d. Edisi (bulan/tahun) e. Penerbit f. URL g. Jumlah halaman

: : : : : : :


:

  

Jurnal Ilmiah Internasional Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Jurnal Ilmiah Nasional Tidak

Terakreditasi Hasil Penilaian Peer Review : Komponen yang Dinilai

Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,




Halaman | 81

CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA PROSIDING



LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: PROSIDING Judul Makalah

:




: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 



Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,




Halaman | 82




LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: PROSIDING Judul Makalah

:




: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 



Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,




Halaman | 83




LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: MAKALAH Judul Makalah

:




: : : : : : : Ada / Tidak Ada*) :

 

Makalah Forum Ilmiah Internasional Makalah Forum Ilmiah Nasional


Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur isi makalah (20%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%)

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,




Halaman | 84

CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG UNTUK KARYA ILMIAH BERUPA LAPORAN PENELITIAN



LEMBAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DUA SEJAWAT SEBIDANG ATAU DUA PEER REVIEW KARYA ILMIAH: LAPORAN PENELITIAN Judul Penelitian

:

Peneliti (ditulis seperti : dalam karya) Identitas Buku

: a. Lembaga sponsor b. Besar dana c. Tahun penelitian d. Lama penelitian e. Jumlah halaman

: : : : :


Reviewer I

Nilai Reviewer II

Rata-Rata

a. Kelengkapan unsur Laporan Penelitian (20%) b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) Total = (100%)

Reviewer I,

Jambi, Reviewer II,




Halaman | 85

PANDUAN PENILAIAN BUKU

Nilai Maksimum Buku Komponen yang Dinilai

a. Kelengkapan unsur isi Buku (20%) (Pengantar, Teori dan Penjelasan, Contoh Kasus, Rangkuman, Referensi)

Referensi

Monograf

Penerjema h/ Penyadur

Editor/ Penyuntin g

8,0

4,0

3,0

2,0

1. Lengkap dan runtut

8,0

4,0

3,0

2,0

2. Lengkap tetapi kurang runtut

6,0

3,0

2,5

1,5

3. Lengkap tetapi tidak runtut

4,0

2,0

1,5

1,0

4. Tidak lengkap dan runtut

6,0

3,0

2,5

1,5

5. Tidak lengkap dan kurang runtut

4,0

2,0

1,5

1,0

6. Tidak lengkap dan tidak runtut

2,0

1,0

1,0

0,5


12,0

6,0

4,5

3,0

12,0

6,0

4,5

3,0

2. Kurang sesuai dengan Sasaran

9,0

4,0

3,0

2,0

3. Tidak sesuai dengan Sasaran

0,0

0,0

0,0

0,0

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi (30%)*

12,0

6,0

4,5

3,0

12,0

6,0

4,5

3,0

2. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10

9,0

4,0

3,0

2,0

3. Tidak ada referensi primer

6,0

3,0

2,5

1,5

(3,0)

(2,0)

(2,0)

(1,0)

8,0

4,0

3,0

2,0

1. Anggota IKAPI

8,0

4,0

3,0

2,0

2. Tidak anggota IKAPI

6,0

2,0

1,5

1,0

40,0

20,0

15,0

10,0

1. Sesuai dengan Sasaran

1. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir lebih dari 10

4. Antara sitasi dan referensi tidak konsisten (nilai inkonsistensi)

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)

Total = (100%)

* apabila dijumpai inkonsistensi antara sitasi dan referensi, maka nilai yang diperoleh dikurangi sebesar nilai inkonsistensi untuk masing-masing jenis publikasi. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 86

PANDUAN PENILAIAN JURNAL ILMIAH

Nilai Maksimum Jurnal Komponen yang Dinilai

a. Kelengkapan unsur isi Artikel (10%) (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)

Internasional

Nasional Terakreditasi

Nasional Tidak Terakreditasi

4,0

2,5

1,0

1. Lengkap dan runtut 2. Lengkap tetapi kurang runtut 3. Lengkap tetapi tidak runtut 4. Tidak lengkap dan runtut 5. Tidak lengkap dan kurang runtut 6. Tidak lengkap dan tidak runtut

4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0

2,5 2,0 1,0 2,0 1,0 0,5

1,0 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 1. Sesuai dengan Bidang Ilmu 2. Kurang sesuai dengan Bidang Ilmu 3. Tidak sesuai dengan Bidang Ilmu

12,0

7,5

3,0

12,0 9,0 0,0

7,5 6,0 0,0

3,0 2,0 0,0

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi (30%)* 1. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir lebih dari 10 2. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10 3. Tidak ada referensi primer 4. Antara sitasi dan referensi tidak konsisten (nilai inkonsistensi)

12,0

7,5

3,0

12,0

7,5

3,0

9,0

6,0

2,0

6,0 (3,0)

4,5 (2,0)

1,5 (1,0)

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)* 1. Internasional: - Asosiasi profesi bereputasi internasional dan ber-ISSN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISSN 2. Nasional Terakreditasi: - Asosiasi profesi nasional dan ber-ISSN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISSN 3. Nasional Tidak Terakreditasi: - ber-ISSN, ada pengelola dan editor, dicetak - ber-ISSN, ada pengelola dan editor, difoto kopi Total = (100%)

12,0

7,5

3,0

12,0 9,0 7,5 5,0 3,0 2,0 40,0

25,0

10,0

* apabila dijumpai inkonsistensi antara sitasi dan referensi, maka nilai yang diperoleh dikurangi sebesar nilai inkonsistensi untuk masing-masing jenis publikasi.


Halaman | 87

PANDUAN PENILAIAN PROSIDING (MAKALAH DISAJIKAN)

Komponen yang Dinilai a. Kelengkapan unsur isi Makalah (10%) (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)

Nilai Maksimum Makalah Internasional

Nasional

1,5

1,0


1,5

1,0


1,0

0,8


1,5

0,6


1,0

0,8


1,5

0,6


0,5

0,2

4,5

3,0

1. Sesuai dengan Bidang Ilmu

4,5

3,0

2. Kurang sesuai dengan Bidang Ilmu

3,0

2,0

3. Tidak sesuai dengan Bidang Ilmu

1,5

1,0


4,5

3,0


4,5

3,0


3,0

2,0

3. Tidak ada referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10

2,0

1,5

(1,0)

(0,5)

4,5

3,0



d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 1. Internasional: - Asosiasi profesi bereputasi internasional

4,5

dan ber-ISBN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISBN 2. Nasional: - Asosiasi profesi nasional dan ber-ISBN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISBN Total = (100%)

3,0 3,0 2,0 15,0

10,0



Halaman | 88

PANDUAN PENILAIAN PROSIDING (MAKALAH TIDAK DISAJIKAN)

Komponen yang Dinilai e. Kelengkapan unsur isi Makalah (10%) (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)


Nasional

1,0

0,5


1,0

0,5


0,8

0,4


0,6

0,3


0,8

0,4


0,6

0,3


0,4

0,2

3,0

1,5


3,0

1,5


1,5

0,8


0,75

0,4

g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi (30%)*

3,0

1,5


3,0

1,5


1,5

0,8

7. Tidak ada referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10

1,0

0,5

(0,5)

(0,25)

3,0

1,5

f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)


h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 1. Internasional: - Asosiasi profesi bereputasi internasional

3,0

dan ber-ISBN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISBN 2. Nasional: - Asosiasi profesi nasional dan ber-ISBN - Bukan asosiasi profesi dan ber-ISBN Total = (100%)

1,5 1,5 0,75 10,0

5,0



Halaman | 89

PANDUAN PENILAIAN MAKALAH (TIDAK MASUK PROSIDING)

Komponen yang Dinilai a. Kelengkapan unsur isi Makalah (20%) (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)


Nasional

1,5

0,6


1,0

0,5


0,8

0,4


0,6

0,3


0,8

0,4


0,6

0,3


0,4

0,2

2,0

1,2


2,0

1,2


1,0

0,6


0,0

0,0


2,0

1,2


2,0

1,2

10.Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10

1,0

0,6

11.Tidak ada referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10

0,5

0,3

(0,3)

(0,2)

5,0

3,0


12.Antara sitasi dan referensi tidak konsisten (nilai inkonsistensi) Total = (100%)



Halaman | 90

PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN

Komponen yang Dinilai a. Kelengkapan unsur isi Laporan (20%) (Ringkasan, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)

Nilai Maksimum Laporan 0,6


0,6


0,5


0,4


0,5


0,4


0,3


1,2


1,2


1,0


0,0


1,2


1,2


0,9

3. Tidak ada referensi primer

0,6


0,3

Total = (100%)

3,0


Catatan: - Angka Kredit yang diperoleh pada saat Tugas Belajar tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. - Untuk kenaikan pangkat dalam kurun waktu 1 - 3 th / Loncat Jabatan / Guru Besar, beberapa karya ilmiah tidak dihitung, yaitu: 1. Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari beberapa penulis. 2. Makalah tanpa prosiding atau ada prosiding, namun tidak ada sertifikat. 3. Jurnal ilmiah edisi khusus atau suplemen. 4. Jurnal elektronik.


