RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Jalan Padang Painan KM 21 Telp : ( 0751 ) 751173
KEPUTUSAN CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG NOMOR :
/ CBTK / XII-2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG PERIODE 2014-2019 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bahwa rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama Kurun Waktu 5 ( Lima ) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014-2019 Bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan Kegiatan Kecamatan Bungus Telu Kabung Kota Padang ; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Bungus Teluk Kabung Kota Tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2014-2019 Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Penbentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraTengah ( Lembran Negara Tahun 1956 Nomor 20 ); Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ); Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara4421 ); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); Undang-undang Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589 ); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagai mana diubah beberapa kali terakir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4712 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keteragan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N or 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01 ); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran Kota Padang tahun 2014-2019 ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6 ); MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
KEDUA
: Rencana Strategis Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padangdalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :P A D A N G Pada Tanggal : 17 Desember 2014 Camat Bungus Teluk kabung
IMRAL FAUZI
KATA PENGATAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2014-2019. Renstra ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahaan. Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh kecamatan Bungus Teluk Kabung. Apabila dalam penyesunan Renstra ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Renstra Ini. Akhirnya kami berharap muda-mudahan Renstra ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Sekian, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat , taufik dan hidayahNya. Amin.
Padang,
, November 2014 Camat
Drs. Imral Fauzi, M.Si Pembina NIP. 19690828 199003 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.........................................................................................
1
1.2 Landasan Hukum.....................................................................................
3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................
4
1.4 Sistematika Penulisan..............................................................................
6
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.........................................
7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bungus Teluk Kabung ................................
18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..................................................... ...................
23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan................................
24
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan................................................................................................
36
3.2 Telahaan Visi dan Misi Walikota Dan Wakil Walikota Padang...........
38
3.3 Telahaan Renstra KI dan Renstra Propinsi / Kabupaten / Kota..............
39
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan
BAB IV
Hidup Strategis .......................................................................................
39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....................................................................
40
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi...........................................................................................
41
4.2 Tujuan dan Sasaran..................................................................................
41
BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
5.1 Rencana Program dan Kegiatan...............................................................
45
5.2 Indikator Kinerja...... ...............................................................................
45
5.3 Kelompok sasaran ........................................................................... ........
45
5.4 Pendanaa Indikator...................................................................................
45
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja ....................................................................................... 46
BAB VII
PENUTUP 7.1 Penutup....................................................................................................... 47
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
1.1 Tabel Kinerja Kecamatan Bungu s Teluk Kabung ................................... 32 1.2 Tabel Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung ......... 48
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS SKPD KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada hari…………………. tanggal…………..…..sampai dengan hari………………. tanggal Dua bulan November tahun 2014 bertempat di …. ......................, Telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh Unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir perserta dalam lampiran I berita acara ini. Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan rancangan Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan Kegiatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Program / Kegiatan yang tercamtum dalam renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 2. Inikator Kinerja dan Target Kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2014-2019. 3. Sismatika penyusunan Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang. 12 November 2014 Yang Menerima Hasil Verifikasi Camat Bungus Teluk Kabung
KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG
(………………………………..) Drs . Imral Fauzi M.Si Pembina NIP. 19690828 199003 1 003
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
( Ir. H. HERVAN BAHAR, MM ) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan salah satu Kecamatan dari sebelas Kecamatan yang ada dikota Padang yang mana Kecamatan Bungus Teluk Kabung berada di daerah paling selatan Kota Padang terletak pada daerah 0,50o -1,800 LS. 100o LT dengan batas wilayah : Utara
:
Kec. Lubuk Begalung
Selatan
:
Kab. Pesisir selatan
Timur
:
Kab. Pesisir Selatan & Kec. Lubuk Kilingan
Barat
:
Samudera Indonesia
Luas Wilayah : 100,78 KM Jumlah Penduduk di Kecamatan Bungus TeluK Kabung Menurut Kelurahan Kelurahan Bungus Barat
: 6.274
Kelurahan Bungus Timur
: 5.637
Kelurahan Bungus Selatan
: 3.251
Kelurahan Teluk Kabung Utara
: 3.800
Kelurahan Teluk Kabung Tengah : 3.111 Kelurahan Teluk Kabung Selatan : 1.786 Jumlah Sekolah dikecamatan Bungus Teluk Kabung Berdasarkan Tingkatan TK
: 6
SD
: 19
SMP
: 4
SMA
: 2
Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Mushalla
: 46
Masjid
: 14 1
Jumlah Perahu tanpa motor Perahu tanpa Motor
:
2
Perahu motor tempel
: 281
Kapal Motor
: 65
Jarak kecamatan dengan Pusat Kota Yaitu 31 KM dengan Propinsi 32 KM Pemanfaatan Lahan Kering menurut Keguanaanya : Tegal
: 380
Ladang
: 450
Perkebunan
: 2, 748
Padang Rumput
: 57
Sementara tidak diusahakan
:-
Perkarangan
: 234
Hutan suaka
: 503.80
Hutan Lindung
: 3,687
Lainya
: 2517
Total Luas Wilayah
10.577 Ha
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Terdiri dari Kelurahan yaitu : Kelurahan Bungus Barat Kelurahan Bungus Timur Kelurahan Bungus Selatan Kelurahan Teluk Kabung Utara Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kelurahan Teluk Kabung Selatan Dengan temporatur udara 21,6o C-31,8o C dan curah hujan 302, 35 MM
2
Visi Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah ” Terwujudnya Masyarakat Bungus Teluk Kabung Yang Sejahtera, berbudaya dan berpendidikan yang bersendikan adat dan agama “ Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan. Adapun dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi SKPD yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sehinggasetiap tahunnya direnanakan melalui penyusunan renja. Kaitannya dengan RPJPD yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal ini Visi Misi Kota Padang , harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD.
