Kelurahan Pogung yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten, diketahui bahwa

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Data Desa Pogung a. Keadaan Geografis Desa Pogung adalah salah satu Desa di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Cawas memiliki 20 kelurahan/desa termasuk Desa Pogung. Selain Pogung, Desa lainnya yaitu Balak, Baran, Barepan, Bawak, Bendungan, Bogor, Burikan, Cawas, Gombang, Japanan, Karangasem, Kedungampel, Mlese, Nanggulan, Pakisan, Plosowangi, Tirtomarto, Tlingsing, dan Tugu. Desa Pogung berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangdowo. Desa tersebut memiliki luas wilayah 117,669 ha.Batas-batas desa yaitu : 1) Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulusan; 2) Batas wilayah sebelah barat yaitu Desa Gombang; 3) Batas wilayah sebelah selatan yaitu Desa Tlingsing; 4) Batas wilayah sebelah timur yaitu Desa Bogor. Desa Pogung terdiri dari 8 dusun yaitu : Dusun Pogung Gedhe, Dusun Pogung Cilik, Dusun Niten, Dusun Jitengan, Dusun Brengkungan, Dusun Soko Alas, Dusun Tegal Kalesan, dan Dusun Ngalihan, kemudian terbagi lagi dalam 14 rukun warga dan 34 rukun tetangga. Jarak tempuh Desa Pogung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan

terdekat sejauh 7 Km.

Sedangkan jarak Desa Pogung dari Ibukota Kabupaten sekitar 20 Km. Desa Pogung memiliki keadaaan geografis dengan ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 80 meter. Dengan ketinggian seperti itu desa Pogung memiliki keadaan topografi berupa dataran rendah dengan suhu rata-rata 35 OC.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Data Monografi Desa/Kelurahan Pogung yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten, diketahui bahwa commitpada to user jumlah penduduk Desa Pogung akhir tahun 2013 adalah sebanyak

29

30 digilib.uns.ac.id


4096 dengan jumlah penduduk wanita sebanyak 2078 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2018 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 1231 Kepala Keluarga. c. Gambaran Pemerintahan Desa Pogung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal serupa juga ditemui dalam pemerintahan desa di Desa Pogung. Pemerintah Desa Pogung terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa Pogung terdiri dari Seketaris Desa, unsur kewilayahan yaitu kepala dusun dan unsur pelaksana teknis lapangan yaitu kepala urusan. Kedudukan BPD haruslah sejajar dengan Kepala Desa layaknya kedudukan eksekutif dan legislatif. Hal tersebut guna menjalankan tugasnyanya selain tugas legislasi juga tugasnya sebagai perwakilan dari masyarakat desa dan pengawas kinerja kepala desa. Desa Pogung memiliki 8 dusun dan memiliki 3 kepala dusun. Selain itu Desa Pogung memiliki 3 Kepala urusan yang terbagi menjadi 3 bidang guna membantu tugas kepala desa. Kepala urusan tersebut adalah Kepala Urusan Umum merangkap Kaur Kesejahteraan Sosial, Kaur Pemerintahan merangkap Kaur Pembangunan, dan Kaur Keuangan.

commit to user



Kepala Desa

BPD

Kepala Dusun

Kepala Dusun

Kepala Dusun

I

II

III

Seketaris desa

Kaur umum dan Kesejahteraan Sosial

Kaur Pemerintahan dan Pembangunan

Kaur Keuangan

Keterangan : ---------------------- Garis koordinasi Garis komando Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa Pogung Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Pogung diatas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa. Dari bagan tersebut digambarkan bahwa Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan commit user pemerintahan, pembangunan dantokemasyarakatan. Dalam melaksanakan



tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) pelaksana tertib administrasi pemerintah di tingkat Desa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; 2) penanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 3) pelaksana pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa; 4) penyusun dan/atau penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa; 5) penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Enam Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) pengadaan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga untuk kepentingan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 7) pelaksana koordinasi atas jalannya pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Jika dilihat secara status Seketaris Desa berbeda dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Kepala desa merupakan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, sedangkan Seketaris Desa merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki Nomor Induk Pegawai dan diangkat oleh Seketaris Daerah atas nama Bupati. Seketaris desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur commit to user fungsi sesuai Pasal 5 ayat (3) kelurahan. Sekretaris desa mempunyai



Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, urusan keuangan dan urusan administrasi umum, serta pelayanan teknis dan administratif Sekretariat Desa; 2) pelaksana koordinasi

terhadap kegiatan

yang dilakukan oleh

Sekretariat Desa; 3) pelaksana pengumpulan bahan pengolahan data dan perumus programprogram, serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas

tugas

pemerintahan

Desa,

pembangunan

dan

pembina

kemasyarakatan; 4) pelaksana pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 5) pelaksana penyiapan dan penyusun program kerja tahunan dan pelaporannya; 6) pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya; Selain Seketaris Desa terdapat 5 perangkat desa lainnya yaitu Kepala Urusan (Kaur). Pertama Kaur Umum tugas dan fungsinya sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa: 1) melaksanakan ketatausahaan, dokumen dan kearsipan; 2) melaksanakan, menyiapkan dan memelihara perlengkapan dan rumah tangga Desa; 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi: 1) Penyusun program dan penyelenggara tugas di bidang ketatausahaan; 2) Penyusun program dan penyelenggara tugas di bidang kearsipan; commit to user



