KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 PES. 6288, 6289; FAKSIMILE (021) 3812727; WEBSITE www.kemenkeu.go.id
PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2015, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM 1.
Jabatan yang akan diisi pada seleksi terbuka sebagai berikut: NO.
UNIT ESELON I1
JABATAN
1
Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
DJP
2
Kepala Kantor (4 Jabatan)
Pajak
DJP
3
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
DJP
4
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (3 Jabatan)
DJBC
5
Tenaga Pengkaji
DJBC
6
Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (2 Jabatan)
7
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (3 Jabatan)
DJKN
8
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
DJKN
9
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DJPK
10
Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
DJPK
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Direktorat
1
Jenderal
DJPBN
11
1UNIT
JABATAN
UNIT ESELON I1
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
BPPK
ESELON I:
DJP
:
Direktorat Jenderal Pajak
DJBC
:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPBN :
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN
:
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJPK
:
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
BPPK
:
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2.
Deskripsi jabatan dimaksud pada angka 1 tercantum pada lampiran pengumuman ini.
3.
Persyaratan administrasi: a. Berstatus PNS Kementerian Keuangan; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; d. Khusus untuk jabatan Tenaga Pengkaji, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina (Gol. IV/a) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; e. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah dipekerjakan/diperbantukan di luar Kementerian Keuangan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang setara atau sebagai Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang setara diperkenankan untuk mendaftar; f.
Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III) diperkenankan untuk mendaftar;
g. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan telah kembali dari tugas belajar dan belum diangkat kembali dalam jabatan di Kementerian Keuangan diperkenankan untuk mendaftar; h. Persyaratan masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
2
i.
Berpendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang setara;
j.
Memiliki kompetensi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
k. Memiliki penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; l.
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung;
m. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik; n. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan; o. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2014; p. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi meterai Rp6.000,- ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi.
B. KETENTUAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran
dilakukan
secara
online
melalui
website
www.seleksijabatan-
terbuka.kemenkeu.go.id dengan menggunakan username dan password e-Performance mulai tanggal 2 November 2015 pukul 08:00 WIB s.d. 16 November 2015 pukul 23:59 WIB. 2.
Pelamar mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) secara online dan mengunggah dokumen sebagai berikut: a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi; b. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir. Bagi pelamar yang tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Penilaian Kinerja untuk tahun 2013, dapat mengganti dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun 2013; c. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibubuhi meterai Rp6.000,- sesuai format terlampir;
3
d. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik yang dibubuhi meterai Rp6.000,- sesuai format terlampir; e. Pakta Integritas terkait keikutsertaan dalam seleksi yang dibubuhi meterai Rp6.000,sesuai format terlampir; f.
Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;
g. Softcopy pasfoto berwarna terbaru dengan ekstensi *.jpg dan berukuran 200 KB (kilobyte) sampai dengan 300 KB. Masing-masing softcopy dokumen hasil pemindaian (butir a s.d. f) harus berekstensi *.pdf dan berukuran 200 KB sampai dengan 300 KB.
C. TAHAPAN SELEKSI Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan sistem gugur dengan 3 (tiga) tahap berikut: 1.
Tahap I
:
Seleksi Administrasi, Kompetensi Manajerial, dan Kinerja;
2.
Tahap II
:
Seleksi Kompetensi Bidang, Penelusuran Rekam Jejak dan Integritas;
3.
Tahap III
:
Wawancara dan Pemeriksaan Kesehatan.
D. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui website www.kemenkeu.go.id dan/atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id. Peserta diminta untuk aktif mengakses website dimaksud;
2.
Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya
pribadi yang
dikeluarkan oleh peserta/pelamar tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi; 3.
Apabila selama proses seleksi ini sampai dengan pengangkatan dalam jabatan diketahui bahwa peserta/pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar seleksi;
4.
Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015, Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun;
5.
Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4
E. KETENTUAN PENUTUP 1.
Lamaran yang telah disampaikan secara online berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi
Nomor
PENG-01/PANSEL-JPTP/2015
sampai
dengan
dikeluarkannya
pengumuman ini dinyatakan tetap berlaku dan akan diproses sesuai dengan tahapan seleksi sebagaimana diatur pada pengumuman ini. 2.
Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, maka Pengumuman Panitia Seleksi Nomor PENG-01/PANSEL-JPTP/2015 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.
Jakarta, 11 November 2015 Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd. Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
5
Lampiran I Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
DESKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN
: KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR TUGAS
:
KOMPETENSI BIDANG
KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1.
Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan penyortiran dokumen perpajakan.
2.
Menetapkan pelaksanaan kegiatan pemindaian dokumen, dan perekaman data perpajakan.
3.
Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengarsipan dokumen perpajakan dan kegiatan pemeliharaan basis data atas dokumen perpajakan.
4.
Menetapkan pelaksanaan kegiatan peminjaman dokumen perpajakan kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
5.
Menetapkan pelaksanaan evaluasi kegiatan pengumpulan, penerimaan, penyimpanan, dan pemindaian dokumen perpajakan, serta perekaman dan transfer data perpajakan.
1.
Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2.
Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 15 (lima belas) tahun.
: 1. Visioning; 2. In-Depth Problem and Analysis;
8. Stakeholder Focus; Solving
9. Integrity; 10. Continuous Learning;
3. Decisive Judgement;
11. Managing Others;
4. Championing Change; 5. Planning and Organizing; 6. Quality Focus; 7. Continuous Improvement;
12. Coaching Others 13. Relationship dan
and
Developing Management;
14. Meeting Leadership.
6
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Menetapkan proses pengamanan rencana kerja, rencana penerimaan, dan penggalian potensi di bidang perpajakan.
2.
Menetapkan proses bimbingan konsultasi dan pemberian dukungan teknis komputer.
3.
Menetapkan proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
4.
Menetapkan proses penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.
5.
Menetapkan proses pemberian bantuan hukum serta pendataan dan penilaian.
6.
Menetapkan proses sosialisasi program intensifikasi perpajakan.
7.
Menetapkan proses pelaksanaan kerja sama perpajakan dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.
8.
Menetapkan perpajakan.
9.
Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan teknis dan administratif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
proses
pengolahan
data
program
intensifikasi
10. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak. 11. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keluhan Wajib Pajak yang disalurkan melalui complaint center. 12. Menetapkan proses pengolahan dan penyajian informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Menetapkan proses pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. 14. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keberatan, pengurangan, banding, dan gugatan PPh, PPN, dan PTLL serta PPh, PPN, PTLL, PBB, dan BPHTB. 15. Menetapkan proses pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak. 16. Menetapkan proses pengawasan terhadap Kantor Pelayanan Pajak.
7
17. Menetapkan proses pemeriksaan, penyidikan di bidang perpajakan, dan penagihan serta tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18. Menetapkan perpajakan. KOMPETENSI BIDANG
KOMPETENSI MANAJERIAL
:
proses
pelaksanaan
penatausahaan
penerimaan
1.
Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2.
Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 20 (dua puluh) tahun;
3.
Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi penerimaan perpajakan.
: 1. Visioning;
8. Quality Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
9. Continuous Improvement; 10. Stakeholder Focus; 11. Integrity;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing; 7. Driving for Result;
8
12. Managing Others; dan 13. Relationship Management.
NAMA JABATAN
: TENAGA PENGKAJI BIDANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR JABATAN
: Menetapkan pengkajian, penelaahan, dan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian terhadap masalah di bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
IKHTISAR TUGAS
: 1. Menetapkan pengkajian, penelaahan, dan penalaran pemecahan konsepsional masalah-masalah di bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sesuai bidang keahlian. 2. Menetapkan rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal. 3. Membantu merumuskan pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dalam bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Unit Vertikal DJP untuk mengefektifkan pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. 5. Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengamankan penerimaan pajak melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal.
KOMPETENSI BIDANG
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1.
Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015.
2.
Memiliki pengalaman di bidang penerimaan dan administrasi perpajakan minimal 15 (lima belas) tahun.
