DESENTRALISASI PEMOLISIAN DAN PRAWACANA REPOSISI KELEMBAGAAN POLISI REPUBLIK INDONESIA

PERSPE

TIF

eadilan

Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September

DESENTRALISASI PEMOLISIAN DAN PRAWACANA REPOSISI KELEMBAGAAN POLISI REPUBLIK INDONESIA Oleh : Nur Yahya (e-mail: [email protected]) dosen tetap UWKS Jl. Dukuh Kupang XXXV/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract Change of strategic environment and its life place habitat police have to become especial consideration to police for the reposition of its institute. Position institute of Police continue to be talked to find its place which more precise. With burden considering analyse duty having equality with duties governance of public which diemban by Domestic Department, and also current strength decentralize and by studying more emphasizing at police culture local akuntabilitas hence position institute of Police precisely if returned under conducting Ministry of Home Affairs. Keyword :Position, institute, police. Pada saat ini tidak ada agenda di

Massacre tahun 1819.

di Inggris

lembaga kepolisian yang lebih penting

mengalami tragedi ketika di lapangan

kecuali agenda untuk bagaimana

Peterloo terjadi pembantaian hanya untuk

mewujudkan polisi sipil yang se-

menangkap seorang orator. Karena pada

sungguhnya.

waktu itu di Inggris belum mempunyai

Salah satu tonggak bersejarah

polisi professional, maka penangkapan di-

bagi Polisi Republik Indonesia (Polri)

lakukan oleh pasukan berkuda yang

adalah pada saat dinyatakan keluar dari

akhirnya menewaskan dan melukai

ABRI pada tanggal 1 April 1999.

sejumlah besar penonton.

Momentum ini memberikan makna

Peristiwa tersebut merupakan

yang besar bagi Polri untuk menemukan

pengalaman yang mengerikan bagi Inggris

kembali jati dirinya yang sipil setelah lebih

sehingga Polisi Modern Inggris dibangun

dari seperempat abad terkooptasi dalam

sebagai bentuk atas penolakan kekerasan

kehidupan angkatan bersenjata yang

yang tidak terkontrol (Satjipto Rahardjo,

militeristik.

2002, hal 243-244). dapat dilihat adanya

Dalam sejarah kepolisian modern di dunia (Satjipto Rahardjo, 2002 : 243-

konsistensi untuk menolak hal-hal yang militeristik dalam pemolisian.

244). Penolakan terhadap cara-cara yang

Oleh karena itu, bangsa Indonesia

militeristik dipicu oleh The Peterloo

sudah berada jalur sejarah yang tepat Nur Yahya

Desentralisasi Pemolisian Dan Prawacana Reposisi Kelembagaan Polisi Republik Indonesia

245

PERSPE

TIF

eadilan


ketika polisi dipisahkan dari ABRI.

pemikiran penulis untuk memasukan

Pemisahan polisi dari militer hanya akan

lembaga Kepolisian ke dalam Ke-

bermakna apabila diikuti dengan skenario

menterian Dalam Negeri. Dalam subbab

untuk menjadikan polisi berwatak sipil.

berikutnya akan diuraikan pula perlunya

Mensipilkan watak polisi itulah yang

mendekonstruksi paradigma yang selama

hendaknya menjadi agenda utama Polri.

ini melingkupi lembaga kepolisian

Upaya untuk membangun polri

sehingga mampu melakukan penyesuaian

sipil merupakan pekerjaan besar oleh

ketika berada dibawah Kementerian

karena mempunyai dimensi yang banyak

Dalam Negeri beserta berbagai

seperti organisasi dan manajemen,

konsekuensinya.

pendidikan polri dan perubahan perilaku.

Reposisi Kelembagaan Kepolisian

Secara organisasi dan manajemen, Polri Profesi

pernah berada dalam organisasi Sipil

Kepolisian di Indonesia

bersama-sama dengan pegawai negeri

termasuk profesi

yang

baru tumbuh.

lainnya yaitu ketika di awal-awal

Banyak anggota polisi yang sedang

kemerdekaan Institusi Polri berada

berada dalam posisi pergeseran, dari

dibawah Kementerian Dalam Negeri

petugas

sampai dengan tanggal 1 Juli 1946.

profesi Kepolisian. Pergeseran ini

Secara organisatoris, pada tanggal 1 Juli

merupakan

1946, organisasi Polri dilepaskan dari

profesionalisme polisi. Berkaca dari Polisi

Kementerian Dalam Negeri.

