KELEMBAGAAN VISI MISI

KELEMBAGAAN VISI “Terwujudnya Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang Merata, Efektif, Efisien,dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Birokrasi yang Profesional Menuju Indonesia Informatif.”

MISI a. Mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia . b. Mendorong terselenggaranya pelayanan pos, komunikasi, dan informatika yang efektif dan efisien. c. Menyelenggarakan birokrasi pelayanan pos, komunikasi, dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. d. Mendorong berkembangnya industri pos, komunikasi, dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGARAAN POS DAN INFORMATIKA (PERMEN KOMINFO NOMOR 17/P/M.KOMINFO/10/2010)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam melaksanakan program kerjanya didukung oleh beberapa unit lembaga yaitu: • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), • Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI), • ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

BAGIAN PPL

BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

BAGIAN KEUANGAN

UNIT LEMBAGA PENDUKUNG

BAGIAN UMUM DAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT POS

DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT PENYIARAN

DIREKTORAT KOMUNIKASI KHUSUS, PENYIARAN PUBLIK, DAN KEWAJIBAN UNIVERSAL

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

SUBDIT LAYANAN POS UNIVERSAL

SUBDIT LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SUBDIT PEMETAAN DAN DATABASE

SUBDIT TELEKOMUNIKASI KHUSUS PEMERNTAH

SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI POS

SUBDIT LAYANAN POS KOMERSIAL

SUBDIT LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

SUBDIT VERIFIKASI DAN UJI COBA SIARAN

SUBDIT TELEKOMUNIKASI KHUSUS NON PEMERNTAH

SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SUBDIT PERANGKO DAN FILATELLI

SUBDIT PENOMORAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUBDIT RADIO

SUBDIT PENYIARAN PUBLIK

SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI JASA TELEKOMUNIKASI

SUBDIT IKLIM USAHA POS

SUBDIT TARIF DAN INTERKONEKSI

SUBDIT TELEVISI

SUBDIT PELAYANAN KEWAJIBAN UNIVERSAL

SUBDIT MONITORING DAN EVALUASI PENYIARAN

SUBDIT PENTARIPAN POS

SUBDIT KELAYAKAN SISTEM TELEKOMUNIKASI

SUBDIT IKLIM USAHA PENYIARAN

SUBDIT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

SUBDIT PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN

BALAI PENGELOLA PENYEDIA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2



Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. Fungsi dan wewenang BRTI dilandasi KM. 31 tahun 2003: • pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu: perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi: standart kinerja operasi; standar kualitas layanan; biaya interkoneksi; standart alat dan perangkat telekomunikasi; • pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomnikasi dan jasa telekomunikasi, meliputi: kinerja operasi; persaingan usaha; penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi; • pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraaan jasa telekomunikasi, antara lain penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi; memantau penerapan standar kualitas layanan.

4

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) BPPPTI sebelumnya bernama BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan), pada tanggal 3 September 2009 BTIP ditetapkan menjadi BLU penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 350/KMK.05/2009. Dengan itu maka BTIP diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2005. Perubahan BTIP menjadi BPPPTI ditetapkan berdasarkan PM Kominfo No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri tersebut juga mengatur perluasan tugas dan fungsi BPPPTI yang diharapkan dapat terwujudnya layanan telekomunikasi dan informatika yang adil dan merata, cepat dan murah, serta bermartabat, tidak hanya terbatas jaringan akses saja.

Program M-PLIK dari BPPPTI PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)

Gambar pola sebaran trafic internet yang terdeteksi id-sirtii

Laboratorium id-sirtii sebagai pembelajaran pencegahan serangan interent

6

ID-SIRTII adalah kelompok kerja yang diberi tugas untuk menjaga keamanan jaringan internet nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet. Fungsi ID-SIRTII adalah untuk mengatasi penyalahgunaan pemanfaataan jaringan internet dan mempunyai tujuan mendukung terlaksananya dukungan proses penegakan hukum; terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman dan terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun luar negeri

KEBIJAKAN DAN REGULASI BIDANG PENYIARAN Implementasi Sistem Digital

Penyiaran

Penyiaran digital merupakan alternatif sistem penyiaran dengan format digital pengganti sistem analog. Dilatabelakangi dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, sumber daya yang semakin terbatas, dan kebutuhan yang semakin tinggi, membuat kebutuhan akan sistem penyiaran digital tidak terelakkan lagi. Sejak tahun 2009 sampai saat ini telah dilakukan ujicoba siaran digital secara terbatas. Dasar pelaksanaan migrasi televisi analog ke digital adalah: 1. PERMEN KOMINFO NO. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia 2. PERMEN KOMINFO NO. 27 /P/M.KOMINFO/B/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital 3. PERMEN KOMINFO NO. 22/P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) 4. PERMEN KOMINFO NO. 23/ P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (master plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

BIDANG POS Revitalisasi Pos Kemenkominfo selaku regulator di bidang pos, telah menyusun beberapa regulasi untuk kepentingan masyarakat menyangkut pelayanan jasa pos dan filateli, diantaranya RPP Pelaksanaan UU No.38 tahun 2009 tentang pos. Telah diterbitkan 21 seri prangko tahun 2011 dan pelaksanaan lomba desain prangko, kemudian juga terus berupaya melakukan pembinaan pada komunitas pecinta perangko filateli. Untuk melakukan Pelayanan Jasa Pos kepada masyarakat lebih luas jangkauannya maka melalui program PSO (Public Service Obligation) pos telah dilakukan dengan peningkatan sasaran dan anggarannya setiap tahun. Untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pos, telah dibentuk tim POKJANAS pertimbangan perangko melalui keputusan Dirjen PPI No 85 tahun 2011. Bpk Menteri Kominfo Ir Tifatul Sembiring sedang meresmikan sampul pos peringatan desa informasi


9

RPP tentang Penyelenggaraan Pos Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 38 Tahun 2009

BIDANG TELEKOMUNIKASI Industri Telekomunikasi Nirkabel

1. RPP tentang Pos diupayakan dapat mengakomodasikan semua kepentingan selama dua puluh tahun kedepan sampai dengan tahun 2020. Garis besar gambaran Rancangan Penyempurnaan UndangUndang (RPUU) dan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPPP) adalah sebagai berikut: • Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh negara dan untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyelenggara. • Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan perundangan yang berlaku dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mendapat izin dari Menteri. • BUMN yang telah mendapat izin dari Menteri dapat mengirimkan surat pos jenis tertentu. • Kata ‘Pos’ adalah pengertian yang dapat dilakukan, baik untuk BUMN maupun BUMS.

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia jika dilihat pada periode sesudah resesi pada tahun 1997-1998, cukup berkembang pesat, pada periode 2004-2009 berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan telepon tetap kabel dan jaringan telepon tetap nirkabel yang dibedakan pada dua pasar telekomunikasi utama.

2. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pos • Pengaturan penyelenggaraan pos pada BUMN dan BUMS • Penugasan penyelenggaraan administrasi pos oleh Menteri kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika • Jenis-jenis pelayanan pos yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMS • Wajib angkut kiriman pos diberlakukan kepada setiap perusahaan angkutan darat, angkutan laut,dan angkutan udara serta media telekomunikasi umum dengan ketentuan pada waktu keadaan darurat • Persayaratan dan larangan kiriman pos dan perlindungan kepada konsumen • Penyelenggaraan Pos Internasional PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

Grafik pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel

Dengan melihat grafik perkembangan industri telekomunikasi telepon nirkabel, dengan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah dan kalangan pengusaha industri telekomunikasi terus berinovasi dalam hal teknologi dan informasi. Melalui pengembangan broadband (jaringan pita lebar) diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan utama pemerataan akses masyarakat terhadap informasi. PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

Broadband Wireless Access BWA merupakan teknologi akses nirkabel yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi. Kebijakan penerapan layanan BWA ini dimaksudkan untuk turut membantu mempercepat pembangunan akses telekomunikasi data. Sebagai komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan penggelaran layanan BWA, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada awal bulan November 2009 telah menerbitkan izin prinsip kepada 8 penyelenggara telekomunikasi yang telah berhasil memenangkan seleksi penyelenggaraan telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) di pita frekuensi 2.3 GHz pada pertengahan 2009 untuk menggelar layanan BWA di seluruh Indonesia. Pemenang Seleksi mendapatkan hak penggunaan spektrum frekuensi BWA 2.3 GHz selama 10 tahun yang dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi, dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya dan didasarkan atas evaluasi, didapatkan 3 buah perusahaan pemenang seleksi lelang yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan terpaksa dicabut izinnya. Penggelaran jaringan dan layanan BWA akan dilakukan beberapa penyelenggara BWA yang tidak dicabut izin prinsipnya. Para penyelenggara tersebut sedang melalui tahap uji laik operasi sebelum penggelaran jaringan dan layanan secara komersial. Penggelaran BWA adalah suatu upaya meningkatkan teledensitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui penggelaran jaringan serta layanan yang lebih kompetitif. BWA ini juga akan membuka peluang bangkitnya industri dalam negeri yaitu antara lain: manufaktur, aplikasi dan konten, dengan menggalang potensi baik industri maupun perguruan tinggi.

Gambar Infrastruktur Broadband Wireless Access

12



MIGRASI IPv4 ke IPv6 Agar komputer bisa berkoneksi dengan komputer lain di internet, komputer tersebut harus mempunyai alamat protokol (internet protocol) yang dikenal dengan IP. IP yang digunakan umumnya sekarang adalah IPv4 yang telah dipakai dan menjadi standart pada tahun 1978. IPv4 diprediksi akan habis digunakan sehingga pada tahun 2011 IPv6 harus sudah terimplementasi pada jaringan komputer di Indonesia. Beberapa langkah menuju generasi IPv6 telah dilakukan kementerian Kominfo diantaranya dengan membentuk gugus tugas IPv6. Gugus tugas khusus tersebut dinamakan Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF). Dalam beberapa tahun terakhir, ID-IPv6TF secara konsisten menggiatkan dukungan terhadap implementasi IPv6 secara nasional dengan sasaran bahwa dampak negatif dari krisis kelangkaan IPv4 dunia dapat diminimalisir. Beberapa kegiatan-kegiatan ID-IPv6TF yang telah dilaksanakan maupun sedang berjalan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan konsolidasi ID-IPv6TF dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah, para praktisi industri, akademisi, dan asosiasi-asosiasi dibidang telekomunikasi 2. Menyusun Roadmap Implementasi IPv6 sebagai cetak biru dari pelaksanaan implementasi IPv6 secara nasional dan forum yang mempertemukan para praktisi internet Indonesia untuk berbagi best practice dalam implementasi IPv6. 3. Menyelenggarakan Indonesia IPv6 Summit untuk pertama kalinya di tahun 2010, yaitu sebuah kampanye nasional dan forum yang mempertemukan para praktisi Internet Indonesia untuk berbagai best practice dalam implementasi IPv6.

12


4. Menginisiasikan penandatanganan Deklarasi IPv6 Indonesia yang dilakukan oleh Menkominfo bersama dengan perwakilan bersama dengan perwakilan dari pemangku kepentingan, sebagai symbol komitmen masyarakat internet Indonesia untuk menuntaskan Roadmap Implementasi IPv6. 5. Menyelenggarakan pelatihan IPv6 Networking untuk engineer dan pelatihan manajemen IP dengan mengundang pakar-pakar IPv6 dunia. 6. Mencantumkan syarat IPv6 Ready dalam skema perizinan jasa Multimedia. 7. Mencantumkan syarat IPv6 Ready dokumen lelang program-program Kewajiban Universal (Universal Service Obligation). 8. Memantau kemajuan implementasi IPv6 di sisi penyelenggara Jasa Multimedia yang dilakukan secara berkala. 9. Berpartisipasi aktif di forum-forum internasional seperti Working Group International Telecmmunication Union (ITU), Internet Governance Forum (IGF), APEC Ministerial Meeting on Telecommunication and Information Industry (APEL TELMIN), Asia Pasific Regional Internet Conference (APRICOT), dimana sebagian diantaranya menjadi narasumber. 10. Mendukung pendirian Indonesia IPv6 Forum sebagai wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam industri internet. 11. Menjalin kerjasama dengan Dewan TIK Nasional untuk merumuskan strategi pelaksanaan implementasi IPv6 di lembaga -lembaga Pemerintah. 12. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga coordinator implementasi IPv6 dunia seperti APNIC, Japan IPv6 Promotion Council, National Advanced IPv6 Centre of Excellence serta berbagai organisasi International penggiat IPv6 sejenis.


ICT PURA

USO AWARD

Program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyek utama, yaitu sebagai berikut: • Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI dalam menghadapi era ekonomi digital yang dimulai pada tahun 2015; • Mengukur besaran gap riil dantara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar dapat susunan strategi nasional untuk mempercepat penyelesaiannya; • Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan insentif, yang diperlukan bagi kota dan kabupaten yang secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK. Program ICT Pura terbagi menjadi 3 (tiga) domain kegiatan sebagai berikut: 1. Pemetaan Entitas ICT Pura (PE-Pura) - memetakan profil kesiapan masing-masing kota/kabupaten di Indonesia dalam menghadapi era komunitas digital dengan memperhatikan berbagai domain aspek pengukuran; 2. Penghitungan indeks ICT Pura (PI-Pura) - menghitung indeks kesiapa masing-masing kota/kabupaten dalam menghadapi era komunitas digital sebagai alat untuk memberikan besaran gap yang terjadi antara target dan kondisi sebenarnya; 3. Pemberian apresiasi ICT Pura (PA-Pura) - pemberian apresiasi terhadap kota/kabupaten yang dianggap memiliki prestasi dalam mempersiapkan diri menghadapi era digital.

