KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 Pswt. 6288/6141, (021) 29225902; FAKSIMILE (021) 3812727; WEBSITE www.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2016, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM 1. Jabatan yang akan diisi pada seleksi terbuka sebagai berikut: NO. 1

Inspektur

ITJEN

2

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

DJP

3

Direktur Intelijen Perpajakan

DJP

4

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (1 Jabatan)

DJP

5

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

DJP

6

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

DJP

7

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

DJP

8

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (3 Jabatan)

Direktorat

1

UNIT ESELON I1

JABATAN

Jenderal

DJPB

NO.

JABATAN

UNIT ESELON I1

9

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (1 Jabatan)

DJKN

1

UNIT ESELON I: ITJEN

: Inspektorat Jenderal

DJP

: Direktorat Jenderal Pajak

DJPB

: Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DJKN

: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2.

Deskripsi jabatan dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

3.

Persyaratan umum: a. Berstatus PNS Kementerian Keuangan; b. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau yang setara atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; c. Khusus untuk jabatan Tenaga Pengkaji, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina (IV/a) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (eselon III) atau yang setara atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; d. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 2 (dua) tahun per tanggal 27 Mei 2016; e. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah dipekerjakan/diperbantukan di luar Kementerian Keuangan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang setara atau sebagai Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang setara diperkenankan untuk mendaftar; f.

Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Pejabat Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III) diperkenankan untuk mendaftar;

g. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan telah kembali dari tugas belajar dan belum diangkat kembali dalam jabatan di Kementerian Keuangan diperkenankan untuk mendaftar; h. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang setara;

2

i.

Memiliki pengalaman bekerja pada unit eselon I jabatan target sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada Lampiran Pengumuman ini;

j.

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung;

k. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik; l.

Memiliki kompetensi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada Lampiran Pengumuman ini;

m. Memiliki Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; n. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan; o. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2015; p. Sehat jasmani dan rohani.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran

dilakukan

secara

online

melalui

website

www.seleksijabatan-

terbuka.kemenkeu.go.id dengan menggunakan username dan password e-Performance mulai tanggal 13 Mei 2016 pukul 10:00 WIB s.d. 3 Juni 2016 pukul 23:59 WIB. 2.

Pelamar mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) secara online dan mengunggah dokumen sebagai berikut: a. Surat Lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi meterai Rp6.000,yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi; b. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir; c. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibubuhi meterai Rp6.000,- sesuai format terlampir; d. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik yang dibubuhi meterai Rp6.000,- sesuai format terlampir;

3

e. Pakta Integritas terkait keikutsertaan dalam seleksi yang dibubuhi meterai Rp6.000,sesuai format terlampir; f.

Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;

g. Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan ekstensi *.jpg dan berukuran 200 KB (kilobyte) sampai dengan 300 KB. Masing-masing softcopy dokumen hasil pemindaian (huruf a s.d. huruf f) harus berekstensi *.pdf dan berukuran 200 KB sampai dengan 300 KB.

C. TAHAPAN SELEKSI Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan sistem gugur dengan 3 (tiga) tahap berikut: 1

Tahap I

: Seleksi Administrasi (meliputi pemenuhan Persyaratan Umum angka 3 huruf a sampai dengan huruf k);

2

Tahap II

: Seleksi Kompetensi Manajerial (Job Person Match/JPM) dari hasil Assessment Center Kementerian Keuangan, Kompetensi Bidang (melalui Penulisan Makalah dan Studi Kasus), Kinerja (Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil), Penelusuran Rekam Jejak, dan Integritas;

3

Tahap III

: Wawancara dan Kesehatan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.

Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui website www.kemenkeu.go.id dan/atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id. Peserta diminta untuk aktif mengakses website dimaksud;

2.

Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta/pelamar tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi;

3.

Apabila selama proses seleksi ini sampai dengan pengangkatan dalam jabatan diketahui bahwa peserta/pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar seleksi;

4.

Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun;

4

5.

Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

E. KETENTUAN PENUTUP 1. Lamaran yang telah disampaikan secara online berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-01/PANSEL-JPTP/2016

sampai

dengan

dikeluarkannya

pengumuman

ini

dinyatakan tetap berlaku dan akan diproses sesuai dengan tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam pengumuman ini; 2. Pelamar yang telah menyampaikan lamaran secara online dan memilih jabatan target berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 sampai dengan dikeluarkannya pengumuman ini dapat memilih kembali jabatan target berdasarkan pengumuman ini; 3. Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, maka Pengumuman Nomor PENG-01/ PANSEL-JPTP/2016 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 24 Mei 2016 Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006

5

Lampiran I Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

DESKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN

: INSPEKTUR, INSPEKTORAT JENDERAL

ATASAN LANGSUNG

: INSPEKTUR JENDERAL

IKHTISAR JABATAN

: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

IKHTISAR TUGAS

:

1. Melaksanakan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 2. Melaksanakan reviu, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 3. Melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 4. Melaksanakan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 5. Melaksanakan koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat. 7. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK RI atas BA 015 dan BA BUN sesuai bidang tugas Inspektorat.

