KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 01 E-Magazine KEMENTERIAN JANUARI - APRIL

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

01 KEMENTERIAN E-Magazine

E D I S I

JANUARI - APRIL

2 0 1 6

SE KRE TARIAT

N E G A R A

DAFTAR ISI Daftar Isi Pengantar Redaksi SIGAP SIREP Kontributor Berita SDM Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah

I II 1 5

S IGAP D A N

20

Belajar Peningkatan Global Value Chain

28

Tailor Made Training Conflict Resolution

36

Wajah Baru Istana Kepresidenan Yogyakarta

46

Persiapan GBK untuk ASIAN GAMES KE-XVIII

50

UPTIK Menuju IT Enabler

58 66

Pemerintah Perlu Adaptasi Birokrasi

74

Redaksi

78

SIReP Redaksi menerima artikel/ tulisan seputar dinamika kedinasan di lingkungan Kemensetneg RI khususnya berupa best practise para pegawai Kemensetneg RI. Untuk penerbitan berikutnya, Redaksi menerima kiriman artikel selambatlambatnya bulan JULI 2016 dan dapat dikirim melalui email redaksi berikut: [email protected]

I

PENGANTAR REDAKSI Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmatNya, e-magazine Kementerian Sekretariat Negara dapat terbit perdana pada bulan Mei 2016. E-magazine adalah media yang terbit setiap empat bulan sekali dalam format digital dan berisikan informasi tentang dinamika kedinasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, khususnya yang berupa best-practices para pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Media ini diharapkan dapat menjadi forum pembelajaran konstruktif bagi pegawai Kementerian Sekretariat Negara maupun masyarakat luas. Gagasan penerbitan media ini dicetuskan Menteri Sekretaris Negara, Prof Pratikno, yang mendorong penyebarluasan segenap kegiatan di lingkungan Kemensetneg, termasuk di Dewan Pertimbangan Presiden, BLU PPKGBK dan PPKK serta TMII utamanya yang berkaitan dengan inovasi, debirokratisasi, digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Pada penerbitan perdana ini, kami mengusung tema ‘perluasan digitalisasi’ dan ‘pengembangan sumber daya manusia’. Tema itu kami tuangkan dalam beberapa artikel yang dikontribusikan oleh para pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai semangat penerbitan e-magazine ini,

II

artikel-artikel itu tidak lagi berisikan wacana atau gagasan belaka namun sudah mengulas kegiatan yang betul-betul telah diterapkan secara nyata.Harapan kami, semoga artikel yang disajikan pada edisi ini dapat menyemangati para pembacanya, khususnya para pegawai Kementerian Sekretariat Negara dalam terus berkreasi dan berinovasi guna mendukung peningkatan kualitas kinerja kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi pada penerbitan edisi perdana ini. Selamat membaca. Redaksi

III

IV

PENDAHULUAN Presiden Jokowi meletakkan e-government sebagai bagian dari visi dan misi pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Nawacita. Sebagai bentuk pelaksanaan Nawacita, pemerintah telah mencanangkan program Citra Caraka 2015-2019 sebagai program penyediaan akses komunikasi dan informatika untuk rakyat. Citra Caraka terdiri dari 3 program utama yaitu Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah non Komersial, Akses Internet Berkecepatan Tinggi sebagai “Jalan Tol Informasi, dan Pembangunan e-government. Sebagai Kementerian yang melaksanakan fungsi supporting terhadap Presiden dan Wakil Presiden, selayaknya Kementerian Sekretariat Negara menjadi kementerian terdepan yang mendukung pelaksanaan kebijakan e-government tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 24

Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, pasal 2, yang menjelaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kepemerintahan Negara. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh Kementerian/Lembaga (antara lain dengan penggunaan Wide Area Networks, Internet, mobile computing, dll) sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki hubungan antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih akuntabel.

S IGAP D A N

SIReP "Wujud Nyata Perluasan Digitalisasi Kementerian Sekretariat Negara"

1

Dengan penerapan e–government diharapkan akan meningkatkan pengendalian (controlling) pemerintah dalam pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, bahkan dapat meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi biaya/anggaran negara. Fungsi pengendalian (controlling) inilah yang diharapkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan penerapan e-government tersebut, Kementerian Sekretariat Negara telah dan sedang membangun aplikasi-aplikasi berbasis Teknologi Informasi, antara lain SIGAP dan SIReP, SPDE*, SIPUU**, dan SIDRENJAD***.

solusi atas SIGAP sebagai Early Warning alternatif penyerapan System (EWS) dan Problem permasalahan anggaran. Prinsip dasar Solution pengembangan SIGAP adalah SIGAP (Sistem Informasi Grafis pertama, perbaikan Tata Kelola dengan Analisis Penyerapan) merupakan Keuangan, aplikasi yang menyediakan mengembalikan proses bisnis informasi kepada Menteri yang dilakukan operator dalam Sekretaris Negara secara real merekam data SP2D ke aplikasi time berbasis web tentang SAS, menjadi semakin tertib. SIGAP melakukan realisasi penyerapan anggaran Kedua, setiap Satker di Kementerian mirroring data dari database SAS Sekretariat Negara. Melalui masing-masing satker, sehingga aplikasi ini, Menteri dan para secara otomatis SIGAP menarik pejabat eselon I dapat data dari masing-masing satker memonitor kondisi real time dari aplikasi SAS setiap ada angka realisasi. penyerapan anggaran melalui perubahan SIGAP dapat peralatan seperti laptop, Ketiga, komputer, gadget, atau smart TV. menyediakan analisis grafis Melalui pemantauan lewat penyerapan anggaran secara real aplikasi SIGAP, pimpinan satker time dan web based, bisa dapat segera mengetahui diakses kapan saja dan dimana hambatan dan kendala saja. Keempat, menyediakan penyerapan anggaran secara dini dashboard di ruang kerja Menteri Sekretaris Negara, dan mengembangkan

* SPDE : Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik ** SIPUU : Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan *** SIDRENJAD : Sistem Informasi Dukungan Perencanaan dan Penjadwalan Agenda Presiden

2

sehingga Menteri dapat memberikan arahan langsung Identifikasi secara real time ini memungkinkan Menteri atau Pimpinan Satker untuk dapat segera menyusun kebijakan dalam rangka mengatasi hambatan/kendala dalam penyerapan anggaran. Salah satu kebijakan yang diambil dalam rangka mengatasi hambatan/kendala penyerapan anggaran antara lain pelaksanaan revisi anggaran antar Satker yang telah dilakukan pada tahun 2015 lalu. Revisi anggaran dilakukan karena pelaksanaan anggaran oleh satker yang kurang optimal. Revisi anggaran juga menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum dilakukan dengan optimal, dibutuhkan perbaikan (improvement) dalam proses

perencanaan dan penganggaran. SIReP sebagai Perbaikan Proses Dalam Perencanaan Aplikasi Sistem informasi Perencanaan e-Planning (SIReP) merupakan tindak lanjut perbaikan (improvement) proses perencanaan yang terintegrasi dengan aplikasi SIGAP, dikembangkan untuk dapat membantu menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan detail sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Prinsip dasar pengembangan aplikasi SIReP adalah: Pertama, efektivitas anggaran. Dengan menggunakan aplikasi SIReP ini maka perencanaan anggaran akan mendekati perencanaan yang realistis, secara detail mengakomodasi

pelaksanaannya selama tahun anggaran, sehingga satker akan dapat merealisasikan penggunaan anggarannya secara efektif. Kedua, akuntabilitas perencanaan anggaran. Seluruh proses penyusunan perencanaan anggaran dapat dipantau oleh stakeholders terkait yaitu perencana kegiatan, pelaksana kegiatan maupun pimpinan, karena tampilan SIReP dapat menggambarkan secara lengkap setiap kegiatan yang direncanakan mulai dari renja sampai kegiatan yang detail. Ketiga, perbaikan tata kelola. Dengan aplikasi SIReP proses tata kelola perencanaan anggaran dapat dilakukan secara realistis sesuai kebutuhan satker dan tetap dalam pengawasan pimpinan.

kegiatan-kegiatan

dan jadwal waktu

3

Merekam proses perencanaan mulai penyusunan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan DIPA diterbitkan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Keempat, integrasi dengan aplikasi dari Kementerian Keuangan dan Bapenas. Aplikasi SIReP tidak menggantikan aplikasi Renja dan Renstra dari Bapenas maupun aplikasi RKAKL dari Kementerian Keuangan, justru aplikasi SIReP melengkapi fitur sesuai kebutuhan pimpinan dan perencanaan anggaran yang baik dan tidak terakomodasi oleh aplikasi Renja, Renstra maupun RKAKL.

4

Dengan dibangunnya sistem aplikasi SIReP ini, maka akan ada perbaikan proses perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan lebih realistis dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatannya. (Abdul Aziz, Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola Pemerintahan)

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

KONTRIBUTOR

BERITA S

E

B

A

G

A

I

GARDA TERDEPAN SUMBER INFORMASI "Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public oleh Pemerintah." -Rakor Pengelolaan Website

5

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

KONTRIBUTOR BERITA Sebagai Garda Terdepan Sumber Informasi. Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Undang-undang ini menuntut Badan Publik - dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat - mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Bagi Humas Pemerintah, maka substansi UU KIP tersebut merupakan salah satu acuan kinerja

6

dalam menjembatani kebutuhan informasi antara Pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Humas Pemerintah tidak lagi hanya sebagai lembaga yang melakukan sensor berita dan anti kritik. Tapi, Humas harus menganut prinsip keterbukaan, transparan, dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, dituntut untuk akurat, cepat, dan mudah. Jika tidak dapat menjawab tuntutan dimaksud, maka bukan tidak mungkin kalau dapat menyebabkan masyarakat beranggapan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi.