Jerman,

polisi menjadi anggota suatu upaya untuk membangun upaya

profesionalisasi

Berbagai upaya dapat ditempuh

dilakukan oleh Hans Gross dengan

oleh Polri untuk mewujudkan performanya

membentuk anggota Kepolisian yang

agar terlihat sebagai sipil yang

berpengetahuan

sesungguhnya. Penyelenggaraan tugas

bidang penyidikan

kepolisian yang berbasiskan pada

meletakkan dasar-dasar penyidikan

keberagaman komunitas dan berbasiskan

kejahatan secara

pada desentralisasi akan memberikan

Bachtiar, 1994:5).

profesional yaitu

ilmiah

dalam dengan

(Harsja

W.

Profesionalisasi polisi di Amerika

akselerasi dalam mewujudkan menjadi

Serikat tidak dapat dilepaskan dari August

sipil tersebut. Sejalan dengan judul di atas maka

Vollmer. Menurut Vollmer, pembentukan

paper ini pertama-tama akan meng-

polisi yang profesional dapat didekati

uraikan beberapa pertimbangan

dengan empat kriteria yaitu pertama

mendasar yang menjadi landasan

pelaksanaan tugas kepolisian secara Nur Yahya


246

PERSPE

TIF

eadilan


ilmiah. Kedua, petugas polisi haruslah

Kehadiran polisi di tengah masyarakat

t e r p e l a j a r. K e t i g a ,

mempunyai

hanya untuk menjalankan dan me-

integritas profesional, dan keempat

nerapkan hukum. Polisi tidak punya

adalah pemusatan pelayanan kepolisian

"panggilan" lain

kecuali menegakkan

dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai

hukum.

ia

unsur utama peningkatan efektivitas.

membuktikan bahwa

Sebagai aparat penegak hukum,

Apabila

hukum

telah

mampu

semua

perintah

telah dilaksanakan maka selesai

kerja polisi diarahkan secara ketat oleh

dan sempurnalah tugasnya. Polisi yang

hukum dan ia hanya menjalankan perintah

menjalankan tugas demikian itu laksana

undang-undang, oleh karena itu ia

"sebuah

bertanggung jawab sepenuhnya kepada

mekanis dan cenderung kehilangan hati

hukum. Sedangkan sebagai penjaga

nuraninya. Gaya polisi yang robotik ini

ketertiban, polisi bertanggung jawab

memposisikan dirinya berhadapan dengan

kepada masyarakatnya.

rakyat, sehingga dapat ke-hilangan sifat

Maksudkan bertanggung jawab

robot"

yang berjalan secara

pengayom dan pelindung rakyat.

kepada masyarakat adalah bahwa

Padahal, sifat pengayom dan

masyarakat itu hanya mengetahui apabila

pelindung inilah yang seharusnya

tugas polisi hanyalah mengejar penjahat,

menonjol pada diri seorang polisi. Saat ini

menangkap penjahat, menjaga ketertiban

merupakan waktu yang tepat bagi polisi

masyarakat.

Indonesia untuk mengubah gaya

Dan uniknya, masyarakat tidak

pemolisian mekanistis yang mendasarkan

mau tahu bahwa dalam menjalankan

pada hukum semata-mata ke arah

tugasnya ini polisi menghadapi kendala

pemolisian yang lebih manusiawi.

dan terikat pada ketentuan hukum yang

Memang, perubahan gaya pemolisian ini

berlaku.

menuntut polisi mempunyai kemampuan

Belajar dari kasus-kasus yang terjadi, kiranya polisi

perlu melakukan

lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai

komitmen kerakyatan.

mengkaji ulang

Polisi

performa yang selama ini dikedepankan

polisi

pada masyarakatnya.

(cerdas) melainkan

mawas diri

menempatkan

untuk

Kehendak untuk

polisi sebagai

"aparat

modern Indonesia yang

berotot

tidak

(kuat),

hanya berotak

juga polisi yang

berhati nurani. Sorotan masyarakat

penegak hukum" saja, dapat me-

terhadap

nempatkan polisi pada kedudukan

kinerja

sebagai

pelaksanaan fungsi dan tugas utama polisi

penjaga status quo semata.

