KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN (KAJIAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN KOMUNITAS PADA POLSUBSEKTOR PEKAYON JAYA)

KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN (KAJIAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN KOMUNITAS PADA POLSUBSEKTOR PEKAYON JAYA) Marcha Zoraya Adista Bakti Dadang Sudiadi Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, 16425, Indonesia e-mail: [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi pemolisian komunitas dan dampaknya pada perubahan kondisi kemanan, ketertiban lingkungan serta hubungan kemitraan antara petugas dengan masyarakat. Peneliti menggunakan Polsubsektor Pekayon Jaya sebagai lokasi penelitian dalam melihat implementasi pemolisian komunitas. Skripsi ini melihat bahwa pelaksanaan pemolisian tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemolisian komunitas. Penekanan penggunaan kemitraan sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam implementasi pemolisian komunitas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian, hubungan kemitraan, kemampuan menyelesaikan masalah oleh warga masyarakat yang berada di dekat Polsubsektor Pekayon Jaya serta penurunan angka kejahatan di lingkungan Kelurahan Pekayon. Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripitif – analisis. Kata Kunci: Pemolisian Komunitas, Kemitraan, Partisipasi, Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Komunitas

Abstract This thesis is talked about the implementation of community policing in the region of polsubsektor pekayon jaya and its influence on the condition of security. Researchers used polsubsektor pekayon jaya as a location of research know the implementation of community policing. This thesis viewed that the implementation of policing based on the principles of community policing. Partnership as a crime prevention in community policing will give a positive influence on increased awareness, problem solving , public participation and decreased criminality. To get the significant results of research, researchers used a qualitative study method with the descriptive – analysis type. Keyword: Community policing, partnership, participation, community based crime prevention

Pendahuluan Pemolisian Komunitas merupakan salah satu kegiatan Polri sebagai perwujudan dalam paradigma baru. Pemolisian Komunitas adalah suatu upaya kerja sama atau kemitraan antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan ketertiban. Tujuan dari penerapan pemolisian komunitas sendiri adalah terwujudnya kerjasama (kemitraan) antara polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka

menciptakan ketrenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat, tidak hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri (Rahardjo, 2002). Di Indonesia sendiri, penerapan pemolisian komunitas sebagai sebuah kebijakan dan strategi dilakukan tidak hanya dalam rangka mewujudkan paradigma Polri yang baru, tetapi juga karena adanya kenyataan yag dihadapi oleh

Kemitraan antara..., Marcha Zoraya Adista Bakti, FISIP, 2014

kepolisian bahwa sumber daya manusia dalam tubuh kepolisian masih terbatas jumlahnya, dimana dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 1995 sampai 2000 rasio polisi dan masyarakat adalah 1:1000. Sedangkan pada 20002005 rasio tersebut membaik yakni 1:700 (Tempo.co). Namun demikian, jumlah tersebut dapat dikatakan masih belum memadai karena rasio polisi dan masyarakat ideal menurut PBB adalah sekitar 1 : 400 atau 1 : 300 (ombudsman.go.id) Terbatasnya sumber daya dan berbagai kendala yang dihadapi oleh polisi kemudian membuat pencegahan kejahatan dan menjaga keamanan tidak akan maksimal dilakukan apabila tanpa dukungan dan keikutsertaan pihak lain. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah menjadi sangat penting. Dengan dilaksanakanya kemitraan pada pemolisian komunitasdalam melakukan pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah, maka masyarakat akan dipandang sebagai mitra (partner) sejajar yang memegang peran penting dalam menciptakan kemanan dan ketertiban, dan tidak lagi dipandang menjadi pihak yang harus diatur dan ditertibkan saja. Selain itu dengan diterapkanya pemolisian komunitas dapat menciptakan hubungan dan memelihara kepercayaan anatar polisi dan masyarakat. Dengan adanya hubungan baik dan kepercayaan masyarakat kepada polisi kemudian akan mengarahkan masyarakat untuk membantu memberikan berbagai macam informasi dan kondisi yang ada di suatu lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi secara dini tindak kejahatan (Sutanto, 2006). Ketika melangsungkan tugas ketertiban dan keamanan masih ditemui pendekatan penyelesaian polisi model lama (konvensional) di Indonesia yang menggunakan kekerasan seperti memukul dan menginjak-injak, diskriminasi, bahkan dalam beberapa kasus aparat polisi masih menggunakan senjata. Tercatat sejumlah kasus yang masih belum hilang dari ingatan kita tindakan brutal aparat polisi terhadap aktifis mahasiswa UMI Makasar tahun 2004, penangkapan dan sadisme polisi terhadap petani di Lombok Tengah tahun 2005, anarkisme polisi terhadap mahasiswa UNAS tahun 2007, bahkan Security Sector Reform Community, salah satu LSM di Sumut mencatat bahwa selama tahun 2009 saja, polisi di Sumut telah melakukan 175 kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM (Kontras, 2010).

Model pemolisian komunitas yang menekankan pada kemitraan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian memungkinkan terjadinya kerja sama antara masyarakat dan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan dan berbagai macam gangguang ketertiban lainya. Model pencegahan kejahatan yang menekankan peningkatan kapasitas masyarakat disebut juga dengan pencegahan kejahatan berdasarkan masyarakat (community crime prevention), oleh karena itu dalam kegiatan pencegahan kejahatan pada pemolisian komunitas sangat dimungkinkan dilakukan melalui pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas (Rosenbaum, 1994). Pencegahan kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sendiri dinilai lebih efektif dibandingkan jika dengan polisi melakukan pencegahan sendiri tanpa adanya kemitraan dengan masyarakat (Chryshnanda, 2003). Pola lama merupakan kunci kegagalan dari kepolisian yang memposisikan masyarakat sebagai objek yang harus diataur dan di disiplinkan (Friedman, 1998). Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Chrysnanda dan Friedman, kemitraan sejajar yang yang dikedepankan dalam pemolisian komunitas dipercaya dapat memperbaiki hubungan polisi dan masyarakat, serta pencegahan kejahatan dinilai akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kemitraan antara polisi dan masyarakat dibandingkan jika polisi melakukanya sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas sejauh mana pemolisian komunitas dapat menjadi cara yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan memperbaiki hubungan kemitraan dengan masyarakat. selain itu penelitian ini juga membahas bagaimana pelaksanaan pemolisian komunitas dapat merubah hubungan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta kondisi keamanan lingkungan tempat dilaksanakanya pemolisian komunitas tersebut. Guna melihat sejauh mana pemolisian komunitas dapat memperbaiki hubungan kemitraan dengan masyarakat dan suatu upaya yang lebih baik dalam mencegah kejahatan, maka dalam penelitian ini memilih pelaksanaan pemolisian komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya sebagai lokasi penelitian karena berbeda dengan BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang dibangun oleh JICA sebagai bentuk implementasi pengembangan pemolisian komunitas di Indonesia,


Polsubsektor Pekayon Jaya dibangun melalui swadaya masyarakat dimana Kelurahan Pekayon dinilai rawan kejahatan oleh masyarakat Kelurahan Pekayon, sehingga adanya kebutuhan masyarakat akan kehadiran polisi untuk mengendalikan kejahatan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. selain itu, Polsubsektor Pekayon Jaya yang dinilai oleh JICA sebagai salah satu Polsub percontohan tidak hanya di Bekasi, namun di Indonesia juga menjadi pertimbangan untuk menjadikan Polsubsektor Pekayon Jaya sebagai lokasi penelitian guna melihat bagaimana pelaksanaan pemolisian komunitas. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah melihat dan mengkaji bagaimana bentuk dan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh petugas Polsubsektor Pekayon Jaya dengan warga masyarakat Kelurahan Pekayon, khususya dalam upaya pencegahan kejahatan sebagai bentuk pelaksanaan dari pemolisian komunitas. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan dari penggunaan kemitraan sebagai upaya pencegahan yang digunakan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dengan warga masyarakat Kelurahan Pekayon terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Pekayon.