Halaman | 91

HASIL PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI OLEH SEKRETARIAT TIM PENILAI USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Surat Usul dari Fakultas Nomor

: ................................................. Tanggal ...................................

A. IDENTITAS DOSEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama NIP Jabatan Lama / Angka Kredit Jabatan Baru / Angka Kredit Angka Kredit yang diperlukan Kenaikan Jabatan Masa Jabatan sekarang Mata ajaran/kuliah Pokok

: : : ........................................................ TMT. .................................. : : : Setingkat lebih tinggi / loncat jabatan / kenaikan pangkat *) : :

B. KELENGKAPAN BAHAN/BERKAS

NO

KETERANGAN Tidak Lengkap Lengkap

PERSYARATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN UMUM 1 SK Pangkat Terakhir Gol ..........................TMT ............................. 2 SK Jabatan Fungsional Terakhir TMT 3 SK Angka Kredit Terakhir 4 KARPEG 5 DP3 (dua tahun terakhir) 6 Ijazah terakhir 7 Sertifikat Pendidik 8 Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 9 Rekomendasi Senat Fakultas Surat Tugas/Izin Belajar dan Pernyataan Aktif Kembali Melaksanakan 10 Tugas (bagi yang melanjutkan studi (S2/S3) II. KHUSUS 1 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran 2 (beserta lampirannya/keterangan/bukti fisik) Daftar Kegiatan Penelitian (beserta lampirannya/keterangan/bukti fisik 3 dan dilampirkan yang asli) Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pada 4 Masyarakat (beserta lampirannya/keterangan/bukti fisik) Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma 5 Perguruan Tinggi (beserta lampirannya/keterangan/bukti fisik) Catatan : Kelengkapan Bahan/Berkas : Lengkap / Tidak Lengkap *) Harus dilengkapi sbb : I. Umum No. ................................ II. Khusus No. ...............................

Jambi, Pemeriksa,

_____________________ Mengetahui/menyetujui Sekretaris TPJA,

Tim Pemeriksa

________________________ NIP.

________________________ NIP.


Halaman | 92

HASIL PEMERIKSAAN ANGKA KREDIT OLEH TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

NAMA

: ................................................................................

NIP

: ................................................................................

Jabatan Lama / Angka kredit : ................................................................................ Jabatan Baru / Angka kredit

: ................................................................................

Fakultas

: ................................................................................

I. USUR UTAMA : a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran 1. Angka Kredit yang diperlukan minimal = ............... kum 2. Angka Kredit yang diusulkan = ............... kum 3. Angka Kredit yang disetujui = ............... kum Pertimbangan Hasil Penilaian: .......................................................... b. Melaksanakan Penelitian 1. Angka Kredit yang diperlukan minimal = ............... kum 2 Angka Kredit yang diusulkan = ............... kum 3. Angka Kredit yang disetujui = ............... kum Pertimbangan Hasil Penilaian: .......................................................... c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyakrakat 1. Angka Kredit yang diperlukan maximal = ............... kum 2. Angka Kredit yang diusulkan = ............... kum 3. Angka Kredit yang disetujui = ............... kum Pertimbangan Hasil Penilaian: ..........................................................

II. UNSUR PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN d. Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen 1. Angka Kredit yang diperlukan maximal = ............... kum 2. Angka Kredit yang diusulkan = ............... kum 3. Angka Kredit yang disetujui = ............... kum Pertimbangan Hasil Penilaian: ..........................................................


Halaman | 93

HASIL RESUME PENILAIAN ANGKA KREDIT OLEH TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

NAMA

: ................................................................................

NIP

: ................................................................................

Jabatan Lama / Angka kredit

: ................................................................................

Jabatan Baru / Angka kredit

: ................................................................................

Fakultas

: ................................................................................

REKAPITULASI No. I

Angka Kredit Diusulkan

Unsur

Angka Kredit Disetujui

UNSUR UTAMA 1. Pendidikan dan Melaksanakan Pendidikan Pengajaran 2. Melaksanakan Penelitian 3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

II

UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pokok Dosen Jumlah Angka Kredit Seluruhnya Jumlah Angka Kredit Seharusnya Lebihan Angka Kredit

KESIMPULAN : 1. Telah memenuhi sayrat dan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan sebagai ......................................................................... 2. Belum memenuhi syarat dan belum dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan sebagai ................................ dan perlu ditambah jumlah angka kredit sebesar ........ dalam kelompok: A = ................. kum B = ................. kum C = ................. kum D = ................. kum

Mengetahui/menyetujui

Jambi, ...................................

Ketua,

_____________________________

_____________________________

NIP.

NIP.


Halaman | 94

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun l974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara


Halaman | 95

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsionai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor IS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik


Halaman | 96

14.

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangnKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsionsl Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsionsl Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 2. Dosen adalah pendidik profesionsl dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsionsl tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.


Halaman | 97

5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 6. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan. 7. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen. 8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajianjpenelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpuJan dan saran-saran, pemecahannya. 9. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya. 10. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Dosen. 11. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi. Pasal 3 (1) Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagal pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier. Pasal 4 Tugas pokok jabatan Akademik Dosen yaitu melakasanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada maayarakat. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5 (1) Instansi pembina jabatan Akademik Dosen yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, antara lain:


Halaman | 98

a. b. c. d. e. f. g. h. l. j. k.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan Akademik dosen; menyusun ketentuan teknis jabatan Akademik Dosen; menyusun pedoman formasi jabatan Akademik Dosen; menetapkan standar kompetensi jabatan Akademik Dosen; melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Akademik Dosen; melakukan sosialisasi jabatan Akademik Dosen; mengembangkan sistem informasi jabatan Akademik Dosen; memfasilitasi pelaksanaan jabatan Akademik Dosen; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Dosen; memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Dosen; dan melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Akademik Dosen.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 6 Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan keahlian. Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari: a. Asisten Ahli; b. Lektor; c. Lektor Kepala; dan d. Profesor. Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Lektor, terdiri dari: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Lektor Kepala, terdiri dari: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Profesor, terdiri dari: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan . 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. Penetapan jenjang jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


Halaman | 99

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal7 Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan Akademik Dosen yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar; dan 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan. b Pelaksanaan pendidikan, meliputi: 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan; 2. membimbing seminar; 3. membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan; 4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi; 5. melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir: 6. membina kegiatan mahasiswa; 7. mengembangkan program kuliah; 8. mengembangkan bahan kuliah; 9. menyampaikan orasi ilmiah; 10. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi; 11. membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya; 12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen; dan 13. melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. c. Pelaksanaan penelitian, meliputi: 1. menghasilkan karya ilmiah; 2. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 3. mengedit/menyunting karya ilmiah; 4. membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan; dan 5. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra. d . Pelaksanan pengabdian kepada masyarakat, meliputi: 1. menduduki jabatan pimpinan; 2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian; 3. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat; 4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan 5. membuat/menulis karya pengabdian. e. Penunjang tugas Dosen, meliputi: 1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; 2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen; 4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;


