kelurahan. Secara geografis Kabupaten Barru seluas 1.174,72 Km 2

Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015

BAB III ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Gambaran Umum Wilayah administrasi Kabupaten Barru meliputi 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Secara geografis Kabupaten Barru seluas 1.174,72 Km2 yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah datar, yakni seluas 66.885 Ha termasuk kawasan pesisir pantai sepanjang 78 Km. Sedangkan wilayah dengan tingkat kemiringan lereng >40 % atau kategori pegunungan seluas 50.587 Ha. Kondisi tofografi tersebut, memicu terjadinya lahan kritis di Kabupaten Barru seluas 21.858 Hektar di dalam kawasan hutan dan 15.580 hektar diluar kawasan hutan. Begitupula, luas kawasan hutan mencapai lebih dari 50% dan didominasi oleh kawasan hutan lindung, dan

Luas hutan

mangrove adalah 55,13 ha. Permasalahan Lingkungan Khusus untuk bidang lingkungan ada empat aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, struktur kelembagaan dan aspek lingkungan hidup yang diuraikan berikut ini : 1. Aspek Sumber Daya Manusia Penanganan masalah lingkungan memerlukan teknik serta manajemen lingkungan yang baik. Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan sangat kompleks. Oleh karenanya peningkatan kuantitas serta kualitas sumberdaya manusia sangat penting artinya. Pada kenyataannya, dari sisi kuantitas dan tingkat kemampuan

aparat lingkungan hidup masih

rendah. Meihat komposisi aparat dari tabel di atas maka jumlah staf yang telah mengikuti pelatihan teknis masih kurang. Dari jumlah pegawai

III-1


sebanyak 24 orang, hanya dua orang yang telah mengikuti kursus AMDAL, yakni kursus Penilai Amdal. Sedang kursus penyusun AMDAL belum ada. Kursus ini sangat diperlukan untuk memenuhi syarat dalam pembentukan komisi AMDAL tingkat Kabupaten dan penilaian dokumen AMDAL bagi rencana kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup di Kabupaten Barru. Begitupula dengan

kemampuan

pengelolaan

laboratorium

lingkungan

masih

dibutuhkan pelatihan bagi aparat untuk meningkatkan kapasitasnya sebab peran laboratorium lingkungan sangat menentukan dalam penentuan status mutu lingkungan hidup di Kabupaten Barru Skill

aparat

yang

dibangun

atas pengalaman

kerja

professional

(profesional judgement) sangat diperlukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks pada masa yang akan datang sehingga dengan berbagai pelatihan/kursus/diklat/training teknis

yang

diikuti

diharapkan

akan

semakin

mengembangkan

kemampuan aparat dalam hal teknis. 2. Aspek Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barru Masih belum memadai. Melihat wilayah Kabupaten Barru yang cukup luas untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan maka jumlah alat transportasi khususnya kendaraan roda dua sangat dibutuhkan aparat. Saat ini kendaraan roda dua dinas yang ada hanya 4 unit dengan kondisi yang sudah tidak maksimal lagi. Idealnya jumlah kendaraan roda dua minimal 50 % dari jumlah pegawai yang ada.

III-2


Sarana dan prasarana lain yang perlu mendapat perhatian adalah peralatan laboratorium yang belum lengkap terutama untuk pengujian kualitas udara dan analisis tingkat kerusakan tanah. 3. Aspek Kelembagaan Struktur organisasi kantor lingkungan hidup belum terisi sepenuhnya dengan pejabat definitif. Sub Bagian Tata Usaha, Seksi ANDAL, Seksi Konservasi dan Seksi Rehabilitasi belum terisi dengan pejabat definitif sehingga menyulitkan dalam melakukan fungsi kordinasi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas sesuai tupoksi masing-masing seksi. 4. Aspek Lingkungan Hidup. Terkait dengan Hal tersebut maka aspek lingkungan hidup yang menjadi permasalahan khususnya di Kabupaten Barru sendiri adalah : 1. Potensi Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai DAS) yang terdapat atau melintasi Kabupaten Barru, adalah Sungai Lisu, Sungai JampuE, Sungai Nepo, Sungai Lampoko, Sungai Manuba dan Sungai Matajang. Sebagian besar sungai ini berhulu dan bermuara di Kabupaten Barru, yang satuan wilayah pengelolaannya termasuk kedalam SWP-DAS Walanea. Kerusakan lingkungan diperkirakan akan timbul dari kegiatan penebangan pohon di daerah hulu dan kegiatan penambangan pasir dan kerikil adalah degradasi dasar sungai, erosi tebing sungai. Penambangan pasir dan kerikil di badan sungai secara tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sungai berupa pengaliran air secara tidak terkendali dan meningkatnya laju erosi tebing sungai yang merusak prasarana yang telah dibangun pada sisi badan sungai. Kerusakan Daerah Aliran Sungai dapat mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, terutama dapat