Pemolisian Komunitas dan Communnnity Based Crime Prevention Friedmann (1998) merumuskan konsep pemolisian komunitas (community policing) sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut akan kejahatan (fear of crime), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. Sedangkan di Indonesia, konsep pemolisian komunitas telah dijelaskan dalam Dalam Perkap Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitrolisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama

mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Di Indonesia sendiri prinsip-prinsip pemolisian komunitas telah tercantum di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang meliputi komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, proaktif, orientasi pada pemecahan masalah, orientasi pada pelayanan. Dalam Perkap ini juga lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa sasaran atau tujuan dari dilaksanakanya pemolisian komunitas meliputi (1) tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat (komunitas) terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya, (2) meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan masalahnya, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum, (4) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, (5) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing (6) Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pemolisian komunitas sebagai suatu bentuk pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas diperkuat dengan konsep Chrysnanda (2003) mengenai pemolisian komunitas dimana ia mengatakan bahwa community policing (pemolisian komunitas) merupakan gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian bersamasama dengan masyarakat menyelesaikan masalahmasalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan kemanan serta ketertiban. Pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas (community-based crime prevention) merupakan pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan


peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal (Dermawan, 1994). Pencegahan kejahatan beradasarkan komunitas (community crime prevention) merupakan pencegahan berupa operasi dalam masyarakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menangani masalahmasalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Dalam pencegahan kejahatan berdasarkan komuitas, anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaikikapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan kontrol sosial informal (Dermawan, 1994). Strategi pencegahan kejahatan pada dasarnya juga sama dengan pemolisian komunitas, dimana Bayley (1998) pencegahan kejahatan dilakukan melalui 4 kegiatan penting yaitu konsultasi, adaptasi, mobilisasi dan pemecahan masalah.

Pencegahan Kejahatan Control Theory

dan

Social

Teori kontrol sosial (social control theory) tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum, tetapi lebih kepada berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Menurut F. Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya kejahatan. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (Atmasasmita, 2007). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye adalah harus adanya kontrol internal maupun eksternal, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran, proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya kejahatan seseorang, ketaatan terhadap hukum (Atmasasmita, 2007). Berdasarkan teori ini, kontrol internal, eksternal dan sosialisasi terhadap hukum merupakan hal yang dapat mencegah terjadinya kejahatan.

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu (Atmasasmita, 2007): 1. kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum (direct control imposed from without by means of restriction and punishment) 2. kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar (internalized control exercised from within through conscience ) 3. kontrol tidak langunsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orangorang yang bukan pelaku kriminal lainnya (indirect control related to affectional identification with parent and other noncriminal persons) 4. ketersediaan saranasarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan (availability of alternative to goal and values) Dalam masyarakat sendiri tindakan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui pemolisian komunitas merupakan suatau bentuk dari kontrol sosial informal masyarakat guna mencegah kejahatan dan gangguan ketertiban umum di lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh James Q. Wilson yang mengatakan kontrol sosial informal dalam suatu komunitas adalah ketaatan dari standar hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau tempat, dimana standar atau aturan tersebut menjadi sejalan dan konsisten dengan nilai, norma dan cara hidup dari masyarakat atau komunitas tersebut. Oleh karena itu dukungan dan peran kontrol sosial informal dalam suatu masyarakat dapat menentukan efektifitas dari pencegahan kejahatan (Wilson & Petersilia, 1995).

Partisipasi Masyarakat Windows Theory

dan

Broken

Broken Windows Theory oleh,George L. Kelling dan James Q. Wilson menggunakan perumpamaan jendela rusak (broken window) untuk menggambarkan hubungan antara ketertiban dengan kejahatan. Kelling dan Wilson menyebutkan jika sebuah jendela rumah pecah atau rusak dibiarkan saja dan tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan kesan ketidakpedulian. Hal inilah yang memicu datangnya kerusakan-kerusakan lain yang lebih parah. Dalam waktu singkat akan ada


lagi jendelanya yang pecahdan selanjutnya berkembang lebih menjadi persoalan yang lebih serius dan menyebar ke sekitar tempat tersebut (Kelling,1998). Dalam bukunya Fixing Broken Windows, Kelling (1998) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur dalam melakukan perbaikan jendela rusak yang dapat mengurangi tingkat kejahatan, yaitu: 1. menangani ketidaktertiban dan para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada polisi dan memungkinkan polisi untuk mengungkap kejahatan 2. sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi kegiatan polisi terhadap ketidaktertiban akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa polisi aktif melindungi orang-orang yang baik dan sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap ketertiban dan kepada masyarakat yang cenderung melanggar hukum secara kecil-kecilan. 3. Penduduk sendiri mulai melaksanakan pengawasan terhadap tempat-temapat umum dengan menegakan berbagai standar perilaku masyarakat pada akhirnya bermuara ke tahap inti dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan. 4. Sewaktu permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh polisi, melainkan juga seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu. Beradasarkan teori ini, memperbaiki jendela yang rusak dapat diibaratkan sebagai suatu kegiatan kepolisian yang menekankan perpaduan segenap potensi masyarakat yang ada dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan pada tingkat yang masih kecil atau awal. Dalam hal ini, tumbuh dan timbulnya tindak kejahatan dimulai dari perilaku tidak tertib, yang apabila dibiarkan akan tumbuh menjadi tindak kejahatan yang besar. Oleh karena itu, polisi bersama masyarakat harus segera melakukan penangan terhadap berbagai perilaku tidka tertib sebelum hal itu menjadi kejahatan yang lebih besar. Kepedulian masyarakat terwujud dari munculnya keinginan mereka untuk mau tahu dan mulai berempati dan bertindak akan masalah yang terjadi di lingkungan mereka (Nicholl, 1999). Sutanto (2006) melihat peran serta masyarakat di dalam kegiatan dan tugas polisi dalam mendeteksi

kejahatan dan menjaga kemanan di lingkunganya melalui teori fixing broken windows dapat dikatakan sebagai bentuk dari pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas : “Sesusai dengan teori “Fixing Broken Windows”, masyarakat yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekitarnya. Konsep ini juga dikenal dengan “Community Based Prevention”, yakni pencegahan kejahatan yang berlandasakan pada kekuatan masyarakat”. Dengan adanya pemolisian komunitas, maka kepolisian bersama masyarakat dapat memperbaiki jendela yang rusak dengan cara bersama-sama mencegah kejahatan dan menangani gangguan sosial yang terjadi di lingkunganya agar dapat terselesaikan dan tidak tersebar lebih luas lagi. Teori jendela rusak melihat bahwa warga masyarakat peduli dengan lingkungan sosial mereka dan mereka akan bertindak secara kolektif untuk melindungi serta menjaga kualitas hidup dari masyarakat atau komunitas mereka sendiri. Karena polisi tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatn dan rasa takut akan kejahatan dengan usaha mereka seorang diri, maka keterlibatan warga masyarakat dalam membantu polisi menjadi poin penting dalam memerangi masalah kejahatan dan gangguan sosial lainya yang ada guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Gaffney, 2006)

Metode Penelitian Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2007), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran, penjabaran dan penjelasan atas suatu keadaan atau fenomena sosial tanpa adanya perlakuan kepada objek ataupun subjek penelitian. Dengan tujuan penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran mengenai implementasi pemolisian komunitas yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan berdasarkan kemitraan dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi kemanan dan ketertiban di wilayah Pekayon setelah dilakukanya pencegahan kejahatan berdasarkan kemitraan melalui


kegiatan pemolisian komunitasoleh Polsubsektor Pekayon Jaya. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran, penjabaran dan penjelasan atas suatu keadaan atau fenomena sosial tanpa adanya perlakuan kepada objek ataupun subjek penelitian. Dengan tujuan penelitian deskriptif ini maka diharapkan peneliti mampu memberikan gambaran mengenai implementasi pemolisian komunitas yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan berdasarkan kemitraan dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi kemanan dan ketertiban di wilayah Pekayon setelah dilakukanya pencegahan kejahatan berdasarkan kemitraan melalui kegiatan pemolisian komunitasoleh Polsubsektor Pekayon Jaya. Untuk mengumpulkan data, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Wawancara Beberapa infroman dari aparat kepolisian dipilih dalam penelitin ini diantaranya Kapolsubsektor Pekayon Jaya (AIPTU Muji Sulistyorini), salah satu petugas Polsubsektor Pekayon Jaya (AIPTU Relita Hafsidiani), Kanit Kamsa Polresta Bekasi (Bapak Marasit), Kanit Polmas Polresta Bekasi (Ibu Kayah), serta Hata Takahiro yang merupakan perwakilan dari JICA. Sedangkan untuk mengkonfirmasi data yang didapat dari aparat kepolisian dan melihat gambaran pelaksanaan pemolisian komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya, wawancara dilakukan kepada beberapa warga Kelurahan Pekayon yaitu, ketua Ketua RT. 07 (Djuanda Sunarya), Kepala Kemanan RW.017 (Ibnu Rusbi), Ketua RT.01 sekaliguas Ketua FKPM Pekayon (Ibu Nus) serta salah satu warga RT.016/RW.03 (Suherman Iskandar) b. Observasi Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati dan lebih memahami bagiamana pengimplementasian Pemolisian dan kemitraan yang terbangun pada Polsubsektor Pekayon Jaya dengan masyarakat guna mencegah kejahatan di wilayah tersebut. Observasi ini dilakukan selain untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman, namun juga dilakukan sebagai alat

c.

