KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 Pswt. 6288,6141 (021) 29225902; FAKSIMILE (021) 3812727; WEBSITE www.kemenkeu.go.id
PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
A. KETENTUAN UMUM 1.
Jabatan yang akan diisi pada seleksi terbuka sebagai berikut: NO.
1
UNIT ESELON I1
JABATAN
1
Inspektur
ITJEN
2
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM
DJP
3
Kepala Kantor (5 Jabatan)
DJP
4
Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (3 Jabatan)
Jenderal
DJPB
5
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (1 Jabatan)
DJKN
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Direktorat
UNIT ESELON I: ITJEN
: Inspektorat Jenderal
DJP
: Direktorat Jenderal Pajak
DJPB
: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN
: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1
Pajak
2.
Deskripsi jabatan dimaksud pada angka 1 tercantum pada lampiran pengumuman ini.
3.
Persyaratan Umum: a. Berstatus PNS Kementerian Keuangan; b. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau yang setara atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; c. Khusus untuk jabatan Tenaga Pengkaji, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina (IV/a) dan sedang menduduki Jabatan Administrator (eselon III) atau yang setara atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya; d. Memiliki masa kerja sebagai Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Jenjang Madya minimal 2 (dua) tahun per tanggal 27 Mei 2016; e. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah dipekerjakan/diperbantukan di luar Kementerian Keuangan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang setara atau sebagai Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang setara diperkenankan untuk mendaftar; f.
Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Pejabat Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan sedang/pernah ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III) diperkenankan untuk mendaftar;
g. Bagi yang pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Madya di Kementerian Keuangan dan telah kembali dari tugas belajar dan belum diangkat kembali dalam jabatan di Kementerian Keuangan diperkenankan untuk mendaftar; h. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang setara; i.
Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 27 Mei 2016;
j.
Memiliki pengalaman bekerja pada unit Eselon I jabatan target sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung; l.
Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik;
2
m. Memiliki kompetensi dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Jabatan pada lampiran pengumuman ini;
n. Memiliki Nilai Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; o. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan; p. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2015; q. Sehat jasmani dan rohani.
B. KETENTUAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran
dilakukan
secara
online
melalui
website
www.seleksijabatan-
terbuka.kemenkeu.go.id dengan menggunakan username dan password e-Performance mulai tanggal 13 Mei 2016 pukul 10:00 WIB s.d. 27 Mei 2016 pukul 23:59 WIB. 2.
Pelamar mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) secara online dan mengunggah dokumen sebagai berikut: a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi meterai Rp 6.000,yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi; b. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir; c. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- sesuai format terlampir; d. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik yang dibubuhi meterai Rp6.000,- sesuai format terlampir; e. Pakta Integritas terkait keikutsertaan dalam seleksi yang dibubuhi meterai Rp6.000,sesuai format terlampir; f.
Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan Pemerintah;
g. Soft copy pas foto berwarna terbaru dengan ekstensi *.jpg dan berukuran 200 kilobyte (KB) sampai dengan 300 KB. Masing-masing soft copy dokumen hasil pemindaian (huruf a s.d. huruf f) harus berekstensi *.pdf dan berukuran 200 KB sampai dengan 300 KB.
3
C. TAHAPAN SELEKSI Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan sistem gugur dengan 3 (tiga) tahap berikut: 1
Tahap I
: Seleksi Administrasi (meliputi pemenuhan Persyaratan Umum angka 3 huruf a sampai dengan huruf l);
2
Tahap II
: Seleksi Kompetensi Manajerial (Job Person Match/JPM) dari
hasil
Assessment Center Kementerian Keuangan, Kompetensi Bidang (melalui Penulisan Makalah dan Studi Kasus), Kinerja (Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil), Penelusuran Rekam Jejak, dan Integritas; 3
Tahap III
: Wawancara dan Kesehatan
D. KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui website www.kemenkeu.go.id dan/atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id. Peserta diminta untuk aktif mengakses website dimaksud;
2.
Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta/pelamar tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi;
3.
Apabila selama proses seleksi ini sampai dengan pengangkatan dalam jabatan diketahui bahwa peserta/pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar seleksi;
4.
Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun;
5.
Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Jakarta, 12 Mei 2016 Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006
4
Lampiran I Pengumuman Nomor : PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 12 Mei 2016
DESKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN
: INSPEKTUR, INSPEKTORAT JENDERAL
ATASAN LANGSUNG
: INSPEKTUR JENDERAL
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
IKHTISAR TUGAS
:
KOMPETENSI BIDANG
:
1.
Melaksanakan Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
2.
Melaksanakan Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
3.
Melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
4.
Melaksanakan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
5.
Melaksanakan koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
6.
Melaksanakan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat.
7.
Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK RI atas BA 015 dan BA BUN sesuai bidang tugas Inspektorat.
1.
Memiliki pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Negara;
2.
Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengawasan intern pemerintah setingkat Pejabat Fungsional Auditor Madya yang dibuktikan dengan Sertifikat Pejabat Fungsional Auditor jenjang Auditor Madya minimal 5 (lima) tahun.
5
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning; 2. In-Depth
10. Policies, Problem
Solving
and Analysis;
Processes,
and
Procedures; 11. Stakeholder Focus;
3. Decisive Judgement;
12. Integrity;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing; 7. Driving for Result; 8. Quality Focust; 9. Continuous Improvement;
6
13. Managing Others; 14. Relationship Management;
15. Conflict Management.
NAMA JABATAN
: TENAGA PENGKAJI BIDANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA MANUSIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR JABATAN
: Mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara keahlian mengenai masalah-masalah di bidang pembinaan dan penertiban Sumber Daya Manusia (SDM).
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Menetapkan pengkajian, penelaahan, dan penalaran pemecahan konsepsional masalah-masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia sesuai bidang keahlian.
2.
Menetapkan rumusan rancangan peraturan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan penertiban sumber daya manusia sebagai bahan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3.
Membantu merumuskan pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia.
4.
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi secara aktif dengan Sekretariat, Direktorat, dan Instansi Vertikal DJP untuk mengefektifkan pelaksanaan pembinaan dan penertiban sumber daya manusia.
5.
Membantu menyusun langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pembinaan dan penertiban sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
6.
KOMPETENSI BIDANG
: Memiliki pengalaman di bidang administrasi perpajakan minimal 16 (enam belas) tahun.
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
9. Stakeholder Focus;
2. In-Depth Problem Solving & Analysis; 3. Decisive Judgement;
10. Integrity; 11. Continuous Learning; 12. Managing Others;
4. Championing Change;
13. Relationship Management;
5. Adapting to Change;
14. Written Communication.
6. Delivering Result; 7. Quality Focus; 8. Continuous Improvement;
7
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PAJAK
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IKHTISAR TUGAS
:
1.
Menetapkan proses pengamanan rencana kerja, rencana penerimaan, dan penggalian potensi di bidang perpajakan.
2.
Menetapkan proses bimbingan konsultasi dan pemberian dukungan teknis komputer.
3.
Menetapkan proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
4.
Menetapkan proses penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.
5.
Menetapkan proses pemberian bantuan hukum serta pendataan dan penilaian.
6.
Menetapkan proses sosialisasi program intensifikasi perpajakan.
7.
Menetapkan proses pelaksanaan kerja sama perpajakan dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.
8.
Menetapkan perpajakan.
9.
Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan teknis dan administratif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
proses
pengolahan
data
program
intensifikasi
10. Menetapkan proses pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak. 11. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keluhan Wajib Pajak yang disalurkan melalui complaint center. 12. Menetapkan proses pengolahan dan penyajian informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Menetapkan proses pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. 14. Menetapkan proses pelaksanaan penanganan keberatan, pengurangan, banding, dan gugatan PPh, PPN, dan PTLL serta PPh, PPN, PTLL, PBB, dan BPHTB. 15. Menetapkan proses pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak.
8
16. Menetapkan proses pengawasan terhadap Kantor Pelayanan Pajak. 17. Menetapkan proses pemeriksaan, penyidikan di bidang perpajakan, dan penagihan serta tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18. Menetapkan perpajakan.
proses
pelaksanaan
penatausahaan
penerimaan
KOMPETENSI BIDANG
: Memiliki pengalaman di bidang administrasi perpajakan minimal 16 (enam belas) tahun.
KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
8. Quality Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis; 3. Decisive Judgement;
9. Continuous Improvement; 10. Stakeholder Focus; 11. Integrity;
4. Championing Change; 5. Courage of Convictions; 6. Planning and Organizing; 7. Driving for Result;
9
12. Managing Others; 13. Relationship Management.
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
IKHTISAR TUGAS
: 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga di Daerah. 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dan penyusunan Rencana kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran PNBP, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pembinaan dan bimbingan teknis manajemen investasi, dan pengelolaan kas. 4. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas. 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), dan kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat. 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat, penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah, penyelenggaraan kompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah, penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan dan kas daerah. 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W), pembinaan pengelolaan manajemen investasi daerah, pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending review), pemantauan laporan realisasi atas penerimaan dan penggunaan dana transfer di daerah, penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah daerah. 8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W).