Nur Yahya


polisi menunjukan bahwa

247

PERSPE

TIF

eadilan


tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial

manajemen organisasi yang lebih sesuai

masyarakatnya. Dalam konteks ini

dengan keberagaman dan kemajemukan.

tampaklah bahwa kerja polisi tidak otonom

Dengan kondisi tersebut, maka gaya

dan steril. Untuk menunjang keberhasilan

pemolisian yang sentralistik dan

tugas polisi, dibutuhkan pengertian dari

dikomando dari Jakarta sesungguhnya

masyarakat akan kompleksitas pekerjaan

mengingkari sifat bangsa kita yang

polisi. Suatu masyarakat yang "mengerti

beragam dan majemuk tersebut. Oleh

tentang polisi" (informed society in police

karena itu, pemolisian juga sudah harus

matter) sangat penting dikembangkan. Di

didesentralisasikan agar sesuai dengan

sisi yang

dituntut

kebutuhan dan kenyataan masing-masing

menganggap dirinya

daerah yang sejatinya mempunyai

untuk

berbeda, tidak

polisi

otonom, seakan-akan pekerjaannya

keberagaman yang fundamental.

terlepas dari masyarakat dan tidak perlu

Sebagai ilustrasi adalah keberani-

dipertanggungjawabkan kepada

an Kapolda Aceh beberapa tahun yang lalu

masyarakat. Polisi dan masyarakat ibarat

yang menyatakan bahwa di Aceh penjudi

"ikan dengan air", sehingga dibutuhkan

tidak akan dilindungi oleh Polisi. Pernyataan tersebut menimbulkan

sikap komplementaritas diantara ke-

gelombang reaksi di masyarakat karena

duanya. Masyarakat yang menjadi habitat

dianggap Kapolda mengesampingkan Hak

polisi berada dalam kondisi yang sangat

Asasi Manusia. Tetapi dipahami dari gaya

unik. Keunikan ini menuntut polisi

pemolisian yang arif dan sadar habitat, kita

melakukan pemolisian secara unik pula.

harus mengatakan bahwa yang dilakukan

Keunikan habitat Polri adalah kemajemuk-

oleh Kapolda Aceh itu sangat benar. Ia

an geografis dan kultural bangsa kita.

menyadari bahwa polisi itu harus berbicara

Secara geografis, wilayah Indonesia

dengan idiom setempat, dalam hal ini idiom

tersebar dalam gugusan lebih dari 17.500

masyarakat Aceh. Bagi Aceh, judi mutlak

pulau dan secara kultural bangsa kita

tidak dapat diterima.

terdiri lebih dari 500 etnis. Kemajemukan

Maka sebagai Kapolda, dia

ini merupakan fakta empirik, sehingga

mengucapkan bahasa itu. Polisi yang baik

”Bhineka Tunggal Ika” bukanlah slogan

adalah polisi yang menjadi warga

tetapi merupakan fakta hukum sekaligus

komunitas/habitat terlebih dahulu dan baru

fakta sosial yang perlu dijembatani

yang kedua menjadi polisi (Satjipto

dengan manajemen sosial dan

Rahardjo, 2002: 236).

Nur Yahya


248

PERSPE

TIF

eadilan


Sejarah pemolisian di dunia sebenarnya juga dimulai dari polisi-polisi

dan

disayangi oleh segenap lapisan

masyarakat. Memang, perubahan gaya

lokal. Di Inggris yang dikenal sebagai cikal bakal polisi modern juga dimulai dari ”The

pemolisian ini

London Metropolitan Police”. Kemudian

punyai kemampuan lebih, yaitu lebih

orang juga mulai berbicara mengenai

sabar, berani, bermoral, dan mempunyai

probleman keamanan dan ketertiban di

komitmen

Birmingham, Manchester dan lain-lain.

Indonesia tidak hanya polisi yang berotot

Artinya adalah bahwa masing-masing

(kuat), berotak (cerdas) melainkan juga

komunitas/habitat mengorganisasikan

polisi yang berhati nurani dan

polisi sesuai dengan keadaan setempat.