pembuktian (rechecking) terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya Studi literatur Studi literatur dan kajian kepustakaan dilakukan berkenaan dengan pemolisian komunitas dan pencegahan kejahatan melalui kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai langkah awal untuk menyusun latar, permasalahan, tinjauan kepustakaan dan kerangka pemikiran guna mendapatkan landasan berpikir yang baik. Pengumpulan informasi melalui artikel, pemberitaan digital dan cetak juga dilakukan untuk membantu penulisan.

Hambatan utama dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan dengan beberapa informan dari pihak Polresta Bekasi dan Polsubsektor Pekayon Jaya. Dalam hal ini peneliti harus dapat mendekatkan diri dalam mendapatkan kepercayaan informan agar data dan informasi yang didapatkan oleh penulis adalah apa adanya dan tidak semata pencitraan dari institusi. Selain itu beberapa informan terutama dari aparat yang sulit untuk ditemui karena kesibukan informan juga menghambat proses pengumpulan data dalam penelitin ini. Data statistik kriminal kepolisian yang tidak lengkap dan tersimpan rapih juga menjadi hambatan dalam proses pengumpulan data. Tidak adanya pencatatan kejahatan di Polsubsektor Pekayon Jaya harus membuat penulis mencari data tersebut ke Polsek Bekasi Selatan. Pencatatan angka kejahatan juga tidak dibuat secara rinci per kelurahan, sehingga menyulitkan penulis untuk memilah kejahatan mana saja yang terjadi di wilayah kelurahan Pekayon.

Temuan Data dan Analisis 1. Pelaksanaan Pemolisian Komunitas Pada Polsubsektor Pekayon Jaya Seperti yang dikatakan oleh Trojanowics dan Bucqueroux bahwa pemolisian komunitas adalah satu filosofi dan strategi oprasional yang memiliki berbagai prinsip, maka guna mencapai tujuan pemolisian komunitas, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat sehingga mampu mendapatkan solusi, mendeteksi masalah dan gangguan sosial serta pemiliharaan kemanan di lingkunganya, maka dalam pelaksanaan pemolisian komunitas terdapat prinsipprinsip yang harus dimiliki dan dilakukan oleh petugas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu dalam


melihat pelaksanaan pemolisian komunitas dalam penelitian ini menggunakan 12 prinsip pemolisian komunitas yang tercantum dalam Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang meliputi komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, proaktif, orientasi pada pemecahan masalah dan pelayanan. Dalam prinsip komuniasi intensif, praktik pemolisian komunitas haruslah menekankan kesepakatan antara polisi dengan warga, bukan beradasarkan pemaksaan. Dalam hal ini berarti petugas harus menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, pertemuan-pertemuan, forumforum komunikasi, diskusi dan sebagainya dikalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan. Pelaksanaan prinsip komunikasi intensif oleh Polsubsektor Pekayon Jaya peneliti lihat melalui tatap muka dalam kegiatan sambang atau kunjungan ke rumah warga. Komunikasi intensif juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan forum komunikasi, seperti adanya pertemuan rutin satu bulan sekali dengan FKPM Pekayon termasuk FKPM Unit RT/RW dan ojek kamtibmas yang diadakan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya guna membahas masalah dan pembinaan kamtibmas. Membangun komunikasi intensif dengan warga masyarakat, tidak hanya untuk membahas masalah keamanan namun juga untuk mengidentifikasi permasalahan dan kekhawatiran yang dihadapi warga masyarakat, merupakan kunci penting bagi petugas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi inilah yang menjadi modal utama polisi untuk membangun kemitraan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip komunikasi intensif menjadi penting bagi pelaksanaan pemolisian komunitas karena dengan membangun komunikasi intensif, maka akan melahirkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Apabila masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada polisi, maka membangun kemitraan dengan masyarakat akan menjadi sulit. Pada prinsip kesetaraan, pelaksanaan pemolisian komunitas haruslah didasari dari kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, menghargai perbedaan pendapat. Kesetaraan terlihat dalam pemecahan atau penyelesaian masalah oleh petugas Polsubsektor Pekayon Jaya, dimana petugas juga melibatkan warga, tokoh masyarakat dan FKPM. Hal ini menggambarkan polisi

melihat masyarakat sebagai mitra yang setara sehingga polisi memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan masyarakat di lingkunganya. Sebagai suatu strategi maka pemolisian komunitas harus menempatkan posisi masyarakat sejajar dengan petugas polisi. Kesetaraan ini akan mengurangi jarak antara polisi dan masyarakat, serta untuk memungkinkan terjadinya kesetaraan dalam berdiskusi untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi. Prinsip kesetaraan kemudian menjadi hal yang penting karena pemolisian komunitas tidak akan terwujud apabila dalam pelaksanaanya tidak menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai kesetraan dan menampilkan sikap santun, saling menghargai antara polisi dengan masyarakat. Dalam prinsip kemitraan, petugas harus membangun kerjasama melalui interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan atau kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitasserta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kemitraan yang terbangun dengan Polsubsektor Pekayon Jaya hanya sebatas dengan warga yang tinggal berada di dekat Polsubsektor Pekayon Jaya, sedangkan kemitraan dengan warga masyarakat yang berada jauh dari Polsubsektor masih minim. Kemitraan petugas dengan warga sekitar Polsubsektor Pekayon terlihat dari warga sekitar selalu diajak bekerja sama dalam mencari akar penyebab dan solusi guna menyelesaikan masalah kejahatan dan gangguan kamtibmas, upaya pencegahan kejahatan yaitu petugas bersama dengan warga masyarakat Pekayon kerap kali melakukan patroli malam bersama dalam memantau dan menjaga kondisi kemanan lingkungan, serta melakukan kegiatan sosial seperti pendirian posko banjir oleh Polsubsektor bersama-sama dengan FKPM dan masyarakat sekitar disaat bencana banjir melanda Pekayon. Penggunaan prinsip kemitraan dalam sebagai pedoman dasar kegiatan kepolisian menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemolisian komunitas. Apabila polisi melakukan penyelesaian masalah dan melakukan penjagaan keamanan secara sendiri dan tidak melibatkan kemitraan dengan masyarakat maka hal tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan pemolisian komunitas. Hubungan kemitraan juga seharusnya dijalin dengan seluruh masyarakat di wilayah satuan tugas Polsubsektor Pekayon Jaya, sehingga pelaksanaan pemolisian komunitas dapat berjalan secara maksimal. Trasnparansi merupakan sikap keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat dan sebaliknya, serta


pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Prinsip transpransi yang dilakukan oleh petugas Polsubsektor peneliti lihat hanya sejauh pada gambaran situasi kemanan, kejadian masalah dan penyelesaianya saja kepada masyarakat. Namun, prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena apabila dikaitkan dengan laporan pertanggungjawaban tugas maka belum ada keterbukaan dari petugas kepada warga Kelurahan Pekayon mengenai pertanggungjawaban mereka dalam menjalankan tugasnya. Peneliti melihat bahwa seharusnya prinsip transparansi dilaksanakan lebih secara menyeluruh oleh petugas agar petugas dapat lebih terbuka sehingga kepercayaan antara masyarakat dan petugas akan cepat terbangun. Dalam prinsip akuntabilitas, petugas polisi haruslah memiliki pertanggung jawaban yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif. Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini peneliti melihat bahwa bentuk pertanggungjawaban petugas Polsubsektor Pekayon Jaya hanya bersifat ke internal kepolisian saja, sedangkan pertanggungjawaban eksternal atau kepada masyarakat belum dilakukan. Dalam pelaksanaanya, seharusnya operasionalisasi pemolisian komunitas harus dilakukan oleh petugas secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas kepolisian dalam pemolisian komunitas ini bertentangan dengan pemolisian yang demokratis karena salah satu pilar demokrasi adalah pembatasan dan pengawasan kewenangan para aparatnya. Dalam negara demokratis tidak ada yang berkuasa tanpa batas, tidak terkecuali polisi. Polisi merupakan bagian masyarakat yang keberadaanya karena kebutuhan masyarakat akan layanan kepolisian. Menurut Chrysnanda, kewenangan polisi juga merupakan kewenangan yang diberikan masyarakat melalui legitimasi undang-undang. Diharapkan dengan adanya pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, dapat memberikan penilaian, saran, pencegahan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan oleh kepolisian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat sangat perlu dilakukan agara masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap polisi, sehingga pelaksanaan pemolisian komunitas tidak menyimpang dan disalahgunaka.