Halaman | 100

5. 6. 7. 8.

menjadi anggota delegasi nasionai ke pertemuan intemasional; berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; mendapat penghargaan/tanda jasa; menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan sceara nasional; 9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan 10. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen. BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 8 (1) Rincian kegiatan jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: 1. melaksanakan perkuliahan/tutoriai dan membimbing,menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun pada fakultas/sekolah tinggi/ akademi/politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan universitas/institut sendiri. maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester; 2. membimbing mahasiswa seminar; 3. membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata. dan praktek kerja lapangan; 4. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi; 5. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan tesis; 6. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi; 7. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi; 8. membimbing dan ikut membimbing sabagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan disertasi; 9. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan tesis; 10. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghaslkan skripsi; 11. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi; 12. bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir; 13. bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir; 14. melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 15. melakukan kegiatan pengembangan program kuliah; 16. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku; 17. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial; 18. melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi, tiap tahun;


Halaman | 101

19. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Rektor; 20. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana; 21. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik; 22. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik; 23. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Direktur Akademi; 24. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi; 25. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi; 26. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Akademi; 27. membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 28. membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 29. melaksanakan kegiatan detasering; 30. melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Dosen; 31. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf; 32. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi; 33. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat internasional; 34. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi; 35. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional; 36. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional; 37. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional; 38. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional; 39. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional; 40. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majaiah popular/umum;


Halaman | 102

41. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi); 42. menerjemahkan/penyaduran buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional; 43. mengedit/menyunting karya iImiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional; 44. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat intemasional; 45. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional; 46. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan·dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional; 47. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional; 48. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal; 49. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 50. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penclitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 51. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat intemasional; 52. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional; 53. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal; 54. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat intemasional; 55. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional; 56. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal; 57. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental; 58. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian; 59. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi;


Halaman | 103

60. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan 61. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan. (2) Dosen yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dosen yang dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap jenjang jabatan Akademik Dosen mempunyai wewenang yang sama. Pasal 9 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a. pendidikan sekolah; b. pelaksanaan pendidikan; c. pelaksanaan penelitian; dan d. pelaksanaan pengabdian kcpada masyarakat. (3) Unsur penunjang adalah kegiatan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e. Pasal 10 (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Akademik Dosen, untuk: a. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini; dan b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (S3) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 Profesor mempunyai kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat.


Halaman | 104

Pasal 12 Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan bimbingan tugas akhir. (2) Wewenang dan tanggung' jawab Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran V untuk mengajar program studi; dan b. Lampiran VI untuk bimbingan tugas akhir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini. BAB VIII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 14 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Dosen dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 15 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan Profesor. b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing. c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing.


Halaman | 105

Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 16 Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibantu oleh: a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi bagi Rektor/ Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang selanjutnya disebut Tim Perguruan Tinggi. c. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis/Kopertais) bagi Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

(7)

Pasal 17 Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen. Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota paling sedikit 4 (empat) orang. Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dosen. Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, harus: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan c. dapat melakukan penilaian. Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Dosen, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dosen.

Pasal 18 (1) Apabila Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais) belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi.


Halaman | 106

(2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Tim Penilai Pusat. b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi. c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais), untuk Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais). Pasal 19 (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dalam 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti. Pasal 20 Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian dan penetapan angka kredit Dosen diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen. Bagian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal 21 Usul penetapan angka kredit jabatan Akademik Dosen diajukan oleh: a. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi dan instansi pusat lainnya, Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais), kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk. b. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya. c. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing. Pasal 22 (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan


Halaman | 107

pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dosen yang bersangkutan. BAB X PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 23 Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan Akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal ilmiah untuk Asisten Ahli dan Lektor; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dan Calon PNS. Pasal 25 (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila: a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); b. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. BAB XI KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 26 (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling kurang 4 (empat) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.


Halaman | 108

(2) Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (3) Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Lektor Kepala atau Profesor harus memiliki ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat. (4) Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi: a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal ilmiah; b. Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal nasional terakreditasi; dan c. Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal intemasional bereputasi. (5) Dosen yang berprestasi dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jabatan Akademik Dosen yang lebih tinggi kurang dari 4 (empat) tahun. (6) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. (7) Kenaikan jabatan Akademik Dosen dari Lektor Kepala ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar Doktor (S3). (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). apabila Dosen yang bersangkutan memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal intemasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. (9) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BAB XII FORMASI Pasal 27 Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; Pasal 28 Penetapan formasi Dosen didasarkan pada indikator, besarnya beban pendidikan dan pengajaran pada setiap perguruan tinggi. Pasal 29 Formasi Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.


Halaman | 109

BAB XIII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bagian Kesatu Pembebasan Sementara Pasal 30 Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari PNS; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali Pasal 31 Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. Dosen yang telah selesal menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen. Dosen yang telah selesal menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesal menjalani tugas belajar. Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. PNS yang diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan Akademik Dosen terakhir yang pernah dimilikinya. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 32 Dosen diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan; b. meninggai dunia; c. mencapai batas usia pensiun; d. atas permintaan sendiri;


Halaman | 110

e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pasal33 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PENURUNAN JABATAN Pasal 34 (1) Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diniIai sesuai dengan jabatan yang baru. BAB XV KETENTUAN PERALlHAN Pasal 35 (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan belum berijazah Doktor (S3) tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, kecuali yang memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. (3) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB XVI PENUTUP Pasal 36 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Halaman | 111

Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl, REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 466


Halaman | 112

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA NO I

II

UNSUR Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan

SATUAN HASIL

ANGKA KREDIT

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Doktor (S3)

Ijazah

200,0

Semua jenjang

2. Magister (S2)

Ijazah

150,0

Semua jenjang AK pertama

SUB UNSUR A Pendidikan Formal

KEGIATAN

B Diklat Pra Jabatan

Diklat pra jabatan golongan III

Setiap sertifikat

2,0

A Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan

Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/ studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan pada fakultas/ sekolah tinggi/akademi/politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan universitas/institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester

10 sks pertama

0,5

B Membimbing seminar

Membimbing mahasiswa seminar

Setiap semester

1,0

Semua jenjang

C Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan

Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan

Setiap semester

2,0

Semua jenjang

D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi

1. Pembimbing utama a. Disertasi

Setiap mahasiswa

8,0

Semua jenjang

b. Tesis

Setiap mahasiswa

3,0

Semua jenjang

c. Skripsi

Setiap mahasiswa

1,0

Semua jenjang

d. Laporan akhir studi

Setiap mahasiswa

1,0

Semua jenjang

a. Disertasi

Setiap mahasiswa

6,0

Semua jenjang

b. Tesis

Setiap mahasiswa

2,0

Semua jenjang

c. Skripsi

Setiap mahasiswa

0,5

Semua jenjang

d. Laporan akhir studi

Setiap mahasiswa

0,5

Semua jenjang

Asisten Ahli 2 sks berikutnya 10 sks pertama

0,25 1,0 Lektor ke atas

2 sks berikutnya

0,5

2. Pembimbing pendamping/pembantu

E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir

1. Ketua penguji

Setiap mahasiswa

1,0

Semua jenjang

2. Anggota penguji

Setiap mahasiswa

0,5

Semua jenjang

F Membina kegiatan mahasiswa

Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan

Setiap semester

2,0

Semua jenjang

G Mengembangkan program kuliah

Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah

Setiap mata kuliah

2,0

Semua jenjang

H Mengembangkan bahan kuliah

1. Buku ajar

Setiap buku

20,0

Semua jenjang

Setiap naskah

5,0

Semua jenjang

2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 113

NO

UNSUR

..... Pelaksanaan pendidikan

H Mengembangkan bahan kuliah

ANGKA KREDIT


Setiap buku

20,0

Semua jenjang

Setiap naskah

5,0

Semua jenjang

Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun 1. Rektor 2. Pembantu rektor/dekan/direktur program pascasarjana 3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pascasarjana/ direktur politeknik