KOMPETENSI BIDANG

:

1.

Memiliki pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Negara;

2.

Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengawasan intern Pemerintah setingkat Pejabat Fungsional Auditor Madya yang dibuktikan dengan Sertifikasi Pejabat Fungsional Auditor jenjang Auditor Madya minimal 5 (lima) tahun.

6

KOMPETENSI MANAJERIAL

9.

: 1. Visioning; 2. In-Depth Problem Solving

10. Policies, Processes, and Procedures;

and Analysis;

11. Stakeholder Focus;

3. Decisive Judgement; 4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing;

12. Integrity; 13. Managing Others; 14. Relationship Management; dan 15. Conflict Management.

7. Driving for Result; 8. Quality Focus;

7

Continuous Improvement;

NAMA JABATAN

: DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ATASAN LANGSUNG

: DIREKTUR JENDERAL PAJAK

IKHTISAR JABATAN

: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur

IKHTISAR TUGAS

:

1.

Menyetujui konsep strategi, metode, dan materi di bidang kepatuhan internal dan investigasi internal sebagai bagian dari pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai Good Governance.

2.

Menjamin terlaksananya Internalisasi Kepatuhan, Pengujian Kepatuhan Internal, Survei Kepatuhan dan Penjaminan Kualitas, dan Pemantauan Kepatuhan Lapangan bagi seluruh fungsi-fungsi DJP.

3.

Menetapkan Laporan Analisis atas Laporan Eksternal Auditor dan/atau Hasil Survei Eksternal Auditor beserta tindak lanjutnya.

4.

Menyetujui konsep rekomendasi perubahan atau penyempurnaan sistem dan prosedur yang terkait dengan Kepatuhan Internal.

5.

Menyetujui konsep proposal penyempurnaan sistem dan atau prosedur penjaminan kualitas (quality assurance) sesuai dengan konsep Total Quality Management dan perbaikan berkelanjutan di DJP.

6.

Menjamin terlaksananya uji coba prototipe penerapan sistem dan/atau prosedur penjaminan kualitas pada unit kerja yang ditetapkan.

7.

Menjamin terlaksananya monitoring atas pelaksanaan rekomendasi hasil pengujian kepatuhan dan pengujian kualitas.

8.

Menjamin terlaksananya risk assessment sebagai bahan evaluasi dan pengembangan atau penyempurnaan sistem dan/atau prosedur kerja.

9.

Menjamin terlaksananya pengujian mutu atau pengujian mutu lanjutan pada unit tertentu sesuai dengan konsep Total Quality Management dan perbaikan berkelanjutan di DJP.

10. Menjamin terlaksananya kegiatan intelijen dalam rangka pelaksanaan audit investigasi atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai. 11. Menyetujui rencana pelaksanaan gelar perkara dan konsep surat pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi internal atas suatu kasus. 12. Menetapkan Hasil Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Surat Tanggapan/Tindak Lanjut, LHA/SHA). 13. Menyetujui usulan penjatuhan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APF atau Pengaduan Masyarakat. 14. Menjamin terlaksananya Profiling dan Pemetaan Pegawai. 8