kearifan. Meminjam istilah August Vollmer,

Inggris memang memiliki tradisi lokal

pendekar

kepolisian yang kuat.Pemolisian di Inggris

(Tom Bowden, Beyond The Limit of The

menekankan pada desentralisasi dan

Law, 1978), polisi dituntut untuk

pertanggungjawaban terhadap komunitas

mempunyai kearifan Nabi Sulaiman,

lokal /masyarakat setempat. Pemolisian

keberanian Nabi Daud, kekuatan Samson,

di Jepang yang disebut dengan Koban

kepemimpinan Nabi Musa, keramahan

juga menekankan pada komunikasi

orang Samaritan, ketrampilan strategik ala

intensif antara kantor polisi dengan

raja Iskandar Zulkarnain, dan kemampuan

lingkungan yang dilayaninya (Satjipto

diplomasi seperti Lincoln, serta memahami

Rahardjo, 2002: 237)

pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu

Sebagai lembaga

salah satu komponen

penegakkan

hukum, polisi

menuntut

kerakyatan.

polisi mem-

Polisi

modern

penuh

profesionalisasi Polisi di AS

alam, maupun ilmu-ilmu sosial. Pendek kata, Polisi

Indonesia dituntut untuk

berhadapan langsung dengan masya-

menjadi Polisi pengayom dan pelindung

rakat pengguna jasa hukum dan oleh

bagi masyarakatnya.

karenanya polisilah yang paling merasakan adanya dinamika perubahan

Mendekontruksi Paradigma dalam Kelembagaan Polisi Indonesia

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Saat

evaluasi kelembagaan dipandang mendesak untuk

dilakukan. Per-

timbangannya adalah bangan kemampuan

untuk

pengem-

profesional

ini, institusi Polri

menghadapi persoalan terjadinya

dua

tengah

besar

karena

perubahan sosial.

Perubahan sosial yang pertama berasal

anggotanya demi terwujudnya citra polisi

dari sisi

yang bersih, berwibawa, ramah, intelek

Kepolisian dari tubuh ABRI dan

Indonesia

yaitu

pemisahan kedua

Nur Yahya

Desentralisasi Pemolisian Dan Prawacana Reposisi Kelembagaan Polisi Republik

internal,

249

PERSPE

TIF

eadilan


adanya

reformasi sosial

lain. Dengan demikian, hubungan Polisi

kemasyarakatan

yang menuntut

dengan Rakyatnya terjadi secara vertikal,

adalah

adanya perubahan pendekatan dalam

sehingga

polisi

mempunyai hak untuk

perpolisian. Dalam tataran praktis, kedua

memaksa dan rakyat wajib mematuhi. Kewenangan

hal di atas menghendaki adanya

yang dimiliki polisi

perubahan dan pembenahan secara

cenderung untuk represif. Implikasi dari

sistematis dan berkelanjutan di tubuh

penerapan

Polri.

munculnya persepsi Namun

demikian,

tampaknya

negatif

paradigma

tentang

ini

adalah

masyarakat yang polisi. Berhubungan

sulit untuk dipungkiri bahwa Polri masih

dengan polisi, identik dengan

terseok-seok dan "keteteran"

dalam

kekerasan dan kejahatan. Persepsi yang

sosial yang

negatif ini mendorong terjadinya perilaku

terjadi. Kelambanan antisipasi ini terjadi

yang masyarakat yang cenderung negatif

karena ada problem dilematis dalam tugas

pula.

mengantisipasi perubahan

dan fungsi perpolisian

Paradigma

akibat

masalah

yang kedua adalah

diciptakannya paradigma yang secara

kemitraan. Dalam konteks ini polisi

dan

institusional justru membelenggu.

rakyat berada dalam level yang sama dan

Dilema ini terjadi karena adanya

berhubungan secara horisontal. Polisi

paradigma ganda dalam institusi

diberi tugas oleh undang-undang untuk

Kepolisian, yang oleh Prof. Satjipto

mengayomi, melindungi, membimbing,

Rahardjo, disebut sebagai " (1) the strong

dan melayani rakyat. Dalam doktrin Polisi

hand of society" dan "(2) the soft hand of

Amerika terkenal dengan istilah "to protect

society". Kedua paradigma

and service".

tersebut

Implementasi tugas di atas dapat

inheren dalam tugas-tugas polisi. pertama

berupa mendamaikan perselisihan antar

dengan kekuasaan. Paradigma

warga, mencegah dan menanggu-langi

Paradigma identik ini

memposisikan

dengan

polisi

berhadapan

rakyat. Dengan

kekuasaan

yang diberikan Polisi

yang

oleh

undang-undang,

penyaki sosial, membantu memelihara keselamatan harta benda

masyarakat,

melindungi jiwa raga dan lain-lain. Kedua paradigama di atas

mempunyai kewenangan yang

tidak dimiliki oleh lembaga lain, misalnya

memberikan ciri

yang amat

kewenangan untuk menangkap, meng-

dalam

tataran

praktis.

geledah, menahan, melarang seseorang

sendiri

lebih banyak mempersepsikan

untuk tetap tinggal ditempat dan lain-

polisi dalam paradigma yang pertama.