Setiap orasi Setiap semester Setiap semester

5,0 6,0 5,0

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap semester

4,0

Semua jenjang

4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik 5. Direktur akademi 6. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi 7. Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi 8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi

Setiap semester Setiap semester

4,0 4,0

Semua jenjang Semua jenjang

Setiap semester

3,0

Semua jenjang

Setiap semester

3,0

Semua jenjang

Setiap semester

3,0

Semua jenjang

1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Setiap semester Setiap semester Setiap semester Setiap semester Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat

2,0 1,0 5,0 4,0 15,0 9,0 6,0 3,0 2,0 1,0 0,5

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap monograf Setiap buku

20,0 40,0


Setiap jurnal Setiap jurnal Setiap jurnal

40,0 25,0 10,0


KEGIATAN 1. Buku ajar 2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial

I Menyampaikan orasi ilmiah J Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi

K Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya L Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan akademik dosen M Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

III Pelaksanaan penelitian

SATUAN HASIL

SUB UNSUR

A Menghasilkan karya ilmiah

Pembimbing pencangkokan Reguler Detasering Pencangkokan Lamanya lebih dari 960 jam Lamanya 641 – 960 jam Lamanya 481 – 640 jam Lamanya 161 – 480 jam Lamanya 81 – 160 jam Lamanya 31 – 80 jam Lamanya 10 – 30 jam Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan a. Dalam bentuk: 1) Monograf 2) Buku referensi b. Jurnal ilmiah: 1) Internasional 2) Nasional terakreditasi 3) Tidak terakreditasi


Halaman | 114

NO

UNSUR

..... Pelaksanaan penelitian

IV Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

SUB UNSUR

KEGIATAN

c. Seminar: 1) Disajikan tingkat: a) Internasional b) Nasional 2) Poster tingkat: a) Internasional b) Nasional d. Dalam koran/majalah populer/umum 2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi) B Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah Diterbitkan dan diedarkan secara nasional C Mengedit/menyunting karya ilmiah Diterbitkan dan diedarkan secara nasional D Membuat rancangan dan karya 1. Internasional teknologi yang dipatenkan 2. Nasional E Membuat rancangan dan karya tekno- 1. Tingkat internasional logi, rancangan dan karya seni monu2. Tingkat nasional mental/seni pertunjukan/karya sastra 3. Tingkat lokal A Menduduki jabatan pimpinan Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya B Melaksanakan pengembangan hasil Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat pendidikan dan penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat C Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ 1. Terjadwal/terprogram ceramah pada masyarakat a. Dalam satu semester atau lebih 1) Tingkat internasional 2) Tingkat nasional 3) Tingkat lokal b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan 1) Tingkat internasional 2) Tingkat nasional 3) Tingkat lokal 2. Insidental D Memberikan pelayanan kepada 1. Berdasarkan bidang keahlian masyarakat atau kegiatan lain yang 2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi menunjang pelaksanaan tugas umum 3. Berdasarkan fungsi/jabatan pemerintah dan pembangunan

SATUAN HASIL

ANGKA KREDIT


Setiap makalah Setiap makalah

15,0 10,0


Setiap poster Setiap poster Setiap naskah

10,0 5,0 1,0


Setiap hasil penelitian

2,0

Semua jenjang

Setiap buku Setiap buku Setiap rancangan Setiap rancangan Setiap rancangan Setiap rancangan Setiap rancangan

15,0 10,0 60,0 40,0 20,0 15,0 10,0

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap semester

5,5

Semua jenjang

Setiap program

3,0

Semua jenjang

Setiap program Setiap program Setiap program

4,0 3,0 2,0


Setiap program Setiap program Setiap program Setiap program

3,0 2,0 1,0 1,0

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

Setiap program

1,5

Semua jenjang

Setiap program

1,0

Semua jenjang

Setiap program

0,5

Semua jenjang

Setiap karya

3,0

Semua jenjang

... Menghasilkan karya ilmiah

E Membuat/menulis karya pengabdian

Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan


Halaman | 115

NO

UNSUR

V Penunjang kegiatan Akademik Dosen

SUB UNSUR A Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi B Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada lembaga pemerintah

C Menjadi anggota organisasi profesi dosen

D Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah E Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional F Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah

G Mendapat penghargaan/tanda jasa

KEGIATAN 1. Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota 2. Sebagai anggota 1. Panitia pusat a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota 2. Panitia daerah a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota 1. Tingkat internasional a. Pengurus b. Anggota atas permintaan c. Anggota 2. Tingkat nasional a. Pengurus b. Anggota atas permintaan c. Anggota Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga 1. Sebagai ketua delegasi 2. Sebagai anggota delegasi 1. Tingkat internasional/nasional/regional sebagai: a. Ketua b. Anggota 2, Di lingkungan perguruan tinggi sebagai: a. Ketua b. Anggota 1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Setya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh penghargaan lainnya: a. Tingkat internasional b. Tingkat nasional c. Tingkat provinsi

SATUAN HASIL

ANGKA KREDIT


Setiap tahun Setiap tahun

3,0 2,0


Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan

3,0 2,0


Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan

2,0 1,0


Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan

2,0 1,0 0,5


Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan

1,5 1,0 0,5


Setiap kepanitiaan

1,0

Semua jenjang

Setiap kegiatan Setiap kegiatan

3,0 2,0



3,0 2,0



2,0 1,0


Tanda jasa Tanda jasa Tanda jasa

3,0 2,0 1,0


Tanda jasa Tanda jasa Tanda jasa

5,0 3,0 1,0



Halaman | 116

NO

UNSUR

..... Penunjang kegiatan Akademik Dosen

SUB UNSUR H Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional I Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora J Keanggotaan dalam tim penilai

KEGIATAN 1. Buku SLTA atau setingkat 2. Buku SLTP atau setingkat 3. Buku SD atau setingkat 1. Tingkat internasional 2. Tingkat nasional 3. Tingkat daerah/lokal Menjadi anggota tim penilai jabatan Akademik Dosen

SATUAN HASIL

ANGKA KREDIT


Setiap buku Setiap buku Setiap buku Setiap piagam/medali Setiap piagam/medali Setiap piagam/medali Setiap semester

5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 1,0 0,5

Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR


Halaman | 117

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen No.

1.

Unsur

Asisten Ahli III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

150

150

150

150

150

150

150

150

≥ 90%

-

45

135

225

360

495

630

810

≤ 10%

-

5

15

25

40

55

70

90

150

200

300

400

550

700

850

1.050

Persentase

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

Unsur Utama A. Pendidikan Pendidikan sekolah B. C. D. E.

2.

Pelaksanaan pendidikan Pelaksanaan penelitian Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat Pengembangan diri

Unsur Penunjang Penunjang kegiatan Akademik Dosen Jumlah



Halaman | 118

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

No. 1.

Unsur

Persentase

Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Lektor Lektor Kepala Profesor III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e


2.


200

200

200

200

200

200

200

≥ 90%

-

90

180

315

450

585

765

≤ 10%

-

10

20

35

50

65

85

200

300

400

550

700

850

1.050




Halaman | 119

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TUGAS

No.

Jenjang jabatan Akademik Dosen

Tugas Pokok


Pelaksanaan Pendidikan

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

Unsur Penunjang

1.

Asisten Ahli

Magister

≥ 55%

≥ 25%

≤ 10%

≤ 10%

2.

Lektor

Magister

≥ 45%

≥ 35%

≤ 10%

≤ 10%

3.

Lektor Kepala

Doktor

≥ 40%

≥ 40%

≤ 10%

≤ 10%

4.

Professor

Doktor

≥ 35%

≥ 45%

≤ 10%

≤ 10%



Halaman | 120

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

No.

1.

2.


Program Studi


Diploma

Magister

Doktor

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

B

Magister

M

-

-

Doktor

M

M

B

Asisten Ahli

Lektor

3.

Lektor Kepala

Doktor

M

M

M

4.

Professor

Doktor

M

M

M

M = Melaksanakan B = Membantu MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR


Halaman | 121

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

No.

1.