15. Menyetujui konsep perancangan analisis kriteria dan identifikasi kompetensi pegawai serta pengukuran kompetensi, konsep perancangan pengembangan rumpun jabatan, metode perencanaan sumber daya manusia, sistem pengukuran kinerja, dan sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta konsep strategi dan perancangan pengembangan desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan. 16. Menjamin terlaksananya analisis kriteria dan identifikasi kompetensi pegawai serta pengukuran kompetensi, uji coba rancang bangun pengembangan metode perencanaan sumber daya manusia, sistem pengukuran kinerja individual, dan sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta uji coba pengembangan desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan. 17. Menjamin terlaksananya implementasi analisis kriteria dan identifikasi kompetensi pegawai serta pengukuran kompetensi, bimbingan teknis implementasi rancang bangun pengembangan metode perencanaan sumber daya manusia, bimbingan teknis implementasi rancang bangun sistem pengukuran kinerja, bimbingan teknis implementasi rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta implementasi pengembangan desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan. 18. Menyetujui konsep usulan rencana stratejik jangka menengah dan jangka panjang DJP. 19. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan unit-unit kerja DJP agar sejalan dengan Rencana Strategis DJP. 20. Menjamin lancarnya pelaksanaan technical assistance oleh lembaga donor. 21. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bahan masukan untuk penyusunan renstra dan LAKIN DJP. 22. Menyetujui usulan pengembangan atau penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) di Direktorat KITSDA. 23. Menyetujui konsep usulan pengembangan metode perencanaan sumber daya manusia di lingkungan DJP. 24. Menyetujui konsep laporan hasil evaluasi implementasi pengadaan pegawai di lingkungan DJP. 25. Menyetujui konsep usulan pengembangan metode dan tools seleksi pegawai di lingkungan DJP. 26. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

kegiatan

sebagai

pertanggungjawaban

27. Menjamin pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan kearsipan di lingkungan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. KOMPETENSI BIDANG

: Memiliki pengalaman di bidang administrasi perpajakan minimal 16 (enam belas) tahun. 9


:

1. Visioning;

8.


2. In-Depth Problem Solving

9.

Stakeholder Focus;

10. Integrity;

and Analysis; 3. Decisive Judgement;

11. Continuous Learning;

4. Championing Change;

12. Managing Others; dan

5. Courage of Convictions;

13. Relationship Management.

6. Planning and Organizing; 7. Quality Focus;

10

NAMA JABATAN

: DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ATASAN LANGSUNG


IKHTISAR JABATAN

: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

IKHTISAR TUGAS

:

1.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang intelijen perpajakan.

2.

Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen perpajakan.

3.

Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen perpajakan.

4.

Mengumpulkan data dan informasi dan penelaahan di bidang intelijen perpajakan.

5.

Menyediakan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang intelijen perpajakan.

6.

Mendistribusikan dan memantau pemanfaatan data dan informasi di bidang intelijen perpajakan.

7.

Mengelola, mengoordinasikan, dan mengawal kegiatan extra effort penggalian potensi penerimaan pajak.

8.

Menjamin pelaksanaan analisis data ekonomi secara makro maupun mikro di bidang penggalian potensi penerimaan pajak.

9.

Menjamin pelaksanaan analisis ketidakpatuhan Wajib Pajak.

10. Menjamin terlaksananya Perpajakan.

bisnis

dan

usaha

Direktorat

modus Intelijen

KOMPETENSI BIDANG

: Memiliki pengalaman di bidang administrasi perpajakan minimal 16 (enam belas) tahun.

KOMPETENSI

: 1. Visioning;

MANAJERIAL


2. In-Depth Problem Solving and Analysis;

10. Integrity; 11. Managing Others;

3. Decisive Judgement;

12. Relationship Management; dan

4. Championing Change;

13. Interpersonal Communication.

5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing; 7. Quality Focus; 8. Continuous Improvement;

11

tata

proses

NAMA JABATAN

: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

ATASAN LANGSUNG


IKHTISAR JABATAN

: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)

:

1.

Menetapkan rencana strategis Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, pengamanan rencana kerja, rencana penerimaan, dan penggalian potensi di bidang perpajakan.

2.

Menetapkan proses bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.

3.

Menetapkan proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.

4.

Menetapkan perpajakan.

5.

Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan pendaftaran dan ekstensifikasi perpajakan.

6.

Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan pendataan penilaian serta bimbingan dan pemantauan pengenaan.

7.

Menetapkan proses penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

8.

Menetapkan proses pelaksanakan kerja sama perpajakan dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.

9.

Menetapkan proses sosialisasi program intensifikasi perpajakan.

10. Menetapkan perpajakan.

proses

proses

pelaksanaan

pengolahan

penatausahaan

data

program

penerimaan

dan

intensifikasi

11. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan teknis dan administratif DJP di wilayah kerja Kanwil DJP. 12. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan, pemantauan, dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak (WP). 13. Menetapkan proses pelaksanaan konsultasi kepada WP.

bimbingan

pelayanan

dan

14. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keluhan WP yang disalurkan melalui complaint center. 15. Menetapkan proses pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

12

16. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keberatan, pengurangan, banding, dan gugatan PPh, PPN, PTLL, dan PBB. 17. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan dan penyelesaian pengurangan PBB. 18. Menetapkan proses pelaksanaan pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. 19. Menetapkan proses pengawasan terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 20. Menetapkan proses pemeriksaan, penyidikan, dan intelijen di bidang perpajakan serta tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 21. Menetapkan proses penagihan serta tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 22. Menetapkan hasil penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor (peer review) 23. Menetapkan Laporan dan Rekomendasi atas pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kanwil DJP. 24. Menetapkan pelaksanaan monitoring pelaksanaan pengelolaan kinerja

dan

evaluasi

terhadap

25. Menetapkan penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu)-Two di lingkungan Kanwil DJP. 26. Menetapkan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan Kanwil DJP serta Kemenkeu-Four, dan Kemenkeu-Five di Kanwil DJP. 27. Menetapkan konsep Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two. 28. Menetapkan Laporan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Kanwil DJP. 29. Menetapkan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Kanwil DJP. 30. Menetapkan surat pengantar laporan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan/manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kanwil DJP dan menetapkan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemantauan pengelolaan/manajemen risiko. 31. Menetapkan proses pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional. 32. Menetapkan proses pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga di Kanwil DJP. 33. Menetapkan pemindahan pegawai di lingkungan Kanwil DJP yang menjadi kewenangan. 34. Menetapkan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan Kanwil DJP.

13

35. Menyetujui usulan penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) di Kanwil DJP yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu. 36. Menetapkan laporan hasil analisis penilaian risiko sebagai bahan evaluasi dan pengembangan atau penyempurnaan sistem dan atau prosedur kerja. 37. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIN DJP. KOMPETENSI BIDANG



: 1. Visioning;

8. Quality Focus;

2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;

10. Stakeholder Focus; 11. Integrity;

4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing; 7. Driving for Result;

14

9. Continuous Improvement;

12. Managing Others; dan 13. Relationship Management.

NAMA JABATAN

: TENAGA PENGKAJI BIDANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ATASAN LANGSUNG


IKHTISAR JABATAN

: Mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara keahlian mengenai masalah-masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

IKHTISAR TUGAS

:

1.

Menyusun kajian, telaahan, dan penyusunan hasil konsepsional masalah-masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sesuai bidang keahlian.

2.

Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

3.

Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola yang berkaitan dengan bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

4.

Membantu menyusun rekomendasi alternatif solusi terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

5.

Melaksanakan kerja sama dan koordinasi secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengefektifkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

6.

Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di lingkungan DJP.

7.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mendukung kelancaran tugas, program, dan kegiatan Direktur Jenderal Pajak dan tugas khusus lainnya.

8.

Mengarahkan penyusunan laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

KOMPETENSI BIDANG


Kompetensi Manajerial

:

1. Visioning;






4. Championing Change; 5. Adapting to Change;

12. Managing Others; 13. Relationship Management; dan

6. Delivering Result;

14. Written Communication.

7. Quality Focus; 15

10. Integrity;

NAMA JABATAN

: TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ATASAN LANGSUNG


IKHTISAR JABATAN

: Mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara keahlian mengenai masalah-masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

IKHTISAR TUGAS

: 1.

Menyusun kajian, telaahan, dan penyusunan hasil konsepsional masalah-masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan sesuai bidang keahlian.

2.

Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penegakan hukum perpajakan sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

3.

Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

4.

Membantu menyusun rekomendasi alternatif solusi terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

5.

Melaksanakan kerjasama dan koordinasi secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

6.

Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di lingkungan DJP.

7.


8.


KOMPETENSI BIDANG



:

1. Visioning;










7. Quality Focus; 16

10. Integrity;

NAMA JABATAN

: TENAGA PENGKAJI BIDANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA MANUSIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ATASAN LANGSUNG


IKHTISAR JABATAN

: Mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara keahlian mengenai masalah-masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia (SDM).

IKHTISAR TUGAS

: 1. Menyusun kajian, telaahan, dan penyusunan hasil konsepsional masalah-masalah di bidang pembinaan dan penertiban SDM sesuai bidang keahlian. 2. Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan penertiban SDM sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak. 3. Menyusun telaahan dan/atau masukan mengenai perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan penertiban SDM. 4. Membantu menyusun rekomendasi alternatif solusi terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembinaan dan penertiban SDM. 5. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengefektifkan pelaksanaan Pembinaan dan penertiban SDM. 6. Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui Pembinaan dan penertiban SDM di lingkungan DJP. 7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mendukung kelancaran tugas, program, dan kegiatan Direktur Jenderal Pajak dan tugas khusus lainnya. 8. Mengarahkan penyusunan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 1.

KOMPETENSI BIDANG



:

1. Visioning; 2. In-Depth Problem and Analysis;

8. Continuous Improvement; Solving

10. Integrity;







7. Quality Focus;

17


NAMA JABATAN

: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

ATASAN LANGSUNG

: DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

IKHTISAR JABATAN

: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IKHTISAR TUGAS

: 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga di Daerah. 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan penyusunan Rencana kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran PNBP, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pembinaan dan bimbingan teknis manajemen investasi, dan pengelolaan kas. 4. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas. 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), dan kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat. 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja Pemerintah Pusat, penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah, penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan dan kas daerah. 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W), pembinaan pengelolaan manajemen investasi daerah, pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), pemantauan laporan realisasi atas penerimaan dan penggunaan dana transfer di daerah, penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja Pemerintah Daerah. 8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W).

18

9. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat. 10. Mengoordinasikan SiAP dan SAI.

penyelenggaraan

pemantauan

pelaksanaan

11. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAPPA-W dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. 12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntasi kepada Pemerintah Daerah. 13. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, dan pemantauan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat. 14. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. 15. Mengoordinasikan analisa atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah. 16. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

dan

penyusunan

17. Mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi/penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah (LKKPD) dalam wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LKKPPPD) dalam wilayah kerjanya. 18. Mengoordinasikan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan Government Finance Statistic Manual. 19. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 20. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan pelaksanaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada KPPN serta pelaksanaan pemenuhan standar tata kelola KPPN. 21. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan penelitian Laporan Kas Posisi, monitoring kiriman uang antar KPPN dan antara KPPN dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan monitoring tindak lanjut penyelesaian rekening retur. 22. Mengoordinasikan penyelenggaraan supervisi dan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). 23. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis operasional serta monitoring dan standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI. 19

KOMPETENSI BIDANG

: 1. 2.

Memiliki pengalaman di bidang Keuangan Perbendaharaan Negara minimal 5 (lima) tahun;

MANAJERIAL

Memahami Undang-Undang Perbendaharaan Negara. 8. : 1. Visioning;

Keuangan

Negara

dan

Policies, Processes, and Procedures;

2. In-Depth Problem Solving 9.

and Analysis;

Stakeholder Focus;

10. Integrity;

3. Decisive Judgement; 4. Championing Change; 5. Planning and Organizing;

11. Continuous Learning; 12. Managing Others; 13. Relationship Management; dan

6. Quality Focus; 7. Continuous Improvement;

20

dan

Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi pelayanan perbendaharaan negara;

3.

KOMPETENSI

Negara

14. Meeting Leadership.

NAMA JABATAN

: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ATASAN LANGSUNG

: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR JABATAN

: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah.

IKHTISAR TUGAS

: 1. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara pada KPKNL di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah. 2. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian dan pengurusan piutang negara. 3. Melaksanakan pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. 4. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 5. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi risalah lelang dan laporan lelang serta pengembangan lelang. 6. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan Negara, penilaian, piuang negara dan lelang. 7. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi, kehumasan, dan pengelolaan informasi dan dokumendasi. 8. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang, pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, pengawasan teknis pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 9. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, dan pengurusan piutang Negara.

KOMPETENSI BIDANG

: 1. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang; 2. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang minimal 5 (lima) tahun; 3. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara; 4. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara; 5. Menguasai pengelolaan risiko yang efektif dan independen; 6. Mampu membuat perencanaan strategis yang selaras dengan nawacita pembangunan Indonesia. 21


:

1.

Visioning;

8.

Quality Focus;

2.

In-Depth Problem Solving and Analysis;

9.


3.

Decisive Judgement;

4.

Championing Change;

5.

Courage of Convictions;

6.

Planning and Organizing;

7.

Driving for Result;

10. Stakeholder Focus; 11. Integrity; 12. Managing Others; dan 13. Relationship Management.

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006

22

Lampiran II Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Jakarta Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 Nomor PENG-02/PANSELJPTP/2016, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Pangkat (Gol.) Jabatan

: : : :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

.................., .................... 2016 Hormat saya, Meterai Rp 6.000,Nama NIP


23

Lampiran III Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

SURAT KETERANGAN TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN/PIDANA/PERDATA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan

: : : :

selaku atasan langsung dari: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan

: : : :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016.

……………………,…………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP


24

Lampiran IV Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan

: : : :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik. Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

……………………,……………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP


25

Lampiran V Pengumuman Nomor : PENG-02/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan

: : : :

dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

……………………,……………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP


26

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents