Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat T F

Draft

PANDUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 T. +62-21-345 3510 F. +62-21-348 33648 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Good Governance/Decentralisation Program Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 - Indonesia T. +62-21-235 87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de


KATA PENGANTAR

ii


KATA SAMBUTAN

iii

DAFTAR ISI

iv

KATA PENGANTAR KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR SINGKATAN

ii iii iv viii

01. PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Panduan Sistematika Penulisan

9 9 9 10 10

02. KERANGKA REGULASI TERKAIT SPM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Perencanaan Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Penganggaran Pasal-Pasal Peraturan terkait Pelaporan SPM

13 14 15 16

03. PENGERTIAN DAN STATUS PENETAPAN SPM Pengertian SPM Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan Ruang Lingkup SPM Status Penyusunan dan Penetapan SPM

17 17 17 18 19

04. PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH Ruang Lingkup Tahapan Penyusunan Rencana Pencapaian SPM di Daerah

23 23 25

05. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH Dasar Pemikiran Pihak Yang Terlibat Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

27 27 27


Tujuan Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Tugas dan Tanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja 06. SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH Apa itu Sosialisasi? Tujuan Yang Ingin Dicapai Bentuk Kegiatan Sosialisasi Siapa Yang Menjadi Sasaran Sosialisasi Siapa Pelaku Sosialisasi

29 29 30 31 35 35 35 36 37 37

07. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 39 Langkah 1: Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Target SPM dan Batas Waktu Yang Harus Dicapai 39 Langkah 2: Persiapan Pengumpulan Data dan Informasi 44 Langkah 3: Pengumpulan data dan informasi 48 08. EVALUASI PENERAPAN SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

51

09. PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR DI DAERAH Apa itu Profil Pelayanan Dasar? Tujuan Penyusunan Manfaat Siapa Yang Terlibat dalam Penyusunan Profil Pelayanan Dasar? Tahapan Penyusunan Profil Pelayanan Dasar

53 53 53 54 54 55

10. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM Pengertian Langkah-langkah Penyusunan Program dan Kegiatan

65 65 65

11. PENENTUAN TARGET CAPAIAN SPM DI DAERAH Apa itu Target Capaian SPM? Bagaimana Menentukan Target Capaian SPM? Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Mengukur Kemampuan Daerah

71 71 71 73

12. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM Apa itu Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM? Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Faktor-Faktor Perhitungan Pembiayaan Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM di Daerah Merumuskan Kebutuhan Pembiayaan Tahunan

77 77 77 78 79 82

v

13. PELAKSANAAN PENERAPAN SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Penerapan SPM dalam Dokumen RPJMD Penerapan SPM dalam Dokumen Renstra SKPD Penerapan SPM dalam Dokumen RKPD Penerapan SPM dalam Dokumen Renja SKPD

85 86 87 87 88

14. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM DI DAERAH Monitoring Penerapan SPM di Daerah Evaluasi Pencapaian SPM

89 89 90

15. PELAPORAN PENERAPAN SPM DI DAERAH Mekanisme Pelaporan Penerapan SPM di Daerah Waktu Pelaporan Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Memasukan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM dalam LPPD, LKPJ dan ILPD

91 91 92 92 93

16. PENUTUP

95

REFERENSI

97

LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II

vi


99 99 113

Daftar Gambar Gambar 3.1 Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan Gambar 4.1 Alur Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Gambar 11.1 Perhitungan Target Capaian SPM Gambar 13.1 Hubungan Rencana Pencapaian SPM di Daerah dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

18 26 30 72 86

Daftar Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.1 3.2 5.1 7.1

Tabel 7.2 Tabel 8.1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

9.1 9.2 9.3 11.1 12.1 12.2

Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota Contoh Agenda Kerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator, Definisi Operasional, Target dan Batas Waktu Capaian SPM Kebutuhan Data Indikator SPM Evaluasi Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan SKPD Kompilasi Indikator SPM Identifikasi Permasalahan Pencapaian SPM Profil Pelayanan Dasar Target Capaian SP Formula Perhitungan Biaya Indikator SPM Rencana Pencapaian SPM di Daerah

20 21 32 41 44 52 55 59 61 74 78 83

Daftar Kotak Kotak 1 Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM (Usulan) Kotak 2 Penyusunan ASB untuk penghitungan biaya pencapaian SPM Kotak 3 Penyajian Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

33 81 94

vii

DAFTAR SINGKATAN

APBD ASB DPRD DSF EKPPD GIZ IKK ILPPD Juknis K/L KUA LKPJ LPND LPPD Permendagri PP PPAS RAPBD Renja SKPD RKA SKPD RKP RPJMD RPJPD SKPD SPM TAPD UU

viii

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Analisis Standar Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Decentralization Support Facility Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit Indikator Kinerja Kunci Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Petunjuk Teknis Kementerian/Lembaga Kebijakan Umum Anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Lembaga Pemerintah Non Departemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Standar Pelayanan Minimal Tim Anggaran Pemerintah Daerah Undang Undang


PENDAHULUAN

Latar Belakang Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah, penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan dan penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah. Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 SPM oleh Kementerian/Lembaga. Penerapan dan pencapaian SPM di daerah menghadapi banyak kendala, antara lain: masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, belum disusunnya rencana pencapaian SPM di daerah, dan tidak adanya laporan pencapaian pencapaian SPM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah mendorong percepatan penerapan SPM di daerah sebagai kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk membantu percepatan penerapan SPM di daerah, maka perlu disusun sebuah buku panduan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

Maksud dan Tujuan Buku panduan ini dimaksudkan sebagai alat bantu (toolkit) yang dapat memberikan tambahan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

9

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan panduan ini adalah untuk: 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun database profil pelayanan dasar daerah; 2. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai implikasi dari penerapan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Memberikan panduan bagi penyelenggara pelayanan dasar di daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk menerapkan SPM di daerah; 4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Ruang Lingkup Panduan Buku panduan ini disusun berdasarkan substansi peraturan perundangan terkait SPM yang telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dengan tambahan penjelasan tahapan dan langkah-langkah penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan tujuannya, panduan ini bersifat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menyusun rencana pencapaian SPM di daerah dan menghitung kebutuhan pembiayaan pelaksanaan SPM. Penyajian panduan disusun dalam format dan sistematika pembahasan yang mudah dipahami pengguna (userfriendly), yaitu terutama SKPD di lingkup provinsi, kabupaten dan kota. Lingkup materi yang disampaikan dalam panduan terdiri dari tahapan dan langkahlangkah penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, termasuk didalamnya batas waktu, target capaian, rangkaian kegiatan dan penghitungan kebutuhan pendanaan;

Sistematika Penulisan

10

Bagian 1

: Pendahuluan menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan;

Bagian 2

: Kerangka Regulasi terkait SPM menguraikan peraturan perundangan terkait SPM mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri;

Bagian 3

: Pengertian dan Status Penetapan SPM menguraikan pengertian, kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan, ruang lingkup, dan status penyusunan dan penetapan SPM;

Bagian 4

: Panduan Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan ruang lingkup, tahapan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah dan alur pembahasan panduan penyusunan;


Bagian 5

: Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan dasar pemikiran, pihak yang terlibat, tujuan pembentukan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta penyusunan rencana kerja;

Bagian 6

: Sosialisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan pengertian dan tujuan sosialisasi, bentuk kegiatan, kelompok sasaran dan siapa pelaku sosialisasi;

Bagian 7

: Pengumpulan Data dan Informasi menguraikan langkah-langkah dalam pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM;

Bagian 8

: Evaluasi Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah menguraikan hasil telaahan dan evaluasi penerapan indikator SPM dalam dokumen rencana pembangunan daerah lima tahunan dan tahunan;

Bagian 9

: Penyusunan Profil Pelayanan Dasar di Daerah menguraikan pengertian, tujuan, manfaat, siapa yang terlibat dan tahapan penyusunannya;

Bagian 10

: Penyusunan Program dan Kegiatan Pencapaian SPM menguraikan pengertian dan langkah-langkah dalam penyusunan program dan kegiatan;

Bagian 11

: Penentuan Target Capaian SPM di Daerah menguraikan pengertian, bagaimana menentukan target dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan;

Bagian 12

: Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM menguraikan pengertian, petunjuk teknis perencanaan pembiayaan SPM, faktorfaktor yang perlu diperhatikan, perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM di daerah dan perumusan kebutuhan pembiayaan tahunan;

Bagian 13

: Pelaksanaan Penerapan SPM Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah menguraikan sinkronisasi penerapan SPM dalam dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;

Bagian 14

: Monitoring Penerapan SPM di Daerah menguraikan langkahlangkah dalam melakukan monitoring terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah;

Bagian 15

: Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah menguraikan sistematika penulisan bab per bab dari rencana pencapaian SPM di daerah;

Bagian 16

: Penutup

PENDAHULUAN

11

KERANGKA REGULASI TERKAIT SPM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

02

Kerangka regulasi terkait penyusunan dan penerapan SPM diurutkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011 tentang Pembentuan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013*) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*) *) Dikeluarkan setiap tahun untuk tahun anggaran berikutnya

Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Perencanaan Standar pelayanan minimum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). PP No. 20/2004 pasal 4 (2) Pemerintah Daerah menggunakan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

PP No. 65/2005 pasal 9 (2) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profill pelayanan dasar.

Permendagri No. 79/2007 pasal 4 (1)

14


Pemerintah Daerah menuangkan Rencana Pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD. PP No. 65/2005 pasal 9(4) Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10) Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam RKP dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. PP No. 65/2005 pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan ... c) urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Permendagri No. 54/2010 pasal 11(1c) Pencapaian sasaran program SKPD mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Permendagri No. 54/2010 pasal 88(1)

Pasal-Pasal Peraturan terkait SPM dalam Penganggaran Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA dan RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. PP No. 65/2005 pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2) Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Permendagri No. 79/2007 pasal 11 Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. PP No. 65/2005 pasal 10

KERANGKA REGULASI TERKAIT SPM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

15

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga.

Penjelasan Permendagri No. 37 Tahun 2012

Pasal-Pasal Peraturan terkait Pelaporan SPM Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan. PP No. 65/2005 pasal 11 Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Permendagri No. 6/2007 pasal 17 (1) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri. Permendagri No. 6/2007 pasal 16 (1-3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal termasuk salah satu materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

PP No. 3/2007 pasal 3(4) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, ILPPD. Permendagri No. 79/2007 pasal 16 EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan daerah meliputi aspek penilaian: c) tingkat pencapaian SPM. PP No. 6/2008 pasal 19

16


PENGERTIAN DAN STATUS PENETAPAN SPM

03

Pengertian SPM Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat (Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota). Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) jenis urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar,

17

kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan kependudukan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urusan wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Berikut digambarkan posisi SPM dalam urusan pemerintahan: Gambar 3.1 Kedudukan SPM dalam Urusan Pemerintahan

Posisi SPM Urusan Pemerintah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

Permendagri No.6/2007 pasal 1(8)

Ruang Lingkup SPM SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan antara lain bidang:

18


1. Kesehatan 2. Lingkungan Hidup 3. Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum) 4. Sosial 5. Perumahan 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Pendidikan 9. Ketahanan Pangan 10. Ketenagakerjaan 11. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kesenian 13. Komunikasi dan Informatika 14. Perhubungan 15. Penanaman Modal Besaran dan batas waktu pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan dasar yang tersedia. Selanjutnya rencana pencapaian SPM dan target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD) dan dokumen penganggaran (KUA PPA dan RKA-SKPD).

Status Penyusunan dan Penetapan SPM Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 SPM oleh Kementerian/Lembaga. Beberapa K/L telah melengkapi peraturan SPM dengan petunjuk teknis/pedoman untuk pelaksanaanya.


19

20


Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat

Ketenagakerjaan*)

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**)

Ketahanan Pangan

Kesenian

Perhubungan

Penanaman Modal

2

3

4

5

6

7

8

9

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2008

2008

2008

Tahun Penetapan

9

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/Panduan Operasional

5

Draft

Draft

Draft

V

V

V

V

Draft

V

Juknis/Pedoman Pembiayaan

36

7

4

2

4

5

5

2

3

4

Jenis Pelayanan

67

10

17

7

4

8

8

3

3

7

Jumlah Indikator

2014

2014

2014

2015

2014

2016

2025

2013

2015

Target Pencapaian

Sumber: Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kementerian Dalam Negeri, 2011; dan Catatan Status Penetapan SPM , GIZ 2011 *) Perubahan atas lampiran ditetapkan dalam Permenakertrans No. 04/2011 **) Tidak ada pemisahan indikator SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total

Sosial

Bidang

1

No

Tabel 3.1 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Provinsi


21

2011

15 Penanaman Modal

15

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Juknis/Panduan Operasional

8

Draft

Draft

Draft

V

Draft

V

Draft

V

V

V

V

Draft

Draft

V

V

Juknis/Pedoman Pembiayaan

65

7

4

2

4

2

5

8

2

3

5

2

3

4

4

4

Jenis Pelayanan

169

10

26

7

7

6

8

23

27

9

8

3

6

4

7

18

Jumlah Indikator

2014

2014

2014

2015

2014

2016

2014

2014

2014

2025

2011

2013

2015

2015

Target Pencapaian

Sumber: Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kementerian Dalam Negeri, 2011; dan Catatan Status Penetapan SPM , GIZ 2011 *) Tidak ada pemisahan indikator SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **) Target tahun pencapaian tidak dicantumkan di dalam peraturan

Total

2011

2010

14 Perhubungan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9

2010

2010

Pendidikan Dasar**)

8

2010

13 Kesenian

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

7

2008 2010

2010

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*)

6

12 Ketahanan Pangan

Perumahan Rakyat

5

2008

2010

Pemerintahan Dalam Negeri

4

2008

11 Komunikasi dan Informatika

Lingkungan Hidup

3

2008

2010

Sosial

2

2008

Tahun Penetapan

10 Ketenagakerjaan

Kesehatan

Bidang

1

No

Tabel 3.2 Status SPM yang Ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota

22


PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

04

Ruang Lingkup Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pencapaian SPM yaitu target pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan memperhatikan kemampuan daerah. Rencana pencapaian SPM ini dituangkan dalam dokumen rencana perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Rencana pencapaian SPM lebih merupakan strategi operasional dalam menerapkan SPM dan bukan dokumen perencanaan tersendiri, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama RPJMD. Dalam hal Daerah sudah menyusun RPJMD, maka rencana pencapaian SPM di daerah menjadi ‘peta jalan’ yang menjelaskan kondisi daerah saat ini dan target pencapaian SPM sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sejauh ini belum banyak daerah menyusun rencana pencapaian SPM untuk memperjelas target pencapaian SPM di daerah. Pedoman yang ada belum menjelaskan secara rinci kedudukan, fungsi dan muatan rencana pencapaian SPM di daerah. Secara garis besar, ruang lingkup rencana penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi: a. Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah; Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian/ Lembaga menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan rencana pencapaian SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala

23

LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Rencana pencapaian SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM. Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. b. Sinkronisasi rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). c. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM. Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKA-SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM. Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD. d. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat; Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LKPJ, dan ILPPD. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya dipublikasikan kepada masyarakat.

24


Tahapan Penyusunan Rencana Pencapaian SPM di Daerah Tahapan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada penjelasan Permendagri Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pedoman tersebut menguraikan secara umum pentahapan dan pertimbangan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, namun belum secara rinci menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di setiap tahap. Dalam menyusun rencana pencapaian SPM di daerah diperlukan instrumen dan alat bantu yang memudahkan pemerintah daerah. Buku panduan ini menguraikan langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah berdasarkan lingkup materi. PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR

PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

 Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM

 Evaluasi Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana

 Perumusan Program dan Kegiatan

 Pelaporan Rencana Pencapaian SPM di Daerah

 Sosialisasi penerapan SPM di daerah

 Penyusunan Profil Pelayanan Dasar

 Penentuan Target Capaian SPM

 Monitoring Penerapan SPM

PERSIAPAN

 Pengumpulan dan pengolahan data

 SK Tim Koordinasi  Rencana Kerja Kerja Tim  Bahan Sosialisasi  Kebutuhan Data

 Profil Pelayanan Dasar

PELAPORAN DAN MONITORING

 Penghitungan Kebutuhan PembiayaanSPM

 Indikasi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM berikut Kebutuhan Pendanaan

 Dokumen Rencana Pencapaian SPM

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

25

Gambar 4.1 Alur Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah PERSIAPAN

PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR

Peraturan Terkait SPM

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengolahan Data dan Informasi

Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM

Sosialisasi Penerapan & Pencapaian SPM

Penyusunan Profil Pelayanan Dasar

PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

MONEV DAN PELAPORAN

Penentuan Program dan Kegiatan

Penentuan Target Capaian SPM

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM

Pelaksanaan Penerapan SPM dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra, SKPD, RKPD, Renja SKPD)

26


Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

05

Dasar Pemikiran Penerapan dan pencapaian SPM di daerah merupakan upaya mensinergikan pencapaian SPM setiap urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang dilaksanakan SKPD pengampu. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang sudah ditetapkan SPM-nya oleh Kementerian/Lembaga. Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM secara operasional dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan urusannya masing-masing. Sampai saat ini sudah ada 15 SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan pemerintah daerah melalui SKPD pengampu SPM. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penerapan dan pencapaian SPM di daerah tersebar di masing-masing SKPD pengampu SPM. Untuk mewujudkan upaya penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang efektif perlu dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, terdiri dari SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah. Tim ini diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pihak Yang Terlibat Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah terdapat lima (5) pihak yang terlibat, yaitu: (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, (2) Pemerintah Provinsi dalam hal ini SKPD Provinsi pengampu SPM, (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini SKPD Kabupaten/Kota pengampu SPM, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan pelayanan

27

dasar kepada masyarakat, serta (5) Pihak lainnya yang membantu proses penerapan dan pencapaian SPM, misalnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional dan lain-lain. Adapun peran dan bentuk keterlibatan masing-masing pihak adalah sebagai berikut: Tingkatan

Pihak Yang Terlibat

Tingkat Pusat

Kementerian Dalam  Sebagai koordinator  Melakukan koordinasi Negeri penyelenggaraan dan supervisi penerapan pelayanan dasar dan pencapaian SPM di daerah

Tingkat Provinsi

Peran

Bentuk Keterlibatan

Kementerian/ Lembaga

 Sebagai  Melakukan fungsi pembinaan secara pembina teknis teknis penerapan dan penyelenggaraan pencapaian SPM di pelayanan dasar daerah  Fasilitasi penerapan SPM di provinsi dan  Melakukan fasilitasi penerapan SPM di evaluasi pelaporan Provinsi pencapaian SPM di  Melakukan evaluasi Provinsi pelaporan pencapaian SPM di Provinsi

SKPD pengampu SPM

 Sebagai penanggung  Menyusun dan jawab penerapan melaksanakan rencana dan pencapaian penerapan dan SPM pencapaian SPM  Fasilitasi penerapan  Melakukan fasilitasi SPM di kabupaten/ penerapan SPM di kota dan evaluasi Kabupaten/Kota pelaporan  Melakukan evaluasi pencapaian SPM di pelaporan pencapaian kabupaten/kota SPM di Kabupaten/Kota

SKPD pengelola keuangan daerah

 Sebagai pelaksana pembiayaan SPM di tingkat provinsi

Bappeda Provinsi

 Sebagai  Mengintegrasikan koordinator dalam rencana penerapan pengintegrasian SPM dalam proses SPM dalam perencanaan perencanaan tingkat pembangunan provinsi

 Menyusun rencana pembiayaan penerapan SPM tingkat provinsi

Sekretariat Daerah  Sebagai koordinator  Menyiapkan laporan (Biro Organisasi/ dalam penyusunan perhitungan dan Pemerintahan/Otda) laporan perhitungan pencapaian SPM dan pencapaian SPM tingkat provinsi

28


Tingkatan

Pihak Yang Terlibat

Peran

Bentuk Keterlibatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

 Sebagai pengawas penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi

 Memastikan penerapan SPM di daerah dan dukungan anggaran

 Sebagai pelaksana penerapan SPM di daerah

 Menyusun dan melaksanakan rencana penerapan dan pencapaian SPM

SKPD pengelola keuangan daerah

 Sebagai pelaksana pembiayaan SPM di daerah

 Menyusun rencana pembiayaan penerapan SPM

Bappeda Kabupaten/Kota

 Sebagai koordinator dalam pengintegrasian SPM dalam perencanaan

 Mengintegrasikan rencana penerapan SPM dalam proses perencanaan pembangunan

Tingkat SKPD pengampu Kabupaten/ SPM Kota

Sekretariat Daerah  Sebagai koordinator  Menyiapkan laporan (Bag. Organisasi/ dalam penyusunan perhitungan dan Pemerintahan/Otda) laporan perhitungan pencapaian SPM dan pencapaian SPM Dewan Perwakilan  Sebagai pengawas Rakyat Daerah penerapan dan (DPRD) Kabupaten/ pencapaian SPM di Kota Kabupaten/Kota

 Memastikan penerapan SPM di daerah dan dukungan anggaran

Tujuan Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD pengampu SPM, SKPD Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan dan pencapaian SPM. Tim Koordinasi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dasar SKPD pengampu SPM.

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah dibagi menjadi dua (2) struktur utama sebagai berikut: 1) fungsi koordinasi dan 2) fungsi teknis. Struktur


29

koordinasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penerapan dan pencapaian SPM di daerah termasuk penyusunan laporan pencapaian. Struktur koordinasi dalam Tim sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: 1) Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi/Pemerintahan/Otonomi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diuraikan dalam Perda mengenai SOTK, 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan tupoksinya koordinasi perencanaan pembangunan daerah, 3) SKPD Pengelola Keuangan Daerah, 4) Inspektorat. Struktur teknis dibentuk di masing-masing SKPD pengampu SPM dan sekurangkurangnya terdiri dari: 1) Kepala Dinas/SKPD, 2) Sub. Bagian Perencanaan/ Program, 3) Sub-Dinas terkait dalam pengampu layanan sektor yang bertanggung jawab pada indikator SPM. Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

TIM TEKNIS SKPD

TIM TEKNIS SKPD

- Koordinasi kepada SKPD terkait penerapan dan pencapaian SPM

TIM TEKNIS SKPD

- Pendalaman SPM - Penyusunan profil pelayanan dasar - Penyusunan program dan kegiatan beserta target pencapaian SPM - Kebutuhan pembiayaan SPM

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi:

30


1) Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional 2) Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan 3) Merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM sekaligus penentuan target pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, melalui tahapan sebagai berikut: Menyesuaikan dan mensinergikan program dan kegiatan dalam APBD sebagai bagian dari program dan kegiatan pencapaian indikator dan target SPM; Melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target SPM; dan Merumuskan kesenjangan kemampuan keuangan daerah dalam pencapaian indikator dan target SPM dibandingkan dengan target nasional sesuai batas waktu perencanaan yang telah ditetapkan. 4) Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, SKPD pengampu SPM membentuk Tim Teknis. Susunan keanggotaan Tim Teknis SKPD terdiri dari: unit kerja di lingkungan SKPD dan lembaga/organisasi non-pemerintah yang terkait SPM pelayanan dasar. Tim Teknis SKPD memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan data dan informasi serta menyusun secara teknis profil pelayanan dasar dan rencana penerapan dan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib SKPD tersebut. Tim Teknis SKPD menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan, kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan menjaga konsistensi dan komitmen para pihak dalam proses.

Penyusunan Rencana Kerja Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM menyusun rencana kerja percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang disepakati semua pihak yang terlibat. Rencana kegiatan tim koordinasi penerapan disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga disusunnya rencana penerapan da pencapaian SPM di daerah. Contoh agenda kerja percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah adalah sebagai berikut:


31

32


D

C

B

PERSIAPAN

A

PERUMUSAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan

Penentuan Target Capaian SPM

Penyusunan Program dan Kegiatan

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENCAPAIAN SPM

Analisis kondisi pelayanan dasar

Pengumpulan data dan informasi

Pendalaman indikator SPM

PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR

Sosialisasi

Pembentukan tim, penyusunan agenda kerja

Kegiatan

NO

Bulan II

Bulan III

Bulan IV

Bulan V

Bulan VI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Bulan I

Tabel 5.1 Contoh Agenda Kerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah

Kotak 1 Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM (Usulan) Susunan keanggotaan tim koordinasi penerapan dan pencapaian SPM sekurangkurangnya sebagai berikut: Penanggungjawab

: Kepala Daerah

Pembina

: Wakil Kepala Daerah

Ketua

: Sekretariat Daerah

Sekretaris

: Kepala Biro Organisasi/Pemerintahan/Otda untuk provinsi atau Kepala Bagian Organisasi/Pemerintahan/Otda untuk Kabupaten/Kota*)

Anggota

: a. Bappeda b. Inspektorat Daerah c. SKPD yang membidangi keuangan d. SKPD yang membidangi organisasi; e. SKPD yang membidangi SPM; dan f. SKPD terkait lainnya

*) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi biro dan atau bagian terkait fasilitasi SPM


33

34


SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

06

Apa itu Sosialisasi? Sosialisasi merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundangan, termasuk petunjuk teknis dan panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan antara lain melalui media tatap muka dan media elektronik. Sosialisasi melalui media tatap muka antara lain dalam bentuk dialog, lokakarya, seminar dan diskusi. Sedangkan sosialisasi melalui media elektronik antara lain melalui pemberian informasi di media surat kabar, penyiaran di media radio dan televisi, rubrik tanya jawab melalui internet dan lain sebagainya. Sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM tidak hanya diartikan bagaimana SPM dapat dipahami oleh pemangku kepentingan baik substansi, tahapan maupun prosesnya. Begitu pula, sosialisasi bukan sekedar diseminasi atau media publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan dan transfer pengetahuan dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, dalam setiap tahapan dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Pada dasarnya penerapan dan pencapaian SPM merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memastikan tercapainya pelayanan dasar bagi semua warga masyarakat. Isu dan permasalahan SPM seringkali dlihat sebagai agenda pembangunan yang berasal dari pusat untuk diterapkan di daerah. Padahal, indikator SPM menggambarkan tingkat capaian pelayanan dasar yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintahan daerah, sesuai dengan hakikat keberadaan pemerintahan daerah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan Yang Ingin Dicapai Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, yaitu SKPD, DPRD, dan masyarakat tentang substansi, tahapan, dan proses penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

35

Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah SKPD, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah serta mengetahui peran dan tanggung jawab setiap lembaga untuk mendorong penerapan SPM di daerah. Pada akhirnya, diharapkan melalui sosialisasi terjadi internalisasi penerapan indikator SPM di daerah serta terlembaganya mekanisme dalam penerapan dan pencapaian SPM beserta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Bentuk Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari SKPD, DPRD dan masyarakat, antara lain: Sosialisasi melalui dialog dilakukan untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan berbagai peraturan dan perundangan mengenai SPM dan panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah, dalam hal ini dialog dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling bertukar informasi terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Sosialisasi melalui seminar dilakukan dengan mengundang pakar untuk membahas isu dan permasalahan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Peserta seminar berasal dari SKPD, DPRD, pemangku kepentingan di daerah yang terlibat dalam pencapaian SPM pelayanan dasar. Seminar dilaksanakan dengan mengundang pembicara/narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga yang telah menetapkan SPM. Sosialisasi melalui lokakarya dilakukan untuk membahas isu dan permasalahan terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah dan adanya upaya untuk mencarikan solusinya. Peserta lokakarya berasal dari SKPD pengampu SPM yang sudah ditetapkan dan lembaga atau unsur masyarakat terkait dengan penerapan SPM. Sosialisasi melalui diskusi dilakukan untuk membahas topik tertentu antara dua orang atau lebih/kelompok sehingga meningkatkan pemahaman yang sama terhadap suatu topik, dalam hal ini, diskusi membahas topik penerapan dan pencapaian SPM di daerah agar terjadi kesamaan pandang dan pemahaman antara pemangku kepentingan di daerah. Sosialisasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan, pemrograman dan penghitungan pembiayaan penerapan SPM di daerah. Peserta pelatihan dan bimbingan teknis berasal dari SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah serta melibatkan fasilitator pendampingan penerapan SPM di daerah. Sosialisasi melalui media cetak (misalnya surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (misalnya radio, televisi, video, film) dan media informasi lainnya

36


(misalnya baliho, spanduk, flyer, dll) dilakukan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas terkait penerapan dan pencapaian SPM di daerah.

Siapa Yang Menjadi Sasaran Sosialisasi Kelompok sasaran sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM dapat dibagi dalam beberapa kategori berikut ini: Seluruh SKPD pengampu SPM, Bappeda, SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan DPRD. Para pemegang posisi kunci yang dianggap dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya peningkatan pemahaman penerapan SPM di daerah, antara lain: pejabat pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll. Kelompok masyarakat yang peduli pada pelayanan publik terdiri dari: orang dan kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah penerapan dan pencapaian SPM di daerah, misalnya pemerhati masalah pembangunan, pakar, akademisi, pengusaha, organisasi massa dan kemasyarakatan. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama perlu mendapatkan informasi mengenai pelayanan-pelayanan apa saja yang menjadi haknya yang dapat diperoleh dari pemerintah daerah. Kelompok sasaran diatas memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Oleh karena itu sosialisasi pada kelompok sasaran yang berbeda harus memiliki tujuan dan perlakuan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran tersebut.

Siapa Pelaku Sosialisasi Pelaku sosialisasi adalah Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) ataupun kelompok masyarakat yang peduli dengan peningkatan pelayanan dasar di daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tingkatan nasional hingga kabupaten/ kota. Pada tingkat kabupaten/kota, sosialisasi dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan wajib bersifat pelayanan dasar bersama dengan aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat. Pada tingkatan provinsi, sosialisasi dilakukan oleh SKPD Provinsi dengan cakupan kabupaten/kota di wilayahnya. Demikian pula pada tingkat nasional, Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib bersifat pelayanan dasar diharapkan melakukan sosialisasi penerapan dan pencapaian SPM di daerah bersama dengan lembaga dan kelompok masyarakat yang peduli. Dalam melakukan sosialisasi di tingkat nasional perlu dilakukan koordinasi yang baik terutama antara K/L dan Tim Konsultasi Penyusunan SPM (terutama Kementerian Dalam Negeri selaku Koordinator, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Kementerian

SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

37

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) serta bersama Pemerintah Daerah untuk sosialisasi di tingkat daerah. Sosialisasi yang dilakukan pada tingkatan kabupaten/kota perlu diarahkan pada terbangunnya pemahaman dan kapasitas SKPD, DPRD dan masyarakat untuk melakukan kegiatan penerapan dan pencapaian SPMD di daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan sebuah strategi sosialisasi yang efektif dengan penggunaan multi jalur komunikasi.

38


PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

07

Pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM dimaksudkan untuk memastikan penghitungan pencapaian SPM di daerah didukung ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan data dan informasi menentukan kualitas informasi dan analisis pencapaian SPM di daerah yang akan menjadi dasar dalam penentuan target capaian SPM kedepan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Target SPM dan Batas Waktu Yang Harus Dicapai Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah menetapkan indikator capaian SPM dan batas waktu pencapaian setiap indikator SPM yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri terkait. Beberapa kementerian/lembaga telah melengkapi peraturan SPM dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk penerapannya di daerah. Untuk menyusun rencana pencapaian SPM di daerah, setiap SKPD terkait perlu mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM. Pendalaman indikator SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengertian, definisi operasional dari setiap indikator dan cara perhitungan/rumus. SKPD pengampu SPM di daerah perlu memahami jenis pelayanan dan indikator SPM untuk setiap urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya. Masing-masing indikator SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga dipelajari secara seksama berkaitan dengan: Pengertian indikator kinerja SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM di Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan.

39

Definisi operasional indikator SPM dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator kinerja. Cara perhitungan/rumus dimaksudkan untuk menyamakan cara perhitungan dalam memperoleh capaian indikator kinerja selama periode kurun waktu tertentu, dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Target capaian adalah besaran yang harus dicapai sebagaimana ditentukan sampai dengan batas waktu pencapaian SPM. Batas waktu pencapaian SPM adalah target waktu yang ditentukan dalam pencapaian SPM.

40


41

2

1

NO

Pelayanan Pendidikan Dasar

Jenis Pelayanan

Pelayanan Dasar Kesehatan

JENIS PELAYANAN

Tidak melebihi 32 orang

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/ MI

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI

Rumus Perhitungan (Pembilang dan Penyebut)

Jumlah peserta didik SD/MI total (per sekolah) = ————————————————————————————————————————— X 100% JJumlah l h rombongan b bbelajar l j SSD/MI /MI

Jumlah SD/ MI Radius 3 km dari permukiman

80%

Jarak rata-rata SD/MI pada radius 3 km dari kawasan permukiman permanen

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (polindes, puskesmas, puskesmas PONED, rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK)

Jumlah Bumil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah sasaran Bumil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 2015

2015

BATAS WAKTU CAPAIAN

Batas Waktu

TARGET CAPAIAN

Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal 95% sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

DEFINISI OPERASIONAL RUMUS

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki

Indikator SPM

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

INDIKATOR

Tabel 7.1 Menemukenali Jenis Pelayanan, Indikator, Definisi Operasional, Target dan Batas Waktu Capaian SPM

42


Penataan Ruang

Lingkungan Hidup

4

JENIS PELAYANAN

3

NO

Luas RTH Publik di wilayah kota/kabupaten = ———————————————————————————————————————————— X 100% Luas wilayah kota/kabupaten

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persy admin dan teknis = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi

Pelayanan Pencegahan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis Pencemaran Udara pencegahan pencemaran udara dari Sumber Tidak Bergerak Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yg telah memenuhi persyaratan adm dan teknis pengendalian = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yg telah diinventarisasi

Definisi Operasional

100%

100%

25%

90%

Jumlah informasi RTRW di Kab/Kota peta analog dan peta digital = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah kelurahan di kab/kota

TARGET CAPAIAN

100%

Target Capaian

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital


Pelayanan Pencegahan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Pencemaran Air persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Informasi Penataan Ruang

INDIKATOR

2013

2013

2014

2014 (kelurahan)

2014 (kan/kota & kec)

BATAS WAKTU CAPAIAN

43

JENIS PELAYANAN

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial

NO

5

6

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

INDIKATOR

Jumlah PMKS skala kab/kota yang menerima program KUBE atau sejenisnya = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah PMKS skala kab/kota

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Jumlah PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah PMKS skala kab/kota

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

60%

80%

2008-2015

2008-2015

2014

100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban KtP atau A yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas pd kurun waktu ttt = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah seluruh korban KtP atau A yang terdata dan datang ke Puskemas pd kurun waktu ttt

2014

BATAS WAKTU CAPAIAN

100%

TARGET CAPAIAN

Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pengaduan terpadu = ———————————————————————————————————————————— X 100% Jumlah laporan dan pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu


Langkah 2: Persiapan Pengumpulan Data dan Informasi Persiapan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui penyusunan daftar data dan informasi yang dibutuhkan (check-list) untuk masing-masing indikator SPM dirinci berdasarkan jenis dan unit data serta sumber data dan informasi. Check-list data disusun dan dikembangkan berdasarkan petunjuk teknis SPM yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga dan tambahan data-informasi yang relevan dengan indikator SPM. Berikut disampaikan contoh daftar data dan informasi yang dibutuhkan (checklist) untuk setiap indikator SPM sebagai berikut: Tabel 7.2

Kebutuhan Data Indikator SPM

INDIKATOR SPM/ JENIS DATA

UNIT DATA

SUMBER DATA

1. SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

44

- Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Laporan Bulanan LB3 (KIA/KB, Gizi, P2BM) - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) termasuk layanan swasta - Register kohort ibu (sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin yang dikoleksi kader dan dukun bayi) - Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA – sistem informasi untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Data ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pada: - Puskesmas - Rumah Sakit - Register Kader dan Dukun Bayi - Pemantauan program KIA

Jumlah sasaran ibu hamil dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

- Dihitung melalui estimasi - Data Statistik CBR dari dengan rumus: 1,10 x BPS Crude Birth Rate x Jumlah - Data Jumlah Penduduk Penduduk (pada tahun yang dari BPS sama) - Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu



UNIT DATA

SUMBER DATA

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Data ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pada: - Puskesmas - Rumah Sakit - Laporan Audit Maternal dan Perinatal

- Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) termasuk layanan swasta - Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP)

- Dihitung berdasarkan angka - Data Statistik CBR dari Jumlah ibu dengan BPS estimasi 20% dari Total Ibu komplikasi kebidanan - Data Jumlah Penduduk Hamil disatu wilayah pada di suatu wilayah kerja dari BPS kurun waktu yang sama pada kurun waktu yang - Total sasaran Ibu hamil sama dihitung melalui estimasi dengan rumus: 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama) - Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu 2. SPM Bidang Pendidikan Dasar Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki Jarak rata-rata SD/MI pada radius 3 km dari kawasan permukiman permanen Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI 3. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi - Peta analog dapat terdiri dari - Kabupaten/Kota Dalam mengenai Rencana Tata peta RTRW Kabupaten/Kota Angka yang dikeluarkan Ruang (RTR) wilayah dan peta Rencana Rinci Tata oleh Badan Pusat kabupaten/kota beserta Ruang Wilayah Kab/Kota Statistik Daerah per rencana rincinya - Peta analog harus memuat tahun melalui peta analog informasi rencana struktur - Peta analog yang dan peta digital dan pola ruang dengan skala dikeluarkan Dinas/ minimal 1:50.000 (RTRW SKPD yang membidangi Kab), 1: 5.000 (rencana rinci) penataan ruang yang dilengkapi dengan legenda peta

45


UNIT DATA

SUMBER DATA

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH - Jumlah luasan RTH publik publik sebesar 20% yang tersedia di akhir tahun dari luas wilayah kota/ per jumlah RTH publik yang kawasan perkotaan tersedia di wilayah kota akhir tahun pencapaian SPM

- Data penyebaran RTH publik yang tersedia di kabupaten/kota

4. SPM Bidang Lingkungan Hidup Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

- Data semua jenis usaha dan.atau kegiatan rumah sakit, rumah makan dan permukiman/perumahan - Identifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mencemari air - Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan usaha dan/atau kegiatan

- Laporan hasil pemantauan dan inventarisasi/identifikasi lingkungan hidup kabupaten/kota - Laporan instansi terkait bidng lingkungan di kabupaten/kota - Sumber lain yang relevan

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

46

- Inventarisasi industri yang - Hasil pengawasan potensial mencemari udara lapangan antara lain: - Inventarisasi cerobong yang laporan pemerintah potensial mencemari udara daerah, laporan PROPER. dalam 1 (satu) industri, serta - Laporan instansi yang parameter dominan yang menangani bidang harus diukur perindustrian dan perdagangan. - Sumber lain yang relevan



UNIT DATA

SUMBER DATA

5. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan - Jumlah pengaduan/laporan dan anak korban yang ditindaklanjuti oleh kekerasan yang petugas unit pelayanan mendapatkan terpadu penanganan pengaduan - Jumlah laporan/pengaduan oleh petugas terlatih di yang masuk ke unit dalam unit pelayanan pelayanan terpadu terpadu

- KNPP, PPT/ PKT di RS, Puskesmas - P2TP2A, Instansi Sosial - Unit PPA di Kepolisian, RPTC, RPSA - BP4 dan lembagalembaga keumatan lainnya - Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak - Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan - Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri - Dinas Tenaga Kerja, Badan Perlindungan dan Penempatan TKI Provinsi/ Kabupaten/Kota - WCC, LBH - Unit lainnya yang melaksanakan pelayanan terpadu

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

- Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/ PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. - Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu

- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) - UPT - Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di wilayah setempat - Dinkes Provinsi dan atau Kabupaten/kota: Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas dan RS

47


UNIT DATA

SUMBER DATA

6. SPM Bidang Sosial Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

- Jumlah penyandang PMKS (fakir miskin, anak terlantar dll) - Jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial

- Pendataan langsung penyandang PMKS skala kabupaten/kota - Pendataan langsung penyandang PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Persentase (%) PMKS - Jumlah penyandang PMKS skala kab/kota yang (fakir miskin, anak terlantar menerima program dll) pemberdayaan sosial - Jumlah penyandang PMKS melalui Kelompok yang meneriman program Usaha Bersama (KUBE) KUBE dan sejenis lainnya atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

- Pendataan langsung penyandang PMKS skala kabupaten/kota - Pendataan langsung penyandang PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program KUBE dan sejenis lainnya

Langkah 3: Pengumpulan data dan informasi Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui metoda: Pengumpulan data sekunder, dimana SKPD mengumpulkan dokumen, laporan, data statistik yang menjadi sumber data dan informasi untuk setiap indikator SPM dari masing-masing lembaga/instansi pemilik data dan pemangku kepentingan lainnya (swasta, lembaga masyarakat, dll). Beberapa prinsip pengumpulan data sekunder: - Dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkatan paling rendah (RT/RW, Kelurahan), sampai pada tingkatan lebih tinggi (kecamatan, kota/kab). - Data dapat berasal dari berbagai sumber (Laporan Bulanan Puskesmas, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Pengumpulan data primer, dalam hal data sekunder tidak tersedia maka dilakukan pengumpulan data primer oleh SKPD sesuai dengan check-list kebutuhan data yang sudah disiapkan. Pengumpulan data primer membutuhkan waktu dan sumberdaya yang mencukupi. Pengumpulan data primer dapat dilakukan antara lain dengan cara: pencacahan, survei, interview.

48


Dalam pelaksanaannya pengumpulan data seringkali dihadapkan pada tantangan sebagai berikut: Data dan informasi yang diperoleh sangat minim karena sumberdaya untuk mengumpulkannya terbatas. Biasanya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan detil membutuhkan survei lapangan dengan biaya yang relatif besar; Ketiadaan data yang lengkap dan komprehensif yang seringkali menghambat proses pengumpulan; Memanfaatkan informasi yang tersedia sebaik-baiknya, meskipun sangat kualitatif – perlu cek dan konfirmasi mengenai kebenaran data; Perlunya daftar kebutuhan data dan sumber yang ada agar tidak terjadi duplikasi data dengan angka yang berbeda.

49

50


EVALUASI PENERAPAN SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

08

Untuk membantu penyusunan profil pelayanan dasar terlebih dahulu dilakukan penelaahan/evaluasi pelaksanaan SPM dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) serta dokumen rencana SKPD (Renstra SKPD dan Renja SKPD) untuk rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dan Renja SKPD untuk target pencapaian tahunan. Penelaahan/evaluasi pelaksanaan SPM dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh SPM telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (SKPD pengampu SPM), baik untuk rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dan target pencapaian tahunan. Penelaahan/evaluasi penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD mencakup: Tujuan dan sasaran pelayanan dasar (SPM) yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD; Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam pencapaian SPM beserta target kinerja dan lokasi program/kegiatan prioritas. Penelaahan/evaluasi penerapan SPM dalam RKPD dan Renja SKPD mencakup: Target pencapaian SPM tahunan yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD; Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam pencapaian SPM beserta target kinerja dan lokasi program/kegiatan prioritas tahun berkenaan; Besaran pagu pendanaan untuk program dan kegiatan prioritas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelaahan/evaluasi penerapan SPM adalah sebagai berikut:  Tim Koordinasi menyampaikan format dan tata cara pengisian laporan penerapan SPM kepada SKPD pengampu SPM;  SKPD pengampu SPM melakukan pengisian laporan penerapan SPM;  SKPD pengampu SPM menyampaikan hasil pengisian laporan penerapan SPM kepada Tim Koordinasi;  Tim Koordinasi mengkompilasi hasil pengisian laporan peneran SPM dari semua SKPD pengampu SPM.

51

52


Diisi dengan nilai target capaian SPM

Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam RPJMD

Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam Renstra SKPD

Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam RKPD

Diisi dengan tanda cek (V) jika indikator SPM telah dimasukan dalam Renja SKPD

Diisi dengan nama program dan kegiatan jika SPM telah dimasukan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

10

Kolom 5

9

Diisi dengan tahun pencapaian target SPM

8

Renja SKPD

Kolom 4

7

Renstra SKPD

Diisi dengan capaian SPM sesuai dengan rumus perhitungan SPM

6

RKPD

Kolom 3

5

RJMD

Nama Program dan kegiatan

Diisi dengan nama indikator SPM

4

Nilai

Penelaahan Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan SKPD

Kolom 2

3

Tahun

Target Capaian SPM (tahun dan nilai)

Diisi dengan no urut

2

1

Capaian SPM Tahun 2012

Kolom 1

Indikator SPM

No

Tabel 8.1 Evaluasi Penerapan SPM dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan SKPD SPM Bidang: …… SKPD:

PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR DI DAERAH

Apa itu Profil Pelayanan Dasar? Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian SPM di daerah akan membantu penyusunan rencana pencapaian SPM yang lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian SPM di masing-masing SKPD yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar di daerah. Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana pencapaian SPM kedepan. Profil pelayanan dasar disusun melalui pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing SKPD yang sudah tersedia dan/atau data dan informasi yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang dilakukan secara reguler dan terpadu. Profil pelayanan dasar menggambarkan kondisi pencapaian SPM di daerah melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh setiap SKPD pengampu SPM dan pemangku kepentingan. Proses pengumpulan data dan informasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Metoda pengumpulan data dan informasi secara partisipatif dapat dilakukan melalui penilaian cepat (rapid assessment), kelompok diskusi terbatas, survei dan lain-lain. Penyusunan profil pelayanan dasar difokuskan kepada data dan informasi merujuk pada indikator-indikator SPM.

Tujuan Penyusunan Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk: Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu untuk segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM di daerah;

53

Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan termasuk potensi dan permasalahan penerapan SPM; Mengetahui status pencapaian SPM yang dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Manfaat Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis: Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah. Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, Analisis Standar Belanja (ASB) kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan. Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya pemenuhan SPM.

Siapa Yang Terlibat dalam Penyusunan Profil Pelayanan Dasar? Penyusunan profil pelayanan dasar dilaksanakan oleh setiap SKPD terutama SKPD pengampu SPM dengan proses sebagai berikut: SKPD pengampu SPM, melalui Tim Teknis yang dibentuk, menyusun profil pelayanan dasar sesuai SPM yang menjadi urusannya dalam bentuk tabel yang disepakati bersama; SKPD pengampu SPM menyampaikan profil pelayanan dasar sesuai SPM yang menjadi urusannya kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM; Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM melakukan verifikasi terhadap profil pelayanan dasar yang disampaikan SKPD pengampu SPM untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan; Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM menyampaikan hasil verifikasi profil pelayanan dasar kepada SKPD pengampu SPM apabila memerlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap data dan informasi yang disampaikan; SKPD pengampu SPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan profil pelayanan dasar berdasarkan masukan hasil verifikasi dan menyampaikan kembalai perbaikan profil pelayanan dasar kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM; Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM melakukan pengumpulan profil pelayanan dasar dari masing-masing SKPD pengampu SPM untuk dilakukan kompilasi ke dalam Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota.

54


Apabila diperlukan dalam penyusunan profil pelayanan dasar di setiap SKPD dan penggabungan kedalam Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota dapat melibatkan fasilitator atau tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan pendampingan penyusunan profil pelayanan dasar.

Tahapan Penyusunan Profil Pelayanan Dasar Langkah 1: Pengolahan data dan informasi Pengolahan data dan informasi dimaksudkan untuk menstrukturkan data dan informasi yang diperoleh kedalam format pengolahan data, yang terdiri dari: jenis indikator SPM dan data capaian SPM. Yang perlu diperhatikan dalam kompilasi data adalah sbb: kesesuaian data yang tersedia dengan jenis data yang dibutuhkan konsistensi sumber data yang digunakan konsistensi tahun data (time-series) Tabel 9.1 Kompilasi Indikator SPM No

Uraian Indikator

1

SPM Bidang Kesehatan

a

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

2009

2010

2011

88,48

87,33

90,96

66,77

91,83

- Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu - Jumlah sasaran ibu hamil dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu b

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Dan seterusnya ......................

2

SPM Bidang Pendidikan Dasar

a

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki - Jarak rata-rata SD/MI pada radius 3 km dari kawasan permukiman permanen

b

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN DASAR DI DAERAH

55

No

Uraian Indikator - Jumlah peserta didik SD/MI total (per sekolah) - Jumlah rombongan belajar SD/MI Dan seterusnya ............................

3

SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

a

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Jumlah informasi RTRW di kab/kota peta analog dan peta digital - Jumlah kelurahan di kabupaten/kota

b

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan - Luas RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan - Luas wilayah kota/kawasan perkotaan Dan seterusnya .....................

4

SPM Bidang Lingkungan Hidup

a

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi

b

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara - Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian - Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi Dan seterusnya .................

56


2009

2010

2011

No

Uraian Indikator

2009

2010

5

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

2011

- Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pengaduan terpadu - Jumlah laporan dan pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu b

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit - Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dalam kurun waktu tertentu - Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata dan datang ke Puskesmas pada kurun waktu tertentu Dan seterusnya .................

6

SPM Bidang Sosial

a

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota

b

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program KUBE atau sejenisnya - Jumlah PMKS skala kabupaten/kota Dan seterusnya ................


57

Langkah 2: Analisis kondisi pencapaian SPM Analisis kondisi pencapaian SPM dilakukan setelah kompilasi dan pengolahan data indikator SPM di daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar status capaian SPM pada tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian SPM. Hasil dari analisis kondisi pencapaian SPM menunjukan tingkat capaian SPM untuk setiap pelayanan dasar, potensi dan permasalahan terkait dengan pelayanan dasar SKPD serta kapasitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pencapaian SPM. Lingkup analisis kondisi pencapaian SPM meliputi: Status capaian SPM di daerah sampai tahun berjalan Status capaian SPM di daerah sampai tahun berjalan disajikan dalam bentuk angka atau persentase sesuai indikator SPM yang telah ditetapkan. Data yang digunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir untuk menunjukan perkembangan capaian SPM dari tahun ke tahun. Status capaian SPM per-tahun merupakan tolok ukur awal (baseline) yang dapat dipergunakan untuk menentukan target capaian SPM di daerah untuk tahun selanjutnya. Tingkat capaian indikator SPM Tingkat capaian SPM menjelaskan perbandingan antara capaian SPM sampai tahun berjalan dengan target pencapaian SPM nasional, dengan pertimbangan: Apabila capaian SPM tahun berjalan sesuai atau melampaui target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga, maka pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM tersebut pada tahun mendatang. Apabila capaian SPM tahun berjalan masih dibawah target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhinya minimal sama dengan target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Perbedaan tingkat capaian SPM tahun berjalan dengan target capaian SPM merupakan “gap/kesenjangan” yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam tahun-tahun selanjutnya. Permasalahan pencapaian SPM di daerah Permasalahan pencapaian SPM di daerah merupakan penjelasan lebih lanjut terkait “gap/kesenjangan” antara capaian SPM tahun berjalan dengan target capaian SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga. Permasalahan pencapaian SPM di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (sumber daya manusia, perlengkapan dll) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi misalnya adanya wabah penyakit yang terjadi secara meluas dalam satu wilayah.

58


Tujuan dari perumusan permasalahan pencapaian SPM di daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian SPM di daerah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan Faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan merupakan variabel yang memberikan kontribusi apakah suatu SPM pelayanan dasar dapat dicapai atau tidak. Setiap SKPD diharapkan mampu menguraikan faktor-faktor penentu untuk masingmasing indikator SPM. Tabel 9.2 Identifikasi Permasalahan Pencapaian SPM No

Indikator SPM

(1) (2) 1. SPM Bidang Kesehatan

Kondisi Pencapaian Permasalahan Faktor SPM: Belum –Faktor Tercapai (<) Sesuai Penentu (=)Melampaui (>) Keberhasilan (3) (4) (5)

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Dan seterusnya ...................... 2. SPM Bidang Pendidikan Dasar Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI Dan seterusnya ............................ 3. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan


59

No

Indikator SPM

(1)


(2) Dan seterusnya ..................... 4. SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya ................. 5. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Dan seterusnya ................. 6. SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

60


No

Indikator SPM

(1)

(2) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya ................


Langkah 3: Merumuskan Profil Pelayanan Dasar Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, selanjutnya dirumuskan profil pelayanan dasar yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. Tabel 9.3 Profil Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator

Realisasi Capaian Tahun.. Nilai

Tahun Pencapaian

1

2

3

4

5

SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Kolom Nilai diisi dengan Target Capaian SPM yang ditetapkan nasional

Dan seterusnya ...................... SPM Bidang Pendidikan Dasar Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI

Kolom Tahun Pencapaian diisi dengan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan

Dan seterusnya ............................ SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital


61

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator

Realisasi Capaian Tahun.. Nilai

Tahun Pencapaian

1

2

3

4

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Dan seterusnya ..................... SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Kolom Realisasi Capaian Tahun diisi dengan kondisi/status capaian SPM pada tahun-tahun yang telah berjalan

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya ................. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Dan seterusnya ................. SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya ................

62


5

Langkah 4: Verifikasi Profil Pelayanan Dasar Profil pelayanan dasar yang sudah disusun oleh SKPD pengampu SPM selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM untuk proses verifikasi lebih lanjut terkait data dan informasi serta capaian indikator kinerja yang sulit dihitung. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggunjawabkan dan dihitung berdasarkan pendekatan dan kaidah yang dimuat dalam peraturan perundangan terkait SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga.


63

64


PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM

Pengertian Pencapaian target capaian SPM dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan terkait. Perumusan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait pelayanan dasar di daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Langkah-langkah Penyusunan Program dan Kegiatan Berkaitan dengan penyusunan program dan kegiatan pencapaian SPM, beberapa indikator SPM yang memiliki pedoman teknis sudah mengidentifikasi rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencapaian SPM. Sedangkan bagi SPM yang belum teridentifikasi rangkaian kegiatannya untuk pencapaian SPM, terlebih dahulu perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1) Penyusunan program dan kegiatan untuk indikator SPM yang sudah memiliki pedoman teknis Untuk indikator SPM yang sudah memiliki pedoman teknis sudah dirinci rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian SPM. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

65

a. Mengidentifikasi kegiatan dan rangkaian kegiatan untuk masing-masing indikator SPM dalam petunjuk teknis yang ditetapkan K/L. Misalnya untuk SPM Kesehatan rangkaian kegiatan yang telah diidentifikasi antara lain: Indikator SPM

Rangkaian kegiatan menurut petunjuk teknis

1. SPM Bidang Kesehatan a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil  Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K) K4.  Pendataan Bumil  Pelayanan antenatal sesuai standar  Kunjungan rumah bagi yang drop-out  Pembuatan kantong persalinan  Pelatihan KIP/konseling  Pencatatan dan pelaporan  Supervisi, monitoring dan evaluasi b. Cakupan komplikasi kebidanan  Deteksi Bumil, Bulin, Bufas komplikasi yang ditangani  Rujukan kasus komplikasi kebidanan  Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan  Penyediaan pusat pelatihan klinis  Pelatihan PONED bagi bidan desa dan Tim Puskesmas  Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota  Penyediaan peralatan PONED di Puskemas dan PONEK di RS Kabupaten/Kota  Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)  Pelaksanaan PONED dan PONEK  Pencatatan dan pelaporan  Pemantauan dan evaluasi 2 SPM Bidang Pendidikan Dasar a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI 3. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai - Pembuatan peta analog RTRW Kabupaten/ Rencana Tata Ruang (RTR) Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah wilayah kabupaten/kota beserta Kabupaten/Kota rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

66


Indikator SPM Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Rangkaian kegiatan menurut petunjuk teknis - Penyesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota dengan RTRW yang ditetapkan

b. Menentukan nomenklatur program untuk rangkaian kegiatan pencapaian SPM yang ditetapkan dalam petunjuk teknis mengacu pada nomenklatur program dan kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Nomenklatur program untuk setiap kegiatan ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan. Nama program harus secara spesifik memayungi dan terkait kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Selain itu pemilihan program dapat dilakukan dengan mengacu pada nama program dalam dokumen APBD dalam rangka pencapaian SPM di daerah. Selama ini banyak daerah secara tidak langsung sudah menerapkan pencapaian SPM dalam program dan kegiatan APBD. Oleh karena itu selain mengacu pada nomenklatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemilihan program dapat mengacu pada program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Secara lebih rinci penentuan program dan kegiatan pencapaian SPM untuk indikator SPM yang sudah memiliki petunjuk teknis dapat dilihat sebagai berikut: Rangkaian kegiatan menurut petunjuk teknis  Pengadaan buku KIA (dgn stiker P4K)  Pendataan Bumil  Pelayanan antenatal sesuai standar  Kunjungan rumah bagi yang dropout  Pembuatan kantong persalinan  Pelatihan KIP/konseling  Pencatatan dan pelaporan  Supervisi, monitoring dan evaluasi

Program dan Kegiatan dalam Permendagri 13/2006 xx.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak xx.32.02 Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu


67

2) Penyusunan program dan kegiatan untuk indikator SPM yang belum memiliki pedoman teknis Sedangkan bagi SPM yang belum teridentifikasi rangkaian kegiatannya untuk pencapaian SPM, terlebih dahulu perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Perumusan program dan kegiatan dapat menggunakan alat bantu yang memudahkan misalnya problem tree analysis, logic model, dan lain-lain. Pencapaian target indikator SPM harus dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan yang terkait dengan target indikator SPM dimaksud. Program dan kegiatan dapat diinisiasi melalui pengenalan permasalahan atau isu strategis yang dihadapi dalam mencapai target indikator SPM dimaksud. Permasalahan adalah suatu kondisi atau keadaaan negatif yang tidak diinginkan terjadi. Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi penyebab tidak tercapainya apa yang diinginkan seperti tidak tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan sebagainya. Contoh masalah misalnya tidak tercapainya tingkat cakupan kunjungan ibu hamil K4. Dengan menggunakan analisis pohon masalah akan dapat diidentifikasi berbagai faktor penyebab tidak tercapainya target SPM di daerah. Sebagai misal, tidak tercapainya tingkat cakupan kunjungan ibu hamil K4 di daerah tertentu bisa disebabkan oleh: - Pendataan ibu hamil kurang akurat dan ketinggalan; - Fasilitas pendukung kegiatan K4 penyebarannya tidak merata; - Masyarakat merasa terlalu jauh dari lokasi pemeriksaan; - Jumlah tenaga kesehatan terbatas; - Tenaga kesehatan tersedia, tapi kurang ramah; - Tenaga kesehatan tersedia, tapi kurang terampil; - Ibu hamil tidak punya waktu untuk memeriksanakan diri ke puskesmas karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga; - Ibu hamil enggan memeriksakan diri ke puskesmas karena lebih percaya pada dukun beranak; - Masyarakat masih kurang paham tentang pentingnya melakukan pemeriksaan ketika hamil; - Ibu hamil merasa tidak ada perbedaan penting apakah memeriksakan kehamilan atau tidak; - Suami kurang mendukung keharusan ibu hamil untuk memeriksanakan diri; - Tingginya biaya konsultansi.

68


Berdasarkan analisis permasalahan tersebut di atas, selanjutnya dapat dirancang beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil K4, misalnya sebagai berikut: a) Pendataan ibu hamil; b) Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan K4 di lokasi-lokasi tertentu; c) Penempatan tenaga kesehatan di daerah tertentu; d) Pelatihan teknis keperawatan bagi tenaga kesehatan; e) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (ibu hamil dan suami) tentang pentingnya pemeriksaan K4; f ) Pemberian makanan pendukung jika memungkinkan. Disamping kegiatan-kegiatan yang diinisiasi melalui identifikasi akar permasalahan, juga terdapat beberapa kegiatan yang bersifat rutin, sehingga akan terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan. Untuk itu, SKPD diharapkan dapat membuat skala prioritas usulan kegiatannya mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakannya.


69

70


PENENTUAN TARGET CAPAIAN SPM DI DAERAH

11

Apa itu Target Capaian SPM? Analisis kondisi pencapaian SPM di daerah memberikan gambaran mengenai kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Dalam hal pencapaian SPM masih belum memenuhi target yang ditetapkan secara nasional maka perlu disusun dan ditetapkan rencana pencapaian SPM. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar untuk masyarakat.

Bagaimana Menentukan Target Capaian SPM? Target capaian SPM merupakan rencana capaian indikator SPM pada waktu tertentu yang akan dicapai daerah dengan mempertimbangkan tingkat capaian SPM saat ini. Penentuan target capaian SPM dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Tingkat capaian SPM tahun sebelumnya; - Target capaian SPM berdasarkan ketetapan peraturan menteri terkait; - Laju pencapaian SPM tahun terakhir; - Analisis kemampuan pendanaan daerah; - Potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Target capaian SPM diuraikan untuk periode waktu tahunan dan jangka menengah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan Kementerian/ Lembaga. Bagi daerah yang telah memenuhi SPM lebih cepat dari batas waktu, maka dimungkinkan untuk menentukan target capaian indikator melebihi target yang berlaku secara nasional. Begitu pula, daerah yang belum memenuhi target capaian secara nasional, diwajibkan untuk mencapai minimal setingkat dengan target yang ditetapkan dengan batas waktu pencapaian yang juga sudah ditetapkan.

71

Langkah-langkah untuk menentukan target capaian SPM, antara lain sebagai berikut: 1. Periksa realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator SPM sampai dengan kondisi tahun berjalan; 2. Bandingkan terhadap target capaian SPM secara nasional sampai dengan tahun berjalan, seberapa besar kesenjangan yang terjadi, lihat ilustrasi berikut: Gambar 11.1 Perhitungan Target Capaian SPM

Target capaian SPM 95

Target Capaian SPM

90

Realisasi capaian SPM

85

Proyeksi mengikuti trend

80

Proyeksi sesuai target capaian SPM

75

Proyeksi alternatif

2009

2010

2011

2012

2013

tahun

Misalnya: - Target capaian SPM yang ditetapkan secara nasional adalah 95 pada tahun 2013 - Capaian SPM pada tahun 2009 mencapai 75 (sesuai dengan target capaian SPM pada tahun tsb) - Capaian SPM tahun 2011 mencapai angka 80 (dibawah target capaian SPM pada tahun 2011 yaitu 82) - Proyeksi capaian SPM tahun 2012 dapat dihitung berdasarkan: i) proyeksi mengikuti trend sebelumnya (artinya kemungkinan target SPM tidak tercapai), ii) proyeksi sesuai target capaian SPM (artinya diharapkan dapat mencapai target SPM pada tahun rencana), iii) proyeksi alternatif (artinya proyeksi dilakukan dengan memperhatikan trend dan juga target capaian SPM) 3. Periksa target capaian SPM, kemudian bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian SPM sampai dengan tahun berjalan; 4. Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota; 5. Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

72


Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Mengukur Kemampuan Daerah Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah pada dasarnya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur kemampuan dan potensi daerah meliputi: a) Kondisi kepegawaian SKPD yang melaksanakan SPM; b) Kondisi kelembagaan SKPD pelaksana SPM; c) Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan SPM; d) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SPM; e) Kondisi keuangan daerah; f ) Kondisi sumber daya alam; dan g) Partisipasi swasta/masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target dan batas waktu pencapaian indikator SPM. Semakin baik kemampuan dan potensi daerah, semakin mampu daerah dimaksud dalam mencapai target dan batas waktu pencapaian indikator SPM. Analisis kemampuan dan potensi daerah ini disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM, misalkan data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum, kondisi sosial ekonomi. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


73

Tabel 11.1 Target Capaian SP NO

1

Indikator *)

Target Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Tahun ..... Tahun ..... Tahun ..... Tahun ..... SPM (tahun (tahun (tahun n) (tahun n-2) n-1) n+1)

SPM Bidang Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Kolom ini diisi target capaian SPM yang ditetapkan secara nasional

Dan seterusnya ...................... 2

SPM Bidang Pendidikan Dasar Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki

Kolom ini diisi realisasi capaian SPM tahun yang telah berjalan

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI Dan seterusnya ............................ 3

SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Dan seterusnya .....................

4

SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

74


Kolom ini diisi proyeksi capaian SPM pada tahun yang direncanakan

NO

Indikator *)

Target Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Tahun ..... Tahun ..... Tahun ..... Tahun ..... SPM (tahun (tahun (tahun n) (tahun n-2) n-1) n+1)

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya ................. 5

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit Dan seterusnya .................

6

SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya ................


75

76


PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM

12

Apa itu Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM? Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan target dan waktu pencapaian indikator SPM adalah seberapa besar anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Setiap indikator pencapaian SPM dilengkapi dengan definisi, pengertian dan langkah-langkah kegiatan. Beberapa Kementerian telah menetapkan indikator SPM Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM. Masing-masing langkah kegiatan disusun rincian kegiatan dilengkapi cara perhitungan volume kegiatan dikalikan dengan unit-cost yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam menghitung anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai target SPM yang telah ditetapkan dilakukan dengan melihat volume kegiatan dan unit-cost. Perhitungan volume kegiatan dilakukan dengan mengacu pada target capaian yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi daerah, terutama berkaitan dengan kondisi kepegawaian SKPD yang melaksanakan SPM; kondisi kelembagaan SKPD pelaksana SPM; kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SPM; kondisi keuangan daerah, dan lainnya.

Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Prinsip perhitungan pembiayaan SPM dilakukan sebagai berikut: - Hanya menghitung biaya operasional kegiatan dan biaya investasi yang mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan; - Setiap langkah kegiatan untuk mencapai indikator SPM dihitung volumenya dan dikalikan dengan unit-cost setempat; - Menghitung seluruh paket kegiatan (rincian langkah kegiatan);

77

- Menghitung seluruh target capaian, baik yang memanfaatkan sumberdaya pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga perlu diperhitungkan berapa target capaian yang tidak membutuhkan biaya pemerintah dengan menggunakan data cakupan target yang dilayani non-pemerintah; - Penghitungan biaya SPM tidak memasukan biaya rutin, misalnya gaji, sarana umum, pemeliharaan; - Penghitungan biaya SPM tidak memasukkan investasi besar yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pelayanan; - Prinsipnya bukan menghitung belanja kesehatan per SKPD, tapi menghitung belanja pada skala Propinsi/Kabupaten/Kota. Tabel 12.1 Formula Perhitungan Biaya Indikator SPM No

Langkah Kegiatan

Variabel

Komponen

Formula Biaya

Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 1

Pengadaan Buku KIA

Biaya pengadaan buku KIA

A. Jumlah Bumil Target B. Harga Satuan Buku KIA

2

Pendataan Ibu Hamil

Transport petugas

Transport petugas (dilakukan di sarkes)

Formulir/desa

A. Jumlah Bumil target yang A x B/20 datang ke sarkes B. Harga selembar formulir C. Selembar formulir untuk 20 bumil

Transport petugas

Transport petugas (dilakukan di sarkes)

Penyediaan tablet Fe

A. Jumlah Bumil target 90 Fe B. Harga tablet Fe C. Jumlah paket Fe 90 tablet per bumil

3

Pelayanan Antenatal

AxB

AxBxC

Faktor-Faktor Perhitungan Pembiayaan Semakin banyak program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai satu target SPM tertentu, semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM tersebut. Pada dasarnya besar kecilnya kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tertentu di satu daerah, di samping dipengaruhi oleh banyak tidaknya program dan kegiatan dalam mencapai target SPM, juga dipengaruhi oleh faktorfaktor lainnya, seperti:

78


Kondisi geografi Daerah dengan kondisi geografis yang cenderung sulit diakses, membutuhkan biaya pelayanan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang mudah diakses. Jumlah dan penyebaran kelompok sasaran Besar kecilnya kelompok sasaran (target group) yang harus dilayani dalam pencapaian target SPM, akan mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian target SPM dimaksud. Demikian juga semakin tersebarnya kelompok sasaran, akan membutuhkan biaya penyelenggaraan pelayanan dasar yang semakin besar pula. Tingkat kemahalan Daerah dengan tingkat kemahalan yang relatif tinggi, membutuhkan biaya yang relatif besar pula dibandingkan dengan daerah lain. Jumlah, sebaran dan kualitas SDM pelaksana pelayanan dasar Kondisi SDM pelaksana pelayanan dasar terkait SPM, baik kuantitas, tingkat penyebaran maupun kualitas akan menentukan anggaran pencapaian target SPM. Besar kecilnya target SPM yang akan dicapai akan mempengaruhi beban kerja yang akan akan diwujudkan melalui penyediaan SDM yang mencukupi, penyebaran yang merata dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi jumlah, tingkat penyebaran dan kualitas SDM penyelenggara pelayanan dasar yang ada di satu daerah, akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran untuk pencapaian target SPM. Jumlah, sebaran dan kualitas sarana dan prasarana pendukung Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dasar terkait SPM, baik kuantitas, tingkat penyebaran maupun kualitas akan menentukan anggaran pencapaian target SPM. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan target SPM akan menentukan seberapa besar tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar terkait SPM yang mampu diberikan kepada masyarakat. Semakin terbatas sarana dan prasarana pendukung pelayanan dasar terkait SPM, semakin tinggi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM. Tingkat partisipasi masyarakat Tinggi rendahnya jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan akan mempengaruhi tinggi rendahnya beban Pemerintah Daerah untuk penyediaan pelayanan dasar dimaksud.

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM di Daerah Dilakukan berdasarkan juknis perencanaan pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian/Lembaga;


79

Dalam mendukung percepatan penerapan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian telah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan SPM. SKPD/Daerah dalam menghitung pembiayaan SPM disesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan serta memproyeksikan tingkat pencapaian SPM dan menghitung biayanya. Dalam melaksanakan perhitungan SPM dimaksud diatas adalah dengan pendekatan perhitungan per kegiatan berdasarkan biaya langsung terkait indikator SPM atau Activity Base Direct Costing, yang artinya bukan perhitungan full costing. Melakukan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk penghitungan biaya pencapaian SPM Upaya untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator SPM akan dapat dengan mudah dilakukan jika Pemerintah Daerah telah menyusun ASB untuk setiap jenis kegiatan atau biaya rata-rata per output kegiatan untuk tahun anggaran dimaksud. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan adanya ASB akan sangat memudahkan bagi Pemerintah Daerah dan juga SKPD dalam menilai kewajaran biaya untuk melaksanakan jenis kegiatan tertentu jika output atau beban kerja telah ditentukan terlebih dahulu. Manfaat lain yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan ASB adalah: a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektip dan tidak berdasarkan intuisi b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran c. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas d. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektip e. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu Rumusan ASB harus dikembangkan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Artinya rumusan ASB yang digunakan di satu daerah tertentu belum tentu sesuai untuk diterapkan di daerah lain. Hal ini disebabkan karena standar satuan harga yang menjadi titik tolak dalam perumusan formula ASB juga berbeda di masingmasing daerah. Di samping itu, ada kemungkinan kebijakan dalam penyusunan anggaran, berbeda di daerah yang satu dengan daerah lainnya. Kondisi geografis juga akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. ASB merupakan perkiraan batas tertinggi kewajaran anggaran untuk melaksanakan jenis kegiatan tertentu sesuai dengan beban kerja yang diperlukan atau output yang dihasilkan dari satu kegiatan tertentu. Semakin lengkap data ASB yang

80


dikembangkan di satu daerah akan semakin mudah bagi Pemerintah Daerah dan SKPD dalam memperkirakan kebutuhan anggarannya, baik untuk pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan. Tersedianya baseline data ASB di satu daerah di samping diperlukan dalam memenuhi syarat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja juga diperlukan dalam menghitung perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam rangka pencapaian target indikator dan batas waktu SPM tertentu yang telah ditetapkan. Dapat menggunakan instrumen (tool) yang memudahkan perhitungan seperti E-Costing SPM E-Costing SPM adalah suatu perangkat lunak yang dibangun sebagai alat untuk menganalisa perhitungan pencapaian target SPM yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sesuai dengan batas waktu target SPM yang telah ditetapkan oleh setiap menteri dan kerangka pembiayaan jangka menengah (SPM), perangkat lunak e-costing SPM dapat dipergunakan juga untuk menganalisa perkiraan maju serta menghitung proyeksi pembiayaan pencapaian target SPM sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pada setiap indikator SPM. Perangkat lunak e-costing dapat bermanfaat bagi setiap SKPD (yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap urusan wajib dan pelayanan dasar dengan target indikator SPM) dan pemerintah daerah. Kotak 2 Penyusunan ASB untuk penghitungan biaya pencapaian SPM Berikut disajikan contoh formula ASB untuk beberapa kegiatan terpilih untuk kasus Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2011. a) ASB untuk kegiatan penyusunan dokumen atau pendataan Formula kewajaran biaya berdasarkan output dan beban kerja untuk kegiatan penyusunan dokumen dan pendataan adalah: Y = a + b1X1 + b2X2 Y = 9.897.634 + 28.626 X1 + 119.680 X2 Dimana : Y a b1 b2 X1 X2

= Total belanja = Belanja tetap = Belanja variabel = Belanja variabel = Jumlah tim dan lama waktu penyusunan data = Banyaknya jumlah dokumen yang disusun.

Berdasarkan formula di atas, jika untuk menyusun 4 jenis data dengan jumlah tim 6 orang dan lama waktu pengerjaan 12 bulan misalnya, maka perkiraan jumlah anggaran yang diperlukan adalah sebesar: Y = 9.897.634 + (28.626 x 36OB) + (119.680 x 4 Dokumen) = Rp. 15.549.106,-


81

Cara lain dapat juga dilakukan dengan cara menghitung biaya rata-rata per output yang dihasilkan. Misalnya indeks biaya rata-rata untuk menghasilkan 1 (satu) jenis dokumen/data adalah sebesar Rp. 3.887.277,Anggaran dimaksud dapat dialokasikan untuk masing-masing rincian belanja dengan jumlah maksimal sampai dengan Rp. 15.549.106,- sebagai berikut: Uraian Belanja

Proporsi (Persen) Minimal

Maksimal

Proporsi (Rp) Minimal

Maksimal

1. Belanja Honorarium PNS

0,00%

28,63%

-

4.452.187

2. Belanja Honorarium Non PNS

0,00%

2,83%

-

440.797

3. Belanja Bahan Pakai Habis

2,56%

36,37%

398.810

5.655.591

4. Belanja Cetak dan Penggandaan

0,62%

40,06%

95.873

6.228.691

5. Belanja Makan dan Minum

1,82%

47,59%

282.712

7.400.427

6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

0,00%

72,88%

- 11.332.029

7. Perjalanan Dinas Luar Daerah

0,00%

42,65%

-

6.632.010

Merumuskan Kebutuhan Pembiayaan Tahunan Selanjutnya berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk setiap kegiatan penerapan SPM dilakukan perhitungan dan kompilasi kebutuhan biaya per tahun sesuai dengan target capaian SPM yang ditentukan. Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM, maka SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPD dengan menganalisis dan mengolah data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM. Dalam kerangka pencapaian target indikator SPM yang dapat dilakukan oleh SKPD daerah secara bertahap, yang artinya sesuai dengan kemampuan dan potensi kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka pembelanjaan dan membiayai penerapan SPM, perlu dihitung secara lebih efisien dan efektip setiap pemenuhan target indikator SPM. SKPD daerah yang telah menghitung dan memproyeksikan target SPM dan kebutuhan biaya dalam pemenuhan setiap target SPM selanjutnya perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan KUA&PPAS serta menganggarkan dalam RKA SKPD. Perhitungan kebutuhan biaya tahunan dituangkan dalam tabel berikut ini:

82


Tabel 12.2 Rencana Pencapaian SPM di Daerah No Indikator SPM

Target Tahun SPM

Target SPM tahun ke1

2 3 4 5

Kebutuhan Biaya Tahun ke1

2 3 4 5

SPM Bidang Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95%

2015

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang dialaminya Dst SPM Bidang Pendidikan Dasar Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI Dan seterusnya .................. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Dan seterusnya ................... SPM Bidang Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air


83

No Indikator SPM

Target Tahun SPM

Target SPM tahun ke1

2 3 4 5

Kebutuhan Biaya Tahun ke1

2 3 4 5

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Dan seterusnya ................. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit Dan seterusnya ................. SPM Bidang Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dan seterusnya .................

XIII.

84


PELAKSANAAN PENERAPAN SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

13

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa: “penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)”. Penerapan SPM dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam proses penganggaran, dengan menggunakan instrumen pendukung anggaran yang lain seperti standar satuan harga dan analisa standar belanja (ASB) selanjutnya target tahunan pencapaian SPM yang telah dimuat dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Tingkat pencapaian target SPM di daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri dan kemampuan keuangan di masing-masing daerah.

85

Gambar 13.1 Hubungan Rencana Pencapaian SPM di Daerah dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran RPJPD Penetapan SPM oleh K/L RPJMD

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

KUA & PPA

RAPBD

APBD

Rencana Pencapaian SPM di Daerah RKA SKPD

Penerapan SPM dalam Dokumen RPJMD Penerapan SPM dalam penyusunan RPJMD diterapkan dalam: a. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah yang menggambarkan Profil Pelayanan Dasar; b. Analisis gambaran pengelolaan keuangan daerah; c. Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM; d. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dengan menekankan pada aspek pelayanan dasar; g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang memuat program , indikator dan target pencapaian SPM; h. Perumusan Indikasi rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM, berdasarkan juknis perencanaan pembiayaan SPM dari masing-masing kementerian teknis; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Masukan data dan informasi dari rancangan awal Renstra SKPD; 5) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6) Memperhitungkan pagu indikatif berdasarkan analisis gambaran pengelolaan keuangan daerah.

86


i. Penetapan indikator kinerja daerah termasuk indikator, target, dan batas waktu pencapaian SPM.

Penerapan SPM dalam Dokumen Renstra SKPD Penerapan SPM dalam penyusunan Renstra SKPD diterapkan dalam: a. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD yang menggambarkan Profil Pelayanan Dasar SKPD pengampu SPM; b. Analisis Permasalahan pelayanan dasar dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM untuk masing-masing SKPD pengampu SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran SKPD pengampu SPM; e. Perumusan Strategi dan Kebijakan SKPD pengampu SPM; f. Perumusan Indikasi rencana Program dan kegiatan SKPD yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5) Memperhitungkan pagu indikatif SKPD pengampu SPM; j. Penetapan indikator kinerja daerah termasuk indikator, target, dan batas waktu pencapaian SPM.

Penerapan SPM dalam Dokumen RKPD Penerapan SPM dalam penyusunan RKPD diterapkan dalam: a. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan SPM; b. Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; e. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah;

87

f. Perumusan Indikasi rencana Program dan kegiatan tahunan yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6) Memperhitungkan kapasitas keuangan daerah.

Penerapan SPM dalam Dokumen Renja SKPD Penerapan SPM dalam penyusunan Renja SKPD diterapkan dalam: a. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD pengampu SPM; b. Analisis Permasalahan Pelayanan Dasar dengan menekankan identifikasi kesenjangan pencapaian target SPM untuk masing-masing SKPD pengampu SPM; c. Analisis Isu-Isu Strategis dengan menekankan aspek pelayanan dasar; d. Perumusan Indikasi rencana Program dan kegiatan tahunan yang disertai kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM, terdiri dari: 1) Perumusan program dan kegiatan jangka menengah berikut target capaian SPM; 2) Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM; 3) Batas waktu pencapaian target SPM; 4) Memperhatikan kode rekening urusan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5) Memperhitungkan pagu indikatif SKPD pengampu SPM.

88


MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM DI DAERAH

14

Urgensi dan mekanisme terkait monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM di daerah telah diatur dalam peraturan perundangan terkait SPM. Dalam pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:  Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.  Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi untuk pemerintahan daerah provinsi.  Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah untuk pemerintahan kota/ kabupaten. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan mengikuti tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Monitoring Penerapan SPM di Daerah Monitoring penerapan dan pencapaian SPM di daerah merupakan upaya menerus yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan SPM dilaksanakan sesuai dengan rencana program kegiatan dan target capaian SPM yang telah ditetapkan. Monitoring terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah dilakukan sebagai berikut:  Kepala SKPD pengampu SPM melakukan monitoring terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing SKPD berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis di tingkat pusat.  Hasil monitoring kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).

89

 Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) menyampaikan laporan penerapan SPM kepada pemerintah pusat berdasarkan hasil monitoring penerapan dan pencapaian SPM. Hasil monitoring kinerja penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan sebagai: - Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas daerah dalam pencapaian SPM; - Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM termasuk pemberian penghargaan daerah yang berprestasi sangat baik.

Evaluasi Pencapaian SPM Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda:  Tahap perencanaan (ex-ante): evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;  Tahap pelaksanaan (on-going): evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan  Tahap paska pelaksanaan (ex-post): evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran/hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Evaluasi hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan. Memperhatikan ketersediaan data dan informasi pelaksanaan rencana SPM, seringkali evaluasi dilakukan paska pelaksanaan rencana berakhir. Fokus utama evaluasi untuk menilai perbandingan rencana target dan realisasi serta dampak yang dihasilkan dari suatu program. Hasil evaluasi pencapaian SPM menjadi bahan laporan pemerintah daerah.

90


PELAPORAN PENERAPAN SPM DI DAERAH

PP No. 65/2005 mengamanatkan bahwa rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat dan berdasarkan Permendagri No. 79/2007 merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, ILPPD. Mekanisme pelaksanaan laporan umum dan teknis kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan mengikuti tahapan dan tatacara yang telah diatur di dalam Permendagri No. 6/2007. Selanjutnya sesuai dengan SE Mendagri No. 100/1023/SJ/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, Gubernur dan Bupati/ Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah yang meliputi tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM.

Mekanisme Pelaporan Penerapan SPM di Daerah  Bupati/Walikota melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);  Gubernur melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada  Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.  Selanjutnya Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri. tembusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian/ Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang mencakup 2 (dua) hal:

91

1. Laporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM Provinsi; 2. Laporan rekapitulasi (hasil kajian, analisa dan evaluasi) perkembangan percepatan penerapan SPM kabupaten/kota Substansi laporan meliputi perkembangan, langkah-langkah penerapan dan pencapaian target SPM di daerah, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut yang diperlukan.

Waktu Pelaporan  Laporan Semester 1 merupakan hasil monitoring dan evaluasi paling lambat pada bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah. Subtansi laporan ini mencakup: sinergitas penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh daerah;  Laporan Semester 2 disampaikan paling lambat akhir Desember, menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM . Laporan ini merupakan bahan dalam penyusunan LPPD bagi daerah dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Penyusunan laporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, bisa diperbandingkan, memenuhi kebutuhan informasi pengguna, serta membantu pengguna untuk menarik kesimpulan yang berguna. Sistem pelaporan harus mampu menyajikan apa yang diharapkan, apa yang sebenarnya dicapai serta mempertanggungjawabkan perbedaan diantara keduanya. Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM disusun berdasarkan laporan triwulanan hasil monitoring (pemantauan dan supervisi) dan hasil evaluasi setelah tahun anggaran berjalan. Materi pelaporan memfokuskan pada analisis indikator capaian SPM dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan.

92


Memasukan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM dalam LPPD, LKPJ dan ILPD Laporan pencapaian SPM yang disusun pemerintah daerah selanjutnya menjadi bagian yang disampaikan dalam LPPD, LKPJ dan ILPD. Pengertian masing-masing laporan diatas adalah: (i) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya sebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Pemerintah Pusat, paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir. (ii) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir. (iii) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Informasi LPPD disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik.

PELAPORAN PENERAPAN SPM DI DAERAH

93

Kotak 3 Penyajian Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum Penyusunan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. PROFIL PELAYANAN DASAR 2.1 Gambaran Umum Penerapan SPM di Daerah (berisikan uraian singkat penerapan dan pencapaian SPM di daerah serta permasalahan yang dihadapinya) 2.2 SPM Bidang Kesehatan (disajikan dalam bentuk tabel/matrik kondisi capaian SPM dan target capaian SPM) 2.2.1 Pelayanan Dasar Kesehatan 2.2.2 Indikator 1: ................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.2.3 Indikator 2: ........................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.2.4 Indikator n: .................. - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.3 SPM Bidang Pendidikan 2.3.1 Pelayanan Pendidikan dasar 2.3.2 Indikator 1: ................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.3.3 Indikator 2: ........................ - Kondisi capaian SPM - Permasalahan - Faktor-faktor penentu keberhasilan 2.4 SPM Bidang Lingkungan Hidup 2.5 dst BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH DISERTAI TARGET CAPAIAN SPM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN (berisikan tabel rencana program dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah disertai target capaian SPM dan kebutuhan pendanaan tahunan)

94


PENUTUP

16

Penerapan dan pencapaian indikator kinerja SPM oleh daerah dapat mengukur tingkat komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaannya untuk pelaksanaan SPM. Berbagai peraturan, termasuk konsep SPM dan pelayanan dasar, aspek yang distandardisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan berbagai instrumen pendukung secara terus menerus perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar kebijakan SPM menjadi semakin solid dan implementasinya di daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah di daerah terhadap SPM, indikator kinerja, dan cara penerapannya. Meningkatnya pemahaman aparatur di daerah terhadap SPM, diharapkan dapat mendorong kepedulian daerah terhadap penerapan SPM dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas. Untuk mendorong penerapan dan pencapaian indikator kinerja SPM oleh daerah diperlukan dukungan pengaturan dan pematangan konsepsi SPM yang lebih jelas di tingkat pusat dan daerah. Beberapa langkah penting lainnya yang perlu dilakukan untuk memperjelas arah kebijakan SPM dan penerapannya di daerah, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Penguatan mekanisme koordinasi pengembangan kebijakan SPM di tingkat Pusat (Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Konsultasi Penyusunan SPM, Kementerian/Lembaga, dan DPOD). 2) Penguatan kapasitas sekretariat DPOD dalam memberi dukungan teknis pada proses pengambilan kebijakan SPM, termasuk dalam mereviu usulan SPM dan memberi dukungan teknis pada K/L dalam perumusan SPM.

95

3) Reviu kebijakan dan peraturan SPM, termasuk didalam langkah ini antara lain: a. Memperjelas pengertian SPM dan jenis pelayanan dasar yang perlu distandardisasi pemenuhannya oleh daerah; b. Kejelasan pengaturan SPM yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi dan sinergi antar kedua tingkat pemerintahan tersebut dalam penerapan SPM; c. Fokus indikator dan prioritas pencapaian SPM; d. Penentuan target dan waktu pencapaian SPM (realistis dan dapat dilaksanakan); e. Perhitungan biaya untuk pencapaian SPM; f. Sistem monitoring dan evaluasi penerapan SPM dan mekanisme pelaporannya; g. Pembinaan dan peningkatan kapasitas daerah dalam penerapan SPM. 4) Pelembagaan dan pengorganisasian penerapan SPM di daerah, termasuk didalam langkah ini antara lain: a. Memperjelas kedudukan rencana pencapaian SPM dengan mengintegrasikannya dalam RPJMD; b. Penentuan prioritas SPM di daerah (disesuaikan kemampuan dan kebutuhan daerah); c. Pengembangan profil pelayanan dasar di daerah; d. Perencanaan pembiayaan/anggaran penerapan SPM oleh daerah; e. Penentuan tata cara pengendalian dan evaluasi pencapaian SPM di daerah; f. Terbangunnya sistem dan mekanisme pelaporan kinerja daerah dalam penerapan SPM.

96


REFERENSI

Buku GTZ, PSEKP UGM, APKASI. (2009). Penyusunan Analisis Standar Belanja. Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. (2011). Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

97

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bahan Presentasi dan Referensi Lain Direktur UPD II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2010). Konsepsi Umum Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2008). Standar Pelayanan Minimum dan Perkiraan Beban pada APBD dan APBN. DSF. (2011). Penerapan E-Costing. GTZ. (2010). Rancangan Pedoman Teknis Teknis Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perencanaan dan Penganggaran. GTZ. (2010). Notulensi Diskusi Pembahasan Rancangan Pedoman Teknis dan Policy Brief tentang Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta. Lewis, Blane D. (2008). Standar Pelayanan Minimum dalam Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia: Input, Output, Biaya dan Efisiensi Fasilitas Pendukung Desentralisasi, DSF.

98


99

II.

1. Angkutan Jalan

SPM Bidang Perhubungan 100%

100%

Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Target

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.

Indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

100%

70%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

100%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Target

Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau.

Indikator


a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

SPM Bidang Perumahan Rakyat

No Jenis Pelayanan

I.

No Jenis Pelayanan

Profil Pelayanan Dasar di Provinsi

Lampiran I

LAMPIRAN

2014

2014

Tahun Pencapaian

2009-2025

2009-2025

2009-2025

Tahun Pencapaian

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Realisasi Capaian Tahun..

1

Realisasi Capaian Tahun

100


3. Angkutan Penyeberangan

2. Angkutan Sungai dan Danau.

No Jenis Pelayanan

100%

d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Manusia (SDM) memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.

75%

100%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

c. Keselamatan

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan.

2014

60%

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

2014

75%

Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/ Kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

2014

2014

2014

2014

100%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

d. Keselamatan

100%

2014

60%

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

e. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan.

2014

Target

Tahun Pencapaian

Indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1

2

3

4

5


101

4. Angkutan Laut

No Jenis Pelayanan

100%

100%

100%

b. Jaringan Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Prasarana Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk Angkutan Laut melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

c. Keselamatan

d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Manusia (SDM) mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi.

2014

2014

2014

2014

100%

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.

2014

2014

2014

100%

75%

Target

Tahun Pencapaian

100%

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

c. Keselamatan

d. Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Manusia (SDM) memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.

Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

Indikator


2

3

4

5


102


Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

b. Penyelenggaraan Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan dan rehabilitasi pelayanan kesejahteraan sosial. sosial dalam panti sosial skala provinsi.

Persentase (%) PMKS skala provinsi yang 1. Pelaksanaan program/ a. Pemberian kegiatan bidang sosial bantuan sosial memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan bagi Penyandang kebutuhan dasar. Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi.

IV. SPM Bidang Sosial Daerah

Indikator

60%

80%

2008-2015

2008-2015

Tahun Pencapaian

2013

2013

100%

100%

2013

Target

Target

Tahun Pencapaian

100%


Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya.

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien

No Jenis Pelayanan

Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.

Indikator


1. Pelayanan informasi status mutu air

III. SPM Bidang Lingkungan Hidup

No Jenis Pelayanan 2

3 4

5

1

2

3 4

5


1


103

2008-2015

2008-2015

2008-2015

80%

80%

40%

Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

b. Evakuasi korban Persentase (%) kabupaten/kota yang bencana skala menggunakan sarana prasarana tanggap provinsi. darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - penyelengaraan jaminan sosial skala provinsi

3. Penanggulangan korban bencana

2008-2015

b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.

Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM 60% yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

Target

Tahun Pencapaian 2008-2015

Indikator


2. Penyediaan sarana dan a. Penyediaan Persentase (%) panti sosial skala provinsi 80% prasarana sosial sarana dan yang menyediakan sarana prasarana pelayanan prasarana sosial kesejahteraan sosial. skala provinsi.

No Jenis Pelayanan 1

2

3 4

5


104


V.

1. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

Bidang Kesenian

No Jenis Pelayanan

100%

d. Misi Kesenian

Pemerintah provinsi wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.

75%

2014

2014

2014

30%

Pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggara-kan seluruh fasilitas sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitas seni sampai tahun 2014.

2014

Tahun Pencapaian

50% Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah provinsi sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai 2014.

Target

c. Cakupan Gelar Pemerintah provinsi berkewajiban Seni menyelenggara-kan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

b. Cakupan Fasilitas Seni

a. Cakupan Kajian Seni

Indikator


2

3 4

5


105

2. Sarana dan Prasarana

No Jenis Pelayanan

2014

Pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan 100% minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Pemerintah provinsi minimal melaksanakan 1 34% (satu) dari 3 (tiga) cakupan organisasi sampai tahun 2014.

b. Cakupan Tempat

c. Cakupan Organisasi

2014

2014

25% Pemerintah provinsi berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2014, yaitu: 1. Seniman/ budayawan; dan 2. pamong budaya

Target

Tahun Pencapaian

a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

Indikator


2

3 4

5


106


VI.

No

2. Distribusi dan akses pangan

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan

Jenis Pelayanan

2015

2015

2015

60%

90%

Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan oleh provinsi untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/ tahunan a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga 90% pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %

a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

b. Stabilitas harga dan pasokan pangan

b. Penguatan Cadangan pangan

2015

Target

Tahun Pencapaian

90%

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor.

a. Ketersediaan energi dan protein per kapita

Indikator


2

3 4

5


107

No

2015

2015

60% membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a. Penduduk sangat rawan < 70% AKG b. Penduduk pangan resiko sedang< 70% 89,9% AKG c. Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

b. Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan

Persentase perbandingna antara jumlah sampel 80% pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

Target

Tahun Pencapaian 2015

Indikator


a. Pencapaian Persentase dari perbandingan antara energi 90% skor Pola dari masing-masing komoditas pangan dengan Pangan angka kecukupan gizi Harapan (PPH)

4. Penanganan Kerawanan a. Penanganan Pangan daerah rawan pangan

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Jenis Pelayanan 1

2

3 4

5


108


VII.

No

2016

persentasi jumlah pencari kerja yang 70% mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota.

persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan kewirausahaan.

c. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

2016

2016

60% persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat.

b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat. 60%

2016

Target

Tahun Pencapaian

Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih 75% dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi.

Indikator


a. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi.

2. Pelayanan Penempatan Besaran pencari Tenaga Kerja kerja yang terdaftar yang ditempatkan.

1. Pelayanan Pelatihan Kerja

Bidang Ketenagakerjaan

Jenis Pelayanan 1

2

3 4

5


109

No

2016

2016

persentase jumlah perusahaan yang terdaftar 45% pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan. 50%

5. Pelayanan Pengawasan a. Besaran Ketenagakerjaan Pemeriksaan Perusahaan.

b. Besaran pengujian peralatan di Perusahaan.

persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.

2016

50%

jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK.

2016

4. Pelayanan Kepesertaan Besaran Jamsostek pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.

Target

Tahun Pencapaian

jumlah kasus perselisihan hubungan industrial 50% yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB) .

Indikator


3. Pelayanan Penyelesaian Besaran kasus Perselisihan Hubungan yang diselesaikan Industrial dengan perjanjian bersama.

Jenis Pelayanan 1

2

3 4

5


110


Jenis Pelayanan

3. Promosi Penanaman Modal

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahdaerah dalam rangka kerjasama kemitraan: 1. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dan pengusaha nasional/ asing

2. Kerjasama Penanaman Modal

2014

1 (satu) kali 2014 per tahun


1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun

Target

b. Terselenggaranya promosi peluang Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/ penanaman modal kabupaten/ kota kota mencakup antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.


1

2

3 4

5

Tahun Pen- Realisasi Capaian capaian Tahun..

a. Terselenggaranya promosi peluang Terselenggaranya promosi peluang 1 (satu) kali 2014 penanaman modal provinsi penanaman modal provinsi mencakup per tahun antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.

2. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

Indikator


1. Kebijakan Penanaman Modal

VIII. Bidang Penanaman Modal

No

111

No

4. Pelayanan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDPPM 100%

Prosentase terselenggaranya 100% pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM.

b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.

Target

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Indikator


2014

2014

1

2

3 4

5


112


No

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. Persentase jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE.

a. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM.

b. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM.

Terimplementasikannya sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Indikator

Target

100%

2014


1

2

3 4

5




7. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan 1 (satu) kali 2014 penanaman modal kepada masyarakat per tahun dunia usaha.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

113

Jenis Pelayanan

100% 100%

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

80%

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

18. Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015

100%

100%

70%

12. Cakupan peserta KB aktif

16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100%

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

100%

10. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

90% 100%

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100%

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita

80% 90%

4. Cakupan pelayanan nifas 6. Cakupan kunjungan bayi

90%

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80% 90%

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95%

Target

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Indikator


c. Penyelidikan Epidemiologi dan 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/ penyelidikan epidemilogi < 24 jam KLB

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

a. Pelayanan Dasar Kesehatan

I. SPM Bidang Kesehatan

No

Profil Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota

Lampiran II

2015

2015

2015

2015

2015

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2015

2015

2015

2015

Tahun Pencapaian 1 2

3

4

5


114


Jenis Pelayanan

a. Pelayanan Pendidikan Dasar

II. SPM Bidang Pendidikan Dasar

No

6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kur:si untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MT tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/ MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/ MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

Indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target


3

4

5


115

No

Jenis Pelayanan

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan Madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D.lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/Ml berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, lPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator



3

4

5


116


No

b. Pelayanan pendidikan satuan pendidikan

Jenis Pelayanan

dasar

20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas l – ll : 18 jam per minggu b) Kelas lll : 27 jam per minggu c) Kelas lV – Vl : 27 jam per minggu atau d) Kelas Vll - lX : 27 jam per minggu

19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yarig sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

oleh 15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

Indikator



3

4

5


117

No

Jenis Pelayanan

27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

26. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/ kota pada setiap akhir semester; dan

25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

22. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajar (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

21. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

Indikator



3

4

5


118


Jenis Pelayanan

4. Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)

3. Air Minum

Ruas

Jaringan

2. Jalan

1. Sumber Daya Air

Drainase

Pengelolaan sampah

70% 50%

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

20%

5%

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

60%

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

100%

Sangat Baik Sekali

Air Limbah Permukiman

70% 80%

Baik

50%

40%

60%

60%

60%

100%

Sedang

Buruk

Sangat buruk

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Kecepatan:

Klaster Pelayanan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

Keselamatan:

Kondisi jalan:

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.

Mobilitas:

100%

70%

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100%

Target

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

Indikator


Aksesibilitas:

Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat

III. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014


3

4

5


119

No

8. Penataan Ruang

7. Jasa Konstruksi

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

6. Penataan Bangunan dan Lingkungan

25%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

100%

Pelayanan Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan Pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan Pelanggaran Tata ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Ruang

100%

2014

2014 (kab/ kota)

2014 (kabupaten/ kota)

2014

2014 (kelurahan)

90%

100%

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

2014 (kab/ kota & kec)

2014

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian

100%

Izin Pemanfaatan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin Ruang pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap Jasa Konstruksi tahun

Informasi Penataan Ruang

100%

100%

100%

10%

Target

Izin Usaha Jasa Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Konstruksi (IUJK) setelah persyaratan lengkap

Harga Standar Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Negara (HSBGN)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Indikator


5. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Jenis Pelayanan 1 2

3

4

5


120


Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan

1. Angkutan Jalan

Indikator


60%

60%

c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, Perlengkapan Jalan dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

40%

2014

2014

2014

2014

2014

60%

100%

2014

Tahun Pencapaian

2009-2025

2009-2025

2009-2025

Tahun Pencapaian

75%

Target

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

b. Jaringan Prasarana Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah Angkutan Jalan dilayani angkutan umum dalam trayek.

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

a. Jaringan Pelayanan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Angkutan Jalan yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

V. SPM Bidang Perhubungan

No

70% 100%

100%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Target

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Indikator


2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung didukung dengan prasarana, sarana dengan PSU dan utilitas umum (PSU)

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

IV. SPM Bidang Perumahan Rakyat

No 3

4

5

1 2

3

4

5


1 2


121

No

2. Angkutan Sungai dan Danau.

40% 100%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

60%

100%

b. Jaringan Prasarana Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani Angkutan Sungai kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayekdalam dan Danau Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensisebagai awak kapal angkutan sungai dan danauuntuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.

c. Keselamatan

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

50%

2014

40%

Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian

75%

100%

100%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

50%

Target

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

Indikator


a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan Angkutan Sungai trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia dan Danau alur sungai dan danau yang dapat dilayari.

f. Keselamatan

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jenis Pelayanan 1 2

3

4

5


122


No

4. Angkutan Laut

3. Angkutan Penyeberangan

Indikator


100%

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

2014

2014

2014

50%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota


90%

2014

100%

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

c. Keselamatan

a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Angkutan Laut Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

2014

2014

2014

60%

100%

60%

Target

Tahun Pencapaian

b. Jaringan Prasarana Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Angkutan Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang Penyeberangan beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.

a. Jaringan Pelayanan Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada Angkutan lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah Penyeberangan ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan 1 2

3

4

5


123

Jenis Pelayanan

100%

100%

100%

90%

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak Udara dari Sumber Tidak Bergerak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status Biomassa kerusakannya.

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya Masyarakat Akibat Adanya Dugaan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pencemaran dan/atau Perusakan yang ditindaklanjuti. Lingkungan Hidup

Target

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

Indikator


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT


2013

2013

2013

2013

Tahun Pencapaian

2014

2014

100%

Terpenuhinya standar keselamatankapaldengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota.

c. Keselamatan

100%

2014

Target

Tahun Pencapaian 60%

Indikator


b. Jaringan Prasarana Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Angkutan Laut Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

Jenis Pelayanan

VI. SPM Bidang Lingkungan Hidup

No

No 3

4

1 2

3

4

5

5


1 2


124


Jenis Pelayanan Indikator


50% 100%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50%

80%

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

4. Penegakan dan bantuan hukum bagi Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai perempuan dan anak korban kekerasan. dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

75%

75%

3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh dan anak korban kekerasan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

2014

100%

2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit.

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

100%

Target

Tahun Pencapaian

1. Penanganan pengaduan/laporan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang korban kekerasan terhadap perempuan mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dan anak di dalam unit pelayanan terpadu.

VII. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No 1

2

3 4

5


125

Jenis Pelayanan

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

b. Evakuasi korban bencana skala kab/ kota.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggara jaminan sosial skala kabupaten/kota

3. Penanggulangan korban bencana

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana luar panti skala pelayanan kesejahteraan sosial. kabupaten/kota.

40%

80%

80%

60%

80%

2. Penyediaan sarana a. Penyediaan sarana Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang dan prasarana sosial dan prasarana sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan skala kab/kota. sosial.

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008-2015

80%

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/ Kota

2008-2015

Target

Tahun Pencapaian

80%

Indikator


a. Pemberian bantuan Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh sosial bagi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial

VIII. SPM Bidang Sosial Daerah

No 1

2

3 4

5


126


Penanggulangan Bencana Kebakaran

3.

25%

75%

Persentase luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran Rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK

a. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota

b. Tingkat waktu tanggap (response rate time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

80%

Persenase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota

b. Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota

2015

2015

2010

2015

50%

Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/ Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja

a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota.

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyakat

2.

2011

100%

Persentase (%) penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran pada tahun yang bersangkutan.

2011

b. Cakupan penerbitan akta kelahiran.

100%

Target

Tahun Pencapaian

Persentase (%) penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.

Pelayanan Dokumen Kependudukan

Indikator


a. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

1.

Jenis Pelayanan

IX

No 1

2

3 4

5


127

X.

No

2. Sarana dan Prasarana

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Pemerintah kabupaten/kota minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan organisasi sampai tahun 2014.

b. Cakupan Tempat

c. Cakupan Organisasi

34%

2014

2014

2014

25%

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2014, yaitu: 1. Seniman/ budayawan; dan 2. pamong budaya

a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

100%

2014

100%

d. Misi Kesenian

Pemerintah kabupaten/ kota wajib mengadakan misi kesenian antardaerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya ke luar daerah.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

c. Cakupan Gelar Seni

2014

2014

30%

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitas sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatankegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitas seni sampai tahun 2014.

b. Cakupan Fasilitas Seni 75%

2014

Target

Tahun Pencapaian

50%

Indikator


Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.

1. Perlindungan, a. Cakupan Kajian Seni Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

Bidang Kesenian

Jenis Pelayanan 1

2

3 4

5


128


Jenis Pelayanan

4. Penanganan Kerawanan Pangan

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Persentase perbandingna antara jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

b. Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan

a. Penanganan daerah membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi rawan pangan pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a. Penduduk sangat rawan < 70% AKG b. Penduduk pangan resiko sedang< 70% - 89,9% AKG c. Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

Persentase dari perbandingan antara energi dari masing-masing komoditas pangan dengan angka kecukupan gizi

a. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

b. Stabilitas harga dan pasokan pangan

2015

2015

80%

60%

2015

2015

90%

90%

2015

90%

kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan oleh kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %

2015

60%

Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

2015

b. Penguatan Cadangan pangan

90%

Target

Tahun Pencapaian

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor.

Indikator


a. Ketersediaan energi dan protein per kapita

2. Distribusi dan akses a. Ketersediaan pangan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

XI. Bidang Ketahanan Pangan

No 1

2

3 4

5


129

Jenis Pelayanan

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% setiap tahun. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun.

2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

3. Penyediaan Informasi Data Mikro di setiap desa

100%

30%

Perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan Setiap Desa/ jumlah PPKBD dengan memperhatikan aspek Kelurahan demografi (jumlah kepala keluarga), wilayah ada 1 (satu) (jumlah desa/ kelurahan), dan aspek geografi (luas PPKBD. wilayah dan daerah kepulauan)

g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan 1 PPKBD

Setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan terdapat 1 (satu) PLKB/ PKB.

Perbandingan antara jumlah desa/ kelurahan dengan memperhatikan aspek demografi (jumlah kepala keluarga), wilayah (jumlah desa/ kelurahan), dan aspek geografi (luas wilayah dan daerah kepulauan) dengan jumlah PLKB/ PKB.

f. Ratio Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 1 PKB/ PLKB untuk setiap 2 desa/ kelurahan

e. Cakupan PUS peserta KB Persentase perbandingan antara anggota UPPKS anggota Usaha Peningkatan ber-KB mandiri dengan seluruh anggota UPPKS Pendapatan Keluarga peserta KB Sejahtera (UPPKS) yang berKB mandiri.

87%

80%

Persentase perbandingan antara anggota BKB yang ber-KB dengan seluruh PUS anggota BKB di suatu kabupaten/ kota

d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB.

65%

Jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu 5%

3,5%

Target

Persentase proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah

Indikator


c. Cakupan PUS yang ingin ber- Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin anak KB tidak terpenuhi (unmet ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB need). tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan

1. Pelayanan a. Cakupan Pasangan Usia Komunikasi Subur (PUS) yang istrinya di Informasi dan bawah usia 20 tahun. Edukasi Keluarga b. Cakupan sasaran Pasangan Berencana Usia Subur menjadi Peserta dan Keluarga KB aktif. Sejahtera (KIE KB dan KS)

XII. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian 1

2

3 4

5


130


Jenis Pelayanan

Persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB) . Jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK. Persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan. Persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.

3. Pelayanan Besaran kasus yang Penyelesaian diselesaikan dengan Perselisihan perjanjian bersama. Hubungan Industrial

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.

a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan.

b. Besaran pengujian peralatan di Perusahaan.

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

50%

45%

50%

50%

70%

60%

Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan kewirausahaan.

c. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

2. Pelayanan Besaran pencari kerja Penempatan Tenaga yang terdaftar yang Kerja ditempatkan.

60%

Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat.

b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat.

75%

Target

Persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi.

Indikator


1. Pelayanan Pelatihan a. Besaran tenaga Kerja kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi.

XIII. Bidang Ketenagakerjaan

No

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Tahun Pencapaian 1

2

3 4

5


131

Jenis Pelayanan

3. Promosi Penanaman Modal

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahdaerah dalam rangka kerjasama kemitraan: 1. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dan pengusaha nasional/ asing

2. Kerjasama Penanaman Modal

Terselenggaranya promosi peluang 1 (satu) kali penanaman modal kabupaten/ kota per tahun mencakup antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.

2014

2014

1 (satu) kali per tahun

b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/ kota

2014


Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi mencakup antara lain kegiatan penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi, dan penyebarluasan brosur penanaman modal.

2014

2014

Tahun Pencapaian


1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun

Target

a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi

2. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

Indikator


1. Kebijakan Penanaman Modal

XIV. Bidang Penanaman Modal

No 1

2

3 4

5


132


No

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Pelayanan Penanaman Modal

Indikator

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

b. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM.

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM.

a. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM.

b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.

100%

100%

Target




Terselenggaranya pelayanan perizinan dan Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang non-perizinan bidang penanaman modal penanaman modal melalui PTSP PDPPM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Jenis Pelayanan

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian 1

2

3 4

5


133

Indikator

Jenis Pelayanan

2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Target

12 kali per tahun 12 kali per tahun

c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

50%

Setiap hari 12 kali per tahun

b. media baru seperti website (media online)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Tahun Pencapaian

2014


12 kali per tahun

Cakupan pengembangan dan Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di tingkat pemberdayaan Kelompok kecamatan Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Indikator


Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi

7. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal.

2014

Target

Tahun Pencapaian 100%


6. Pengelolaan Terimplementasikan-nya sistem pelayanan Persentase jumlah jenis pelayanan yang Data dan Sistem Informasi dan Perizinan Investasi Secara dilayani menggunakan SPIPISE. Informasi Elektronik (SPIPISE). Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

XV. Bidang Komunikasi dan Informatika

No

No 2

3 4

1

2

3 4

5

5


1


134


Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 T. +62-21-345 3510 F. +62-21-348 33648 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Good Governance/Decentralisation Program Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 - Indonesia T. +62-21-235 87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat T F

Recommend Documents