III-3


berdampak terhadap cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian dan konsumsi. 2. Potensi Pencemaran Lingkungan Sejak januari 2010 telah dilakukan pemantauan kualitas air sungai Sumpang BinangaE yang dianalisa langsung di laboratorium Kantor lingkungan hidup Kabupaten Barru, namun masih terbatas pada beberapa parameter. Pemantauan sungai Sumpang BinangaE dilakukan di 4 (empat) titik yaitu hulu, tengah, hilir dan sungai buntu. Dari hasil pemantauan tersebut residu terlarut dan residu tersuspensi pada hilir dan sungai buntu serta DO pada hulu, tengah dan hilir melampaui baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kelas IV. Hasil analisa laboratorium DO hulu 6,4 mg/L, tengah 8 mg/L, hilir 8,4 mg/L. Sedangkan hasil analisa residu terlarut pada hilir 3380 mg/L, sungai buntu 21450 mg/L dan residu tersuspensinya 2570 mg/L. Pemantauan Sungai Sumpang BinangaE akan dilakukan setiap tahunnya. Mencermati hal tersebut maka potensi pencemaran air telah nyata sehingga memerlukan upaya-upaya pengendalian pencemaran air.

potensi pencemaran air yang perlu

diantisipasi adalah adalah sedimen, hal tersebut terindikasi dari kekeruhan air pada sungai-sungai utama yang lain. Salah satu sumber sedimen berasal dari pengikisan/erosi pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, sumber pencemar air lainnya dapat berasal dari penggunaan pupuk dan pestisida pada areal pertanian. Namun demikian, dampak lingkungan dari kegiatan pertanian tidak saja berasal dari penggunaan pupuk dan pestisida tetapi juga dapat menimbulkan dampak berupa peningkatan laju erosi terutama pada kegiatan pertanian di lahan kering pada bentang lahan yang berlereng. Pemanfaatan lahan pertanian pada bentang lahan berlereng terjal sangat III-4


sulit untuk dihindari mengingat kondisi topografi wilayah Kabupaten Barru yang hampir 50% memiliki kelerengan >40%. Pemerintah Kabupaten Barru melalui Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar telah melakukan pemantauan kualitas air sumur yang dilaksanakan di Lingkungan JampuE Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru pada tanggal 30 Desember 2009. Dari hasil analisa laboratorium, sebanyak 31 parameter yang diukur tidak ada yang melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kriteria Air Kelas 1. Pengukuran kualitas air laut dilakukan di Lingkungan Padongko Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, lokasi tersebut adalah daerah padat penduduk dan tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar, diperoleh bahwa kualitas air laut di Lingkungan padongko masih dibawah baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENKLH/2004 Tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di 3 (tiga) titik yang mewakili daerah padat lalu lintas dan pemukiman, diketahui bahwa tidak ada yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional.

III-5


Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Lingkungan Garongkong, Padongko dan Kelurahan Mangempang Tahun 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Parameter Sulfur Dioksida (SO2) Karbon Monoksida (CO) Nitrogen Dioksida (NO2) Timah Hitam (Pb) Partikel (TSP) Kebisingan Kec. Angin

Satuan

Baku Mutu

Hasil

Ket.

µg/Nm3

900

8,750

Memenuhi syarat

µg/Nm3

30.000

17,825

Memenuhi syarat

µg/Nm3

400

28,667

Memenuhi syarat

µg/Nm3 µg/Nm3 dBA m/dtk

2 230 60 -

0,002 1,867 60,2 1,12

Memenuhi syarat Memenuhi syarat Melebihi NAB Barat – Timur

Ket. : Bising dari gelombang air laut dan aktifitas penduduk Sumber : Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar, 2009

Meskipun melihatr kualitas udara ambien di atas masih di bawah baku mutu maka sumber pencemar udara yang perlu diantisipasi adalah yang berasal dari emisi kendaraan, khususnya dari sistem gas buang kendaraan yang kurang sempurna serta emisi dari cerobong pabrik atau industri. Dari sisi pencemaran limbah padat, maka potensi sumber pencemar limbah padat berasal dari permukiman, pasar dan pusat perdagangan lainnya serta industri. Kegiatan industri di Kabupaten Barru pada dasarnya sudah cukup berkembang, tetapi industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti logam berat. Demikian pula limbah padat dan cair yang dihasilkan pada industri yang ada masih relatif kecil mengingat industri mengingat industri yang ada masih berskala kecil. Jumlah timbulan sampah dari pelayanan sampah dari kawasan pemukiman, pasar, perkotaan, industri/pertokoan, jalan, fasilitas umum sekolah dan pelabuhan yang luasnya 54,78 km2 menurut data terakhir pada tahun 2010

mencapai 37,450 m3/hari limbah padat.

Sedangkan jenis

sampah yang dominan adalah sampah organik.

III-6


3. Ekosistem pesisir dan laut mulai rusak . Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) telah mengakibatkan erosi dan degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan (misalnya pengeboman ikan dan racun serta pengguna alat tangkap) yang merusak, penambang karang dan pasir laut, sedimentasi, pencemaran

dari daratan, konversi lahan ( khususnya hutan mangrove

dijadikan areal tambak) dan kegiatan lainnya yang bersifat merusak pantai dan perairan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 23

Tahun 2001 tentang Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Pantai dan Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove serta Kawasan Lindung Kabupaten Barru maka luas aktual areal hutan mangrove adalah 30,63 Ha dan luas penetapan jalur hijau hutan mangrove 225,37 Ha tersebar di 5 (lima) kecamatan yang berada di wilayah pantai yaitu Kecamatan Tanete Rilau (59,50 Ha), Kecamatan Barru (47,47 Ha), Kecamatan Balusu (31,15 Ha), Kecamatan Soppeng Riaja (56,45 Ha) dan Kecamatan Mallusetasi (30,80 Ha). Lokasi

Hutan

Mangrove/Bakau

di

Mangempang

Kelurahan

Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru memiliki panjang garis pantai ± 3 km. Luas areal yang potensil untuk ekosistem mangrove adalah seluas 30 Ha dengan lebar antara 7 – 10 meter dan jenis tanaman api-api (Avicenia) dan rhizopora (Rhizopora Apiculata, R. Mucronata). Dari luasan 30 Ha tersebut, 20 Ha dalam kondisi baik dan 10 Ha dalam kondisi rusak ringan. Lokasi Hutan Mangrove/Bakau di Palie Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru memiliki panjang garis pantai ± 7 km. Luas areal yang potensil untuk ekosistem mangrove adalah seluas 70 Ha dengan lebar antara 12 – 15 meter dan jenis tanaman api-api (Avicenia) dan rhizopora III-7


(Rhizopora Apiculata). Saat ini dari luasan 70 Ha tersebut, 20 Ha dalam kondisi baik, 15 Ha dalam kondisi rusak ringan dan 35 Ha dalam kondisi rusak berat. Lokasi Hutan Mangrove/Bakau di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan panjang garis pantai ± 4,5 km memiliki luas areal yang potensil untuk ekosistem mangrove seluas 45 Ha, lebar antara 8 – 10 meter dan jenis tanaman api-api (Avicenia) dan rhizopora (Rhizopora Apiculata). Saat ini dari luasan 45 Ha tersebut, 20 Ha dalam kondisi baik, 10 Ha dalam kondisi rusak ringan dan 15 Ha dalam kondisi rusak berat. Lokasi Hutan Mangrove/Bakau di Oring Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru memiliki panjang garis pantai ± 6,5 km. Luas areal yang potensil untuk ekosistem mangrove adalah seluas 65 Ha dengan lebar antara 15 – 20 meter dan jenis tanaman api-api (Avicenia) dan rhizopora (Rhizopora Apiculata). Saat ini dari luasan 65 Ha tersebut, 15 Ha dalam kondisi baik, 20 Ha dalam kondisi rusak ringan dan 30 Ha dalam kondisi rusak berat. Lokasi Hutan Mangrove/Bakau di Lojie Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru memiliki panjang garis pantai ± 4,5 km. Luas areal yang potensil untuk ekosistem mangrove adalah seluas 45 Ha dengan lebar antara 12 – 15 meter dan jenis tanaman api-api (Avicenia) dan rhizopora (Rhizopora Apiculata, R. Mucronata). Saat ini dari luasan 45 Ha tersebut, 10 Ha dalam kondisi baik dan 20 Ha dalam kondisi rusak ringan dan 15 Ha dalam kondisi rusak berat Luas Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove Kabupaten Barru berdasarkan

(Perda Nomor. 23 Tahun 2001 Tentang Rancangan Umum

Tata Ruang (RUTR) Kawasan Pantai dan Penetapan Jalur Hijau Hutan III-8


Mangrove Serta Kawasan Lindung Kab. Barru) selengkapnya sebagaimana berikut : No. 1

2

3

4

5

Kecamatan Mallusetasi

Desa/Kelurahan

Bojo Cilellang Kecamatan Mallusetasi Soppeng Riaja Batu Pute Siddo Mangkoso Ajakkang Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Balusu Takkalasi Madello Lampoko Kecamatan Balusu Barru Siawung Mangempang Coppo Kecamatan Barru Tanete Rilau Garessi Lipukasi Lalolang Tellumpanua Corawalie Pancana Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Total

Luas Penetapan Jalur Hijau 26.10 4.70 30.80 4.65 16.60 18.20 4.55 12.45 56.45 4.35 16.80 10.00 31.15 21.62 20.62 5.17 47.47 7.50 5.00 15.00 7.00 5.00 15.00 5.00 59.50 225.37

4. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan masih rendah. Tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih menganggap aspek lingkungan tidak begitu penting, sehingga kesadaran masyarakat juga masih rendah.

Padahal telah banyak kasus-kasus lingkungan yang

sedikitnya dapat memberikan gambaran dampak lingkungan

bagi

kehidupan mereka seperti banjir, longsor, serta erosi.

III-9


3.2. Isu Strategis

Memperhatikan kecenderungan dampak negatif bagi lingkungan di masa depan

maka

sesuai protocol Kyoto dan Nagoya, isu sentral

lingkungan di dunia saat ini terpusat pada masalah efek Pemanasan Global (Global Warming). Efek ini disebabkan oleh gas-gas rumah Kaca seperti CO2, CO dan SO2 (emisi) yang dihasilkan dari gas buang kendaraan, aktivitas industri, produk elektronik, kebakaran hutan, dan lain-lain. Efek pemanasan global ini setidaknya telah menjadi bola salju (snow effect) yang telah menciptakan dampak lain antara lain : 1. Terjadinya perubahan iklim (Climate Change) yang ledakan hama dan penyakit, kekeringan dan

mengakibatkan

banjir silih berganti

sehingga terjadi penurunan produksi pertanian 2. Suhu rata-rata permukaan bumi meningkat yang dapat mencairkan es di kutub selatan sehingga permukaan air laut dapat naik yang berpotensi menenggelamkan daratan 3. Keanekaragaman hayati menjadi berkurang 4. Tingkat kesehatan masyarakat makin menurun Pada skala lokal maka isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Barru adalah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan capaian-capaian

kinerja

berupa

pelestarian

sumberdaya

alam

serta

pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pengelolaan Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa mempertahankan kualitas sumberdaya alam yang masih baik, dan pemulihan sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi. Dengan

III-10


demikian maka Pengelolaan Lingkungan Hidup lima tahun ke depan diarahkan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, merehabilitasi lahan terumbu karang/mangrove, padang lamun dan estuaria, menurunkan kerusakan sumber daya laut, mengendalikan pencemaran lingkungan, mengembangkan TPA terpadu dan wilayah perkotaan yang bebas sampah. Dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan dampak tersebut maka beberapa langkah telah ditempuh yaitu : I. Aspek sumber daya manusia dan sarana aparat pengelola lingkungan hidup. Dari

sisi

aparatur,

kebutuhan

akan

tenaga

terampil

dan

berkompentensi yang memenuhi kualifikasi di bidang lingkungan sangat diperlukan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, terutama pada jabatan struktural. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan atau diklat yang dapat menambah wawasan, keterampilan

dan kompetensi aparat. sepertii

kursus AMDAL atau

seminar-seminar yang berkaitan dengan lingkungan. Hasilnya diharapkan bahwa program atau manajemen kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dapat lebih professional, akurat, dan efektif serta efisien. Begitupula pejabat definitif pada struktur organisasi kantor lingkungan hidup kabupaten sebaiknya di isi sesuai dengan kompetensi atau kapabilitas dari aparat sehingga tercipta kordinasi antar seksi dan kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing seksi. Dari sisi sarana dan prasarana, kebutuhan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan sangat dibutuhkan,

khususnya

peralatan

yang

berkaitan

pengukuran

pencemaran air dan udara sesuai baku mutu dengan mengacu pada III-11


Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan. II. Aspek Lingkungan Hidup 1. Kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat diminimalisir dengan manajemen pemanfaatan sumber daya alam sungai

yang

pengawasan

baik,

antara

dan

lain

pengendalian

dengan

perlunya

peningkatan

serta

pemantauan

dokumen

AMDAL/UKL-UPL pemrakarsa kegiatan pertambangan, juga kegiatan penebangan pohon di

daerah hulu begitupula kegiatan rehabilitasi

DAS, sehingga pencemaran air dapat dikendalikan dan tersedianya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian dan konsumsi. 2. Dari sisi ekosistem pesisir, yang terdiri dari mangrove, terumbu karang dan padang lamung dapat lestari sehingga mengurangi dampak terhadap

erosi

dan

degradasi

pantai

dan

berkurangnya

nilai

keanekaragaman hayati. Luas Hutan mangrove bertambah baik sisi luas dan kerapatan pohon serta lebar hutan mangrove lebih dari 10 meter. Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, antara lain dengan program penanaman mangrove, baik itu sifatnya proyek mapun swadaya. Penyuluhan dan penaatan hukum serta penetapan sebagai kawasan lindung. 3. Dari sisi stakeholder, yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat

untuk menjaga kelestarian

alam. Bagitupula, termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

oleh

masyarakat

secara

optimal,

adil

dan III-12


berkelanjutan, melalui penyuluhan serta adanya kegiatan-kegiatan yang menciptakan kreatifitas seperti lomba penghijauan, kebersihan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan lingkungan.

III-13


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perencanaan strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis sesuai fungsi yg diembang yakni kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mendagri nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Penyusunan Renstra SKPD ini, mengacu dan berfokus pada rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain itu, Renstra SKPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP dan RPJM baik skala Nasional maupun skala Provinsi, khususnya program dan kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi Kabupaten Barru, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan nantinya dapat tercipta sinergi dan lebih singkron. Tujuan Rencana Strategis Rencana strategik adalah suatu seni memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sehingga tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut: Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam Tersedianya tolok ukur evaluasi penilai Kinerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra SKPD disusun untuk masa 5 tahun, yakni priode 2005 – 2010, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, begitupula menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas tahunan, dengan memperhatikan hasil bahasan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten secara berjenjang.

III-14


Adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD ini, adalah : 1.

2. 3.

4.

Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, begitupula sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten Barru, APBD Propinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lainnnya. Menyediakan satu tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan SDKPD. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum fungsi saat ini, yang menjadii kewenangan SKPD, sekaligus memberikan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barru. Memudahkan seluruh jajaran aparatur, khususnya aparatur yang bertugas pada SKPD, dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasionall tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Dalam penyusunan RENSTRA SKPD ini, sejumlah Peraturan Perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. U.U Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. U.U Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah

III-15


10.

11. 12.

13.

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952); Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2005 tentang RPJM daerah.

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Bagian ini menjelaskan beberapa jenis dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut RKP, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renja SKPD. Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD dapat dilihat pada dua aspek yaitu keterkaitan RENSTRA SKDP dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan keterkaitan RENSTRA SKPD sesuai dengan hierarki pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Keterkaitan RENSTRA SKDP dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua pulh tahun dan memuat visi., misi dan arah pembangunan jangka panjang menjadi pedoman penyusunan RPJM setiap lima tahun sekali. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan , analisis lingkungan internal dan ekstermnal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga. c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

III-16


d. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), menjadi pedoman Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). 2. Keterkaitan Renstra SKPD sesuai dengan hierarki dokumen perencanaan pembangunan : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Propinsi (RPJM Propinsi) tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional) c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Kabupaten (RPJM – Daerah Kabupaten) tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi (RPJMDaerah Propinsi).

III-17


E. SISTIMATIKA PENULISAN Rencana strategis SKPD ini secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mulai dari latar belakang,maksud dan tujuan,landasan hukum penyusunan Renstra SKPD, dan hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistimatika penulisan BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, diuraikan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, dan tugas dan fungsi, serta hal lain yang dianggap penting BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi umum daerah masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan. BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN, mengungkapkan secara singkat mengenai visi dan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan. BAB VI PENUTUP

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

III-18


KABUPATEN BARRU Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru maka Kantor Lingkungan Hidup Kabpaten Barru adalah unsur penunjang pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Susunan organisasi Kantor Lingkungan Kabupaten Barru terdiri dari : -

Kepala Kantor Subbagian Tata Usaha; Seksi Analisa Dampak Lingkungan; Seksi Konservasi; Seksi Rehabilitasi Alam; dan Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA KANTOR Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :  Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.  Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor.  Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.  Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di

lingkup tugasnya. SUB BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam hal melakukan urusan Umum, Keuangan, penatausahaan surat menyurat, Umum, Keuangan dan urusan rumah tangga. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingmasing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan III-19


melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut; g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha; k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbag Tata Usaha serta program kerja tahunan; l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Tata Usaha; n. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Usaha; o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah terkait melalui Kepala kantor, dalam pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha; dan p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala kantor.

SEKSI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Analisa Dampak Lingkungan Teknik Amdal dan Perizinan. Uraian tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Analisa Dampak Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Analisa Dampak Lingkungan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingIII-20


masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Analisa Dampak Lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan; i. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; j. pemberian rekomendasi UKL dan UPL; k. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; l. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; n. melakukan koordinasi antar Seksi Analisa Dampak Lingkungan; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup; dan p. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan. SEKSI KONSERVASI Seksi Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Konservasi. Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Konservasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Konservasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai III-21


dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Konservasi sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Konservasi; i. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana; j. penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana; k. penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan; l. pembinaan dan Pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; n. melakukan koordinasi antar Seksi Konservasi; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup; dan p. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Konservasi. SEKSI REHABILITASI ALAM Seksi Rehabilitasi Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Rehabilitasi Alam. Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Alam meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Alam berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rehabilitasi Alam dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan III-22


dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Alam sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Alam; i. pengendalian pencemaran air pada sumber air; j. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara; k. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan; l. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; m. penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana; n. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan; o. penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan Statistik alam dan lingkungan; p. penegakan hukum lingkungan; q. pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang Rehabilitasi Alam; r. pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol; s. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian danpak perubahan iklim; t. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan; u. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; v. melakukan koordinasi antar Seksi Rehabilitasi Alam; w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Alam; x. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Kantor.

2)

Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

III-23


BAB. III VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI.

A. VISI ORGANISASI Visi yang di kembangkan dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Barru adalah “ Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup secara lestari untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat “ Visi tersebut mengandung makna : a. Pembangunan

yang

dilakukan

tidak

untuk

kepentingan

ekonomi semata, tetapi tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup b. Pengendalian dampak lingkungan di lakukan secara lestari melalui pendekatan strategik berdasarkan kemampuan, kondisi internal, eksternal dan potensi yang di miliki c. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah

upaya

sadar

dan

terencana

yang

memadukan

lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa yang akan datang. B. MISI ORGANISASI Untuk mewujudkan visi tersebut , ditetapkan beberapa misi yaitu : 1. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

tentang

pentingnya

pelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan

kerjasama

antar

instansi

yang

menangani

lingkungan hidup

III-24


3. Meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan kelestarian sumber daya alam 4. Meningkatkan usaha-usaha pengawasan 5. Mengemabngkan sistem informasi lingkungan hidup 6. Menerpkan sanksi-sanksi hukum lingkungan. C. NILAI ORGANISASI Pelaksanaan misi tersebut diatas dilakukan berdasrkan nilai-nilai budaya, moral dan kearifan lingkungan yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat kabupaten Barru dengan tetap memperhatikan nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang di maksud adalah 1.

Resopa

temmangingginamalomo

naletei

pammase

dewat,

ini

bermakna bahwa upaya pembangunan dan perngendalian dampak lingkungan akan berhasil melalui kerja keras yang di ridhoi oleh Tuhan yang maha esa. 2.

Sipakatau, ini bermakna menjalin kerja sama dengan tetap prinsip saling menghargai

3.

Assamaturuseng, merupakan syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang bebasis pada kesepakatan dan kebersamaan yang merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat dan sebagai basis dalam menjaga keserasian dan keselarasan kehidupan manusia dan lingkungan.

4.

Keterbukaan dan akuntabilitas

III-25

kelurahan. Secara geografis Kabupaten Barru seluas 1.174,72 Km 2

Recommend Documents