KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-82 /PB/2011 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang

bahwa dalam rangka tenvujudnya penyajian piutang di neraca terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih; bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lernbaga:

Mengingat

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar: 2. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: 3 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tak tertagih; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang (

diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. yang keuangan laporan komponen adalah Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban. clan ekuitas pada tanggal tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja, termasuk satuan kerja perangkat daerah yang menerima alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 . adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan. baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 11. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pedoman akuntansi penyisihan piutang tak tertagih yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rneliputi: a. Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan pungutan pendapatan negara, tidak termasuk di lingkungan Bendahara Umum Negara:

f

b Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan perikatan, tidak termasuk uang muka belanja, belanja dibayar dimuka, serta pinjaman dan penerusan pinjaman;

c. Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga karena Tuntutan PerbendaharaanlTuntutan Ganti Rugi. (2) Jurnal standar dan akun-akun yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi seluruh akun penyisihan piutang tak tertagih, termasuk piutang perpajakan dan piutang atas pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku BUN.

BAB III AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Pasal 3 UAKPA melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. (3) Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dijabarkan di dalam Kartu Penyisihan Piutang Tak tertagih sesuai dengan Format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Nilai penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan piutang tak tertagih dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kualitas piutang Kementerian Negara/Lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 4 Untuk mendukung pencatatan akuntansi, UAKPA melakukan penatausahaan piutang yang mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Pasal 5 Berdasarkan Kartu Penyisihan Piutang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3). UAKPA melakukan pencatatan atas penyisihan piutang tak tertagih di dalam sistem akuntansi yang dibuat setiap semester dan tahunan dengan menggunakan

it

formulir jurnal aset sesuai dengan Format yang diatur dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Pasal 6 UAKPA menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca setiap semester dan tahunan. UAKPA mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAKPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. Pasal 7 UAPPA-W menyajikan dan mengungkapkan penyisihan piutang tak tertagih di dalarn laporan keuangan UAPPA-W setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAKPA. UAPPA-W mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertagih di dalarn Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPPA-W menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. Pasal 8 UAPPA-E1 menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalarn laporan keuangan UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-W/UAKPA. UAPPA-E1 mengungkapkan lebih rind penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPPA-E1 menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPA setiap semester dan tahunan. Pasal 9 UAPA menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-E1. UAPA mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan setiap semester dan tahunan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 pada Prosedur Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk digunakan mulai penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2011.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3o Nopember 2011 DIREKTUR JiEr•JDEP,,A,L,

/az AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001

EL,

Lampiran Perdirjen No: PER- 8z /PB/2011 Tanggal: 30 Nopember 2011

BAB I PENDAHULUAN Paragraph 43 PSAP 01 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). menyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pospos yang antara lain adalah piutang pajak dan piutang bukan pajak. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang diterapkan pemerintah saat ini sebagaimana diatur di dalam paragraph 39 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PP 71 Tahun 2010. yaitu basis akrual untuk pengakuan aset. kewajiban. dan ekuitas dana. Oleh karena itu. kementerian negara/lembaga yang memiliki piutang baik piutang pajak maupun piutang bukan pajak wajib menyajikannya di dalam neraca. Sesuai dengan paragraph 63 PSAP 01 Lampiran II PP

71

Tabun 2010, piutang

dicatat sebesar nilai nominal, artinya sebesar nilai yang tercantum di dalam dokumen piutang. Namun demikian, untuk menjaga relevansinya terhadap pengambilan keputusan serta untuk memperhitungkan ada potensi ketidaktertagihan suatu piutang. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Piutang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad SAP. Buletin teknis ini menjabarkan lebih rinci tentang jenis-jenis piutang pemerintah, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan piutang pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah. Lebih lanjut Buletin Teknis tersebut menguraikan tentang penyajian aset berupa piutang di neraca harus dijaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk itu, diperlukan metode untuk menyesuaikan nilai piutang berdasarkan kualitas atau tingkat resiko ketidaktertagihannya. Metode yang lazim digunakan di dalam akuntansi adalah dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan. Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang kualitas piutang path kementerian negara/lembaga dan tata cara pengukuran penyisihan piutang, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Ketentuan ini akan diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat dan Laporan Keuangan K/L mulai tahun anggaran 2011. Mengingat pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang pemerintah tersebut cukup kompleks maka diperlukan petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi setiap entitas di dalam melakukan proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam laporan keuangan pemerintah.