Adanya tuntutan keterbukaan informasi serta pesatnya teknologi informasi yang tersedia, menyebabkan Humas Pemerintah harus kreatif memanfaatkan berbagai media diseminasi informasi secara cepat, akurat, dan menjangkau masyarakat sasarannya secara luas. Pendistribusian informasi melalui media diseminasi informasi yang tepat memainkan peranan penting dalam mendukung keberhasilan kinerja Humas Pemerintah untuk m e m a s y a r a k a t k a n

program-program Pemerintah dan membangun positive image instansi Pemerintah itu sendiri. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan instansi strategis yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan

di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mengimplementasikan tugas yang diemban dalam bentuk menghadirkan layanan informasi publik yang optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara telah mempunyai media diseminasi informasi yang dapat menjangkau masyarakat luas secara cepat, mudah, dan murah, yaitu media website dan media sosial (facebook dan twitter). Namun demikian, variasi konten berita maupun informasi belum terkelola dengan baik karena terbatasnya informasi dari tiap-tiap unit kerja. Untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka sinergitas

kehumasan di Kementerian Sekretariat Negara, telah dibentuk Tim Kontributor Berita dari tiap-tiap unit kerja yang diharapkan dapat memberikan dukungan pemberitaan untuk menginformasikan kegiatan dan inovasi yang telah dilakukan unit-unit kerja dalam bentuk tulisan artikel berita untuk diunggah di website Kemensetneg dan tulisan artikel informasi untuk ditayangkan di e-progress report. Sejak awal tahun 2016, Asdep Hubungan Masyarakat (Humas) sudah menyadari bahwa dengan adanya tuntutan peliputan dan diseminasi informasi yang tinggi dari pimpinan untuk menginformasikan informasi menarik dan penting tentang Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara di satu sisi dan kekuatan

7

Rapat Koordinasi Strategi Kehumasan Kemensetneg

sumber daya manusia Asdep Humas yang sangat terbatas di sisi lain, maka pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara tidak akan dapat berjalan maksimal. Dengan melihat kondisi tersebut, maka timbul gagasan untuk membentuk Tim Kontributor Berita dari masing-masing unit kerja. Kegiatan awal untuk mengimplementasikan gagasan

8

tersebut adalah melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Website pada tanggal 19 Februari 2016 di Ruang Aspirasi, Sayap Timur, dengan mengundang 25 unit kerja yang selama ini secara konsisten telah mendukung suplai informasi dan berita untuk diunggah di website Kementerian Sekretariat Negara maupun yang diharapkan dapat berperan aktif memberi suplai informasi. Gagasan

pembentukan Tim Kontributor Berita tersebut diperkuat juga dengan adanya arahan Menteri Sekretaris Negara pada Rapat Koordinasi Strategi Kehumasan Internal Kemensetneg yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2016 di Ruang Rapat Kabinet Gedung Utama Lantai 3. Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan bahwa dalam rangka mempertajam kehumasan internal Kemensetneg yang cakupannya

cukup luas, mulai dari kedeputian, Setwapres, Setmil, BLU, sampai istana-istana di daerah, maka perlu menyusun strategi kehumasan yang aktif. Strategi kehumasan tersebut meliputi antara lain bagaimana cara membangun pola komunikasi dan interaksi, merumuskan agenda setting yang jelas, merancang konten berita yang tidak reaktif namun responsif, membentuk Dewan Redaksi yang kuat dan Tim Kontributor Berita yang aktif, memberitakan informasi yang aktif dan positif sekaligus merespon informasi yang diagendakan pihak lain, membangun relasi strategis, menjadwalkan pertemuan rutin Dewan Redaksi dan diskusi virtual, dan menggunakan secara aktif website, whatsapp, FB, Twitter, dan media digital lainnya.

Setelah mendapatkan gambaran jelas tentang pembentukan Dewan Redaksi dan Tim Kontributor Berita, kegiatan selanjutnya yang Mengingat Tim Kontributor Berita diharapkan nantinya berperanan penting sebagai pasukan terdepan untuk mendukung pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara secara proaktif, maka dipandang perlu untuk melengkapi para anggota Tim Kontributor Berita dengan pengetahuan dan skill teknik penulisan berita yang efektif, informatif, mudah dipahami, akurat, dan dapat menggerakkan minat pembacanya. Terhadap kebutuhan dimaksud, Asdep Humas memandang perlu untuk melakukan workshop dengan mengundang para ahli dan praktisi teknik penulisan berita untuk berbagi ilmu,

pengalaman, dan teknik-teknik penyampaian sebuah pesan dengan cara bercerita/bertutur yang efektif menarik, dan komunikatif, serta melakukan pelatihan singkat cara menulis artikel kepada peserta workshop. Workshop Teknik Penulisan Berita telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 lalu dengan pembicara Sdr. Kabul Indrawan (Pakar Teknik Penulisan Berita – Executive Producer Metro TV) dan Sdr. Silih Agung Wasesa (Pakar Penulisan Berita dengan Teknik Storytelling). Diharapkan, dengan mengikuti workshop dimaksud para Kontributor Berita dapat memperoleh ilmu dan wawasan dari para pakar/ ahli mengenai teknik penulisan berita/artikel yang efektif, informatif, mudah dipahami, akurat,

9

dan dapat menggerakkan minat pembacanya, serta dapat meningkatkan keterampilan peserta dalam menulis berita/artikel untuk media website dan e-progress report. Asdep Humas juga menyadari, bahwa tugas sebagai Kontributor Berita merupakan tugas tambahan dan bukan tugas utama PIC, serta tidak semua PIC mempunyai pengalaman menulis berita. Dengan demikian Asdep Humas sangat mengapresiasi segala bentuk informasi dan berita yang disampaikan kepada Tim Redaksi Pengelolaan Berita dan Penyusunan Progress Report, dalam rangka mendukung strategi kehumasan Kemensetneg untuk menyampaikan kabar baik kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah dan kinerja Kemensetneg itu sendiri.

10

Kami percaya, komitmen, kreatifitas, dan tidak mudah menyerah merupakan karakter yang dimiliki oleh para PIC Kontributor Berita di Kementerian Sekretariat Negara. Secara berkelanjutan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Kontributor Berita dalam menulis berita, direncanakan akan dilakukan pertemuan berkala untuk berbagi ilmu dan praktek langsung cara menulis berita yang efektif dan efisien, dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya. Selain itu, juga diberi ruang bagi para Kontributor Berita untuk mengemukakan gagasan, masukan, permasalahan yang dihadapi, maupun konsultasi tentang penulisan berita dengan Tim Redaksi melalui email maupun whatsapp.

Selamat bertugas para Kontributor Berita, kami tunggu informasi-informasi segar, aktual, menarik, dan menggugah semangat untuk turut berpartisipasi sebagai agen perubah dalam rangka membangun negeri. (Sri Prastiwi Utami, Asdep Humas)

ANGGOTA KONTRIBUTOR BERITA Sari Ratna Nilam 197601262002122001 Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden

Praditya Kasworo 198803162014021003 Biro Pers Media dan Informasi, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden

Dwi Purwanto 199106152015031001 Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden

Ristinah 198102252008012013 Biro Protokol, Deputi Bidang Administrasi,Sekretariat Wakil Presiden

Muhamad Muhtar 197808301998031001 Istana Kepresidenan Bogor

11

12

Sapto Adi Sayogo 198407202010121001

Nova Heni Susanti 198011092005012001

Istana Kepresidenan Cipanas

Istana Kepresidenan Yogyakarta

I Nyoman Diana 197809232005011007

Yurike Patrecia Marpaung 198010032006042003

Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali

Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden

Sari Dwi Handiny 198604012009012013

Erni Padilah 199106252015032001

Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden

Biro Umum Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden

Tyas Tamara Satyaputi Keswara

198407252008012004

Evytha Yogya Nirwana 198311272008012006

Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi Infrastruktur, dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden

Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden

Andi Hakim 197405182006041001

Anisa Sane 198308262009012002

Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden

Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden

13

14

Rizky Putriyanti 198212162008012010

Sinto Weni 196801061988032003

Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden

Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden

Primadi Wicaksana 198405272008011004

Muhammad Alkautsar 198006302005011006

Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden

Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil Presiden

Hadi Meidiyan 198405272008011004 Asisten Deputi Infrastruktur, Energi dan Tata Ruang. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden

Amat Mustangin 196105141983031004 Asisten Deputi Ketahanan Pangan, dan Sumber Daya Hayati, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden

Agung Wahyudi 197102022005011001 Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden

Dwi Aprianto 188618079 Direktorat Pemberdayaan Kawasan PKK Kemayoran

Rinpinah 1963050235 Kepala Sub Divisi Humas, PPK GBK

15

16

Serka Edi Sudibyo 21040131600384

Irvan Mariko 197803262006041010

Biro Personel TNI dan Polri, Sekretariat Militer Presiden

Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden

Purwono 196403041987031002

Nita Ekayani 198006152005012001

Biro Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan, sekretariat Militer

Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden

Ilham Dermawan 198107312009011004

Jamalludin Malik 197504302005011001

Biro Perencanaan, sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Edi Purwanto 198412282009121001

Triana Rochmatun Handayani 198009202008012013

Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Biro Informasi dan Teknologi, sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Dani Ismaya 198508152009121002

M. Andi Firdaus 198805042014021001

Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Biro Umum, Sekretariat Kementerian

Daud Wilson 198712222010121004 Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Tommy Dwi Darmo 198112252008011004 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

17

Garibaldi Syarief 1985031520080110001

Biromo Nayarko 198312312006041003

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Rengga Damayanti 198112122008012014

Gendis Ayu Putri Ning Yudhi Hatmanti 198907122015032001

Asisten Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

18

Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Arief Syaiful 198009222009011005

Andress Novryzal 198111152005011002

Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Heru Martin Saputra 198103052006041006

Aprilianti Maharani 198504142008012001

Biro Administrasi Pejabat Negara, Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Biro Administrasi Pejabat Pemerintah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Ariodinoto Gondoraharjo 198903042014021002

Dede Sutendi 198311152006041002

Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Biro Organisasi, Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Arief Wahyudi 197910202006041003

Yudhi Ardinal 197906192008011012

Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

19

PENGAL AMA N M EN GI KU T I KEGI ATA N PENGE M BA N GA N S D M di A S I S T E N D E P U T I HU B U N G A N L EM B AGA N EGARA D AN D AE RAH

- Foto bersama setelah Diklat Basic Conversation

20

Menyandang status ganda sebagai pegawai dan mahasiswa merupakan tantangan bagi kelima pegawai di lingkungan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Mereka harus pandai membagi waktu antara bekerja dan belajar. "Membagi waktu memang menjadi tantangan karena dari pagi sampai sore harus bekerja di kantor, kemudian ke kampus untuk mengikuti kuliah pada malam hari," kata Zaelani yang baru saja menyelesaikan studinya pada program Magister Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara itu.

"Tidak jarang harus begadang hingga lewat tengah malam untuk menyusun tesis karena pada siang hari harus fokus untuk bekerja."