: 1. Visioning;
7. Quality Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
8. Continuous Improvement; 9. Stakeholder Focus; 10. Integrity;
4. Championing Change; 5. Adapting to Change;
11. Continuous Learning; 12. Managing Others;
6. Delivering Result;
13. Relationship Management; dan 14. Written Communication.
9
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR TUGAS
: 1. Mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai terhadap unit-unit operasional dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. 2. Mengoordinasikan pemberian, pengendalian, dan evaluasi pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. 3. Mengoordinasikan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai. 4. Mengoordinasikan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 6. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 7. Mengoordinasikan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. 8. Mengoordinasikan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. 9. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. 10. Mengoordinasikan pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah DJBC. 11. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Kantor Wilayah DJBC. 12. Melaksanakan perencanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai. 13. Melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai. 14. Melaksanakan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.
KOMPETENSI BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
10
KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1.
Visioning;
2.
In-Depth Problem and Analysis;
3.
Decisive Judgement;
4.
Championing Change;
5.
Courage of Convictions;
6.
Planning and Organizing;
13. Coaching and Others; dan
7.
Driving for Result;
14. Relationship Management.
Solving
8.
Quality Focus;
9.
Continuous Improvement;
10. Stakeholder Focus;
11
11. Integrity; 12. Managing Others; Developing
NAMA JABATAN
: TENAGA PENGKAJI
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
IKHTISAR JABATAN
: Melakukan pengkajian, penelaahan, dan memberikan penalaran konsepsional berdasarkan keahlian mengenai masalah-masalah kepabeanan dan cukai di bidang pelayanan, penerimaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pengembangan kapasitas kinerja organisasi.
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Melakukan pengkajian dan penelaahan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.
2.
Melakukan pengkajian dan penelaahan tentang sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal.
3.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai
4.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
5.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan perijinan di bidang Tempat Penimbunan Berikat.
6.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
7.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur pelayanan registrasi di bidang kepabeanan dan cukai
8.
Melakukan pengkajian dan penelaahan tentang penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya.
9.
Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur intelijen kepabeanan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 11. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur penindakan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai. 12. Melakukan pengkajian dan penelaahan di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana operasi. 13. Melakukan pengkajian dan penelaahan sistem dan prosedur audit kepabeanan di bidang kepabeanan dan cukai. 14. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas Tenaga Pengkaji sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. KOMPETENSI BIDANG
:
1.
Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 4 (empat) tahun per tanggal 1 November 2015.
2.
Memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 12
KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1.
Visioning;
2.
In-Depth Problem and Analysis;
3.
Championing Change;
4.
Delivering Result;
5.
Quality Focus;
6.
Continuous Improvement;
7.
Stakeholder Focus;
Solving
8.
Integrity;
9.
Continuous Learning;
10. Managing Others; 11. Relationship Management; 12. Written Communication; dan 13. Presentation Skill.
13
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pengesahan revisi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga di Daerah.
2.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA.
3.
Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran PNBP, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pembinaan dan bimbingan teknis manajemen investasi, dan pengelolaan kas.
4.
Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas.
5.
Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), dan kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat.
6.
Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat, penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah, penyelenggaraan kompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah, penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan dan kas daerah.
7.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W), pembinaan pengelolaan manajemen investasi daerah, pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), pemantauan laporan realisasi atas penerimaan dan penggunaan dana transfer di daerah, penyusunan laporan 14
realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah daerah. 8.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W).
9.
Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.
10. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan SiAP dan SAI. 11. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAPPA-W dalam wilayah kerja Kanwil. 12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Pemerintah Daerah. 13. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, dan pemantauan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat. 14. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam wilayah kerja Kanwil. 15. Mengoordinasikan analisa atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN di Wilayah Kerja Kanwil Direktorat Jenderal. 16. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
penyusunan
17. Mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi/penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah (LKKPD) dalam wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LKKPPPD) dalam wilayah kerjanya. 18. Mengoordinasikan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan Government Finance Statistic Manual. 19. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN).
20. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan 15
pelaksanaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada KPPN serta pelaksanaan pemenuhan standar tata kelola KPPN. 21. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan penelitian Laporan Kas Posisi, monitoring kiriman uang antar KPPN dan antara KPPN dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan monitoring tindak lanjut penyelesaian rekening retur. 22. Mengoordinasikan penyelenggaraan supervisi dan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). 23. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis operasional serta monitoring dan standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI. KOMPETENSI BIDANG
:
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengalaman di Perbendaharaan Negara.
bidang
Keuangan
Negara
dan
3. Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi pelayanan perbendaharaan negara. 4. Memahami Undang-Undang Perbendaharaan Negara. KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1.
Visioning;
2.
In-Depth Problem Solving and Analysis;
Keuangan
Negara
dan
8. Policies, Process, Procedures;
and
9. Stakeholder Focus;
3.
Decisive Judgement;
10. Integrity;
4.
Championing Change;
11. Continuous Learning;
5.
Planning and Organizing;
12. Managing Others;
6.
Quality Focus;
7.
Continuous Improvement;
13. Relationship dan
Management;
14. Meeting Leadership.
16
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ATASAN LANGSUNG
:
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
IKHTISAR JABATAN
:
Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil).
IKHTISAR TUGAS
:
1. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara pada KPKNL di lingkungan wilayah kerja Kanwil. 2. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian dan pengurusan piutang negara. 3. Melaksanakan pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. 4. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 5. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi risalah lelang dan laporan lelang serta pengembangan lelang. 6. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. 7. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi, kehumasan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi. 8. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang, pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 9. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan pengurusan piutang negara.
KOMPETENSI BIDANG
:
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
17
3. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang minimal 5 (lima) tahun. 4. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara. 5. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara. KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
7. Driving for Result;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
8. Quality Focus; 9. Continuous Improvement; 10. Stakeholder Focus;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing;
18
11. Integrity; 12. Managing Others; dan 13. Relationship Management.
NAMA JABATAN
: TENAGA PENGKAJI HARMONISASI KEBIJAKAN
ATASAN LANGSUNG
:
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
IKHTISAR JABATAN
:
Menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi tentang harmonisasi di bidang peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya serta analisis penanganan hukum kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
IKHTISAR TUGAS
: 1. Menyusun rekomendasi atau bahan masukan tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. 2. Menyusun rekomendasi atau bahan masukan tentang penanganan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.
KOMPETENSI BIDANG
: 1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. 3. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang minimal 5 (lima) tahun. 4. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara. 5. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara. 6. Berlatar belakang pendidikan akademis di bidang Hukum.
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
7. Continuous Learning;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Championing Change; 4. Delivering Result;
8. Managing Others; 9. Organizational Savvy; 10. Relationship Management; 11. Written Communication; dan
5. Continuous Improvement; 6. Integrity;
19
12. Meeting Contribution.
NAMA JABATAN
: DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ATASAN LANGSUNG
:
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
IKHTISAR JABATAN
:
Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2.
Merumuskan standardisasi format Peraturan Daerah (Perda) dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD.
3.
Pemantauan pelaksanaan kebijakan PDRD.
4.
Merumuskan kegiatan analisis/studi/kajian di bidang PDRD dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang PDRD.
5.
Merumuskan rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD.
6.
Merumuskan hasil evaluasi rancangan Perda tentang PDRD.
7.
Merumuskan kegiatan bimbingan teknis tentang peraturan yang berkaitan dengan PDRD.
8.
Merumuskan kegiatan diseminasi tentang Rancangan Undangundang (RUU), rancangan peraturan, dan hasil evaluasi Perda tentang PDRD, serta hasil studi/analisis/kajian di bidang PDRD.
9.
Merumuskan sosialisasi tentang substansi peraturan perundangundangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Menyiapkan rekomendasi PDRD bagi Sekretariat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Bidang Dewan
11. Merumuskan kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal. KOMPETENSI BIDANG
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengetahuan di bidang Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah. 3. Memiliki pengetahuan di bidang perpajakan. 4. Memiliki pengalaman dan kemampuan terkait perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. 5. Memiliki pengalaman dan kemampuan analisis pungutan daerah.