Penghargaan USO Award diselenggarakan oleh BPPPTI (Balai Penyedia, Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi dan Informatika), yang meliputi: 1. Lomba penulisan “Model Program Pemberdayaan Optimalisasi ICT Lintas Perguruan Tinggi” yang diikuti oleh kalangan akademik termasuk diantaranya para dosen dan mahasiswa. 2. Lomba jurnalistik mengenai program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Telekomunikasi. 3. Lomba penulisan proposal pemberdayaan ICT yang diikuti oleh Pemda. Panitia menerima 10 proposal dari Pemda Provinsi dan memperebutkan 5 hasil proposal terbaik. 4. Pemilihan PLIK (Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan) terbaik yang diikuti 97 pengelola PLIK. Masing-masing satu PLIK terbaik akan diberikan kepada setiap 32 provinsi yang ikut serta.

14


Keempat lomba tersebut bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan program-program USO secara nasional dan sekaligus juga menjadi cermin, tanggapan kritis serta akan mampu menawarkan perubahan paradigma dalam mengoptimalkan program USO. Esensi pelaksanaan program USO adalah stimulus bagi para pemangku kepentingan untuk menggairahkan perluasan penyelenggaraan TIK, terutama di daerahdaerah yang sebelumnya dipandang non-ekonomis. Program USO berfungsi sebagai pembuka jalan untuk memperkenalkan TIK kepada masyarakat setempat. Sifat dari penyediaan sarana telekomunikasi oleh BP3TI adalah infrastruktur dasar, sementara literasi masyarakat terhadap TIK merupakan sebuah proses pembelajaran jangka panjang.


ICT FUND (Information and Communication Technology fund)

REGULASI

ICT FUND merupakan insentif yang diberikan dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur beserta aplikasi akses broadband untuk penyediaan layanan TIK, dan infrastruktur tulang punggung (backbone) untuk keperluan penyediaan layanan broadband dan layanan TIK pada daerah yang belum memiliki jaringan tulang punggung (backbone). Dengan tujuan Indonesia Connected Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan regulasi ICT fund (information and communication technology fund) yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Dana untuk ICT Fund ini diperoleh dari PNBP USO yang di earmark, berasal dari 1,25% pendapatan kotor penyelenggara Telekomunikasi.

Undang Undang yang melandasi penyelenggaraan pos dan informatika adalah: 1) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang telekomunikasi, 2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 3) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

16


Regulasi Penyiaran 1) 2) 3) 4)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI; Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI; Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan LPA, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta (LPS); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas (LPK) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan (LPB) 7) Peraturan Menteri Nomor : 47/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran 8) Peraturan Menteri Nomor : 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran 9) Peraturan Menteri Nomor : 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran 10) RPM tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

11) RPM tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif. 12) RPM tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran. 13) RPM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.KOMI

Regulasi Pos

NFO/09/2008 7) Peraturan Dirjen Postel Nomor : 191/DIRJEN/2009 tentang Tata Cara Pelaksana Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi. 8) RPM tentang Sanksi Denda terhadap penyelenggara telekomunikasi. 9) RPM tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technic Plan National 2000). 10) RPM tentang Standart Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP). 11) RPM Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. 12) RPM Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan BRTI. 13) RPM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 14) RPM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 22/PER/M.Kominfo/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.

1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 06/PER/M.KOMINFO/5/2010 tentang Layanan Pos Indonesia. 2) RPP Penyelenggara Pos tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009. 3) Keputusan Dirjen Postel Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penerbitan Perangko dan Filatelli.

Regulasi Telekomunikasi 1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 2) Peraturan Menteri Nomor : 11/PER/M.KOMINFO/7/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Telelvision/IPTV). 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Telekomunikasi 4) Penyusunan Rancangan Undang Undang tentang konvergensi sebagai ketentuan induk peraturan penyelenggaraan telematika. Termasuk didalamnya penyelenggaraan telekomunikasi. 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan

18

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI

EDISI DESEMBER 2011

19

Regulasi Telekomunikasi Khusus Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Wilayah Pelayanan Univerasal Telekomunikasi Internet Kecamatan 2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13/PER/M.KOMINFO/8/2010 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Freuency Modulation) 3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPPTI 4. PERMEN KOMINFO NO. 22/P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) 5. PERMEN KOMINFO NO. 23/ P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (master plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial 6. RPM tentang Penyelengaraan Penyiaran TV Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (free to air) 7. RPM Tentang Pemanfaatan ICT Fund

20


INFRASTRUKTUR DESA INFORMASI Dalam membentuk Jaring Pengaman Informasi di seluruh Indonesia, maka Kementerian Kominfo memprogramkan pembentukan Desa Informasi dengan prioritas desa terpencil dan berada di perbatasan. Disamping itu, sebagai sarana persebaran informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia (NKRI). Desa informasi ini memiliki program diantaranya; 1) Program Desa Berdering (Desa Sambungan Telepon), 2) Desa punya internet (Desa PINTER), 3) Radio Komunitas, 4) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan, 5) Media Center, 6) Televisi Penerima Siaran Berlangganan, 7) Media Pertunjukan Rakyat, dan 8) Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang dilengkapi aplikasi internet sehat. EDISI DESEMBER 2011 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI

Peresmian 64 Desa Informasi di tahun 2011 Dicanangkan pertama kali pada tanggal 19 Desember 2009 di Desa Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan Tahun 2011 telah diresmikan 80 Desa Informasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. H. Tifatul Sembiring.

Maksud dan Tujuan 1. Menghilangkan kesenjangan informasi di daerah perbatasan, terpencil dan terluar, serta meningkatkan ketahanan informasi dalam kerangka NKRI. 2. Meningkatkan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. 3. Meningkatkan peranan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Instruksi Menteri Nomor: 01/INST/M.KOMINFO/03/2011 tentang Pembentukan Desa Informasi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

22


Agenda Peresmian Acara peresmian Desa Informasi terdiri dari: • Pencanangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), • Penandatanganan prasasti desa informasi dan sampul hari peringatan oleh PT Pos Indonesia, • Penyerahan bantuan perangkat TV, dekoder, dan parabola dari industri penyiaran berlangganan, • Penyerahan bantuan berapa seperangkat komputer yang tersambung dengan internet (desa pinter) dan uji coba video conference menggunakan infrastruktur internet, • Penyerahan bantuan berupa seperangkat Radio Komunitas dan Radio Receiver-nya, • Test Call Desa Berdering, dan • Pertunjukan Seni oleh Kelompok Pertunjukan Rakyat.

