Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Peta Persoalan dan refleksi peran CSO di Indonesia Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan ( )

Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Peta Persoalan dan refleksi peran CSO di Indonesia Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan (2010-2014)

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

TENTANG KOMNAS PEREMPUAN • Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), berdiri atas respon tragedi Mei 98 ( sudah 15 tahun) • Mekanisme HAM Nasional (NHRI: National Human Right Institution) koreksional system pilar ke 4 setelah eksekutif, legislatif dan judicatif. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

isu-isu krusial yang penting dikawal bersama : 11 Isu prioritas Komnas Perempuan • Kekerasan terhadap perempuan akibat pemiskinan perempuan, termasuk dalam konteks migrasi, eksploitasi tenaga kerja di pabrik dan rumah tangga, eksploitasi sumber daya alam, dan pengungsian; • Kekerasan terhadap Perempuan akibat politisasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama 2010: 1592014: 342 kebijakan diskriminatif • Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan konflik; hak pemulihan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan


11 isu prioritas : lanjutan • Penguatan mekanisme hak asasi manusia bagi perempuan • Kekerasan terhadap Perempuan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan; wilayah yang minim tersentuh  menjadi tahanan langsung hilang seluruh hak dan martabatnya. • Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga kekerasan dan diskriminasi dlm UU perkawinan dikekalkan oleh negara. • Kekerasan terhadap Perempuan dalam praktik budaya; dianggap sakral dan impun "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

11 isu prioritas: lanjutan • Kekerasan terhadap perempuan rentan diskriminasi, antara lain penyandang disabilitas,anggota masyarakat adat, dan anggota komunitas minoritas; • Kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya, termasuk oleh pejabat publik,pendidik, pemuka komunitas, dan di media 15 jenis kekerasan seksul hanya 3 yang dilindungi Undang-undang • Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM hentikan kriminalisasi (perempuan) pembela HAM • Kekerasan terhadap Perempuan dalam praktik politik, termasuk pemilu dan pemilukada; "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Temuan hasil pemantauan Komnas Perempuan • Data Catatan Tahunan Komnas PerempuanMaret 2013 216 ribu kasus KtP (Kekerasan Terhadap Perempuan)86 % KDRT. • Data 10 tahun hingga 2011 : 93 ribu kekerasan seksual (KS)  70 persen pelaku orang dekat terjadi di ranah personal/domestik. • Korban tak kenal usia, kelas sosial, pendidikan, dll • 35 perempuan korban kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia darurat Kekerasan seksual • Kasus KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) banyak pola.


Pola-pola Kekerasan Dalam Pacaran • Laki-laki over power, mengontrol, relasi tidak setara • Eksploitasi : ekonomi (pacar perempuan jadi mesin uang), esploitasi seksual (diancam dengan video dengan pakaian “minus” dan diancam akan disebarkan kalau putus • Kekerasan : kekerasan seksual (penghamilan dan ditinggalkan, perkosaan), pemukulan, kekerasan psikis (perendahan), dll. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kebutuhan dan Pemulihan perempuan korban • Perbanyak shelter yang mudah diaksespemulihan adalah awal pencegahan (KP dorong terapkan pemulihan dalam makna luas) korban perlu mekanisme mudah,ramah dan murah. • Korban pelanggaran HAM bisa dapat pemulihan, kebenaran dan keadilan termasuk kompensasi ekonomi (KP kerja dg NHRI dan LPSK kawal hak korban pelanggaran Ham masa lalu) • Korban pemiskinan perempuan  konflik sumberdaya alam, penggusuran, PRT, dll disain ulang paradigma ekonomi berperspektif HAM dan gender dampak KtP bagi pembangunan dan kehidupan manusia (KP kaji non state actor dan mencari format pelanggaran Ham berbasis ecosob).


Pendidikan yang berhikmad pada HAM • HAM-Berbasis gender di lembaga pendidikan (KP kerjasama dengan SLTA dan PT) • Bekerja dengan lembaga agama (KP Memecah kebisuan dorong institusi agama mendengar suara korban dorong interpretasi progresif ramah perempuan+anak jadi kebijakan institusi keagamaan) • Pendidikan tentang sejarah berperspetif HAM (KP kenalkan metode napak reformasi), kawal memorialisasi. • Pendidikan tentang KS pada remaja/anak, pendidikan pada corporate, pendidikan pada legislator, perguruan tinggi (KP bekerja dengan musisi muda, penggiat budaya, disain grafis, dll).


Kebijakan Yang Perlu dikawal Bersama •

•

• • • •

UU-PKDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tahun 2004 10 tahun direfleksi banyak digunakan untuk kriminalisasi perempuan korban (transisi kesadaran gender APH belum utuh) 15 jenis kekerasan seksual hanya 3 yang dikenali UU perkosaan, tindakan tidak menyenangkan,pencabulan diperlukan UU anti kekerasan seksual. Kawal /reform/cabut  kebijakan untuk kelompok rentan dan yang merentankan perempuan  migran, PRT, perempuan dlm industri hiburan Reformasi sektor keamanan berbasis Ham dan gender Optimalisasi rekomendasi mekanisme internasional implementasi Konvensi dan rekomendasi mekanisme internasional Membangun terobosan pertanggungjawaban  non state actor, tanggungjawab extraterritorial, hentikan impunitas pelanggaran berbasis Ecosob "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Refleksi dan catatan untuk CSOs (perempuan) dalam konteks hapuskan kekerasan berbasis gender • Terjadi massikasi gerakan akar rumput perempuan : Petani, perempuan adat, perempuan kepala keluarga, buruh migran, PRT, dll hasil reformasikeluar dari “depolitisasi Orba” • Terkotak-kotak dalam fokus kerja • Kurang responsif pada isu strategis-->”beban massa” • Kurang konsolidasi nasional dan kurang mengakar pada isu lokal. • Mencari formal peran strategisnya  banyak kader terserap dalam politik praktis (intervensi dari dalam), implementator proyek negara (hak warga negara gunakan budget negara) • Belum siap secara finansial keluar dari politik funding perlunya keberanian mencoba inisiatif baru untuk memandirikan ekonomi.


Peran strategis CSO hapuskan Kekerasan berbasis Gender • Bekerja di level lokal untuk kawal pelanggaran HAM masa lalu (jembatani kemandekan di level nasional) • Cermat dengan menguatnya fundamentalisme mencari strategi bernas : kompetisi strategi (partisipatif vs instuktif, konsolidatif vs massif, kritis vs dogmatis) bersiap dengan rapuhnya integritas konstitusi berganti hukum agama. • Mencari terobosan wadah strategis untuk CSO : mulai jadi serikat, ormas, dll kekuatan Cso adalah kecil sporadik, kritis responsif, global-lokal • Membangun kekuatan publik voters, jejaring sosial yang berdaulat-reaktif tapi menentukan arah politik. • Mendorong dan menmgembalikan media independen • Membaca peta negara kekuatan non state actor sebagai “policy makers” "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

terimakasih • [email protected]


Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Peta Persoalan dan refleksi peran CSO di Indonesia Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan ( )

Recommend Documents