Pedoman teknis dimaksud meliputi tata cara penentuan kualitas piutang, penetapan besaran nilai piutang untuk perhitungan penyisihan, penetapan tarif penyisihan, jurnal standar, dan akun-akun yang digunakan. Kementerian negara/lembaga yang tidak melakukan penilaian atas kualitas piutang yang dirnilikinya. tidak melakukan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. dan tidak melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan

BAB II TATA CARA PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PERSENTASE PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

A. PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu: kuatitas lancar, kualitas kurang lancar. kuatitas diragukan, dan kualitas macet. Beberapa jenis piutang pada beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan memiliki karakteristik yang spesifik, sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Penggolongan piutang pajak dan kualitas piutang di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, penggolongan piutang pajak dan kualitas piutang di bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan piutang lainnya seperti Piutang Penerusan Pinjaman diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian peraturan ini hanya akan membahas penggolongan kualitas piutang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berada di kementerian negara/lembaga. Namun demikian untuk penetapan kode-kode akun penyisihan piutang tak tertagih tetap mencakup keseluruhan jenis piutang pemerintah. Penggolangan kualitas piutang PNBP adalah sebagai berikut: Kualitas lancar

Apabila belurn dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan: atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

B. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Kementerian negara/lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang tidak Tertagih balk yang umum maupun yang khusus. Penyisihan piutang tidak Tertagih ditentukan sebagai berikut: Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5%o (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut: 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. 50% (lima puluh persen) dan piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Nilai agunan atau barang sitaan mungkin sama, kurang, atau lebih dari nilai piutangnya. Agunan atau barang sitaan yang nilainya melebihi saldo piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang. Dengan demikian nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan tidak akan minus, paling rendah nol. Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang memiliki nilai agunan atau nilai barang sitaan sama dengan atau lebih dari nilai piutangnya dianggap terbebas dari risiko tidak tertagih. Prosentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan sebelumnya. Dengan demikian. penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap. Berikut Bagan Alur Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

I-

Data Piutang

Menilai Kuahtas Piutang Selesai )

Ya Piutang yg Kuahtasnya Menu run?

PENYISIHAN KFIUSUS sesuai Kualitas yang 6.1111 15

C Kualitas Piutang KURANG tANCAR

Kualitas Piutang DIRAGUKAN r rN YC IH M4

/-•

Penyetihan Khusus 10K

Penyisthan Khusus 50%

.1_ "

KuahtaS Piutang mACET

Penyisihan Khusus 100%

,1e

C. NILAI AGUNAN DAN BARANG SITAAN Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut: 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan BI, SBN, garansi bank, tabungan atau deposito yang diblokir pada bank. emas. dan logam mulia. 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan diatasnya 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah besertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB) atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan 50 % dari nilai jual objek pajak alas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir

50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik 50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor 7. 50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan 8 Agunan selain di alas dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara. tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia 60% dari nilai jual objek pajak alas tanah bersertifikat hak milik (SHM) , hak guna bangunan (SHGB). atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya 50% dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepernilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir 50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan. Barang sitaan selain yang di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih. Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Apabila sumber nilai agunan atau barang sitaan tersebut tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyisihan piutang tidak tertagih. Menteri Keuangan cq. DJKN berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih apabila kementerian negara/lembaga tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan mengenai penilaian agunan atau barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sejak 2010.

Jadi. untuk piutang yang tidak dalam kategori golongan lancar. nilai piutang yang akan diperhitungkan untuk membentuk penyisihan piutang tidak tertagih adalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan yang dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih entitas perlu membuat Kartu Penyisihan Piutang tidak Tertagih (terlampir). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut in' diberikan ilustrasi sebagai berikut: Ilustrasi 1 Satuan kerja ABC memiliki piutang PNBP senilai Rp 75 juta yang sudah menunggak 2 bulan dan telah diterbitkan surat tagihan pertama pada bulan November 2011. Agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) dengan NJOP Rp 50 juta. Maka perhitungan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Nilai piutang yang akan dibuat penyisihannya: 75 juta — (50% x Rp 50 juta) = Rp 50 juta Kualitas piutang: kualitas kurang lancar Prosentase penyisihan piutang tidak tertagih: 10% Penyisihan piutang tidak tertagih = 10% x Rp 50 juta = Rp 5 juta Ilustrasi 2 Satuan kerja DEF pada tanggal 31 Desember 2010 memiliki piutang yang sudah dikelompokkan berdasarkan kualitas piutang beserta agunannya seperti berikut ini: Ku rang Lancar

Diragukan

Macet

Rp750.000,00

Rp250.000,00

Nilai Piutang

Rp10.000.000,00

Rp1.500.000,00

Agunan

Tanah dengan

Honda Astrea Grand

Tanah tanpa hak

hak tanggungan

tahun 1998

tanggungan

Rp8.000.000,00

Rp2.500.000,00

Nilai Agunan

0

Besarnya penyisihan piutang tak tertagih akan dihitung sebagai berikut:

Rp6.000.000,00

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Nilai Piutang

Rp10.000.000,00

Rp1.500.000.00

Rp750.000.00

Rp250.000,00

Agunan

Tanah dengan hak tanggungan

Honda Astrea Grand tahun 1998

Nilai Agunan

Rp8.000.000.00

Rp2.500.000,00

0

Rp6.000.000,00

Nilai Agunan

0

= 50% X 2.500.000.00

0

= 60% X 6.000.000,00

Y9 Diperhitungkan

Tanah tanpa hak tanggungan

= Rp1.250.000,00 Rp3.600.000,00

Karena Rp250.000,00 maka = Rp250.000,00 Dasar Pengenaan

Rp10.000.000,00

Rp250.000,00

Rp750.000.00

0

% Penyisihan

0,5%

10%

50%

100%

Penyisihan (Rp)