Indonesia

Masyarakat

Nur Yahya

Desentralisasi Pemolisian Dan Prawacana Reposisi Kelembagaan Polisi Republik

berbeda

250

PERSPE

TIF

eadilan


Oleh karena itu, yang tampak adalah

sangat membantu dalam membangun

wajah

citranya.

polisi

yang

penuh

dengan

kekerasan, sifat represif, sehingga layak

Sebuah ilustrasi yang mengesan-

menjadi sarana katarsis dan tumpahan

kan tentang polisi, dikemukan oleh William

kebencian masyarakat.

Ken Muir Jr, dalam bukunya "POLICE,-

Perilaku dan perlakuan masya-

street corner Politicians". Dalam buku

rakat yang tidak tepat terhadap polisi ini

tersebut diuraikan dengan sangat baik

terjadi karena polisi kurang

menge-

bagaimana polisi berinteraksi dengan

depankan paradigma kemitraan. Fungsi-

anak-anak muda yang menjadi

fungsi perlindungan dan pelayanan yang

gelandangan.

sebenarnya secara preventif dan pre-

Polisi tidak memperlakukan anak-

emtif dapat mencegah kriminalitas tidak

anak tersebut sebagai obyek perpolisian

didayagunakan secara optimal.

yang harus ditindak, melainkan diperlaku-

Sehingga yang ada dalam benak

kan sebagai manusia secara utuh yang

masyarakat hanyalah persepsi negatif

harus diperhatikan masa depannya. Yang

bahwa polisi adalah aparat yang represif.

muncul kemudian adalah perilaku dan

Akumulasi dari persepsi tersebut negatif

tindakan polisi yang penuh dengan nuansa

tersebut termanifestasikan dalam pem-

humanistik. Akan sangat indah apabila

berian stigma buruk terhadap polisi dan

perilaku dan tindakan

yang lebih parah adalah adanya amuk

merupakankristalisasi "dialog" antara

massa dengan sasaran kantor-kantor

nurani, dan pikirannya. Dengan demikian,

polisi.

dalam setiap tugasnya, polisi selalu Seiring dengan arus reformasi

yang terjadi di negara kita, menguat pula

polisi kita

memasukkan pertimbangan etika dan moral. Paradigma dalam sistem ketata-

tuntutan dari masyarakat agar polisi tidak saja

negaraan menegaskan pemisahan

melainkan juga menjadi panutan anggota

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia

masyarakat tentang bagaimana se-

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

harusnya berperilaku yang baik. Tuntutan

sesuai dengan peran dan fungsi masing-

ini adalah sesuatu yang wajar dan tidak

masing. TNI yang mempunyai tugas pokok

mustahil untuk dipenuhi. Pemberian

pada bidang pertahanan. Sebagai alat

teladan perilaku yang baik akan

pertahanan negara,TNI berfungsi sebagai:

mengurangi dilema dalam tugas polisi,

(a) penangkal terhadap setiap bentuk

yang

ancaman militer dan ancaman bersenjata

hanya memberantas kejahatan

dalam

jangka

panjang

akan

Nur Yahya


251

PERSPE

TIF

eadilan


dari luar dan dalam negeri terhadap

berada dalam kendali Mendagri. Sehingga

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan

seringkali terjadi kesulitan manajerial dan

keselamatan bangsa, (b)

penindak

koordinasi dalam menyelesaikan masalah

terhadap setiap bentuk ancaman (c)

yang krusial seperti kasus Banyuwangi,

pemulih terhadap kondisi keamanan

Kasus Ambon, kasus Tuban, kasus Poso

negara yang terganggu akibat kekacauan

dan lain-lain. Selain itu, keragaman dan

keamanan. Sedangkan Polisi Republik

kemajemukan bangsa kita tidaklah cocok

Indonesia melaksanakan salah satu

apabila segala sesuatunya dikomando dari

fungsi pemerintahan negara di bidang

Jakarta.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Polri juga harus didentralisasikan

masyarakat, penegakan hukum, per-

sehingga sesuai dengan kebutuhan

lindungan, pengayoman, dan pe-layanan

masyarakat setempat dan memberikan

kepada masyarakat.

