KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DUKUNGAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA
Indonesia Rentan terhadap Bencana Alam q Dikelilingi oleh +ga lempeng bumi yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-‐Australia, dan Lempeng Pasifik q Ti+k warna hitam dan merah adalah ++k gempa bumi dengan skala lebih dari 5,0 SR q Sekitar 20% gempa yang merusak dan berpotensi tsunami di dunia terjadi di wilayah Indonesia
Sumber: Maipark
2
Peta Kejadian Bencana Indonesia Gempa Bumi, Tsunami, erupsi gunung merapi, banjir, kekeringan, badai, dan longsor
Sumber: BNPB
Bencana Alam Jan – Des 2014 : q 1.567 kejadian bencana q 568 orang meninggal dan hilang q 2.608.133 orang menderita dan mengungsi
3
Dasar Hukum Penanggulangan Bencana q Undang-‐undang No.24 Tahun 2007 Ø Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ø Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. • Mempunyai tugas, a.l mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; • Mempunyai fungsi, a.l mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Ø Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
q Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 Ø Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. 4
Dana Penanggulangan Bencana (1) q Dana Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah q Dana Penanggulangan Bencana berasal dari : APBN, APBD dan/atau masyarakat q Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN di alokasikan dalam DIPA K/L (BNPB) dan Non K/L.
5
Dana Penanggulangan Bencana Pada K/L 2015 (Dalam APBN)
NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1 Kementerian Dalam Negeri 2 Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan rakyat 3 Kementerian Sosial
PAGU (Rp)
REALISASI SEMENTARA (Rp)
66.950.000.000 18.211.213.535 168.207.634.000 96.700.671.571 235.189.850.000
145.481.583.707
4 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 10.239.000.000 1.865.630.892 Manusia dan Kebudayaan 5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan 18.078.500.000 1.546.327.560 Transmigrasi 6 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 986.245.600.000 762.037.552.941 7 Badan Penanggulangan Lumpur Sidurarjo (BPLS) Total
837.529.057.001 177.869.509.351 2.322.439.641.001
1.203.712.489.557
6
Dana Penanggulangan Bencana NON K/L (Dalam APBN) q Dana penanggulangan bencana setiap tahun dialokasikan melalui BA 999.08 jenis belanja Bantuan Sosial. Penggunaan dana tersebut untuk keperluan : • dana on call; dan • Bantuan Penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah (mulai tahun 2015 malalui mekanisme hibah). q Jumlah bantuan yang diusulkan merupakan hasil penilaian kerusakan dan kerugian serta penilaian kebutuhan pasca bencana yang dilakukan oleh tim interdep di bawah koordinasi BNPB. q Dalam 5 tahun terakhir, alokasi dan realisasi dana penanggulangan bencana pada APBN adalah sebagai berikut : No
Tahun
Alokasi
Realisasi
1. 2011
Rp4,0 triliun
Rp3,98 triliun
2. 2012
Rp4,0 triliun
Rp99,13 miliar
3. 2013
Rp4,0 triliun
Rp2,2 triliun
4. 2014
Rp3,3 triliun
Rp1,2 triliun
5. 2015
Rp4,0 triliun
Rp0,5 triliun (s.d Juni 2015)
7
1.
Prosedur Penganggaran Dana Siap Pakai (On Call) Diajukan oleh Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan dilampiri : TOR, RAB dan SPTJM yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon I, Reviu APIP K/L dan dokumen pendukung terkait (Surat Keputusan Presiden/ Gubernur/Bupati/Walikota tentang penetapan status keadaan darurat dan/ atau perpanjangannya, rincian kebutuhan anggaran sebagai supporting RAB, informasi harga dari pihak ketiga dll)
2. Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Besaran hibah dan nama Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah diusulkan oleh Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 3. Untuk kebutuhan penyediaan anggaran Dana Siap Pakai (On Call) dapat diproses setelah diyakini dokumen pendukung yang diperlukan lengkap dan telah dilakukan penelitian oleh Ditjen Anggaran. 4. Berdasarkan hasil penelitian, dimintakan ijin prinsip persetujuan pembebanan anggaran dan sekaligus pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA BNPB (untuk Dana Siap Pakai).