Rp50.000.00

Rp25.000,00

375.000,00

0

D. RESTRUKTURISASI PIUTANG Kementerian negara/lembaga dapat melakukan restrukturisasi piutang terhadap debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan debitor mengalami kesulitan pembayaran dan/atau debitor memiliki prospek usaha yang balk dan diperkirakan mampu rnemenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Cakupan restrukturisasi rneliputi pemberian keringanan hutang,persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran Jadi, restrukturisasi piutang dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Restrukturisasi piutang dapat menyebabkan peningkatan kualitas piutang. Perubahan kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh kementerian negara/ lembaga adalah sebagai berikut: setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan tidak berubah. apabila piutang yang sebelum rmemiliki kualitas kurang lancar. Apabila kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitor. maka kualitas piutang yang telah diubah, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi. Berikut ini adalah ilustrasi restrukturisasi piutang pada sebuah kementerian dengan berbagai kondisi debitor: Pada tanggal 30 Juni 2010, Kementerian "B" mempunyai piutang a.n. Tn. "C" sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan kualitas diragukan. Karena mengalami kesulitan kas. Tn. "C" mengusulkan restrukturisasi berupa pembayaran secara berkala atau angsuran dengan skema usulan dari Tn. "C" Rp100.000.000,00 per bulan selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan Juli 2010. Kualitas Piutang Setelah Restrukturisasi

Debitor tidak memenuhi kewajiban restrukturisasi

Diragukan

atau Diragukan menjadi dinaikkan Kurang Lancar

Diragukan atau diturunkan menjadi Macet

Penyisihan Piutang = 50%

% Penyisihan Piutang =

% Penyisihan Piutang = 50% atau 100%

Sebelum Restrukturisasi

%

50% atau 10%

Dengan pertimbangan tertentu, Kementerian "B" menerbitkan surat persetujuan pembayaran secara berkala a.n. Tn. "C", dengan pembayaran sebesar Rp125.000.000,00 per bulan selama 8 (delapan) bulan mulai bulan Juli 2010.

â Apabila patuh

1--

4

Perubahan kualitas piutang ditetapkan sendiri oleh K/L dengan memperhatikan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penghitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2010 apabila Tn. "C" tertib melakukan pembayaran: Pembayaran Tn. "C" = 6 x Rp125.000.000,00 = Rp750.000.000,00 Sisa hutang Tn. "C - kepada Kementerian "B" = Rp250.000.000.00

Kualitas Piutang Berubah

Tetap Diragukan

Dinaikkan menjadi Kurang Lancar

°A) Penyisihan Piutang = 50%

%

Penyisihan Piutang = Rp125.000.000,00

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang = 10% = Rp12.500.000,00

> Apabila tidak patuh Perubahan kualitas piutang ditetapkan sendiri oleh K/L dengan memperhatikan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.Penghitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2010 apabila Tn. "C" hanya membayar 4 (empat) kali sebesar Rp600.000.000.00 sepanjang bulan Juli s.d. Desember 2010: Tn. "C" melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali = Rp600.000.000.00 Sisa hutang Tn. "C" kepada Kementerian "B" = Rp400.000.000,00

Kualitas Piutang Berubah

Tetap

Diturunkan menjadi Macet

Diragukan %

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang = Rp300.000.000,00

= 50%

%

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

â Apabila semula patuh, kemudian tidak patuh

=

100%

= Rp400.000.000,00

Misalkan. Tn. "C' semula tertib melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturutturut sepanjang bulan Juli s.d. Desember 2010 sehingga hutangnya telah berkurang sebesal Rp750 000.000.00. Narnun, pembayaran lanjutan di tahun 2011 tidak dilakukan. Apabila per 31 Desember 2010 kualitas piutangnya sudah dinaikkan menjadi Kurang Lancar. maka per 30 Juni 2011 kualitas piutangnya dikembalikan seolah-olah tidak ada restrukturisasis yaitu Kualitas Diragukan. Selain itu, diperhatikan juga jangka waktu penurunan kualitas piutangnya yang dihitung sejak kualitas piutangnya menurun menjadi Kualitas Diragukan. Apabila sejak penurunan kualitas piutang menjadi Diragukan sudah mencapai batas penurunan kualitas selanjutnya. maka piutang tersebut digolongkan menjadi Macet.