Karena pekerjaan menjadi prioritas, tidak jarang kelas dan pengerjaan tesis harus dikesampingkan sementara. Hal itu pernah dialami oleh Kepala Subbidang Hubungan DPR I, Bidang Hubungan Lembaga Negara I Hanhan Nurdiansyah. Dia pernah terpaksa harus meninggalkan ruang kuliah karena saat mengikuti kuliah malam dipanggil pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat segera. Selain itu, Hanhan juga pernah harus mengikuti ujian susulan karena saat ujian mendapat tugas ke luar kota. "Yang penting absensi saya memenuhi untuk ikut ujian. Kalau soal materi kuliah saya bisa minta ke teman untuk saya pelajari sendiri mengejar ketertinggalan materi," terang mahasiswa Magister Manajemen Sumber Daya

Aparatur di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara itu. Hanhan mengatakan, waktu bersama keluarga juga semakin berkurang. ”Tapi syukur alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung untuk segera menyelesaikan kuliah,” terangnya. Selain harus pandai membagi waktu, mereka juga harus pandai untuk mengatur keuangan pribadi, untuk membayar uang kuliah. Tidak semuanya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Sekretariat Negara karena kuota yang terbatas. ”Ke depan saya berharap agar kuota beasiswa untuk dalam negeri ditambah. Sehingga pegawai tidak dibebankan harus melanjutkan kuliah untuk pengembangan diri, tapi di sisi lain juga dituntut harus bekerja seperti biasa serta menggunakan biaya sendiri,” kata Hanhan. Meski tantangan yang

dihadapi cukup berat, tidak membuat mereka menyurutkan langkah untuk melanjutkan kuliah dan tetap bersemangat menyelesaikan kuliah. ”Sejak awal kuliah kita memang harus berkomitmen untuk bisa membagi waktu antara bekerja dan belajar. Tapi itulah perjuangan yang harus kita tempuh untuk mendapat ilmu,” kata Kepala Bidang Hubungan Lembaga Negara II Yakob KM yang tengah menempuh studi Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu. Hampir senada dengan rekan-rekan kerjanya, Krestika Widyana Diniasri Santoso yang kini duduk sebagai mahasiswi semester dua Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia mengaku terkadang kurang

21

fokus untuk mengikuti kuliah pada malam hari seusai bekerja. "Kurang fokus karena masuk kuliah dengan sisa-sisa tenaga yang ada setelah seharian bekerja. Apalagi ditambah harus mengerjakan tugas kuliah dengan keterbatasan waktu yang ada," ucapnya. Namun dia sadar bahwa menempuh pendidikan lanjutan baik S2 maupun S3 bukan untuk sekadar mengejar gelar, tetapi untuk menambah kompetensi dan pengetahuan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berupaya menambah kompetensi dan pengetahuan, wanita yang disapa Tika itu berpendapat seorang ASN sebaiknya juga memahami administrasi publik dan dasar-dasar kebijakan publik. "Jurusan yang saya ambil juga sangat sesuai

22

dengan pekerjaan saya saat ini sebagai Analis Hubungan Kelembagaan yang sangat sering bersinggungan dengan administrasi publik dan kebijakan publik," jelas penerima beasiswa S2 dari Kementerian Sekretariat Negara itu. Lain Krestika, lain pula Frans Parlindungan. Menurut Frans, seorang ASN harus selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan pelayanan prima untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretaris Negara. "Selain untuk menunjang karier, melanjutkan kuliah juga sangat penting agar pelayanan analisis yang diberikan juga komprehensif dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan," ujar mahasiswa Magister Manajemen Sektor Publik dan Governance Studies di Universitas Indonesia itu. Tidak hanya melanjutkan kuliah S2 di dalam negeri, pegawai di lingkungan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan juga ada satu orang yang tengah melanjutkan S2 di Korea Selatan. ”Saya berharap ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan dalam pekerjaan sehingga bisa mengembangkan organisasi agar berjalan lebih efektif dan efisien,” kata Achmad Indra Niptama yang berhasil meraih

beasiswa program Master Public of Policy di Korean Development Institute School of Public Policy and Management. Tidak hanya Indra, Analis Hubungan Kelembagaan pada Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural Adetya Ayu Mutiara Riza Harahap, juga akan melanjutkan studi S2 di Negeri Kanguru pertengahan tahun ini. Dia telah berhasil memperoleh beasiswa S2 dari Australian Award Scholarships Terkait dengan kesempatan yang diperoleh, mereka sangat bersyukur karena pimpinan selalu mendukung kegiatan kuliah. "Saya sangat mendorong dan mendukung

pegawai untuk melanjutkan kuliah agar dapat meningkatkan kompetensi dan menunjang karier di pemerintahan," ujar Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Indra Iskandar.

Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural Siti Zakiah juga telah menyelesaikan studinya pada program Magister Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Beberapa pegawai lain juga telah menyelesaikan pendidikan S2-nya, yaitu Kepala Bidang Hubungan Lembaga Negara I Adhi Pradana di Flinders University dan Kepala Subbidang Hubungan Lembaga Daerah I, Bidang Hubungan Lembaga Daerah Angga Utama Wijaksana di The Australian National University. Keduanya mengambil Program Master of Public Policy. Kemudian, Kepala Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,

“Liburan” Sambil Belajar Selain menempuh pendidikan S2 dan S3, peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga dilakukan dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Pusat pendidikan dan Pelatihan Kemensetneg.

23

Bagi sebagian orang, mengikuti diklat mungkin terasa membosankan. Namun, tidak bagi pegawai-pegawai di lingkungan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kementerian Sekretariat Negara. Diklat bagaikan kesempatan untuk berlibur, meninggalkan rutinitas pekerjaan sehari-hari, sambil belajar untuk meningkatkan kompetensi. Karena itu, mereka sangat bersemangat setiap mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Sekretariat Negara.

demanding. Seperti liburan bermanfaat yang ada ilmunya,” ujar Angga. Dia tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan judul proyek perubahan Penyusunan Sistem Monitoring Kinerja Penanganan Surat dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan. ”Menurut saya sesekali kita harus belajar di sela-sela kesibukan bekerja supaya tidak jenuh. Jadi, ketika kembali bekerja bisa lebih fresh,” tambah Aisyah Rochmawati yang telah mengikuti Diklat Basic Conversation pada Februari lalu selama sepuluh hari.

Dia memilih diklat itu untuk meningkatkan kemampuannya berbicara bahasa Inggris. Sebagai Sekretaris Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan ”Diklat itu seperti refreshment Kemasyarakatan, wanita yang dari rutinitas kantor yang highly akrab disapa Ais itu tak jarang

24

harus berbicara bahasa Inggris dengan tamu pimpinannya yang berasal dari luar negeri. Senada dengan Ais, Sekretaris Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Suci Nursal yang mengikuti diklat yang sama juga merasakan manfaatnya. ”Saya menjadi lebih percaya diri untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Diklatnya juga seru dan menyenangkan karena banyak permainan dan pengajarnya native,” ujar perempuan berdarah Minang itu. Meskipun menganggap sebagai penyegaran di sela-sela kesibukan kerja, tetapi tidak kemudian membuat mereka mengikuti diklat secara asal-asalan.

Beberapa dari mereka bahkan berhasil berprestasi selama mengikuti diklat. Prestasi Best Student berhasil diraih Analis Hubungan Kelembagaan pada Subbidang Hubungan Lembaga Daerah I, Bidang Hubungan Lembaga Daerah, Santi Marlina Hutahaean. ”Saya bangga dan senang bisa menjadi Best Student di Diklat Basic Conversation. Saya berharap dengan prestasi itu bisa memacu saya supaya bisa lebih baik lagi,” tutur perempuan lulusan Universitas Padjadjaran itu. Diklat untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris juga diikuti Tika, yaitu Intermediate Conversation pada bulan ini selama sepuluh hari. Selain diklat untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang bahasa, terdapat juga diklat

untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang lain. Misalnya Adhi yang telah mengikuti diklat Personal Development Training pada Maret lalu. Analis Hubungan Kelembagaan pada Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat II, Bidang Hubungan Lembaga Negara I Dini Lintang Septianti juga telah mengikuti diklat Policy Brief pada akhir Januari lalu. ”Diklat yang saya ikuti sangat berguna bagi pekerjaan karena kami diajarkan untuk menganalisis artikel dan kasus. Selain itu, juga diajarkan membuat infografis yang sesuai dengan tuntutan instansi saat ini,” jelasnya.

Ayu Putri pada Februari lalu untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dalam menyiapkan naskah dinas. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan memang menjadi prioritas pimpinan. Saat ini jumlah pegawai di Asdep LN dan LD sebanyak 27 orang yang terdiri atas laki-laki 18 orang dan 9 orang orang perempuan. Adapun komposisinya sebagai berikut:

Diklat Tata Naskah Dinas Tingkat Dasar juga telah diikuti Analis Hubungan Kelembagaan pada Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat I, Bidang Hubungan Lembaga Negara I, Gendis

25

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

14

S1 S2 SLTA D3

5

5 3

*satuan = orang

Komposisi Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No. Golongan Kepangkatan Jumlah*

1 2 3

Golongan IV Golongan III Golongan II

5 18 4

*satuan = orang

26

Achmad Indra Niptama sedang mempresentasikan pluralisme di Indonesia di Korean Development Institute School of Public Policy and Management

Pada setiap kesempatan, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Indra Iskandar, selalu mengingatkan upaya pengembangan SDM harus terus dilakukan untuk meningkatan kapasitas setiap pegawai. ”Peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh dengan berbagai cara. Tidak harus melalui pendidikan formal tingkat sarjana hingga doktoral, tapi juga bisa dengan mengikuti diklat sehingga bisa melahirkan pegawai yang profesional,” pungkasnya. (Gendis Ayu Putri, Asdep Lembaga Negara dan Daerah)

- Suci, Adetya, dan Dini (dari kiri ke kanan) selalu berusaha menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik

- Frans presentasi di depan dosen

27

Mengikuti Pelatihan Peningkatan Global Value Chain (GVC) dari Australia Awards Indonesia di Australia Kedutaan Besar Australia melalui Australia Awards Indonesia menyelenggarakan short course “Sharing Good Practice in Optimising Business Processes and the Policy and Legislative Enabling Environment” pada tanggal 12-20 Maret 2016 di Adelaide dan Canberra, Australia. Short course ini diikuti oleh pejabat eselon I-IV yang terdiri dari 15 pejabat dari Kementerian Perindustrian, 4 pejabat dari Kementerian Perdagangan, dan 5 orang pejabat dari Sekretariat Wakil Presiden. Peserta dari Sekretariat Wakil Presiden berasal dari Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha.