3) Penyusun program dan pelaksana urusan di bidang perlengkapan dan inventaris Desa; 4) Penyusun program dan pelaksana urusan rumah tangga Desa. Kedua adalah Kaur Kesejahteraan Sosial tugas dan fungsi sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) melaksanakan pembinaan kesejahteraan Sosial Desa; 2) melaksanakan pembinaan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga dan kesenian Desa; 3) melaksanakan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 4) melaksanakan pembinaan Karang Taruna dan generasi muda Desa; 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusun program dan pelaksana pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan; 2) Penyusun

program

dan

pelaksana

pembinaan

dalam

bidang

keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan, pendidikan olahraga dan kesenian desa; 3) Penyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh; 4) Penyusun

program

pengumpulan

bahan

dan

penyelenggara

pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial. Ketiga adalah Kaur Pemerintahan tugas sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) melaksanakan pembinaan wilayah dan masyarakat; 2) melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; commit to user 3) melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;



4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

1) Pelaksana penyusunan rencana kerja dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan Desa dan pemerintahan umum; 2) Pelaksana penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; 3) Pelaksana penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 4) Pelaksana penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil; 5) Penyiapan data dan melaksanakan pengawasan dalam rangka penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melaksanakan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan atau bencana lainnya; 6) Pelaksana

penyusunan

pengadministrasian

di

rencana bidang

kerja

pemerintahan,

dan

pelaksanaan

ketentraman

dan

ketertiban. Keempat adalah Kaur Pembangunan tugas sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa; 2) melaksanakan pembinaan perekonomian Desa; 3) melaksanakan pembinaan di bidang pertanian dan pengairan; 4) melaksanakan pembinaan swadaya masyarakat; 5) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa; 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi : 1) Pelaksana penyusunan program kerja dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa;commit to user



2) Pelaksana penyusunan program dan pelaksana bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi; 3) Penyusun program dan pelaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan pengairan; 4) Penyusun program dan pelaksana pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian; 5) Penyusun program dan pelaksana kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

meningkatkan

perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; 6) Penyusun

program

dan

pelaksana

koordinasi

dan

pelaksana

pembangunan, serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di Desa. Terakhir adalah Kaur Keuangan tugas dan fungsi sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yaitu: 1) menyusun rencana dan laporan Kepala Desa di bidang keuangan; 2) melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa; 3) melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan yang dikelola oleh masyarakat; 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Kaur Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusun program dan pelaksana penyelenggaraan administrasi keuangan Desa; 2) Penyusun program dan pelaksana kegiatan peningkatan sumber pendapatan Desa; 3) Penyusun program dan pelaksana pengadaan perlengkapan dan inventaris Desa. Selain oleh Seketaris desa dan perangkat desa lainnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh Kepalacommit Dusun.toKepala user dusun ditempatkan ditiap dusun



di Desa sebagai wakil dari kepala desa di dusun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa Pasal 12 ayat (4) tugas dan fungsi dari Kepala Dusun yaitu : 1) sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun; 2) pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun; 3) pelaksana Keputusan dan kebijakan Kepala Desa; 4) pembina ketentraman dan kerukunan warga di wilayah Dusun; 5) pembina peningkatan swadaya masyarakat; 6) pelaksana kegiatan penyuluhan program Pemerintah. Dalam menjalankan Pemerintahan di Desa butuh sebuah perwakilan masyarakat. Hal tersebut guna menjalankan asas check and balances terhadap jalnnya pemerintah desa. Maka dari itu dibentuklah BPD. BPD tidak dibawah Kepala Desa akan tetapi posisinya sejajar BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 4 tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah : 1) membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; 4) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; 5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 6) memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa; 7) menyusun tatatertib BPD. commit to user



2. Dasar Hukum Pengangkatan Perangkat Desa a. Perangkat Desa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hal ini diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembantu kepala desa terdiri atas: 1) Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat

oleh

Sekretaris

Daerah

Kabupaten/Kota

atas

nama

Bupati/Walikota. 2) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengangkatan Perangkat Desa Perangkat Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentag Pemerintahan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Usia Perangkat Desa paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat di dalam BAB III, Bagian Kedua tentang pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 4 ayat (1) yaitu Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Dan diikuti teknis prosedur pengangkatan pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. pendaftaran; b. seleksi; c. pengangkatan. commit to user



Persyaratan pendaftaran calon perangkat desa di kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 yaitu: (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat : a.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

c.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.

d.