Waktu dan Tempat Acara peresmian 64 Desa Informasi tahun ini dibagi menjadi 5 (lima) lokasi peresmian : 1. Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Desember 2011. 2. Desa Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Desember 2011. 3. Desa Wonogondo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Desember 2011. 4. Desa Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tanggal 21 Desember 2011. 5. Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tanggal 23 Desember 2011. PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

DAFTAR LOKASI DESA INFORMASI 2011 TANGGAL

12 Desember 2011

24

PUSAT PERESMIAN

Desa Jana Priya Kecamatan Jana Priya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat


TANGGAL

PUSAT PERESMIAN

DAERAH YANG DIRESMIKAN 1) Kec. Jana Priya, Lombok Tengah 2) Kec. Tering, Kutai Barat 3) Kec. Long Iram, Kutai Barat 4) Kec. Malinau Barat, Malinau 5) Kec. Malinau Utara, Malinau 6) Kec. Lumbis, Nunukan 7) Kec. Sebatik, Nunukan 8) Kec. Sebuku, Nunukan 9) Kec. Sembakung, Nunukan 10) Kec. Alor Barat Laut, Alor 11) Kec. Teluk Mutiara, Alor 12) Kec. Laenmanen, Belu 13) Kec. Tasifeto, Belu 14) Kec. Miomafu Barat, Timor Tengah Utara 15) Kec. Miomafu Timur, Timor Tengah Utara

13 Desember 2011

Desa Sei Silau Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

DAERAH YANG DIRESMIKAN 1) Kec. Buntu Pane, Sumut 2) Kec. Padang Hulu, Tebing Tinggi 3) Kec. Rambutan Tebing Tinggi 4) Kec. Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan 5) Kec. Torgamba, Labuhan Batu Selatan 6) Kec. Lhok Nga, Aceh Besar 7) Kec. Leupung, Aceh Besar 8) Kec. Kota Sigli, Siglie/Pidie 9) Kec. Pidie, Pidie 10) Kec. Bantan, Bengkalis 11) Kec . Rupat, Bengkalis 12) Kec. Tembilahan Hulu, Indragili Hilir 13) Kec. Tembilahan, Indragili Hilir 14) Kec. Bandar Sekijang, Pelalawan 15) Kec. Pangkalan Kerinci, Pelalawan 16) Kec. Bangko, Rokan Hilir 17) Kec. Bangko Pusako, Rokan Hilir 18) Kec. Bunguran Barat, Natuna 19) Kec. Bunguran Utara, Natuna 20) Kec. Bunguran Selatan, Natuna 21) Kec. Bunguran Tengah, Natuna

EDISI DESEMBER 2011 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI

TANGGAL TANGGAL

PUSAT PERESMIAN

PUSAT PERESMIAN

DAERAH YANG DIRESMIKAN 1) Kec. Pacitan, Jatim 2) Kec. Sanggau Ledo, Bengkayang 3) Kec. Tujuh Belas, Bengkayang

21 Desember 2011

Desa Asyaman Kecamatan Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

TANGGAL

PUSAT PERESMIAN

4) Kec. Ledo, Bengkayang 5) Kec. Lumar, Bengkayang

18 Desember 2011

Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur

6) Kec. Empanang, Kapuas Hulu

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

DAERAH YANG DIRESMIKAN Kurik Kab, Marauke Waris, Keerom Arso, Keerom Malind, Merauke Manokwari Timur, Manokwari Manokwari Utara, Manokwari Beo, Kepulauan Talaud Melonguane, Kepulauan Talaud

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

DAERAH YANG DIRESMIKAN Pulau Bacan, Maluku Utara Selaru, Maluku Tenggara Barat Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat Morotai Timur, Morotai Jaya Morotai Utara, Morotai Jaya Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru Aru Selatan, Kepulauan Aru

7) Kec. Kedamin, Kapuas Hulu 8) Kec. Puring Kencana, Kapuas Hulu 9) Kec. Selimbau, Kapuas Hulu 10) Kec. Sejangkung, Sambas 11) Kec. Teluk Keramat, Sambas 12) Kec. Beduwai, Sanggau 13) Kec. Noyan, Sanggau

EDISI DESEMBER 2011POS DAN INFORMATIKA TERKINI PENYELENGGARAAN

23 Desember 2011

Desa Batu Taga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara


UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)

DESA BERDERING

USO adalah suatu program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Program tersebut akan memenuhi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk daerah pelosok desa diseluruh Indonesia. Melalui program USO diharapkan terpenuhinya ketersediaan dan keterhubungan akses telekomunikasi diseluruh pelosok daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, perbatasan dan daerah yang secara ekonomis belum berkembang. Hasil pembangunan 2011 Desa Berdering adalah sejumlah 30.182 unit dari target sejumlah 33.184 unit, sedangkan untuk Desa Pinter telah tersedia di 100 unit dari target sejumlah 131 Desa Pinter. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) telah tersedia 5.330 dari target 5.748, untuk Mobile-PLIK (M-PLIK) tersedia 846 unit dari target 1.907 unit dan telah

Desa Berdering merupakan layanan teleponi dasar yaitu layanan telepon seluler dan SMS (short message service), bagi daerah-daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya membuka aksesbilitas layanan komunikasi dan informasi didaerah terpencil dengan harga yang terjangkau

didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia EDISI DESEMBER 2011 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI


DESA PUNYA INTERNET (DESA PINTER) Desa Pinter merupakan program layanan penyedia akses internet yang ditempatkan di desa-desa yang masih blankspot terhadap akses internet. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat mendapatkan informasi yang sehat dan edukatif melalui media internet sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada perkembangannya Desa Pinter kemudian berubah menjadi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah, dan aman, di ibukota kecamatan yang menjadi wilayah USO. PLIK dibangun untuk memberikan akses informasi dengan media internet kepada masyarakat dengan konten-konten yang edukatif dan mampu mendukung perekonomian di kecamatan setempat.

30



MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK) Mobile PLIK (M-PLIK) merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (menggunakan mobil) untuk akses internet yang sehat, aman, edukatif, cepat, dan murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet. Pada tanggal 8 Agustus 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring meresmikan penyerahan 6 unit MPLIK kepada 6 provinsi di halaman Gedung Sate Bandung, provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Target penyediaan MPLIK sebanyak 1.907 unit

RADIO KOMUNITAS Radio komunitas adalah radio yang didirikan oleh komunitas di suatu daerah. Radio komunitas yang diberdayakan oleh Kominfo berada di desa terpencil, terutama diperbatasan dengan tujuan memberikan acara informatif dan menghibur kepada masyarakat setempat. Pembangunan radio komunitas ini berdasarkan instruksi menteri komunikasi dan informatika Nomor 01/INST/M.KOMINFO/03/ 2011 tentang pelaksanaan desa informasi diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hingga saat ini jumlah radio komunitas yang telah berjalan sejumlah 80 titik, selanjutnya akan dibangun pada setiap wilayah program desa informasi di seluruh Indonesia. Radio komunitas dikelola oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah diberdayakan oleh Kementrian Komunikasi dan Infomatika.

diseluruh Indonesia.

EDISI DESEMBER 2011


KANTOR POS CABANG LAYANAN UNIVERSAL (KPCLU) Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) adalah cabang kantor pos yang ada didaerah terpencil diluar ibukota kabupaten yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui dana Public Service Obligation (PSO) untuk menunjang operasional pelayanan pos didaerah terpencil. Tahun 2011 jumlah KPCLU ada 2.278 kantor pos. Suasana Pelayanan Pos di KPCLU

PALAPA RING Palapa Ring adalah jaringan cincin serat optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung (backbone) yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama diseluruh wilayah Indonesia. Jaringan ini akan mengatasi ketersediaan koneksi komunikasi, sekaligus solusi bagi kecepatan akses data. Proyek Palapa Ring telah selesai sepanjang 42.270 km, yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT yang dilakukan oleh suatu konsorsium swasta. Kemudian akan diteruskan ke Maluku dan Papua (sisa 10.000 km lagi) melalui program ICT

Sebaran Perencanaan Program Palapa Ring

fund.

34



NIX (NUSANTARA INTERNET EXCHANGE) Nusantara Internet Exchange (NIX) merupakan suatu bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman,dan murah didaerah. Internet Exchange (IX) adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. NIX akan tersedia diseluruh provinsi Indonesia, tujuannya adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan penggunaan layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. Pada tahun 2011 tender tahap I di 8 Ibukota Provini telah dilakukan, Medan 100%, Palembang 100%, Surabaya 100%, Denpasar 100%, Balikpapan 100%, Makasar 100%, Jayapura 90%, dan ternate 80% uji fungsi telah dilaksanakan di Medan, Palembang, Surabaya. Tender Tahap II 25 NIX dilaksanakan tahun 2012.

IIX (INTERNATIONAL INTERNET EXCHANGE) IIX (International Internet Exchange) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses internasional. Secara teknis pengerrtian IIX adalah tempat pertukaran tempat traffic dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari internasional ke lokal dan sebaliknya serta antar internasional. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014, bahwa 4 (empat) ibukota provinsi yang memiliki internet exchange tersedia tahun 2010, namun karena masih diperlukan kajian maka proses pengadaan International Internet Exchange dilaksanakan pada tahun 2011.

36


TELEVISI DIGITAL Televisi Digital merupakan teknologi perkembangan teknologi penyiaran. Sistem kompresi digital membuat penggunaan spektrum frekuensi menjadi lebih efisien. Penerapan siaran TV digital sebagai pengganti TV analog pada pita UHF dilakukan secara bertahap (simulcast) sampai ke batas waktu cut-off TV analog UHF ditetapkan tahun 2015, dan pada tahun 2020 disajikan secara nasional. Implementasi tv digital di Indonesia menggunakan system DVB-T.


IMPROVEMENT OF TELEVISION TRANSMITTING STATION (ITTS) ITTS adalah program rehabilitasi atau penggantian peralatan pemancar satuan transmisi TVRI. Seperti diketahui bahwa kondisi peralatan pemancar TVRI saat ini sebagian besar tidak dapat beroperasi dengan maksimal sehingga mengakibatkan kualitas penerimaan siaran dan jangkauan siaran sangat menurun dan meningkatnya daerah blankspot siaran. Sampai tahun 2010 telah dibangun di 30 lokasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi: Kalabahi, Sanggauledo, Kefamenanu, Betun, Atambua, Wanci, Lirung, Saumlaki, Tanah Merah, Selat Panjang, Balaikarangan, Bengkayang, Nangamarakai, Semitau, Nunukan, Sebatik, Malinau, Balikpapan, Manado, Ternate, Polemak, Bengkulu, Palembang, Bukit Bakung, Sambas, Gunung Lampu, Panyandakan, Gombel, Yogyakarta, dan Makassar. Dari kegiatan Penguatan Pemancar Televisi Satuan Transmisi TVRI pada tahun 2010, telah berhasil meningkatkan cakupan wilayah siaran TVRI. Awalnya, cakupan wilayah siaran TVRI hanya berkisar 27 persen, kini menjadi 30 persen, dilihat dari jangkauan populasi dari 50 persen kini menjadi 60 persen jangkauan populasi.

38


Sebaran ITTS yang sudah terlaksana PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

program kegiatan dan anggaran PROGRAM: Penyelenggaraan Pos dan Informatika KEGIATAN: • Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos • Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi • Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran • Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika • Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika • Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika • Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

4) Implementasi migrasi system Penyiaran dari analog ke digital; 5) Penyusunan grand design dan road map penyiaran 6) Penyelesaian perizinan Pos, Penyiaran, dan Telekomunikasi; 7) Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (target 5.748 PLIK); 8) Penyediaan Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), (Target 1907 unit); 9) Pembangunan Desa Berdering (target 33.185 desa); 10) Pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring) yang menghubungkan Ibukota propinsi (Nusantara Internet Exchange/NIX); 11) Pembangunan Ibukota Provinsi yang terhubung degan International Internet Exchange (IIX) 12) Pembangunan Desa Informasi (target 500 desa); 13) Pembentukan kelembagaan ICT Fund.

PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL PPI Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kemenkominfo tahun 2010-2014, kegiatan prioritas Ditjen PPI adalah: 1) Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos; 2) Pembangunan Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU), (Target 2515 KPCLU); 3) Penyusunan Undang-Undang tentang konvergensi;

40



Pencapaian PSO (Public Service Obligation) POS 2011 NO

DIVISI REGIONAL

JUMLAH KPRK

JUMLAH KPC LPU

1

2

3

4

1

NAD, SUMUT

19

223

2

SUMBAR, RIAU, KEPRI

15

137

3

BENGKULU, JAMBI, SUMSEL, LAMPUNG, BABEL

16

199

4

BANTEN, BOGOR, BEKASI

10

64

5

JAWA BARAT TANPA BOGOR, BEKASI

17

233

6

JAWA TENGAH, DIY

33

475

7

JAWA TIMUR

27

376

8

BALI, NTB, NTT

14

135

9

KALIMANTAN

19

210

10

SULAWESI

13

170

11

PAPUA, MALUKU

10

56

193

2.278

JUMLAH NASIONAL

2.350

2.363

2.278

(sumber Dit.Pos) EDISI DESEMBER 2011 EDISI DESEMBER 2011

BIDANG TELEKOMUNIKASI

PROSES UJI LAIK OPERASI JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 01/KEP/M.KOMINFO/01/2010

JUMLAH IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 2011 Tetap Lokal Circuit Switched Tetap Lokal Packet Switched Tetap Lokal SLJJ Tetap SLI Tetap Tertutup Bergerak Seluler Bergerak Satelit Bergerak Terestrial Radio Trunking JUMLAH

: : : : : : : : :

3 20 2 3 58 8 1 8 103

JUMLAH IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI 2011 Teleponi Dasar Nilai Tambah Teleponi Premium Call Nilai Tambah Teleponi Calling Card Nilai Tambah Teleponi Call Center ISP NAP ITKP Sistim Komunikasi Data JUMLAH

54


: : : : : : : : :

5 23 10 9 204 49 27 11 338


SERTIFIKASI UJI LAIK OPERASIONAL 2011

SURAT PENETAPAN PENOMORAN 2011

Jaringan Telekomunikasi a. Tetap Lokal Packet Switched b. Tetap Tertutup c. Bergerak Terestrial Radio Trunking JUMLAH

: : : :

9 12 3 24

( 4 pemohon) ( 5 pemohon) ( 2 pemohon) (11 pemohon)