28

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek value chain berbagai industri meliputi strategi, inovasi, dan kerangka kerja dalam business process. Kesempatan ini juga digunakan untuk saling bertukar pengalaman mengenai rancangan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dengan penekanan khusus pada peningkatan global value chains (GVC) melalui global production network. Sebelumnya, short course ini telah diawali dengan pre-workshop pada tanggal 18 Februari 2016 di Jakarta dan akan diakhiri dengan post-workshop di Denpasar, Bali pada awal Juni 2016 yang akan datang.

Selain memperoleh materi dari para pengajar di Institute for International Trade (IIT) - University of Adelaide dan dari berbagai institusi seperti World Trade Organization (WTO), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), dan University of Munich, peserta juga menghadiri networking dinner dengan government sector dan para praktisi dari berbagai private sectors serta diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan kunjungan kerja ke beberapa tempat, yaitu: 1. Australia National University (ANU) di Canberra; dalam rangka melihat peran litbang universitas di Australia terhadap peningkatan kemampuan industri di Australia.

- ANU memperlihatkan pengembangan alat bantu medis untuk dapat melihat struktur tulang manusia yang selanjutnya dapat dicetak melalui 3D printing.

29

- Ministry of Foreign Affairs and Trade di Canberra; dalam kunjungan ini, para peserta diterima oleh First Assistant Secretary, Office of Trade Negotiations, Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Selanjutnya dilakukan konsultasi mengenai pengalaman Australia dalam negosiasi keikutsertaannya dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

30

- Ministry of Industry, Innovation, dan Science di Canberra; dalam kunjungan ini dijelaskan mengenai keadaan ekonomi makro Australia. Adapun industri prioritas yang dikembangkan oleh Australia antara lain i) industri minyak dan gas; ii) industri makanan dan minuman; iii) industri alat kesehatan; iv) industri telekomunikasi. Pemerintah Australia memberikan dukungan terhadap industri-industri dimaksud berupa kemudahan-kemudahan industrinya dalam melaksanakan investasi dan riset.

Sebagai langkah tindak lanjut, hubungan kerja sama perdagangan Indonesia – Australia telah kembali dijalin melalui kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Australia pada minggu kedua Maret 2016 untuk membicarakan bilateral agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Australia. Langkah ini akan diikuti dengan pertemuan teknis kedua negara di Yogyakarta pada minggu pertama Mei 2016. Sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam persiapan assessment TPP Agreement, Sekretariat Wakil Presiden secara intens melibatkan pegawainya dalam berbagai program pengembangan SDM yang fokus membahas analisa dan kajian terkait berbagai free trade agreement yang akan diikuti oleh Indonesia.

Dengan mengikuti short course ini, Sekretariat Wakil Presiden khususnya melalui pegawai yang terlibat dalam short course ini diharapkan dapat semakin memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan perdagangan internasional yang didalamnya antara lain membahas mengenai TPP dan global value chain (GVC). Semuanya ini bermuara pada memaksimalkan peran Setwapres dalam menyediakan hasil kajian yang lebih tajam dan komprehensif untuk memberi masukan mengenai kebijakan perdagangan internasional dan rencana keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). (Yurike, Asdep Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha, Setwapres)

31

- Kunjungan ke Jurlique Farm Jurlique Farm merupakan perkebunan organik dan biodinamik yang menghasilkan produk-produk perawatan kulit, kecantikan, dan fragrance yang berfokus pada natural input dan metode seperti rotasi tanaman, kompos, dan pupuk hijau untuk meningkatkan bahan organik dalam tanah dan memberikan nutrisi tanaman. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, pengelolaan hama dan penyakit tanpa menggunakan bahan kimia anorganik.

32

- Suasana belajar dan diskusi di kelas di Institute for International Trade (IIT) – University of Adelaide

33

- Suasana Networking Dinner di Glenelg Adelaide dan Ottoman

34

35

TEKNIK MENYUKSESKAN APLIKASI

TA I L O R M A D E T R A I N I N G CONFLICT RESOLUTION AND MEDIATION

KE BELANDA (Bagian Pertama)

36

Tulisan ini dibuat untuk berbagi pengalaman bahwa usaha untuk pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Sekretariat Negara tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Sekretariat Negara sesuai tupoksinya, tetapi satuan organisasi juga diberi kesempatan untuk menciptakan dan mencari peluang kreatif dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Walaupun sejatinya usaha mandiri dan proses satuan organisasi untuk menciptakan, mencari peluang, dan mewujudkannya dalam kegiatan itu sendiri sudah merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam tingkatan tertentu. "

Pada awal tahun 2014, bermula dari seringnya Asdep Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (yang sekarang bernama Asdep Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik) menerima perwakilan unjuk rasa kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Presiden dan dilakukan di depan Istana Merdeka dan memfasilitasi penanganan permasalahan yang dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat, maka muncul gagasan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memfasilitasi penerimaan unjuk rasa maupun penanganan permasalahan yang dilaporkan kepada Presiden RI. Gagasan dimaksud didasarkan pada kondisi pada saat itu bahwa

tidak semua pegawai di Asdep Hubungan Ormas dan LSM mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam fasilitasi penanganan konflik. Pengetahuannya hanya berdasarkan pengalaman saja, tidak didukung dengan pendidikan dan latihan penanganan konflik secara spesifik. Ketika kondisi tersebut di atas ditarik dalam sudut pandang yang lebih luas, yaitu tingkat satuan organisasi bahkan tingkat Kementerian Sekretariat Negara, ternyata pengetahuan dan keterampilan penanganan konflik juga dibutuhkan oleh satuan-satuan organisasi lainnya. Gagasan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai tersebut bak gayung bersambut dengan adanya surat tawaran dari Pusdiklat Kemensetneg kepada

37

masing-masing satuan organisasi untuk studi ke Belanda melalui program StuNed (Studeren in Nederland), yang salah satu programnya adalah program Tailor Made Training (TMT). Tailor Made Training merupakan program short course dengan durasi 2-3 minggu, dilaksanakan baik di Indonesia maupun di Belanda, dengan materi training disesuaikan dengan kebutuhan khusus instansi pemohon.

Setelah mendengarkan paparan dari Staf tentang usulan gagasan tersebut di atas, adanya media untuk mengimplementasikan gagasan tersebut, dan telah mempelajari draft proposal TMT Conflict Resolution and

38

Mediation, maka Asisten Deputi Hubungan Ormas dan LSM menginstruksikan staf untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi yang diperlukan. Asdep Hubungan Ormas dan Orpol juga menyampaikan gagasan tersebut kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yang sangat mendukung gagasan dimaksud. maka Asisten Deputi Hubungan Ormas dan LSM menginstruksikan staf untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi yang diperlukan. Asdep Hubungan Ormas dan Orpol juga menyampaikan gagasan tersebut kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yang sangat mendukung gagasan dimaksud. Hasil koordinasi

awal dengan Pusdiklat Kemensetneg diperoleh informasi bahwa semakin lengkap data yang disampaikan, maka semakin tinggi kemungkinan keberhasilan aplikasi disetujui oleh StuNed. Dengan demikian, agar aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan nama-nama calon peserta dan nilai Toefl atau IELTS calon peserta. Peserta TMT dibatasi berjumlah 20 orang, dengan demikian nama-nama calon peserta yang diajukan harus lebih dari 20 orang. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa TMT sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dalam wawancara bisa terpilih orang yang benar-benar tepat untuk mengikuti training tersebut.

Mengisi form Training Outline TMT bukan hal yang sulit dilakukan, mengingat Tim Penyusun TMT sudah tahu betul materi atau substansi pengajaran seperti apa yang dibutuhkan, alasan diperlukannya TMT tersebut, output yang diharapkan dari TMT, dan juga tindak lanjut kegiatan setelah TMT. Hal yang memerlukan usaha kerja lebih adalah koordinasi untuk mendapat nama-nama calon peserta. Asdep Hubungan Ormas dan LSM tidak dapat secara resmi menginformasikan permohonan nama kepada masing-masing unit kerja terkait, dikarenakan sifatnya masih proposal dan masih usulan, yang tingkat keberhasilan diterima atau tidaknya masih belum diketahui. Pihak Pusdiklat pun menyarankan untuk menghubungi masing-masing pimpinan unit kerja terkait

secara personal. Atas saran tersebut, staf Asdep Hubungan Ormas dan LSM kemudian menghubungi secara pribadi beberapa pimpinan satuan organisasi terkait yang tugas dan fungsinya terkait penanganan dan fasilitasi konflik, untuk menyampaikan nama calon peserta guna kelengkapan syarat aplikasi permohonan TMT. Walaupun tidak semua pimpinan unit kerja menyambut baik, tapi pada dasarnya hampir semua pimpinan unit kerja yang dihubungi menyambut positif permohonan nama calon peserta. Sesudah nama calon peserta beres, tahap selanjutnya adalah mengirimkan kelengkapan aplikasi Training Outline (TO) TMT kepada Kapusdiklat melalui memo Asdep Hubungan Ormas dan LSM pada tanggal 25 Februari 2014. Aplikasi TO TMT Conflict Resolution and Mediation

Pada bulan Mei 2014 Nuffic NESO mengirimkan surat jawaban yang intinya tidak menolak maupun juga tidak menerima. Mereka memberikan istilah “on hold”, yaitu substansi menarik tetapi perlu pengembanganan lebih lanjut. Nuffic NESO mensyaratkan agar Kemensetneg mengikutsertakan pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam pelaksanaan TMT dimaksud karena substansi TMT dipandang lebih tepat dilakukan oleh ORI. Walaupun aplikasi TMT masih menemui hambatan, Tim Penyusun TMT tidak patah arang, tetap bersemangat mencari strategi dan jalan keluar, agar aplikasi TMT statusnya berubah dari “on hold” menjadi “approved” atau disetujui. Tim Penyusun TMT kemudian menghubungi Asdep Pengaduan Masyarakat, yang selama ini intensif berkoordinasi dengan ORI terkait dengan pekerjaan

39

sehari-hari, untuk difasilitasi bertemu dengan pimpinan ORI. Tujuan pertemuan dengan pimpinan ORI adalah untuk menyampaikan permohonan agar mengikutsertakan 3 orang pegawai ORI dalam TMT Conflict Resolution and Mediation. Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan ORI menyambut baik maksud Kemensetneg dan menyampaikan agar kiranya pertemuan dimaksud ditindaklanjuti dengan permohonan secara formal melalui surat resmi. Hasil pertemuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Pusdiklat Kemensetneg dan kemudian Pusdiklat Kemensetneg menyampaikan surat permohonan peserta TMT kepada Pimpinan ORI pada tanggal 3 Juli 2014. Pada perkembangannya, Tim