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir

dengan

tidak

terputus-putus

dan

dikenal

oleh

masyarakat Desa itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; e.

paling rendah telah berumur 20 (dua puluh) tahun pada saat mulai dibukanya pendaftaran dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran ditutup;

f.

sehat jasmani dan rohani;

g.

minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

h.

bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri;

i.

khusus untuk jabatan Kepala Dusun, Calon Perangkat Desa harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat.

j.

melampirkan surat

penyataan pengabdian diri kepada Desa

diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa bagi Calon to user Perangkat Desacommit yang mempunyai pengalaman mengabdikan



diri kepada Desa sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa (BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan sebagainya). (2) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI yang diangkat sebagai Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari PNS/TNI/POLRI. (3) Pengaturan teknis mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 6 yaitu: (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Palona yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Jumlah anggota Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan

kebutuhan,

terdiri

dari

unsur

Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. (3) Susunan Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan. (4) Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa; b. mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat; c. mengumumkan

kekosongan

dan

pembukaan

pendaftaran

Perangkat Desa kepada warga masyarakat; d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa; commit to user



e. mengumumkan

Calon

Perangkat

Desa

yang

memenuhi

persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat Desa; f. menetapkan jadual waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan; g. membentuk Tim Penguji; h. melakukan skoring terhadap pengabdian calon perangkat desa sesuai bobot nilai pengabdian yang ditetapkan; i. mengumumkan hasil ujian tertulis dan hasil skoring pengabdian calon perangkat Desa; j. mengusulkan calon perangkat Desa yang berhak diangkat kepada Kepala Desa; k. mengumumkan hasil ujian Calon Perangkat Desa; l. mengusulkan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat kepada Kepala Desa berdasarkan hasil ujian yang diperoleh Calon Perangkat Desa. (5) Palona

bertanggungjawab

dalam

pelaksanaan

pengangkatan

Perangkat Desa. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilakukan setelah tebentuknya Palona dan setelah di Sosialisasikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Klaten. Mekanisme pendaftaran diatur didalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: Pasal 7 (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Palona melalui pengumuman pendaftaran bakal calon. (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana commit to user secara lisan melalui sosialisasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan



di forum-forum warga masyarakat dan menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis di wilayah Desa. Pasal 8 (1) Palona mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Calon Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Palona

mengadakan

penelitian

terhadap

semua

berkas

lamaran/persyaratan Calon Perangkat Desa yang diterima. b. Apabila setelah diadakan penelitian oleh Palona ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka kepada Calon Perangkat Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya berkas lamaran kepada Bakal Calon yang bersangkutan; c. Pengembalian

berkas

lengkap/diragukan

lamaran/persyaratan

disertai

dengan

yang

belum

catatan-catatan

tentang

kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh Calon Perangkat Desa; d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Calon Perangkat Desa yang

bersangkutan

tidak

melengkapi/membetulkan

dan

mengembalikan kepada Palona, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. e. Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis yang akan dilaksanakan. (3) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Palona, serta diumumkan pada masyarakat Desa. commit to user



(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa. Tahap selanjutnya setelah pendaftaran calon perangkat desa telah selesai dan terdapat calon yang terdaftar sebagai calon perangkat desa, maka Palona membentuk Tim Penguji yang mana tim tersebut untuk menguji sesuai dengan kriteria didalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 9 yaitu: Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Palona membentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Palona yang ditandatangani oleh Ketua Palona. (2) Anggota Tim Penguji dapat berasal dari penduduk Desa setempat atau dari luar Desa yang mempunyai kompetensi di bidang akademis. (3) Anggota Tim Penguji harus bersikap jujur, obyektif dan netral. (4) Tim Penguji bersifat independen dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah gasal, sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : a. menyiapkan,

membuat

dan

menjamin

obyektivitas

serta

kerahasiaan soal ujian Perangkat Desa; b. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa; c. meneliti, memeriksa lembar jawaban dan menilai hasil yang sudah dikerjakan oleh Calon Perangkat Desa; d. melakukan penilaian ujian tertulis Calon Perangkat Desa; e. menyampaikan hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa kepada Palona. commit to user



Ujian bertujuan untuk menyeleksi Calon Perangkat Desa dengan kriteria-kriteria sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Teknis-teknis ujian tersebut diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 yaitu: Pasal 10 (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis. (2) Waktu, dan tempat ujian seleksi ditetapkan oleh Palona. (3) Materi ujian calon Perangkat Desa meliputi : a. Pancasila; b. Undang-Undang Dasar 1945; c. Bahasa Indonesia; d. Pengetahuan umum; e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; f. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar. (4) Jumlah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai

dengan

huruf

f

sebanyak-banyaknya

100

(seratus)

soal/pertanyaan. (5) Jumlah jawaban yang benar atas soal ujian yang dikerjakan oleh masing-masing calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai nilai ujian calon yang bersangkutan. (6) Hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penguji, selanjutnya disampaikan kepada Palona. (7) Hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Tahap setelah ujian yaitu penetapan pengangkatan, sebelum penetapan commit user harus mempunyai calon untuk dan pengangkatan perangkat desa,to Palona



