KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JUNI 2015
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 dan Utang Pajak tersebut timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.
Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi
Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah Pasal 1 & 2 Direktorat Jenderal Pajak
SANKSI ADMINISTRASI YANG DIHAPUSKAN
• Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang KUP yaitu bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar saat jatuh tempo pelunasan. • Sisa sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
33 Direktorat Jenderal Pajak
PROSES BISNIS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 19 AYAT (1) Bank/Pos Persepsi
Melunasi Utang Pajak 1
STP Pasal 19 ayat (1)
Wajib Pajak
3
2
Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi* SK Penghapusan Sanksi Administrasi
DJP 4
* tindakan penagihan pajak atas STP ditangguhkan 44 Direktorat Jenderal Pajak
KETENTUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan dengan ketentuan: 1
Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi
2
terdapat sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh WP
3
permohonan paling banyak diajukan 2 (dua) kali
4
permohonan ke-2 tetap diajukan terhadap STP
5
permohonan ke-2 paling lama 3 bulan sejak SK ke-1 dikirim, kecuali force majeur
Pasal 3 Direktorat Jenderal Pajak
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI WAJIB PAJAK
Surat Permohonan
DIRJEN PAJAK
Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi : 1
1 permohonan untuk 1 STP, kecuali atas utang pajak yang sama diterbitkan lebih dari 1 STP maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP
2
tertulis dalam bahasa Indonesia (contoh format Lampiran A PMK-29)
3
melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP
4
disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
5
ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus Pasal 3
Direktorat Jenderal Pajak
SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminitrasi (diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak)
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi (sanksi administrasi dalam STP dihapuskan apabila atas STP tersebut belum dilakukan pembayaran)
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi (sanksi administrasi dalam STP dikurangi apabila atas STP tersebut telah dibayar sebagian)
SK diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 6
CONTOH KASUS • SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 senilai Rp100.000.000,- jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September 2013. • Wajib Pajak baru melunasi SKPKB tersebut pada tanggal 25 Mei 2015 • KPP menerbitkan STP atas sanksi administrasi bunga penagihan sebesar: (2% X 20 bulan X Rp100.000.000) = Rp40.000.000,• Terhadap STP Bunga Penagihan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi. • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan nilai sanksi yang dihapuskan sebesar Rp40.000.000,- (seluruh sanksi dihapus)
Direktorat Jenderal Pajak
8
TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, KPP 12190 TELP. (021) 5250208 , FAKS (021) 5250325
www.pajak.go.id
TINDAK LANJUT PERMOHONAN DIRJEN PAJAK Surat Permohonan I
Surat Permohonan II
Meneliti KETENTUAN dan PERSYARATAN
MEMENUHI TIDAK MEMENUHI
surat pengembalian permohonan
TIDAK MEMENUHI
Paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima (dianggap dikabulkan apabila melampaui)
surat pengembalian permohonan
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
WAJIB PAJAK Pasal 5 Direktorat Jenderal Pajak
10
DASAR HUKUM TERKAIT (1) 1. Sanksi Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
11 11 Direktorat Jenderal Pajak
DASAR HUKUM TERKAIT (2) 2.
Pasal 36 Undang-Undang KUP Ayat (1) huruf a Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Penjelasan: “Dalam Praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi adminitrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ” Ayat (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 12 12
Direktorat Jenderal Pajak