40

Penyusun TMT memutuskan selain mengikutsertakan ORI dalam TMT juga sebaiknya melibatkan kementerian terkait lainnya yang selama ini menjadi rekan koordinasi Kemensetneg dalam fasilitasi penanganan konflik, dengan pertimbangan akan mempermudah pekerjaan penanganan konflik di kemudian hari jika mengharuskan untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian tersebut. Koordinasi informal secara personal sebagaimana dilakukan dengan ORI juga dilakukan kepada pimpinan-pimpinan unit kerja Kementerian terkait untuk memperoleh nama calon peserta untuk diajukan di TO TMT. Kementerian terkait lainnya tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator

Bidang Polhukam, dan Sekretariat Kabinet. Setelah masing-masing pimpinan Kementerian yang kita hubungi setuju untuk melibatkan pegawainya dalam TMT, Pusdiklat Kemensetneg yang sejak awal sangat mendukung gagasan TMT kemudian mengirimkan surat formal permohonan mengirimkan calon peserta TMT kepada masing-masing pimpinan di kementerian-kementerian tersebut, dengan syarat antara lain memiliki TOEFL test score minimal 525. Setelah mendapat nama-nama calon peserta, proses selanjutnya Tim Penyusun TMT kemudian menyempurnakan TO TMT dan mengirimkan kembali ke Nuffic NESO. Kemudian setelah menunggu sekitar 2 bulan, pada tanggal 21 Oktober 2014 akhirnya

1. Participants 2. Articulated Training Need

Requesting Organization 1M

onth

TO

Secara garis besar, prosedur TMT StuNed digambarkan di bawah ini (waktu yang ditampilkan adalah waktu yang umum, walaupun pada kenyatannya untuk kasus Kemensetneg, waktu yang diperlukan lebih lama dari yang tercantum)

Nuffic NESO

C

TE do

Approved

g

in

Direct Appointment

t

en

sm

sa

As

Rejected!

< Eur 50k

> Eur 50k < Eur 150k

2M

Selected DI

Inception Visit

Call for LOIs thru Nuffic

on

th nth

2 Mo

posal ing Pro EC do esment Ass

Participant Selected Full Proposal

6 Weeks

Training Materialisation

41

- Surat persetujuan TMT ke Belanda dari Nuffic Neso Indonesia

42

- Kegiatan diskusi dengan Vrije Universiteit Amsterdam & The Centrum voor Conflictchantering (CvC) pada Inception Visit

43

Tim Penyusun TMT mendapat kabar menggembirakan dari Pusdiklat Kemensetneg, yaitu TO TMT telah disetujui. Namun demikian, walaupun TO TMT telah disetujui, ternyata jalan panjang masih harus dilalui. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu refinement atau penyempurnaan TO yang membutuhkan waktu sampai beberapa bulan termasuk juga perubahan beberapa calon peserta karena mengundurkan diri, mutasi ke tempat lain, dan mengikuti studi ke luar negeri. Surat persetujuan resmi dari Nuffic NESO tentang persetujuan TMT akan dikeluarkan setelah refinement benar-benar sempurna dan memenuhi persyaratan yang diminta. Surat ini akhirnya dikeluarkan tanggal 1 April 2015. Dengan demikian diperlukan

44

waktu sekitar 14 bulan dari awal pengajuan TO sampai dengan disetujuinya TMT secara resmi oleh Nuffic NESO.

Setelah proses persetujuan, masih ada beberapa proses yang harus dilewati sebelum akhirnya tim TMT Conflict Resolution and Mediation berangkat ke Belanda, yaitu lelang secara online TMT, penilaian peserta lelang yang masuk dengan terlibat secara aktif dalam Komite penilaian, pengumuman peserta lelang yang memenangkan tender, wawancara untuk seleksi calon peserta, pengumuman calon peserta yang lulus, dan penyusunan modul TMT dengan instansi pemenang lelang sebagai institusi pelaksana TMT

di Belanda. Secara total dibutuhkan waktu sekitar 18 bulan, dari pertama kali aplikasi disampaikan sampai ke berangkatan Tim ke Belanda. Berdasarkan pengalaman Tim Penyusun TMT, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan penyampaian aplikasi TMT:

1. Semua unit kerja pada dasarnya bisa membuat TMT disesuaikan kebutuhan khusus unit kerja, dengan catatan jika kebutuhan tersebut belum ter-cover oleh Pusdiklat dalam program training yang disediakan.

aplikasi.

2. Diperlukan komitmen dan dukungan penuh Pimpinan, karena dalam setiap proses memerlukan waktu khusus di luar bidang pekerjaan utama dan koordinasi dengan unit kerja bahkan instansi lain.

5. Pemilihan calon peserta diutamakan yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris, dengan nilai ITP TOEFL minimal 525.

3. Konsultasikan semua tahapan proses sebelum diajukan ke Nuffic NESO dengan Pusdiklat. Pusdiklat akan sangat welcome dan helpful memberikan informasi yang dibutuhkan dan sangat membantu dalam mendukung penyusunan

4. Melibatkan unit kerja lain ataupun instansi terkait lain yang mempunyai kebutuhan serupa akan memberikan kesempatan keberhasilan lebih besar.

6. Harus sabar menjalani proses, karena memerlukan waktu yang cukup lama dari awal penyampaian aplikasi sampai dengan pelaksanaan TMT.

akan memberikan informasi yang diperlukan beserta contoh aplikasinya. Lalu bagaimana dengan persiapan pelaksanaan program sebelum keberangkatan (pre departure preparation), program training di Belanda, dan post training di Indonesia? Penjelasan secara lengkap akan disampaikan di tulisan kedua pada edisi berikutnya. (Tim Penyusun TMT Conflict Resolution and Mediation, Asdep Hubungan Ormas dan Orpol)

7. Sekiranya tertarik untuk membuat TMT, Tim Penyusun TMT Conflict Resolution and Mediation dengan senang hati

45

BEBERAPA INOVASI DALAM M E W U J U D K A N W A J A H B A R U

ISTA N A K EPR E S I DE N AN

Y O G Y A K A R T A

46

Memasuki Gerbang Istana Kepresidenan Yogyakarta, kita akan menjumpai gedung-gedung baru bertingkat dua dan berwarna putih. Gedung yang pertama kita jumpai adalah Wisma Negara. Wisma Negara adalah bangunan yang terdiri atas 15 kamar untuk menginap Rombongan Presiden dan Wakil Presiden setingkat Menteri yang berkunjung ke Istana Kepresidenan Yogyakarta. Bangunan seluas 1.726 m2 dan berkonsep modern minimalis ini selesai direnovasi pada akhir Tahun 2015. Tamu akan nyaman dan merasa “fell like home” berada di wisma ini. Di sebelah barat Wisma Negara, kita akan menjumpai gedung baru perkantoran untuk pegawai Istana Kepresidenan Yogyakarta. Masih mengusung konsep modern minimalis, gedung

seluas 1,385 m2 ini sudah difungsikan menjadi gedung perkantoran sejak awal tahun ini. Sebelum direnovasi, ruang kerja pegawai menyebar di berbagai lokasi. Saat ini semua pegawai sudah berada satu atap sehingga memudahkan koordinasi dan mobilisasi pegawai. Selain itu, ruang kerja terlihat lebih nyaman dengan adanya furniture baru yang modern.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai Istana Kepresidenan Yogyakarta. Masjid Istana Kepresidenan Yogyakarta selesai dibangun pada akhir Tahun 2015.Masjid seluas 144 m2 ini selain digunakan untuk beribadah sehari-hari pegawai, juga digunakan untuk Sholat Jumat pegawai dan masyarakat sekitar istana.

- Wisma Negara setelah renovasi di Istana Yogyakarta

47

Renovasi di Istana Yogyakarta SEBELUM

Taman

Musholla

48

SETELAH

Selain itu, untuk menambah keasrian, Istana Kepresidenan Yogyakarta membuat Kebun Anggrek dan Kebun Buah di sisi selatan istana. Kebun seluas 3,896 m2 ini tampak menghijau dan sangat tertata. Bunga Anggrek yang dikoleksi adalah Anggrek Bulan Taiwan, Anggrek Tebu, Anggrek Mini, Anggrek Panda, Dendrobium dan Catleya. Sedangkan koleksi tanaman buah adalah Pohon Klengkeng, Pohon Matoa, Pohon Durian, Pohon Srikaya, Pohon Plump, Pohon Mangga, berbagai jenis Pohon Jeruk, Pohon Alpukat, Pohon Rambutan, Pohon Kedondong Mini dan masih banyak lagi. Istana Kepresidenan Yogyakarta akan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk

meningkatkan kinerja pelayanan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Tamu Negara dan juga pelayanan kepada masyarakat yaitu menerima kunjungan masyarakat ke Istana Kepresidenan Yogyakarta yang ingin mengetahui dan mempelajari tempat bersejarah dan rumah dinas Presiden.

mengirim pegawai mengikuti kursus bahasa Inggris, Komputer, Perhotelan dan sebagainya. Jumlah pegawai di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebanyak 72 orang. (Nova Heni

Susanti, Istana Yogyakarta)

Kepresidenan

Selain mendorong pelaksanaan inovasi, pimpinan Istana Kepresidenan Yogyakarta juga sangat mendorong dan mendukung pegawai untuk meningkatkan kualitasnya, dengan mengirim pegawai untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, mendorong pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,

49

LANGKAH AWAL

P E R S I A P A N

PPK GELORA BUNG KARNO

D

A

L

A

M

MENYAMBUT ASIAN GAMES KE-XVIII 2018

50

A. Peran Multi Fungsi Gelora Bung Karno Bangsa Indonesia memang pantas bangga dengan warisan yang diterimanya, sebuah karya “Visioner Bung Karno", Presiden pertama RI dalam bentuk sebuah komplek olahraga yang berada diatas lahan seluas 279 hektar, terwujud dilokasi yang sangat strategi di Ibukota Negara, Komplek Olahraga yang kemudian diberi nama Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno, dan dibangun dalam rangka penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 serta kemudian Games Of The New Emerging Forces (GANEFO) I berdiri dengan megah dan kokoh hingga sekarang. Sesuai visi dan cita-cita sang penggagas, Gelanggang Olahraga

Bung Karno dalam perkembangannya tampil dengan peran yang multi fungsi pula. Beliau tidak berhenti dengan olahraga, seiring dengan tekat untuk membangun kepribadian dan karakter bangsanya, serta keyakinan beliau tentang perlunya sebuah gerakan untuk membangun tatanan dunia yang baru, di komplek tersebut dibangun pula gedung GANEFO sebagai suatu Political Venue, yang kini digunakan sebagai Gedung DPR MPR RI. Warisan itu kini lengkap, tidak hanya fasilitas olahraga, Komplek Gelora Bung Karno juga berkembang sebagai arena dengan fungsi politik sosial budaya, rekreasi lahan hijau terbuka sebagai paru-paru kota dan ekologi diusia ke 54 tahun.

Semua masih berdiri kokoh sebagai Warisan Nasional (Nasional Heritage). Dengan seiring waktu Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games ke-XVIII Tahun 2018, maka peristiwa 54 tahun yang lalu ketika Gelora Bung Karno pertama kali dibangun untuk perhelatan Asian Games IV Tahun 1962, akan terulang. Dalam waktu dekat Gelora Bung Karno akan berbenah dan mempercantik diri, yaitu akan direnovasi untuk menghadapi perhelatan besar Asian Games ke-XVIII Tahun 2018 tersebut, baik prasarana maupun sarana di seluruh Komplek Gelora Bung Karno.

51

B. Penyediaan Lahan Terbuka Hijau untuk Masyarakat Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengemban tugas untuk mengelola dan memelihara Kawasan Gelora Bung Karno sebagai Kawasan Peninggalan Nasional (Nasional Heritage) dan menjaga kelestarian lingkungan Komplek Gelora Bung Karno sebagai Paru-Paru Kota dan Ruang Terbuka Hijau. Sejak tanggal 1 Februari 2016 Manajemen baru Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengambil beberapa kebijakan antara lain mengembalikan fungsi lahan eks Senayan Golf Driving Range sebagai lahan Terbuka Hijau sesuai peraturan

52

perundang-undangan dan kawasan bebas kendaraan pada Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa aman, tertib, bersih dan nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang berolahraga maupun beraktifitas. Sehubungan dengan program yang dimaksud, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, PPKGBK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Kebersihan mulai tanggal 13 Februari 2016 mengoperasikan 3 (tiga) buah mobil Toilet VIP yang dapat digunakan secara gratis oleh para pengunjung Kawasan Ring Road setiap hari sabtu dan minggu dan 2 (dua) buah mobil Swiper untuk membersihkan Kawasan Ring Road Stadion

Utama, taman Parkir Timur dan Plaza Selatan Gelora Bung Karno. Pada tanggal 18 Februari 2016, Manajemen Baru Gelora Bung Karno yang sangat konsen sekali terhadap rencana pembangunan hutan kota di lahan eks.Senayan Golf Driving Range, bersama dengan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Pemerintah Provinsi DKI, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) serta beberapa Komunitas Pecinta Olahraga, Komunitas Lingkungan Hidup, dan awak media mengadakan Sarasehan Hutan Kota Gelora Bung Karno untuk mendapatkan masukan terkait rencana tersebut. Acara sarasehan tersebut juga dihadiri oleh segenap Dewan Pengawas PPKGBK.

Dalam pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rencana pembangunan hutan kota yang komprehensif yang dapat memaksimalkan fungsi lahan hijau yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi Asian Games ke-XVIII Tahun 2018, Manajemen Baru Gelora Bung Karno selain membenahi prasarana dan sarana juga membenahi parkir dan para PKL yang ada di Kawasan Gelora Bung Karno. Agar PKL Gelora Bung Karno lebih bermartabat, tertib, teratur, dan lebih berkesejahteraan, maka untuk saat ini para PKL akan disentralisasikan di Jalur Selatan dan Timur Laut. Penataan PKL tersebut melibatkan Tim dan Perwakilan PKL dan Asosiasi PKL.

Selain melakukan hal-hal tersebut di atas, sejak tanggal 30 Maret 2016 Manajemen Baru Gelora Bung Karno mulai memindahkan kantor para pegawai Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang berada di Stadion Utama, Istora, Stadion Tenis, Stadion Renang, dan Gedung-Gedung Olahraga PPKGBK. Mereka mengosongkan seluruh ruangan tersebut karena akan direnovasi dalam rangka Asian Games ke-XVIII Tahun 2018. Untuk sementara waktu, ruang kerja para pegawai dipindahkan ke bekas Senayan Golf Driving Range. Diharapkan para penyewa baik dari cabang-cabang olahraga maupun tenant lain yang berkantor di Komplek Gelora Bung Karno juga dapat segera melakukan hal yang sama.

Gelora Bung Karno juga dapat segera melakukan hal yang sama. C. Penutup Manajemen Baru Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno sangat serius sekali dalam melaksanakan visi dan misinya yaitu mengelola dan memelihara kawasan Gelora Bung Karno sebagai kawasan Peninggalan Nasional (National Heritage) dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka hijau, nyaman, aman, tertib, dan bersih bagi seluruh pengunjung yang datang berolahraga maupun beraktifitas di Kawasan Gelora Bung Karno dan melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games ke-XVIII Tahun 2018 PPKGBK.

53

Diharapkan persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-XVIII Tahun 2018 di PPKGBK baik di bidang sarana dan prasarana gedung olah raga dan kelengkapannya serta pembangunan kawasan penghijauan wilayah perkotaan sebagai sumber paru-paru kota Jakarta dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi masyarakat luas, dan menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk turut serta peduli dengan penghijauan di lingkungannya masing -masing. (Rinpinah, PPKGBK)

- Truk Sampah

- Persiapan GBK 2

54

- Stadion Utama

- Istora Senayan

55

- Stadion Tenis

56

- Stadion Renang

57

Peran Kolaborasi dalam Inovasi Aplikasi UPTIK (Uji Pemahaman Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Andrie Syahriza, Karo Infotek

58

Aplikasi UPTIK merupakan aplikasi yang dikembangkan sejalan dengan arahan Bapak Menteri Sekretaris Negara, mengenai perlunya pengembangan sistem assessment secara online dan penerapan sertifikasi kompetensi, baik yang dikembangkan secara internal maupun eksternal. Penyusunan aplikasi tersebut melalui proses kolaboratif, melalui pembentukan Tim Mikro yang melibatkan praktisi lintas unit kerja, dan penyelesaian pembangunan aplikasi secara Rapid Development kurang lebih satu bulan dengan tanpa biaya. Pengembangan sistem assessment online ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal

69 ayat 1 dimana disebutkan bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Untuk menjamin pengembangan karier PNS tersebut salah satu kompetensi yang dibutuhan pada Kementerian Sekretariat Negara adalah kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengukur tingkat kompetensi tersebut diperlukan alat ukur untuk menguji kemampuan pejabat/pegawai, sehingga diperlukan penyusunan alat ukur dalam bentuk aplikasi uji online untuk menguji pengetahuan TIK secara umum, dan pemahaman teknis aplikasi perkantoran yang sering digunakan seperti Word

Processing, Spreadsheet, dan Presentation Tool. Pendekatan Kolaborasi

Disain

dan

Pola

Pendekatan disain UPTIK adalah menggunakan model disain ADDIE (Analyse Design, Develop Implement Evaluate) yang komprehensif namun dapat diimplementasikan pada periode waktu pendek. Adapun strategi - Andrie Syahriza, Karo Infotek disain yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi Open Source yang sudah mapan, penerapan modifikasi aplikasi sesuai kebutuhan, pembuatan Database soal secara kolaboratif yang mudah diubah sesuai dengan pelaksanaan pengujian implementasi aplikasi melalui User Acceptance Test (UAT), sebelum penyerahan aplikasi kepada unit pengguna yaitu

59

Pusdiklat dan Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara, sebagai pelaksana teknis penerapan Aplikasi UPTIK (Uji Pemahaman Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kolaborasi dilakukan melalui pembentukan Tim Mikro secara lintas unit kerja yaitu melibatkan praktisi di bidang SDM, Disain Aplikasi, Security, Soal/Kurikulum, dan Manajemen, untuk melakukan tugas menyusun disain dan melakukan pengembangan dua output yaitu: (1) Aplikasi UPTIK dan (2) Bank Soal UPTIK. Walaupun unit kerja masing-masing terpisah dari segi lokasi, selama proses pengembangan aplikasi, Tim bekerja kolaboratif secara

60

virtual, yaitu menggunakan fasilitas Sbox (online storage) pada Cloud Kemensetneg yang dikelola Biro Infotek dan menggunakan aplikasi video conferencing publik. Tim Mikro terbentuk dengan melibatkan beberapa anggota yaitu Muh. Arfan Sahib Sali Kando (Setwantimpres), Yan Adikusuma (Kantor Staf Presiden), Andie Noegroho (Biro SDM), Yudhi Ardinal (Pusdiklat), Muh. Farid Zeno (Pusdiklat), dan Yusri Syahrul Mujib (Biro Infotek), yang saling bersinergi dalam pengembangan dengan m e n g k o m b i n a s i k a n pengetahuan multidisipliner secara kohesif. Dalam proses kolaborasi juga secara intens diperoleh pembimbingan dari Staf Khusus Mensesneg, Bapak Abdul Aziz; Kepala Biro Infotek

Bapak Andrie Syahriza, Kepala Biro SDM Bapak Andri Kurniawan, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapak Samidi Fahrudin, untuk memastikan seluruh stakeholder terkait memahami disain, proses, dan output proses pengembangan aplikasi UPTIK, serta memberikan kontribusi positif. Pengembangan dan Pengujian - Andrie Syahriza, Karo Infotek

Pengembangan Bank Soal dikembangkan secara internal dan didisain untuk terintegrasi dengan aplikasi UPTIK yang bersifat web-based. Komponen Bank Soal meliputi pengetahuan IT secara umum (20%), Aplikasi Word Processing (30%), Spreadsheet (30%), dan Presentation Tool (20%). Bank

Soal disusun dengan mengacu pada berbagai literatur dan sumber teknis, dan disusun berdasarkan dua kategori soal yaitu dasar dan lanjutan, dengan melibatkan seluruh Anggota Tim yang juga melakukan review kolektif dalam pemilihan kategori dasar dan lanjutan tersebut. Dalam proses desain aplikasi dilakukan beberapa langkah yaitu pemilihan metode assessment, penyusunan desain konten ujian, penetapan sistem grading nilai akhir, penetapan platform dan lokasi central repository bank soal, penetapan sistem sekuriti soal (enkripsi), pengamanan kunci jawaban, dan teknik deployment Bank Soal ke Aplikasi Online pada fasilitas Produksi pada Data Center Biro Infotek Kementerian Setneg. Strategi ujian yang

dikembangkan untuk menghindari kecurangan dalam tes adalah teknik pengacakan urutan soal, jawaban, dan pilihan dalam kategori yang sama. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda pada saat dilakukan ujian, dan menihilkan kemungkinan munculnya soal yang sama dengan urutan jawaban yang sama. Strategi lainnya adalah memaksimalkan alokasi waktu 45 menit dengan jumlah soal yang diberikan, yaitu dengan menetapkan jumlah soal optimum sebanyak 80 soal. Selanjutnya dilakukan proses pengembangan dengan melakukan review platform aplikasi open source yang relevan, penyiapan Interface/Front End formulir

Placement Test (layout), dan penyiapan Fitur Back End untuk tampilan dan pengelolaan data hasil Placement Test. Proses pengembangan dilanjutkan dengan proses instalasi (deployment) yang meliputi instalasi, konfigurasi sistem, dan penguatan sekuriti (Hardening pada Web server dan Database). Dalam rangka memperkuat fungsionalitas dan keamanan aplikasi, dilakukan - Andrie Syahriza, Karo Infotek testing dan simulasi fungsionalitas aplikasi (menggunakan fasilitas Development), dan Uji Keamanan (Penetration Test dan Uji Beban/Stress Test). Setelah proses pengujian aplikasi selesai, dilakukan instalasi versi final aplikasi ke fasilitas Production pada Data Center Biro Infotek.