kemudahan manajerial dan koordinasi

Berdasarkan analisis tugas, maka tugas Polri berada dalam tugas umum

karena sama-sama dibawah kendali Departemen Dalam Negeri.

pemerintahan yang mempunyai ke-

Posisi kelembagaan Polri saat ini

samaan tugas dengan Departemen

adalah tepat apabila dikembalikan

Dalam Negeri.

dibawah Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan urusan pemerintah-

dengan pertimbangan dasar adanya

an sebagaimana yang diatur dalam Pasal

kesamaan tugas umum pemerintahan,

10, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32

kemajemukan dan keanekaragaman

tahun 2004 tentang Pemerintahan

bangsa sehingga menuntut adanya

Daerah, tugas-tugas polisi tersebut juga

pemolisian yang lebih sesuai dengan

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

kebutuhan masyarakat lokal.

(Depdagri), Provinsi dan Kabupaten Kota.

Beberapa konsekuensi yang harus

Adanya kesamaan tugas ini dapat

dipikul oleh lembaga kepolisian apabila

menimbulkan overlapping dalam

berada dibawah Kementerian Dalam

implementasinya apabila tidak dilakukan

Negeri dapat dilihat pada beberapa unsur

penataan manajemen organisasi secara

yaitu: ( Zudan Arif Fakrulloh, 2004: 148-

benar. Kendala saat ini yang terjadi dalam

177)1. Kewenangan, 2. Kelembagaan, 3.

implementasi menjaga keamanan dan

Kepegawaian/Aparatur, 4. Pelayanan, 5.

ketertiban di daerah sering terhambat

Keuangan, 6. Pengawasan,monitoring

karena Polda/Polres berada dibawah

dan evaluasi

kendali Kapolri dan Bupati/Gubernur

Nur Yahya


Dari aspek kewenangan maka

252

PERSPE

TIF

eadilan


kepolisian akan melaksanakan tugas-

Sedangkan kelembagaan di daerah yang

tugas umum pemerintahan terutama

berbentuk Polda, Polres dan Polsek harus

sebagaimana yang ada dalam Pasal 13

ditata kembali sehingga sesuai konstruksi

dan Pasal 14 Undang-undang nomor 32

penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Penataan dilakukan dalam bentuk

tahun 2004 tentang Pemerintahan

lembaga dekonsentrasi, artinya Kapolda,

Daerah. Tugas tersebut khususnya adalah

Kapolres dan Kapolsek adalah unitnya

menjaga ketentraman dan ketertiban

Departemen dalam Negeri yang berada di

masyarakat sekaligus didalamnya adalah

daerah sehingga lembaga tersebut bukan

melakukan penegakan hukum. Tugas ini

bawahan dari Kepala Daerah namun

dapat dilaksanakan bersama-sama

mempunyai hubungan yang sejajar dalam

dengan Pemerintah Provinsi dan

rangka melaksanakan urusan bersama

Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi

tersebut.

undang-undang tersebut, tugas ini

Dari aspek kepegawaian/aparatur

termasuk dalam klasifikasi urusan

maka Kepolisian harus tunduk pada

bersama antara pusat, provinsi dan

ketentuan UU Kepegawaian, misalnya

kabupaten/kota. Dengan kondisi yang

Usia pensiun adalah 55 tahun dan untuk

demikian itu maka koordinasi akan dapat

jabatan tertentu dapat diperpanjang

terjalin lebih rapi dan harmonis.

sampai dengan usia 60 tahun. Aspek lain

Sedangkan dari aspek ke-

yang sangat perlu untuk diperhatikan

lembagaan atau organisasi, maka

adalah adanya budaya kerja yang sangat

Kepolisian akan menjadi sebuah

berbeda antara Kepolisian dengan

Direktorat Jenderal Kepolisian yang

Kementerian Dalam Negeri. Kepolisian

merupakan unit eselon I dibawah Menteri

adalah birokrasi dengan sistem semi

Dalam Negeri. Aspek kelembagaan ini

komando sedangkan budaya kerja di

sangat penting karena menjadi wadah

Departemen Dalam Negeri bertumpu pada

ineteraksi antara unsur kewenangan

proses birokrasi yang tidak terlalu terikat

dengan unsur kepegawaian atau aparatur.

