Kelompok 1 Dimensi Kebijakan AN UWMY BAB III PEMBAHASAN

Kelompok 1 – Dimensi Kebijakan – AN UWMY

BAB III PEMBAHASAN

Kebijakan Pengiriman TKI Ke Luar Negeri Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tak kunjung tuntas. Setelah sebelumnya menimpa Siti Hajar dan Winfaidah, kali ini menimpa Sumiati, TKI asal Dompu Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumiati yang baru beberapa bulan bekerja di Arab Saudi mengalami kekerasan fisik yang luar biasa. Bibir sumiati digunting dan mengalami luka di sekujur tubuhnya. Kasus ini bukan yang pertama sekali terjadi. Ibarat fenomena gunung es kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap TKI selalu terjadi. Mulai dari gaji tidak dibayar, pelecehan seksual dan perkosaan, penipuan, bunuh diri, hingga kecelakaan kerja yang berujung kepada kematian. Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara instan. Bank Dunia dalam data yang dikeluarkannya pada bulan Oktober 2010 mencapai US$ 7,1 miliar. Angka ini merupakan angka yang sangat signifikan dan merupakan pendapatan kedua terbesar negara setelah minyak dan gas (Migas). Saat ini sekitar 3 juta TKI bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di 41 negara. Para TKI itu berasal dari 33 provinsi dan yang tersebar di 361 Kabupaten dan Kota di Indonesia (BNP2TKI, 2009). Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2008 di seluruh dunia didapati 191 juta migrasi internasional, dan 25 juta di antaranya berada di Asia dan Timur Tengah. 13.5 juta berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan 35% dari mereka berada di Malaysia (ILO, 2008). Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar data pemerintah Indonesia Februrari 2010 TKI yang bekerja di luar negeri jumlahnya mencapai 2.679.536. Mereka tersebar di beberapa negara Asia Pasifik dan Timur Tengah, Malaysia sebanyak 1.2 juta orang, Arab Saudi 927.500, Singapura 80.150, Yordania 38.000, Bahrain 6500 orang, Kuwait 61.000 orang, UEA 51.350, dan Qatar 24.586 orang. Taiwan 130.000, Hongkong

9


120.000 dan Brunei Darussalam 40.450. TKI memberikan pemasukan devisa sebesar US$6.615 miliar. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mengeluarkan data bahwa pada tahun 2008 terdapat 45.626 kasus TKI yang bekerja di luar negara. Peringkat pertama negara yang paling banyak kasus ialah Arab Saudi 22.035 kasus, Taiwan 4.497 kasus, Uni Emirat Arab (UEA) 3.866 kasus, Singapura 2.937 kasus, dan Malaysia 2.476 kasus. Kasus yang paling banyak adalah adanya pemberhentian pekerja secara sepihak, yang jumlahnya mencapai 19.429 kasus, sakit bawaan sebanyak 9.378 kasus, sakit akibat bekerja 5.510 kasus. Sedangkan kasus gaji tidak dibayar mencapai 3.550 kasus, dan kekerasan mencapai 2.952 kasus. Cara Pemerintah Membenahi TKI Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI, undang-undang yang lahir pada era Presiden Megawati tersebut mengamanatkan terbentuknya sebuah badan khusus yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan tersebut dinamakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dengan harapan pelayanan kepada TKI dapat dilakukan dengan system satu atap dan lintas instansi. Sebelumnya pada tahun 2006, karena maraknya kasus kekerasan dan desakan berbagai pihak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 tahun 2006 tentang Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Inpres yang dipimpin pejabat esalon I di Kementrian Menkoperekonomian dan dan dianggotai beberapa pejabat esalon I di beberapa kementrian tersebut menginstruksikan kepada 14 stock holder yaitu mulai dari Menkopohukam, Menkokesra, Menkoperekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan terakhir adalah para Walikota dan Bupati. Dalam Inpres tersebut Presiden menginstruksikan kepada para bawahannya sebagaimana tersebut di atas agar mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan

10


Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun, sangat disayangkan seiring berjalannya waktu Inpres tersebut sampai saat ini tidak kelihatan hasilnya. Permasalahan TKI masih saja carut marut. Pada tahun 2007 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) baru bisa wujudkan yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Namun, setelah 1 tahun berjalan sangat disayangkan selama 2 tahun belakangan ini di-'mandulkan' perannya oleh Depnakertrans dalam hal kewenangan penempatan TKI ke luar negeri karena perebutan wewenang yang seolah-olah memperebutkan 'kue' dalam kewenangan penempatan TKI ke luar negeri. Baru tahun beberapa bulan, semenjak kasus kekerasan yang dialami Winfaidah di Malaysia, Menakertrans mengeluarkan peraturan Menteri yang mengembalikan kewenangan BNP2TKI dalam mengelola penempatan dan perlindungan TKI. Kasus ini tentunya sangat merugikan TKI dan PPTKIS yang selama ini menjadi penerima layanan proses penempatan TKI. Padahal, kalau mau jujur tindakan ini bisa diselesaikan oleh Presiden saat awak konflik terbuka terjadi antara Menakertrans dan BNP2TKI karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang langsung di bawah Presiden. Demikian juga dengan masalah Asuransi TKI, dengan dalih perlindungan, pemerintah menetapkan setiap TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri diwajibkan membayar asuransi sebesar Rp 400.000 per TKI. Pada tahun 2007 Menakertrans yang waktu itu dipimpin oleh Erman Suparno mengeluarkan Permenakertrans No 23/MEN/XII/2008 yang menunjuk 8 konsorsium asuransi yang beroperasi mengelola dana asuransi TKI, setelah terjadi polemik bertahun-tahun tentang banyaknya perusahaan asuransi yang 'nakal' dan susah dalam mencairkan klaim asuransi TKI. Menakertrans menerbitkan Permenakertrans No 7/MEN/VI/2010 dengan hanya menunjuk 1 konsorsium saja yang terdiri dari 10 perusahaan asuransi. Tindakan ini juga menuai protes dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Padahal, selama ini terbukti peran asuransi dalam melindungi TKI sangat kecil. Justru mengeksploitasi TKI dari aspek ekonomi karena di negara penempatan majikan juga telah mengasuransikan mereka dengan premi yang lebih baik sehingga terjadi asuransi ganda yang sudah tentu merugikan TKI karena semua biaya tersebut akhirnya dibebankan kepada

11


TKI. Solusi dan saran dari gambaran cara pemerintah membenahi TKI terlihat bahwa program-program yang dijalankan masih bersifat reaktif dan seperti 'pemadam kebakaran'. Pemerintah akan bergerak kalau ada kasus besar yang dimuat di media massa. Pemerintah terlihat memiliki niat yang baik dalam membenahi TKI namun tidak tahu dari mana harus memulainya. Selama ini perlindungan TKI di luar negeri masih mengandalkan diplomat kita di luar negeri. Sementara itu mereka memiliki keterbatasan dan jarak geografis yang kadang-kadang berjauhan. Bahkan, TKI dalam hal perlindungan masih dianggap sebagai objek penderita dan bukan sebagai subjek untuk mampu melindungi dirinya sendiri. Sudah saatnya konsep perlindungan TKI tidak lagi mengkerdilkan peran TKI. Mereka sebenarnya memiliki potensi untuk mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah yang memiliki segala keterbatasan.

Peramalan (Formulasi KP) Dari data pemerintah jumlah masyarakat miskin tercatat 17,75% dari 222 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) memperkirakan masyarakat miskin akan bertambah hingga 45,7 juta jiwa. Meningkatnya angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi tentu saja berdampak pada perekonomian yang ada. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan sehingga harus gulung tikar di tengah jalan. Hal tersebut tentu saja akan berimbas pada adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak terbatas jumlahnya. Secara otomatis ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dampak yang lain adalah sulitnya mencari lapangan kerja baru untuk dapat memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya banyak muncul pengangguran yang jumlahnya tidak dapat dikontrol dan kemudian menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undangundang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, 21 tentang Penanggulangan

12


Kemiskinan yang isinya : Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk : 1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin 2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan,dan pemenuhan hak-hak dasar 3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan 4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Rekomendasi aksi-aksi kebijakan Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui: a) Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan

13


upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin masuk dalam klister I program penanggulangan kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan.

b) Program Keluarga Harapan Program

keluarga

Harapan

(PKH)

merupakan

suatu

program

penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;

14


(2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Pemantauan Sebab-akibat program Raskin Sebab : Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibat : Menko Kesra, H.R. Agung Laksono menyampaikan antara lain perkembangan penyaluran Raskin untuk tahun 2011 dan 2012. Dalam paparan Menko Kesra yang didampingi Sekretaris Kemenko Kesra, Indroyono Soesilo bahwa untuk penyaluran Raskin tahun 2011 dengan pagu raskin sebesar 3,147 juta ton. Pagu raskin sebesar ini diperuntukkan bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau setara 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan. Untuk Tahun 2011 ini ada penambahan alokasi Raskin ke -13 dan realiasasinya per 30 Desember 2011 mencapai 97 persen.Sedangkan untuk Raskin tahun 2012, jumlah sasaran masih tetap sebanyak 17,5 juta RTS sebagai penerima manfaat. Dengan demikian jatah pagu tetap 3,147 juta ton; kuantum 15 kg/RTS/bulan. Untuk tahun ini harga tebus sebesar Rp 1.600,00/Kg dengan durasi selama 12 bulan. Untuk 5 bulan pertama (Januari s/d Mei 2012), penerima manfaat dengan menggunakan data PPLS – 2008. Sedangkan untuk 7 bulan berikutnya (Juni s/d Desember 2012), penerima manfaat menggunakan data PPLS- 2011. Disamping itu, Jelas Menko Kesra, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan percepatan penyaluran Raskin dimana pada bulan Januari dilakukan penyaluran 2 (dua) bulan sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk antisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Realisasi penyaluran Raskin 2012, per 20 januari 2012 sebesar 199.642,9 ton.

15


Sebab-Akibat Program Keluarga Harapan Sebab : Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu Negara berkembang maupun sedang berkembang. Akibat : Inpres No. 3 Tahun 2010 membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan agenda nasional yang menjadi perhatian bersama sebagai salah satu program dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Evaluasi Kinerja Kebijakan Nilai dan manfaat program raskin dan PKH Nilai dan manfaat raskin : Raskin merupakan beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi keluarga miskin atau yang biasa disebut rumah tangga sasaran (RTS) yang tercantum

16


dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap RTS berhak menerima raskin 15 kg per bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Raskin bantu warga miskin !! Nilai dan manfaat PKH: Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Skenario Bantuan

Bantuan Per RTSM/Tahun

Bantuan tetap

Rp. 200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun/ Ibu

Rp. 800.000

hamil/menyusui b. Anak usia SD/MI

Rp. 400.000

c. Anak usia SMP/MTs

Rp. 800.000

Rata-rata bantuan per RTSM

Rp. 1.390.000

Bantuan minimum per RTSM

Rp. 600.000

Bantuan maksimum per RTSM

Rp. 2.200.000

Catatan: Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

17


Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Manfaat PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

18

Kelompok 1 Dimensi Kebijakan AN UWMY BAB III PEMBAHASAN

Recommend Documents