Bimbingan Tugas Akhir


Skripsi/Tugas Akhir

Tesis

Disertasi

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

B

Magister

M

B*

-

Doktor

M

M

B

Asisten Ahli

2.

Lektor

3.

Lektor Kepala

Doktor

M

M

B/M**

4.

Professor

Doktor

M

M

M

* ** M B

= = = =

Golongan III/d Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Melaksanakan Membantu MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR


Halaman | 122

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengembangan karier Dosen maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


Halaman | 123

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 124

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut: 1. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Akademik Dosen, untuk:


Halaman | 125

a. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (S3) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang, (3) Rincian jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

(7)

Pasal 17 Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen. Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota paling sedikit 4 (empat) orang. Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dosen. Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, harus: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan c. dapat melakukan penilaian. Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Dosen, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dosen.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 126

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); b. memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

Pasal 26 Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi: a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. b. Lektor Kepala yang memiliki: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. 2) ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional. c. Profesor harus memiliki: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya


Halaman | 127

ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.” 7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. (5a) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. (6) Dihapus. (7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. 8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki. (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. (3) Dihapus. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 128

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, REPUBLIK INDONESIA ttd. AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 151 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd Herman Suryatman


Halaman | 129

LAMPIRAN II

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) ATAU SEDERAJAT

No. 1.

Unsur

Persentase

Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c


2.


150

150

150

150

150

150

≥ 90%

-

45

135

225

360

495

≤ 10%

-

5

15

25

40

55

150

200

300

400

550

700




Halaman | 130

LAMPIRAN V

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

No.

1.

2.

3.

4.


Program Studi


Diploma

Magister

Doktor

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

B

Magister

M

-

-

Doktor

M

M

B

Magister

M

M

B

Doktor

M

M

M

Doktor

M

M

M

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Professor M = Melaksanakan B = Membantu

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 131

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

No.

1.


Bimbingan Tugas Akhir


Skripsi/Tugas Akhir

Tesis

Disertasi

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

-

Magister

M

B*

-

Doktor

M

M

B

Magister

M

M

B

Doktor

M

M

B/M**

Doktor

M

M

M

Asisten Ahli

2.

Lektor

3.

Lektor Kepala

4.

Professor * ** M B

= = = =

Golongan III/d Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Melaksanakan Membantu MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ttd AZWAR ABUBAKAR


Halaman | 132

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 Tahun 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang :

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


Halaman | 133

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);


Halaman | 134

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 18. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013.


Halaman | 135

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 5. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 9. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan 11. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen. 12. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya. 13. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya. 14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Dosen. 15. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 136

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Tugas pokok Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Ketiga Rumpun Jabatan Pasal 4 Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi. Bagian Keempat Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang Pasal 5 (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan Keahlian. (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Asisten Ahli; b. Lektor; c. Lektor Kepala; dan d. Profesor. (3) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Lektor: 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Lektor Kepala: 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Profesor: 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.


Halaman | 137

BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 6 (1) Instansi pembina Jabatan Akademik Dosen yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban, antara lain: a. Menyusun ketentuan teknis Jabatan Akademik Dosen; b. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Akademik Dosen; c. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Akademik Dosen; d. Mensosialisasikan Jabatan Akademik Dosen serta ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya; e. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Akademik Dosen; f. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Akademik Dosen; g. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Akademik Dosen; h. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; i. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi; dan j. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Akademik Dosen. BAB IV RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN YANG DINILAI Pasal 7 (1) Rincian kegiatan Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: 1. Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester; 2. Membimbing mahasiswa seminar; 3. Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan; 4. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi; 5. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan thesis; 6. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi; 7. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi; 8. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasilkan disertasi; 9. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasilkan thesis; 10. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasilkan skripsi; 11. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 138

12. Bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir; 13. Bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir; 14. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 15. Malakukan kegiatan pengembangan program kuliah; 16. Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku; 17. Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial; 18. Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun; 19. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Rektor; 20. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Rektor/ Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana; 21. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Direktur Politeknik; 22. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik; 23. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Direktur Akademi; 24. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi; 25. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi; 26. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi; 27. Membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 28. Membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 29. Melaksanakan kegiatan detasering; 30. Melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Dosen; 31. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf; 32. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi; 33. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat internasional; 34. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional terakreditasi; 35. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional tidak terakreditasi; 36. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional; 37. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional; 38. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional; 39. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional;


Halaman | 139

40. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majalah popular/umum; 41. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi); 42. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional; 43. Mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional; 44. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat internasional; 45. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional; 46. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional; 47. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional; 48. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal; 49. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 50. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 51. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional; 52. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional; 53. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal; 54. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat internasional; 55. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional; 56. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal; 57. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental; 58. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental; 59. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian; 60. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi; 61. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan 62. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.


Halaman | 140

(2) Dosen yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. (3) Dosen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jabatan Akademik Dosen mempunyai wewenang yang sama. BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan bimbingan tugas akhir. (2) Wewenang dan tanggung jawab Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran V untuk mengajar program studi; dan b. Lampiran VI untuk bimbingan tugas akhir, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat Pasal 9 Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Akademik Dosen yakni pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengangkatan Pertama Kali Pasal 10 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat: a. Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi; b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 141

Bagian Ketiga Pengangkatan dari Jabatan Lain Pasal 11 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. Tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen dan telah diberikan kenaikan pangkat, maka pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain. BAB VII PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 13 (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Pasal 14 (1) Pada awal tahun, setiap Dosen wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Dosen, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian. Pasal 15 (1) Bahan penilaian angka kredit Dosen disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian


Halaman | 142

(2)

(3)

(4)

(5)

setelah diketahui Dekan bagi Universitas/lnstitut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dosen menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Daftar usul penetapan angka kredit Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Setiap usul penetapan angka kredit Dosen dilampiri dengan: a. surat pernyataan melaksanakan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; b. surat pernyataan melaksanakan penelitian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; c. surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan d. surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik. Pasal 16

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. (2) Unsur Utama terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan. b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi: 1. Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan; 2. Membimbing seminar; 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan; 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi; 5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir; 6. Membina kegiatan mahasiswa; 7. Mengembangkan program kuliah; 8. Mengembangkan bahan kuliah; 9. Menyampaikan orasi ilmiah; 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi; 11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya; 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Jabatan Akademik Dosen; dan 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.


Halaman | 143

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi: 1. Menyusun karya ilmiah; 2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 3. Mengedit/menyunting karya ilmiah; 4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan 5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra. d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi: 1. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi; 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian; 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat; 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan 5. Membuat/menulis karya pengabdian. (3) Unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari: 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen; 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah; 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; 7. Mendapat penghargaan/tanda jasa; 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan 10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen. Pasal 17 (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya. Pasal 18 (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.


Halaman | 144

Pasal 19 (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: a. Dosen yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan d. Pejabat lain yang dianggap perlu. BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 20 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit: a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Lektor Kepala dan Profesor. b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya bagi Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing. c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing. (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 21 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh: a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 145

b. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi bagi Rektor/Ketua/ Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang selanjutnya disebut Tim Perguruan Tinggi. c. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis/Kopertais) bagi Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais). (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat. (3) Apabila Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais) belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat. (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Tim Penilai Pusat; b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi; dan c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais), untuk Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais). Pasal 22 (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai; b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan c. Dapat secara aktif melakukan penilaian. (5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. (7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.


Halaman | 146

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Dosen. (9) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen. Pasal 23 (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat: a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Tugas pokok Tim Penilai Perguruan Tinggi: a. Membantu Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya dalam menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Tugas pokok Tim Penilai Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais): a. Membantu Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) dalam menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 24 (1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 25 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 147

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Ketiga Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal 26 Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu: a. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor. b. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, untuk angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor. c. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masingmasing, untuk angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor. BAB IX PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Bagian Kesatu Penetapan Angka Kredit Pasal 27 Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok dan penunjang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.