10
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat. 10. Mengoordinasikan SiAP dan SAI.
penyelenggaraan
pemantauan
pelaksanaan
11. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAPPA-W dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. 12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada Pemerintah Daerah. 13. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, dan pemantauan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat. 14. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pengiriman dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. 15. Mengoordinasikan analisis atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN di wilayah Kerja Kantor Wilayah. 16. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
dan
penyusunan
17. Mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi/penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah (LKKPD) dalam wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LKKPPPD) dalam wilayah kerjanya. 18. Mengoordinasikan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan Government Finance Statistic Manual. 19. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 20. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN dan pelaksanaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan pada KPPN serta pelaksanaan pemenuhan standar tata kelola KPPN. 21. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan penelitian Laporan Kas Posisi, monitoring kiriman uang antar KPPN dan antara KPPN dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan monitoring tindak lanjut penyelesaian rekening retur. 22. Mengoordinasikan penyelenggaraan supervisi dan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
11
23. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis operasional serta monitoring dan standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI. KOMPETENSI
: 1.
BIDANG
Memiliki
pengalaman
di
bidang
Keuangan
Negara
dan
Perbendaharaan Negara minimal 5 (lima) tahun; 2.
Diutamakan pernah menjabat sebagai kepala kantor yang memiliki fungsi pelayanan perbendaharaan negara;
3.
Memahami
Undang-undang
Keuangan
Negara
Perbendaharaan Negara. KOMPETENSI MANAJERIAL
: 1. Visioning;
9. Stakeholder Focus;
2. In-Depth Problem Solving and Analysis;
10. Integrity; 11. Continuous Learning;
3. Decisive Judgement;
12. Managing Others;
4. Championing Change;
13. Relationship Management;
5. Planning and Organizing;
14. Meeting Leadership.
6. Quality Focus; 7. Continuous Improvement; 8. Policies, Processes and Procedures;
12
dan
NAMA JABATAN
: KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ATASAN LANGSUNG
: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
IKHTISAR JABATAN
: Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kanwil.
IKHTISAR TUGAS
: 1. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara pada KPKNL di lingkungan wilayah kerja Kanwil. 2. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian dan pengurusan piutang negara. 3. Melaksanakan pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. 4. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 5. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi risalah lelang dan laporan lelang serta pengembangan lelang. 6. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan Negara, penilaian, piuang negara dan lelang. 7. Melaksanakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi, kehumasan, dan pengelolaan informasi dan dokumendasi. 8. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang, pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, pengawasan teknis pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. 9. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, dan pengurusan piutang Negara.
KOMPETENSI BIDANG
: 1. Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang; 2. Memiliki pengalaman di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang minimal 5 (lima) tahun; 3. Memiliki pemahaman tentang keuangan negara; 4. Memiliki visi dan misi terkait kebijakan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penerimaan negara;
13
5. Menguasai pengelolaan risiko yang efektif dan independen; 6. Mampu membuat perencanaan strategis yang selaras dengan nawacita pembangunan Indonesia. KOMPETENSI MANAJERIAL
:
1.
Visioning;
2.
In-Depth Problem and Analysis;
3.
Decisive Judgement;
4.
Championing Change;
5.
Courage of Convictions;
6.
Planning and Organizing;
7.
Driving for Result;
Solving
8.
Quality Focus;
9.
Continuous Improvement;
10. Stakeholder Focus;
14
11. Integrity; 12. Managing Others; 13. Relationship Management.
Lampiran II Pengumuman Nomor : PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 12 Mei 2016
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Jakarta Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 Nomor PENG-01/PANSELJPTP/2016, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Pangkat (Gol.) Jabatan
: : : :
mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. .................., .................... 2016 Hormat saya,
Nama NIP
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006
15
Lampiran III Pengumuman Nomor : PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 12 Mei 2016
SURAT KETERANGAN TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN/PIDANA/PERDATA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan
: : : :
selaku atasan langsung dari: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan
: : : :
menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, serta tidak sedang/pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016. ……………………, …………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006
16
Lampiran IV Pengumuman Nomor : PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 12 Mei 2016
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan
: : : :
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif partai politik. Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. ……………………,……………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006
17
Lampiran V Pengumuman Nomor : PENG-01/PANSEL-JPTP/2016 Tanggal : 12 Mei 2016
PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat (Gol.) Jabatan
: : : :
dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ……………………,……………2016 Meterai Rp 6.000,Nama NIP
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi, ttd. Hadiyanto NIP 196210101987031006
18
