KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA

MEDIA SOERJO Vol. 8 No. 1 April 2011 ISSN 1979 – 6239

1

KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA Oleh : Mas’ud,. SH,. MSi,. MHum Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi

A. ABSTRACT Study background to domicile region head regulation In Indonesia Law to be caused since wooly it regulation position carries the wind region at deep system norm sentences republic’s State Indonesian as arranged in number law 10 years 2004 about legislation forming. To know how regulation carries the wind region in Indonesia law, therefore beforehand done by study to two subject problems which is the first how deep regulation role carries the wind regions in governance management at region. Both of how relationship sententences among regulation carries the wind region another legislation regulation. To second about problem subject intended get by use of been known descriptive research method, since this research gets starting point of norm those are rendered in prevailing legislation regulation. Under consideration research result that concerned by norm ladder theory (stufen theorie) froms hans kelsen and norm ladder theory sentences (at e theorie vom stufenordnung der rechtnormen) from hans nawiasaky, known that regulation carries the wind product included region sentence that comes into the world from kewenangan delegate and kewenangan atribusi which is managed deep section 5 sentences (2) and section 18 sentences (5) constitution 1945 its position one can be parallaelized by region regulation or lie under region regulation and includes executor regulation type and otonom’s regulation (verordnung und autonome satzung). Get starting point of study result is suggested, need shortly be published president regulation that becomes regulation forming basic carry the wind region, and number law 10 years 2004 about legislation regulation forming need shortly be perfected in particular to regulation position carry the wind region B. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat Cita-cita hukum (reehtsidee), dimana yang merupakan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu lebih lanjut diwujudkan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian UUD 1945 menetapkan adanya beberapa bentuk Peraturan Perundang-undangan yaitu : Undang-undang sebagai pelaksana dari UUD 1945 dan Peraturan

Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang - undang. Dalam perkembangan ketatanegaraan berikutnya MPRS menetapkan bentuk-bentuk peraturan perundang -undangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang menambah bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan selain yang di tetapkan dalam UUD 1945 yaitu : - UUD 1945 - Ketetapan MPR

Mas’ud, Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Indonesia


- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presdien - Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Dan lain-lainnya Kemudian disusul dengan ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan Peraturan perundang-undangan, namun Undang - undang ini hanya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang -undangan yang meliputi Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Selanjutnya disusul dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundangundangan yaitu : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Dari jenis Peraturan Perundangundangan tersebut diatas, kedudukan Peraturan Kepala Daerah belum diatur, namun keberadaannya dijumpai di dalam Pasal 146 ayat (1) Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ”untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan / atau Keputusan Kepala Daerah” Makna kata Peraturan yang terkandung didalam pasal 146 ayat (1) tersebut diatas menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Daerah merupakan

2

jenis peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah mengatur dan mengikat umum. Hal ini berarti eksistensi peraturan Kepala Daerah mirip dengan Peraturan Daerah yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan ususan pemerintah di daerah. Dengan demikian Paraturan Bupati juga merupakan produk hukum daerah yang mempunyai hubungan dengan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimanakah kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? Berlatar belakang pemikiran dan permasalahan-permasalahan di kemukakan diatas, kiranya perlu adanya tinjauan secara yuridis teoritis ilmiah mengenai sistem Perundang-undangan itu secara umum dan khususnya mengenai Peraturan Kepala Daerah. 2. Permasalahan a. Sejauhmanakah peranan Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ? b. Bagaimanakah hubungan Peraturan Kepala Daerah dengan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya ? Dengan meneliti kedua masalah diatas diharapkan akan dapat terjawab suatu permasalahan dasar yang merupakan titik tolak dari penelitian dan penulisan ini. Adapun masalah dasar tersebut adalah ”Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Tata Hukum Indonesia” 3.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peranan Peratub.

ran Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Untuk mengetahui hubungan Peraturan Kepala Daerah dengan jenis Peraturan-peraturan perundang -undangan lainnya



C. TINJAUAN PUSTAKA Sebelum melihat bagaimana tata hukum menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat di kemukakan beberapa teori tata norma hukum yang terkenal yaitu Stufentheorie dari Hans Kelsen, ia berpendapat bahwa ”norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm) (Maria Farida Indarti Soeprapto 1998:25) selanjutnya Hans Nawlasky, murid dari Hans Kelsen mengemukakan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre) mengemukakan bahwa selain norma itu berlapis - lapis dan berjenjang - jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok -kelompok. Hans Nawlasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar. Yang terdiri atas : Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (norma fundamental Negara) Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar / Pokok negara) Kelompok III : Formell Gesetz (Undang - undang Formal) Kelompok IV: Veradnung & Autonome satzung (Atuan pelaksana dan aturan otonomi)”. (Maria

