KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok BAB I

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok BAB I PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI DENGAN PASCA KUALIFIKASI No. SDM.1.PL.02.02.13.1863 Pokja Kegiatan Kegiatan Rehab Gedung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI akan melaksanakan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut : 1.

2.

3.

4. 5.

Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan

:

Lingkup Pekerjaan

:

Nilai Total HPS

:

Sumber Pendanaan

:

Persyaratan peserta Badan usaha yang memiliki  Kegiatan Usaha  Bidang / Sub bidang

: : :

Kegiatan Rehab Gedung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI Kegiatan Rehab Gedung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI Rp 1.079.492.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01312.1.108266/2013 tanggal 05 Desember 2012

Arsitektur Bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasukperawatannya(21005) : Kecil  Kualifikasi Pelaksanaan Pengadaan : Pokja Kegiatan Pekerjaan Rehab Gedung pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI Jl.RayaGandul, Cinere, Depok www.kemenkumham.go.id Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Dapat dilihat di web site lpse.kemenkumham.go.id Dokumen Pengadaan dapat di unduh (download) pada web site lpse.kemenkumham.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Depok, 9 Oktober 2013 Pokja Kegiatan Pekerjaan Rehab Gedung pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2013

Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 1

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI

A. UMUM 1. DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung pada BPSDM, adalah : (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

2.

PEMILIK PEKERJAAN

2.1.

2.2. 2.3.

3.

LINGKUP PEKERJAAN

3.1

3.2

3.3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2013 Nomor : 013-12.1.108266/2013 tanggal 05 Desember 2012 Pemilik Pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Depok atas nama Pemerintah RI. Pemilik pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ketua ULP membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Pekerjaan Pekerjaan Rehab Gedungpada BPSDMHukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RITahun Anggaran 2013yang selanjutnya disebut Pokja. Pokja mengumumkan kepada para peserta melalui website lpse.kemenkumham.go.iduntuk menyampaikan penawaran atas pekerjaan Pekerjaan Rehab Gedungpada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI. Nama paket dan lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Rehab Gedung pada BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2013. Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan)Hari kalender dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.


4.

SUMBER DANA

4.1.

4.2.

Pagu Anggaran sebesar Rp 1.199.751.000,00(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1.079.492.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

5.

PERSYARATAN PESERTA PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI

Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi ini dapat diikuti oleh Penyedia dalam negeri yang berbentuk badan usaha dan memiliki Kegiatan Usaha Bidang Arsitektur, Bidang / Sub Bidang Bangunanbangunan non perumahan lainnya, termasukperawatannya(21005) Kualifikasi Kecil.

6.

SATU PENAWARAN TIAP PESERTA PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI BIAYA PENAWARAN

6.1.

7.

6.2.

7.1. 7.2.

8.

Setiap peserta Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan. Peserta Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi yang menyerahkan lebih dari satu penawaran akan digugurkan. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. Pokja tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

LARANGAN 8.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini KORUPSI,KOLUSI berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan DAN NEPOTISME tidak melakukan tindakan sebagai berikut: SERTA PENIPUAN 1. Berusaha mempengaruhi Pokja dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. 3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 8.2. Peserta yang menurut penilaian Pokja terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; 2. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 3. Gugatan secara perdata; dan/atau; 4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

B. DOKUMEN PENGADAAN 9.

ISI DOKUMEN PENGADAAN

9.1.

Dokumen Pengadaan terdiri dari BAB I Pengumuman BAB II Instruksi Kepada Perserta Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi BAB III Spesifikasi Teknis BAB IV Penutup


Lampiran 9.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 10. BAHASA PENAWARAN

10.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 10.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 10.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia

11. PEMBERIAN PENJELASAN

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5. 11.6.

11.7.

11.8.

Pemberian penjelasan dilakukan online melalui aplikasi SPSE pada waktu yang telah di tentukan pada Aplikasi SPSE. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Apabila dipandang perlu, Pokja melalui perencana atau tim teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, Jika dilaksanakan peninjauanlapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. Dalam pemberian penjelasan, Pokja tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pokja dimuat dalam aplikasi SPSE. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Perubahan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. Peserta diberitahu oleh Pokja secara elektronik untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja pada aplikasi SPSE.


12. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN

12.1.

12.2. 12.3.

12.4.

13. DOKUMEN PENAWARAN

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Peserta diberitahu secara elektronik oleh Pokja untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja pada aplikasi SPSE. Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

13.1. Dokumen Penawaran terdiri dari Dokumen Administrasi dan Teknis. 13.2. Dokumen Administrasi meliputi ; 1. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: a. Tanggal b. Masa berlaku penawaran c. Harga penawaran d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan e. Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan / Direktur Utama, Penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. f. Ditujukan Kepada Pokja Kegiatan Pekerjaan Rehab Gedung Pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RITahun Anggaran 2013. 2. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli. 3. Rincian Penawaran Hargaterdiri dari Hasil Scan: a. RekapitulasiHarga,Hasilpemindaian; b. RincianPenawaranHarga,Hasilpemindaian; c. Analisa Harga Satuan, Hasil pemindaian; d. SatuanHargaUpah,Hasilpemindaian; e. SatuanHargaBahan,Hasilpemindaian. 4. Hasil Scan Dukungan Keuangan dari Bank Umum. 5. Surat Perhitungan Sisa kemampuan Paket dengan perhitungan sebagai berikut SKP = KP – Jumlah paket yang sedang di kerjakan, KP = 5. 6. Hasil pemindaian (scan) Surat Penunjukkan Dari Kementerian Keuangan ditujukan kepada perusahaan Asuransi Penjamin (untuk Jaminan Penawaran yang menjaminadalah Perusahaan Asuransi). 7. Akta perusahaan 8. SIUJK 9. Tanda Daftar Perusahaan 10. Perusahaan Kena Pajak 11. Surat Keterangan Domisili


12. SPT 2012 atau Pajak 3 ( tiga ) bulan terakhir ( Juli, Agustus dan September ) 13. Pakta Integritas 14. Scan Pengalaman Perusahaan 15. NPWP Perusahaan 16. NPWP Pimpinan Perusahaan 17. Scan KTP Pimpinan Perusahaan 18. Form Isian Kualifikasi 19. Surat keterangan tidak pailit dari pengadilan tata niaga 13.3. Dokumen Teknis terdiri dari : 1. Hasil Scan SBU dan SIUJK yang mencantumkan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Bidang Arsitektur Sub Bidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya (kode 21005) Kualifikasi Kecil yang masih berlaku. 2. Daftar Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan minimal: a) Project Manajer pendidikan Min S1 Teknis Arsitek Pengalaman minimal 10 Tahun dalam bidang pembangunan gedung (1 Orang) melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli dibuat di atas kop Perusahaan diberi materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan, NPWP, Salinan Ijazah, SKA (surat keterangan tenaga ahli) untuk Tenaga Ahli,Salinan Ijazah, KTP dan Curiculum Vitae ditandatangani yang bersangkutan; b) Site Manager Pendidikan min S1 Teknik Sipil Pengalaman minimal 5 Tahun dalam bidang pembangunan gedung (1 Orang) melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli dibuat di atas kop Perusahaan diberi materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Direktur / Pimpinan Perusahaan, NPWP, Salinan Ijazah, SKA (surat keterangan tenaga ahli) untuk Tenaga Ahli, Salinan Ijazah, KTP dan Curiculum Vitae ditandatangani yang bersangkutan; c) Tenaga Pelaksana Lapangan pendidikan min S1 Mekanikal Elektrikal Pengalaman minimal 10 tahun (1 orang) melampirkan Salinan Ijazah, SKT Bangunan Perumahan / Permukiman, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae ditandatangani yang bersangkutan; d) Tenaga Pelaksana Lapangan pendidikan min D3Sipil/Arsitektur Pengalaman minimal 10 tahun (1 orang) melampirkan Salinan Ijazah, SKT Bangunan Perumahan / Permukiman, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae ditandatangani yang bersangkutan; e) Drafter, pengalaman 7 tahun dan pendidikan minimal STM/sederajat dibuktikan dengan melampirkan referensi pengalaman drafter , NPWP, KTP, salinan ijazah dan curriculum vitae Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 6

f)

3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

Personel Logistik, pengalaman 4 tahun dan pendidikan minimal SMK/sederajat dibuktikan dengan melampirkan KTP, salinan ijazah dan curriculum vitae g) Personel Administrasi, pengalaman 3 tahun dan pendidikan minimal SMK/sederajat dibuktikan dengan melampirkan KTP, salinan ijazah dan curriculum vitae Network planning pelaksanaan pekerjaan (scan); Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berbentuk Kurva-S48 (empat puluh delapan) hari kalender yang ditanda tangani Direktur Perusahaan distempel/cap PerusahaanHasil pemindaian (scan); Jadwal waktu pengiriman bahan Hasil pemindaian (scan); Jadwal alokasi pemakaian material Hasil pemindaian (scan); Jadwal alokasi penggunaan tenaga kerja hasil pemindaian (scan) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani Direktur Perusahaan distempel/cap Perusahaan Hasil pemindaian (scan); Daftar peralatan dilampirkan dengan bukti kepemilikan dibuat di atas kop Perusahaan dan ditanda tangani Direktur Perusahaan, distempel/cap Perusahaan, Peralatan minimal terdiri dari Mesin Stemper, Mesin Molen dan Mesin Las, Mesin Potong Keramik; Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan ditanda tangani Direktur Perusahaan distempel / cap Perusahaan; Hasil Scan Brosur sanitary dan keramik yang di tawarkan.

14. HARGA PENAWARAN

14.1. Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan dalam angka dan penulisan dalam huruf, maka harga penawaran yang digunakan adalah dalam huruf. 14.2. Barang yang tercantum dalam Rincian Penawaran yang ditawarkan harus lengkap 14.3. Jumlah Barang, harga satuan dan harga untuk tiap-tiap jenis Barang harus diisi; 14.4. Harga Total Penawaran harus sudah termasuk Biaya Overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lainserta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 14.5. Tidak ada penawaran alternatif.

15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

15.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah. 15.2. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara pemindah bukuan kepada Rekening Pemenang Lelang.


16. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

16.1. Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 16.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail. 16.3. Peserta dapat : a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 16.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

17. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

17.1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 17.2. Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.

18. PAKTA INTEGRITAS

18.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya. 18.2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan dalam aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas.

19. JAMINAN PENAWARAN

19.1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah. 19.2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender. c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari Rp. 21.590.000 (Dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. f. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PekerjaanRehab Gedungpada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RITahun Anggaran 2013, Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok g. Jaminan Penawaran Asli diserahkan kepada Pokja pada saat pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.


h.

Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. i. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan. j. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan. 19.3. Jaminan penawaran akan disita, dicairkan dan disetorkan kepada kas Negara apabila: a. Peserta terlibat KKN b. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS c. Calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima atau d. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak. 20. DUKUNGAN KEUANGAN BANK

DARI

21. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

20.1. Peserta menyerahkan Dukungan Keuangan dalam mata uang Rupiah. 20.2. Dukungan Keuangan memenuhi ketentuan sebagai 20.3. berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum. b. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Dukungan Keuangan. c. Besaran nilai Dukungan Keuangan tidak kurang dari Rp. 107.950.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). d. Dukungan Keuangan ditujukan kepada Pejabat pembuat komitmenKegiatan Pekerjaan Rehab Gedung BPSDM pada Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok 20.4. Paket pekerjaan yang didukung sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. 21.1. Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta pengadaan.

C. PEMASUKAN PENAWARAN 22. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN

22.1. Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metoda 1 (satu) file. 22.2. Dokumen penawaran terdiri dari: - Penawaran administrasi; - Penawaran teknis; - Penawaran harga. 22.3. File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 22.4. Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi


APENDO. 23. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

23.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja pada tanggal yang telah ditetapkan pada Aplikasi SPSE dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui aplikasi SPSE; 2. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 23.2. Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.

24. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

24.1. Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja paling lambat pada waktu yang telah di tetapkan pada Aplikasi SPSE. 24.2. Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25. PEMBUKAAN PENAWARAN

25.1. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO. 25.2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. 25.3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 25.4. Penawaran masuk yang dimaksud butir 25.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang berisi data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga. 25.5. Pokja tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

26. EVALUASI PENAWARAN

25.1.

Evaluasi penawaran dilakukan dengan Metode Sistem Gugur. 25.2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan


c)

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Evaluasi administrasi dilakukan atas kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen penawaran yang diminta berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan; Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi Teknis dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; Evaluasi harga penawaran dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pokja akan mengevaluasi harga penawaran dengan membandingkan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tersedia dalam DIPA; b. Apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan c. Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; e. Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; f. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau g. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. Evaluasi Kewajaran harga penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan panitia pengadaan barang/jasa; b. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: i. Apabila peserta lelang tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau ii. Apabila peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. Panitia pengadaan barang/jasa membuat daftar peringkat calon pemenang yang dimulai dari penawaran harga terendah.


25.8.

Apabila dalam koreksi aritmatik dan evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia pengadaan barang/jasa melakukan klarifikasi dengan peserta lelang. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; 25.9. Bila terjadi penawaran harga yang sama, maka panitia pengadaan barang/jasa akan menetapkan peringkat yang lebih tinggi terhadap peserta lelang yang mempunyai persyaratan teknis yang lebih baik. 25.10. Pokja memasukan hasil evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi. 27. EVALUASI KUALIFIKASI

27.1. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon Kualifikasi pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 27.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 27.3. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

28. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

28.1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 28.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. 27.3. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 28.3. Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 28.4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. 28.5. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

E. PENETAPAN, PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN DAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK 29. PENETAPAN PEMENANG

29.1. Pokja membuat Surat Penetapan Pemenang Berdasarkan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran.

30. PENGUMUMAN PEMENANG

30.1. Pokja mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

31. SANGGAHAN

31.1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK dan PA/KPA. 31.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:


a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau; c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 31.3. Pokja wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. 31.4. Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang. 32. SANGGAHAN BANDING

32.1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK dan Pokja 32.2. Menteri Hukum dan HAM RI wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 32.3. Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan minimal sebesar 1% dari HPS atau sebesar Rp. 10.794.000,- ( Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah )dan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 32.4. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Kegiatan Pekerjaan Rehab Gedungpada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2013. 32.5. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 32.6. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri Hukum dam HAM RI atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

33. PENUNJUKKAN PEMENANG

33.1. Pokja membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 33.2. PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 33.3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan


masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan Ke kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau; c. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 33.4. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 33.5. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 34. SURAT JAMINAN 34.1. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum atau PELAKSANAAN Perusahaan Penjamin sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan melampirkan surat keterangan dari perusahaan asuransi tentang pelaksanaan masuk dalam program reasuransi. 34.2. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatangan Kontrak. 34.3. Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100 (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau 2. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 34.4. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Pekerjaan/Barang/Jasa lainnya. 34.5. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan mencapai bobot 100%. 34.6. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok 34.7. Nama pekerjaan yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan sama dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan. 34.8. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 14

35. SURAT PERJANIJIAN / KONTRAK

35.1. Pelaksanaan pekerjaan akan dituangkan didalam Surat Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat KomitmenBPSDM Hukum dan HAM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang, dalam bentuk Kontrak gabungan antara Lumpsum dan Harga Satuan. 35.2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia barang/Jasa menyerahkan Jaminan pelaksanaan. 35.3. Cara Pembayaran akan diatur dalam kontrak. 35.4. Biaya pembuatan dan penggadaan dokumen kontrak ditanggung oleh penyedia Barang/Jasa.


BAB III SPESIFIKASI TEKNIS

KETENTUAN TEKNIS UMUM Pasal 1 Rencana Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (1)

(2)

(3)

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan a. Sebelum pelaksanaan pekerjaanRehab Gedungpada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2013, pengguna barang/jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, perencana, pengawas teknis, suku dinas teknis dan instansi terkait lainnya, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak/kontrak. b. Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 5(lima) hari sejak diterbitkannya SPMK. c. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, adalah : 1. Organisasi kerja. 2. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan. 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. 4. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil. 5. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. 6. Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja. 7. Penyusunan program mutu proyek. Penggunaan Program Mutu a. Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. b. Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi : 1. Informasi pengadaan barang/jasa. 2. Organisasi Proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa 3. Jadwal pelaksanaan. 4. Prosedur pelaksanaan pekerjaan. 5. Prosedur instruksi kerja. 6. Pelaksana kerja. Pemeriksaan bersama a. Pada tahap awal periode pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa bersamasama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama. b. Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Pasal 2 Organisasi Pelaksanaan Lapangan


(1)

Untuk melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak, penyedia barang jasa harus membuat organisasi pelaksana lapangan, dengan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas tanggung jawabnya masingmasing.

(2)

Penempatan personil harus proporsional dan sesuai dengan keahlian bidang tugasnya masing-masing, sedangkan untuk tenaga-tenaga ahlinya harus memenuhi ketentuan paraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan golongan, bidang dan kualifikasi perusahaan penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

(3)

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Proyek penyedia barang/jasa menunjuk penanggung jawab lapangan (Kepala Proyek), yang dalam penunjukannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

(4)

Penyedia barang/jasa tidak diperkenankan memberikan pekerjaan lain kepada wakil ataupun para penanggung jawab lapangan, di luar pekerjaan/proyek yang bersangkutan.

(5)

Selama jam-jam kerja tenaga ahli/wakilnya atau para penanggung jawab lapanganharus berada di lapangan pekerjaan kecuali berhalangan/sakit dan Penyedia barang/jasa harus menunjuk/ menempatkan penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

(6)

Jika ternyata penanggung jawab teknis tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak memerintahkan kepada Penyedia barang/jasa supaya segera mengganti dengan orang lain yang ahli dan berpengalaman. Pasal 3 Tenaga Kerja Lapangan

(1)

Penyedia barang/jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja yang trampil dan berpengalaman, sesuai keahliannya dalam jumlah yang cukup sesuai volume dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan.

(2)

Penyedia barang/jasa harus melaksanakan ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan lokasi/pekerjaan, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadai.

(3)

Penyedia barang/jasa harus menyediakan tempat tinggal yang memadai dan tidak mengganggu lingkungan, untuk para tenaga kerja yang tinggal sementara di lokasi pekerjaan/proyek.

(4)

Penyediaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada pengguna barang/jasa, dalam bentuk daftar tenaga kerja yang dilampiri identitas diri dan tanda pengenal setiap tenaga kerja. Pasal 4 Bahan dan Peralatan

(1)

Bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian/kontrak, adalah harus disediakan oleh penyedia barang/jasa.

(2)

Bahan/Material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, adalah: a. Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak, RKS, gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.


c. d.

Sebelum digunakan/dipasang harus diajukan contoh atau brosur setiap bahan dan peralatan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna barang/jasa. Pengguna barang/jasa berhak melakukan pengujian dan menolak terhadap bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

(3)

Bahan dan peralatan yang ditolak pengguna barang/jasa harus segera disingkirkan dari lokasi/lapangan proyek, dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penolakan dilakukan.

(4)

Apabila terdapat bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang belum atau telah mendapat persetujuan, ternyata tidak memenuhi kualifikasi atau spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, maka penyedia barang/jasa wajib mengganti/memperbaiki dengan beban biaya sendiri dan tidak berhak menuntut ganti rugi.

(5)

Apabila bahan dan peralatan yang akan digunakan ternyata tidak didapat lagi di pasaran, maka penyedia barang/jasa segera mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pengguna barang/jasa. Prosedur penggantian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Penggantian bahan dan peralatan yang dimaksud pada ayat 5 (lima) di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.

(7)

Penyediaan dan pengamanan bahan dan peralatan di lokasi/lapangan proyek, adalah menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa termasuk tempat dan cara penyimpanannya harus tertib dan tidak mengganggu mobilisasi kerja di lapangan. Pasal 5 Mobilisasi

(1)

Mobilisasi meliputi : a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya. c. Mendatangkan personil dan tenaga kerja lapangan.

(2)

Mobilisasi peralatan terkait dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

(3)

Mobilisasi paling lambat harus sudah dimulai dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkan SPMK. Pasal 6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

(1)

Penyedia barang/jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan secara rinci, yang terdiri dari : a. Time schedule dalam bentuk bar chart, dilengkapi dengan perhitungan kemajuan bobot untuk setiap minggunya. b. Pada time schedule dilengkapi pula dengan kurva “S”. c. Untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek yang memiliki kompleksitas tinggi harus dilengkapi dengan network planning.


(2)

Jangka waktu jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat perjanjian/kontrak.

(3)

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat secara lengkap dan menyeluruh mencakup seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang dapat menggambarkan antara rencana dan realisasinya.

(4)

Jadwal pelaksanaan pekerjaan harus sudah dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak, untuk dapat diperiksa/disetujui oleh pengawas teknis dan disahkan oleh pengguna barang/jasa.

(5)

Jadwal pelaksanaan pekerjaan harus tetap berada di lokasi/lapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan dan salah satunya ditempel di ruangan rapat proyek. Pasal 7 Laporan Hasil Pekerjaan

(1)

Laporan Harian a. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilapangan dicatat didalam buku harian lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian. b. Buku harian Lapangan (BHL) berisi : 1. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan. 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya. 3. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan. 4. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan. 6. Catatan-catatan lain dan atau dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan. c. Buku harian Lapangan (BHL) disiapkan dan disi oleh penyedia barang/jasa, dan diperiksa oleh pengawas teknis dan dilengkapi catatan instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang dianggap perlu dan disetujui oleh pengguna barang/jasa. d. Penyedia barang/jasa harus mentaati dan melaksanakan selaku pelaksana proyek, terhadap instruksi, arahan dan petunjuk yang diberikan Pengawas Teknis dalam Buku harian Lapangan (BHL). e. Jika Penyedia barang/jasa tidak dapat menerima/menyetujui pendapat/perintah pengawas harus mengajukan keberatan-keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3x24 jam. f. Penyedia barang/jasaharus memperbaiki atas beban biaya sendiri terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, tidak sempurna dalam pelaksanaannya atas kemauan inisiatif sendiri atau yang diperintahkan oleh pengawas teknis maupun Pejabat Pembuat Komitmen.

(2)

Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

(3)

Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan. Pasal 8 Foto Proyek


(1)

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, pengguna barang/jasa dengan menugaskan kepada penyedia barang/jasa, membuat foto-foto dokumentasi untuk tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

(2)

Foto proyek dibuat oleh penyedia barang/jasa sesuai petunjuk Pengawas Teknis, disusun dalam 4 (empat) tahapan disesuaikan dengan tahapan pembayaran angsuran tetapi tidak termasuk masa pemeliharaan, yaitu sebagai berikut :

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV

Bobot 0% Bobot 10% - 30% Bobot 50% - 85% Bobot 100%

(3)

Foto proyek tiap tahapan tersebut di atas dibuat 5 (lima) set dilampirkan pada saat pengambilan angsuran sesuai dengan tahapan angsuran,yang masing-masing adalah untuk: Untuk proyek/pekerjaan yang diawasi oleh konsultan : 1. Satu set untuk Bowheer. 2. Satu set untuk Penyedia Barang/Jasa. 3. Satu set untuk Konsultan selaku Pengawas Teknis.

(4)

Pengambilan titik pandang dari setiap pemotretan harus tetap/sama sesuai dengan petunjuk Pengawas Teknis atau Bowheer.

(5)

Foto setiap tahapan ditempelkan pada album/map dengan keterangan singkat, dan penempatan dalam album disahkan oleh Bowheer, untuk teknis penempelan/penempatan dalam album ditentukan oleh Pengawas Teknis.

(6)

Khusus untuk pemotretan pada kondisi keadaan kahar/memaksa force majeure diambil 3 (tiga) kali. Pasal 9 Perbedaan ukuran

(1)

Jika terdapat perbedaan ukuran yang ditulis dengan angka dengan ukuran yang ditulis dengan skala, maka ukuran yang dipakai adalah ukuran yang ditulis dengan angka.

(2)

Jika merasa ragu-ragu tentang ukuran harus segera meminta petunjuk Pengawas Teknis atau Perencana. Pasal 10 Sarana Penunjang Proyek

(1)

Kepada penyedia barang/jasa diwajibkan membuat/mendirikan bangunan sementara seperti: los kerja bangsal/direksi keet yang cukup luas dan lain-lain yang diperlukan. penyedia barang/jasa juga harus menyediakan perlengkapan ruang kerja Bowheer dan Pengawas Teknis, dengan jumlah sesuai kebutuhan.

(2)

Penempatan sarana bangunan sementara harus dibuatkan perencanaannya oleh penyedia barang/jasa, serta terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan Bowheer.

(3)

Sarana penunjang Direksi keet/gudang/bedeng sementara pagar pengaman dan perlengkapannya serta pompa kerja, adalah merupakan sarana penunjang dalam pelaksanaan proyek dan merupakan barang yang dipakai habis pada saat setelah pekerjaan selesai.


(4)

Pada prinsipnya penyedia barang/jasa harus menyediakan peralatan kerja bantu yaitu : air, aliran listrik, pompa air, beton molen, vibrator, alat-alat pemadam kebakaran, dll.

(5)

Untuk segala kebutuhan/keperluan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, sekalipun tidak disebut dan dinyatakan dalam peraturan dan syarat-syarat (RKS) maupun dalam gambar tetap menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.

(6)

Untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, tanah dan halaman akan diserahkan kepada penyedia barang/jasa dalam keadaan sedemikian rupa, dengan ketentuan jika pelaksanaan pekerjaan telah selesai, segala kerusakanyang terjadi di atas tanah/halaman akibat pelaksanaan seperti kerusakan saluran/got, tanaman dan lain sebagainya harus diperbaiki kembali seperti keadaan semula atas tanggungan penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

(7)

Setelah penyedia barang/jasa mendapat batas-batas daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, maka penyedia barang/jasa harus bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yangada didaerahnya meliputi : a. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan yang disengaja maupun tidak disengaja. b. Penggunaan sesuatu yang salah/keliru. c. Kehilangan-kehilangan.

(8)

Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas penyedia barang/jasa diizinkan untuk mengadakan pengamanan pelaksanaan proyek pembangunan setempat, antara lain penjagaan, penerangan pada malam hari dan sebagainya.

(9)

Penyedia barang/jasa harus mengerjakan pekerjaan pembersihan yaitu segala macam kotoran bekas-bekas bongkaran dan alat-alat lainnya, harus segera diangkut atas persetujuan Pengawas Teknis atau Bowheer. Pasal 11 Papan Nama Proyek

(1)

Pemasangan papan nama proyek sebagaimana diatur pada pasal ini dipancangkan di lokasi proyek pada tempat yang mudah dilihat umum.

(2)

Pemasangan papan nama proyek dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan Bowheer.

(3)

Petunjuk bentuk papan nama proyek, ukuran, isi dan warnanya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 438/2000 tanggal 9 Maret 2000.

(4)

Bentuk dan ukuran papan nama proyek fisik ditetapkan sebagai berikut : a. Papan nama proyek dibuat multiplek tebal 6 mm dengan ukuran lebar 240 cm dan tinggi 175 cm. b. Papan nama dipasang pada tiang kaso ukuran 5/7 cm dengan ketinggian disesuaikan kondisi lapangan. c. Jenis tulisan memakai huruf cetak, tulisan dan garis warna hitam. Pasal 12

PEKERJAAN ARSITEKTUR 1.

PEKERJAAN UMUM


LOKASI PROYEK Gedung Asrama Pendidikan I, II dan III Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok)

PERALATAN Kontraktor harus sudah memperhitungkan setiap peralatan yang akan digunakan ditempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan demi kelancaran pekerjaan. PENGUKURAN TATA LETAK DAN KETINGGIAN Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya, untuk pekerjaan pengukuran tata letak dan ketinggian bangunan ataupun konstruksi lainnya Pengukuran harus dilakukan dengan theodolith dan waterpass dan dilakukan oleh juru ukur yang berpengalaman. Hasil pengukuran harus diserahkan kepada Direksi Lapangan untuk disetujui. KEAMANAN PROYEK DAN TANDA PENGENAL PEKERJA Kontraktor harus menjamin keamanan proyek baik untuk barang-barang milik kontraktor maupun Direksi, menjaga keutuhan bangunan-bangunan yang ada dan tidak memakai inventaris yang ada sebagai alat dalam pekerjaan atau dari gangguan para pekerja kontraktor maupun kerusakan-kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor harus menempatkan petugas-petugas keamanan selama 24 jam penuh setiap hari. Untuk mengawasi dan menjaga ketertiban para pekerjanya, setiap pekerja kontraktor diharuskan menggunakan tanda pengenal pada tempat atau bagian badan yang mudah terlihat oleh petugas keamanan yang bertugas. Tanda pengenal tersebut dapat berupa pening atau kartu pengenal yang tidak mudah rusak, mudah terbaca atau jelas atau pakai seragam sesuai petunjuk dan persetujuan Direksi. Pekerja kontraktor tidak diizinkan menginap di lokasi pekerjaan, kecuali petugas keamanan yang bertugas malam hari. JAMINAN SOSIAL PEKERJA KESELAMATAN KERJA (Peraturan Perburuhan) Kontraktor harus mengadakan jaminan sosial untuk semua pekerja sesuai dengan peraturan perburuhan. Kontraktor harus menjamin keselamatan kerja buruh-buruhnya sesuai dengan peraturan perburuhan atau persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Untuk hal tersebut diatas, kontraktor harus menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan, obat-obatan (PPPK) bagi keselamatan pekerja tersebut. ASURANSI PEKERJAAN Kontraktor harus mengasuransikan semua pekerja-pekerja terhadap segala kemungkinan yang tidak terduga (All Risk Insurance) Astek (Asuransi Tenaga Kerja) PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN SELAMA 180 HARI KALENDER Kontraktor harus mengadakan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan atau bangunan, baik interior maupun exterior serta semua fasilitasnya, elektrikal mekanikal,Plumbing, jalan dan parkir, pemeliharaan kebersihan, dan bertanggungjawab atas kesalahan teknis yang dilakukan oleh Kontraktor. TABUNG PEMADAM KEBAKARAN Kontraktor harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran selama proyek berlangsung. Tabung-tabung gas atau zat kimia untuk pemadam api, kapasitas masing-masing 6 Lbs.


PAPAN NAMA PROYEK Papan nama proyek harus dipasang sedemikian rupa sehingga terbaca dari luar batas daerah kerja atau penempatannya, bentuknya akan ditentukan Direksi. KANTOR DAN GUDANG KONTRAKTOR Kontraktor harus membuat kantor dimana wakil dan seluruh stafnya bekerja, gudang yang diperlukan untuk melindungi material-material dan peralatan dari gangguan cuaca (hujan, panas dll) menjamin terhadap pencurian. Untuk memudahkan pemeriksaan oleh Direksi semua material/peralatan, keluar masuknya barang harus teratur rapi. LOS KERJA DAN POS JAGA Kontraktor harus membuat los kerja dan pos jaga. Los kerja yaitu bangunan tempat berkerja para pekerja/tukang dan harus cukup baik, terlindung dari cuaca, baik hujan maupun gangguan air hujan atau terik panas matahari yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan . FASILITAS PENGADAAN AIR KERJA Kontraktor diwajibkan menyediakan air untuk keperluan air kerja, air minum untuk para pekerja dan air untuk kamar mandi dan WC. Air dimaksud adalah air bersih, baik yang berasal dari PAM atau sumur/pompa, serta pengadaan dan pemasangan pipa-pipa distribusi untuk suplai air yang memenuhi syarat bagi keperluan pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan pekerja serta Direksi pada Direksi Keet atau Mess Pengawas. FASILITAS PENERANGAN Kontraktor menyediakan listrik kerja selama proyek berlangsung, baik untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan, penerangan dan peralatan Direksi Keet atau Mess Pengawas dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang lancarnya pekerjaan, kerja malam dan lain-lain. Kontraktor harus menyediakan genset sendiri dan kalau memakai arus PLN, biaya selama proyek berlangsung dibebankan pada kontraktor. DIREKSI KEET DAN PERLENGKAPAN Pemborong harus membuat bangunan sementara untuk Direksi sesuai dengan petunjuk Direksi. Bahan-bahan untuk bangunan Direksi terdiri dari :  Lantai pasangan bata merah/batako diplester.  Rangka kayu klas II.  Dinding papan atau multipleks minimal tebal 6 mm  Langit-langit eternit lokal.  Atap asbes gelombang.  Dilengkapi jendela dan pintu sesuai dengan rencana yang disetujui Direksi. Peralatan inventaris minimum yang harus dilengkapi :      

meja tulis dengan kursi duduk. Satu steel zice dengan 4 kursi duduk. Satu set komputer untuk drafter AutoCAD dan administrasi lengkap dengan printer A3. Satu meja rapat lengkap dengan kursi duduk. Papan tulis jenis White board pada ruang rapat. AC Split ¾ PK


Pemborong harus memelihara kebersihan bangunan Direksi serta Inventarisnya, menyediakan air minum yang bersih dan dimasak (teh/kopi) untuk staf Direksi atau tamu-tamu. Bangunan sementara serta inventarisnya tetap milik pemberi tugas, harus dibongkar dan bahan-bahannya diangkut dari tempat pekerjaan apabila Direksi menghendakinya. Untuk mempermudah komunikasi maka pemborong harus menyediakan dan membayar rekening untuk (minimum) 1 telephone yang dapat dipergunakan, baik oleh Direksi maupun pihak pemborong. Pemborong juga harus menyediakan dan membayar listrik untuk Direksi keet tersebut. PEMERIKSAAN PENGUKURAN Untuk melaksanakan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengukuran evaluasi, tata letak dan lain-lainnya oleh kontraktor, Direksi Pelaksanaan akan menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukannya. Biaya pemeriksaan tersebut seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor sesuai jumlah yang telah ditentukan. PENGUJIAN KUALITAS Biaya-biaya pengujian kualitas atas contoh bahan maupun hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor dalam jumlah yang telah ditentukan. Pengujian kwalitas akan dilakukan Pihak Ketiga yang berwenang dan mampu dan akan ditentukan oleh Direksi Pelaksana. DOKUMENTASI PHOTO PROYEK Kontraktor harus memperhitungkan pembuatan photo-photo dokumentasi proyek lengkap dengan albumnya minimal 5 (lima) album besar untuk setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Dokumentasi pemotretan dilakukan oleh Kontraktor sejak sebelum mulainya proyek, (lokasi pekerjaan). Photo-photo harus berwarna dan berukuran post card dan diserahkan kepada Direksi Lapangan selama proyek berlangsung. Kontraktor harus menyediakan biaya untuk keperluan photo copy laporan-laporan dan keperluan Direksi Lapangan selama proyek berlangsung. KONSUMSI DIREKSI DAN TAMU-TAMU DIREKSI SELAMA PROYEK Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya konsumsi untuk rapat mingguan dan juga jika sewaktu-waktu Pemberi Tugas dan tamu-tamu yang berkepentingan atas pelaksanaan proyek hadir di site (diproyek). PENYEDIAAN ALAT-ALAT DOKUMENTASI Untuk keperluan pelaksanaan dokumentasi proyek oleh Direksi Lapangan, Kontraktor diharuskan menyediakan alat-alat dokumentasi berupa kamera digital FASILITAS DIREKSI LAPANGAN

Kontraktor diharuskan menyediakan atau memberikan fasilitas pengangkutan sehari-hari ke lapangan/site proyek bagi staf Direksi Lapangan, selama proyek berlangsung. Fasilitas tersebut minimum untuk 3 (tiga) orang. PENYEDIAAN ALAT-ALAT KERJA DIREKSI LAPANGAN.

Kontraktor harus mengadakan dan menyerahkan kepada Direksi Lapangan alat-alat kerja dan alat-alat perlengkapan Direksi yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan Pengawasan, sesuai yang dibutuhkan Pengawas dalam tabel Perincian Pekerjaan dan Biaya. KETENTUAN PELAKSANAAN

Semua pelaksanaan pekerjaan umum yang sifatnya pengadaan barang, biaya pemeriksaan pengukuran dan biaya pengujian kualitas untuk kepentingan proyek dan tugas-tugas Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 24

Pengawasan direksi lapangan harus diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 20(dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja. Segala biaya untuk hal tersebut akan menjadi tanggungan kontraktor. GAMBAR ASBUILD DRAWING DAN SHOP Drawing

a. b.

c.

2.

Shop drawing akan menunjukan ukuran besaran-besaran, ketentuan, finish, detail-detail pertemuan dan hubungannya dengan konstruksi secara keseluruhan; Pekerjaan harus tepat koordinat dengan finish, permukaan-permukaan atau jarak-jarak kolom, ukuran harus diambil di lapangan. Apabila beton, pasangan bata dan material lain akan menerima beban maka dalam pasangan harus dilengkapi dengan keterangan tertulis dan pengarahan yang diperlukan agar disiplin lain dapat menentukan daerah kerja mereka; Semua pekerjaan akan dirakit dan dipasang sesuai dengan gambar Arsitektur dan gambar kerja yang sudah disetujui.

PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PEMBERSIHAN Ruang Lingkup Kontraktor harus melaksanakan pembersihan lokasi sebelum dimulainya proyek, selama pelaksanaan berlangsung dan sebelum selesainya proyek. Cara Pelaksanaan Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, kontraktor diwajibkan membersihkan seluruh lokasi pekerjaan dari puing-puing, sampah-sampah dan benda-benda lainnya sehingga terlihat permukaan lokasi pekerjaan bersih. Selama Pekerjaan Berlangsung Kontraktor diwajibkan menjaga kebersihan lapangan dan mengatur lokasi penempatan bahan bangunan serta daerah kerja agar kelancaran pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat. Sesudah Pekerjaan Selesai Sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan kepada pemilik proyek, Kontraktor harus membersihkan seluruh site dari segala peralatan yang digunakan selama proyek berlangsung. Segala macam kotoran-kotoran dan puing-puing dan peralatan tersebut harus dibuang dan dikeluarkan dari site. PENGAMANAN INVENTARIS Sebelum pelaksanaan proyek dimulai, terlebih dahulu Kontraktor harus memberi pengamanan terlebih dahulu terhadap inventaris yang ada di lokasi pekerjaan, (Untuk lemari di dalam kamar semua ditutupi dengan plastik untuk menutupi dari noda debu atau cat, sedangkan inventaris lainnya meja dan kursi di keluarkan dari kamar dan di jadikan satu dalam penyimpanan sementara sesuai petunjuk Direksi Lapangan. Tidak dibenarkan menggunakan inventaris kantor sebagai steger atau lainnya yang sifatnya akan membuat rusak atau kotor peralatan inventaris. SYARAT-SYARAT UMUM DAN PERATURAN Pemeriksaan lapangan dan pekerjaan persiapan Kontraktor harus mengadakan pemeriksaan/pengukuran dan pengecekan langsung ke lapangan guna menentukan dengan pasti kondisi lapangan, perletakan bahan-bahan yang nantinya mungkin akan mempengaruhi jalannya pekerjaan.


Pemeriksaan Pekerjaan Tanah Pekerjaan tanah dimana termasuk pula pekerjaan-pekerjaan pemadatan akan diperiksa oleh Direksi Pengawas Pembongkaran dan Pembersihan Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan dalam pekerjaan ini meliputi pekerjaan bongkaran dan pembersihan kamar mandi meliputi pembongkaran lantai, dinding penyekat, urinoir, wastafel, plafon dan lain-lain sesuai dengan bill of quantity dan gambar perencanaan

Perlindungan Terhadap Benda-benda Berfaedah (pengamanan Inventaris) Kecuali ditujukan untuk dipindahkan, seluruh mesin-mesin, pompa-pompa, alat-alat listrik dan barang-barang berharga lainnya harus dilindungi dari kerusakan dan bila sampai menderita kerusakan harus direparasi/diganti oleh kontraktor dengan tanggungan biaya sendiri. Bila suatu alat/pekerjaan/pelayanan Dinas yang sedang bekerja ditemui dilapangan dan hal tersebut tidak dijumpai didalam gambar, atau dengan cara lain yang diketahui oleh Kontraktor dan ternyata diperlukan perlindungan atau pemindahan, Kontraktor harus bertanggungjawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut tidak terganggu. Apabila pekerjaan terganggu sebagai akibat pekerjaan kontraktor, kontraktor baru mengganti segala kerugian-kerugian yang terjadi yang dapat berupa perbaikan dari barang yang rusak akibat pekerjaan Kontraktor dan sama sekali bukan tanggung jawab Pemberi Tugas. Pekerjaan Lain-lain Harus selalu dipersiapkan dan dipertahankan selama pekerjaan berlangsung seluruh perlindungan dan pagar-pagar yang disyaratkan oleh sifat dan keadaan pekerjaan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Direksi, segi keamanan dan peraturan-peraturan Pemerintah setempat. Kontraktor harus mempersiapkan saluran-saluran dan perlindungan yang diperlukan untuk melindungi pekerjaan benda-benda berharga lainnya. Perbaikan atau penggantian kerusakan yang mungkin terjadi sehubungan dengan pekerjaan ini adalah diluar tanggung jawab Pemberi Tugas dan semua adalah merupakan tanggung jawab Kontraktor. 3.

PEKERJAAN TEKNIS ARSITEKTUR SYARAT-SYARAT UMUM, PERATURAN DAN STANDAR Dalam melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia. Pada khususnya peraturan-peraturan ini berkenaan dengan pasal-pasal diatas, meliputi : Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan. a. NI 3 (PUBB) / 1960 b. NI 3 (PUBB) / 1963 c. NI 3 1970 Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang Penggunaan Tenaga Kerja, Harian, Mingguan, dan Bulanan/Borongan) Peraturan AVWI Tata cara pelaksanaan atau peraturan-peraturan pembangunan dari pemerintah setempat harus ditaati, hanya bila ketentuan-ketentuannya lebih keras daripada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.


RUANG LINGKUP PEKERJAAN Bagian ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan arsitektur sesuai dengan gambar dan spesifikasi Teknis serta terkait langsung dengan Biil of Quantity. URAIAN PEKERJAAN Pekerjaan Pasangan Batu Bata Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan untuk pekerjaan pasangan bata, penyediaan tempat yang akan didirikan dinding dan melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pasangan bata untuk pembuatan dinding atau lainnya, satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar denah dan potongan. Kontraktor wajib meneliti/melengkapi sendiri lingkup pekerjaan ini Bahan bahan yang harus disediakan antara lain : a. Semen / portland cement (PC) Semen yang datang dilokasi pekerjaan dan menunggu pemakaian harus disimpan di dalam gudang yang lantainya kering dan 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah disekitarnya. Bilamana pada setiap pembukaan kantong, ternyata semennya sudah membatu, maka semen tersebut harus disingkirkan keluar lokasi pembangunan dan tidak boleh dipergunakan. Supplier yang mengiriPengawasan semen, hendaknya dapat menunjukkan sertifikasi dari pabrik. Semen yang sudah lembab atau menunjukkan gejala membatu akan ditolak. Semua semen yang ditolak, secepatnya harus dikeluarkan dari lokasi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. b.

Pasir Pasang Untuk konstruksi beton, pasir yang digunakan harus bersih, pasir asli dan bebas dari segala macam kotoran dan bahan-bahan kimia, satu dan lain hal sesuai dengan NI-3 Pasal 14 ayat 2. Bilamana pasir yang dipakai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, Pengawas dapat memerintahkan mencuci pasirnya, melihat hasilnya, sampai didapat persetujuan. Khususnya untuk plester, harus dicarikan pasir yang lebih halus. Macam pasangan batu bata terdiri dari :  Pasangan kedap air Untuk dinding-dinding biasa yang di atas tanah, pasangan kedap air dengan perbandingan 1 semen : 3 Pasir dimulai dari sloof sampai 30 cm diatas lantai. Untuk dinding dapur, pantry, kamar mandi, pasangan kedap air minimum sampai setinggi pintu (± 210 cm dari lantai), satu dan lain hal sesuai dengan denah dan potongan.  Pasangan biasa Pasangan bisa dengan adukan 1Pc : 4 Psr, berada diatas pasangan kedap air tersebut. Tebal tembok jadi, adalah 15 cm (termasuk plint, porselen, mozaik dan lainlain), satu dan lain hal sesuai dengan denah dan potongan.

Pelaksanaan Membuat Dinding Kontraktor akan mengerjakan pengukuran bangunan (uitzet) secara teliti dan sesuai dengan gambar, sebelah mana dinding-dinding yang akan dipasang. Semua pasangan harus rata (horisontal) dan tiap-tiap kali diukur dengan lantai, dengan menggunakan benang. Pasangan benang tidak boleh lebih dari 30 cm diatas pasangan di bawahnya. Pada semua pasangan bata setengah batu, satu sama lain harus terdapat pengikatan yang sempurna. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 27

Tidak dibenarkan menggunakan batu bata pecahan separo panjang, kecuali sesuai peraturannya (di sudut). Lapisan satu dengan lapisan di atasnya harus berbeda setengah panjang bata. Pada tiap-tiap pertemuan tegak lurus terdapat ikatan pasangan yang sempurna, kecuali di tiap-tiap pertemuan dimana ada tiang-tiang beton yang merupakan bingkai. Semua pertemuan tegak lurus harus benar-benar bersudut 90 derajat. Sebagai persiapan plesteran, maka siarnya harus diketok sedalam 0,5 cm sehingga adukannya akan cukup mengikat plesteran yang akan dipasang. Bilamana di dalam pasangan ternyata terdapat batu bata yang cacat atau tidak sempurna, maka ini harus diganti dengan yang baik atas biaya Kontraktor. Semua rangka kayu/kusen harus dipasang terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan pekerjaan pasangan. Semua siar antara kayu/kusen harus diisi dengan adukan sekurangkurangnnya setebal 1 cm (adukan sesuai dengan tujuan atau dengan tambahan plasticisier). Lubang untuk alat-alat listrik dan pipa :  Dimana diperoleh pasangan pipa/alat-alat yang ditanam dalam dinding, maka harus dibuat pahatan secukupnya pada pasangan bata (sebelum diplester).  Pahatan tersebut setelah dipasang pipa, harus ditutup dengan adukan plesteran yang dilaksanakan secara sempurna, dikerjakan bersama-sama dengan plesteran seluruhnya bidang tembok. Pekerjaan Plesteran (Dinding Bata dan Beton) Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan plesteran, penyiapan dinding/tempat yang akan diplester, serta pelaksanaan pekerjaan pemelesteran itu sendiri pada dinding yang akan diselesaikan dengan cat satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar denah dan notasi penyelesaian dinding. a. Bahan yang harus disediakan antara lain :  Semen Yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan satu dan lain hal sesuai dengan NI-8. Merk/hasil produksi pabrik dari semen untuk pekerjaan ini akan ditentukan dalam penjelasan.  Pasir Yang dipergunakan adalah jenis pasir yang halus dengan warna asli. Dan harus sesuai dengan NI-3 Pasal 14 dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi.  Air Untuk mengaduk kedua bahan tersebut diatas digunakan air, yang harus sesuai dengan ketentuan pasal 10 dari NI-3.

b. Persiapan dinding yang akan diplester :  Semua siar di permukaan dinding batu bata hendaknya sedalam lebih kurang 10 mm, sebelum diplester.  Permukaan dinding beton yang akan diplester harus dikerik (dibuat kasar) agar bahan plesterannya dapat merekat.  Semua permukaan yang akan diplester harus disikat sampai bersih dan disiram dengan air sebelum plesterannya ditempelkan (permukaan dindingnya harus basah pada waktu diplester). Semua bidang plesteran harus dijaga kelembabannya selama seminggu sejak penempelan plesteran. c. Pelaksanaan pekerjaan antara lain harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :  Sudut-sudut Semua sudut-sudur horizontal luar maupun dalam serta garis tegaknya dalam pekerjaan plesterannya harus dilaksanakan secara sempurna, tegak dan siku. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 28







Bilamana terdapat bidang plesteran yang bergelombang harus diusahakan memperbaiki secara keseluruhan. Bagian-bagian yang harus diperbaiki hendaknya dibobok secara teratur (dibuat bobokan yang berbentuk segi empat) dan plesteran baru harus rata dengan sekitarnya. Adukan semen biasa (1 semen : 4 Pasir) Semua bahan plesteran harus diaduk dengan mesin atau dengan tangan sesuai dengan persyaratan Pengawas dan Kontraktor akan mendapatkan kesempatan untuk penggunaan bahan kimia tambahan yang diperlukan. Hanya semen yang masih baik diperbolehkan dipakai. Untuk dapat dicapai tebal yang rata dari suatu plesteran, sebaiknya diadakan pemeriksaan secara silang. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh yang mengerjakan sendiri, dengan menggunakan garis panjang yang digerakkan secara vertikal (silang). Biasanya plesteran akan mencapai antara 13 mm dan 18 mm, tergantung dari batu bata yang dipergunakan, yang juga menentukan ratanya permukaan dinding yang belum diplester. Tebal 12 mm dan 8 mm hendaknya dicapai dalam 2 mm merupakan lapisan dengan permukaan kasar (juga dicek secara silang), kemudian lapisan kedua ditempelkan untuk mencapai bidang yang lebih teliti dan kemudian baru dilakukan pengacian. Akhirnya akan didapat plesteran yang tebalnya lebih kurang 20 mm. Bidang beton yang terlihat bilamana harus dilapis dengan plesteran, maka tebalnya akan mencapai lebih kurang 12 mm.

Pekerjaan Pasangan Keramik a. Lingkup pekerjaan Lingkup pekerjaan ini meliputi :  Penyediaan bahan keramik dan spesi.  Penyediaan tempat dimana keramik tersebut akan dipasang.  Pelaksanaan pemasangan disemua bidang bagian luar dan pada bidang lain sesuai dengan yang tertera dalam gambar. b.

Persyaratan bahan Untuk Lantai Dipakai keramik ukuran 40 x 40 cm (atau ukuran lain sesuai gambar) kwalitas baik dengan syarat mempunyai sifat-sifat : 3  Daya tahan lengkung (bending straight) melebihi 350 kg/m .  Pengisapan air dibawah 1 %.  Kekerasan melebihi 6 skala Machs.  Memiliki daya tahan abrasi yang cukup tinggi.  Tahan terhadap asam dan basa yang umum dipakai.  Mempunyai alur-alur spesial pada sisi belakang tegel dan ruang pertemuan sudut yang khusus.  Tahan terhadap “Termal Shock” dan lulus dalam pengujian autoclave.  Tidak akan mengalami retak-retak (croshing) baik keresapan glazuur maupun body tegel itu sendiri.  Warna keramik ditentukan oleh Pengawas dari contoh-contoh yang diajukan oleh Kontraktor.  Sebagai perekatnya adalah adukan semen + air.

c.

Cara Pemasangan Dipasang pada dinding bata atau lantai. Ukuran pemasangan adalah sebagai berikut :  Diukur dahulu bidang-bidang yang akan diberi/dipasang keramik. Pengukuran ini meliputi panjang, lebar, peil lantai, sudut-sudut dan lain-lain. Pengukuran ini perlu untuk menentukan letak-letak keramik, jumlah jajaran keramik yang akan dipasang dan lain-lain. Tindakan ini harus dirundingkan dengan Pengawas.










Dibuat dahulu plesteran dasar, plesteran dari adukan 1 semen : 2 pasir. Pembuatan plesteran dasar ini bertujuan “membentuk dinding agar tercapai hal-hal sebagai berikut :  Bentuk menjadi sesuai dengan yang dikehendaki apabila nanti keramik ditempelkan.  Dinding tegak serta lurus sesuai dengan gambar  Permukaan telah terbentuk dan tidak licin penempelan keramik menjadi mudah, kokoh dan tidak bergelombang . Setelah plesteran dasar selesai dibuat, ditentukan dahulu garis-garis siar sebagai pedoman pemasangan secara keseluruhan dengan jarak siar yang sama besarnya (±1,5-2mm). Bila dianggap perlu, dalam penentuan siar-siar yang penting ini dipasang keramik kepala. Pemasangan keramik pada plesteran dasar menggunakan adukan PC + air tebal perekat tidak lebih dari 4 mm. Gunakan benang-benang timbangan horizonal maupun vertikal meluruskan pemasangan. Pengisian siar dengan adukan perekat semen + air. Permukaan keramik harus selalu dibersihkan dengan kain pel yang basah sampai bersih sekali. Pembersih ini tidak boleh sama sekali ditunda-tunda karena kotoran/plesteran yang menempel pada keramik apabila terlanjur mengering akan sukar sekali dibersihkan.

Pekerjaan Kayu a. Yang dimaksud dengan pekerjaan kayu yaitu semua pekerjaan yang meliputi : 1. Sebagian pekerjaan pintu b.

Syarat kayu yang dipakai 1. Harus benar “mutu kayu yang baik dari jenisnya masing-masing”; 2. Dihindarkan adanya cacat kayu antara lain yang berupa kayu, pecah-pecah, mata kayu, melengkung dan lain-lain; 3. Syarat “kelembaban kayu yang dipakai harus memenuhi syarat”; 4. Semua kayu yang dipakai / dipasang ialah yang disetujui oleh Pemberi Tugas;

c.

Bahan : Kayu borneo bermutu baik

d.

Informasi umum

e.

1.

Toleransi Dalam disain pemasangan kayu disediakan ruang toleransi serta dihindarkan penyekrupan yang berlebihan guna menghindari kerusakan bila terjadi pemakaian material. Dalam disain dan pemasangan, setiap Expansion Joint harus didempul dan digosok hingga rata.

2.

Semua finishing kayu harus memenuhi standard yang telah ditentukan dimana pengecatan atau melamik dibutuhkan, maka harus disesuaikan secara ketat mengikuti prosedur yang ditentukan. Apabila ada pekerjaan yang memerlukan pembongkaran, pendempulan cacat pada kayu, maka perbaikan dilakukan setelah bentuk tersebut disetujui dan unit tersebut harus bebas dari bahan-bahan lain yang bisa mengganggu pekerajaan perakitan. Tanda-tanda cacat akibat proses perakitan yaitu goresan atau lubang yang timbul dipermukaan kayu harus didempul dan digosok hingga tidak kelihatan cacat.

Perakitan 1. Umum


Semua bagian dari pekerjaan perakitan kusen baik material, disain, ukiran, ketebalan sesuai dengan arsitektur dan spesifikasi. 2.

Material lain :  Apabila kayu berhubungan dengan material lain (beton atau batu bata) material tadi harus dibobok dengan spesi dan kayu harus diberi angkur.  Kusen kayu yang berhubungan dengan material lain (batu bata & beton) tidak perlu dicat meni sedang bagian lain harus di meni dan diplamir kemudian digosok sehingga halus serta dicat.  Setiap pertemuan frame (rangka) dengan konstruksi utama (beton, dinding dan lain-lain) agar kedap terhadap air, maka harus diberi dempul elastis semutu thiokol.  Perlindungan terhadap permukaan  Perlindungan terhadap kayu adalah tanggung jawab setiap kontraktor sampai dengan pemasangan selesai  Perlindungan dapat dengan cara didempul dan dicat  Instalasi  “Bench Mark” untuk ketinggian dan “Line Office Mark” harus dipastikan dan disediakan oleh Kontraktor yang bertanggung jawab pada ketepatannya.  Apabila ada pekerjaan yang membutuhkan angkur di dinding atau struktur, maka pemasangan tersebut harus disesuaikan dengan ketat seperti gambar shop drawing. Gambar tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas atau arsitek yang bersangkutan.  Apabila diperlukan, maka Pihak Kesatu dapat memintakan pengetesan material kepada lembaga berwenang atas biaya yang diperhitungkan dalam penawaran.

Pekerjaan Atap dan Langit-langit Plafond a. Pekerjaan Persiapan Pada pekerjaan atap dan langit-langit ini perlu diperhatikan adanya pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat erat hubungannya dengan pekerjaan langit-langit ini. Sebelum dilaksanaan pekerjaan langit-langit pekerjaan lain yang terletak diatas langitlangit harus sudah terpasang antara lain : Elektrikal Perlengkapan instalasi yang diperlukan. b.

c.

d.

Pelaksanaan 1. Plafond Gypsum harus dipaku ke rangka hollow dengan hati-hati memakai paku ramset. 2. Rangka hollow dipasang dengan jarak ukuran 60 x 120 cm yang dipasang sesuai dengan gambar kerja, agar diperhatikan sudut-sudut sikunya. 3. Tepi plafond gypsum/GRC dan sambungan antara lembaran gypsum/GRC dihaluskan dengan compound sebelum dicat. Syarat-syarat bahan penggantung Rangka hollow ukuran 4x4 dan 2/4 cm, ketentuan lain mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam gambar. Syarat-syarat pemasangan Rangka holow dipasang melintang arah langit-langit dengan jarak ± 60/120 cm. Penggantung rangka maintee dipasang searah dengan panjang langit-langit, dengan pengait dan pada rangka plafond di paku ramset.

Pekerjaan Cat a. Lingkup pekerjaan Persyaratan ini mencakup material, peralatan dan cara pelaksanaan pekerjaan cat untuk bangunan. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 31

b.

Referensi/Standar Material, peralatan dan pelaksanaan pekerjaan jika tidak ada ketentuan didalam persyaratan ini harus sesuai dengan referensi/standard. NI – 3 NI – 4 Rekomendasi Pabrik. c. Bahan / Material Material cat yang digunakan jika tidak ditentukan lain didalam tabel persyaratan material harus dari produk Mowilex atau yang setara, dengan persyaratan pengecatan sebagai berikut : 1. Dinding plesteran / beton / lembaran serat-serat semen dan sejenisnya.  Lapisan 1:1 lapis ± 80 micron (Alkali resisting primer A931-1050)  Plamur : Seperlunya (Acrylic wall Filler A931-49001).  Lapisan akhir : 2 lapis ± 40 micron (Weather shield A-918 untuk ekterior, Acrylic Emulsion A-921 untuk interior). 2. Cat melamik Jenis cat melamik ditentukan sesuai tabel persyaratan material. 3. Perbaikan Perbaikan dengan cat untuk lapisan galvanis harus menggunakan ICI aluminum paint. Untuk cat lainnya harus sesuai dengan cat lapis pertama/aslinya. d. Pelaksanaan pekerjaan Kecuali ditentukan dalam persyaratan ini, persiapan material dan cara pelaksanaan pekerjaan pengecatan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat cat. 1. Pekerjaan persiapan a). Plester dan sejenisnya. Permukaan bidang plester yang akan dicat harus dibersihkan dari kotoran minyak, partikel yang menempel. Seluruh permukaan kemudian digosok dengan amplas/kertas semen/bongkahan beton atau ubin yang rata, sehingga permukaannya benar-benar halus. Setelah selesai lapisan 1 (primer), semua lubang rapat dan permukaan kasar yang tidak dihaluskan harus diplamur, dengan perwarna sesuai dengan warna lapisan akhir.Seluruh permukaan kemudian diamplas kembali sampai benar-banar halus. b). Besi dan sejenisnya. Permukaan besi, seng galvanis yang tidak disandblast dan diberi lapisan dasar (primer) dishop, harus dibersihkan dari kotoran, minyak, oli atau partikel lain yang menempel, kemudian dicuci/dibersihkan dengan cairan pembersih (sovlet). Permukaan yang berkarat mengelupas atau koyak harus dibersihkan dengan sikat besi/ampelas/gerinda bermotor listrik. 2.

Pengecatan a) Pengecatan baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan persiapan diperiksa dan disetujui oleh Pengawas. b) Sejauh diperbolehkan dan direkomendasikan oleh pabrik pembuatnya, pengecatan dapat dilakukan dengan menggunakan kwas, rol maupun spray. c) Khusus untuk pekerjaan besi struktur, pengecatan lapis akhir harus menggunakan alat semprot (spray gun)

Pekerjaan Kunci dan Penggantung a. Lingkup pekerjaan Persyaratan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan daun pintu/jendela dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. Pemasangan alat penggantung dan pengunci dilakukan meliputi seluruh pemasangan pada daun pintu kayu dan daun jendela kayu seperti ditunjukkan/disyaratkan dalam detail gambar. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 32

b.

Persyaratan bahan Semua “hardware” yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku spesifikasi teknis. Bila terjadi perubahan/penggantian hardware akibat dari pemilihan merk, kontraktor harus melaporkan hal tersebut untuk mendapatkan persetujuan.Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenal dari pelat alumunium berukuran 3x6 cm dengan tebal 1 mm. Tanda pengenal ini dihubungkan dengan cincin nekel kesetiap anak kunci. Harus disediakan lemari penyimpanan anak kunci dengan “Back Enamel Finish” yang dilengkapi dengan kait-kaitan untuk anak kunci yang lengkap dengan nomor pengenalnya. Lemari berukuran lebar x tinggi 40 cm x 50 cm dengan tebal 15 cm berdaun pintu tunggal memakai engsel piano dan handle aluminium.

c.

Perlengkapan pintu dan jendela Pekerjaan kunci dan pegangan pintu menggunakan peralatan sebagai berikut :  Kunci pintu antik  Kunci pintu silinder  Engsel (Top Hinges)  Engsel lantai (floor hinges)  Engsel alluminium alloy atau Stainless steel  Handle pintu luar minimalis Perincian type yang dipakai dari merk-merk diatas lihat pada daftar material.  Pada pintu Utama dipasang kunci double silinder.  Pada semua daun pintu lainnya digunakan kunci pintu silinder.  Untuk daun jendela kaca dipakai handle kunci merk “solid atau setara” lihat daftar material.  Semua kunci-kunci tanam terpasang dengan kuat pada rangka daun pintu dipasang setinggi 90 cm dari lantai, atau sesuai petunjuk konsultan perencana.

d.

Pekerjaan engsel Untuk pintu-pintu panil pada umumnya menggunakan engsel pintu merk “solid atau setara”, warna “silver/alluminium alloy” lihat daftar material. Dipasang minimal 2 buah untuk setiap daun, menggunakan sekrup kembang dengan warna yang sama dengan warna engsel. Jumlah engsel yang dipasang harus diperhitungkan menurut beban berat daun pintu, tiap engsel memikul maksimal 20 kg. Untuk engsel digunakan merk “solid atau setara” lihat daftar material / proporsal. 1) Warna silver atau alluminium alloy atau akan ditentukan kemudian oleh Perencana / Konsultan. 2) Kontraktor wajib mengajukan contoh bahan untuk mendapatkan persetujuan perencana.  Persyaratan pelaksanaan  Engsel diatas dipasang kurang lebih 28 cm (as) dari permukaan atas pintu.  Engsel bawah dipasang ± 32 cm (as) dari permukaan bawah pintu.  Engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut.  Untuk pintu toilet, engsel atas dan bawah dipasang ± 28 cm dari permukaan pintu, engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut.  Penarik pintu (door pull) dipasang 90 cm (as) dari permukaan lantai.  Pemasangan lock case, handle dan back plate serta door closer harus rapih, lurus dan sesuai dengan letak posisi yang telah ditentukan oleh Konsultan Pengawas. Apabila hal tersebut tidak tercapai, kontraktor wajib mempebaiki tanpa tambahan biaya.  Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik, untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.  Tanda pengenal anak kunci harus dipasang sesuai dengan pintunya.






Kontraktor wajib membuat Asbuilt Drawing dan Shop Drawing (gambar detail pelaksanaan) berdasarkan gambar dokumen kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan dilapangan.Didalam shop drawing harus jelas dicantum Pengawasan semua data yang diperlukan termasuk keterangan produk, cara pemasangan atau detail-detail khusus yang belum tercantum secara lengkap didalam dokumen gambar kontrak, sesuai dengan standar spesifikasi pabrik. Shop drawing sebelum dilaksanakan harus disetujui dahulu oleh Pengawas atau Perencana.

Pekerjaan Sanitair a. Lingkup pekerjaan Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang dipergunakan dalam pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu dan sempurna dalam pemakaiannya /operasinya. Pekerjaan pemasangan sanitair ini sesuai yang dinyatakan/ ditunjukkan dalam detail gambar, uraian dan syarat-syarat dalam buku ini. b.

Persyaratan bahan Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masingmasing type yang dipilih.Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.Barang yang dipakai adalah yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku.

c.

Syarat-syarat pelaksanaan Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Perencana atau Pengawas beserta persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.Jika dipandang perlu diadakan penukaran-penukaran/penggantian bahan, penggantian harus disetujui perencana/Pengawas berdasarkan contoh yang dilakukan oleh kontraktor.Sebelum pemasangan dimulai, kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi dilapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, pemasangan sparingsparing, cara pemasangan dan detai-detail sesuai dengan gambar.Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar-gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka kontraktor harus segera melaporkannya kepada Perencana atau Pengawas.Kontaktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat bila ada kelainan/perbedaan ditempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.Selama pelaksanaan harus diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempuranaan hasil pekerjaan dan fungsinya.Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan pemilik.

d.

Alat-alat sanitair Pekerjaan Wastafel  Washtafel yang digunakan adalah merk setara TOTO lengkap dengan asesorisnya seperti tercantum dalam brosurnya. Type-type yang dipakai adalah type standard L 851V3. Warna disesuaikan dengan warna dinding.  Washtafel dan perlengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi baik tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui oleh Konsultan/Pengawas.  Ketinggian dan konstruksi pemasangan harus disesuaikan gambar untuk itu serta petunjuk-petunjuk dari produsennya dalam brosur. Pemasangan harus baik, rapi, waterpass dan dibersihkan dari semua kotoran dan noda, penyambungan instalasi plumbing tidak boleh ada kebocoran-kebocoran.


-

Pekerjaan Closet  Closet duduk/monoblok berikut kelengkapannya yang dipakai adalah type standard CW 704 J / SW 784 JP TOTO atau setara.  Closet jongkok berikut kelengkapannya yang dipakai adalah type standard CE 6 TOTO atau setara.  Closet beserta kelengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui oleh Perencana.  Closet harus terpasang dengan kokoh, letak dan ketinggiannya sesuai dengan gambar, waterpass. Semua noda-noda harus dibersihkan, sambungansambungan pipa tidak boleh ada kebocoran-kebocoran. Pekerjaan Water Proofing a. Semua bidang maupun lantai yang memungkinkan adanya genangan air harus diberi lapisan kedap air (water proofing) seperti: Atap, ruangan-ruangan toilet, reservoir air (baik diatas maupun dibawah tanah), teras-teras terbuka dan sebagainya. b. Jenis bahan water proofing dipakai jenis water proofing khusus. c. Spesifikasi pemasangan : Plesteran dasar (level) Dilaksanakan guna meratakan permukaan beton atau membuat miring dengan kemiringan secukupnya. Perbandingan campuran bahan C:P = 1:2. Lapisan primer Coating primer harus dilaksanakan pada permukaan beton yang telah kering dan bersih, banyaknya lapisan 1 kali lapis. Finishing coat Finishing coat dipasang setelah bahan / lapisan primer kering. Banyaknya lapisan 1 kali pada saat lapisan finishing coat setelah mengeras / kering, harus segera ditaburkan pasir yang kering dan disaring halus, hingga merata. Plesteran pelindung Pelapisan plesteran pelindung coating, harus dilaksanakan setelah lapisan finishing coat kering dengan terbuka ± 2,5 cm campuran C:P = 1:2.

1

SIAR-SIAR KONSTRUKSI DAN PEMBONGKARAN ACUAN Pembongkaran acuan pada penempatan siar-siar pelaksanaan, sepanjang tidak ditentukan lain dari gambar, harus mengikuti pasal 5.8 dan 6.5 dari P.B.I 1971. Siar-siar tersebut harus dibasai terlebih dahulu dengan air semen tepat sebelum pengecoran lanjutan dimulai. Letak siar-siar tersebut harus disetujui oleh Direksi.

Pasal 14 PEKERJAAN MEKANIKAL KETENTUAN TEKNIS MEKANIKAL

A.

KOORDINASI PEKERJAAN UMUM Untuk kelancaran pekerjaan ini harus diadakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat didalam proyek ini. Penyediaan material & pemasangan slevees/sparing menjadi tanggung jawab pemborong. Melokalisasi/memperinci kesalahpahaman/konflik sesama Pemborong lainnya dilokasi Proyek ini dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Pengawas Lapangan/Konsultan Perencana.


B.

MATERIAL DAN WORKMANSHIP Seluruh material yang disuplai dan dipasang oleh Pemborong harus baru dan material tersebut harus sesuai untuk dipasang didaerah tropis. Material-material harus dari produk yang berkualitas baik/tinggi dan dari produksi yang terbaru. Untuk material-material yang disebut dibawah ini. Pemborong harus menjamin bahwa barang tersebut adalah baik dan baru dengan menunjuk surat order pengiriman dan katalog / brosure dari peralatan tersebut dari agen / daeler / pabrik.

C.

SUBSTITUSI Produk yang disebutkan nama pabriknya. Material, peralaatan, perkakas, accessories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Pemborong harus melengkapi produk yang disebutkan dalam RKS, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setaraf, disertakan data-data teknisnya secara lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/Direksi.

D.

CONTOH Pemborong harus menyerahkan contoh-contoh dari seluruh dari seluruh material instalasi yang akan dipasang untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Perencana/Direksi. Semua biaya untuk kebutuhan tersebut adalah tanggung jawab Pemborong.

E.

PROTEKSI Seluruh material dan peralatan yang berada dilingkungan proyek sebelum, selama pekerjaan dan sesudah selesai masa instalasi (masa garansi) Pemborong harus mengamankan peralatan tersebut secara memadai. Material dan peralatan yang mengalami kerusakan sebagai akibat dari pemasangan yang ceroboh dan kurangnya pengamanan setelah terpasang, tidak dapat diterima oleh konsultan Pengawas/Direksi. Pemborong berkewajiban mengganti yang baru, sesuai dengan aslinya atas biaya pemborong.

F.

GAMBAR PEMASANGAN YANG SEBENARNYA Pemborong harus mempergunakan secara baik satu set lengkap gambar-gambar pada lapangan yang mana harus diberi tanda yang tepat pada lokasi dari seluruh jenis sistem outlet. Panel/kabinet peralatan, pengabelan dan lain-lainnya harus dicantumkan jarak sebenarnya dari as kolam terdekat pada gambar pemasangan yang sebenarnya (as insallet), titik-titik reverensi pengukuran untuk menentukan letak perletakan/instalasi harus cukup jelas yang dilengkapi dengan jarak-jarak ukuran dari titik reverensi tersebut secara jelas dan invormatif. Pemborong pada saat mendekati hari-hari penyerahan (2 minggu sebelum penyerahan) harus sudah menyerahkan gambar –gambar sesuai pemasangan sebenarnya (as built drawing) kepada konsultan Pengawas / Direksi sebanyak 1 (satu) set gambar asli 1 (kalkir) + 3 (Blue Print).

G.

ITEM PEKERJAAN YANG HARUS DIPENUHI DALAM MASA PENYERAHAN PEKERJAAN. 1.

DATA SUKU CADANGAN Pemborong harus memberikan daftar suku cadang dari peralatan yang dipasang secara terperinci berikut alamat dan nama badan usaha yang merupakan badan keagenan dari peralatan yang dipasang tersebut kepada konsultan Perencana/Direksi. Apabila Peralatan yang dipasang tersebut dilengkapi dengan suku cadang harap diberikan tugas sebagai kelengkapan dari penyerahan seluruh pekerjaan.

2.

BUKU PETUNJUK (MANUAL BOOK)


Pemborong harus melengkapi buku petunjuk (manual book) pemeliharaan dan petunjuk cara mengoperasikan dari peralatan. Manual book/buku petunjuk harus dalam bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya dalam bahasa Inggris. 3.

H.

GARANSI DAN MASA PEMELIHAARAAN Semua pelaratan yang dipasang harus diberi garansi oleh Agen Tunggal di Indonesi selama 1 (satu) tahun untuk kesalahan pabrik. Selama masa garansi seluruh penggantian spare parts dan biaya-biaya lainnya yang terjadi adalah tanggungan Pemborong dikerualikan kerusakan yang disebabkan oleh Operator atau keadaan dimana diluar kontrol Pemborong (Force Majeure). Masa pemeriharaan untuk peralatan dan instalasi adalah 3 (tiga) bulan sejak Serah Terima. Pemborong berkewajiban selama masa pemeliharaan memeriksa, memperbaiki dan selama masa pemeliharaan memeriksa, memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan yang terjadi, dengan difungsikannya peralatan tersebut. Melakssanakan masa pemeliharaan dan masa pertanggung jawaban (guarantee) sesuai rencana kerja & persyaratan teknis. Apabila ada hal-hal yang disebutkan kembali pada bagian/bab/gambar yang lainnya, tetapi lebih menegaskan permasalahan. Seluruh pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan ini, sekalipun item pekerjaan tersebut tidak disebutkan, akan tetapi merupakan bagian harus dikerjakan dengan sempurna dan memenuhi persyaratan teknis.

PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING DAN PENGADAAN PEMASANGAN PERALATAN SANITER 1.

UMUM a. Instalasi plumbing & sanitary adalah instalasi pemipaan air bersih, air kotor dan bekas. b. Semua pekerjaan instalasi plumbing, sanitary tersebut harus dilaksanakan sesuai gambar dan spesifikasi teknisnya, dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan lain-lain. c. Pemasangan instalasi plumbing harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan semua peraturan yang berlaku di Indonesia umumnya dan DKI Jakarta khususnya.

2.

LINGKUP PEKERJAAN. Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah : i. Sistem pemipaan air bersih a. Sistem pemipaan air bersih dari sumur dalam dipompakan ke-roof tank dan dari roof tank didistribusikan secara Gravitasi dan menggunakan pompa ke tiap lantai dan dialirkan ke jaringan air bersih untuk sanitary yang terdiri dari : closet, wastafel, zink dan kran. b. Sistim pemipaan air bersih dikelompokkan perlantai (setiap lantai satu penampungan air) ii. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Bekas Sistem pemipaan air kotor dari WC, sampai ke Septick tank dan pembuangan air bekas dari floor drain, lavatory, kitchen zink disalurkan juga ke Saluran keliling bangunan untuk kemudian di salurkan ke saluran luar. iii. Pengadaan tenaga kerja yang berpengalaman dalam menangani instalasi plumbing, sanitary, beserta pengadaan peralatan-peralatan yang akan digunakan. iv. Pengujian/pengetesan terhadap kebocoran pipa-pipa dengan tekanan hidrolik perbagian-bagian dan selanjut-nya pengujian keseluruhan jaringan yang ada pada bangunan. v. Pengujian (test run) sistem plumbing air bersih, air kotor & bekas secara keseluruhan dan pengadaan peralatan uji coba sampai sistem itu bekerja dengan baik, benar dan aman.


vi. vii.

Pengangkutan bekas galian, penimbunan kembali dan pembersihan lapangan. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan-perlengkapan lainnya agar instalasi bekerja dengan baik, benar, aman walaupun pada gambar dan spesifikasi tekniknya tidak dicantumkan secara jelas, misalnya : fitting-fitting dan accessoriesnya.

a.

MATERIAL. 1. Pipa Air Bersih a. Untuk penyediaan air bersih digunakan pipa PVC class AW, merk setara Wavin, pralon, Rucika b. Sumua cabang dan elbow harus buatan pabrik. 2. Pipa Air Kotor dan Bekas a. Pipa-pipa air kotor, bekas digunakan dari pipa PVC Class AW, merk ; setara wavin, Pralon, Rucika. b. Semua cabang harus dibuat dengan cabang Y, elbow harus buatan pabrik. c. Semua floor drain, yang dipasang pada lantai dengan lapisan "Water proofing" harus dibuat dengan konstruksi yang baik dan benar sehingga dapat mencegah perembesan air sepanjang pipanya sendiri. d. Semua lavatory, floor drain dan WC harus dilengkapi dengan "water trap" 3. Fitting. a. Semua fitting-fitting untuk pipa-pipa harus terbuat dari material dan merek yang sama dengan pipa. b. Semua sambungan yang menghubungkan pipa-pipa dengan luas penampang yang berbeda harus digunakan "reducer" c. Sedapat mungkin harus digunakan belokan-belokan dengan "long radius", belokan dari jenis short tidak memungkinkan penggunaan jenis long radius, dan pelaksana harus memberitahukan hal ini kepada Direksi Pengawas. d. Pipa-pipa untuk pengadaan fitting-fitting beserta pemasangannya termasuk dalam biaya penawaran pipa. 4. Valves & Sink Tap a. Valve untuk semua pipa dari diameter 3" (80 mm) keatas harus disambung dengan sambungan flange Valve dengan diameter 22" (65 mm) kebawah dapat disambung dengan sambungan ulir (screw) dan memenuhi JIS Standart. b. Semua valve harus mempunyai diameter yang sama dengan pipanya. c. Water closet, wastafel, kitchen sink, lainnya harus terbuat dari bahan yang tidak berkarat (brass, chrome plated) dengan handle/kepala (acrylic) merk setara : San-ei, Kakudai, TOTO. d. Tekanan valve harus disesuaikan dengan tekanan kerjanya (working pressure). e. Merek valve (gate/globe/chek) : setara KITAZAWA TOYO. f. Setiap penawaran harus dilengkapi dengan brosur lengkap dan diberi tanda pada brosur tersebut. 5. Lavatory (wastafel) kamar mandi Untuk toilet karyawan harus dari jenis yang terpasang pada meja beton setaraf produksi TOTO type L 237 V3 lengkap dengan peralatannya. 6. (Water Closet) Untuk Water Closet dari jenis wash down system (closet duduk) setaraf produksi TOTO type CW 704 lengkap dengan peralatannya. Untuk dari jenis closet jongkok setaraf produksi TOTO type CE 6 lengkap dengan peralatanya. 7. Floor Drain (FD). Berbentuk pelat berlubang-lubang dilengkapi water trap terbuat dari zinc, chrome plated merk setara San-ei, Kakudai.

a.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN. 1. Perencanaan


Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi plumbing, pelaksana diwajibkan membuat gambar kerja (shop drawing) yang diperlukan dan disetujui oleh Direksi Pengawas. Gambar-gambar tersebut antara lain : Penggambaran jaringan pipa air bersih dan kotor. - Pemutusan pipa/sleeves pada pondasi, pelat beton dan lain-lain. - Detail pemasangan setiap sanitary fixtures.

2.

Pelaksanaan. a. Setelah gambar-gambar kerja (shop drawing) disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas, maka pelaksana dapat melakukan Pekerjaan Pelaksanaan. b. Sebelum Melakukan pekerjaan pelaksanaan, pelaksana-pelaksana terlebih dahulu menyerahkan dokumen-dokumen dariperalatan/material kepada Direksi / Konsultan Pengawas c. Pemasangan Pipa. 3) Pipa yang dipasang dan ditanam dibawah/didalam harus mempunyai kedalaman 80 cm diukur dari pipa bagian atas sampai permukaan tanah. 4) Apabila dijumpai perletakan pipa melintang jalan kendaraan karena dalamnya galian memenuhi syarat (80 cm), maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi dengan plat beton bertulang setebal 10 cm yang dipasang sedemikian rupa sehingga plat beton tidak bertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug sampai padat, Konstruksi dipermukaan tanah/jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula. 5) Pipa yang ditanam didalam tanah/tembok lantai, yaitu untuk pipa mendatar dan pipa tegak harus menggunakan penggantung (hanger) atau penyangga yang sesuai dengan diameternya, dimana jarang penggantung/ penyangga yang satu dengan yang lainnya maksimal 2 m dan jarak antara suport/hanger disesuaikan agar memudahkan pemasangan terhadap dinding. 6) Bila pipa-pipa tersebut menembus pondasi atau dinding, maka pipa harus diberi perlindungan/sleeves yang dibuat dari besi tuang atau pipa baja, Antara pipa dengan besi sleeves tersebut harus diisi dengan flexible sealing material. Pemasangan jaringan-jaringan bahan logam yang tahan karat disesuaikan dengan kebutuhan yang tahan karat disesuaikan dengan kebutuhan dan mendapat persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas.

d.

3.

Penimbunan Galian. 2) Setelah hasil testing terhadap tekanan dan kebocoran dinyatakan baik dan benar, maka dilakukan penimbunan tanpa merusak pipa dan merubah letak pipa. 3) Penimbunan dilakukan sekeliling dengan pasir urug setebal 10 cm, kemudian didapatkan. 4) Disekitar fitting dari pipa harus dipasang blok enguat dari beton agar fitting-fitting tidak bergerak jika beban tekan diberikan. 5) Kemudian diurug dengan tanah bekas galian yang bebas dari puing dan sampah-sampah. 6) Didapatkan dengan hari-hati setiap lapisan sampai mencapai seperti keadaan semula.

Pemasangan Pipa dalam Bangunan.


a.

Pipa yang tidak ditanam didalam tanah/tembok/lantai, yaitu untuk pipa mendatar dan pipa tegak harus menggunakan penggantung (hanger) atau penyanggah (support) terbuat dari besi/baja kanal serta U-klem yang sesuai dengan diameternya, dimana jarak peng-gantung/penyangga yang satu dengan yang lainnya atau jarak antara support/hanger terhadap dinding dan pembongkaran/disesuaikan dengan keadaan dilapangan. b. Semua pipa harus dilihat/diklem kuat dengan penggantung(hanger) atau penyangga(support) yang cukup kokoh (rigid) Pipa tersebut ditumpu untuk menjaga agar tidak berubah tempatnya, agar inklinasinya tetap, untuk mencegah timbulnya getaran dan harus sedemikian sehingga masih memungkinkan konstruksi dan expansi pipa oleh perubahan temperatur. c. Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur (Adjustable) dengan jarak yang telah ditentukan. d. Pelaksana harus mengajukan Konstruksi dari penggantungnya untuk disetujui oleh Pengawas. e. Penggantung atau penumpu pipa harus disekrupkan (terikat) pada konstruksi bangunan dengan insert yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau penembakan atau dengan baut tembak (ramset balt). f. Pipa vertikal harus ditumpu dengan klem (clamp). g. Penggantung/penumpu pipa dan peralatan logam lainnya yang akan tertutup oleh tembok atau bagian bangunan lainnya harus dilapis terlebih dahulu dengan cat menie/cat penahan karat. h. Semua pipa dari besi/baja yang dilapis dengan coated harus dicat dengan dua lapis cat minyak. i. Pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun balok, tanpa mendapat ijin tertulis dari Direksi Pengawas. j. Bila pipa-pipa tersebut menembus pondasi atau dinding, maka pipa harus diberi perlindungan/sleeves yang dibuat dari besi tuang atau pipa baja. Antara pipa dengan sleeves tersebut harus diisi dengan flexible sealing material. Pemasangan jaringan-jaringan bahan-bahan logam yang tahan karat disesuaikan dengan kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pengawas. k. Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik. Setiap kali pipa tersebut menembus konstruksi beton. l. Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimum 0,2 cm dan memberikan kelonggaran kira-kira 1 cm pada masing-masing sisi diluar pipa ataupun isolasinya. Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja. m. Untuk pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (water proofing) sleeves tersebut harus khusus untuk penggunaan tersebut. Flens dari sleeves tersebut harus lmlenjadi satu atau diberi klem yang akan mengikat flaxhing sleeves harus dibuat kedap air dengan mengisinya dengan gasket atau material lain yang kedap air. n. Pipa tegak dan mendatar didalam tembok yang menuju fixture unit harus ditanam didalam tembok/lantai. Pelaksana harus membuat alur-alur lubang yang diperlukan pada tembok sesuai dengan kebutuhan pipa. o. Kemudian testing terhadap kebocoran dan tekanan. p. Setelah hasil testing dinyatakan baik dan benar, maka alur-alur/lubang-lubang ditutup kembali sehingga pipa tidak kelihatan dari luar. q. Penutupan kembali harus seperti semula, kemudian difinish sehingga tidak terlihat bekas-bekas dari pembobokan. 4.

Pemasangan Pipa Air bekas dan kotor. Untuk mendapatkan suatu kecepatan pengaliran yang memenuhi syarat, maka pemasangannya pipa air bekas, kotor dan pipa mempunyai kemiringan minimal 2% untuk pipa sampai dengan diameter 3" dan minimal 1% untuk pipa 4" atau ditentukan lain dalam gambar.


a.

5.

Penyambungan Pipa. Penyambungan pipa didalam instalasi plumbing ini harus rapat air. a. Pipa PVC. Semua pipa PVC yang akan disambung dengan pipa PVC lainnya atau dengan fitting sebelumnya, harus dibersihkan terlebih dahulu terhadap kotoran-kotoran, minyak yang masih menempel pada pipa/ fitting tersebut. Penyambungan pipa PVC harus menggunakan perekat dengan kualitas terbaik sesuai dengan persetujuan Direksi Pengawas. b. Untuk pipa air kotor jenis PVC, perubahan arah aliran harus memakai 450 (Tee Y), long sweep elbow.

6.

Pemasangan Floor Drain Pemasangan floor drain harus lebih rendah 0,5 cm dari atas lantai finish. Pemasangan floor drain selain di kamar mandi juga ada di teras luar kamar (untuk membuang air tampias hujan)

7.

Pemasangan Sanitary Fixtures & Kelengkapannya. Pemasangan harus dilakukan secara lengkap sesuai dengan Rencana Kerja & Syarat-syarat dan sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat, sehingga fixtu res-fixtures tersebut berfungsi dengan baik. Penambahan peralatan yang dibutuhkan untuk kesempur- naan sanitary fixture agar dapat berfungsi menjadi tanggung jawab Pelaksana.

8.

Support untuk Fixture dan Alat-alat. a. Semua fixtures dan alat-alat sanitary harus ditumpu dan ditempatkan ditempatnya dengan baik dan kuat. b. Insert (tempat penyekrupan) harus tertanam dengan baik dalam dinding atau lantai dan rata dengan permukaan akhir (finish) dari dinding atau lantai tersebut. Setelah alat-alat tersebut terpasang, insert harus tidak kelihatan. c. Semua baut, mur dan sekrup yang kelihatan harus dibuat dengan lapisan chromium atau nickel, demikian pula cincin/washer untuk pemasangannya.

PENGUJIAN & DISINFEKSI TEST 1. Pengujian terhadap tekanan kebocoran. a. Pengujian ini dilakukan terhadap seluruh instalasi pipa air bersih dan air kotor. Sistem pengujiannya dilaksanakan melalui dua tahap Pengujian yang dilakukan perbagian-bagian Pengujian yang dilakukan terhadap seluruh instalasi/pipa. b. Peralatan/fasilitas pengujian ini harus disediakan oleh Pelaksana. c. Pengujian harus disaksikan oleh Direksi Pengawas atau yang dikuasakan untuk pengujian tersebut serta instansi yang berwenang. d. Apabila terjadi kegagalan dalam pengujian, pelaksana harus memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan melakukan pengujian ulang kembali. e. Direksi Pengawas berhak meminta pengulangan dari pada pengujian bila dianggap perlu. f. Semua biaya/fasilitas pengujian atau pengulangan pengujian merupakan tanggung jawab Pelaksana. g. Pelaksana harus membuat Berita Acara pengujian.

2.

Pengujian Pipa Distribusi Air Bersih. a. Setelah semua pipa terpasang dan perlengkapannya terpasang harus dilakukan pengujian dengan tekanan hidrolik sebesar 6 - 8 kg/cm selama 8 jam terus menerus tanpa terjadi penurunan tekanan. b. Pelaksana melakukan pengujian terhadap sistem kerja (trial run) dari seluruh


3.

b.

pekerjaan sistem instalasi air bersih termasuk juga pompa dan switch boardnya, sampai seluruh sistem instalasi bisa bekerja dengan baik, benar dan aman. Pengujian Pipa Air Bekas dan Kotor. a. Pipa-pipa pembuangan harus diuji sebelum peralatan saniter terpasang dengan menyumbat semua ujung pipa dan menyediakan lubang yang tertinggi untuk pengisian air. b. Sistem tersebut harus menahan air yang diisikan minimum selama 120 menit tanpa terjadi penurunan air

DISINFEKSI a. Pelaksana harus melaksanakan pembilasan dan disinfeksi terhadap seluruh instalasi air dan bak penampung air sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas. b. Disinfeksi dilakukan dengan memasukkan larutan chlorine kedalam sistem pipa dengan cara/metode yang disetujui Direksi Pengawas. Dosis chlorine adalah sebesar 50 ppm c. Setelah 24 jam seluruh pipa tersebut harus dibilas dengan air bersih sehingga chlorine tidak lebih dari 0,2 ppm d. Disinfeksi terhadap sistem penyediaan air minum.

PEKERJAAN LISTRIK.

TEKNIS INSTALASI. A.3.1. Instalasi Kabel. a. U m u m. Semua kabel yang digunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi persyaratan SII dan SPLN. Semua kabel harus baru dan jelas ditandai mengenai ukurannya, jenis kabelnya, nomor dan jenis pintal lannya. Semua kabel dengan penampang diatas 6 mm2 harus terbuat secara dipilin (stranded). Instalasi listrik harus berpenampang minimal 2.1/2 mm2. Kecuali dipersyaratkan lain, konduktor yang dipakai adalah : - Untuk instalasi penerangan, stop kontak dan instalasi lain dalam pipa dengan daya kecil dan ada pada ruangan kering digunakan kabel NYM. - Untuk kabel distribusi dalam ruangan digunakan kabel dari type NYY atau disebut lain pada gambar. b. Splice/ Pencabangan. Tidak diperkenankan adanya "Splice" ataupun sambungan dalam pipa/ saluran cabang maupun feeder utama terkecuali pada outlet atau stop kotak penghubung yang dapat dicapai (accessible). Sambungan pada kabel sirkuit cabang harus dibuat secara mekanis dan harus teguh secara listrik dengan cara-cara "solderless connector". Untuk penyambungan dengan sistem "soldered atau compression" harus digunakan peralatan sambung yang benarbenar digunakan untuk kebutuhan itu, peralatan tersebut harus dilampirkan data teknis dan brosur serta diajukan dahulu kepada Konsultan Perencana/ Direksi untuk mendapat persetujuan penggunaannya. Dalam penyambungan dengan sistem soldered atau compression harus betul-betul tertutup rapat dan tidak boleh ada kebocoran (leak proof) serta dijamin tidak akan lepas bila ada getaran. c. Bahan Isolasi. Semua bahan isolasi untuk splica, connection dan lain-lain seperti karet, PVC, asbes, gelas, tape sintetis, resin, splica case compaction dan lain-lain harus dari type yang direkomendasi/ disetujui untuk : penggunaan, lokasi, tegangan Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 42

kerja, kondisi sekelilingnya dan lain-lain, oleh instansi yang berwenang (PLN), perwakilan pemerintah setempat dan/ atau manufacturer. d. Penyambungan Kabel. - Semua penyambungan kabel harus dilakukan dalam kotak penyambungan yang khusus digunakan untuk itu (junction box dan lain-lain). Pemborong harus memberikan brosur- brosur mengenai cara-cara penyambungan yang dinyatakan oleh Pabrik kepada Konsultan Perencana/ Direksi. - Warna kabel atau indentitas lain pada kabel yang akan disambung, antara yang satu dengan yang lainnya harus sama dan harus diadakan pengetesan tahanan isolasi sebelum dan sesudah penyambungan dilakukan. Hasil pengetesan harus tertulis dan disaksikan oleh Konsultan Perencana/ Direksi. - Penyambungan kabel tembaga harus mempergunakan penyambunganpenyambungan tembaga yang dilapisi timah putih dengan kuat. Penyambungan-penyambungan harus dari ukuran yang sesuai. - Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pipa PVC/ porcelen yang khusus untuk listrik. - Penyekat- penyekat khusus harus dipergunakan bila diperlukan untuk menjaga nilai isolasi tertentu. e. Saluran Penghantar Dalam Bangunan. - Untuk instalasi penerangan di daerah yang menggunakan ceiling gantung saluran penghantar (conduit) di pasang diatas ceiling tidak boleh membebani ceiling. - Setiap saluran kabel dalam bangunan dipergunakan pipa couduit dengan diameter minimum 20 mm. Setiap pencabangan ataupun pengambilan keluar harus menggunakan junction box yang sesuai dan sambungan yang lebih dari satu harus menggunakan terminal strip di dalam junction box - Ujung pipa yang masuk ke dalam panel dan juncti on box harus dilengkapi dengan "socket/ lock nut", sehingga pipa tidak mudah tercabut dari panel. Bila tidak ditentukan lain, maka setiap kabel yang berada pada ketinggian 2 m dari muka lantai, harus dimasukkan pada pipa metal dan pipa harus diklem pada dinding dengan jarak antara masing-masing klem 50 cm. Jumlah pipa keluar dari panel harus dilebihkan 20% dari jumlah sirkuit yang dikeluarkan dari panel bersangkutan dengan line cadangan (blind pipe). A.3.2. Instalasi Saklar Kotak Kontak (Outlet). a. Saklar. Saklar- saklar dari type rocker mekanisme dengan rating 10 A, 250 V pada umumnya dipasang inbow terkecuali disebut lain pada gambar. Jika ditentukan lain, saklar-saklar tersebut bingkainya harus dipasang rata pada tembok, ketinggian letak saklar 150 cm dari muka lantai atau ditentukan lain pada gambar. Saklar-saklar tersebut harus dipasang dalam kotak sambung yang diperuntukkan untuk itu, type pemasangan harus dipilih dari type pemasangan menggunakan skrup (screw), tidak boleh type cakar (claw). Sambungan-sambungan hanya dibolehkan antara stop kotak yang bersekatan. b. Stop Kontak. Stop kontak adalah type yang memakai terminal pentanahan (earthing contact) dengan rating 10A/16A 250 V (1 fase) dan 25A/32A, 500V (3 fase). Stop kontak harus dipasang rata dengan permukaan dinding (flush mounting type) dengan ketinggian 30 cm dari permukaan lantai atau disebut lain pada gambar. A. 3.3. Instalasi Fixtures Penerangan. a. U m u m. Fixtures penerangan harus dari jenis yang tertera dalam gambar. Harus dibuat dari bahan yang sesuai dan bentuknya harus menarik dan pekerjaannya harus rapi dan baik, tebal plat baja yang dipakai untuk fixture minimal 0,8 mm. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 43

Pemborong harus menyediakan contoh-contoh dari semua fixtures yang akan dipasang kepada Konsultan Perencana/ Direksi untuk disetujui. Seluruh peralatan fixtures penerangan beserta armature adalah kwalitas phillips atau setaraf. b. Kabel-kabel untuk fixture. Kecuali ditunjuk atau dipersyaratkan lain, kabel-kabel untuk "fixture" harus ditutup asbestos dan tahan panas. Tidak boleh ada kabel yang lebih kecil dari 2,5 mm2, kawat harus dilindungi dengan "tape" atau "tubing" disemua tempat dimana mungkin ada abrasi. Semua kabel- kabel harus disembunyikan dalam konstruksi armature kecuali dimana diperlukan penggantungan rantai atau pemasangan/ perencanaan fixture menunjuk lain. Tidak boleh ada sambungan kabel dalam suatu armature dan penggantungan, dan harus terus menerus mulai kotak sambung ke terminal-terminal khusus pada armature-armature lampu. Saluran- saluran kabel harus tidak tajam dan dilindungi sehingga tidak merusak kabel. c. Lampu- lampu. Semua fixture harus dilengkapi dengan lampu- lampu dan dipasang sesuai dengan persyaratan dan gambar. Untuk lampu fluorescent type TL memakai dari jenis coolday light. Semua lampu fluorescent atau lainnya yang memerlukan perbaikan faktor daya harus dilengkapi dengan capasitor. Dalam spesifikasi ini besarnya microfarad dari kapasitor untuk setiap lampu tidak terlalu ditekankan karena yang dibutuhkan adalah hasil dari power factor menjadi sekurang-kurangnya 0,85. A.3.4. Instalasi/ Konstruksi Panel. a. Kabinet. Semua kabinet harus dibuat dari plat baja dengan tebal minimal 2,00 mm, atau dibuat dari bahan lain seperti polyester atau kabelita. Kabinet untuk "Panel Board" mempunyai ukuran yang profesional seperti dipersyarat kan untuk panel board, yang besarnya sesuai dengan ukuran pada gambar perencana atau menurut kebutuhan sehingga untuk jumlah dan ukuran kabel yang dipakai tidak terlalu sesak. Frame/ rangka panel harus di-grounding/ ditanahkan. Pada kabinet harus ada cara-cara yang baik untuk memasang, mendukung dan menyetel "Panel Board" serta tutupnya. Kabinet dengan kabel- kabel "Trought feader" harus di atur sedemikian rupa sehingga saluran dengan lebar tidak kurang dari 10 cm untuk branch circuit panel board. Setiap kabinet harus dilengkapi dengan kunci-kunci. Untuk satu kabinet harus dilengkapi dengan kunci-kunci, dengan sistem MASTER KEY. b. Finishing. Semua kabinet harus dicat dengan warna yang ditentukan oleh Direksi. Semua kabinet dari pintu-pintu untuk panel-panel board listrik, harus dibuat tahan karat dengan cara "Galvanized plating" atau dengan "zink chromate primer". Selain yang tersebut diatas, harus dilapisi dengan lapisan anti karat yaitu sebagai berikut : 1. Bagian dalam dari box dan pintu. 2. Bagian luar dari box yang digalvanisir atau cadnium plating tak perlu dicat kalau seluruhnya terendam, kalau dipakai zink chromate primer harus dicat dengan cat bakar. c. Pemasangan kabel. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 44

Pemasangan kabel sedemikian rupa sehingga setiap peralatan dalam panel dengan mudah dapat dijangkau, tergantung dari pada macam/type panel. Maka bila dibu tuhkan alas/ pondasi/ penumpu/ penggantung maka Pemborong harus menyediakannya dan memasangnya sekalipun tidak tertera pada gambar. d. Panel Distribusi. Panel- panel distribusi harus seperti ditunjuk pada gambar, kecuali ditunjuk lain. Seluruh assembly termasuk housing, busbar, alat-alat pelindung harus direnca nakan, dibuat, dicoba dan dimana perlu diperbaiki sesuai dengan persyaratan. Panel Distribusi utama dari jenis in door type terbuat dari plat baja (metal clad). Konstruksi harus terbuat dari rangka baja struktur yang baku, yang dapat memper tahankan strukturnya oleh stress mekanis yang pada waktu hubung singkat, rangka ini secara konstruktif tertutup plat-plat penutup (metal enclosed) harus cukup louvers untuk ventilasi dimana perlu untuk menga tasi kenaikan suhu dari bagian-bagian yang mengalirkan arus dan bagian-bagian yang bertegangan sesuai dengan persyaratan PUIL/LMK/VDE/ BS/DIN untuk peralatan yang tertutup. Material-material yang bertegangan harus dicegah dengan sempurna terhadap kemungkinan percikan air. Semua material dan tombol transfer yang dipersyaratkan dikelompokkan pada satu papan panel yang berengsel yang tersembunyi. Semua panel diletakkan di shaft- shaft panel dan ruang- ruang panel yang diperuntukkan untuk itu seperti tertera pada gambar. e. Papan Nama. Setiap pemutus daya (circuit breaker) harus dilengkapi dengan papan nama, pada pintu pada pemutusan dan dapat dilihat dengan mudah. Cara-cara pemberian nama pada pemutusan dan dapat dilihat dengan mudah. Cara-cara pemberian nama harus menunjukkan dengan jelas rangkaian dari pemutus daya atau alat-alat yang tersambung padanya. Keterangan mengenai ini harus diajukan dalam shop drawings. f. Busbar/Rel. Busbar minimal harus dari bahan tembaga, dengan ukuran sesuai dengan kemampuan arus 150 % dari arus beban terpasang yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran PUIL (daftar no. 630 - DI - D4/PUIL 1977). Semua busbar/rel harus dicat, dipegang oleh beban isolator dengan kuat dan baik kerangka panel. Semua busbar/ rel harus dicat dengan warna yang sesuai dengan yang disebutkan pada PUIL. Cat-cat tersebut harus tahan sampai temperatur 75 C. Busbar disusun dan dipegang oleh isolator dengan baik untuk sistem 3 phase 4 kawat seperti ditunjuk dalam gambar. Setiap panel harus mempunyai bus netral yang diisolir terhadap tanah, dan sebuah bus pentanahan yang selanjutnya diklem dengan kuat pada trem panel dan dilengkapi dengan klem untuk pentanahan dari peralatan yang perlu di ketanahkan. g. Terminal dan Mur Baut. Semua terminal cabang harus diberi lapis tembaga (vertin) dan disekrup dengan mengggunakan mur baut ring dari bahan tembaga atau mur baut yang divertin (atau stainless) dengan ring tembaga. h. Cadangan/Penyambungan dikemudian hari. Bila dalam gambar dinyatakan adanya cadangan maka ruangan-ruangan tersebut harus dilengkapi dengan bus, klem-klem pemasangan, pendukung dan sebagainya untuk peralatan yang dipasang dikemudian hari, dapat berupa equipment busbar, switch, circuit breaker dan lain-lain. i. Kabel-kabel pengontrol. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 45

Kabel-kabel pengontrol dari panel-panel harus dipasang dipabrik/bengkel secara lengkap dan dibundel dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis. Ukuran minimal adalah 1,5 mm2 dari type 600 Volt PVC. k. Peralatan Pemutus Daya. Peralatan-peralatan pengaman adalah pemutus daya type dengan rumah tuangan (moulded case) dilengkapi dengan sikring pembatas arus dan pemutus sikring. Arus kerja dari draw out circuit breaker harus sesuai dengan sikring berkapasitas interupsi 45 KA, minimum pemutus sikring harus dari type membuka dan menutup dengan cepat. l. Pilot lamp. Semua tutup muka panel harus dilengkapi dengan : 1. Pilot lampu untuk menyatakan adanya tegangan R.S.T. 2. Pilot lampu untuk push button on/off, untuk menyata kan sistem telah on atau off. 3. Pilot lampu untuk remote control pada panel, untuk menyatakan sistem telah menjalankan/memberhentikan sistem yang diinginkan. Penyediaan pilot lamp. yang disebutkan diatas merupakan keharusan, biarpun pada gambar-gambar tidak disebutkan/tertera. Warna-warna untuk pilot lamp. : 1. Untuk phase R : Warna merah 2. Untuk phase S : Warna kuning 3. Untuk phase T : Warna hijau 4. Untuk hantaran netral : Warna biru 5. Untuk menyatakan sistem telah dijalankan dengan push button atau dengan saklar ataupun time switch, menyatakan sistem on : Warna merah 6. Untuk menyatakan sistem telah off : Warna hijau A.7. PERSYARATAN TEKNIS PEMASANGAN. A.7.1. Persyaratan Instalasi. a. Pemborong secepatnya diharuskan meneliti semua dimensi-dimensi setelah mendapat Surat Perintah kerja agar dengan segera dapat mengajukan kepada Konsultan Perencana/Direksi segala perubahan-peru bahan, penyesuaian dan dapat diatur kembali agar semua peralatan dalam sistem dapat bekerja sesuai rencana serta bekerja sebaik-baiknya (optimum). Pemborong diwajibkan membuat layout dari peralatan dengan tepat dan disertakan pula koordinat-koordi nat dari peralatan yang akan dipasang tersebut karena Pemborong bertanggung jawab penuh atas ketelitiannya. b. Pemborong harus berkonsultasi dengan Pemborong lain dan Direksi sebelum memulai pekerjaan pemasangan kabel-kabel, konduit, hanger, peralatan dan sebagainya. Seluruh pemasangan instalasi pipa instalasi, kabel-kabel instalasi dan peralatan listrik lainnya adalah tanggung jawab Pemborong sepenuhnya terhadap tabrakan dan crossing dengan peralatan dari pemborong lain dan kesemua itu harus diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan saling perselisihan. Apabila terjadi perselisihan paham diantara Pemborong maka keputusan akhir sepenuhnya ada ditangan Direksi dan keputusan Direksi adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat. c. Seluruh pemasangan instalasi yang dilaksanakan diatas bangunan harus dipenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dari Dep. Tenaga Kerja, yang erat kaitannya dengan keselamatan kerja. Peralatan-peralatan yang seharusnya disediakan dalam pekerjaan-pekerjaan berbahaya harus sepe nuhnya disediakan oleh semua Pemborong, Pengawas/ Direksi tidak bertanggung jawab penuh bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh keteledoran Pemborong dengan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas keamanan kerja tersebut diatas. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 46

d. Semua bahan instalasi dan peralatan instalasi sebelum dibeli atau dipesan atau masuk kedalam proyek harus diajukan terlebih dahulu kepada Kon-sultan Pengawas/Direksi untuk disetujui. Apabila diketemukan bahan/peralatan instalasi yang menurut Direksi/Pengawas tidak dapat digunakan di Proyek dan belum mendapat persetujuan, maka Direksi/ Pengawas mempunyai wewenang secara mutlak menge- luarkan bahan/peralatan instalasi tersebut dari dalam proyek. A.7.2. Pemasangan Peralatan. a. Panel-panel Listrik. - Panel pada umumnya dengan ketinggian 1.80 m terpasang secara "Free Standing" sedangkan panel dengan tinggi kurang dari 1.50 m terpasang tertanam pada dinding dengan penguatan setempat pada dinding/rangka tersen diri yang menuju pada lantai. - Seluruh sirkuit cabang dari panel pada umumnya keluar pada sisi atas panel atau disebut lain pada gambar. b. Kabel-kabel Feeder. - Sebelum kabel-kabel feeder dipasang, Pemborong diha ruskan membuat gambar layout dari jalur kabel ter sebut secara jelas dan terperinci peralatan penun jangnya, detail-detail penyanggah, elevasi, koordi nat, jarak dari titiktitik referensi agar memudahkan dikemudian hari dalam pembuatan gambargambar terlak- sana (as-built drawing). - Pemborong diharuskan memberikan tanda-tanda dari jalur kabel feeder tersebut secara jelas bilamana feeder dari kabel tersebut tidak terlihat secara langsung oleh mata, setidak-tidaknya Pemilik dapat menduga dengan tepat bilamana diadakan pembongkaran material yang menutup feeder tersebut. - Pemasangan kabel feeder diatas plafond harus diletakkan pada kabel yang terpasang menggantung pada plat beton lantai diatasnya, untuk kabel feeder yang diletakkan didalam shaft listrik harus secara rapih terpasang dalam klem setiap 0.50 m. - Penyambungan ditengah panjang kabel feeder sebaiknya dihindarkan sekalipun penyambungan tersebut memenuhi persyaratan teknis dari sistem penyambungan. Kecuali hanya berlaku bagi kabel feeder yang panjangnya mele bihi panjang kabel dalam 1 (satu) drum/gulungan. - Setiap pembelokan kabel harus diperhitungkan terhadap keadaan sekelilingnya dan radius dari belokan tidak boleh kurang dari 15 x dia. kabel. - Setiap pencabangan dari kabel utama harus dilakukan dipanel, tidak dibenarkan dilakukan pencabangan ditengah jalur kabel feeder tersebut. - Pada ujung-ujung kabel feeder yang masuk pada panel harus disediakan cadangan/spare panjang kabel secu kupnya dengan sedikit menekuk/dibuatkan loop agar me mudahkan bila terjadi penggeseran panel/gangguan pada ujung panel yang berakibat kabel feeder harusdipotong c. Angkur, kelos, trobosan, rangka dan rak besi. Setiap pemasangan angkur, kelos, terobosan (pembobokan) kesemuanya harus betul-betul dikoordinasikan dengan pemborong sipil agar pemasangan dari material tersebut terpasang dengan baik dan kokoh serta letaknya dapat di sepakati bersama sebelum pemasangan dari material-material tersebut diatas dilaksanakan terlebih dahulu harus dibuatkan gambar rencana kerja untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Direksi.

A.8. PENGUJIAN / TESTING. A.8.1. Ketentuan Umum. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan harus diuji sehingga mencapai hasil yang baik dan optimum sesuai persyaratan dari PUIL, LMK, PLN dan Pabrik. Bilamana diperlukan oleh Direksi pengujian dilaboratorium, pemborong harus menyediakan peralatan yang harus diuji tersebut dan kesemua biaya pengujian Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 47

ditanggung oleh pemborong.

A.8.2. Tahap Pengujian. a. Pengujian Swicth Gear (Circuit Breaker, LBS dsb). Sebelum diberikan aliran listrik periksa semua hubungan sirkuit instalasi, adakan test pembebanan pada setiap CB (secara "random") untuk memperli hatkan apakah karakteristik CB yang terpasang sesuai dengan karakteristik yang dimaksud. b. Pengujian Instalasi Kabel Feeder. Semua instalasi kabel feeder harus ditest terhadap getaran (Vibrasi), test tahanan isolasi hingga memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam standard PLN, LMK, PUIL, dan Pabrik. c. Pengujian-pengujian lainnya yang harus dipenuhi oleh peraturanperaturaninstansi setempat/PLN yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilak sanakan, diutamakan pada pekerjaan-pekerjaan prin- sip yang berakibat menyulitkan dalam pengurusan ijin-ijin. d. Setiap pengujian harus disaksikan oleh Direksi/ Konsultan Pengawas dan semuapengujian harus dibuatkan laporan tertulis secara rinci dan ditanda tangani bersama. A.8.3 Testing Sistem Instalasi Plumbing Setelah pekerjaan instalasi Plumbing dinyatakan selesai, seluruh sistem yang terpasang harus ditest dan mendapatkan pengesahan dari Konsultan Pengawas /Direksi untuk disetujui, semua prosedur itu harus dilalui dan hasil test harus tertuang dalam surat pernyataan setempat yang menyatakan bahwa instalasi telah memenuhi persyaratan yang distandarkan. A.8.4. Testing Sistem Instalasi Listrik. a. Setelah pekerjaan instalasi dinyatakan selesai, seluruh sistem yang terpasang harus ditest dan menda patkan pengesahan dari PLN, semua prosedur itu harus dilalui dan hasil test harus tertuang dalam surat per nyataan PLN setempat yang menyatakan bahwa instalasi telah memenuhi persyaratan yang distandardkan. b. Instalasi penerangan maupun tenaga/daya siap untuk diberikan aliran listrik dan kerja dari sistem tidak mengalami gangguan dan bekerja sebagaimana mestinya. c. Pemborong harus menyiapkan alat-alat ukur, marger 0.5 - 1 KV. d. Pengukuran untuk instalasi penerangan. - Hubungan ke Armatur lampu diputuskan dengan memati kan saklar yang menghubungkan ke sirkuit lampu atau peralatan lainnya. - MCB (mini Circuit breaker) padapanel dlm posisi off - Pengukuran dilakukan pada setiap group/sirkuit untuk fasa, netral maupun pentanahan. - Untuk pengukuran instalasi penerangan tahanan kawat harus disesuaikan dengan standard PUIL 1977, pasal 251 (atau PUIL edisi terakhir). - Setiap hasil pengukuran harus tercatat dalam daftar isian yang dilampirkan dalam laporan pengetesan dan disahkan oleh PLN, Direksi/Pengawas Lapangan. - Pada waktu pengukuran dilaksanakan, semua sumber daya Genset tidak boleh dimasukkan. e. Pengetesan terhadap armatur/lampu penerangan. Lampu dinyalakan secara terus menerus 7 x 24 jam, dan pelaksanaan dapat dilakukan secara random. Bila dalam pengetesan tersebut terjadi kerusakan harus segera dilakukan penggantian dengan material yang baru atas biaya pemborong. f. Pengukuran untuk instalasi daya/tenaga. - Hubungan keperalatan (equipment) diputuskan dengan mematikan saklar yang menghubungkan keperalatan tersebut. Dokumen Rehab Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 48

- MCB (Mini Circuit Breaker) pada panel dalam posisi off. - Pengukuran dilakukan pada setiap group/sirkuit untuk fasa, netral maupun pentanahan. - Untuk pengukuran instalasi daya/tenaga tahanan kawat harus disesuaikan dengan standard PUIL 1977, pasal 251 (atau PUIL edisi terakhir). - Setiap hasil pengukuran harus tercatat dalam daftar isian yang dilampirkan dalam laporan pengetesan dan disahkan oleh PLN, Direksi/Pengawas Lapangan. - Pada waktu pengukuran dilaksanakan, semua sumber daya dari PLN tidak boleh dimasukkan. g. Pengukuran Pentanahan. Setelah penanaman batang tembaga pentanahan dan kawat penghubung pentanahan beserta perlengkapan penunjang lainnya terpasang. Alat ukur yang digunakan harus dari type yang benar-benar untuk penggunaan penguku ran tahanan tanah serta hasil dari pengukuran harus memenuhi standard PUIL pasal 330 B.L. Semua hasil dari pengukuran harus dituangkan dalam berkas laporan dan harus mendapatkan persetujuan PLN, Direksi dan Konsultan Pengawas.

BAB IV PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen pengadaan ini, baik yang menyangkut persyaratan administrasi, persyaratan teknis akan dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) dan Perubahan Dokumen Pengadaan (addendum).

Ditetapkan di Depok Tanggal 9 Oktober 2013 Pokja Rehab Gedung Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM,


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok BAB I

Recommend Documents