8
Mekanisme Pencairan Anggaran Penanganan Pasca Bencana 2015 1. Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 2. BNPB mengadakan Rakor Interdep membahas usulan tersebut ; 3. Hasil Rakor Interdep disampaikan oleh Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan; 4. Setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, DJA melakukan pergeseran alokasi anggaran dari BA 999.08 (cad. bencana) ke BA 999.02 (belanja hibah) dengan Satker DJPK melalui dokumen SPP BA BUN; 5. DJPK secara paralel akan melakukan koordinasi dengan Pemda untuk membuat naskah perjanjian hibah sekaligus untuk revisi DIPA. 6. Terbit DIPA BUN selanjutnya akan dilakukan transfer dana dari BUN ke Rekening Pemda (APBD)
9
TERIMA KASIH
Lampiran (1) Dana Penanggulangan Bencana Pada K/L (Dalam APBN) NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
1 Kementerian Dalam Negeri Program Bina Administrasi Kewilayahan rakyat 2 Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Kementerian Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Program Koordinasi Pengembangan 3 Pembangunan Manusia dan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kebudayaan Kementerian Desa, Pembangunan 4 Program Pengembangan Daerah Tertentu Daerah tertinggal dan Transmigrasi 5 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB
Program Penanggulangan Bencana
KEGIATAN
PAGU
REALISASI SEMENTARA
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Pembinaan O perasi dan Pemeliharaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
66.950.000.000 18.211.213.535 168.207.634.000 96.700.671.571 235.189.850.000 145.481.583.707
Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana Pengembangan Daerah Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial di Daerah Tertinggal Penanganan Daerah Rawan Bencana Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-‐Undangan dan Telaahan Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana
10.239.000.000 1.865.630.892 18.078.500.000 1.546.327.560
118.256.000.000 10.530.069.303
5.000.000.000
2.062.710.351
84.420.000.000 22.257.393.904
Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana
140.055.000.000
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
12.500.000.000 3.423.706.942 8.492.000.000
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
36.053.300.000 6.544.959.150 110.000.000 -‐
Penanganan Pengungsi Akibat Bencana
6.275.000.000 2.783.232.176 113.350.000
12.709.386.478
23.284.344.048 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana 56.200.000.000 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat 5.182.524.680 Bencana 12.500.000.000 Penyiapan peralatan dikawasan rawan 106.737.567.562 bencana 361.826.300.000 Perbaikan darurat sarana dan prasarana v ital 2.059.951.390 di daerah terkena bencana 5.000.000.000 13.297.500.000 6.968.367.290 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
1.202.500.000 -‐ 50.000.000.000 507.328.111.779
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan menghadapi Bencana
83.094.760.000 41.559.877.888 455.240.000 -‐
11
Lampiran (2) Dana Penanggulangan Bencana Pada K/L (Dalam APBN)
NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
6 Badan Penanggulangan Lumpur Sidurarjo (BPLS)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
KEGIATAN Penyiapan Program Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, serta Penyelesaian Peraturan dan Hukum Pengembangan Kapasitas O rganisasi, Tatalaksana, Hubungan Masyarakat, Kerumahtanggaan dan Keamanan Pengelolaan Keuangan serta Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan LAKIP Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Barang Perencanaan dan Evaluasi O perasi Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial
Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Penanganan Infrastruktur Total
PAGU
2.090.000.000 60.000.000 13.500.000.000 10.849.600.000 75.400.000
REALISASI SEMENTARA 679.797.348 59.400.000 9.920.472.267 7.872.862.783 220.634.103 262.199.947
350.000.000 38.109.000 70.000.000 5.750.000.000 1.257.418.844 156.500.000.000 119.429.767.654 40.000.000.000 11.877.473.800 31.886.830
65.000.000 3.400.792.000 546.068.208.000 600.000.000 350.000.000 1.500.000.000 57.001 56.300.000.000
1.511.862.458 18.810.859.645 34.069.500 104.708.000 876.035.000 2.298.772.172 2.583.180.000
2.322.439.641.001
1.203.712.489.557
12
Realisasi Penetapan Dokumen Anggaran
(dalam ribuan rupiah)
URAIAN KEGIATAN B. BELANJA BANTUAN SOSIAL Dana Cadangan Bencana Alam -‐ Dana On Call -‐ Dana Cadangan Penanggulangan Bencana
4.000.000.000
4.000.000.000
DOKUMEN ANGGARAN SP SABA SPP BUN 1.250.000.000 1.500.000.000
SISA TOTAL 2.750.000.000 1.250.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
2.500.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 *)
1.250.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 -‐
PAGU APBN 2015 PAGU APBN-‐P 2015
*) SPP BUN untuk pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA 999.02 (Pengelolaan Hibah)
13
