KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN NOMOR SE- ~O IPB/2012

PETUNJUK PENCATATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA PERBENDAHARAAN YANG BERASAL DARI PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA LEMBAGA KEUANGAN/JASA GIRO

A. Umum Dalam rangka pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara dan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro agar dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan dan akuntabel, perlu rnemberikan petunjuk lebih lanjut dalam pencatatan PNBP Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara dan PNBP Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro. B. Maksud dan Tujuan Memberikan informasi yang lebih jelas kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja (Satker) serta memberikan pemahaman yang sarna atas pencatatan PNBP Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara dan PNBP Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro. C. Ruang Lingkup 1. Petunjuk lebih lanjut tentang tata cara pencatatan PNBP Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara. 2. Petunjuk lebih lanjut tentang tata cara penggunaan Akun 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro). 3. SOP Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.05/2009 Notional Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran;

tentang

Penerapan

Treasury

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2009 Notional Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan;

tentang

Penerapan

Treasury

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 Notional Pooling Pada Rekening Lainnya;

tentang

Penerapan

Treasury

6. Keputusan

Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP. GBI/2009 tentang Koordinasi Negara;

Indonesia Nomor Pengelolaan Uang

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pad a Bagan Akun Standar; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 Pengiriman dan Koreksi Data pad a Kantor Pelayanan Perbendaharaan 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak;

tentang Mekanisme Negara;

SE-35/PB/2009

tentang Tata

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pad a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. E. Tata Cara Pencatatan 1. Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40121PB/2012 dijelaskan bahwa PNBP yang dihasilkan dari Pengelolaan Kas Negara agar dibukukan pad a pembukuan SAI KPPN/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku satker Kementerian Keuangan (BA 015.08) bukan selaku satker Kuasa Bendahara Umum Negara (kode satker 999XXX, BA 999.99) terhitung mulai 1 Januari 2012. 2. Daftar Akun PNBP dari Pengelolaan adalah sebagai berikut: Akun 423251

423252

423253

Kas Negara yang dimaksud

Uraian Akun Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling

Kode BA 015.08

015.08

015.08

pada angka 1 diatas

Uraian Kode BA

Satker

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

KPPN

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Akun

Uraian Akun

Kode BA

Uraian Kode BA

423254

Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pad a Bank Indonesia

015.08

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

423756

Pendapatan Denda

015.08

Ditjen

Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam rangka TSA 423757

Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara pad a Bank

Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Perbendaharaan, Kemenkeu

KPPN

015.08

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Umum dan Bank Indonesia 423758

Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling

015.08

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

423759

Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlam batan

015.08

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

KPPN

423761

015.08

Perbendaharaan, Kemenkeu

Pelimpahan Saldo BO " keBO I 423762

Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlam batan Pembagian PBB oleh BO III PBB

Ditjen

015.08

Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu

KPPN

KPPN

3. Untuk akun-akun sebagai berikut hanya terdapat pad a Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga tidak diperkenankan dicatat pada KPPN, yaitu: a. Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pad a Bank Umum (423252); b. Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling (423253); c.

Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pad a Bank Indonesia (423254);

d. Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dan Bank Indonesia (423757); e. Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling (423758). 4. Akun 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro) digunakan untuk: a. Pencatatan Jasa Giro atas Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Bendahara Penerimaan dan Rekening Lainnya pad a bank umum yang tidak termasuk/terdaftar dalam Treasury Notional Pooling. Pendapatan jasa giro tersebut dibukukan dalam SAI satker bersangkutan; b. Pencatatan Jasa Giro atas Rekening Bendahara Umum Negara di bawah Saldo Kas Minimum.

5. Untuk rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan dan rekening lainnya pada bank umum yang termasuk dalam Treasury Notional Pooling tidak mendapatkan pendapatan jasa giro. 6. Prosedur perbaikan data pada KPPN baik selaku Satker BA 015.08 maupun selaku Kuasa BUN di daerah agar mempedomani: a.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

7. Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran ini maka KPPN melakukan koreksi data sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini tanpa menyampaikan revisi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012. F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

,/./ /

Ditetapkan di Jakarta atanggal3 Deeeaber

.. .\,.-

.