pada sistem hirarki dan komando serta

Dengan keberadaan sebagai unsur

sangat berorientasi pada output.

eselon I maka kepolisian adalah lembaga

Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

implementasi kebijakan Departemen,

subsistem aparatur memegang peranan

bukan lembaga pembuat kebijakan

yang strategis.

sekaligus implementator kebijakan

Keberhasilan ataupun kegagagal-

sebagaimana yang selama ini terjadi.

an penyelenggaraan pemerintahan akan Nur Yahya


253

PERSPE

TIF

eadilan


sangat tergantung kepada kualitas

mengalami perubahan yang mendasar

aparatur yang menjalankan roda

karena polisi sudah masuk sepenuhnya

pemerintahan.

kedalam birokrasi sipil. Pelayanan yang

Dalam suasana transisi dan

dilakukan adalah pelayanan yang

perubahan yang cepat dalam sistem

terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan pemerintahan, aparatur

artinya adalah dilakukan pelayanan yang

sebagai motor penggerak birokrasi

saling mendukung baik penyediaan

dihadapkan pada tuntutan yang tinggi dari

tempat, sarana-prasarana maupun SDM.

masyarakat. Masyarakat menaruh

Kepolisian akan memberikan pelayanan

harapan yang tinggi agar aparatur

publik dalam rangka urusan-urusan

pemerintah meningkatkan kualitas

dekonsentrasi saja sedangkan pelayanan

pelayanan publik, transparansi dan

yang bersifat desentralisasi dilaksanakan

akuntabilitas.

oleh daerah.

Tugas aparatur pemerintahan

Dari aspek Keuangan, apabila

akan semakin kompleks apabila dikaitkan

berada dibawah Kementerian Dalam

dengan tugas pemerintahan dan tujuan

Negeri maka Kepolisian dapat menerima

otonomi daerah yaitu peningkatan

sumber pendanaan yaitu berasal dari dana

kesejahteraan, peningkatan daya saing

APBN dan bersumber dari bantuan APBD

daerah dan peningkatan pelayanan

Pemerintah daerah dalam rangka

publik. Kata kunci yang perlu diperhatikan

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi

oleh aparatur adalah ”profesionalisme dan

dan koordinasi pemerintahan.

kemauan untuk berubah”. Oleh karena itu

Dalam rangka pelaksanaaan

dalam kondisi perubahan dan transisi

monitoring dan evaluasi maka kepolisian

penyelenggaraan pemerintahan dari

tunduk pada pengawasan yang dilakukan

paradigma sentralistik menuju paradigma

oleh Inspektorat Jenderal Depdagri dan

desentralistik diperlukan cara pandang

BPK sehingga tidak dapat dilakukan

baru dan pola pikir baru dari aparatur

pengawasan oleh Bawasda Provinsi

pemerintahan.

maupun Kabupaten Kota.

Faktor yang menentukan ke-

Dengan posisi kelembagaan yang

berhasilan pembangunan, bukanlah

demikian itu akan diperoleh beberapa

hanya pada ketersediaan faktor produksi

keunggulan/keuntungan bagi kepolisian

melainkan juga terletak pada sumber daya

yaitu: (1). Fungsi pemolisian akan dapat

aparaturnya (Agus Dwiyanto, 2002: v-vi).

dilaksanakan sesuai dengan kondisi lokal

Aspek pelayanan publik akan

dan seiring dengan jiwa desentralisasi. Nur Yahya


254

PERSPE

TIF

eadilan


Hal ini akan mendorong ke arah

regulator, operator dan kontrol menjadi

pemolisian yang lebih dekat dengan

sangat penting agar tidak terjadi

kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang

penumpukan fungsi dalam satu tangan

diberikan oleh kepolisian juga dapat

yang dapat mengakibatkan terjadinya

dilakukan dengan berbasiskan nilai-nilai

monopoli kewenangan; (4). Fungsi

lokal yang memadukan dengan standar

Pelayanan yang selama ini diberikan yaitu

nasional; (2). Koordinasi kelembagaan

pelayanan SIM, Pengurusan STNK dan

akan lebih mudah dilaksanakan karena

BPKB dapat dilaksanakan secara

ditingkat daerah akan dikoordinir secara

terintegrasi dengan pelayanan yang

langsung oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini akan berdampak positif terhadap