Kualitas Piutang Tetap

Berubah

Diragukan

Diturunkan menjadi rviacet

% Penyisihan Piutang = 50%

% Penyisihan Piutang = 100%

Penyisihan Piutang = Rp125.000.000.00

Penyisihan Piutang = Rp250.000.000.00

BAB III AKUN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

I. PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PENDEK Uraian Akun 116

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Pendek 1611

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak 11611

1162

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak 116111

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak PPh Migas

116112

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak PPh Non Migas

116113

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak PPN

116114

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak PPnBM

116115

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak PBB dan BPHTB

116116

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Cukai dan Bea Materai

116117

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Pajak Lainnya

116118

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Cukai Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan Pajak 11621

11622

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan Pajak 116211

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang PNBP

116212

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — PT PPA 116221

11623

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — PT PPA

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman 116231

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancer Piutang Penerusan Pinjaman

116232

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancar RDI

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih

116233

11624

1163

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah 116241

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan

116242

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 11631

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 116311

1164

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 116411

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Investasi Permanen 11651

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Investasi Permanen 116511

1166

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 11641

1165

1

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Investasi Permanen

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 11661

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa 116611

Penyisihan Piutang Tidak Pelayanan Kesehatan

Tertagih

—

Piutang

BLU

116612

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pelayanan Pendidikan

—

Piutang

BLU

116613

Penyisihan Piutang Tidak Penunjang Konstruksi

Tertagih

—

Piutang

BLU

11662

11663

11669

116614

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang KU Penyedia Jasa Telekomunikasi

116619

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu 116621

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita

116622

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kasawan Ekonomi Terpadu

116629

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kasawan Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat 116631

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana lnvestasi

116632

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

116639

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional Lainnya BLU 116691

1167

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang clan Kegiatan Operasional Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Operasional BLU 11671

Piutang dari

Kegiatan

Non

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU 116711

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU

116712

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU

116713

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU

116714

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Peralatan dan Mesin BLU

Sewa

116719 11672

11679

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset BLU 116721

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU

116722

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU 116791

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU

II

PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG/ASET LAINNYA

155

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 1551

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran 15511

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan Penjualan Angsuran 155111

1552

Tertagih Tidak Piutang Penyisihan PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi 15521

Tuntutan

-

Tuntutan

Tidak Tertagih Piutang Penyisihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU

Tertagih Tidak Piutang Penyisihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU 15541

-

Tagihan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU 155411

Tuntutan

Tagihan

Tuntutan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah 15551

1556

Tagihan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU 155311

1555

-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BUJ 15531

1554

Tuntutan

Tagihan

-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 155211

1553

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

155511

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan

155512

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Investasi Pemerintah

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penerusan Pinjaman 15561

_

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penerusan Pinjaman 155611

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penerusan Pinjaman

155612

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - RDI

BAB IV JURNAL STANDAR

A. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Jurnal pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada setiap tanggal neraca. yaitu semesteran dan tahunan. Jurnal dibuat berdasarkan hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih untuk setiap jenis piutang berdasarkan kondisi nyata kualitas piutang pada tanggal pelaporan. Jurnal penyisihan piutang tidak tertagih dicatat dengan menggunakan akun sesuai dengan akun piutang terkait. Jurnal standar pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dikelompokkan menurut jatuh tempo piutang. Untuk piutang jangka pendek pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih adalah dengan mendebet ekuitas dana lancar dan mengkredit akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut: Dr

31131X

Cadangan Piutang

Cr

116XXX

Penyisihan Piutang tidak Tertagih — Piutang Jangka Pendek

XXXXX

XXXXX

Sedangkan untuk satuan kerja badan layanan umum (BLU) jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr

31132X

Cr 116XXX

Cadangan Piutang BLU

XXXXX


XXXXX

Untuk piutang jangka panjang pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih adalah dengan mendebet akun diinvestasikan dalam asset lainnya dan mengkredit akun penyisihan piu ang tidak tertagih sebagai berikut:

Dr 32131X

Cr

155XXX

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Penyisihan Piutang tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang

XXXXX

XXXXX

1

Sedangkan untuk satuan kerja BLU jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr

32132X

Diinvestasikan dalam Met Lainnya-BLU

Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

B. PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Pada tanggal pelaporan berikutnya K/L melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sarna, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka pendek:

Dr

31131X Cadangan Piutang

Cr

116XXX

XXXXX


XXXXX

Jurnal penambahan riilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka pendek satker BLU: Dr

31132X


Cr

116XXX


XXXXX

XXXXX

Jurnal penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka panjang:

r

32131X


Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

7-

Sedangkan untuk satuan kerja BLU jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr

32132X

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-BLU

Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka pendek:

Dr

116XXX


Cr

31131X

Cadangan Piutang

XXXXX

XXXXX

Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka pendek satker BLU:

r

116XXX


r

31132X


XXXXX

XXXXX

Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka pa njang:

Dr

155XXX


Cr

32132X


XXXXX

XXXXX


Dr

155XXX


Cr

32132X

Diin yestasikan dalam Aset Lainnya-BLU

XXXXX

XXXXX

C. PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG Berdasarkan keputusan instansi yang berwenang dapat dilakukan penghapusbukuan terhadap piutang pemerintah. Penghapusbukuan piutang tidak selalu diikuti oleh penghapustagihan piutang. Oleh karena itu piutang yang sudah dihapusbukukan tetapi tetap diupayakan penagihannya perlu ditatausahakan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK. Piutang yang sudah dihapusbukukan harus dieliminasi dari neraca. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan sebagai berikut:

116XXX


Cr

31131X

Cadangan Piutang

Dr

31131X

Cadangan Piutang

Cr

113XXX

Piutang

Dr

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Sedangkan jurnal penghapusbukuan untuk satuan kerja BLU:

Dr

Cr

116XXX

31132X



XXXXX

XXXXX

r

31132X

113XXX


XXXXX

Piutang

Untuk piutang jangka panjang atau aset lainnya jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr

32131X


Cr

155XXX


32132X


155XXX


r

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX


155XXX

Penyisihan Piutang tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang - BLU

32132X

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-BLU

Dr

31132X Diinvestasikan dalam Aset Lainnya BLU

Cr

1556XX

Aset Lainnya -BLU

XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX

BAB V ILLUSTRASI AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

1 Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senilai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan setiap tanggal 1 mulai 1 Oktober 2011. Sampai 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan mengangsur tepat waktu. > Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp24.000.000 dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

151211

Cr

321311

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

24.000.000 24.000.000


> Tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa perubahan dalam aset tersebut. o Mengakui pengurangan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi karena pelunasan untuk bulan Oktober s.d. Desember 2011

r

321311


151211


3.000.000 3.000.000

o Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

311311

113411

Bagian Lancar TGR

Cadangan Piutang

12.000.000

12.000.000

Dr 321311


Cr 151211


12.000.000

12.000.000

o Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki kualitas lancar. satker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai berikut 0 5/1000 X Rp21.000.000= Rp105.000, alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional Untuk penyisihan bagian lancar TGR = (12.000.000/21.000.000)*Rp105.000 = Rp60.000 dan adalah lainnya aset untuk sedangkan (9.000.000/21.000.000)*Rp105.000 = Rp45.000. Penyesuaian tersebut dicatat dengan jurnal:

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611

Penyisihan Piutang Tidak TertagihBagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Dr

311311


r

155211

Penyisihan Piutang Tidak TertagihTagihan Tuntutan Perbendahraan/TGR

60.000

60.000

45.000

45.000

Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 akan disajikan dalam neraca sebagai berikut:

Neraca per 31 Desember 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag, Lancar Piutang TGR Bag, Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk.Pjg

Kewajiban 0 0 0 12,000,000 0 0 (60.000)

Kewajiban jangka Pendek Kewajiban jangka Panjang

0

Jumlah Kewajiban

11.940.000

Ekuitas Dana

0 9.000.000 0 0 (45.000)

Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

8.955.000

Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana

Jumlah Aset

20.895.000

11.940.000 8.955.000 0

20.985.000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

20.895.000

2. Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senilai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan menunggak cicilan pertama, kedua, dan ketiga. Atas tunggakan cicilan tersebut telah diterbitkan surat tagihan kedua pada tanggal 25 November 2011. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012, piutang tersebut dihapusbukukan berdasarkan surat keputusan penghapusbukuan piutang pemerintah. Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

151211

Cr

321311



24.000.000

24.000.000

â Pada tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa perubahan dalam aset tersebut.

Karena debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya maka tidak diperlukan jurnal untuk mencatat pengurangan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Met Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Dalam ilustrasi ini reklasifikasi sebesar Rp15.000.000 berasal dari piutang tahun 2011 (Rp3.000.000) dan 2012 (Rp12.000.000). Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Bagian Lancar TGR

Dr

113411

Cr

311311

Dr

321311


r

151211


15.000.000

15.000.000

Cadangan Piutang

15.000.000

15.000.000

Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki satker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori diragukan. Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai berikut 50/100 X Rp24.000.000= Rp12.000.000. alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional. Untuk penyisihan TGR= lancar bagian Rp7.500.000 dan sedangkan (15.000.000/24.000.000)*Rp12.000.000 = adalah lainnya aset untuk Penyesuaian (9.000.000/24.000.000)*Rp12.000.000 = Rp4.500.000. tersebut dicatat dengan jurnal:

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611

Penyisihan Piutang Tidak TertagihBagian Lancar Tuntutan PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi

7.500.000

7.500.000

4.500.000

r

311311


r

155211


4.500.000

Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 akan disajikan dalam neraca sebagai berikut:

Neraca per 31 Desember 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk. Pdk Piutang jangka pendek neto

0 0 0 15.000.000 0 0

Kewajiban Kewajiban jangka Pendek Kewajiban jangka Panjang

0 0

(7.500.000) 7.500.000

Aset Lainnya Piutang Penerusan

Jumlah Kewajiban

0

Ekuitas Dana

0

Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain

Penyisihan Piutang Tidak tettagib-P.Jk.Pjg

9.000.000 0 0 (4.500.000)

Aset Lainnya Neto

4.500.000

Jumlah Aset

12.000.000

Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang

7.500.000

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya

4.500.000 0 12.000.000

Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

12.000.000

Pada tanggal 30 Juni 2012, penghapusbukuan piutang pemerintah tersebut akan dicatat sebagai berikut:

Dr

116311


Cr 311311 Cadangan Piutang

7.500 000

7.500.000

r

311311 Cadangan Piutang

r

113411 Bagian Lancar TGR

15.000.000

15.000.000

Untuk aset lainnya urnalnya adalah sebagai berikut:

1556XX


321311


Dr

321311


Cr

1556XX

Tuntutan Ganti Rugi

4.500.000

4.500.000

9.000.000

9.000.000

Neraca Per 30 Juni 2012 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P. Jk. Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P. Jk. Pjg

Kewajiban 0 0 0 0 0 0 0

Kewajiban jangka Pendek Kewajiban jangka Panjang

0

Jumlah Kewajiban

0

Ekuitas Dana

0 0 0 0

Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang Ekuitas Dana investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

0


Jumlah Aset

0


0 0

0

0 0 0

0 0

3. Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senitai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan setiap tanggal 1 mulai tanggal 1 Oktober Jaminan atas penyelesaian kerugian tersebut berupa surat kepemilikan 2011. kendaraan roda dua dengan nilai yang dapat diperhitungkan Rp 6 juta. Sampai 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mengangsur dan atas tagihan pertama dan ke dua (Oktober dan Nopember 2011) telah diterbitkan surat tagihan pertama pada tanggal 25 Nopember 2011. Selanjutnya pada bulan Maret 2012, diterbitkan surat tagihan ke dua atas tagihan yang belum dilunasi. Bulan Agustus 2011 pegawai yang bersangkutan membayar Rp 10 juta untuk angsuran Oktober 2011 sampai dengan Juli 2012. Pembayaran angsuran berikutnya dibayar setiap awal bulan oleh yang bersangkutan. Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

151211

Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Ganti Rugi

Cr

321311


24.000 000

24.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa beberapa perubahan dalam aset tersebut. o Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Reklasifikasi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113411

Cr 311311

Dr

151211

Cr

321311

Bagian Lancar TGR

15.000.000

15.000.000

Cadangan Piutang


Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi

15.000.000

15.000.000

o Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki kurang lancar. sacker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai berikut o 10/100 X (24.000.000-6.000.000) = Rp1.800.000, alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional. Untuk TGR= lancar penyisihanbagian (15.000.000/24.000.000)*Rp1.800.000 = Rp1.125.000 dan sedangkan adalah latnnya aset untuk (9.000.000/24.000.000)*Rp1.800.000 = Rp675.000. Penyesuaian tersebut dicatat dengan jurnal.

1.125.000

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611


Dr

321311


Cr

155211


1.125.000

675.000

675.000

Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 akan disajikan dalam neraca sebagai berikut.

Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk.Rik Piutang jangka pendek neto

Neraca per 31 Desember 2011 Kewajiban Kewajiban jangka Pendek 0 0 Kewajiban jangka Panjang 0 15.000 000 0 0 (1.125.000) 13.875.000

Jumlah Kewajiban

0 0 0

0

Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Met lain-lain

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P. Jk. Pjg

0 9.000.000 0 0

(675.000)

Aset Lainnya Neto

8.325.000

Jumlah Aset

22.200.000

Ekuitas Dana Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang

13.875.000

Ekuitas Dana Investasi 8.325.000

Diinvestasikan dlm aset lainnya

0


22.200.000


22.200.000

o Pada tanggal 30 Juni 2012 perlu diakui penambahan penyisihan piutang tidak tertagih dalam akuntansi satuan kerja karena pada bulan Maret 2012 telah diterbitkan surat tagihan kedua. Kualitas piutang menurun dari kualitas kurang lancar menjadi diragukan dan perhitungan untuk penyisihan piutang yang tidak tertagih adalah sebagai berikut: a 50/100 x (24 juta — 6 juta )= 9 juta. alokasi untuk penyisihan piutang jangka pendek adalah (15.000.000/24.000.000)*9.000.000 = Rp5.625.000 dan alokasi adalah panjang jangka piutang penyisihan untuk (9.000.000/24.000.000)*9.000.000=Rp3.375.000 Pada Neraca per 31 Desember 2011 telah dilaporkan penyisihan piutang tidak tertagih-jangka pendek sebesar Rp1.125.000 maka agar saldo penyisihan Pitang tidak tertagih pada tanggal 30 Juni 2012 Rp5.625.000 perlu dibuat penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp4.500.000 (5.625.000-1.125.000). Untuk menyajikan penysisihan piutang tidak tertagih-jangka panjang sebesar Rp3.375.000. diperlukan penambahan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp2.700.000 (3.375.000-675.000) dengan jurnal sebagai berikut: Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611


Dr

321311


Cr

155211


4.500.000

4.500.000

2.700.000

2.700.000

A

Neraca per 30 Juni 2012 akan tampak sebagai berikut: Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tidak tertagih-P.Jk.Pjg

0 0 0 15.000.000 0 0 (5.625 000)

9.375.000 0 9.000 000 0 0 (3.375.000)

Aset Lainnya Neto

5.625.000

Jumlah Aset

15.000.000


0 0

0

Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya

9.375.000 5.625.000

0


15.000.000


15.000.000

Selanjutnya untuk pengungkapan piutang dalam neraca per 31 Desember 2012, satker perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut: o Sampai dengan bulan Desember 2012, debitor telah membayar tunggakan sebesar Rp10 juta yang dibayar pada bulan Juli dan mengangsur piutangnya sebesar Rp5.000.000 (Agustus s.d. Desember 2012), transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut

Cadangan Piutang

Bagian Lancar TGR

15.000.000 15.000.000

o Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Dan juga Penyisihan piutang tidak tertagih harus direklasifikasi karena akun diinvestasikan dalam aset lainnya bersaldo nihil. Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113411

Cr

311311

Dr

321311

Cr

151411

Bagian Lancar TGR

9.000.000

9.000.000

Cadangan Piutang


9.000.000 9.000.000

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi

155211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-

3.375.000

Tagihan Tuntutan Perbendahraan/TGR r

321311

3.375.000


o Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Dalam ilustrasi ini. piutang yang dimiliki satker pada tanggal 31 Desember 2012 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi satker berubah dari kategori macet menjadi lancar sehingga terjadi penurunan pada akun penyisihan piutang tidak tertagih. Perhitungan untuk penyisihan piutang tidak tertagih tersebut adalah 5/1.000 X Rp9.000.000 = Rp45.000.

o Saldo penyisihan bagian lancar piutang tidak tertagih per 30 Juni 2012 adalah Rp5.625.000, dengan demikian selama satu semester terjadi penurunan penyisihan piutang sebesar Rp5.580.000 (Rp5.625.000-Rp45.000). Untuk mencatat transaksi tersebut dilakukan dengan jurnal berikut ini:

r

116611

r

311311

Penyisihan Piutang Tidak TertagihBagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang

5.580.000

5.580.000

Dengan mencatat transaksi tersebut dalam satker maka neraca per 31 Desember 2012 akan nampak seperti dibawah ini: Neraca per 31 Desember 2012 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak tettagih-P.Jk Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tidak

tertagih-P.Jk.Pjg

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 9.000.000 0 0 (45.000)

0

Jumlah Aset

0

Jumlah Kewajiban

8.955.000

Ekuitas Dana

0 Ekuitas Dana lancar Cadangan Piutang 0 0 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya 0

8.955.000 0

0

Ekuitas Dana Cadangan

Aset Lainnya Neto

0 0

0

8.955.000

8.955.000

Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

8.955.000

4. Perguruan Tinggi ABC (Satker BLU) memiliki piutang pendapatan uang pendidikan sejak 1 Desember 2011 senilai 4 juta yang belum dilunasi oleh mahasiswa sampai dengan 31 Desember 2011. Atas tunggakan tersebut telah diterbitkan surat tagihan pertama pada tanggal 27 Desember 2011. Piutang tersebut dilunasi pada tanggal 02 April 2012 Tanggal 1 Desember 2011 dicatat aset berupa Piutang Pelayanan Pendidikan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113812

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Cr

311321

Cadangan Piutang - BLU

4.000.000

4.000.000

Tanggal 31 Desember 2011, Satker perlu mengakui adanya kemungkinan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih dengan mengakui penyisihan piutang yang tidak tertagih, dengan perhitungan sebagai berikut: Kualitas piutang adalah lancar meskipun sudah dikeluarkan surat teagihan pertama namun surat tagihan tersebut belum melwati 1 bulan. Dengan demikian tarif penyusutannya sebesar 5 per mil dari piutang Rp4.000.000X5/1000 = Rp20.000 o Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih tersebut adalah

r

20.000

311321

Cadangan Piutang - BLU

116812

Penyisihan Piutang Tidak TertagihPiutang BLU Pelayanan Pendidikan

20.000

Neraca satker per 31 Desember 2011 akan Nampak sebagai berikut: POSISI NERACA 31 DESEMBER 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang dr Keg.Opr. BLU Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak

0 4.000.000 0 0 0 0 (20.000)

tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto

3.980.000

Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain

Penyisihan Piutang Tidak

0


0

0

0

Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana

Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dlm aset lainnya 0 0

3.980.000 0

tertagih-P.Jk. Pjg

0

Ekuitas Dana Cadangan Aset Lainnya Neto Jumlah Aset

0

3.980.000

Jumlah Ekuitas Dana

3.980.000


3.980.000

o Tanggal 30 Juni 2012, satker perlu mengakui pelunasan piutang pendapatan pendidikan dan penihilan saldo penyisihan piutang tidak tertagih. Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

t.

Dr

116812

Penyisihan Piutang Tak tertagihPiutang BLU Pelayanan pendidikan

Cr

311321

Cadangan Piutang-BLU

Dr

311321

Cadangan Piutang-BLU

Cr

113812

Piutang BLU Pelayanan Pendidkan

20.000

20.000

4.000.000

4.000.000

POSISI NERACA PER 31 DESEMBER 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P. Jk. Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tak tertagih-P. Jk. Pjg

0 0 0 0 0 0 0


0

Jumlah Kewajiban

0

Ekuitas Dana

0 0 0 0

Ekuitas Dana lancer Cadangan Piutang Ekuitas Dana inyestasi Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

0


Jumlah Aset

0


DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001

0 0

0 0

0

Lampiran I Perdirjen No: PER-82./PB/2011 Tanggal:30 Nopernber 2011 Kementerian/Lembaga: (1) Eselon I: (2)

Wilayah: (3) Satuan Kerja: (4)

KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PER XX XXXXXXXXXX 20XX (5) Janis Piutang : (6) Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Agunan/Barang Sitaan

No

Nama Debitur

No & Tanggal SPn

Saldo Piutang (Rp.)

