KEKERASAN DISKURSIF ATAS NAMA WAR ON TERRORISM : BENTUK BARU PELANGGARAN HAM

Journal of Governance, Desember 2016

Volume 1, No. 2

KEKERASAN DISKURSIF ATAS NAMA “WAR ON TERRORISM” : BENTUK BARU PELANGGARAN HAM Muhammad Zuhdan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada [email protected] Abstract: This paper is about to see the discourse of the war on terrorism by using Foucaldian perspective. The thesis said that the discourse of "war on terrorism" is a product of hegemonic power and therefore has created a discursive violence that threaten human rights. The purpose is to provide an alternative approach in view of global and national discourse on the issue of the war against terrorism. Research result found interest fact that the fight against terrorism has threatened civil liberties and political freedom from violence discursive hegemony of power produced by the global and national levels. In addition this paper also offers how a modern government should do to counter terrorism based on Foucauldian approach. Keywords: Terrorism, Discourse, Hegemony, Discursive Violence, Human Rights Pengantar Pasca

11

2001,

dunia mau tidak mau harus satu garis

pemerintah Amerika Serikat dan

komando dengan Amerika Serikat.

negara-negara Barat berusaha keras

“Either you are with us or you are

untuk menjadikan terorisme sebagai

with

ancaman

pidato Bush tersebut memperlihatkan

baru

September

demokrasi

liberal

the

terrorism”.

Barat (Chalk, 2002 : 40). Terorisme

AS

memang bukan istilah baru yang

bipolar yang sangat antagonistik,

dikenal oleh dunia Barat, tetapi

kawan atau lawan (Soleim, 2006).

menjadi istilah antagonistik ketika

memainkan

Penggalan

Pihak-pihak

sebuah

yang

mau

politik

satu

dihadapkan dengan demokrasi liberal

barisan komando dengan AS dalam

Barat Pasca Tragedi 9/11. Perang

perang

melawan terorisme yang dikuman-

disebut sebagai kawan AS dan yang

dangkan oleh Amerika Serikat (AS)

menolak bergabung akan disebut

itu

sebagai musuh AS. Secara tidak

kemudian

membuat

hampir

semua negara-negara di belahan

melawan

langsung,

AS

terorisme

ingin

akan

mengatakan

Zuhdan, Kekerasan Diskurisf

69

bahwa negara-negara atau pihak-

dan pengetahuan yang diproduksi

pihak non-negara yang tidak mau

oleh Amerika Serikat tersebut.

satu barisan dengannya melawan terorisme

akan

disebut

sebagai

kelompok yang anti demokrasi. Amerika memainkan

Serikat politik

Proses hegemonisasi AS dalam perang melawan terorisme menjadi strategi

berhasil

politik

ketimbang

yang

harus

lebih

jitu

mengerahkan

antagonistik

kekuatan militer untuk memberantas

tersebut yang kemudian dari situ

terorisme karena dengan hegemoni

lahirlah konsep musuh bersama yang

tersebut maka Amerika Serikat dapat

harus diperangi secara global, yaitu

menciptakan global governance dan

teroris.

ketika

politik unipolar untuk menggerakkan

definisi dan kategorisasi “teroris” itu

semua negara dalam perang melawan

juga harus ikut dengan apa yang

terorisme. Dengan kata lain, melalui

diwacanakan oleh Amerika Serikat.

hegemoni tersebut, maka Amerika

Untuk dapat mengatakan siapa yang

Serikat dapat menciptakan musuh

dianggap teroris dan siapa yang tidak

bersama dan sekaligus menciptakan

dianggap teroris harus sesuai dengan

kekuatan bersama untuk melawan

apa yang diwacanakan oleh Amerika

musuh bersama tersebut.

Masalah

muncul

Serikat.

Anna

Cornelia

Beyer

(2012)

Dari politik bipolar antago-nistik,

dalam “Hegemony and Power in The

AS kemudian memainkan politik

Global War Terrorism” memaparkan

diskursif

untuk

dengan jelas bagaimana Amerika

terorisme

Serikat punya peran kuasa yang

secara global. Semua wacana dan

sangat kuat dalam menghegemoni

pengetahuan

terorisme

negara-negara secara global dalam

Amerika Serikatlah yang menjadi

perang melawan terorisme. Beyer

produsen tunggalnya. Oleh sebab itu,

dalam

kebijakan-kebijakan global maupun

memaparkan bahwa Amerika Serikat

nasional melawan terorisme mau

tidak dapat hanya menggunakan

tidak mau harus mengadopsi wacana

kekuatan material saja (baca : militer

yang

menghegemoni

tujuannya wacana

tentang

tulisannya

tersebut

juga

dan ekonomi) dalam perang melawan

70 Journal of Governance, Desember 2016

Volume 1, No. 2

terorisme, tetapi juga butuh kekuatan

atas

immaterial (baca: ide).

karena untuk mempertahankan label

Bagi

Beyer,

keberhasilan

Amerika

Serikat

melawan

terorisme

menciptakan

dalam

melawan

terorisme

dirinya sebagai simbol kekuatan

perang

dominasi dan super power dunia

hanya

yang tidak tertandingi dan terkalah-

tidak

kekuasaan

perang

material

yang unipolar, tetapi juga kekuasaan

kan. Simbol

tersebut

hilang

dan

ide yang unipolar. Oleh sebab itu,

diragukan ketika Al Qaida berhasil

menurut

kekuasaan

melakukan sebuah teror yang spekta-

hegemonik menjadi peran yang harus

kuler menohok jantung kekuatan

dipegang oleh Amerika Serikat agar

ekonomi dan militer Amerika Serikat

dapat

pemerintahan

dengan menabrakkan pesawat ke

yang

akan

Gedung World Trade Center (WTC)

men-setting

dan Gedung Pentagon pada 11

Beyer

menciptakan

hegemonik

global

memudahkan

dalam

agenda kebijakan sekaligus mengin-

September

tervensi

negara-negara

tempat tersebut selama ini diyakini

yang berada dalam satelit kekuasaan-

menjadi simbol kekuatan ekonomi

nya. Beyer meyakini hal itulah yang

dan militer AS. Di sisi lain, menurut

melatarbelakangi Amerika Serikat

Richmond, tujuan perang Al Qaida

dalam menciptakan kuasa hegemoni

bukan ingin memenangkan sebuah

atas perang melawan terorisme.

“real war” tetapi “immateral war ,

kebijakan

2001,

padahal

kedua

O.P Richmond (2003), dalam

yaitu dengan mendelegitimasi simbol

“Realizing Hegemony : Symbolizing

dominasi AS sebagai negara adidaya.

Terrorism

The

Oleh sebab itu, Richmond dalam

Conflict” melihat latar belakang

karyanya tersebut meyakini bahwa

hegemoni dalam perang melawan

Amerika

terorisme

yang

dilakukan

oleh

strategi kekuasaan hegemonik dalam

Amerika

Serikat

dengan

sudut

perang melawan terorisme dalam

and

Roots

of

Serikat

pandang yang berbeda. Richmond

rangka

melihat

simbol dirinya sebagai negara adi

alasan

utama

Amerika

Serikat untuk melakukan hegemoni

untuk

menggunakan

mempertahankan

daya yang tidak terkalahkan.


Muge Kinacioglu (2012) dalam

memburu

71

tokoh-tokoh

maupun

“War on Terror’ and Hegemony:

pengikut Al Qaida dan Taliban yang

Inter-national

selama

Law-Making

ini

dianggap

sebagai

Regarding Terrorism After 9/11”

kelompok

memiliki pandangan lain atas upaya

Afganistan, tetapi negara-negara lain

hegemoni Amerika Serikat dalam

di seluruh belahan dunia harus mau

perang

terorisme.

menerima intervensi militer maupun

bahwa

intervensi politik sebagai bentuk

melawan

penghormatan atas norma dan hukum

terorisme diciptakan dalam rangka

internasional ketika Dewan Keama-

untuk mendorong munculnya norma

nan PBB sudah memberikan resolusi

baru dalam hukum internasional

atas nama pemberantasan terorisme.

melawan

Kinacioglu hegemoni

mengatakan atas

perang

terutama untuk mendapatkan perse-

Dari

teroris.

beragam

Tidak

literatur

hanya

diatas

tujuan legal atau resolusi dari Dewan

makin menguatkan tesis bahwa hege-

Keamanan PBB untuk penggunaan

moni memang menjadi bagian yang

kekuatan atau intervensi militer dan

tidak

intervensi politik ke negara-negara

melawan terorisme. Pertanyaannya

yang dianggap sebagai sarang teroris.

sekarang bagaimana dampak hege-

Kinacioglu melihat pasca tragedi

moni wacana perang melawan tero-

9/11 Amerika Serikat berkepen-

risme tersebut terhadap hak asasi

tingan sekali menciptakan hegemoni

manusia (HAM)? Pertanyaan terse-

perang melawan terorisme untuk

but muncul dari kenyataan empirik

menggalang dukungan dari Dewan

bahwasannya

Keamanan PBB agar memberikan

perang melawan terorisme tersebut

resolusi intervensi militer atau pun

justru melahirkan kekerasan diskursif

intervensi politik ke negara-negara

yang

yang dianggap sebagai sarang teroris.

negara. Kekerasan diskursif sebagai

Misalnya saja, Amerika Serikat

manifestasi hegemoni perang mela-

berhasil mendapatkan resolusi dari

wan terorisme itulah yang menjadi

Dewan

untuk

fokus analisis tulisan ini. Metode

menyerang Afganistan dalam rangka

analisisnya dengan analisis wacana

Keamanan

PBB

terpisahkan

dari

hegemoni

mengancam

HAM

perang

wacana

warga


Volume 1, No. 2

Foucaldian

yang

mengandaikan

cara

bahwa

balik

wacana

berkomunikasi

di

pengetahuan

itu

ada

atau

kekuasaan

beserta teknologi kekuasaannya yang berfungsi

mengatur

(Gover-

bagaimana

kita

dan

saling

bagaimana

pengetahuan diciptakan. Diskursus

dipercayai

piranti-piranti

yang

sebagai digunakan

mentality) dan mendisiplinkan (Dici-

lembaga-lembaga untuk mempraktik

pline) wacana tersebut.

kan kuasa-kuasa mereka melalui proses-proses

Hegemoni

Wacana,

Kekerasan

pendefinisian,

pengisolasian, dan pembenaran. Ia

Diskursif, dan “War on Terror”

menentukan

dalam

dikatakan, mana yang tidak terhadap

Perspektif

Foucaldian:

mana

yang

dapat

suatu bidang tertentu, pada kurun

Kerangka Analisis Tulisan ini menggunakan metode analisis wacana. Untuk memahami

waktu tertentu pula. Lebih

lanjut,

Purbani

juga

metode analisis wacana, penulis

menjelaskan unit analisis wacana

mencoba

mengutip

dikatakan

Purbani

apa

yang

terdiri atas sekumpulan peraturan-

(2005)

yang

peraturan tak tertulis serta asumsi-

mengatakan jika dalam pendekatan

asumsi

empirisme-positivisme

maupun

sebagai upaya untuk mengatur apa

wacana terbatas pada

yang pantas ditulis, dipikirkan, dan

fenomologi

pengertian unit kebahasaan, pernyataan,

pemikiran,

dipahami

bersama

dilakukan dalam suatu bidang.

landasan

Analisis

penentuan dan pemahaman akan

bagai-mana

fakta-fakta, tetapi dalam konsep

konven-si-konvensi dan prosedur-

Foucault,

mengandung

prosedur yang membenarkan dan

pengertian akan adanya power dan

menentukan tata wacana (discursive

kekuasaan

di

pernyataan-

practice).

pernyataan

tersebut.

Paham

ini

mendalam

segala

relasi

dikatakan

atau

wacana

mempercayai kekuasaan

atau

yang

balik

bahwa dalam

masyarakat

mempengaruhi dan membentuk cara-

wacana

mempelajari

peraturan-peraturan,

Ia

menelusuri sesuatu ditulis

secara yang dalam

masyarakat, sistem umum, repertoir dari

topik-topik

pembica-raan,


aturan-aturan yang dinyatakan yang mengatur apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh, apa yang dapat diperdebatkan dalam suatu bidang kajian. Dalam menurut

konteks

makalah

Gramscian,

ini,

pinan moral yang dilakukan oleh kelas penguasa untuk menguasai kesadaran massa, tetapi bagi Foucalhegemoni

melalui dibangun

dapat

struktur oleh

tujuannya pengetahuan

dijalankan

wacana

yang

kekuasaan

yang

untuk

menciptakan

atau

wacana

yang

yang

akan

mainstream-dominatif selalu

membenarkan

tindakan

penguasa tanpa harus dengan represif tetapi

melalui

regulasi

dan

normalisasi (Foucault, 1980 : 96). Kata lain hegemoni menurut istilah Foucalt adalah upaya menciptakan “Regime of Truth” sebagaimana yang dia

nyatakan

distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures accor-ded value in the acquisition of truth; and the status of those who are charged with saying what counts as true (Foucault, 1980 : 131).”

hegemoni

dijalankan melalui ide dan kepemim-

dian

73

dalam

karyanya

“Power and Knowledge”, berikut penggalan pernyataannya. “régime of truth, its ‘general politics’ of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which enable one to

Hegemoni Foucaldian tid-ak lagi mengandalkan pada struktur represif tetapi lebih mengandalkan struktur wacana. Adanya struktur wacana tersebut membuat pengetahuan atau “kebenaran” bukan sesuatu yang bersifat murni alamiah tetapi sudah mengalami dekonstruksi maknanya. Kemudian, ketika kuasa atas makna tersebut

dipegang

kekuasaan

maka

oleh

struktur

pengetahuan

ataupun “kebenaran” sudah menjadi bias kekuasaan. Hegemoni wacana dijalankan dengan melalui konsep kerja yang diistilahkan Foucault sebagai teknologi kekuasaan yang berbentuk biopolitic, govermentality, dicipline,

survei-lence,

dan

exclusion. Menurut Foucault, hegemoni akan efektif

ketika

kekuasaan

dapat

memahami berjalannya biopolitic. Foucalt melihat bahwa manusia itu sebuah entitas biologi yang butuh


diadministrasikan

dalam

Volume 1, No. 2

urusan

terkecil. Hegemoni pengetahuan dan

kesehatan,

kebenaran tersebut sampai membuat

kelahiran,

kematian,

populasi,

kependudukan,

dan

sebagaimana

yang

tersebut tidak punya sebuah konter

Foucalt nyatakan dalam karyanya

hegemoni karena kuasa akan definisi

“History

dan makna juga sudah diatur secara

sebagainya, Of

Sexuality”,

berikut

penggalan pernyataannya :

Pengaturan administratif manu-sia govermentality)

entitas

biologis

itu

sebagai merupakan

sebuah bentuk kekuasaan tersendiri yang

berbeda

dari

kekuasaan

deterministik ekonomi sebagaimana

mengatur

manusia

sebagai entitas biologis itu disebut Foucault sebagai biopower. Melalui biopower memiliki

ini,

penguasa

kuasa

dapat

hegemoni

pengetahuan dan kebenaran atas masyarakat

sampai

entitas

biologi

urusan

makna dan definisi tersebut dianggap sebagai

kebenaran

yang

harus

diterima

secara

formal

oleh

masyarakat. Kemudian hegemoni

bagi

Foucault,

wacana

dilakukan

juga

melalui

dapat praktik

pendisiplinan. Tubuh manusia perlu diatur dalam entitas politik yang lebih mikro dan spesifik, misalnya di sekolahan, rumah sakit, penjara, tempat kerja, barak militer, dan sebagainya (Foucault, 1977 : 168). Metode pengaturannya melalui sebuah pengawasan kepada individuindividu

agar

individu-individu

tersebut disiplin sebagaimana yang

yang digambarkan oleh Marx. Kekuasaan

sebagai

administratif yang lama kelamaan

“on the species body, the body imbued with the mechanisms of life and serving as the basis ofthe biological processes: propagation, births and mortality, the level of health, life expectancyand longevity, with all the conditions that can cause these to vary. Their suspension was effectedthrough an entire series of interventions and regulatory controls: a biopolitics of the population (Foucault, 1990 : 139 )”.

(baca:

manusia

yang

diharapkan

oleh

sang

kuasa

pengawas. Pengawasan ini tidaklah langsung

menghadirkan

kekuasaan

represif-empirik

sebuah tetapi

cukup dengan menghadirkan kekuasaan abstrak yang seolah-olah selalu hadir dalam alam pikiran individu-


75

individu yang diawasi tersebut yang

makna dan kepentingan, sebagai-

membuat

otomatis

mana Foucalt hipotesiskan dalam

mendisiplinkan diri dengan sendiri-

karyanya “The Order of Discourse” :

nya tanpa harus langsung diawasi

“that in every society the production of discourse is at oncecontrolled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures whose role is toward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its ponderous, formidable materiality (Foucault, 1981 : 54)

dia

secara

seorang petugas pengawas. Inilah

yang

disebut

Foucault

sebagai panopticon effect. Melalui praktik pendisiplinan dengan metode panop-ticon

effect

ini

hegemoni

wacana akan selalu hadir dalam alam pikir dan kesadaran masyarakat tanpa harus menghadirkan aparat negara untuk mendampingi ataupun mengawasi langsung per individu-individu dalam masyarakat tersebut. Adanya panopticon effect ini wacana yang diproduksi penguasa akan menjadi menu wacana tunggal yang harus dienyam oleh masyarakat karena kalau tidak mau mengenyam seolaholah akan ada pengawasan dan ancaman hukuman tersendiri yang selalu hinggap dalam pikiran. Lalu, dapat

hegemoni

dilakukan

juga

praktik

ekslusi. Penguasa menurut Foucault memiliki otoritas untuk menyusun dan memilah wacana. Penyusunan dan pemilahan wacana bukanlah sebuah proses apolitis yang nirkepentingan

tetapi

justru

baik dan benar atau wacana mana yang buruk dan salah merupakan sebuah praktik ekslusi yang ada dalam setiap masyarakat. Adanya praktik ekslusi wacana ini membuat sebuah polarisasi dan antagonisme antar aktor. Aktor yang hegemoniklah yang akan dapat menciptakan sebuah wacana tunggal otoritatif, sedangkan aktor di luar itu hanya dapat mendapatkan ekslusi sehingga

wacana

melalui

Menentukan wacana mana yang

penuh

apapun wacana yang diproduksinya hanya dianggap sebagai wacana yang salah dan tidak layak diterima secara universal. Oleh sebab itu, melalui praktik ekslusi ini para penguasa dapat memiliki kuasa diskursif untuk menentukan siapa kawan yang harus


Volume 1, No. 2

dirangkul dan siapa musuh yang

Analisis

harus diperangi.

dalam “War on Terrorism”

Jika

menggunakan

pendekatan

Kekerasan

Pernyataan

Diskursif

Presiden

George

teoritiknya Foucault di atas, maka

Bush, ”either you are with us or you

konsepsi tentang hegemoni wacana

are with the terrorism”, secara

dan kekerasan diskursif dalam “war

eksplisit menunjukkan bahwa dunia

on terror” dapat dilihat salah satu

ini

bentuknya sebagai berikut. Misalnya,

kekuatan baik (good) dan kekuatan

ketika warga negara diposisikan

jahat (evil) (Masykur, 2008). Walau-

sebagai entitas biopolitik maka di

pun cuma pernyataan tetapi apa yang

saat itu pula warga negara tidak

dikatakan oleh Bush tersebut sebagai

memiliki kuasa atas makna atau

sebuah bentuk hegemoni wacana

pengetahuan tentang dirinya sendiri

yang membuat ketegangan baru di

sehingga

berbagai negara.

mudah

oleh

penguasa

dikategorisasikan sebagai sosok yang

terbelah

antara

Ketegangan

pertarungan

tersebut

terkait

memiliki ciri-ciri seorang teroris

dengan kebijakan dalam negeri yang

berdasarkan data-data administrasi

akan diambil oleh masing-masing

biologis

negara

yang

diproduksi

secara

dalam

menyikapi

isu

monopoli oleh negara. Contoh kasus,

terorisme, padahal dapat jadi isu

seseorang itu memiliki data kelahiran

terorisme bukan menjadi isu prioritas

dengan nama yang agak “ke-arab-

kebijakan negara-negara tersebut dan

arab-an” ataupun identik dengan

di

nama Islam, maka dengan mudah

melawan

sebuah negara melabelinya sebagai

banyak melanggar HAM rakyatnya

ciri-ciri seorang teroris. Labeling

sendiri, tetapi karena yang memberi-

teroris yang direproduksi oleh negara

kan

berdasarkan data-data administratif

presiden

biologis dapat dikategorikan sebagai

adidaya

salah

pernyataan tersebut telah mencipta-

satu

diskursif.

bentuk

kekerasan

kan

sisi

lain

kebijakan

terorisme

pernyataan

maka

norma

justru

adalah

sebuah

perang

seorang

negara mau

baru

tidak

dalam

akan

paling mau

hukum

internasional yang mengikat semua


negara

melampaui

norma

HAM

universal. Jika tidak mau merealisasikan pernyataan tersebut maka sebuah

negara

akan

dikucilkan

77

a civilization, a battle for the future of the Muslim world. This is a struggle of ideas and this is an area where America must excel (Dannreuther & Peterson, 2006 : 2)”.

bahkan dapat diperangi oleh Amerika Serikat

dan

karena

Dari pernyataan tersebut dapat

dianggap berteman dengan teroris.

dilihat memang perang melawan

Hak

sebuah

terorisme bagi Bush bukan perang

negara terancam juga karena ada

peradaban, tetapi perang pada salah

hegemoni wacana yang dilontarkan

satu bagian dalam peradaban Islam

self

sekutunya

determination

Kemudian Bush juga menyata-

sehingga

kelompok barbar

yang

kan, “We are facing a new kind of

dimaksud

enemy-somebody so barbaric that

sebelumnya kuat sekali mengarah

they would fly airplanes into a

pada Islam. Labeling bahwa pemeluk

building full of innocent people

Islam identik dengan teroris dan

(FDCH Transcript, 2001 : 3)”. Istilah

ajaran Islam adalah ajaran yang

barbar dalam pidato tersebut juga

melahirkan terorisme menjadi suatu

menyiratkan sebuah konotasi untuk

wacana global yang hegemonik. Hal

menunjuk kelompok yang menjadi

ini diperkuat dengan pernyataan

musuh baru yang harus dilawan

Blair sekutu dekat Bush yang lebih

bersama. Kelompok yang dianggap

jelas lagi dengan menyebut empat

barbar oleh Bush tersebut tidak

ciri ideologi setan para teroris: anti

secara eksplisit disebutkan siapa

Israel; anti nilai-nilai Barat; ingin

aktor tersebut. Tetapi, jika kita

menerapkan

melihat pernyataan pidato Bush di

mempersatukan umat Islam dengan

kantor National Security Strategy

Khilafah

pada September 2002 akan tahu

Bush dan Blair tersebut jelas-jelas

siapa

mecitrakan sosok pelaku teroris itu

yang

dimaksud

kelompok

barbar tersebut. “The war on terrorism is not a clash of civilizations. It does, however, reveal the clash inside

dalam

pidato

syariah

(BBCNews).

Islam,

Bush

dan

Pernyataan

identik dengan orang Islam. Gambar 1. Demontrasi Santri Muhammadiyah Pasca Kematian


Siyono di Depan Polda DIY, 2016 (Sumber: Foto Amatir)

Volume 1, No. 2

Upaya hege-moni wacana “war on terrorism” menggunakan praktik biopolitik pernah juga dilakukan oleh Ansyad Mbai selaku ketua Badan Penanggulangan Indonesia

yang

Teroris

(BNPT)

menuai

banyak

kritikan karena cenderung memperlihatkan kekerasan diskursif yang berdampak pada diskriminasi kelompok, pernyataan dia seperti berikut.

Jika dilihat dengan pendekatan biopolitik-nya Foucault, pernyataan Bush maupun Blair tersebut dapat dikategorikan

sebagai

kekerasan

diskursif yang mengancam HAM. Misalnya saja, ketika sebuah negara menerapkan

regulasi

konter

terorisme dengan membuat indikator ciri-ciri seorang teroris seperti yang dinyatakan oleh Bush dan Blair tersebut tentu saja akan banyak orang-orang yang akan ditangkap dengan tuduhan terorisme padahal hanya memiliki pemikiran anti israel, anti nilai-nilai Barat,

penegakan

syariah, serta khilafah Islamiyah padahal itu menjadi bagian dari kebebasan

sipil

politik

menyuarakan pendapat.

untuk

“Ciri-ciri radikalisme (mengutip pandangan Gus Dur dalam buku Ilusi negara Islam), antara lain bahwa kelompok itu suka mengkafirkan orang. Jangankan yang berbeda agama, yang berbeda saja, dalam tata ibadah, misalnya itu sudah dianggapnya kafir. Kedua, mereka selalu mengatasnamakan Tuhan untuk menghukum yang lain. Tujuan gerakan mereka adalah ingin mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Ganti ideologi Pancasila dengan Islam versi mereka, mengganti NKRI dengan khilafah. Ini ancaman bagi NKRI, karena itu presiden selalu mengatakan, negara tidak boleh kalah (https://qousa.wordpress. com/tag/ansyaad-mbai).” Kembali ke pernyataan Bush, bahwa perang melawan terorisme adalah perjuangan ide dan Amerika Serikat harus mengambil bagian. Pernyataan

Bush

tersebut

mencerminkan bahwa dunia Islam


adalah dunia yang bermasalah dan

Dengan

79

melakukan

praktik

Amerika Serikat harus masuk ke

ekslusi wacana ini, maka Amerika

dalam dunia Islam untuk berjuang

Serikat akan lebih mudah meng-

mempromosikan ide baru agar masa

hegemoni wacana tentang ide baru

depan dunia Islam punya masa depan

yang beradab dan setiap negara,

yang

ini

bahkan negara-negara Islam harus

lebih

bagus.