3

Farida Indarti Soeprapto, 1998:27) Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun memakai istilah yang berbeda maupun jumlah norma hukum yang berbeda. Apabila kita bandingka teori jenjang norma (Stufentheorie) Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die Theorie Van Stufenordnung der Pechtsnormen) dari Hans Nawiasky, kita dapat melihat adanya cermin dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yaitu ”jenis dan hierarki Peraturan Perundang - undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah Berdasarkan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, norma hukum tersebut dapat di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu : Kelompok pertama adalah UUD 1945, yang merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan- aturan umum yang masih bersifat garis besar dan merupakan landasan bagi pembentukan Undang -Undang (Formell Gesetz) atau peraturan lain yang masih rendah. Kelompok kedua adalah Undang-undang, sudah merupakan norma hukum yang lebih Mas’ud, Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Indonesia


konkrit dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku didalam masyarakat. Kelompok ketiga adalah peraturan pelaksanaan (verordnung) dan peraturan otonom ( Autonom satzung) yang merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuanketentuan dalam Undang-undang, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi dan peraturan otonom yang bersumber dari kewenangan atribusi. Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan pelaksanaan (Verordnung) dan peraturan otonom (autonome Satzung) yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 146 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ”Untuk melaksanakan Peraturan Kepala Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah” Dari ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah dapat melaksanakan ketentuan dalam UndangUndang tanpa harus menunggu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaannya. D. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian mengenai ”Kedudukan Peraturan Kepala Daerah” ini adalah penelitian deskriptuf, dengan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari norma-norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana kedudukan masing-masing jenis peraturan perundang-undangan secara umum dan yang lebih di tekankan adalah kedudukan Peraturan Kepala

4

Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah yang di lakukan dalam penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : Pertama penelitian ini melihat bagaimana tata hukum yang ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan. Disini dilihat jenis-jenis peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan hubungan antara jenis yang satu dengan yang lainnya, mengingat peraturan Kepala Daerah belum diatur di dalamnya, sehingga diperlukan suatu penelitian untuk menjelaskan keberadaan peraturan tersebut. Disini juga diteliti pengaruh keberadaan beberapa jenis peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tersebut terhadap kedudukan Peraturan Kepala Daerah. Kedua hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Tata Hukuk Indonesia. Untuk mendapatkan data dilakukan penelitian kepustakaan terhadap bukubuku dan bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, hal ini terutama untuk mendapatkan beberapa teori dalam ilmu hukum. Selanjutnya penelitian terhadap beberapa peraturan Perundang-undangan untuk melihat dasar dibentuknya peraturan tersebut serta kaitannya antara materi yang diatur dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan lainnya

E. PEMBAHASAN HASIL PENE LITIAN 1. Perananan Peraturan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.



Peraturan Kepala Daerah adalah salah satu peraturan perundangundangan di tingkat daerah selain Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah sebagai konsekwensi dari pembagian urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10-18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa ”Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah” Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di atur dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan diatur didalam pasal 7 ayat (2), (4) PP No.38 Tahun 2007 meliputi : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olah raga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil menengah; k. Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan Pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak; o. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan;

5

q. Komunikasi dan informatika; r. Pertanian; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Sosial ; w. Kebudayaan; x. Statistik y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan. Urusan pilihan meliputi : a. Kelautan dan Perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Energi dan sumber daya mineral; e. Pariwisata; f. Industri; g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian. Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 12 (1) yang menyatakan “urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah di tetapkannya Peraturan Pemerintah ini” Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan diatur dalam pasal 16 ayat (4) sebagai berikut : “Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dapat : a. menyelenggarakan sendiri;atau b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan desa berdasarkan asas tuga pembantuan”



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa, peran Peraturan Kepala Daerah sangat besar untuk mengatur secara bertahap penyerahan urusan Kepala Pemerintahan Desa, termasuk pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan. Sudah waktunya pengaturan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa untuk segera diatur dengan Peraturan Bupati. Sebagai salah satu dari produk perundang-undangan tingkat daerah, kedudukan peraturan Kepala Daerah dapat disejajarkan dengan Peraturan daerah, maupun berada dibawah Peraturan Daerah. Dikatakan dapat disejajarkan dengan Peraturan Daerah, karena produk hukum ini sifatnya adalah mandiri artinya sepanjang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur suatu persoalan di lingkungan masyarakat daerah maka peraturan kepala daerah dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kepentingan umum dan bersifat mengikat 2. Hubungan Peraturan Kepala Daerah dengan jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi UUD 1945 adalah norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan perundangundangan lainnya. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, garis-garis besar sebagai instruksi Kepada Pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sedangkan aturan yang melaksanakan aturan pokok itu diserahkan kepada UndangUndang.

6

Untuk mengetahui hubungan antara Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, terlebih dahulu dapat dilihat materi yang harus dimuat dalam masing-masing Peraturan PerundangUndangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu : 1. Undang-Undang Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi : - Hak-hak asasi manusia; - Hak dan kewajiban warga negara; - Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; - Wilayah negara dan pembagian daerah; - Kewarganegaraan dan kependudukan; - Keuangan negara 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sama dengan materi muatan Undang - Undang. 3. Peraturan Pemerintah Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 4. Peraturan Presiden Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang - Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi



Materi muatan Peraturan Bupati dapat dijumpai didalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : ”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” Selanjutnya didalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa : ”(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah. (2) Peraturan Kepala Daerah dan / atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi” Bertitik tolak dari ketentuan tersebut terdapat hubungan hirarki antara Peraturan Perundang-undangan tingkat Puasat dan Peraturan tingkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah pada hakekatnya peraturan pelaksanaan norma hukum dari jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan Kepala Daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Kepala Daerah dapat melaksanakan langsung ketentuan - ketentuan dalam Undang-Undang tanpa harus menunggu Peraturan Daerah (PERDA) F. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dalam uraian mengenai kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Tata Hukum Indonesia dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : a. Peraturan Kepala Daerah mutlak diperlukan dalan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, sebagai

7

b.

konsekwensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah., Peran peraturan Kepala Daerah dapat disejajarkan dengan Peraturan Daerah sepanjang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur suatu persoalan dilingkungan masyarakat daerah, sehingga peraturan Kepala Daerah dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur kepentingan umum Hubungan peraturan Kepala Daerah dengan jenis peraturan perundangundangan lainnya adalah sebagai pelaksana dari pada peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Hubungan dengan UUD 1945 sangat jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberi hak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Begitu juga hubungannya dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Daerah tidak bisa dibentuk jika tidak ada Undang-Undang dan sebagai pelaksana dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hubungan selanjutnya antara Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah yaitu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam PERDA yang menjadi urusan Pemerintah Daerah

. 2. Saran a. Begitu besarnya peranan dan fungsi Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah perlu segera diterbitkan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan peraturan ditingkat daerah.



b. Bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam UU No.10 tahun 2004, perlu disempurnakan, khususnya kedudukan daripada Peraturan Kepala Daerah. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Otonomi Daerah 2004-2009, penerbit Citra Umbara, Bandung, 2009 Dinas Informasi dan Komunikasi (Propinsi Jawa Timur) Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B.Hestu Cipto Handoyo, PrinsipPrinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008 Maria Farida Indah Suprapto, Ilmu Perundang-Undangan, penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998 Bagir Manan, Peranan Undang-Undang dalam Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Armico, Bandung 1985 W.Ridwan Tjandra, Kresno Budi Darsono, Legislatif Drafting, penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009 Mahendra Putra, Purwanto, Emilda Kuspraningrum, Ivan Zairani Lisi, Pedoman naskah Akademik Perda Partisipatif, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit Mandas Maju, Bandung, 2000 J.J.H.Bugginh, Refleksi tentang Hukum, penerbit, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1999 Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan proses legislatif Indonesia, Penerbit, Raja Gratundo Persada, Jakarta, 1977

8

Mas

Soebagio, Beberapa Problem Hukum Pada Umumnya dan Hukum Tata Negara Pada Khususnya, Penerbit, Alumni, Bandung, 1984 Bagir Manan, Kuntono Maghar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit, Alumni, Bandung, 1977 Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Penerbit, Raja Gratundo Persada, Jakarta, 1977


KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Recommend Documents