TUR JENDERAL, \

I

\

I

AGUSSUPRIJANTO "-NIP19530814 197507 1 001

Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE~ IPB/2012 TENTANG PETUNJUK PENCATATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA PERBENDAHARAAN YANG BERASAL DARI PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA LEMBAGA KEUANGAN/JASA GIRO

KEMENTER!AN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELA YANAN PERBENDAHARAANNEGARA

Nomor: Tanggal Penetapan: Tanggal Revisi: NomorSOP:

Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP) Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Perbendaharaan yang berasal dari Pengelolaan Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK05/2009 tentang Penerapan Treasury National Pooling Pad a Rekening Bendahara Pengeluaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK05/2009 tentang Penerapan Treasury National Pooling Pad a Rekening Bendahara Penerimaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 tentang Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Lainnya. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SEKSI BANK/GIRO POS

1.

PelaksanaSeksi Bank/Giro Pos: a. Melakukan inventarisasi realisasi penerimaan PNBP Jasa Perbendaharaan; b. Meneliti dan memeriksa kode-kode pada isian SSBP dan melakukan perbaikan Arsip Data Komputer (ADK) SSBP apabila terdapat kesalahan berdasarkan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara yang telah disetujui Kepala Kantor; c. Meng-copy SSBP yang telah mendapatkan NTPN dan memvalidasi copy SSBP yang telah mendapatkanNTPN untuk disampaikan ke petugas operator SAKPA melalui Kasubbag Umum; d. Membuat rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP yang dilakukan perbaikan dan konsep/net nota dinas pengantarcopy SSBP dari Kepala Seksi Bank/Giro Pos kepada Kasubbag Umum dengan tembusan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

SUBBAG

UMUM

KEPALA KANTOR

SEKSI BANK/GIRO POS

No.

URAIAN KEGIATAN

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima. meneliti dan memeriksa SSBP, copy SSBP, ADK SSBP. rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP dan konsep/net nota dinas pengantar copy SSBP; b. Menandatangani nota dinas pengantar copy SSBP dan rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP; c. Meneruskan nota dinas pengantar copy SSBP, rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP, dan copy SSBP yang telah divalidasi kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk diteruskan kepada Kasubbag Umum;

I

3.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima nota dinas pengantar copy SSBP, copy SSBP, dan rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP dari Kepala Seksi Bank/Giro Pos dan meneruskannya kepada Pelaksana Subbagian Umum/Petugas Operator SAKPA.

SUBBAG UMUM

KEPALA KANTOR

0 I

I

J

~I

I

I

I

Pelaksana SUbbagian UmumJPetugas Operator SAKPA: a. Menerima, meneliti dan memeriksa nota dinas pengantar copy SSBP, copy SSBP, dan rekapitulasi perbaikan data ADK SSBP;

b. Merekam copy SSBP pad a aplikasi SAKPA;

c.

Melakukan posting pada aplikasi SAKPA;

CJ

d. Mencetak dan menyiapkan Laporan Keuangan UAKPA dan ADK beserta register pengiriman; e. Membuat konsep/net surat pengantar ke KPPN Pembayar dan meneruskan kepada Kasubbag Umum. 5.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memeriksa Laporan Keuangan UAKPA berserta ADK dari petugas operator SAKP A;

b. Memaraf konsep surat pengantar dan meneruskan

kepada

r .. I

Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor

.1

Menerima dan meneliti Laporan Keuangan UAKPA serta menandatangani Surat Pengantar kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum/Petugas Operator SAKPA. 7.

Pelaksana Subbagian UmumJPetugas Operator SAKPA: a. Menerima dan mengagenda Laporan Keuangan UAKPA dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani Kepala Kantor;

b. Menyampaikan

Laporan Keuangan UAKPA dan ADK beserta register pengiriman dan surat pengantar ke KPPN Pembayar;

c. 8.

I

I

LJ L~

Menerima Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan rinciannya dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

Kepala Kantor: Menerima dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi beserta rinciannya kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbagian Umum/Petugas Operator SAKPA.

I . I

0

I

KANWIL

SEKSI BANK/GIRO POS

Pelaksana Subbagian Umum/Petugas Operator SAKPA:

9.

a. Menerima BAR dan rinciannya yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan mengirimkan kembali ke KPPN Pembayar;

l

b.

Menerima BAR dan rincian serta register pengiriman yang telah ditandatangani Kepala KPPN Pembayar sebagai bahan laporan keuangan instansi;

c. Mengirimkan Kanwil.

Laporan

Keuangan

UAKPA

beserta

ADK

ke

SUBBAG

UMUM

•

KEPALA KANTOR