diusulkan kepada kepala desa sesuai dengan hasil ujian dan seleksi yang dilakukan Palona dan selanjutnya untuk dipilih oleh Kepala Desa. Penetapan pengangkatan calon Perangkat Desa di Kabupaten Klaten diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 11 dan Pasal 12 yaitu: Pasal 11 (1) Palona mengadakan rapat membahas atas hasil penilaian ujian dan skoring pengabdian Calon Perangkat Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang berhak diusulkan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa. (2) Skoring Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai bobot pengabdian masing-masing Calon Perangkat Desa, sebagai berikut: a. Pengabdian diri di tingkat Desa dengan nilai 10; b. Pengabdian diri di tingkat RT dan RW dengan nilai 5. (3) Hasil rapat Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Palona. Pasal 12 (1) Palona menyampaikan hasil penilaian dan skoring semua Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa. (2) Kepala Desa memilih dan menetapkan seorang calon Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan hasil penilaian dan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa. Setelah Kepala Desa memilih dan menetapkan seorang calon commit toadalah user melantik calon Perangkat Desa Perangkat Desa. Hal selanjutnya



tersebut. Pelantikan diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu Pasal 13 “Sebelum

memangku

jabatannya,

Perangkat

Desa

mengucapkan

Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.” Pasal 14 Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa adalah: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terdapat pengawasan agar tercipta cek and balances penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan. Begitu juga dengan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Klaten yang mana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 23 yaitu: Pasal 23 (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengangkatan commit to user Perangkat Desa dilaksanakan oleh Camat.



(2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. (3) BPD melaksanakan pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa Dengan kewenangannya. Biaya Pengangkatan Perangkat Desa merupakan biaya administrasi maupun operasional yang dilakukan selama Palona terbentuk sampai dibubarkannya Palona, karena biaya tersebut merupakan biaya operasional palona selama melakukan tugannya. Biaya Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 24 yaitu: Pasal 24 (1) Palona mengajukan rencana biaya proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa. (2) Kepala

Desa

bersama

BPD

menetapkan

anggaran

biaya

pengangkatan Perangkat Desa. (3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada : a. APB Desa; b. Bantuan dari Kabupaten; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Pada tahun 2011 Desa Pogung mengalami kekosongan perangkat desa lainnya yaitu kepala dusun II karena Kepala Dusun II Supardi telah purna jabatan (pensiun). Sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang commit to user Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun



2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa Pogung Suwanto mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pogung Nomor 141.02/II/2011 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun Desa Pogung Kecamatan Cawas dalam rangka Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa. Keputusan tersebut menghasilkan 4 keputusan yaitu: a. Membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa (Kadus II) Desa Pogung Kecamatan Cawas; b. Palona pengangkatan Perangkat Desa (Kadus II) Desa Pogung dengan susunan keanggotaan, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi; c. Palona pengangkatan Perangkat Desa (Kadus II) Desa Pogung harus bertindak netral, jujur dan adil; d. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan tersebut dibebankan kepada APBDes Desa Pogung, bantuan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Tabel 1. Susunan Panitia Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa Pogung Kepala Dusun II No

Jabatan

1

Pelindung

2

Ketua

3 4

Sekretaris Bendahara

Nama

Unsur/ Lembaga Suwanto Kepala Desa Beja Tokoh Sutrisna Masyarakat Suparinem PKK Sri Sayekti Tokoh Masyarakat

Alamat Pogung gedhe Ngalihan Niten Pogung Cilik

5

Seksi-seksi a. Keamanan Tugino RT Niten b. Perlengkapan Suranti PKK Pogung Ciik Pembentukan PALONA dilakukan pada hari Selasa, 9 Pebruari 2011 dihadiri perwakilan masyarakat Desa Pogung yang tertulis dalam berita acara. Pembentukan PALONA dihadiri dari Pemerintah Desa Pogung yang commit to user berjumlah 7 orang, Anggota BPD berjumlah 4 orang, Kader PKK berjumlah 6



orang, RT/RW berjumlah 9 orang, dan tokoh masyarakat berjumlah 9 orang adapun daftar hadir terlampir. Setelah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Kadus II) Desa Pogung terbentuk Palona membuat pengumuman yang diumumkan ke wilayah dari Kadus II yaitu Dusun Brengkungan dan Soko Alas. Pengumuman tersebut ditempel ditempat-tempat tertentu maupun melalui forum atau perkumpulan masyarakat dusun masing-masing. Isi pengumuman yang bernomor 01/PALONA/II/2011 yaitu: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka PALONA mengumumkan kepada masyarakat Desa Pogung Kecamatan Cawas diberitahukan ada lowongan Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun II Persyaratannya adalah: a. Membuat surat permohonan pencalonan Perangkat Desa secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- dibuat rangkap dua, yang ditujukan kepada Ketua PALONA; b. Membuat Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diketahui oleh Kepala Desa; c. Membuat Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah diketahui oleh Kepala Desa; d. Melampirkan surat pernyataan dari Pengadilan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 tahun; e. Melampirkan surat pernyataan terdaftar sebagai penduduk Desa Pogung sekurang-kurangnya satu tahun terakhir serta bertempat tinggal di Desa Pogung sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dikenal oleh masyarakat Desa Pogung diketahui oleh userkeluarga (KK) dan Kartu Tanda Kepala Desa dibuktikan commit dengan to kartu