Jaringan Telekomunikasi A. Tetap Lokal B. Tetap Lokal SLJJ C. Bergerak Seluler (NDC) JUMLAH

: : : :

7 1 2 10

Jasa Telekomunikasi a. ISP b. NAP c. Sistim Komunikasi Data JUMLAH

: : : :

31 6 10 47

(27 pemohon) ( 3 pemOhon) ( 3 pemohon) (33 pemohon)

Jasa Telekomunikasi A. Call Center B. ITKP JUMLAH

: : :

8 1 9

56



REALISASI PEMBANGUNAN OPERATOR SELULAR Telkomsel Wilayah / Daerah Pulau Sumatera

Jumlah Jumlah MSC BSC 42 215 3

Aceh Sumatera Utara

13 -

Bengkulu

18

Lanjutan

Mobile-8 Jumlah BTS 9,222 1,171

Jumlah MSC

Jumlah BSC 5

8

-

-

39

2,246

1

3

12

311

-

-

Jumlah BTS 257

Wilayah / Daerah -

NTT

607

-

-

-

16

73

1

1

54

438

-

-

-

1,247

-

-

-

Kalimantan Tengah Kalimantan Timur

Sumatera Barat

3

27

953

1

1

2

Sumatera Selatan

8

37

1,152

1

1

44

Pulau Sulawesi

55

Gorontalo

2

Kep. Bangka Belitung

1

10

353

-

-

-

Kep. Riau

2

9

505

1

1

19

Pulau Jawa

36

295

12,502

11

36

54

18

21

1

1

4

13

846

1

3

6

29

Jumlah BTS

Kalimantan Barat

2

897

Sulawesi Selatan

2,530

Jumlah BSC

Pulau Kalimantan

Riau

60

Jumlah MSC

-

137

Jambi

4

Jumlah BTS 469

11

Kalimantan Selatan

Lampung

Jumlah Jumlah MSC BSC 2 16

-

6

398

-

-

-

4

20

952

-

-

-

15

88

2,336

2

4

-

6

174

-

-

102 -

8

38

991

1

3

68 -

-

10

263

-

-

Sulawesi Tengah

3

15

343

-

-

-

4

15

452

1

1

34

-

4

113

-

-

-

Sulawesi Tenggara

-

25

1,142

-

-

73

Sulawesi Utara

Jawa Barat

7

73

3,735

3

5

214

Sulawesi Barat

DKI Jakarta

11

51

2,391

1

13

126

Pulau Maluku

1

18

283

-

-

-

169

Maluku

1

11

172

-

-

-

276

Maluku Utara

-

7

111

-

-

-

2

28

446

-

-

-

2

21

327

-

-

-

-

7

119

-

-

-

Banten

Jawa Tengah Jawa Timur DIY Pulau Bali

8 10

51 89

2,364 2,454

2 4

8 9

-

6

416

1

1

39

Pulau Papua

5

12

602

1

1

65

Papua Papua Barat

Bali

5

12

602

1

1

65

Pulau Nusatenggara

2

26

787

-

-

-

-

10

318

-

-

-

NTB EDISI DESEMBER 2011 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI

114

742 28,708

20

50

ISI DESEMBER 2011 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI ED

1,375

Lanjutan XL Axiata Wilayah / Daerah Pulau Sumatera

Jumlah MSC 16

Jumlah BSC 61

Lanjutan

3

4,401

Jumlah MSC 11

Jumlah BSC 23

Jumlah BTS

Jumlah BTS Wilayah / Daerah

1,567

Aceh

1

5

328

1

1

91

Sumatera Utara

5

13

1,042

3

4

491

Bengkulu

1

2

97

-

1

27

Jambi

1

5

257

-

2

111

Riau

1

6

572

3

3

184

Sumatera Barat

1

5

332

1

2

142

Sumatera Selatan

2

9

757

1

4

193

Lampung

2

7

517

1

3

217


1

3

273

-

1

33

Sulawesi Selatan

Kep. Riau

1

6

226

1

2

77

Sulawesi Tenggara

44

112

11,472

11

49

4,044

8

15

1,361

-

4

309

Jawa Barat

11

32

3,384

3

14

1,157

DKI Jakarta

3

11

2,194

3

7

581

Jawa Tengah

8

22

1,952

2

10

763

11

27

2,172

3

12

1,028

DIY

3

5

409

-

2

206

Pulau Bali

3

8

759

1

2

358

Bali

3

8

759

1

2

358

Pulau Nusatenggara

5

11

1,036

-

1

70

NTB

4

10

998

-

1

70

Pulau Jawa Banten

Jawa Timur


Jumlah MSC 1

Jumlah BSC

Jumlah MSC

Jumlah BTS

Jumlah BSC

Jumlah BTS

1

38

Pulau Kalimantan

5

14

900

Kalimantan Barat

1

2

163

Kalimantan Selatan

1

7

350

Kalimantan Tengah

1

1

143 -

Kalimantan Timur

2

4

244

1

Pulau Sulawesi

4

9

820

3

-

-

2

5

-

-

81 -

-

-

Sulawesi Tengah

1

1

109 -

-

-

Sulawesi Utara

1

3

128

1

Sulawesi Barat

-

-

31

-

-

-

Pulau Maluku

1

1

30

-

-

-

Maluku

1

1

30

-

-

-

NTT

Gorontalo

-

-

-

7

69

1

3

69

2

2 -

29 442

2 4

2

3 -

1 -

Maluku Utara

-

-

-

-

-

Pulau Papua

1

2

50

-

-

Papua

1

2

32 -

-

-

Papua Barat

79

218

-

18

19,468

-

-

26

-

-

86


-

6,108

Lanjutan

Lanjutan Indosat Wilayah / Daerah

Pulau Sumatera

Jumlah Jumlah MSC BSC 13 70

Smart Jumlah BTS 2,812

Aceh

1

4

199 -

Sumatera Utara

3

9

577

Bengkulu Jambi

-

4

1

Riau Sumatera Barat

3

Sumatera Selatan

3

Lampung Kep. Bangka Belitung

2

Kep. Riau

108 -

1

16

1

11

-

Wilayah / Daerah

-

-

-

-

7

258

-

1

36

5

218

-

-

-

12