Pastisipasi merupakan suatu kondisi dimana polisi dan masyarakat untuk secara aktifikut dalam berbagaikegiatan komunitas atau masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan masalah kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri. Berdasarkan temuan data, partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan kejahatan dan penjagaan keamanan di wilayah Keluarahan Pekayon belum merata. Partisipasi aktif warga masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh petugas, cenderung dilakukan hanya oleh warga yang tinggal di sekitar Polsubsektor Pekayon Jaya, terutama di perumahan Pondok Pekayon Indah. Sedangkan bagi warga yang rumahnya berada jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya memiliki partisipasi yang rendah dalam kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya. Warga yang berada jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya lebih memilih melakukan pengamanan mandiri dengan melakukan siskamling dan mempercayakan keamanan lingkungan tempat tinggalnya dan menggunakan jasa satpam. Dalam prinsip personalisasi, petugas harus lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung dari pada hubungan formal atau birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat atau komunitas. Dalam konteks prinsip personalisasi dalam pemolisian komunitas, petugas seharusnya bertempat tinggal di pos polisi agar petugas dapat membaur dengan warga di lingkungan tersebut sehingga dapat mempermudah hubungan kemitraan dengan warga masyarakat sekitar. Adanya mutasi Kapolsubsektor dan petugas Polsubsektor Pekayon Jaya yang terus berganti membuat Kapolsubsektor dan petugas baru selalu beradaptasi kembali dengan lingkungan dan masyarakat Pekayon. Adaptasi berulang pada setiap pergantian Kapolsubsektor maupun petugas baru ini akan menghambat jalinan kemitraan antara polisi Polsubsektor dan masyarakat kelurahan Pekayon. Hal ini kemudian tidak sesuai dengan prinsip personalisasi dalam pemolisian komunitas, dimana dalam prisnisp ini ditekankan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di wilayah penugasanya. Penerapan pemolisian komunitas mensyaratkan adanya desentralisasi atau pemberian kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah.


Polsubsektor Pekayon diberikan wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Pekayon bersama-sama dengan masyarakat. Namun demikian, kewenangan yang diberikan kepada Polsubsektor Pekayon Jaya hanya terbatas pada upaya penyelesaian masalah dan upaya pencegahan kejahatan saja, tidak sampai kepada penegakan hukum dimana Polsubsektor Pekayon Jaya tidak dapat melakukan proses hukum kepada warga yang melakukan pelanggaran hukum. Apabila masalah yang ditemui petugas sudah masuk ke ranah hukum dan tidak dapat diselesaikan lagi dengan upaya problem solving, maka masalah tersebut harus diserahkan ke Polsek Bekasi Selatan untuk diproses secara hukum. Otonomisasi merupakan pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan wilayah untuk mengelola pemolisian komunitas di wilayahnya. Apabila melihat prinsip otonomisasi ini, memang Polsubsektor Pekayon Jaya memiliki keluasaan dan kewenangan untuk mengelola pelaksanaan pemolisian komunitas di wilayah Pekayon sedemikian rupa, namun dalam hal ini peneliti tidak melihat adanya diikutsertakanya masyarakat dalam membuat program dan kegiatan pelaksanaan pemolisian komunitas sehingga masyarakat hanya terlihat sebagai pengikut atas program yang telah dibuat oleh Polsubsektor Pekayon Jaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokratis dalam pemolsian komunitas, dimana seharusnya warga masyarakat memiliki suara dan andil dalam pengambilan keputusan atas program kebijakan pe,olisian kounitas yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Kejahatan merupakan suatu masalah yang dilakukan oleh masyarakat dan timbul dari dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena itu masyarakat lah yang paling memahami kondisi lingkungan dan kerawanan di daerah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat Pekayon dalam pembuatan program pelaksanaan pemolisian komunitas menjadi penting agar program atau kebijakan yang dibuat oleh Polsubsektor Pekayon Jaya sesuai dengan karakter warga masyarakat dan kondisi lingkungan Kelurahan Pekayon. Proaktif merupakan bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa adanya laporan atau permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan penyelenggaraaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.Pelaksanaan prinsip proaktif oleh Polsubsektor Pekayon Jaya terlihat dari inisiatif layanan petugas tanpa adanya laporan atau permintaan dari masyarakat. Selain itu sikap proaktif petugas terlihat dari dilakukanya pembinaan kamtibmas melalui

penyampaian berbagai pesan dan himbauan kemanan kepada warga, agar mereka memiliki kesadaran kamtibmas dan munculnya keinginan untuk berpartisipasi bersama-sama dengan polisi melakukan penjagaan dan pencegahan kejahatan. Pelaksanaan prinsip proaktif ini peneliti lihat sebagai hal yang penting dilakukan karena Polsubsektor Pekayon Jaya dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil diharapkan dapat menjadi ujung tombak Polresta Bekasi dalam mendeteksi kejahatan dan potensi gangguan sosial yang ada di masyarakat. Pada prinsip orentasi pada pemecahan masalah, polisi harus selalu mengedepankan pemecahan akar penyebab masalah yang terjadi di lingkungan kerjanya bersama-sama dengan warga masyarakat atau komunitas. Prinsip orientasi pada penyelesaian masalah ini telah dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya, dimana mereka selalu menedepankan penyelesaian (problem solving) dibandingkan dengan penegekan hukum secara represif. Petugas Polsubsektor Pekayon Jaya selalu dituntut untuk melakukan problem solving bersama dengan warga sekitar dalam menyelesaiakan sebuah masalah sehingga masalah tersebut dapat dicari solusi dan penyelesaianya dan tidak sampai harus dibawa ke jalur hukum. Prinsip orientasi pada pemecahan masalah menjadi penting karena mencerminkan keterwakilan peran masyarakat dilingkungan tersebut dalam menyelesaikan masalah bersama-sama dengan kepolisian. Penyelesaian masalah masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah bersama dengan polisi ini dapat mencerminkan adanya kemitraan atau kerjasama antara polisi dan masyarakat yang menjadi esensi dari pemolisian komunitasitu sendiri. Dalam prinsip orientasi pada pelayanan, pelaksanaan tugas dalam pemolisian komunitasharus lah lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya. Sebagai perwujudan dari prinsip ini, peneliti melihat Polsubsektor Pekayon Jaya terus masih terus berusaha memberikan pelayanan prima kepada warga. Pelayanan prima dilakukan dengan adanya pelayanan administrasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang memberikan kemudahan bagai masyarakat di wilayah Pekayon untuk mengurus laporan dan pengaduan masalah kamtibmas kepada polisi, pengurusan surat keterangan kehilangan serta pengamanan bagi masyarakat. Dengan demikian warga Kelurahan Pekayon tidak perlu mendatangi Polsek Bekasi Selatan dan Polresta Bekasi lagi seperti yang sebelumnya