Penduduk (KTP) Desa Pogung dan paling rendah telah berumur 20 tahun pada saat dibuka pendaftaran dan paling tinggi 40 tahun pada saat pendaftaran ditutup; f. Melampirkan fotocopy akta kelahiran/ kenal lahir dan kartu tanda penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang; g. Melampirkan fotocopy Ijasah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang dilegalisasi oleh sekolah atau Instansi yang berwenang; h. Melampirkan Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter PPKKS (PUSKESMAS) setempat dan surat keterangan sehat rohani yang dibuat Dokter Ahli Kejiwaan; i. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kriminal dari POLRI; j. Melampirkan Surat pengabdian diri kepada Desa diketahui oleh Kepala Desa bagi calon Perangkat Desa yang mempunyai pengalaman pengabdian diri kepada Desa sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; 1) Pengabidian ditingkat Desa, yakni sebagai anggota BPD, Pengurus LKMD atau sebutan lain, Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa, Pengurus PKK Tingkat Desa, Anggota LINMAS atau HANSIP; 2) Pengabdian ditingkat RT/RW, yakni sebagai Pengurus RT/RW, Pengurus Karang Taruna Tingkat RT/RW, Pengurus PKK Tingkat RT/RW. k. Bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI yang diangkat sebagai Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari PNS/TNI/POLRI; l. Pas Photo ukuran 4x6 (4 Lembar) dan 3x4 (4 Lembar) m. Pengangkatan Perangkat Desa Melalui tahapan: 1) Pendaftaran; 2) Ujian Penyaringan; 3) Pengangkatan. commit to user



Keterangan: a. Pendaftaran dimulai tanggal 14 s/d 19 Pebruari 2011 jam 08.00 s/d 14.00 di Kantor Kepala Desa Pogung; b. Pengangkatan berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis ditambah nilai pengabdian pada Desa; c. Materi ujian meliputi: 1) Pancasila; 2) UUD 1945; 3) Bahasa Indonesia; 4) Pengetahuan tentang Pemerintah Desa; 5) Pengetahuan yang terkait tentang jabatan yang dilamar. Pengumuman tersebut di atas ditandatangai oleh Ketua Panitia PALONA yaitu Beja Sutrisna, Sekretaris Panitia PALONA yaitu Suparinem dan Kepala Desa Pogung yaitu Suwanta. Rencana kegiatan Panitia PALONA salah satunya adalah menerbitkan pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya Kadus II rencana yang lainnya. Tabel 2. Rencana Kegiatan PALONA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Tanggal 9 Pebruari 2011

Kegiatan Pengumuman kekosaongan Perangkat Desa 14-19 Pebruari 2011 Pendaftaran Balon Kepala Dusun 20-27 Pebruari 2011 Melengkapi syarat/administrasi 28 Pebruari 2011 Koreksi administrasi persyaratan calon 1 Maret 2011 Pengumuman kelolosan administrasi sebagai calon Kepala Dusun 2 Maret 2011 Pelaksanaan test ujian tertulis 2 Maret 2011 Koreksi ujian tertulis 2 Maret 2011 Penyerahan Nilai dari Tim Penguji ke PALONA 2 Maret 2011 Rapat PALONA rekap hasil nilai pengabdian dan tertulis, pengumuman hasil nilai komulatif 2 Maret 2011 Laporan hasil nilai komulatif tertinggi panitia kepada Kepala Desa dan menetapkan Keputusan Kepala Desa 3 Maret 2011 Pelantikan commit to user



Dari rencana kegiatan di atas maka Panitia PALONA menyusun rencana anggaran pengangkatan Kadus II Desa Pogung. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 24 ayat (3) bahwa biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada: a. APB Desa; b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Tabel 3. Rencana Anggaran PALONA Tahun 2011 Desa Pogung No URAIAN A PEMASUKAN 1 APB Desa Pogung 2 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten 3 Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat Jumlah

Jumlah (Rp) 1.000.000 1.500.000 13.000.000 15.500.000

B

PENGELUARAN 1 Alat tulis kantor 500.000 2 Rapat-rapat 800.000 3 Konsumsi Pelaksanaan Ujian 400.000 4 Honor Penguji, Pembuatan naskah, 2.000.000 Koreksi dan Pengawasan 5 Honor PALONA 3.500.000 6 Dokumentasi 400.000 7 Keamanan 2.000.000 8 Tim Pengawan dari Kabupaten 500.000 9 Tim Pengawas dari Kecamatan 2.000.000 10 Pelantikan 3.000.000 11 Lain-lain 400.000 Jumlah 15.500.000 Desa Pogung mengeluarkan APB Desa sekitar Rp. 1.000.000,- dan Pemerintah Kabupaten Klaten juga membatu melalui APBD sebesar Rp. 1.500.000,-. Pendapatan lain yang paling besar dari Sumber dana lain yang commit to user sah dan tidak mengikat sebesar Rp. 13.000.000,-. Dan pengeluaran



sebagaimana dietera di daftar pengeluaran. Pendapatan dan Pengeluaran harus sama dan tidak boleh berbeda. Panitia PALONA harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjunjung asas dan prinsip akuntabilitas, transparansi serta berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung. Hal ini didukung oleh Kecamatan Cawas dimana Camat Cawas yaitu Priharsanto mengeluarkan Keputusan Camat Cawas Nomor: 141/02/II/31.24 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Keputusan tersebut berisi: a. Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas; b. Tugas Tim Pembina dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas pada Diktum Pertama Mempunyai Tugas membantu Camat dalam membina, mengawasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas. Tabel 4. Susunan Tim Pembina dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Pri Harsanto Zeni Mujianto Frans Minarso Sriyanto Dwi Haryani Anang Prabowo Moch. Nasir Yulianto Hartiyem Nunuk Yulianti Mursiati Sabarto Wardiman Sukamto

Jabatan Dinas Camat Cawas Danramil Cawas Kapolsek Cawas Kasi Tapern Kec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas Sekcam Kec. Cawas Kasi Trantib Kec. Cawas Kasi PMD Kec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas Staf Tapern commit to userKec. Cawas Staf Tapern Kec. Cawas

Tim Penanggung jawab Pembina Pembina Ketua Sekretaris I Sekretaris II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



Pendaftar Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung hanya 1 orang yaitu Suyanta. Suyanta merupakan calon tunggal untuk menjadi Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung yang telah memenuhi syarat atau administrasi dan tertulis dalam berita acara no:02/palona/KP/2011. Setelah Calon melengkapi administrasi maka Panitia PALONA membentuk Tim penguji

dengan

mengeluarkan

Keputusan

Panitia

Pencalonan

dan

Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Nomor: 04/PALONA/II/2011 menetapkan: a. Membentuk Tim Penguji calon Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas; b. Tim Penguji mempunyai tugasantara lain; 1) Menyiapkan, membuat dan menjamin Objektivitas serta kerahasian Soal Ujian Perangkat Desa; 2) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian calon Perangkat Desa; 3) Meneliti, memeriksa lembar jawaban dan menilai hasil yang sudah dikerjakan oleh calon Perangkat Desa; 4) Melakukan Penilaian Ujian tertulis calon Perangkat Desa; 5) Menyampaikan hasil penilaian ujian calon Perangkat Desa kepada panitia PALONA. c. Segala biaya yang timbul dari keputusan tersebut dibebankan kepada APB Des, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tabel 5. Susunan Tim Penguji Calon Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung No Nama Jabatan Unsur Lembaga 1 Lanjar Sugeng Ketua Pihak Ketiga 2 Triyani Sekretaris Pihak Ketiga 3 Suharjo Bawono Anggota Pihak Ketiga Pembentukan Tim Penguji termuat dalam berita acara Panitia PALONA tanggal 27 Februari 2011. Tim Penguji akan bertugas sesuai keputusan commit to user



PALONA di atas. Tim Penguji akan menguji Calon Perangkat Desa dengan 2 kriteria Ujian yaitu: a. Ujian Tertulis; b. Pengabidan. Sesuai dengan rencana yang dijadwalkan Ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2011 yang bertempat di Aula Balai Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Hasil dari koreksi ujian tersebut menyatakan bahwa: a. Calon Perangkat Desa Suyanta telah melaksanakan ujian tertulis dengan hasil atau skor 78; b. Calon Perangkat Desa Suyanta melaksanakan kewajiban sebagai warga Desa Pogung Kecamatan Cawas dengan skor Pengabdian 5. Tim Penguji menyerahkan hasil penilaian ujian dan skoring pengabdian Calon Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas kepada Panitia PALONA yang telah dikomulatifkan. Panitia PALONA menerima hasil komulatif penilaian tersebut dan merapatkan untuk diajukan kepada Kepala Desa. Berhubung calon Perangkat Desa tunggal maka Suyanta berada

diperingkat

I

yang

terdaftar

dalam

berita

acara

Nomor.

08/PALONA/III/2011. Panitia Palona mengumumkan nama calon Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung dengan Nomor: 09/PALONA/III/2011. Panitia Palona menyerahkan nama calon Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyetujui hasil dari proses Pengangkatan Perangkat Desa tersebut, maka dilakukanlah pelantikan dan serah terima jabatan dari Kepala Dusun II purna yaitu Supardi kepada Kepala Dusun II yang baru yaitu Suyanta. Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pogung Nomor: 141/03/III/2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa: a. Mengangkat Saudara Suyanta lahir di Klaten pada tanggal 08 Agustus 1978 menjadi Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan commit to user Cawas;



b. Kepada

Saudara

Suyanta

sebagaimana

tersebut

pada

DIKTUM

PERTAMA diberikan tugas Kewilayahan Dukuh Brengkungan dan Soko Alas; c. Kepada

Saudara

Suyanta

sebagaimana

tersebut

pada

DIKTUM

PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini diberikan hak mengelola sebagian tanah kas Desa berupa bengkok seluas 100% setelah dikurangi untuk jaminan sosial pejabat lama, sesuai peraturan yang berlaku. Keputusan tersebut diatas tembus kepada: 1) Bupati Klaten; 2) Assisten Tata Praja Setda Kabupaten Klaten; 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten; 4) Camat Cawas; 5) Ketua BPD Desa Pogung; 6) Saudara Suyanta; 7) Arsip. 2. Penerapan Asas Transparansi dalam Pengangkatan Perangkat Desa Kadus II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan (Cek and Balances). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.” Sedangkan yang dimaksud dengan informasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, to userpenjelasannya yang dapat dilihat, makna, dan pesan, baik data, commit fakta maupun



didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.” Informasi yang dihasilkan oleh badan publik atau badan negara adalah informasi publik. Informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah “informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.” Dalam tulisan ini yang dimaksud badan publik adalah Pemerintah Desa Pogung Kecamatan Kabupaten Klaten. Dan yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah data-data dan informasi yang dapat diakses selama dan sampai berakhirnya Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.” Jadi informasi publik harus terbuka (transparan) dan dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat maupun subyek hukum lainnya. Infromasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang diumumkan oleh badan publik. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa informasi publik yang harus diumumkan secara berkala adalah: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa terdapat informasi yang harus diumumkan secara sertamerta. Pasal tersebut berbunyi “Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak commit toPasal user 11 ayat (1) mengatur tentang dan ketertiban umum.” Selanjutnya



informasi yang harus ada setiap saat. Informasi yang harus ada setiap saat yaitu: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani

permintaan

Informasi

secara

cepat,

tepat

waktu,

biaya

ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Sedangkan indikator lain oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun oleh Loina Lalolo Krina P. dengan judul buku “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Pertisipasi.” Dalam buku tersebut tertulis bahwa: “Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti” commit to user (Loina Lalolo Krina P, 2003:15) :



1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Indikator-indikator transparansi informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi tolok ukur atau untuk penilaian transparansi dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Informasi yang dimaksud mengenai Badan Publik yaitu Desa Pogung mengalami kekosongan Perangkat Desa Kepala Dusun II. Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan dan kinerja Badan Publik yaitu Pemerintah Desa Pogung. Hal ini diperjelas dengan adanya poin mengenai laporan keuangan oleh badan publik sesuai kegiatan yang dilakukan yaitu Pengangkatan Perangkat Desa. Asas transparansi telah diterapkan dalam Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung sebagai mana amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Desa Pogung yang diwakili oleh Kepala Desa telah membentuk Panitia PALONA dan dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat baik dari tokoh masyarakat, anggota PKK, BPD, maupun dari Perwakilan RT/RW. Begitu pula dengan adanya pengawasan dari pemerintahan atas yaitu dari Pihak Kecamatan maupun Pihak Kabupaten dang membentuk Tim Pembina dan Pegawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung. Laporan keuangan kegiatan Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Pogung juga terdapat dan tersusun dengan tidak terdapat kejanggalan pendapatan maupun pengeluaran semua seimbang. Menurut indikator dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa commit to user Pogung Kecamatan Cawas sudah memenuhi asas transparansi. Hal ini



disebabkan beberapa kriteria seperti informasi pengumuman, daftar hadir seperti saksi-saksi dan laporan keuangan terdapat dalam arsip informasi khususnya dalam arsip Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 3. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan asas transparansi dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mekanisme tersebut telah sesuai asas dan prinsip transparansi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten terdapat permasalahanpermasalahan yang muncul. Permasalahan-permasalah tersebut kompleks seperti informasi yang tidak sampai kepada masyarakat Desa Pogung secara menyeluruh sampai permasalaha yang fatal soal isu pemerasan oleh Kepala Desa kepada Calon Perangkat Desa tersebut. Secara teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pogung telah sesuai asas dan prinsip transparansi mengenai informasi publik. Kadang masyarakat Desa terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sering mengabaikan informasi penting dari Desa atau informasi tersebut tidak segera sampai kepada masyarakat karena informasi tersebut hanya terdapat di tempat tertentu. a. Kesadaran Masyarakat Desa Pogung yang kurang akan informasi Masyarakat Desa Pogung kebanyakan adalah masyarakat menengah kebawah maka mereka lebih memikirkan kebutuhan hidup dari pada mengurusi atau mencari informasi yang menurut mereka bukan kepentingan mereka. Hal itu terlihat dalam monografi hampir 1600 penduduk Desa Pogung merupakan petani dan buruh kebanyakan merupakan lulusan Sekolah Dasar yang minim akan pengetahuan dan commitlebih to user ketrampilan. Sehingga mereka mementingkan bagaimana mereka



makan atau menyambung hidupnya besok. Keadaan seperti ini menjadikan Pelaksanaan Pengankatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung seakan-akan tidak transparan karena kesadaran masyarakat akan informasi kurang. “kesadaran informasinya kurang, mereka hanya bisa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk nenyambung hidup. Informasi dari Desa biasanya diumumkan pada kumpulan jimpitan (dulunya Inpres Desa Tertinggal) dan itupun adanya sebulan sekali. Terlebih mereka lebih menerima apa keputusan Desa” (Hasil Wawancara dengan Rejo Sesepuh Dusun Brengkungan wilayah Kadus II Desa Pogung pada tanggal 8 Agustus 2013). Kesadaran masyarakat dalam memperoleh informasi masih rendah hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat Desa Pogung yang masih banyak buta aksara. Tingkat pendidikan masyarakat yang kebanyakan Sekolah Dasar bukan berarti mereka mampu membaca dengan baik. Penduduk yang tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas memilih untuk merantau dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kebanyakan penduduk Desa Pogung tingkat pendidikannya Sekolah Dasar dan banyak yang masih buta aksara. “Kebanyakan Penduduk Desa Pogung tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak lulus Sekolah Dasar karena ekonomi keluarganya tergolong sangat kurang sehingga mereka putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Penduduk yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari Sekolah Dasar lebih memilih bekerja di luar kota” (Hasil Wawancara dengan Rusmi Suwarti Penggerak PKK dan Dharma Wanita Desa Pogung pada tanggal 25 September 2013). b. Regulasi sumber pendanaan yang terdapat di dalam peraturan yang berlaku tidak ada penjelasan lebih lanjut Permasalahan berikutnya dalam mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung berada di dalam substansi peraturan yang berlaku yaitu mengenai pendanaan pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Peraturan Daerah Kabupaten commitPelaksanaan to user



Klaten Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 24 ayat (3) angka 3 yaitu mengenai “Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”. Dimana dalam Peraturan Bupati tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat bahkan capaian rupiahnya mengalahkan dana yang berasal dari APB Desa maupun dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Poin tersebut menjadi absurd keberadaan dana tersebut menjadi polemik dimana ketidakjelasan asalmuasal sumber dana tersebut tidak jelas dan jika asal dana tersebut jelas maka akan sangat riskan dimuati kepentingan politik maupun yang lainnya. “Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber dana yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sifat penggunaannya tidak dipersyaratkan dengan ketentuan yang sifatnya membatasi/ mengikat. Contoh dana yang diperoleh dari partai politik, LSM, yayasan atau lembaga resmi dan atas penggunaanya tidak dipersyaratkan hal yang sifatnya mengikat seperti harus membawa misi partai atau LSM tertentu” (Hasil Wawancara dengan Hartono Sekretaris Desa Pogung pada tanggal 29 Juni 2013). c. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Permasalahan terakhir adalah pungutan liar atau pemerasan oleh Kepala Desa kepada calon Perangkat Desa Kadus II Desa Pogung. Kekuasaan Kepala Desa di dalam Pengangkatan Perangkat Desa tersebut dapat dikatakan absolut, karena wewenang untuk memilih dan memutuskan yang menjadi pengisi kekosongan Jabatan Perangkat Desa Kadus II berada sepenuhnya di tangan Kepala Desa meskipun calon tersebut merupakan calon tunggal. Hal ini muncul atas pengakuan salah satu Perangkat Desa Pogung yang pada tahun 2010 juga mengalami pemerasan saat pengangkatannya. Hal ini diperkuat dengan pengakuan calon Perangkat Desa Kadus II Desa Pogung. Pengangkatan Pertama user dengan tulisan nominal Rp. Calon Perangkat Desa commit disodorito kertas



75.000.000,-,

untuk

membayar

administrasi

dalam

pelasanaan

Pengangkatan Perangkat Desa. Dan pernyataan selanjutnya oleh Calon Kepala Dusun II yang membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk biaya administrasi Pengangkatan Perangkat Desa. Masyarakat Desa Pogung termasuk masyarakat yang berpendidikan rendah sebagaimana terdapat dalam daftar pendidikan di dalam monografi Desa Pogung. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa untuk memungut dana liar karena kepolosan masyarakat desa Pogung, karena minimal calon Perangkat Desa berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Pada Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung setiap Perangkat Desa diberi amplop oleh Kepala Desa besaran nominal isi amplop tersebut hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Calon Perangkat Desa terpilih pada pengangkatan tahun 2010 memberi uang sebesar Rp. 75.000.000,- dan pada Pengangkatan tahun 2011 Calon Perangkat Desa terpilih harus memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk biaya administrasi Pelaksanaan Perangkat Desa. Calon Perangkat Desa itu mengiyakan karena kepolosan dan keawaman tentang hukum“ (Hasil Wawancara dengan Gunawan Kaur Pembangunan pada tanggal 29 Juni 2013). Pelaksanaan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten secara substansi telah sesuai asas dan prinsip transparansi, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaannya. Permasalahan tersebut berasal dari pihak pelaksana maupun masyarakat yang kurang dalam pengawasan terhadap mekanisme jalannya Pelaksanaan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten..

commit to user

Kelurahan Pogung yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten, diketahui bahwa

Recommend Documents