432

1

1

58

14

528

-

1

30

2

91

1

10

353

6

262

2

9

505

192

4

9

Jawa Barat

8

58

23

1

Jumlah BTS 1,109

139

59

DKI Jakarta

5

Jumlah BSC 24

7

Banten

Pulau Jawa

Jumlah MSC

27

9,807

5

856 2,871 1,954

1 2

16

1,380

1

100

4

315

5

1,788

1

2

263

Jawa Timur

43

2,101

1

3

372

DIY

5

5

1

50

237 -

Pulau Bali

2

9

330

-

1

79

Bali

2

9

330

-

1

79

-

3

125

-

-

-

Pulau Nusatenggara NTB


2

65 -

-

Jumlah BTS

-

-

-

36

1,321

-

-

2

10

431

-

-

-

Kalimantan Selatan

3

6

27

-

-

-

7

264 -

Kalimantan Tengah

-

Kalimantan Timur

3

13

399 -

Pulau Sulawesi

3

15

671

Gorontalo

-

1 1

6

1

31 333

1

1

46 -

1

46

Sulawesi Tenggara

-

3

85 -

-

-

Sulawesi Tengah

-

3

77 -

-

-

2

112 -

-

-

2 -

-

Pulau Maluku

50

Jumlah BSC

8

Sulawesi Barat

9

Jumlah MSC

Kalimantan Barat

Sulawesi Utara

280

Jumlah BTS 60

Pulau Kalimantan

Sulawesi Selatan

10

Jawa Tengah

NTT

Jumlah Jumlah MSC BSC 1

33 2

65

-

-

-

Maluku

-

1

34 -

-

-

Maluku Utara

-

1

31 -

-

-

Pulau Papua

2

3

85

Papua

2

2

56 -

-

-

1

29 -

-

-

Papua Barat

-

87

330 15,216

-

11

-

-

42


2,614

Lanjutan

Lanjutan

Wilayah / Daerah Pulau Sumatera Aceh

Ceria

Axis

Jumlah Jumlah Jumlah MSC BSC BTS 1 6 323

Jumlah Jumlah Jumlah MSC BSC BTS 7 9 926

-

Sumatera Utara

-

Bengkulu

-

Jambi

-

Riau Sumatera Barat


-

Jawa Barat Jawa Tengah DIY

90 -

5 -

1 1 -

Pulau Kalimantan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480 -

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

154

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

1

166

Pulau Sulawesi

-

-

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

2

-

1

1

126

246

8

24

287

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

294

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

Pulau Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 2

1

132

1

-

Sulawesi Tengah

1 1

1

9

5 -

81 15

2 5 2

-

8 -

1,007 641

Maluku

-

-

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

934

Pulau Papua

-

-

-

-

-

-

-

Papua

-

-

-

-

-

-

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

Pulau Bali

-

1

21

1

1

188

Bali

-

1

21

1

1

188

Pulau Nusatenggara

-

-

8

-

1

83

NTB

-

-

8

-

1

83


Jumlah Jumlah Jumlah MSC BSC BTS -

-

3

-

6 1

-

Jawa Timur

1 -

-

DKI Jakarta

115

Jumlah BTS -

-

2 1

-

NTT

Jumlah Jumlah MSC BSC -

Kalimantan Barat

82

-

2

Pulau Jawa

29

1

-

-

4 -

2

1

Lampung

Banten

1

-

1

-

-

Sumatera Selatan

Kep. Riau

-

Wilayah / Daerah

3

11

577

15

34

1,296


8

4/ 7

6

5 /

BIDANG PENYIARAN

GRAFIK PERKEMBANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) RADIO Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011

70

Permohonan IPP Radio 1.673 2.100 2.350 2.459 2.710 2.896

IPP Radio yang Disetujui 77 456 681 1.005 1.173 1.394

(sumber Dit.Penyiaran, diolah) PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

GRAFIK PERKEMBANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) TELEVISI

Tahun Dokumen masuk IPP Terbit

2006 142 11

2007 74 1

2008 118 6

2009 167 38

2010 289 56

2011 161 128

(sumber Dit.Penyiaran, diolah) PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER 2011

BIDANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS, PENYIARAN PUBLIK, DAN KEWAJIBAN UNIVERSAL

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA ·No.

Kegiatan

Target

Realisasi

500 desa

80 desa

1.

Desa Informasi

2.

Desa Dering

33.184

30.182

3.

Desa Pinter

131

100

4.

PLIK

5.748

5.330

5.

M-PLIK

1.907

84G

6.

ITTS

90

30

7.

TV Digital

seluruh wilaya h Indonesia

30 %

8.

NIX

Targe t setiap Ibukota Propinsi

Tender Tahap I (di 8 Ibukota Propinsi), beroperasi Semester n 2011

9.

IIX

Target 4 lokasi (Medan, Balikpapan, Denpasar, Jayapura )

Tender Semester II 2011

10.

Radio Komunitas

11.

KPCLU

12.

Palapa Ring

500

80

2.278

2.278

menyambungkan seluruh pulau besar di Indonesia

Telah selesai 42.270 km, menyambungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER2011