sering dikeluhkan masyarakat sebelum dibangunya Polsubsektor ini apabila mereka membutuhkan pelayanan kepolisian. Diluar dari pelayanan admistratif masyarakat seperti diatas, sebagai bentuk usaha untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat peneliti lihat dari usaha Polsubsektor Pekayon Jaya dalam memberikan segala macam bentuk bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan selagi petugas sanggup untuk memberikan bantuan. Salah satunya seperti mencari orang hilang, masyarakat yang tersesat dan mencari alamat, melakukan mediasi dan menjadi penengah bagi masyarakat yang sedang berkonflik, keributan dalam rumah tangga, kebutkebutan anak remaja dan lain sebagainya. Se;ain itu Polsubsektor Pekayon Jaya juga menerima keluhan masyarakat terhadap berbagai laporan kejadian yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas. Pelaksanaan tugas yang mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dalam prinsip peerpolisian masyarakat menjadi sebuah cerminan sikap dan prilaku petugas yang lebih mendekatkan hubungan polisi dan masyarakatnya sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada polisi 2. Kemitraan Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Dalam Pemolisian Komunitas Dalam pemolisian komunitas (polmas) seperti yang dikatakan oleh Dermawan polisi harus melibatkan komunitas dalam upaya-upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan, dimana mereka secara kolektif harus menempatkan komunitas dalam upaya-upaya keterlibatan dan pemecahan masalah-masalah kamtibmas. Pelibatan masyarakat dalam upaya-upaya polisi dalam melakukan pencegahan dan pengurangan kejahatan dapat dikatakan sebagai kemitraan atau bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, dalam pemolisian komunitas, kemitraan merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan oleh polisi dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Suparlan dimana pemolisian komunitasmenekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Kemitraan dalam Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008 merupakan segala upaya membangun sinergis dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian

informasi dan berbagai kegiatan lainya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram. Dalam konsep kemitraan yang tertuang dalam Perkap Kapolri ini, peneliti melihat pelaksanaan kemitraan melalui adanya kerjasama dimana masyarakat diposisikan secara seimbang sebagai subjek pelaksana, komunikasi pertukaran informasi kemanan dan ketertiban, keterlibatan warga dalam kegiatan polisi menjadi kunci penting penanda adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat. Berdasarkan indikator yang terdapat dalam konsep kemitraan pada Peraturan Kapolri tersebut, peneliti melihat adanya penggunaan metode kemitraan bersama dengan warga masyarakat dan Polsubsektor Pekayon Jaya dalam melakukan pencegahan kejahatan. Hal ini peneliti lihat dari kerjasama dengan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan dan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh petugas Polsubsektor Pekayon Jaya, salah satunya yaitu patroli. Adanya patroli bersama yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat ini menggambarkan bahwa terdapat jalinan kerjasama atau kemitraan antara diantara keduanya dalam menjaga kemanan dan mencegah kejahatan di lingkungan Pekayon. Bentuk kemitraan lainya yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dengan masyarakat adalah dalam proses dan upaya penyelesaian masalah (problem solving) dimanapetugas selalu melibatkan warga, tokoh masyarakat, intansi sosial dan pemerintahan serta FKPM dalam mencari akar penyebab dan solusi guna menyelesaikan masalah kejahatan dan gangguan kamtibmas tersebut. Dengan demikian problem solving bukan merupakan suatu kegiatan yang yang hanya dilakukan oleh polisi semata, karena kegiatan ini merupakan suatu upaya yang harus melibatkan koordinasi kerjasama atau kemitraan dari berbagai macam stakeholder di masyarakat. Penggunaan kemitraan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dalam upaya menciptakan kemanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Pekayon juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk atau model dari pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas (community-based crime prevention). Dalam melakukan kemitraan, masyarakat di dorong untuk sadar akan peran penting mereka dalam mencari akar penyebab dan solusi masalah kejahatan, serta menciptakan kondisi amam dan tertib di wilayah mereka sendiri melalui sosialisasi, penyampaian pesan kamtibmas dan kunjungan yang dilakukan oleh petugas. Selain itu petugas selalu melibatkan warga dalam setiap kegaiatan pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah


sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Pekayon. Dengan demikian, patugas Polsubsektor Pekayon Jaya berusaha memperbaiki kapasitas masyarakat, dimana masyarakat didorong untuk memiliki kepedulian dan mau berpartisipasi sehingga kerjasama atau kemitraan dalam mencegah kejahatan dapat dilakukan. Hal ini senada dengan pendekatan kejahatan berbasis komunitas menurut Dermawan, dimana menurutnya dalam pendekatan ini pencegahan kejahatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah guna menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan melalui kemitraan ini peneliti lihat sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye, dimana ia melihat bahwa manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya kejahatan. Disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Berhubungan dengan teori kontrol sosial oleh Ivan Nye ini, terdapat proposisi dimana pertama kejahatan terjadi dalam masyarakat sehingga perlu adanya kontrol eksternal dari luar masyarakat (petugas Polsubsektor Pekayon Jaya) dan internal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kedua, warga masyarakat pekayon diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran melalui proses sosialisasi yang memadaisehingga masyarakat taat terhadap hukum (law abiding) dan mengetahui bagaimana melakukan kontrol terhadap terjadinya kejahatan. Upaya problem solving yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya penulis lihat baik untuk dilakukan karena dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan menjadi upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh kemitraan anatara petugas dan masyarakat agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan tidak berkembang menjadi sebuah masalah kejahatan yang harus diproses secara hukum. Dilakukanya problem solving yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dan masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan agara suatu masalah tidak berkembang menjadi kejahatan serius dan harus dilakukan upaya penegakan hukum

memperlihatkan bahwa petugas lebih mengedepankan order maintenance dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Soetjahjo bahwa polisi lebih mengutamakan order maintenance, sehingga tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tujuan pencegahan kejahatan dengan melakukan kemitraan warga masyarakat, yaitu untuk meredam dan menyelesaikan gangguan ketertiban dan masalah sosial yang ada di masyarakat agar tidak menjadi kejahatan besar atau serius sehingga harus dilakukan upaya penegakan hukum ini seseuai dengan teori memperbaiki jendela rusak (Broken Windows Theory) yang dikemukakan oleh George L. Kelling dan James Q. Wilson. Dalam teori ini Kelling dan Wilson menggunakan perumpamaan jendela rusak (broken window) untuk menggambarkan hubungan antara ketertiban dengan kejahatan, dimana apabila jendela itu rusak kemudian dibiarkan saja, maka akan memicu datangnya kerusakan-kerusakan lain yang lebih sehingga kerusakan tersebut berkembang lebih menjadi persoalan yang lebih serius. Berhubungan dengan teori jendela rusak tersebut, Polsubsektor Pekayon Jaya bersama dengan masyarakat berusaha untuk memperbaiki jendela rusak (gangguan ketertiban dan permasalahan sosial yang ada terjadi di lingkungan Kelurahan Pekayon) dengan mencari akar penyebab kerusakan jendela tersebut dan solusi terbaik untuk memperbaiki jendela tersebut agar tidak semakin rusak dan berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dan serius (kejahatan). Dalam memperbaiki jendela rusak ini, Polsubsektor Pekayon Jaya dan warga masyarakat melaksanakan unsur yang terdapat dalam melakukan perbaikan jendela rusak sehingga bisa mengurangi tingkat kejahatan, dimana pertama petugas melalui kemitraan dengan masyarakat menangani ketidaktertiban dan gangguan ketertiban dan ringan, serta adanya pertukaran informasi antara petugas dan warga yang dapat membantu mengungkap kejahatan. Kedua, adanya tindakan dan konsentrasi kegiatan Polsubsektor Pekayon Jaya terhadap ketidaktertiban akan permasalahan sosial kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan sinyal bahwa polisi aktif melindungi kemanan lingkungan kepada masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap ketertiban dan cenderung melanggar hukum secara kecil-kecilan. Ketiga, masyarakat mulai melaksanakan pengawasan melalui partisipasi dalam kegiatan


petugas seperti, patroli dan problem solving dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan. Keempat, gangguan ketertiban dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Pekayon tidak lagi menjadi tanggun jawab petugas, namun juga seluruh warga Kelurahan Pekayon. Dalam melakukan kemitraan, pembangunan kepercayaan masyarakat menjadi hal krusial yang harus dilakukan. Apabila masyarakat tidak memiliki kepecayaan pada polisi, maka polisi tidak akan diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sedangkan menurut Oliver, efektifitas perpolisian komunitas tergantung pada dukungan masyarakat. Polisi dan masyarakat harus memiliki rasa percaya terhadap satu sama lain. Apabila tidak terdapat kepercayaan, maka kemitraan tidak dapat terbangun karena adanya rasa saling curiga dan tidak percaya. Saling percaya yang terbentuk diantara petugas dan masyarakat akan mengurangi rasa saling curiga dan merupakan fondasi kuat untuk membangun kemitraan antara petugas dan warga yang disasarkan pada pengertian dan menghormati satu sama lain. Selain kepercayaan, peniliti melihat kepedulian dan kesadaran masyarakat Pekayon terhadap peran mereka sebagai penentu terciptanya kemanan dan ketertiban di lingkungan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban bersama-sama dengan para petugas Polsubsektor Pekayon Jaya. Dari kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan kepedulian mereka terhadap kondisi kemanan dan ketertiban di lingkunganya kemudian memunculkan berbagai macam partisipasi warga dalam berbagai macam upaya penyelesaian masalah dan pencegahan kejahatan bersama-sama dengan pihak kepolisian Polsubsektor Pekayon Jaya. Beberapa masyarakat Pekayon seringkali turut aktif terlibat dalam kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Polsubsektor Pekayon Jaya dalam memantau keadaan kamtibmas dan mencegah terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Masyarakat juga secara aktif berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dilingkungan mereka dengan memberikan informasi seputar masalah dan gangguan kamtibmas di lingkungan setempat. Pemberian informasi oleh masyarakat selain dilakukan langsung bertemu dengan petugas juga kerap kali dilakukan dengan radio komunitas yang dimiliki Polsubsektor Pekayon Jaya. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka, peneliti lihat menjadi elemen penting yang mendorong warga masyarakat Pekayon untuk mau berpartisipasi dan turut

aktif dalam kegiatan pemolisian komunitasguna mencegah kemanan dan menciptakan kondisi yang aman dan tentram di wilayah Pekayon. Senada dengan yang dikatakan oleh Nicholl dimana ia melihat kepedulian masyarakat terwujud dari munculnya keinginan mereka untuk mau tahu dan mulai berempati dan bertindak akan masalah yang terjadi di lingkungan mereka, maka penulis melihat kepedulian dan kepercayaan merupakan faktor pendorong partisipasi warga dalam setiap kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya. Adanya partisipasi atau keterlibatan aktif warga masyarakat bersama-sama dengan petugas dalam setiap kegiatan yang dilakukan Polsubsektor Pekayon Jaya, baik itu dalam upaya pencegahan kejahatan maupun upaya menjaga kamtibmas, peneliti lihat sebagai suatu bentuk kemitraan dilakukan oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dengan warga masyarakat Kelurahan Pekayon. Kemitraan tidak akan terbentuk apabila masyarakat tidak mau berpartisipasi dan melakukan kerjasama dengan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan dan menjaga kamtibmas di lingkunganya.

3. Perubahan Kondisi Kamtibmas dan Masyarakat Pekayon Setelah Pelaksanaan Pemolisian Komunitas Implementasi atau pelaksanaan pemolisian komunitas dapat juga dikatakan sebagai Strategi pemolisian komunitas (polmas). Menurut Suparlan, strategi pemolisian komunitas merupakan implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Penerapan dan pelaksanaan pemolisian komunitas sebagai model pemolisian tentunya harus memiliki perubahan terhadap hubungan polisi dengan masyarakat dan kondisi kamtibmas di lingkungan pemolisian komunitas tersebut dilaksanakan. pelaksanaan pemolisian komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya berdampak pada: a. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Kamtibmas Pelaksanaan perpolisian masyarakat diharapkan memberikan perubahan pada masyarakat dimana terdapat kesadaran dan kepedulian warga terhadap potensi gangguan


keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa terdapat dampak pelaksanaan pemolisian komunitas terhadap rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka bagai upaya pencegahan kejahatan dan mewujudkan kemanan serta ketertiban di lingkungan mereka. Terdapat kesadaran dan perubahan pola pikir dimana warga masyarakat paham bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan yang berasal dari masyarakat sehingga mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mencegahan dan mengatasi permasalahan kejahatan dan gangguan ketertiban, sehingga masalah keamanan tidak boleh lagi diserahkan dan dilihat sebagai tugas polisi semata. Kepedulian warga juga terlihat dari adanya kemauan warga untuk terlibat dalam berbagai macam upaya penyelesaian masalah dan pencegahan kejahatan bersama-sama dengan pihak kepolisian Polsubsektor Pekayon Jaya. Beberapa masyarakat Pekayon seringkali turut aktif terlibat dalam kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Polsubsektor Pekayon Jaya dalam memantau keadaan kamtibmas dan mencegah terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kamtibmas di lingkunganya menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemolisian komunitas. Hal ini disebabkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial maupun upaya pencegahan kejahatan sangat tergantung dari rasa kepercayaan dan kepedulian masyarakat untuk mau bekerjasama dengan polisi. kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam mewujudkan kemanan dilingkunganya, selain mendorong mereka untuk mau melakukan kemitraan dengan polisi juga akan melahirkan kemandirian masyarakat untuk melakukan pengamanan bagi lingkunganya sendiri. b. Kemitraan Polisi dan Masyarakat Pelaksanaan pemolisian komunitas diharap membawa perubahan pada kapasitas masyarakat untuk bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan masalahnya.

Pelaksanaan pemolisian komunitas oleh Polsubsektor Pekayon Jaya hanya memberikan perubahan pada warga yang berada disekitar Polsubsektor Pekayon Jaya saja, dimana kemitraan banyak dilakukan dengan warga dalam upaya pencegahan, pengamanan. Penyelesaian masalah maupun kegiatan sosial. upaya pencegahan kejahatan dan penjagaan keamanan, kemitraan hanya terasa terjalin dengan warga yang tinggal disekitar Polsubsektor Pekayon. Hal ini peneliti lihat dari kegiatan patroli, pertukaran informasi kamtibmas baik secara langsung maupun lewat radio komunitas polmas dan kegiatan sosial lebih banyak dilakukan dengan warga yang tinggal di sekitar Polsubsektor Pekayon Jaya. Sedangkan pada warga yang berada jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya, pelaksanaan pemolisian komunitas masih kurang menyentuh sehingga masih belum terjalin hubungan kemitraan dengan petugas. Seharusnya pelaksnaan pemolisian komunitas haruslah memberikan perubahan pada hubungan kemitraan kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam satuan wilayah satuan tugas Polsubsektor Pekayon Jaya sehingga dapat meningkatakan kapasitas masyarakat tidak hanya disekitar, namun juga diseluruh satuan wilayah tugas Polsubsektor Pekayon Jaya. Dengan demikian, maka warga masyyarakat akan dapat menjadi aktif berpartipasi bersama-sama dengan petugas dan juga lebih mandiri dalam menjaga kemanan lingkungan tempat tinggalnya. c. Kemampuan Masyarakat Melakukan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan pemolisian komunitas harus memberikan perubahan pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Polsubsektor Pekayon Jaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat mengedepankan problem solving dengan warga masyarakat sebagai suatu cara atau teknik terbaik untuk mencari solusi jalan keluar dari masalah tersebut. Problem solving oleh Polsubsektor Pekayon Jaya dilakukan dengan warga yang memiliki masalah, Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat, serta melibatkan juga FKPM Pekayon. Dalam problem solving ini, masalah yang ada


diselesaikan bersama-sama dengan cara mengidentifikasi penyebab maslah tersebut dan menentukan bersama solusi penyelesaian melalui mediasi maupun diskusi. Pada penyelesaian masalah (problem solving) warga masyarakat Kelurahan Pekayon didorong untuk berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisa dan mencari solusi penyelesaian maslah yang ada di lingkunganya. Dalam hal ini peneliti melihat petugas berusaha memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subyek yang memiliki peran dalam mengelola penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.Dengan demikian, permasalahan dan gangguan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan sendiri melalui kerjasama masyarakat dan polisi. d. Kesadaran Hukum Pelaksanaan pemolisian komunitas diharapkan membawa perubahan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat, selain adanya kesadaran mengenai kamtibmas, dimana warga masyarakat Pekayon tahu peran penting mereka sebagai penjaga kemanan di wilayahnya, pemberian sosialisasi, himbauan ketaatan hukum dan pembinaan yang diberikan oleh para petugas Polsubsektor Pekayon Jaya juga menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Warga masyarakat Kelurahan Pekayon menjadi tahu tindakan mana yang sejalan ataupun yang bertentangan dengan hukum. Namun kesadaran hukum warga masyarakat Pekayon belum terlalu sejalan dengan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya warga masyarakat yang melakukan tindak kejahatan dan menciptakan berbagai macam gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan warga masyarakat lainya. Dalam hal ini, warga masyarakat menyadari dan tahu mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum, tetapi secara perilaku nyata masih ada warga masyarakat yang melanggarnya. e. Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan pemolisian komunitas harus memberikan perubahan pada partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Partisipasi