20
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
9. Stakeholder Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
10. Integrity; 11. Continuous Learning; 12. Managing Others;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions;
13. Relationship Management;
6. Planning and Organizing;
14. Interpersonal dan
7. Quality Focus;
15. Meeting Leadership.
8. Continuous Improvement;
21
Communication;
NAMA JABATAN
: DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
ATASAN LANGSUNG
:
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
IKHTISAR JABATAN
:
Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah, pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah, serta dukungan teknis.
IKHTISAR TUGAS
: 1. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan desentralisasi dan perekonomian daerah. 2. Menyiapkan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah. 3. Mengoordinasikan penyiapan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD. 4. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah. 5. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. 6. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronis. 7. Menyusun laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah. 8. Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat dan Nota Keuangan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.
22
KOMPETENSI BIDANG
:
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengetahuan Keuangan Daerah.
di
bidang
Desentralisasi
Fiskal
dan
3. Memiliki pengetahuan di bidang Anggaran dan Dana Transfer ke Daerah. 4. Mempunyai pengalaman dan kemampuan analisis keuangan daerah dan perekonomian daerah. 5. Mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam pengembangan sistem informasi. KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
9. Stakeholder Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
10. Integrity; 11. Continuous Learning; 12. Managing Others;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions;
13. Relationship Management;
6. Planning and Organizing;
14. Interpersonal dan
7. Quality Focus;
15. Meeting Leadership.
8. Continuous Improvement;
23
Communication;
NAMA JABATAN
: KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
ATASAN LANGSUNG
:
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
IKHTISAR JABATAN
:
Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
IKHTISAR TUGAS
: 1. Menetapkan program pendidikan dan pelatihan. 2. Mengarahkan pelaksanaan validasi program pendidikan dan pelatihan. 3. Mengarahkan penyelenggaraan kegiatan penelitian. 4. Mengarahkan pengelolaan dan pengembangan tenaga pengajar. 5. Mengarahkan penyusunan telaahan kerjasama diklat. 6. Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 7. Mengarahkan penyusunan kelengkapan dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 8. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan. 9. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan dan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan. 10. Mengarahkan pelaksanaan evaluasi pascadiklat.
KOMPETENSI BIDANG
:
1. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 5 (lima) tahun per tanggal 1 November 2015. 2. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan di bidang anggaran dan perbendaharaan serta makroekonomi dan keuangan negara. 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen diklat. 4. Memiliki minat yang tinggi di bidang pengembangan SDM.
24
KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1. Visioning; 2. In-Depth Problem and Analysis;
8. Integrity; Solving
9. Continuous Learning; 10. Managing Others;
3. Championing Change; 4. Planning and Organizing; 5. Quality Focus;
11. Relationship Management; 12. Conflict Management; dan 13. Interpersonal Communication.
6. Continuous Improvement; 7. Stakeholder Focus;
Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd. Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
25
Lampiran II Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Jakarta Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 Nomor PENG-01/PANSELJPTP/2015, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama
:
Nomor Induk Pegawai (NIP)
:
Pangkat (Gol.)
:
Jabatan
:
mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. .................., .................... 2015 Hormat saya,
Nama NIP
Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
26
Lampiran III Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
SURAT KETERANGAN TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN/PIDANA/PERDATA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIP
:
Pangkat (Gol.)
:
Jabatan
:
selaku atasan langsung dari: Nama
:
NIP
:
Pangkat (Gol.)
:
Jabatan
:
menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015. ……………………, …………2015 Meterai Rp6.000,Nama NIP
Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd. Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001 27
Lampiran IV Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIP
:
Pangkat (Gol.)
:
Jabatan
:
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik. Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
……………………,……………2015 Meterai Rp6.000,Nama NIP
Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd. Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
28
Lampiran V Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2015 Tanggal : 11 November 2015
PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIP
:
Pangkat (Gol.)
:
Jabatan
:
dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ……………………,……………2015 Meterai Rp6.000,Nama NIP
Inspektur Jenderal selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi, ttd.
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001
29