Halaman | 148

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan Pasal 29 (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila: a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (2) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen untuk menjadi: a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. b. Lektor Kepala yang memiliki: 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional. c. Profesor harus memiliki: 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (3) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. (4) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. (5) Keputusan kenaikan jabatan Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Pasal 30 (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila: a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (2) Kenaikan pangkat Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Profesor, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Halaman | 149

(3) Kenaikan pangkat Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Lektor pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan menjadi Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 31 (1) Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Kenaikan pangkat bagi Dosen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pembebasan Sementara Pasal 32 (1) Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Akademik Dosen; c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Pembebasan sementara dari Jabatan Akademik Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Bagian Kedua Penurunan Jabatan Pasal 33 (1) Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali Pasal 34 (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 150

(2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. (7) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. (8) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Pasal 35 Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 36 (1) Dosen diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. Meninggal dunia; c. Mencapai batas usia pensiun; d. Atas permintaan sendiri; e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.


Halaman | 151

Pasal 37 Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 (1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki. (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 41 Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.


Halaman | 152

Pasal 42 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001


Halaman | 153

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA (LPNK) .............................,*) NOMOR :.................................................................. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) .............................,*) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara .......................... dalam jabatan Akademik Dosen; b. ..................................................................................................................**); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...........; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal ......................................mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama :................................................... b. NIP :................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT :................................................... d. Unit kerja :................................................... dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar ............ (dengan huruf ) PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 154

KEDUA KETIGA KEEMPAT

: ...................................................................................................***) : ...................................................................................................***) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di …….............….. pada tanggal ...………........….

(Pejabat yang berwenang) NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*) 4. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan konsideran. ***) Diisi apabila ada penambahan diktum.



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 155

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA (LPNK) .............................,*) NOMOR :.................................................................. TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) .............................,*) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara .............................. dalam jabatan Akademik Dosen; b. ..............................................................………........................................**); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .........; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... dalam jabatan ............. dengan angka kredit sebesar ............... (dengan huruf ) PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 156


: ...................................................................................................***) : ...................................................................................................***) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di …….............….. pada tanggal ...………........….

(Pejabat yang berwenang) NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*) 4. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan konsideran. ***) Diisi apabila ada penambahan diktum.



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 157

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN Nomor :............................ INSTANSI : ……………………………

NO

MASA PENILAIAN: Bulan ……… s/d Bulan………Tahun………

KETERANGAN PERORANGAN

1.

Nama

2.

NIP

3.

Nomor Seri Kartu Pegawai

4.


5.

Jenis Kelamin

6.

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7.

Jabatan Akademik Dosen/TMT

8.

Masa kerja golongan lama

9.

Masa kerja golongan baru

10. Unit Kerja


Halaman | 158

UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL LAMA BARU

1 I

2

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

PENDIDIKAN A Pendidikan formal 1

Doktor(S3)

2

Magister(S2)

B Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN A Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester B Membimbing seminar Membimbing mahasiswa seminar C Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi 1

Pembimbing utama a.

Disertasi

b.

Thesis

c.

Skripsi

d.

Laporan akhir


Halaman | 159




1

2

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

Pembimbing pendamping/pembantu

E

F

a.

Disertasi

b.

Thesis

c.

Skripsi

d.

Laporan akhir

Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir 1

Ketua penguji

2

Anggota penguji

Membina kegiatan mahasiswa Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan

G Mengembangkan program kuliah Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah H Mengembangkan bahan pengajaran

I

1

Buku ajar

2

Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial

Menyampaikan orasi ilmiah Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun

J

Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi 1

Rektor

2

Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarjana

3

Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik

4

Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik

5

Direktur akademi

6

Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada Universitas /institut/sekolah tinggi


Halaman | 160




1

2 7

Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi

8

Sekretaris jurusan pada politeknik/aka demi dan kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/ akademi

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

K Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya

L

1

Pembimbing pencangkokan

2

Reguler

Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen 1

Detasering

2

Pencangkokan

M Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

III

1

Lamanya lebih dari 960 jam

2

Lamanya 641-960 jam

3

Lamanya 481-640 jam

4

Lamanya 161-480 jam

5

Lamanya 81-160 jam

6

Lamanya 31-80 jam

7

Lamanya 10-30 jam

PELAKSANAAN PENELITIAN A Menghasilkan karya ilmiah 1

Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan a

b

Dalam bentuk: 1)

Monograf

2)

Buku referensi

Jurnal ilmiah: 1)

Internasional

2)

Nasional terakreditasi

3)

Tidak terakreditasi


Halaman | 161




1

2 c

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

Seminar 1)

Disajikan tingkat: a) Internasional b) Nasional

2)

Poster tingkat: a) Internasional b) Nasional

d 2

Dalam koran/majalah populer/umum

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)

B Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah Diterbitkan dan diedarkan secara nasional. C Mengedit/menyunting karya ilmiah Diterbitkan dan diedarkan secara nasional. D Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan

E

IV

1

Internasional

2

Nasional

Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra 1

Tingkat internasional

2

Tingkat nasional

3

Tingkat lokal

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT A Menduduki jabatan pimpinan Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya B Melaksankan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian


Halaman | 162




1

2

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat C Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat 1

Terjadwal/terprogram a.

b

2

Dalam satu semester atau lebih 1)


2)

Tingkat nasional

3)

Tingkat lokal

Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan 1)


2)

Tingkat nasional

3)

Tingkat lokal

Insidental

D Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan

E

1

Berdasarkan bidang keahlian

2

Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi

3

Berdasarkan fungsi/jabatan

Membuat/menulis karya pengabdian Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan

JUMLAH UNSUR UTAMA VI

PENUNJANG TUGAS DOSEN A Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi 1

Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota

2

Sebagai anggota

B Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah


Halaman | 163




1

2 1

2

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

7

JML 8

Panitia pusat a.

Ketua/Wakil Ketua

b.

Anggota

Panitia daerah a.

Ketua/Wakil Ketua

b.

Anggota

C Menjadi anggota organisasi profesi 1

2

Tingkat internasional a

Pengurus

b

Anggota atas permintaan

c

Anggota

Tingkat nasional a

Pengurus

b

Anggota atas permintaan

c

Anggota

D Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga E

F

Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional 1

Sebagai ketua delegasi

2

Sebagai anggota delegasi

Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah 1

2

Tingkat internasional/nasional/regional sebagai : a.

Ketua

b.

Anggota

Di lingkungan perguruan tinggi sebagai: a.

Ketua

b.

Anggota


Halaman | 164




1

2

3

4

TIM PENILAI

JML. 5

LAMA BARU 6

JML

7

8

G Mendapat penghargaan/ tanda jasa 1

2

Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a

30 (tiga puluh) tahun

b

20 (dua puluh) tahun

c

10 (sepuluh) tahun

Memperoleh penghargaan lainnya a


b

Tingkat nasional

c

Tingkat provinsi

H Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

I

J

1

Buku SLTA atau setingkat

2

Buku SLTP atau setingkat

3

Buku SD atau setingkat

Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora 1


2

Tingkat nasional

3

Tingkat daerah/lokal

Keanggotaan dalam tim penilaian Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

III

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 5. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan 6. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran 7. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 8. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

..........................., ............................................

_________________________________ NIP


Halaman | 165

IV

CATATAN PEJABAT PENGUSUL: 5. 6. 7. 8.

.................................................................... .................................................................... .................................................................... Dst. (Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul) NIP V

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI: 5. ................................................................... 6. .................................................................... 7. .................................................................... 8. Dst. ..........................., ............................................

(Nama Penilai I) NIP

(Nama Penilai II) NIP VI

CATATAN KETUA TIM PENILAI: 5. ................................................................... 6. .................................................................... 7. .................................................................... 8. Dst. Ketua Tim Penilai

(Nama) NIP


Halaman | 166

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit Kerja

: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut: No.

Uraian Kegiatan

1

2

Tanggal

Satuan Hasil

Jumlah Volume Kegiatan

Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit

Keterangan/ Bukti Fisik

3

4

5

6

7

8

1. 2. 3. dst.


Halaman | 167


………………..,……………………….. Atasan Langsung

NIP..........................................................



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 168

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut: No.