61

Pada saat pengembangan Aplikasi UPTIK dilakukan, baik pada fasilitas development maupun production, turut dipertimbangkan kaidah pengembangan aplikasi yang baik dari aspek fitur-fitur yang akan digunakan, aspek performa aplikasi agar optimal dalam penggunaan, dan aspek keamanan aplikasi agar aman dari resiko serangan keamanan. Hal ini dilakukan agar Aplikasi dapat diakses dengan performa prima secara cepat bahkan untuk jumlah user yang cukup banyak. Dalam simulasi dilakukan uji akses oleh 20.000 user, dan hasilnya aplikasi berada pada level performa dan keamanan terbaik. Setelah pengembangan aplikasi final selesai dan diinstall, dilakukan User Acceptence Test (UAT)

62

untuk melihat penerapan aplikasi pada subjek pegawai. UAT dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi, dan mengukur aspek praktikalitas aplikasi dan tingkat kesulitan soal. Dalam UAT digunakan 22 subjek uji peserta pada level Sarjana Non IT dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan bidang IT (Magang) dari beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk di dalamnya Kantor Stas Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Biro Infotek, dan Sekretariat Kabinet. UAT selanjutnya dilakukan sebagai simulasi implementasi. Setelah UAT, dilakukan pertemuan tatap muka (dalam

bentuk user experience review) melalui diskusi dengan peserta UAT, agar diperoleh masukan untuk melakukan perbaikan aplikasi sesuai hasil user experience review. Evaluasi UAT menunjukkan bahwa tingkat kesulitan soal sudah sesuai untuk level peserta Sarjana, sudah terdapat keseimbangan antara pertanyaan bersifat “konten” (pertanyaan “apa”) dan pertanyaan bersifat - Andrie Syahriza, Karo Infotek “proses” (pertanyaan “bagaimana”), serta sudah terdapat konsistensi hasil dimana skor terendah ada pada soal advanced. Berdasarkan UAT, selanjutnya dilakukan penyempurnaan pada aplikasi, diantaranya penambahan fitur tampilan skor akhir secara otomatis setelah ujian selesai, fitur tombol konfirmasi

jawaban, perubahan tata warna aplikasi agar memudahkan visual selama ujian, dan kalibrasi final jumlah soal agar sesuai dengan time frame 45 menit sebagaimana direncanakan. Tahap akhir pengembangan adalah penyerahan Aplikasi UPTIK melalui proses serah terima, yaitu dari Tim Mikro kepada Kepala Biro Infotek melalui proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aplikasi Uji Pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTIK). Sebagai akhir tugas Tim Mikro, Tim menyampaikan Laporan Akhir pada kesempatan audiensi dengan Bapak Menteri secara langsung. Adapun total waktu penyelesaian pengembangan kurang lebih selama satu bulan

dengan tidak mengeluarkan biaya apapun. Pembelajaran dan Kesimpulan Desain dan pengembangan Aplikasi Uji Pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan antara lain kecepatan pengembangan aplikasi, tingkat kemudahan bagi pengguna (user friendly), dan administrator aplikasi, keamanan dan mendukung akses berbasis mobile. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan aplikasi Open Source menunjukkan bahwa terdapat kemudahan, kecepatan serta pilihan kustomisasi yang luas, yang sesuai bagi kebutuhan organisasi yang membutuhkan perubahan secara cepat. Mengingat Aplikasi UPTIK

bersifat generik yaitu dalam bentuk aplikasi ujian multiple choice, maka terdapat potensi pengembangan lebih jauh bagi aplikasi ini untuk menjadi instrumen ujian subtansi bagi bidang lainnya. Pengembangan Aplikasi UPTIK secara efektif menghasilkan (1) Skor Literasi IT level individu, dan (2) pemetaan postur Literasi IT pada level organization-wide, yang diharapkan dapat berdampak - Andrie Syahriza, Karo Infotek pada perencanaan pelatihan TIK secara lebih baik dan akurat, sehingga mendukung pencapaian peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja optimal dari seluruh unsur SDM di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.

63

- Andrie Syahriza, Karo Infotek

-Alur Sistem Analyse Design Develop Implement Evaluate (ADDIE)

64

-Rapat Pengembangan UPTIK

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi melalui penggunaan aplikasi Open Source menciptakan proses lebih cepat (kurang lebih empat minggu), ekonomis (tanpa biaya), fleksibel (mudah dikontrol dan dimodifikasi sesuai kebutuhan), dan menggunakan sumber daya minimal (1 programmer). Namun demikian pengembangan aplikasi secara Rapid Development ini hanya dapat berhasil baik jika melalui proses kolaborasi SDM dari berbagai bidang ilmu dan lintas unit kerja yang bersinergi secara positif, untuk bersama-sama menghasilkan output sesuai kebutuhan organisasi dengan paradigma collective mindset.

Besar harapan kami agar upaya pengembangan aplikasi semakin banyak dilakukan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara kolaboratif, agar dicapai pelaksanaan tugas fungsi organisasi secara optimal dan pengembangan kapasitas inovasi SDM secara progresif. Dengan demikian diharapkan pola pikir sektoral dapat tereliminasi dan seluruh SDM dapat bersatu membangun - Andrie Syahriza, Karo Infotek organisasi Kementerian Sekretariat Negara dalam semangat Patriotisme (Muhammad Arfan Sahib Sali Kando, Koordinator Tim Mikro IT)

-Melakukan User Acceptence Test (UAT)

65

UPAYA

PUSDIKLAT

MENUJU IT ENABLER

66

Pemerintah dengan E - g o v e r n m e n t - n y a digadang-gadang sebagai salah satu solusi efektif membuat organisasi menjadi efisien dan transparan. Akan tetapi, kegagalan implementasi e-government yang terjadi dimana-mana menjadikan Information Technology (IT) hanya menjadi beban anggaran yang besar tetapi tidak bermanfaat secara maksimal. Komunitas e-government beranggapan bahwa faktor terpenting dari terselenggaranya e-government yang baik adalah bahwa pimpinan harus mempunyai bekal e-leadership yang baik. Dengan kata lain seluruh jajaran pimpinan harus mampu mengoperasikan komputer baik offline maupun online.

IT saat ini diimplementasikan pada beraneka ragam bidang. Hal tersebut menyebabkan peran IT yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya. Atas nama kemudahan dan kecepatan, banyak proses manual dijadikan digital dan banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengubah paper-based menjadi paper-less. Bahkan banyak pula yang lebih jauh melangkah dengan melakukan reingeneering proses bisnis yang ada menjadi lebih baik dengan menggunakan IT sebagai basisnya. Namun bagi sebagian organisasi, IT hanyalah pendukung dari proses lainnya, sehingga fungsi IT kurang menjadi maksimal dan terkadang hanya sebagai simbol dari inovasi

yang hanya dibuat tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Pusat pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara (Pusdiklat) sebagai salah satu unit kerja yang ikut menggunakan IT sebagai pendukung, mencoba untuk bergerak kepada proses dimana Pusdiklat memandang IT bukan hanya sebagai alat atau penyokong proses tetapi menjadi bagian penting dari proses bisnis pada pekerjaan sehari-hari. Dengan kata lain, Pusdiklat mencoba menjadi IT Enabler.

67

IT Enabler berarti memandang IT sebagai bagian yang penting dari proses bisnis pada pekerjaan sehari-hari. Tanpa IT, organisasi tidak akan berproses dengan baik sehingga produktifitas terganggu dan efisiensi tidak tercapai. A. E-leadership Pimpinan, seperti disebutkan di atas, merupakan faktor terpenting untuk menjadikan suatu organisasi menjadi IT Enabler. Dukungan teknis maupun non-teknis demi terwujudnya penggunaan IT secara maksimal harus diberikan pimpinan. Selain itu, pimpinan harus memiliki kesadaran yang penuh memandang IT sebagai hal penting yang harus diwujudkan.

68

B. E-office Beberapa aplikasi dibuat dalam rangka mendukung pekerjaan rekan-rekan Pusdiklat. Dukungan tersebut mencakup pembangunan aplikasi baru dengan tetap memanfaatkan aplikasi besutan Biro Informasi dan Teknologi sehingga silo tidak terjadi. Aplikasi seperti Sbox secara reguler telah dimanfaatkan bukan hanya oleh pegawai Pusdiklat tetapi juga dimanfaatkan sebagai media sharing antar peserta diklat. Bukan hanya Cloud Computing System (sistem yang digunakan Sbox), Pusdiklat juga menggunakan Network Attached Storage (NAS) sebagai repisotory penyimpanan data dan informasi seluruh pekerjaan setiap pegawai di Pusdiklat.

Penggunaan Surat Elektronik (email) juga sudah biasa digunakan untuk melakukan korespondensi internal maupun eksternal organisasi. C. Menumbuhkan kesadaran menggunakan IT Kesuksesan suatu aplikasi adalah ketika aplikasi tersebut dipergunakan dengan baik dan meningkatkan produktifitas serta efisiensi pekerjaan. Kebanyakan yang terjadi adalah aplikasi bagus dibuat akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Penumbuhan kesadaran menggunakan aplikasi seyogyanya sudah menjadi satu rangkaian dari pembangunan aplikasi itu sendiri.