LOKASI DESA INFORMASI 2011 NO

200

76


PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

1

JAWA TIMUR

PACITAN

PACITAN

Dusun Kerajan Jalan Besar

2

KAL-BAR

BENGKAYANG

SANGGAU LEDO

Desa Lembang dusun Sanggau Kota

3

KAL-BAR

BENGKAYANG

TUJUH BELAS

DesaSinarTebudak

4

KAL-BAR

BENGKAYANG

LEDO

DesaLesaDela

5

KAL-BAR

BENGKAYANG

LUMAR

Ds. Tiga Berkat Dsn. Sebol

6

KAL-BAR

KAPUAS HULU

EMPANANG

Jl. Raya nangaKantuk

7

KAL-BAR

KAPUAS HULU

KEDAMIN

Jl. Lintas Selatan Kedamin

8

KAL-BAR

KAPUAS HULU

PURING KENCANA

Dusun kersik bungai desa kantuk asam

9

KAL-BAR

KAPUAS HULU

SELIMBAU

Desagudanghulu

10

KAL-BAR

SAMBAS

SEJANGKUNG

DesaParit Raja

11

KAL-BAR

SAMBAS

TELUK KERAMAT

Jl. Amd Sakura

12

KAL-BAR

SANGGAU

BEDUWAI

Jl. Raya Beduai RT.02 No.81 Samping Mesjid Baitul Makmur

13

KAL-BAR

SANGGAU

NOYAN

Jl. Bhati Husada RT 01 Rw 01 no. 05

14

MALUKU

MALUKU TENGGARA BARAT

SELARU

JL ADAUT

15

MALUKU

MALUKU TENGGARA BARAT

TANIMBAR SELATAN

JL. TVRI - KEWARBOTAN

16

MALUKU

KEPULAUAN ARU

PULAU-PULAU ARU

JL JALABIL

17

MALUKU

KEPULAUAN ARU

ARU SELATAN

18

MALUKU UTARA

MOROTAI JAYA

MOROTAI TIMUR

JL PEMUDA DS SANGOWO RT 02

19

MALUKU UTARA

MOROTAI JAYA

MOROTAI UTARA

JL SANGAJI DS KENARI RT 05

20

SUMUT

ASAHAN

BUNTU PANE

DUSUN SEI SILAOU, KECAMATAN BUNTU PANE

21

SUMUT

ASAHAN

KISARAN TIMUR

JL. IR. SUMANTRI NO. 63 KEL. SELAWAN, KEC. KISARAN TIMUR

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI

EDISI DESEMBER2011

Lanjutan

NO

Lanjutan

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

22

SUMUT

KOTA TEBING TINGGI

RAMBUTAN

23

SUMUT

KOTA TEBING TINGGI

PADANG HULU

24

SUMUT

LABUHAN BATU

KAMPUNG RAKYAT

TELUK PANJI IV

25

SUMUT

LABUHAN BATU

TORGAMBA

SIMPANG EMPAT

26

NAD

ACEH BESAR

LEUPUNG

CALANG

27

NAD

ACEH BESAR

LHOKNGA

LAMPULO

28

NAD

PIDIE

KOTA SIGLI

ALUN-ALUN SIGLI

29

NAD

PIDIE

PIDIE

SIGLI

30

RIAU

BENGKALIS

BANTAN

DUSUN LONDANG

31

RIAU

BENGKALIS

RUPAT

JL, TEMBAGA

32

RIAU

INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

33

RIAU

INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN HULU

JL. GERILIA PARIT 6

34

RIAU

PELALAWAN

BANDAR SEKIJANG

JL. LINTAS TIMUR KM.35 SEKIJANG

35

RIAU

PELALAWAN

PANGKALAN KERINCI

SP 7 PangkalanKerici

36

RIAU

ROKAN HILIR

BANGKO

JL. SUDIRMAN RT/RW. 02/04 BAGAN BATU

37

RIAU

ROKAN HILIR

BANGKO PUSAKO

38

KEP. RIAU

NATUNA

BUNGURAN BARAT

Jl. Diponegoro Rt 004 Rw 002 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat

39

KEP. RIAU

NATUNA

BUNGURAN UTARA

DesaSelahangKelarik Utara

40

KEP. RIAU

NATUNA

BUNGURAN SELATAN

DesaCemada

41

KEP. RIAU

NATUNA

BUNGURAN TENGAH

Harapan Jaya Rt : 03 Rw : 01, Kel. Harapan Jaya. Kec. Bunguran Tengah

42

NTB

LOMBOK TENGAH

JANAPRIA

JLN. RAYA JANAPRIA 83554


NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

43

KAL-TIM

KUTAI BARAT

TERING

Jl. Pelabuhan Tering Seberang rt.02 no.90

44

KAL-TIM

KUTAI BARAT

LONG IRAM

45

KAL-TIM

MALINAU

MALINAU BARAT

Jl. BatuMarit RT I No.75

46

KAL-TIM

MALINAU

MALINAU UTARA

Jl. AjiPentesMalinauSeberang

47

KAL-TIM

NUNUKAN

LUMBIS

Jl. Pembangunan Mansalong

48

KAL-TIM

NUNUKAN

SEBATIK

Jl. A. Yani No.16 RT 1 SeiNyamuk

49

KAL-TIM

NUNUKAN

SEBUKU

DesaMakmur

50

KAL-TIM

NUNUKAN

SEMBAKUNG

DesaAtap

51

NTT

ALOR

ALOR BARAT LAUT

DesaAlor Kecil, DUSUN II

52

NTT

ALOR

TELUK MUTIARA

JL. RAJAWALI NO 11 KALABAHI, TelukMutiara, Alor, NTT 85818

53

NTT

BELU

LAENMANEN

DesaMeotroi, Ke. Laenmanen, Kab. Belu NTT 85761

54

NTT

BELU

TASIFETO BARAT

Jl. ParokiRoh Kudus Halilulik

55

NTT

TIMOR TENGAH UTARA

MIOMAFU BARAT

Desa Lemon Rt 01 Rw 01 Miomafo Barat, TTU

56

NTT

TIMOR TENGAH UTARA

MIOMAFU TIMUR

Nunpene Rt 17 Rw 04 Miomafo Timur, Timor Tengah Utara

57

PAPUA

KEEROM

WARIS

TRANS PAPUA

58

PAPUA

KEEROM

ARSO

Jl.Tangkuban Perahu Yammua

59

PAPUA

MERAUKE

KURIK

JL. PERMAWARI

60

PAPUA

MERAUKE

MALIND

HABUYAM KEBRA 2

61

PAPUA BARAT

MANOKWARI

MANOKWARI TIMUR

PasirPutih

62

PAPUA BARAT

MANOKWARI

MANOKWARI UTARA

JL WARAI LEBAU NUNI

63

SULAWESI UTARA

KEPULAUAN TALAUD

BEO

KEL.BEO BARAT, KEC.BEO

64

SULAWESI UTARA

KEPULAUAN TALAUD

MELONGUANE

KEL.MELONGUANE TIMUR, KEC.MELONGUANE


DESA DERING YANG TERPASANG No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI BENGKULU RIAU SUMATERA SELATAN LAMPUNG KEP. BABEL KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR MALUKU MALUKU UTARA IRIAN JAYA BARAT PAPUA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA TOTAL


DESA DERING TARGET TERPASANG 3.847 3.847 2.976 2.976 1.804 1.804 805 805 997 997 716 716 1.704 1.704 767 767 159 159 88 88 1.187 1.187 682 682 1.552 1.552 19 19 1.579 1.579 178 178 388 388 2.027 2.027 986 986 1.187 1.187 1.128 1.128 636 636 710 440 576 375 768 648 2.247 875 474 284 184 182 744 461 236 169 905 809 928 527 33.184 30.182

DESA PINTER YANG TERPASANG No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


DESA PINTER TARGET TERPASANG 9 9 7 7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 6 6 4 4 10 10 3 3 5 5 3 3 3 3 6 6 4 4 3 3 9 9 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 131 100


M-PLIK YANG TERPASANG No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


EDISI DESEMBER 2011POS DAN INFORMATIKA TERKINI PENYELENGGARAAN

M-PLIK TARGET DILOKASI 105 96 96 114 30 50 45 45 50 105 105 45 45 14 14 14 64 64 35 35 120 120 8 8 132 132 24 24 40 40 75 19 77 25 84 30 98 72 14 32 32 16 60 16 45 50 24 105 60 1.907 846

Capaian pengembangan infrastruktur uso No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


AKSES INTERNET (UPSTREAM)

SIMM-LIK

NIX

Tender Tahap I di 8 Ibukota Propinsi, realisasi pembangunan (Medan 100%, Palembang 100%, Surabaya 100%, Denpasar 100%, Balikpapan 100%, Beroperasi Semester PROSES (Beroperasi Makasar 100%, Jayapura I 2011 Semester II 2011) 90% dan Ternate 80%), Uji Fungsi telah dilaksanakan di Medan, Palembang, Surabaya. Tender Tahap II 25 NIX sedang berlangsung.

1 PAKET

1 PAKET

4 PAKET


PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PLIK

Lanjutan

PAKET

260

260

337 176

337 176

TARGET

173

VIII

182

182

149

149

81

81

78

78

448

321

206

207

478

199

173

KALIMANTAN SELATAN

156

156

KALIMANTAN TENGAH

132

132

KALIMANTAN TIMUR

158

158

84

84

135

135

88

88

224 152

224 152

IX

XI

538

TERPASANG

VII

SULAWESI BARAT

538

SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA TOTAL

5748

5330

Sumber: BPPPTI, diolah PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER2011

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TERKINI EDISI DESEMBER2011

KELEMBAGAAN VISI MISI

Recommend Documents