Hal

memperlihatkan

bahwa

Amerika

mau mengakui dan menerimanya

Serikat

perang

melawan

sebagai ide baru yang beradab,

terorisme tersebut juga melakukan

sedangkan ide yang lain tidak layak

sebuah hegemoni wacana melalui

dengan peradaban dan harus di-

praktik ekslusi, bahwa ide baru yang

perangi. Ide baru yang dimaksud

dibawa Amerika itu adalah ide yang

Amerika itu adalah demokrasi liberal

beradab, sedangkan ide dalam dunia

Barat. Negara yang tidak mau tunduk

Islam adalah ide yang tidak beradab.

pada

Maka dari itu, dunia Islam harus mau

memerangi terorisme akan dilabeli

menerima dan menerapkan ide baru

sebagai

dalam negaranya agar lebih maju dan

demokratis. Praktik

beradab sebagaimana Amerika ima-

akan muncul ketika sebuah negara

ginasikan. Ide baru yang ingin dipro-

(semisal : Indonesia) menerapkan

mosikan ke dunia Islam sebagaimana

regulasi konter terorisme dengan

Bush nyatakan tersebut adalah ide

memberikan

demokrasi,

identitas antara warga negara yang

dalam

seperti

yang

Bush

nyatakan dalam sebuah pidatonya : “By strengthening Iraqi democracy, we will gain a partner in the cause of peace and moderation in the Muslim world and an ally in the worldwide struggle against the terrorists (http://www.washingtonpost.co m/wpdyn/content/article/2005/1 1/30/AR2005113000667.html).”

hegemoni

Amerika

negara

dalam

yang

tidak

ekslusi juga

pembedaan

definisi

baik dengan teroris. Identitas orangorang atau kelompok yang diduga teroris

sebagaimana

yang

AS

wacanakan identik sebagai kelompok barbar, evil, dan tidak beradab.1 Lihat, Ricard Jackson, “Security, Democracy, and the Rhetoric of CounterTerrorism”, dalam Jurnal Democracy and Security, 1:147–171, 2005. Buku ini memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana pemerintah AS 1


Hal ini nampaknya juga diterapkan

oleh

Volume 1, No. 2

dalam konteks kewarganegaraan dan

BNPT

dalam

HAM mereka memiliki hak sipil dan

kelompok

Islam

hak kewarganegaraan yang sama. Di

yang moderat dengan kelompok

sini terlihat jelas, akibat praktik

Islam yang radikal. Kelompok Islam

ekslusi wacana tersebut berpeluang

yang radikal diwacanakan BNPT

melanggar HAM kelompok yang

sebagai teroris sehingga butuh di-

diekslusi dari wacana mainstream.

mendefinisikan

treatment dengan program deradika-

Hegemoni

“war

wacana

on

lisasi agar kembali menjadi Islam

terrorism” dan kekerasan diskursif-

yang moderat (http://www.bbc.co.uk/

nya juga dilakukan dengan praktik

indonesia/berita_indonesia/2013/08/1

“govermentality”

30827_lapas_khusus_terorisme.shtm

“surveilance”

l). Ekslusi wacana tersebut jelas-jelas

Foucault

konsepsikan.

bentuk kekerasan diskursif karena

wacana

tentang

menciptakan sebuah isolasi, margina-

perbankan

yang

mendisiplinkan

lisasi, dan diskriminasi orang-orang

bank-bank

agar

sensitif

atau kelompok-kelompok yang di-

antisipatif terhadap tindak pencucian

anggap Islam-nya menyimpang dari

uang untuk terorisme,2 yang salah

pandangan Islam mayoritas. Kasus

satu muatannya untuk memastikan

marginalisasi

(baca:

dan

diskriminasi

dan

praktik

sebagaimana

mengontrol

yang

Misalnya,

kepengaturan

dan

men-

terhadap kelompok Islam radikal

screening

menjadi

di

identitas para nasabah tidak masuk

Indonesia yang seolah-olah mereka

dalam indikasi sebagai teroris dan

tidak layak hidup berdampingan

transaksi perbankan yang dilakukan-

dengan kelompok Islam mayoritas

nya bukan untuk kegiatan jaringan

atau

teroris. Para nasabah yang mengeta-

fenomena

masyarakat

umum

umum

padahal

administratif)

dan

bahwa

hui regulasi tersebut seakan-akan menciptakan ekslusi wacana untuk membedakan identitas “evil terrorist dengan good Americans”. Ekslusi wacana yang dilakukan oleh AS dilakukan sebagai upaya hegemoni wacana dalam mendefinisikan kelompok-kelompok yang dianggap teroris dan kelompok-kelompok pro-Amerika.

2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.


merasa

diawasi

identitas

81

dan

individu dalam masyarakat yang

transaksi perbankannya yang mem-

seolah-olah merasa selalu diawasi

buat hak privasi mereka terlanggar.

oleh aparat keamanan negara.

Gambar 2. Akibat Dicap Teroris Jenazah Siyono Sempat Ditolak Dikuburkan di Kampungnya oleh Lurah Setempat.