Aplikasi seperti Sbox secara reguler telah dimanfaatkan bukan hanya oleh pegawai Pusdiklat tetapi juga dimanfaatkan sebagai media sharing antar peserta diklat.

69

Proses penyadaran tersebut haruslah berkesinambungan dan berorientasi pada kemudahan pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Sosialisasi banyak dilaksanakan untuk menginternalisasikan aplikasi tersebut kepada para pegawai dan hal tersebut sering dilaksanakan setelah aplikasi dibangun. Seringkali sosialisasi hanya dilakukan sekali, tanpa adanya monitoring lebih lanjut dari penggunaan aplikasi tersebut. Penulis sebagai pengguna aplikasi memandang hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari permasalahan yang terjadi ketika suatu aplikasi tidak digunakan. Atas dasar tersebut, alternatif-alternatif solusi harus diciptakan. Penanaman kesadaran mulai dilaksanakan dari pimpinan

70

terlebih dahulu untuk kemudian diciptakan kebijakan penggunaan aplikasi tersebut. Dukungan infrastruktur yang baik menjadi solusi yang kedua. Pengguna harus merasakan kenyamanan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah proses belajar yang berkesinambungan. Proses belajar di sini adalah mulai dari sosialisasi lanjutan, layanan bantuan yang prima, coaching intensif terhadap pegawai yang masih merasa kesulitan ketika menggunakan aplikasi. D. Membuat IT bukan merupakan suatu dukungan melainkan suatu kebutuhan “Mau terus belajar, terus berubah dan lebih baik dari

sebelumnya”. Kalimat tersebut yang membuat perubahan dan inovasi terus bergulir dengan sempurna. Paradigma IT sebagai dukungan atau supporting core sudah sangatlah ketinggalan. Saat ini, IT adalah main core atau fungsi utama dari proses di organisasi. Banyak sekali negara-negara yang miskin sumber daya dapat melesat dengan cepat menjadi negara adidaya dari awalnya negara terbelakang. Negara tersebut bersandar kepada e-government yang terbukti dapat membuat efisiensi terwujud dan produktifitas meningkat. Orientasi pada hasil itu penting, tapi orientasi proses tidak boleh dikesampingkan. Hasil yang bagus dapat terwujud seringkali dari proses yang baik. IT yang tadinya hanya merupakan

dukungan haruslah dipindahkan fungsinya menjadi yang utama. Ketika proses internalisasi atau penanaman atau penumbuhan kesadaran sudah dilakukan, barulah proses menjadikan IT sebuah kebutuhan dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Pusdiklat untuk menjadikan IT sebagai kebutuhan dalam rangka menuju organisasi IT enabler:

tidak boleh terganggu. Ketika terjadi kerusakan, cepat selesaikan.

Selain itu, kebosanan bekerja dapat ditanggulangi dengan inovasi yang terus dilaksanakan.

c. Ubah cara kerja Perubahan butuh pembelajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja baik di kelas maupun di luar kelas. Seringkali, pembelajaran informal lebih efektif dan lebih santai sehingga pegawai dapat mengubah cara kerja dengan mudah.

e. Buktikan IT adalah solusi Berikan fakta bahwa penggunaan IT memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bukti tersebut dapat disampaikan secara kontinyu sehingga pegawai sebagai pengguna IT menjadi sadar bahwa yang dilakukan adalah baik dan harus terus dilanjutkan.

a. Kebijakan adalah yang utama Titah pimpinan tetap menjadi faktor utama keberlangsungan IT d. Inovasi tiada henti terus digunakan pada setiap Inovasi berarti perubahan. Jika pekerjaan. inovasi terus dilaksanakan, secara sadar atau tidak sadar, b. Infrastruktur tidak boleh pegawai akan terbiasa terganggu menghadapi perubahan Penunjang IT seperti jaringan, sehingga kemampuan adaptasi PC, software maupun hardware akan meningkat.

IT Enabler sudah hampir terwujud di Pusdiklat. IT tidak lagi menjadi pendukung. Banyak pegawai yang mulai menyadari bahwa tanpa IT, ada sesuatu yang hilang dan kurang lengkap ketika mereka bekerja. Proses menuju IT Enabler akan terwujud pada akhirnya. (Yudhi Ardinal, Pusdiklat Kemensetneg)

71

Pusdiklat juga menggunakan Network Attached Storage (NAS) sebagai repisotory penyimpanan data dan informasi seluruh pekerjaan setiap pegawai di Pusdiklat.

72

73

P e m e r i n t a h Perlu Lakukan Adaptasi B i r o k r a s i -REPORTASE DENGAN KARO INFOTEK-

74

Seturut dengan tujuan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka diperlukan dukungan sistem manajemen organisasi yang terencana, efektif, efisien, mudah diimplementasikan,dan mudah dioperasikan. Demi mendukung kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk memenuhi tujuan Reformasi Birokrasi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Informasi dan Teknologi (Infotek) membuat aplikasi-aplikasi Infotek sebagai

inovasi yang dapat membantu membangun sebuah sistem informasi digital yang lebih baik. Kepala Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara, Andrie Syahriza mengungkapkan bahwa setiap unit kerja diminta untuk mengajukan usulan inovasi pengembangan IT untuk mempercepat dan mempermudah kerja Kemensetneg. "Dari sekian usulan inovasi pengembangan IT itu akhirnya kita bisa mengumpulkan dan menyaring menjadi 10 terbaik yang kita nilai memiliki cakupan cukup luas, baik eksternal maupun internal." Penerapan digitalisasi sistem informasi merupakan sebuah langkah besar untuk menjaga kinerja pegawai Kemensetneg agar tetap akuntabel.

- Andrie Syahriza, Karo Infotek

Semua hasil kerja dapat terukur, s e h i n g g a peningkatan-peningkatan bisa terus dilakukan. Menurut Andrie, membangun sebuah tradisi paperless memang bukan sebuah perkara mudah, terutama untuk urusan persuratan,

75

"Kita sudah puluhan tahun terbiasa dengan surat-surat memo, hard copy. Nah sekarang bagaimana kita memindahkan kegiatan ini menjadi kegiatan yang lebih cepat dengan menggunakan IT ini". Namun ia optimis kebiasaan ini bisa dibangun bila dilakukan secara berkala dan dengan kepemimpinan yang fokus terhadap perubahan. "Memang yang penting adalah figur kepemimpinan, ini mau dibawa kemana kan tergantung itu," jelasnya. Pria kelahiran Balikpapan, 9 Februari 1972 ini juga percaya inovasi-inovasi tersebut akan membawa banyak keuntungan bagi pegawai Kemensetneg maupun bagi masyarakat secara umum.

76

Fungsi Berbagi dan Pelayanan Publik Bentuk e-government memudahkan pegawai untuk berbagi informasi untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antar unit. Salah satunya adalah aplikasi Document Management yang dibangun untuk melakukan analisa terhadap kebijakan maupun data-data yang diperlukan. "Ini membutuhkan sharing antar unit-unit kerja, baik internal maupun eksternal yakni kementerian dan lembaga lainnya," ujar Andrie. Selain data dan dokumen formal, pegawai Kemensetneg juga diberikan fasilitas untuk berbagi informasi lain yang berhubungan dengan kebutuhan individu pegawai melalui sistem Intranet.

Andrie mengungkapkan bahwa "Intranet ini gunanya adalah untuk sharing knowledge management, jadi seluruh pegawai dari atas sampai yang terbawah bisa sharing informasi di sini. Fungsinya mirip Kaskus lah”. Aplikasi ini juga memuat berbagai macam portal lain yang bisa menjadi kebutuhan dasar Pegawai. Di luar fungsinya sebagai alat untuk berbagi data, sistem informasi elektronik seperti ini juga dipakai untuk memberikan pelayan publik. Apalagi bila melihat cakupan Kemensetneg yang luas karena bertugas menjadi Air Traffic Controler. Pelayanan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai pengurusan ijin dinas luar negeri semua ada di Kemensetneg.

Artinya segala bentuk kemudahan yang dibuat di Kemensetneg bisa berdampak pada kinerja stakeholder Kemensetneg seperti kementerian dan lembaga lain. "Perlu dilakukan istilahnya simplify bussiness processnya. Nantinya ke depan pemohon-pemohon itu bisa direct mengirimkan data ke kita, tanpa harus langsung membawa berkas-berkas yang banyak itu ke sini," ujar Pria yang hobi mengumpulkan miniatur mobil ini. Menjaga Negara

Keamanan

Dokumen

Meski semua proses digitalisasi informasi ini adalah bentuk upaya Kemensetneg untuk memudahkan birokrasi, namun aspek lain yang tak boleh

dilupakan adalah mengenai keamanan data. Andrie melihat aspek ini penting terutama bagi Kemensetneg yang banyak menyimpan rahasia negara, "Mudah dan keamanan itu selalu berbanding terbalik. Kita menjembatani itu agar keduanya ini berjalan dengan seimbang." Andrie memaparkan bahwa semua data tersebut diperkuat dengan penguatan data utama dan perangkat-perangkat pengamanan yang mumpuni. "Ini sebuah proses yang harus dikembangkan terus menerus. Tidak mudah karena perlu kualitas manusia yang paham dan juga mengerti dengan apa yang ingin kita capai, satu visi dengan kita, dan bisa membaca kecepatan perkembangan teknologi".

Menurut pandangannya, yang paling cepat menyerap teknologi adalah anak muda, sehingga ia berharap generasi Y ini bisa menjadi agen yang membawa iklim baru dalam Pemerintahan. "Birokrasi itu memang tidak bisa dihilangkan. Pemerintahan itu bila tidak ada birokrasi bisa kacau balau. Cuma bagaimana birokrasi yang baik, yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan bisa mendukung kinerjanya kita”, ujarnya menutup perbincangan. (Rangga Hilman Sumantri, Tenaga Humas Pemerintah Kemensetneg)

77

REDAKSI Dewan Redaksi Nicolaus Teguh Budi Harjanto Dadan Wildan Setya Utama Abdul Azis Alexander Lay

Penyunting/Editor R. Efa Febryana Adinda Putri Iswari Yulia Trisusanti

Pemimpin Redaksi Gogor Oko Nurharyoko

Sekretariat Dimas Ariyoso Muhammad Misbah Suherman

Wakil Pemimpin Redaksi Masrokhan Redaktur Sri Prastiwi Utami Akhmad Firmannamal

78

Desain Grafis Rangga Herdi Seno Prakoso

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2016