Kelompok 10
Nama :- Maria Yuni Artha (197) - Neni Lastanti (209) - Sutarni (185) Kelas : A5-14
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL 1959-1966
1. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem presidensial (presidensiil) atau disebut juga sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur, yaitu : - Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. - Presiden dengan dewan pewakilan memiliki masa jabatan yang tepat, tidak bisa saling menjauhkan. - Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif.
Sebagaimana dibentuknya sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun UD baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950 pada tahun 1950, namun sampai akhir tahun 1959, badan ini belum juga berhasil merumuskan UUD yang baru hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya: membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, serta membentuk MPRS dan DPRS. Sistem yang diberlakukan pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isinya ialah: – Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 – Pembubaran Konstituante – Pembentukan MPRS dan DPAS
Sejak tahun 1959-1966, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPR-GR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, malah yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/ PKI. Selain itu, Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib partai politik ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TAHUN 1966-1998 UUD yang sama pernah ditafsirkan sebagai single-executive sistem, sesuai ketetapan Pasal 4 sampai 15 dan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara serta sekaligus Kepala Pemerintahan. Antara 1966 sampai 1998, berlaku sistem pemerintahan untuk negara integralistik dengan konsentrasi kekuasaan amat besar pada Presiden (too stong presidency). Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Pada dasarnya sistem yang diberlakukan pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.
2. Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial
- Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. - Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. - Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri yang memimpin departemen dan nondepartemen. - Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
-Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. - Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. - Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. - Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
3. Menurut Arend Lijphart Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Kelebihan sistem pemerintahan presdensial adalah: • Dalam sisem pemerintahan stabilitas eksekutif didasarkan kepada masa jabatan Presiden. • Pemilihan pemerintahan alam system pemerintahan presidensial adalah pemilhan kepala pemerintahan oleh rakyat. • Pemerintahan dalam sistem presidensial merupakan pemisahan kekuasaan.
b. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah: • Apabila terjadi konfik antara eksekutif dengan legislatif, konflik tersebut sering menghadapi jalan buntu. • Pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidential bersifat kaku (temporal), karena presiden dalam sistem pemerintah presidential dibatasi masa jabatannya dan tidak boleh berkelanjutan. • Pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidential berjalan atas dasar aturan pemenang atau mayoritas menguasai semuanya yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai permainan.
4. Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 1959-1966
Pada sistem pemerintahan indonesia periode 1959-1966 ini dikenal sebagai orde lama. Lama periode pada masa pemerintahan ini adalah 7 tahun yaitu mulai dari tanggal 5 juli 1959 sampai pada tanggal 22 februari 1966. Bentuk negara pada masa pemerintahan ini adalah kesatuan Indonesia yang berpegang erat pada bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan pada masa ini adalah Republik. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada masa ini juga digunakan konstitusi Undang Undang Dasar 1945.
Situasi politik pada tahun ini sangat mengecewakan. Pada sidang konstituante pada tahun 1959 banyak orang yang saling tarik ulur sama lain dalam kepentingan partai politik, ini menjadikan sidangnya gagal dalam menghasilkan sebuah UU yang baru untuk digunakan sebagai konstitusi. Oleh sebab itu, pada tanggal 5 juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya seperti ada di postingan sebelumnya. Yang salah satu isinya adalah kembalinya Undang Undang Dasar 1945 yang menyebabkan UUDS 1950 itu menjadi tidak berlaku lagi pada masa pemerintahan tersebut. Dan pada masa sistem pemerintahan periode 1959-1966 ini juga terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 45. Yang kita tahu diantaranya adalah Presiden pada masa sistem ini mengangkat MA beserta wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung menjadi menteri negara indonesia, Dan juga mengangkat ketua dan wakil dari MPR maupun DPR. MPRS juga telah menetapkan bahwa presiden Indonesia pada waktu itu yaitu Ir. Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Pada masa orde lama ini terjadi pemberontakan partai komunis Indonesia melalui sebuah gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dalam sejarah sebagai G30 SPKI.
TERIMA KASIH