Namun demikian, dibalik ke-

penanganan kemanan dan ketertiban dan

unggulan tersebut terdapat juga beberapa

penanganan masalah lalu lintas yang

kelemahan apabila Kepolisian berada

dapat dilakukan secara integratif dan

dibawah Kementerian Dalam Negeri, yaitu

terkoordinir antar berbagai lembaga di

(1). Independensi kepolisian akan

pemerintah daerah.

berkurang ketika melakukan penyelidikan

Koordinasi kelembagaan ini

dan penyidikan yang pelakunya adalah

sangat penting dibangun karena selama

pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan

ini antara kepolisian dan pemda tampak

daerah; (2). Fungsi pemolisian akan

berjalan sendiri-sendiri dalam penangan-

mengalami deviasi apabila Kepala Daerah

an kemanan, ketertiban dan lalu lintas; (3).

yang berasal dari Partai Politik

Dapat dilakukan pemisahan fungsi antara

mengarahkan polisi melaksanakan tugas

fungsi pembuat kebijakan (regulator),

sesuai dengan kepentingan politik kepala

pelaksana kebijakan (operator) dan

daerah tersebut. Misalnya saja untuk

pengawas kebijakan (kontrol). Dengan

mengawasi gerak-gerik lawan-lawan

adanya pemisahan fungsi ini maka

politiknya.

manajemen organisasi dapat dilakukan

Hal ini sangat mungkin terjadi

secara tertib. Fungsi regulator berada

sebab tugas polisi akan sangat tergantung

ditangan Kementerian Dalam Negeri,

dengan kepala daerah yang menjadi

sedangkan fungsi operator kebijakan

atasannya; (3). Dalam melaksanakan

berada ditangan pemerintah daerah dan

tugas menjaga ketertiban, penyelidikan

fungsi kontrol berada ditangan Ke-

dan penyidikan polisi tidak dapat bertugas

menterian Dalam Negeri. Dalam

secara mandiri karena pendanaan sangat

organisasi modern pemisahan fungsi

tergantung kepada APBD dan dalam Nur Yahya


255

PERSPE

TIF

eadilan


pelaksanaannya akan diawasi oleh

adalah tepat apabila dikembalikan

Bawasda. Dalam konteks ini dapat

dibawah kendali Kementerian Dalam

diprediksi akan terjadi “conflict of interest”

Negeri.

karena pada satu sisi polisi harus bertugas

DAFTAR PUSTAKA

secara independen dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sedangkan dalam sisi lain harus diawasi dan diperiksa oleh Bawasda sehingga Polisi pasti akan kesulitan apabila harus melakukan penyelidikan dan penyidikan ke lembaga Bawasda. Dalam kehidupan sebuah bangsa, terdapat tiga hal yang tidak dapat ditarik kembali yaitu kebebasan pers, demokratisasi dan desentralisasi.

Agus Dwiyanto, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta Bowden, Tom, 1978, Beyond The Limit of The Law Muir, William Ken, Police, Street Corner Politician Oentarto, Made Suwandi, Dodi Riyatmadji, Menggagas Format Otonomi Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta 2004

Perubahan lingkungan strategis dan habitat/komunitas tempat hidupnya polisi harus menjadi pertimbangan utama bagi polisi untuk mereposisi kelembagaannya. Pasca berpisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, posisi kelembagaan Polri terus diperbincangkan untuk menemukan tempatnya yang lebih tepat. Dengan mempertimbangkan beban analisis tugas yang mempunyai kesamaan dengan tugas-tugas pemerintahan umum yang diemban oleh Departemen Dalam Negeri, serta menguatnya arus desentralisasi dan dengan mempelajari kultur polri yang lebih menekankan pada akuntabilitas lokal seperti polisi Inggris dan Polisi Jepang Koban, maka posisi kelembagaan Polri

Pujirahayu, Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum. Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato pengukuhan Guru Besar, UNDIP 14 April 2001 Rahardjo, Satjipto, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2002 ------------, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006 Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Manajemen Pembangunan Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006 Salam, Darma Setyawan, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002 Zudan Arif Fakrulloh, Kebijakan Otonomi di Persimpangan, CV Cipruy Jakarta, 2004 Nur Yahya


256

DESENTRALISASI PEMOLISIAN DAN PRAWACANA REPOSISI KELEMBAGAAN POLISI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents