KEGIATAN 3 100% 100% 100%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN

: BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : 2013

FORMULIR PK SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 1. Meningkatnya Sistem 1. Prosentase Pelayanan Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan Perkantoran dan Asset Daerah

3 100%

2. Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100%

3. Prosentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4. Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

PROGRAM/ KEGIATAN 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN 5 502.729.000

- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga Honorer/Kontrak Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 5.000.000

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

100%

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.500.000

- Penyusunan laporan keuangan akhir

7.500.000

- Fasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah

90.000.000

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Monitoring Evaluasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

100.000.000

- Peningkatan administrasi penatausahaan barang daerah

106.000.000

- Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

130.000.000

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota - Peningkatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian keuangan dan barang milik daerah

90.000.000

65.000.000

- Pembinaan paket regulasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Anggaran : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

PIHAK KEDUA a.n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH

YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA Pembina Tingkat I NIP. 19680112 198603 1 001

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.103.729.000 502.729.000 110.000.000 336.000.000 155.000.000

Lamongan, Januari 2013 PIHAK PERTAMA KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN LAMONGAN

Drs. S U Y A N T O, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580103 198603 1 018

1.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 Unit SKPD Tahun

: Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 Meningkatnya Sistem Manajemen 1. Meningkatnya pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah perkantoran

REALISASI 4 322.236.410

2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

110.000.000

109.932.000

99,94

3. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

286.000.000

282.492.000

98,77

86.000.000

86.000.000

100,00

4. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

Formulir PK % 5 67,25

TARGET 3 479.189.900

Rp Rp

961.189.900 800.660.410 83,30

961189900

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 FORMULIR RS INSTANSI VISI MISI

: BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH : MENINGKATKAN TATA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SECARA AKUNTABEL

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

Mewujudkan peningkatan tata administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara akuntabel

Meningkatnya Sistem 1 Prosentase tata Manajemen Pengelolaan . administrasi dalam Keuangan dan Asset pengelolaan Daerah keuangan dan barang milik daerah semakin baik, meningkat dan akuntabel

Peningkatan tata Peningkatan administrasi pengelolaan penyelenggaraan tata keuangan dan barang milik usaha keuangan dan aset daerah secara akuntabel

KETERANGAN 6

BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 FORMULIR RKT SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1 2 Meningkatnya Sistem 1. Prosentase Manajemen meningkatnya Pengelolaan pelayanan administrasi Keuangan dan Asset perkantoran Daerah

2. Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN

PROGRAM URAIAN

TARGET

3 100%

100%

100%

4 Pelayanan administrasi perkantoran

5 1. Peningkatan dalam rangka penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis kegiatan tenaga honorer/kontrak

1. Peningkatan dalam Peningkatan pengembangan rangka penyusunan sistem pelaporan laporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar keuangan realisasi kinerja SKPD

2. Peningkatan dalam Peningkatan pengembangan rangka penyusunan sistem pelaporan laporan keuangan capaian kinerja dan semesteran keuangan

INDIKATOR KINERJA

6 : Input : Dana : Output - Peningkatan jumlah pegawai tidak tetap/honorer Outcome : - Tercapainya pendayagunaan aparatur honorer

: Input : Dana : Output - Tersedianya laporan keuangan SKPD dan SKPKD tepat waktu Outcome : - Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : Input : Dana : Output - Tersedianya dokumen laporan semesteran tepat waktu Outcome : - Terselenggaranya laporan semesteran

KET SATUAN

TARGET

7

8

Rp

9

479.189.900

Org

63

%

100

Rp

5.000.000

buku/laporan

12

%

100

Rp buku/laporan

%

7.500.000 1

100

3. Peningkatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Peningkatan fasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah

3. Prosentase meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100%

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Peningkatan dalam rangka monitoring Evaluasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

2.

: Input : Dana : Output - Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan tepat waktu Outcome : - Terselenggaranya laporan akhir tahun : Input : Dana : Output - Terselenggaranya Administrasi pengelolaan keuangan Setda Outcome : - Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan Setda : Input : Dana : Output - Tersedianya Bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD dan SKPKD yang baik Outcome : - Terlaksananya APBD tahun anggaran 2012 secara efektif dan efisien

Peningkatan Input administrasi Dana penatausahaan barang daerah

: :

Rp buku/laporan

%

Rp

7.500.000 1

100

90.000.000

Bagian

11

%

100

Rp org

%

Rp

80.000.000 22 dan 58

100

86.000.000

: Output - tercapainya ketepatan dalam penilaian aset daerah serta pelaporannya

Outcome : - Terbinanya 132 pengelola barang daerah SKPD 3. Pembinaan : Input : penatausahaan Dana : pengelolaan keuangan Output SKPD - tercapainya laporan keuangan disusun dengan tepat waktu Outcome : - Terjadinya peningkatan dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 4. Prosentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

100%

1. Peningkatan dalam Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan rangka pembinaan dan keuangan pengendalian Kabupaten/Kota keuangan dan barang milik daerah

: Input : Dana : Output - Tercapainya pemantapan penatusahaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Outcome : - Terlaksananya tertib penatausahaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah SKPD.

org

132

%

100

Rp

120.000.000

org

129

%

100

Rp

86.000.000

kecamatan

27

%

100

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Drs. SUYANTO, MM. : Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan

Nama : YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA a.n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH

Lamongan, Februari 2013 PIHAK PERTAMA KEPALA BAGIAN BINA PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASSET

YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Pembina Tingkat I NIP. 19680112 198603 1 001

Drs. SUYANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580103 198603 1 018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

( LAKIP ) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah

sebagai

mempertanggungjawabkan

unsur

penyelenggara

pelaksanaan

tugas

pemerintahan

pokok

dan

fungsi

untuk serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LAKIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai. LAKIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur khususnya pada Bagian Bina Pengelolaan

LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

1

Keuangan dan AsSet Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tahuntahun mendatang. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset

Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja. Lamongan,

Januari 2013

KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Drs. S U Y A N T O, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19580103 198603 1 018


2

DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF ..........................................................................

4

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

6



Latar Belakang ...................................................................

3



Ruang Lingkup ...................................................................

4

A. DATA UMUM ORGANISASI ...............................................

5

1. Personil ........................................................................

5

2. Sarana dan Prasarana .................................................

11

3. Pembiayaan .................................................................

12

B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI .....................................

13

C. STRUKTUR ORGANISASI ................................................

13

RENCANA STRATEGIK...........................................................

15

A. Rencana Strategik ..............................................................

15

1. Visi ...............................................................................

15

2. Misi ...............................................................................

16

2. Tujuan .........................................................................

16

3. Sasaran ........................................................................

16

B. Rencana Kinerja .................................................................

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................

19

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA ............................................

19

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...........................................

23

BAB IV P E N U T U P ...........................................................................

24

A. KESIMPULAN ....................................................................

24

B. SARAN ...............................................................................

25

BAB II

LAMPIRAN : 

Rencana Stratejik ( RS ) .............................................

26



Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )..............................

28



Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) .........................

31



Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) ..................

34


3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

dalam

rangka

menjalankan

Pengelolaan Keuangan dan Asset

tugas

dan

fungsi

Bagian Bina

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,

penyelenggaraan kegiatan yang sudah dilaksanakan merupakan kegiatan pendukung terhadap pencapaian visi dan misi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Visi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah kabupaten Lamongan adalah

Terwujudnya

Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang

Baik

Menuju

Pemerintahan Yang Bersih , dengan misi Meningkatkan Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Secara Akuntabel Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama

tahun

2012

sebagaimana

tugas

pokok

dan

fungsinya

adalah

Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan Dan Barang Milik Daerah Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut , maka Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai sasaran sebagai berikut Meningkatnya Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2012 ini dapat dikatakan kinerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 83,30 %. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, Sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

4

dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatanhambatan tersebut dapat diminimalisir. Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah masih kurangnya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam kinerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.


5

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strtegis instansi. sistematis ini

Laporan yang dibuat secara

berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6?8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta SE

MENPAN

Nomor

SE/31/M.PAN/12/2004

Penetapan Kinerja, maka wajib bagi instansi dalam pemerintahan

perihal untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja atau LAKIP. Hal ini yang menjadikan latar belakang

Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda

Kabupaten Lamongan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Adapun Laporan ini dibuat untuk mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang sering dihadapi dalam penentuan dan capaian kinerja, supaya terjadinya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi atas pencapaian kinerja utama. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu menghadapi hambatan yang timbul dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama organisasi.


6

B. MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

dan

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) Sehubungan dengan maksud dan tujuan di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

7

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

02 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan. Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi. Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset

mempunyai tugas

pokok “ Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian

bimbingan

teknis

penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset , Keuangan Sekretariat

dalam meliputi

Daerah,analisa , monitoring dan evaluasi keuangan

daerah serta bina Asset “. Di dalam mengembangkan tugas pokoknya, mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan asset, meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina asset. b. Penyiapan

pelaksanaan

koordinasi,

pembinaan,

pengendalian

dan

pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset ; c. Penyiapan

dan

pelaksanaan

bimbingan

teknis

adminstrasi

dalam

penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Sekretariat Daerah,analisa, monitoring dan evaluasi keuangan Daerah serta bina asset ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas dan fungsinya.


8

1. Personil Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset, Kepala Bagian dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ; b. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah ; c. Sub Bagian Bina Asset. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertangggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset, adapun tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas : 1) Menghimpun

data

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan anggaran Sekretarat Daerah ; 2) Melaksanakan pengendalian keuangan termasuk pembayaran pegawai dan hak-haknya dilingkungan Sekretariat Daerah ; 3) Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah ; 4) Melaksanakan verifiksi pengendalian anggaran belanja Sekretariat Daerah ; 5) Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan pengawasan melekat (WASKAT) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; 6) Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; 7) Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; 8) Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ; 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai tugas dan fungsinya.


9

b. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah, mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah ; 2) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah ; 3) Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

petunjuk

teknis

pelaksanaan anggaran belanja daerah ; 4) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja daerah ; 5) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan keuangan daerah, perubahan APBD, Arah Kebijakan Umum dan Strategis serta Prioritas APBD ; 6) Menyiapkan

bahan

petunjuk

pelaksanaan

system

informasi

keuangan daerah ; 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Bina Asset, mempunyai tugas : 1) Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

petunjuk

teknis

pengelolaan asset daerah ; 2) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah ; 3) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset daerah ; 4) Menyusun mekanisme dan petunjuk teknis analisa kebutuhan, pengendalian dan distribusi serta administrasi asset daerah ; 5) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan sistem informasi asset daerah ; 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai tugas dan fungsinya. Adapun data personil pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut : LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

10

JABATAN STRUKTURAL

JML

1

2

1.

Kepala Bagian

NO.

PANGKAT / GOLONGAN

JML

3

4

5

1

Pembina Tk. I

PENDIDIKA N

JML

KET

6

7

8

1

S2

1

2

S1

2

2

S1

2

2

S1

2

D.3

1

SLTA

1

FORMAL

(IV/b) 2.

Kasubbag

2

Penata (III/c)

3.

Staf

10

Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/a) Pengatur ( II/c )

2

Peng. Muda

2

SLTA

2

1

SLTA

1

1

SLTA

1

Tk.I (II/b) Peng. Muda (II/a) TKK Jumlah

13

13

13

2. Sarana dan Prasarana Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur dan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Bagian Bina

Pengelolaan

Keuangan

dan

Asset

serta

dalam

kerangka

pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut :


11

NO.

JENIS BARANG

JUMLAH

KET

1

2

3

4

1.

Kendaraan Roda Empat

1 buah

2.

Kendaraan Roda Dua

3 buah

3.

Meja Kerja Eselon III

1 buah

4.

Meja Kerja Eselon IV

3 buah

5.

Meja Kerja Staf

10 buah

6.

Kursi Eselon III

1 buah

7.

Kursi Eselon IV

3 buah

8.

Kursi lipat

13 buah

9.

Kursi Staf

10 buah

10.

Meja Kursi Tamu

1 set

11.

Lemari Buku untuk arsip

3 buah

12.

Lemari Besi

1 buah

13.

Rak Besi

5 buah

14.

Komputer

8 buah

15.

Printer

8 buah

16.

Flash Disk

8 buah

17.

Meja Komputer

4 buah

18.

Mesin Ketik Manual

2 buah

19.

Filling Kabinet

5 buah

20.

Pesawat Telepon

1 buah

21.

AC

2 buah

22.

Brankas

2 buah

23.

Notebook

3 buah

24.

Kamera

1 buah

3. Pembiayaan. Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2012, dalam pelaksanaan tugas Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :


12

NO.

URAIAN

JUMLAH

KET

1

2

3

4

1.

BELANJA LANGSUNG :

1. Program

Pelayanan

administrasi

Perkantoran - Penyediaan Jasa Tenaga Adminis-

479.189.900,00

trasi/Tehnis Kegiatan, Tenaga Hono rer/ Kontrak.

2. Program

Peningkatan

Pengem-

bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Penyusunan

Laporan

Capaian

5.000.000,00

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Keuangan

7.500.000,00

Semesteran. - Penyusunan

Pelaporan Keuangan

7.500.000,00

- Fasilitasi Penatausahaan Pengelola

90.000.000,00

Akhir Tahun. an Keuangan Sekretariat Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keu. Daerah.

- Monitoring,

Evaluasi

Pendapatan,

80.000.000,00

Balanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Peningkatan Administrasi Penatausa-

86.000.000,00

haan Barang Daerah.

- Pembinaan Penatausahaan Penge-

120.000.000,00

lolaan Keuangan SKPD.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Kabupaten/Kota. - Pembinaan dan Pengendalian Pe-

86.000.000,00

ngelolaan Keuangan dan BMD LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

13

4. Struktur Organisasi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Analisa Monitoring Evaluasi dan Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Bina Asset. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing Kepala Sub Bagian dibantu beberapa orang staf. Adapun

struktur organisasi

di

Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :

KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

KASUBBAG KEUANGAN

- Pengadministrasi Umum, - Bend. Pengeluaran. - Bend. Penerimaan. - Pembuat Dok.Gaji. - Pembuat Dok. SPP. - Pengadministrasi Keuangan.

KASUBBAG ANALISA, MONIT EV & KEU

- Pengolah Data

Pendapatan dan Belanja Daerah. - Operator Komputer.

KASUBBAG BINA ASSET

- Pengurus Barang. - Operator Komputer.

\ LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

14

D. DASAR HUKUM Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pembuatan LAKIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). c. Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. d. SK LAN No. 239 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah e. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah f. Permenpan No. 9 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah g. Permenpan No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Sebagai unsur staf administrasi Sekretariat Daerah, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mengemban visi, misi Sekretariat Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut : 1. Visi Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka visi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat daerah Kabupaten Lamongan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintah Yang Bersih. 2. Misi Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan maka Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai misi Meningkatkan Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Secara Akuntabel. 3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2012 sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, maka Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai sasaran

sebagai berikut Meningkatnya Sumber daya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah


16

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran ( kebijakan, program dan kegiatan ) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Bagian SKPD masingmasing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis ( RS ) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ). a. Kebijakan Kebijakan

merupakan

ketentuan-ketentuan

yang

bersifat

taktis

strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan menfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam 5 ( lima ) tahun selengkapnya dapat dilihat pada Formulir / Matrik Rencanaan Strategis ( RS ) terlampir. b. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program

ini

merupakan

dukungan

nyata

bagi

keberhasilan

pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program-program Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dilihat pada Formulir Rencana Strategis ( RS ) Terlampir. B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dilaksanakan

Sekretariat oleh

Daerah

Bagian-Bagian

Kabupaten di

Lamongan,

Lingkungan

yang

Sekretraiat

akan Daerah

Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

17

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 memuat informasi

tentang

sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

tahun

yang

bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. selain itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Kinerja Tahunan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) terlampir. C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan

dicapai

dan

disepakati

antara

pihak

yang

menerima

amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja. Dalam Penetapan Kinerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset ini memuat dua unnsur pokok, yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Hal-hal yang perlu

diperhatikan

dalam pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja

adalah : 

Konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program /kegiatan dan alokasi anggaran.



Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja.



Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja.



Obyektivitas dalam pengukuran kinerja.


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan ( LAKIP ). Penyusunan LAKIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset . Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),

sebagaimana

diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.


19

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ), manfaat ( benefits ) maupun dampak ( impacts ). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Stratejik ( RS ), Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Penetapan Kinerja ( PK ), Pengukuran Kinerja ( PK ) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu : 85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 – 85 : Baik / Berhasil 55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil < 55

: Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).Bagian lengkap Pengukuran Kinerja akan dijabarkan dalam evaluasi kinerja dibawah ini. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam rangka pencapaian sasaran pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam tahun anggaran 2012 mempunyai 4 (empat Kegiatan Utama dengan hasil pencapain kinerja 100 % dan realisasi anggaran rata-rata : 83,30 %. Adapun 4 (empat) Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :


20

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Digunakan untuk Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan tenaga honorer/kontrak, dengan alokasi dana sebesar Rp.479.189.900,00 terealisir sebesar 322.236.410,00 atau 67,25% 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Digunakan untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100%. b. Digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan semesteran, dengan disediakan alokasi anggaran sebesar

Rp. 7.500.000,00

terealisir sebesar Rp. 7.494.000,00 atau 99,92%. c. Digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisir sebesar Rp. 7.500.000,00 atau 100%. d. Digunakan untuk fasilitasi penatusahaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dengan disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 89.938.000,00 atau 99,93%. 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Digunakan untuk Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dengan disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 79.793.000,00 atau 99,74%. b. Digunakan untuk biaya Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah dengan disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 85.799.000,00 atau 99,77%. c. Digunakan untuk Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD

dengan

disediakan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

120.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 116.900.000,00 atau 97,42%. 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota a. Digunakan

untuk

Pembinaan

dan

Pengendalian

Pengelolaan

Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan disediakan anggaran LAKIP BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA TAHUN 2012

21

sebesar Rp. 86.000.000,00 terealisir sebesar Rp. 86.000.000,00 atau 100%. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN LAKIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. 1. Kinerja Kegiatan Dapat

diketahui

bahwa

Pengelolaan Keuangan dan Asset

pencapaian

kinerja

kegiatan

Bina

pada TA 2012 secara umum dapat

berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Kegiatan Tahun 2012 yang memiliki pencapaian kinerja baik . Pada umumnya kegiatan Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2012 mencapai kinerja sesuai target. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 961.189.900,00 yang terealisasi sebesar Rp. 800.660.410,00 atau 84 %. Adapun rinciannya sebagai berikut : Rencana

Realisasi

(Rp)

(Rp)

No

Kegiatan

1.

Penyediaan Jasa Tenaga Adm./Tehnis Kegiatan.

479.189.800,00

322.236.410,00

2.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,00

5.000.000,00


% 67,25

100

22

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. .

7.500.000,00

7.494.000,00

99,92

4.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

7.500.000,00

7.500.000,,00

100

5.

Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

90.000.000,00

89.938.000,00

99,93

6.

Monitoring/Evaluasi Pendapatan, Belanja Pembiayaan Daerah

80.000.000,00

79.793.000,00

99,74

7.

Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang dan Jasa

86.000.000,00

85.799.000,00

99,77

8.

Pembinaan Penatusahaan Pengelolaan Keuangan SKPD

120.000.000,00

116.900.000,00

97,42

9.

Pembinaan dan Pengendali an Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

86.000.000,00

86.940.000,00

100

960.689.800,00

801.600.410,00

.

JUMLAH

dan


84

23

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur

dalam Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Secara

umum

pada

Tahun

Anggaran

2012,

Bagian

Bina

Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten

Lamongan

yakni

penyiapan

Asset

Sekretariat

perumusan

Daerah

kebijaksanaan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan Asset,

meliputi

keuangan Sekretariat Daerah, analisa , monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina Asset Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100 %, sedangkan dari segi anggaran hampir semuanya terealisasi sesuai dengan target yaitu realisasi dana yang tercapai 84 %.


24

B. SARAN Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait tugas dan fungsi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Perlu digarisbawahi bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikanperbaikan, baik format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahanpermasalahan yang ada. Akhirnya semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Lamongan, Januari 2013 KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Drs. S U Y A N T O, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19580103 198603 1 018


25


26


27

KEGIATAN 3 100% 100% 100%

Recommend Documents