Uraian Kegiatan

1

2

Tanggal

Satuan Hasil


Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


3

4

5

6

7

8

1. 2. 3. dst.


Halaman | 169


………………..,……………………….. Atasan Langsung

NIP..........................................................



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 170

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: No.

Uraian Kegiatan

1

2

Tanggal

Satuan Hasil


Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


3

4

5

6

7

8

1. 2. 3. dst.


Halaman | 171


………………..,……………………….. Atasan Langsung

NIP..........................................................



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 172

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................


: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: No.

Uraian Kegiatan

1

2

Tanggal

Satuan Hasil


Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


3

4

5

6

7

8

1. 2. 3. dst.


Halaman | 173


………………..,……………………….. Atasan Langsung

NIP..........................................................



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 174

LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR: / / / . Instansi: …………………………… Masa Penilaian: …...............….......… s/d…...............….......… I

II

KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor seri KARPEG 4 Pangkat / golongan ruang / TMT 5 Tempat dan tanggal lahir 6 Jenis kelamin 7 Pendidikan terakhir 8 Jabatan Akademik Dosen / TMT 9 Masa kerja golongan Lama Baru 10 Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA A Pendidikan 1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah 2) Diklat prajabatan B Pelaksanaan pendidikan C Pelaksanaan penelitian D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Jumlah Unsur Utama

LAMA

BARU

JUMLAH


Halaman | 175

2

UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Dosen Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang III DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKKAN JABATAN ........................../ PANGKAT ................................/ TMT ...............................*) ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Tembusan disampaikan kepada: 1. Dosen yang bersangkutan; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 3. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di Pada tanggal

: ……………….……… : ……………………….

(Pejabat yang berwenang) NIP. ...………………………………….. *) Coret yang tidak perlu



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 176

LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DOSEN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA (LPNK) ..............................,*) NOMOR:............................................ TENTANG KENAIKAN JABATAN DOSEN. MENTERI/KEPALA (LPNK) ..............................,*) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........................ dan Nomor ............................ tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara ......................................; b. .....................................................................................................................**); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan Nomor ...............................;


Halaman | 177

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat/menaikkan jabatan Dosen: a. Nama: ............................................................................... b. NIP: .................................................................................. c. Pangkat/golru/TMT: ........................................................ d. Unit kerja: ........................................................................ dari jabatan Dosen jenjang …………...…….. ke dalam jabatan Dosen jenjang ......................... dengan angka kredit sebesar ................................ ( dengan huruf ) KEDUA : .......................................………………………............................………… ***) KETIGA : ........................................………………..............................………….…… ***) KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


: ……………….……… : ……………………….

(Pejabat yang berwenang) NIP. ...………………………………….. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*) 4. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan konsideran. ***) Diisi apabila ada penambahan diktum.



TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 178

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA (LPNK) ..............................,*) NOMOR:............................................ TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARIJABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) ..............................,*) Menimbang

Mengingat

Menetapkan KESATU

: a. bahwa Saudara ............................... NIP ............................ pangkat/golongan ruang ............................, terhitung mulai tanggal .........................… dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena .......................................**); b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan Nomor ...............................; MEMUTUSKAN: : : Terhitung mulai tanggal ................................... membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen: a. Nama: ............................................................................... b. NIP: .................................................................................. c. Pangkat/golru/TMT: ........................................................... d. Unit kerja: .........................................................................


Halaman | 179

KEDUA KETIGA

: .......................................………………………............................………… ***) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


: ……………….……… : ……………………….




TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 180

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN


Mengingat

Menetapkan KESATU

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ......................................... dalam jabatan Akademik Dosen; b. .....................................................................................................................**); : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan Nomor ...............................; MEMUTUSKAN: : : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen: a. Nama: ............................................................................... b. NIP: .................................................................................. c. Pangkat/golru/TMT: ............................................................ d. Unit kerja: .........................................................................


Halaman | 181


: .......................................………………………............................………… ***) : .......................................………………………............................………… ***) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


: ……………….……… : ……………………….




TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 182

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN


Mengingat

Menetapkan KESATU

: a. bahwa Saudara ............................... NIP ............................ pangkat/golongan ruang ............................, terhitung mulai tanggal ..............… berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ................................. tanggal .................................... diberhentikan dari jabatan Akademik Dosen karena ........................................................................................................................; b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan Nomor ...............................; MEMUTUSKAN: : : Terhitung mulai tanggal ................................... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen: a. Nama: ............................................................................... b. NIP: ................................................................................. c. Pangkat/golru/TMT: ........................................................... d. Unit kerja: .........................................................................


Halaman | 183

KEDUA KETIGA

: .......................................………………………............................………… **) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


: ……………….……… : ……………………….




TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH



Halaman | 184

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);


Halaman | 185

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 186

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 187

5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13. 14.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran, pemecahannya. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Dosen. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian.

BAB II JABATAN AKADEMIK, KUALIFIKASI DAN KRITERIA, SERTA TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DOSEN MENURUT JABATAN DAN GELAR AKADEMIK Pasal 2 (1) Setiap jenjang jabatan akademik dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu. (2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang diatur dalam Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Halaman | 188

BAB III UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT Pasal 3 (1) Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang meliputi: a. Pendidikan, terdiri atas: 1. pendidikan sekolah; dan/atau 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan; b. pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri; c. pelaksanaan penelitian; dan d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatankegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. (4) Pendidikan dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hanya digunakan untuk angka kredit pertama. (5) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya diatur dalam Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN Pasal 4 (1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk: a. dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur; b. dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan c. dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 5 (1) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: a. kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit; dan b. rincian tugas tim penilai. (2) Tata cara penilaian angka kredit untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 189

b. pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat; c. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor; d. pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatanjabatan tersebut kepada Rektor; e. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi; f. pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal; g. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; h. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; i. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal; j. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan k. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri. (3) Tata cara penilaian angka kredit untuk perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian dan Kementerian Agama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan; b. pemimpin perguruan tinggi wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat; c. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatanjabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; d. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;


Halaman | 190

e. pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; f. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga; g. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal; h. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga; i. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta melalui loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal; j. Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal bagi dosen perguruan tinggi swasta bidang keagamaan; k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor kepada Menteri. (4) Tata cara penilaian angka kredit untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan; b. pemimpin jurusan atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat; c. pemimpin jurusan atau yang setara, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi; d. pemimpin jurusan atau yang setara meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi; e. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi; f. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sekretaris Jenderal; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 191

g. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; h. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; i. ketua sekolah tinggi/ direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan/persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal; j. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan k. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri. (5) Tata cara penilaian angka kredit untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi swasta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan; b. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat; c. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; d. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; e. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi dengan persetujuan senat perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; f. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga; g. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor bagi dosen PNS yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta serta mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sekretaris Jenderal; h. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Lembaga; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 192

i. kepala/ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal; j. Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal bagi dosen sekolah tinggi/politeknik/akademi swasta bidang keagamaan; k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri. (6) Tata cara penilaian angka kredit untuk perguruan tinggi negeri non Kementerian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. dosen menyusun/mengisi daftar kegiatan untuk kenaikan jabatan akademik/ pangkat; b. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat; c. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara meneruskan usul kenaikan jabatan akademik ke tingkat Fakultas/unit yang setara bagi universitas/institut; d. pemimpin jurusan atau departemen atau unit lain yang setara meneruskan usul kenaikan jabatan akademik ke ketua/direktur sebagai pemimpin perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik/ akademi; e. pemimpin fakultas/unit atau yang setara melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat; f. pemimpin fakultas/unit atau yang setara meneruskan usul kenaikan pangkat ke pimpinan perguruan tinggi bagi universitas/institut; g. dengan pertimbangan senat perguruan tinggi, Pemimpin perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan; h. pemimpin perguruan tinggi meneruskan usul penetapan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan; i. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; j. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat


Halaman | 193

bagi yang telah melompat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal; k. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor dan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan l. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tata cara penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB V SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT Bagian Kesatu Pengangkatan Pertama Pasal 6 (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor. (2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat: a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun; e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi. (3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat: a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan; b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun; e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;


Halaman | 194

f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 7 (1) Pengangkatan pertama ke dalam jabatan akademik bagi dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil disamakan dengan jabatan akademik yang telah dimiliki. (2) Pangkat dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme: a. pejabat yang berwenang meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan; dan b. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan akademik serta menerbitkan surat keputusan jabatan akademik yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang baru. Bagian Kedua Kenaikan Reguler Jabatan Akademik dan Pangkat Pasal 8 (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli; b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I; c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 9 (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor; b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 195

c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3); d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan e. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat: a. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3); c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3); d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala; e. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I; f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi. (2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Bagian Ketiga Loncat Jabatan Pasal 11 (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.


Halaman | 196

(2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli; b. memiliki ijazah Doktor (S3); c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b. (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor; b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pasal 12 Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi: a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran; b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Halaman | 197

Bagian Kelima Dosen dalam Masa Tugas Belajar Pasal 13 Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

BAB VI KELEBIHAN ANGKA KREDIT Pasal 14 Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya. Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.


Halaman | 198

Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1337



Halaman | 199

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

A. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggungjawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Indikator Penilaian Jabatan Tugas, Tanggung No Kualifikasi & Kriteria Kenaikan Jabatan Akademik Jawab & Wewenang Akademik 1

Asisten Ahli

a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggitingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/ seni pertunjukan i. Melaksanakan pengabdian masyarakat j. Melaksanakan tugas penunjang

a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1 Pendidikan:> 55% 2 Penelitian:> 25% 3 Pengabdian kepada Masyarakat : < 10% 4 Penunjang Tri Dharma: < 10% b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

2

Lektor

a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Mampu mendidik secara professional;

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggitingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister

a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1 Pendidikan: > 45% 2 Penelitian: > 35% 3 Pengabdian kepada Masyarakat : < 10% 4 Penunjang Tri Dharma: < 10%


Halaman | 200

No

Jabatan Akademik

.....

Lektor

c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: 1 mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2 mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus

c. Melaksanakan pengajaran setinggitingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/ seni pertunjukan j. Melaksanakan pengabdian masyarakat k. Melaksanakan tugas penunjang

3

Lektor Kepala

a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;

a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi

Kualifikasi & Kriteria

Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik b.Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1 Pendidikan: > 40% 2 Penelitian: > 40% 3 Pengabdian kepada Masyarakat : < 10% 4 Penunjang Tri Dharma: < 10% b. Memiliki Sertifikat Pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.


Halaman | 201

No

Jabatan Akademik

.....

Lektor Kepala

e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor; g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister; h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan j. Melaksanakan pengabdian masyarakat k. Melaksanakan tugas penunjang

4

Profesor

a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar



Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister. e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/ Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: > 35% 2. Penelitian: > 45% 3. Pengabdian kepada Masyarakat : < 10% 4. Penunjang Tri Dharma: < 10% b.Memiliki sertifikat pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.


Halaman | 202

No

Jabatan Akademik

.....

Profesor



f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, h. Melaksanakan pengabdian masyarakat

Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Jabatan Akademik Kualifikasi No. Dosen Pendidikan Skripsi/Tugas Akhir Tesis Magister M 1. Asisten Ahli Doktor M B Magister M B* 2. Lektor Doktor M M Magister M M** 3. Lektor Kepala Doktor M M 4. Profesor Doktor M M

Disertasi B B/M** M***

* = Golongan III/d **= Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi *** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 M = Melaksanakan B = Membantu

D. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah Jurnal Nasional

Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Internasional

Asisten Ahli

W

S

S

Jurnal Internasional Bereputasi S

Lektor Lektor Kepala/Magister Lektor Kepala/Dotor Profesor

W S S S

S S W S

S W S S

S S S W

No.

Jabatan Akademik Dosen

1. 2. 3. 4.

W : wajib ada S : disarankan ada

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001


Halaman | 203

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran; b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.


Halaman | 204

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masingmasing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. 3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. 4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. 5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. 6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. 7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis. 8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. 9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademi. 11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas. 12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. BAB II LINGKUP DAN PELAKU Pasal 2 (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada : a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 205

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik. Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. komposisi musik; b. perangkat lunak komputer; c. fotografi; d. lukisan; e. sketsa; f. patung; atau g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi; b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar; c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu; d. isi laman elektronik; atau e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas; b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah: a. satu atau lebih mahasiswa; b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau; c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.


Halaman | 206

BAB III TEMPAT DAN WAKTU Pasal 4 Tempat terjadi plagiat: a. di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/ peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya. b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri; c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang. Pasal 5 Waktu terjadi plagiat: a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran; b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor. c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama. BAB IV PENCEGAHAN Pasal 6 (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat. Pasal 7 (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat; b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 207

peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 8 (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada: a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor; b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor. (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain. Pasal 9 (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan. (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan. BAB V PENANGGULANGAN Pasal 10 (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa. (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian. (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 208

(5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat. Pasal 11 (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/ tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan. (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan. (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang: a. kebenaran plagiat; b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan. (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi. (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis. (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/ peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan. (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat. BAB VI SANKSI Pasal 12 (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Halaman | 209

(2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan; d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat; f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/ tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta; (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama. (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Pasal 13 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.


Halaman | 210

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK Pasal 14 Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 19610828 198703 1 003


Halaman | 211

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270 Telpon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072 http://dikti.kemdikbud.go.id

Nomor Lampiran Hal

: 696/E.E3/MI/2014 : 1 (satu) lembar : Linieritas Bidang Ilmu Bagi Dosen

11 Agustus 2014

Yth. 1. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri 2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV

Sehubungan dengnan istilh linieritas bidang ilmu yang berkaitan dengan pembukaan program studi, penerimaan dosen baru, dan kenaikan jenjang jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa: 1. Pada penerimaan dosen baru dan pembukaan prodi baru: Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan di program studi tempat berkarya. 2. Pada kenaikan jenjang jabatan: a) Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi yang menjadi pohon keilmuannya berbeda namun dalam satu rumpun yang sama, tetap dapat naik jenjang jabatan, sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan program studi tersebut, yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks. b) Dalam hal kenaikan jabatan ke Guru Besar dimungkinkan apabila bidang pendidikan S1 dan S2 berbeda dengan pendidikan S3 yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. 3. Rujukan pengelompokan Rumpun Ilmu tercantum pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, linieritas dapat diartikan sebagai relevansi bidang ilmu dalam sebuah program pendidikan yang akan menunjang ketercapaian visi dan misi program studi tersebut. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan pemahamannya disampaikan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,

TTD

Tembusan: 1. Sekjen Kemendikbud 2. Sesditjen dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti 3. Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Kemendikbus

Djoko Santoso NIP 195309091978031003


Halaman | 212

Paragraf 2 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 10 (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumpun ilmu agama; b. rumpun ilmu humaniora; c. rumpun ilmu sosial; d. rumpun ilmu alam; e. rumpun ilmu formal; dan f. rumpun ilmu terapan. (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.


Halaman | 213

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270 Telpon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072 http://dikti.kemdikbud.go.id

Nomor Lampiran Hal

: 887/E.E3/MI/2014 : 1 (satu) lembar : Penjelasan tentang Linieritas Ilmu

17 Oktober 2014

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbud 2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan K/L lain 3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 5. KepalaBiro Kepegawaian Kemendikbud 6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud 7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud

Menegaskan kembali Surat Edaran Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, pengertian linieritas ilmu yang acapkali digunakan dalam penentuan kelayakan pengangkatan dosen tetap untuk mengajar di sebuah program studi, maupun kenaikan jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa: 1. Yang dimaksud dengan linieritas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar, 2. Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada jenjang S1 harus sama dengan S2 atau S3. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, untuk dapat diperhatikan

plt. Direktur Jenderal,

TTD

Djoko Santoso Tembusan: NIP 195309091978031003 1. Sekjen Kemendikbud 2. Sesditjen Dikti 3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti


Halaman | 214

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI (EDISI 2014)

Recommend Documents