Kekerasan Diskursif Atas Nama “War on Terrorisme”: Bentuk Baru Pelanggaran HAM Hegemoni Terrrorism”

wacana

“War

ternyata

on

memiliki

dampak yang cukup serius terhadap HAM. Melalui analisis wacana yang penulis lakukan ditunjukkan beberapa sampel penggalan kalimat dari pernyataan-pernyataan, baik verbal maupun teks dari para stakeholder Referensi (Sumber: Pemuda Muhammadiyah DIY)

yang berwenang dalam proyek global

Wacana kepengaturan “war on

sebuah bentuk kekerasan diskursif

“war on terrorism” mengarah pada

terrorism” tersebut juga menjalar

jika

sampai ke tata aturan di level

Foucauldian.

masyarakat kampung karena ada

memang tidak melukai fisik atau

himbauan dari aparat keamanan lokal

menghilangkan

ke warga agar mencurigai orang baru

atau kelompok yang menjadi korban

yang rumahnya tertutup dan jarang

dari serangan kekerasan diskursif

sosialisasi

tersebut, tetapi kekerasan diskursif

karena

dengan warga sekitar

orang-orang

seperti

itu

dilihat

dengan

perspektif

Kekerasan

diskursif

nyawa

seseorang

berpotensi melanggar HAM karena

merupakan ciri-ciri jaringan teroris.

akan

Adanya

itu

mengekslusi, dan diskriminasi hak-

panopticon

hak sipil dan hak-hak politik bahkan

effect (efek ketakutan) dalam ranah

hak ekonomi sosial budaya orang-

pikiran

orang

himbauan

menciptakan

dan

semacam

sebuah

kesadaran

individu-

mengisolasi,

yang

marginalisasi,

menjadi

korban


Volume 1, No. 2

kekerasan diskursif tersebut. Inilah

sebagai ancaman keamanan. Demi

bentuk baru pelanggaran HAM atas

kestabilan politik, gerakan agama

nama “War on Terrorism”.

dijadikan proyek keamanan oleh

Atas nama “kebaikan bersama”

negara modern. Keamanan di mata

sebuah rezim dapat menciptakan

negara modern tidaklah ditujukan

sebuah hegemoni wacana yang dapat

untuk keamanan penduduk tetapi

mengeklusi sebuah kelompok dari

untuk

sistem politik yang ada. Bahkan atas

stabilnya pasar.

keamanan

kapital

demi

nama aturan hukum, rezim dapat

Umat beragama selaku pendu-duk

membuat kebijakan ataupun produk

bukan prioritas yang harus dilindungi

hukum lainnya untuk mengeklusi

keamanannya oleh negara, tetapi

sebuah kelompok dari kehidupan

justru menjadi sasaran moncong

politik maupun sosial. Politik eklusi

senjata aparat keamanan negara.

menjadi wajah tersembunyi dari

Kemudian, untuk membe-rangus hak

sebuah

beragama/ hak berkeya-kinan, negara

rezim

kekuasaan

karena

dengan memainkan politik eklusi

tidak

tersebut maka rezim akan berhasil

hardsecurity tetapi juga soft-security.

membangun status quo. Kelompok

Hardsecurity,

atau orang-orang yang dieklusi akan

penangkapan, penahanan, penyiksa-

diopinikan oleh rezim sebagai musuh

an, penembakan, penculikan, pemen-

bersama masyarakat dan ancaman

jaraan, ataupun pembunuhan para

ideologis negara.

aktivis keagamaan. Akhir-akhir ini

Dalam kasus “war on terrorism”,

agama saat ini disubjekkan

hanya

mengguna-kan

yaitu

dengan

juga memadukan keduanya, bentuk softsecurity,

yaitu

program

sebagai enemy of the state. Kian

deradikalisasi agama adalah sebuah

radikal pemahaman agama kita, kian

strategi agar para ulama tidak lagi

disubjekkan sebagai subjek yang

bersuara lantang menentang ketidak-

membahayakan keamanan negara.

adilan dan kezaliman kekuasaan.

Proyek terorisme global dan nasional

Umat pun juga takut dan memilih

adalah contoh bagaimana agama

diam ketika hendak menyuarakan

disubjekkan oleh negara modern

tuntutan keadilan ataupun kezaliman


83

karena takut dicap sebagai teroris.

lence yang kemudian juga mengan-

Ketakutan dicap sebagai teroris ini

dalkan perangkat keamanan negara

mengidap aktivis-aktivis keagamaan,

bagi foucaldian dianggap justru akan

yang karenanya mereka seakan-akan

melanggengkan kekerasan itu sen-

terpenjara hak-hak sipil dan hak-hak

diri. Logikanya, jika “raison de

politiknya di ruang publik. Kasus

etate”

kematian

karena

Siyono

adalah

contoh

berdirinya punya

menarik untuk merefleksikan tentang

menggunakan

pelanggaran

logika

HAM

dalam

kasus

ini

pemerintahan otoritas

legal

kekerasan,

maka

juga

akan

dipakai

kekerasan diskursif atas nama “war

penduduk untuk melawan kekuasaan

on terrorism” di Indonesia.

hegemonik. Salah satu cara perlawanan yang dilakukan oleh penduduk

Mengubah

“Raison

Pemerintah

de

Modern

Rasionalitas

Etate” dan

Menangkal

Jika pemerintahan berjalan karena memiliki

nik adalah dengan cara terorisme. Terorisme “raison

Terorisme: Epilog

pemerintah

untuk melawan kekuasaan hegemo-

de

adalah etate”

lahir

dari

pemerintahan

modern yang terlalu mengandalkan

otoritas

logika kekerasan dalam menundukan

kekerasan yang dilegalkan, maka

penduduknya agar disiplin dan taat

terorisme juga berdiri atas nama

terhadap

kekerasan yang dibenarkan melalui

bukan lahir pasca 11 September

ajaran

2001,

ideologi

tertentu

sebagai

pemerintah.

tetapi

sejak

Terorisme

pemerintahan

upaya perlawanan atas kekuasaan

modern lahir pada abad-18 di Eropa.

hegemonik. Kekerasan yang menjadi

Kritik Foucaldian atas pemerintahan

“Raison de Etate” berdirinya peme-

modern yang lahir pada abad-18

rintahan modern ini bagi Foucaldian

tersebut,

memiliki masalah yang cukup serius

govermentality. Dahulu, kekuasaan

ketika harus mengatur penduduknya.

dijalankan dalam logika kekerasaan

Salah satu pengaturan penduduk

untuk

melahirkan

mengamankan

yang dilakukan oleh pemerintahan

negara,

tetapi

modern adalah dengan cara survei-

bahwasanya

bagi

konsep

kedaulatan Foulcaldian

pemerintahan

pasca


Volume 1, No. 2

abad-18 harus berjalan dengan nalar

atau dituduh sebagai teroris, tetapi

govermen-tality.

pemerintah yang seperti itu hanya

Govermentality

adalah

bentuk

akan terjebak dalam nalar pemerin-

pemerintahan abad-21. Dia tidak lagi

tahan konvesional “menjaga keama-

mengandalkan

aparat

nan negara”, tetapi bukan dengan

pemerintah dalam melakukan kontrol

nalar govermentality, yaitu menge-

penduduk,

pada

lola rasional penduduknya. Semakin

bagaimana mengatur dan mendisip-

pemerintah modern mampu men-

linkan wacana yang layak untuk

ciptakan dan mengatur rasionalitas

dikonsumsi

agar

penduduknya, maka terorisme atas

seiring dengan kepentingan politik

nama apapun tidak akan lahir karena

penguasa.

memahami

negara bukan lagi berdiri jauh di

pemerintah di era liberal, tidak dapat

istana negara, tetapi negara mampu

lagi

hadir

struktur

tetapi

oleh

lebih

penduduk

Upaya

menggunakan

pendekatan

Weberian yang menekankan bahwa berbicaranya

pemerintah

dalam

pikiran

setiap

penduduknya.

sama

halnya berbicara tentang kerja-kerja

Daftar Pustaka

teknis

Buku, Jurnal, & Dokumen

birokrasi,

Foulcaldian

tetapi

kekuasaan

bagi bekerja

melalui wacana yang diproduksi dan diatur oleh pihak penguasa. Jika

dikaitkan

pemerintah

dalam

dengan

upaya

memberantas

terorisme pasca 11 September 2011, maka nalar govermentality dapat dijalankan ketika terorisme juga melakukan upaya-upaya perlawanan melalui dihasilkan

produksi dan

wacana

yang

disebarkannya.

Pemerintah dapat menangkap dan menahan orang-orang yang disangka

Chalk, Peter. (2002). “The Response to Terrorism as a Threat to Liberal

Democracy”.

Dalam

Australian Journal of Politics & History, Volume 44, Issue 3 Dannreuther,

Roland

&

John

Peterson, John. (2006). Security Strategy

and

Transatlantic

Relations. London: Routledge FDCH Transcript, 16 Sept 2001 : 3


85

Foucault, Michel. (1977). Discipline

Pencucian Uang dan Pencegahan

and Punish: The Birth of the

Pendanaan Terorisme Bagi Bank

Prison. London: Penguin Books

Umum

Foucault, Michel .(1980). Power/

Soleim, Silje. (2006). A Discourse

Knowledge: Selected Interviews

Analysis of President George W.

& Other Writings 1972-1977.

Bush’s

New York: Pantheon Books

Terrorism. Master Program in

Foucault, Michel.(1981). ‘The Order

Peace

Declared

and

War

on

Conflict

of Discourse’, dalam R. Young

Transformation in Univesity of

(ed.), “Untying the text: A Post-

Tromso

Structuralist Reader”. London: Routledge & Kegan Paul Ltd Foucault,

Internet

Michel. (1990). The

https://qousa.wordpress.com/tag/ansy

History of Sexuality, Volume I:

aad-mbai/. Diunduh 29 Juni 2014

An Introduction. New York:

Transcript: President Bush's Speech

Vintage Books

on the War on Terrorism, lihat

Jackson, Ricard. (2005). “Security,

http://www.washingtonpost.com/wp-

Democracy, and the Rhetoric of

dyn/content/article/2005/11/30/AR20

Counter-Terrorism”, dalam Jur-

05113000667.html. Diunduh 29 Juni

nal Democracy and Security,

2014

1:147–171

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit

Masykur, Shohib. (2008). War on Terrorism

dan

Runtuhnya

Hegemoni AS : Suatu Analisis Gramscian atas Tatanan Dunia Kontemporer. Skripsi HI Fisipol UGM Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

tanggal

Desember

2012

Penerapan

Program

28

Tentang Anti

a_indonesia/2013/08/130827_lapas_ khusus_terorisme.shtml. Diunduh 29 Juni 2014

KEKERASAN DISKURSIF ATAS NAMA WAR ON TERRORISM : BENTUK BARU PELANGGARAN HAM

Recommend Documents