Bentuk Agunan /Sitaan

Mai Agunan/ Sitaan

Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan

(Rp)

(Rp)

Kualitas Piutang

Saldo Piutang setelah Agunan/ Sitaan (RP)

Prosentase Penyisihan (%)

lumlah Penyisihan Piutang (Rp)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9=4-7)

(10)

(11=9)(10)

(12)

(7)

(8)

01

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

JUMLAH

Mengetahui: KPA

Petugas Unit Pembukuan Piutang PNBP,

Nama NIP

(20) (21)

Nama

(22)

NIP

(23)

PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Uraian Isian

No.

Diisi dengan kode nama kementerian/lembaga Diisi dengan kode nama unit eselon I Diisi dengan kode dan nama wilayah sesuai setup aplikasi SAKPA Diisi dengan kode dan nama satuan kerja Diisi Per 30 Juni atau 31 Desember Tahun Anggaran berjalan Diisi dengan kode dan jenis piutang negara bukan pajak Diisi dengan nomor urut Diisi dengan nama debitur Diisi dengan nomor dan tanggal SPn Diisi saldo piutang yang diambil dari Kartu Piutang per posisi tanggal laporan keuangan (Semesteran) Diisi bentuk agunan sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/Ldan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Diisi Nilai agunan Diisi Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Diisi kualitas piutang sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan P iutang Tidak Tertagih Diisi dengan saldo piutang setelah dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Diisi prosentase penyisihan piutang berdasarkan jenis piutang sesuai PMK mengenai Kualitas P iutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Diisi dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih, yaitu saldo piutang setelah dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan dikalikan prosentase penyisihan piutang yang ditetapkan Diisi dengan keterangan, misalnya keputusan penetapan kualitas piutang dan/atau tarif penyisihan piutang, dan lain-lain yang dianggap penting dan relevan Diisi dengan hasil penjumlahan penyisihan piutang tak tertagih Diisi dengan nama kuasa pengguna anggaran Diisi dengan NIP kuasa pengguna anggaran Diisi dengan nama petugas unit pembukuan PNBP

(23)

Diisi dengan NIP petugas unit pembukuan PNBP

DIREKTUR JENDERAL,

f AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001

Lampiran II Perdirjen No: PER-8;./PB/2011 Tanggal:y3Nopember 2011

FORMULIR JURNAL ASET Kementerian/Lembaga Eselon I Wilayah Kode Sather

: : :

(1) (2)

No. Doukumen Tanggal Tahun Anggaran

: : :

(5) (6) (7)

: Jenis Jurnal Aset (8) Kas di Bendaharawan Penerima Kas di bendaharawan Pembayar Piutang Persediaan Aset Tetap

Aset Lainnya No (9)

Kode Perkiraan

Uraian Nama Perkiraan

(10)

(11)

Dibuat Oleh: Tanggal

(13)

Disetujui oleh(14) Tanggal

Rupiah (12) Debet Kredit

Direkam oleh: Tanggal :

(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JURNAL ASET

No 1 2 3 4

Uraian Kementerian/Lembaga Eselon I Wilayah Kode Satker No. Doukumen

5

Tanggal 6 7 8 9

Tahun Anggaran Jenis Jurnal Aset No.

10 11

Kode Perkiraan Uraian Nama Perkiraan

12 13

Rupiah Dibuat oleh

14

Disetujui oleh

15

Direkam oleh

Pengisian Diisi dengan kode dan nama kementerian/lembaga Diisi dengan kode dan nama eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja Diisi dengan nomor dokumen yang ditetapkan untuk formulir jurnal aset. Nomor formulir jurnal aset, ditetapkan dengan dengan rnenggunakan format "BABT00000 - dimana BA = 3 digit kode bagian anggaran. f3 = bulan pembuatan jurnal, T = tahun pembuatan jurnal, 0000= no. urut Diisi dengan tanggal pembuatan laporan, dengan format sebagai berikut: HH-BB-TTTT, HH=hari, BB=bulan, TTTT=tahun Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan Diisi dengan 6 pilihan jurnal yang sesuai Diisi dengan nomor urut transaksi dengan rincian debet atau kredit Diisi dengan 6 digit kode perkiraan Diisi dengan nama perkiraan sesuai dengan kode perkiraan Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet atau dikredit Diisi dengan nama dan tanda tangan staf yang membuat formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir lima' aset ditulis pada tempat yang disediakan Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab yang meneliti dan menyetujui formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir jurnal aset ditulis pada tempat yang disediakan Diisi dengan nama dan tanda tangan staf yang merekam formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir jurnal aset ditulis pada tempat yang disediakan

DIREKTUR JENDERAL,

61-ituiLD AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 h,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents