16/05/2017
Seminar Nasional “Menakar Masalah dan Mashlahat Rencana Pembentukan Holding BUMN” Departemen Hukum Perdata Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
KEMASHLAHATAN UMAT DALAM RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING BUMN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum Dosen Senior Departemen Perdata Bidang keahlian Perdata Islam Tanggal 15 Mei 2017
Latar Belakang
1
16/05/2017
Latar Belakang
Berdampakkah? Rencana Pembentukan Holding oleh Pemerintah
Hajat Hidup Rakyat Indonesia
Ajaran Islam Kesejahteraan merupakan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi umat manusia, oleh karenanya harus diraih (QS Hud (6) & Ar-Ra’d (11)
PEMBAHASAN
2
16/05/2017
Mengapa Holding dan Mengapa BUMN? Holding Company
Motif Pembentukannya
Peraturan Kemen BUMN
BUMN
Suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain Alasan Ekonomi, Integrasi dan Diversifikasi
Motif Pembentukan untuk sinergi dalam integrase ekonomi Guna meningkatkan efisiensi dan daya saing Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
Revenue Generating Unit untuk berkontribusi pengembangan ekonomi dan Public Service Obligation
KONSEP MASHLAHAH
3
16/05/2017
Pengertian
Al-Ghazali
upaya mewujudkan kebaikan atau mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan)
Eksiklopedi Hukum Islam
manfaat atau perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia
Sejatinya mashlahah merupakan output dari realisasi terpeliharanya tujuan syara’ (Maqasid al-Shari’ah) yaitu melalui menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
Klasifikasi Mashlahah
Abu Ishaq As-Syatibi
Ad-Dharuriyah Al-Hajjiyah At-Tahsiniyah
Abdul Azis Dahlan
Tsabitah Mutaghayyirah
Mustafa Asy-Syalabi
Mu’tabarah Mulghah Mursalah
4
16/05/2017
Indikator Mashlahah
Muhammad Sa’id Ramadhân Al-Buthi
“
(1) harus sejalan dalam ruang lingkup tujuan as-Syar’i, artinya tidak mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; (2) tidak bertentangan dengan al-Qur’an khususnya ketentuan atau ketetapan hukum yang jelas tersurat seperti jual beli adalah halal dan riba adalah haram; (3) tidak bertentangan dengan Sunnah; (4) tidak bertentangan dengan Qiyas; dan (5) tidak menyalahi mashlahah yang selevel atau yang lebih tinggi secara hirarkis.
Takaran Mashlahah dalam Realita BUMN Pendapatan atau Laba BUMN
Praktek Sinergi dalam Holding
Indonesia didapuk sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia (Global Wealth Report 2016)
Munculnya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat
Bentuk Akad BUMN / Holding BUMN Syirkah Mudhorobah bermotofkan Sinergi (Kerjasama saling menguntungkan berdasarkan tolong menolong dalam kebaikan
5
16/05/2017
Relevansi Ajaran Islam dengan Praktek Monopoli
“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al-An’am: 156)
Interpretasi QS Al-An’am 156
Bahwa umat islam didorong menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan harta selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ seperti tidak menggunakan cara yang bathil, tidak berlebihan, tidak mendzalimi, tidak mengandung unsur riba’dan gharar
Praktek monopoli yang menyebabkan munculnya kerugian bagi orang lain dapat dimaknai sebagai upaya mendatangkan harta dengan cara yang berlebihan dan mendzalimi orang lain
Praktek tersebut tidak mengandung kemashlahatan karena bertentangan dengan perintah al-Qur’an
6
16/05/2017
KESIMPULAN
Kesimpulan
Mashlahah dengan segala tingkatan hirarkisnya yang meliputi primer, sekunder dan tersier, merupakan tujuan dari pelaksanaan maqasid syari’ah yang meliputi terpeliharanya agama, akal, keturunan, jiwa dan harta
Islam mengajarkan bahwa sesuatu dapat dipandang mengandung mashlahah apabila sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, Qiyas, sejalan dengan ketentuan syara’ dan tidak menyalahi tingkatan mashlahah
Meskipun pembentukan BUMN atau holding BUMN mengandung mashlahah yang terlegitimasi berdasarkan bentuk mashlahah mursalah, namun realita praktek BUMN termasuk juga holding BUMN yang telah ada menunjukkan bahwa kemashlahatan umat belum optimal dan belum merata perwujudannya
7
16/05/2017
Alhamdulillah! any questions ?
8