aktif warga masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh petugas, cenderung dilakukan hanya oleh warga yang tinggal di sekitar Polsubsektor Pekayon Jaya, terutama di perumahan Pondok Pekayon Indah, dimana tempat Polsubsektor Pekayon Jaya Berdiri. Hal ini peneliti lihat dari partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan kemanan seperti patroli bersama dan pertukaran informasi mengenai masalah dan gangguan kamtibmas lebih banyak dilakukan oleh warga sekitar Perumahan Pondok Pekayon Indah. Sedangkan bagi warga yang rumahnya berada jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya, pelaksanaan pemolisian komunitas masih belum terasa perubahanya bagi partisipasi warga dalam upaya pencegahan kejahatan maupun penyelesaian masalah. Upaya penjagaan keamanan dan penyelesaian masalah bersama dengan petugas dan warga yang berada jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya belum ada. Warga yang jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya seperti pada RT.07 dan RT.16 lebih cenderung melakukan pengamanan mandiri dengan melakukan siskamling dan mempercayakan keamanan lingkungan tempat tinggalnya dan menggunakan jasa satpam. Saat melakukan patroli juga petugas Polsubsektor Pekayon Jaya belum melibatkan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. f. Penurunan Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Pelaksanaan kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam perpolisian masyarat harus memiliki perubahan pada penurunan peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat (komunitas). Berdasarkan penuturan Kapolsubsektor Pekayon Jaya dan warga masyarakat yang menjadi informan dalm penelitian ini, sebelum berdirinya Polsubsektor Pekayon Jaya, masalah sosial seperti gangguan keamanan dan ketertiban umum serta tindak kejahatan sering kali terjadi di wilayah pekayon. Permasalahan sosial seperti urusan hutang piutang, pertengkaran atar warga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keributan yang dimulai oleh warga dan lain sebagainya dapat menjadi gangguan terhadap ketertiban karena


permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengusik situasi kondusif dan rasa aman warga masyarakat lainya. Selain permasalahan tersebut, kerawanan kejahatan seperti pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor dan pembobolan rumah warga sering terjadi di Kelurahan Pekayon. Wilayah kelurahan Pekayon sebagaian besar terdiri dari perumahan besar sering kali berada dalam kondisi kosong dan tidak berpenghuni. Hal ini membuat penjagaan terhadap rumah-rumah tersebut menjadi lengah dan membuka kesempatan lebih besar bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian maupun pembobolan rumah tersebut. Semenjak didirikanya Polsubsektor di wilayah Kelurahan Pekayon dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti melakukan penjagaan, patroli, kunjungan serta problem solving dalam pendekatan pemolisian komunitas mampu meredam dan mencegah timbulnya berbagai macam bentuk kejahtan yang biasanya sering terjadi di wilayah kelurahan Pekayon. Penurunan peristiwa kejahatan di Kelurahan Pekayon juga terlihat secara statistik, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Berdasarkan data yang peneliti himpun dari laporan kepolisian yang masuk di Polsek Bekasi Selatan, pada tahun 2012 terjadi 10 kasus kejahatan, pada tahun 2013 terdapat 9

kasus dan jumlah kejahatan pada januari hingga November 2014 berjumlah 6 kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Keluarah Pekayon. Berdasarkan data tersebut, peneliti melihat bahwa terdapat penurunan angka peristiwa kejahatan di wilayah Kelurahan Pekayon, namun penurunan angka kejahatan tersebut tidak lah terlalu bermakna. Walaupun demikian, penurunan peristiwa kejahatan ini memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh warga masyarakat yang bermukin dekat dengan Polsubsektor Pekayon Jaya dibandingkan dengan sebelum didirikanya Polsubsektor di wilayah tersebut. Namun, bagi warga yang tinggal jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya, penurunan angka kejahatan secara statistik ini tidak memberikan perubahan pada rasa kemanan yang dirasakan oleh mereka. Seperti pada warga yang berada pada RT.07 dan RT.16 yang jauh dari Polsubsektor Pekayon Jaya, mereka merasakan tidak dapat perubahan keamanan yang berarti semenjak dilaksanakanya pemolisian komuitas di wilayah Kelurahan Pekayon.

Kesimpulan dan Saran Secara garis besar implementasi pemolisian komunitas di Pekayon Jaya telah terlaksana, namun masih lebih banyak terfokus di lingkungan sekitar Polsubsektor. Warga yang tinggal jauh dari Polsubsektor masih kurang tersentuh, sehingga minimnya kemitraan dan partisipasi dari warga tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi polmas oleh Polsubsektor Pekayon Jaya masih perlu disempurnakan lagi. Polsubsektor Pekayon Jaya mengedepankan kemitraan dengan warga masyarakat sebagai sebuah upaya dalam melakukan pencegahan kejahatan. Kemitraan antara petugas Polsubsektor Pekayon Jaya dan warga sekitar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan dilakukan dalam kegiatan patroli, penjagaan (ronda bersama), pertukaran informasi keamanan dan ketertiban secara langsung maupun radio komunitas polmas, serta dalam upaya penyelesaian masalah (problem solving). Partisipasi warga masyarakat yang berada dekat dengan Polsubsektor Pekayon Jaya memegang peran kunci penting dalam terjadinya kemitraan dengan petugas. Apabila tidak ada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan petugas dalam melakukan pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah maka kemitraan tidak akan


terjadi. Partisipasi warga masyarakat yang berada dekat dengan Polsubsektor Pekayon Jaya didorong oleh interaksi dan komunikasi intensif dengan petugas, rasa kepercayaan terhadap petugas, kepedulian serta kesadaran warga akan pentingnya peran mereka dalam menentukan kemanan dan ketertiban dilingkunganya. Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara petugas dan warga Kelurahan Pekayon sebagai bentuk pelaksanaan polmas berdampak pada penurunan angka kejahatan, namun penurunan tidak terlalu bermakna secara statistik.Walaupun demikian, penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh warga masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pemolisian komunitas juga memberikan perubahan pada peningkatan kemampuan dan partisipasi warga dalam melakukan penyelesaian masalah serta pencegahan kejahatan, hubungan kemitraan yang lebih baik, rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh warga Kelurahan Pekayon. Hal ini semua kemudian sesuai dengan tujuan dari pemolisian komunitas itu sendiri, dimana pemolisian komunitas bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib melalui kerja sama dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya.

Kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan dan penyelesaian masalah hendaknya diterapkan tidak hanya pada fungsi Binmas pada Polsubsektor saja yang dianggap sebagai ujung tombak pelayanan kemanan terhadap masyarakat dan basis deteksi potensi gangguan kamtibmas, tetapi juga harus diterapkan dalam seluruh satuan fungsi tugas yang ada di Kepolisian. Pembangunan dan gaya kemitraan yang digunakan dalam upaya pencegahan juga harus selalu disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat diwilayah kemitraan itu diterapkan, sehingga dalam pelaksanaanya perlu dilakukanya kreativitas dan inovasi terus menerus. Secara kajian teoritik, peneliti melihat perlu dilakukanya penelitian mendalam yang membandingkan kemitraan sebagai metode pencegahan kejahatan yang digunakan oleh kepolisian dengan bentuk-bentuk strategi pencegahan lainya secara meneyeluruh dalam mencegah kejahatan dan menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat. Hal perlu dilakukan untuk dapat melihat secara lebih dalam lagi sejauh mana efektifitas kemitraan dibandingkan dengan bentukbentuk pencegahan kejahatan lainya.

Daftar Pustaka Buku : Adler, Freda, Et al. 2008. Criminology. Canada: McGraw Hill Companies, Inc. Atmasasmita, Romli. 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi . Bandung: Refika Aditama Bayley, David H. 1994. Police For The Future. (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal. Bogdan, R & Taylor, S. 2005. Kualitatif: Dasar-dasar Penulisan. (Terjemahan). Surabaya : Usaha Nasional. Clarke, Ronald V. (ed.). 1997. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. Second Edition. New York: Harrow and Heston Publisher. Chrysnanda. 2004. Pemolisian Komuniti Dalam Menciptakan Kemanan dan Ketertiban. Jakarta: YPKIK. Chrysnanda. 2009. Polisi Penjaga Kehidupan. Jakarta: YPKIK. Dermawan, Kemal. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Dermawan, Kemal. 2011. Pemolisian Komunitas. Depok: FISIP. Djamin, Awaloedin. 2004. Polri Pengamanan Swakarsa dan Community Policing (Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia). Jakarta: YPKIK.


Friedmann, Robert. 1998. Community Policing: Comperative Perspective and Prospects (diterjemahkan oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal. Gilling, Daniel. 2005. Crime Prevention: Theory, Policies and Politics. NewYork: Routledge (Taylor & Francis Group) Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Adinistrasi FISIP UI. Iswandi, Evodia. 2006. Polisi: Profesional dan Bersahabat. Tangerang: Yayasan ILYD. Kelling, George L. 1998. Fixing Broken Window (Memperbaiki Jendela Rusak: Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita). Disadur dan diterjemahkan oleh Kunarto (1998). Jakarta: Cipta Manunggal. KontraS. 2005. Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998. Jakarta: KontraS. 180 Koetjaraningrat. 1997. Metode Penulisan Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Lab, Steven P. 2010. Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations. Seventh Edition. USA: Anderson Pub Co. Lihawa, Ronny. 2005. Memahami Perpolisian Masyarakat (Understanding Community Policing). Jakarta: YPKIK. Mark, Finlay & Zvekic, Ugljesa. 1993. Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat. (disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal. Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitan Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nicholl, Caroline G. 1999. Community Policing, Community Justice, and Restorative Justice. Cops Publication. U.S Departemenet of Justice. Osse, Anneke. 2006. Memahami Kepolisian. Jakarta: Rinam Antartika. Panduan Petugas Polmas di BKPM (Termasuk Petugas Polmas Di Pospol dan Petugas Babinkamtibmas). 2007. Proyek Peningkatan Aktivitas Polisi Sipil. Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Reiner, Robert. 2000. The Politics of The Police. London: Oxford. University Press. Robert, Trojanowicz. 1998. Community Policing: How To Get Started. Florida: Anderson Publishing Rosenbaum, Deninis P. 1994. The Challenge of Community Policing. USA: Sage Publication. Siegel, L. 2000. Criminology. Seventh Edition. USA: Thompson Learning. Soelaiman, Holil. 1980. Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung.


Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sumampouw, Monique. 2004. Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jakarta: Pradnya Paramita. Suparlan, Parsudi. 2011. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta: YPKIK. Sutanto. 2006. Polmas Paradigma Baru Polri. Jakarta: YPKI Trau, Stuart H. & Little, Craig B. 1999. Theories of Deviance. New York: F. E. Peacock Publisher to Inc. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. Wilson, James Q & Petersilia, Joan, eds. 1995. Crime. San Francisco: ICS Press. Artikel dan Jurnal : Wu, Yuning., Jiang, Shanhe., Lambert, Eric. 2011. Citizen Support For Community Policing In China. An International Journal of Police Strategies & Management Vol. 34 No. 2 pg. 285-303. America: Sage Publications. Connel, Nadive M., Miggans, Kristen & Mcgloin, Jean Marie. 2008. Can a Community Policing Initiative Reduce Serious Crime?: a Local Evaluation. Police Quarterly Vol. 11 No.2, pg. 11:127. America: Sage Publications. Mesko, Gozard & Lobnikar, Branko. 2005. The Contribution Of Local Safety Councils To Local Responsibility In Crime Prevention And Provision Of Safety. Criminology And Law Enforcement Vol. 28 (2) pg. 353-373. Goetz, B., & Mitchell, R. 2003. Community-Building And Reintegrative Approaches To Community Policing: The Case Of Drug Control. Social Justice Vol. 30 (1), pg. 222. Stephens, Gene. 2001. The Key To Successful Crime Prevention And Control. Society for Advancement of Education Journal Vol. 129 pg. 32-34. Scheider, Matthew C., Rowel, Tawandra & Bezdikian, Veh. 2003. The Impact of Citizens Perceptions of Community Policing on Fear of Crime: Findings from Twelve Cities. Police Quarterly Vol. 6 No. 4 pg.363-381. America: Sage Publication Kumar, T. K. Vinod. 2012. Impact of Community Policing and Perception of Police: Findings From India. International Criminal Justice Review Vol. 22 (4) pg.397-415. America: Sage Publications. Scott, J. D. 2002. Assessing The Relationship Between Police Community Coproduction And Neighborhood-Level Social Capital.Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 18 No. 2, pg. 147-166. Lilley, David & Hinduja, Sameer. 2006. Officer Evaluation in Community Policing Context. An International Journal of Police Strategies & Management. Vol. 29 (1) pg. 19-37. Lilley, David & Hinduja, Sameer. 2006. Organizational Values and Police Officer Evaluation: A Content Comparison Between Traditional and Community Policing Agencies. Police Quarterly, Vol.9 (4) pg. 486513.


Gaffney, Michael J, et al. 2006. Participation Community Crime Prevention: Who Volunteers For Police Work?. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29 No. 3, pg. 464-481. Manaliyo, Jean Claude & Muzindutsi, Paul Francois. 2013. Community Participation in Crime Prevention: Informal Social Control Practices in Site B, Khayelitsha Township. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 4 No 3 pg. 121-127. Rome-Italy Chryshnanda, DL. 2003. Pemolisian Komuniti (Community Policing Dalam Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Polisi Indonesia, Universitas Indonesia. Wahyono. 2011. Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubunganya Dengan Perpolisian Masyarakat. Volume XVI No.3 edisi Mei. Universitas Bhayangkara Surabaya. Office of Community Oriented Policing Services. 100.000 Officer and Community Policing Across the Nation. Washington D.C: U.S. Departement of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, September, 13. 1997. Suparlan, Parsudi. 2005. Community Policing sebagai Paradigma Polisi Sipil. (Makalah pada Seminar Nasional Profesionalisme Polri di antara Harapan dan Kenyataan) Lembang, Jawa Barat Arianto, Purwadi. Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (Suatu Tinjauan Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan), (makalah: tanpa tahun) Perundang-Undangan/Peraturan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Internet : http://www.lodaya.web.id/?p=17920 diunduh pada 22 September 2013 Pukul 21:06. http://bekasiraya.com/detail.php?id=6049 diunduh pada 7 Oktober 2013 pukul 01:43. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/28/09445930/Kapolda.Jateng.Penjahat.atau.Teroris.Tembak.Mati diunduh pada 22 September 2013 Pukul 22:15. http://koranbabel.co.id/article/detail/2051/babel/pangkalpinang diunduh pada 22 September 2013 Pukul http://aceh.tribunnews.com/2013/03/06/polda-aceh-buka-penerimaan-700-brigadir diunduh pada 22 September 2013 Pukul 20:45. http://medan.tribunnews.com/2013/01/01/anggaran-dan-jumlah-personil-polisi-sumut-kurang diunduh pada 22 September 2013 Pukul 22:21. http://www.antarasumsel.com/berita/277445/polres-musirawas-berupaya-atasi-kerawanan-kejahatan pada 8 Oktober 2013 pukul 15:31.

diunduh

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/01/064451406/Kejahatan-di-Bekasi-Terjadi-6-Jam-Sekali pada 7 Oktober 2013 pukul 00:51.

diunduh


http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/photo01.html diunduh pada 8 Oktober 2013 pukul 16:53. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/topics_200810_police.htm diunduh pada 8 Oktober 2013 pukul 16:08. http://www.tempo.co/read/news/2005/03/29/05558738/Rasio-Polisi-dan-Masyarakat-1700 diunduh pada 10 Oktober 2013 pukul 22:01. http://www.radar-bekasi.com/?p=15149diunduh pada 15 Oktober 2013 pukul 12:21. http://www.metro.polri.go.id/profil-wilayah-jajaran-pmj/restro-tengerang/sekta-cipondoh/153?task=view diunduh pada 10 Oktober 2013 pukul 21:32. https://www.ombudsman.go.id/beritaartikel/berita/437-polisi-dan-harapan-masyarakat-dalam-pelayananpublik1.html diunduh pada 10 Oktober 2013 pukul 21:45.


KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN (KAJIAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN KOMUNITAS PADA POLSUBSEKTOR PEKAYON JAYA)

Recommend Documents