1.2
LANDASAN HUKUM Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah : a.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
b.
Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentaqng Pemerintahan Daerah
c.
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; d.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
e.
Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f.
Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Pemerintah
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; h.
Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan ( Paten )
i.
Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
j.
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
k.
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l.
Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
m.
Perda Nomor 6 Tahun 2014 tenttang RPJMD Kota Padang 2014-2019
n.
Peraturan Daerah Kota Padang nomor 19 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
o.
Peraturan Walikota Padang Nomor 56 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan. Adapun Visi Kota Padang adalah “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius, Dan Berbudaya”. Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kota Padang menetapkan beberapa Misi: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreaktif dan berdaya saing ; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan ; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan ; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal ; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
4
Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yaitu, tindakan perencanaan (planning), yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kota Padang sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kota 2014-2019 yang tidak terlepas dari Renstra nasional. Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yang sudah ditentukan.
5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB. I
PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya Satuan Kerja Gambaran Umum Wilayah Kerja Sumber daya SKPD Sarana dan Prasarana SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN
SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Daerah Kota Padang. Pada bab II pasal 5 ayat (1) tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan, terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian a. Kasubag. Umum b. Kasubag. Keuangan 4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 5 ( lima) seksi : Berdasarkan jabatan structural adalah sebagai berikut: Eselon IIIa
: 1 (satu) orang Camat
Eselon IIIb
: 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan
Eselon Iva
: 5 ( lima ) orang
Eselon Ivb
: 2 (dua) orang
Kelurahan sebanyak 6 ( enam ) Kelurahan Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang adalah: Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 bahwa Pemerintahan Kecamatan Bungus Teluk Kabung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Camat Tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka tugas Camat adalah sebagai berikut : a.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 7
b.
Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
c.
Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakkan
peraturan-peraturan
perundangan ; d.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
e.
Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
g.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan ;
Selain tugas tersebut Camat mempunyai kewenangannya dibidang antara lain ; a.
Perizinan ;
b.
Rekomendasi ;
c.
Koordinasi ;
d.
Pembinaan ;
e.
Pengawasan ;
f.
Fasilitasi ;
g.
Penetapan ;
h.
Penyelenggaraan ; dan
i.
Kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Sekretaris Kecamatan. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan ;
b.
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi ;
c.
Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan ;
d.
Peningkatan sumber daya manusia ;
e.
Pelaksanaan tugas lian yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8
3. Seksi Tata Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, pelaksanan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a.
Melakukan pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
b.
Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
c.
Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ;
d.
Memfasilitasi penataan Kelurahan ;
e.
Pembantuan terhadap pelaksnaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk keentingan Pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku
f.
Pelaksanaan monitoringdan infentarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya;
g.
Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum ;
h.
Menyiapkan bahan pelaporan peyelengaraan pemerintahan kecamatan;
i.
Menyelenggarakan urusan pemlihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum.
j.
Melakukan Evaluasi dan Pelaporan pelasnaan Tugas Seksi Tata Pemerintahan dan Funsinya
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyrakat dan kelurahan. Penjabaran tugas seksi Pemberdayaan Masayarakat dan Kelurahan sebagaimana dimaksud adalah : a.
Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
b.
Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM);
c.
Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;
d.
Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pembangunan di wilayah kerjanya;
e.
Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
9
f.
Melakukan
pembinaan
dan
pengembangan
serta
pemantauan
kegiatan
perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan g.
Melakukan pengawasan penyalurah dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
h.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
i.
Menyelenggarakan lomba kelurahan;
j.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. Penjabaran
tugas
seksi
Kesejahteraan
Sosial
dan
Penanggulangan
Bencana
sebagaimana dimaksud adalah : a.
Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanakkanak dan pendidikan dasar;
b.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
c.
Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;
d.
Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
kegiatan
program
kesehatan
masyarakat; e.
Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
f.
Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya ;
g.
Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;
h.
Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;
i.
Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di kecamatan;
j.
Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;
k.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ugas seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya 10
6. Seksi Perijinan dan Pendapatan Seksi Perijinan dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Perijinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perijinan dan Pendapatan. Penjabaran tugas seksi Perijinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud adalah : a. Memberikan rekomendasi dan perizinan di kecamatan; b. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya; c. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan; d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perijinan dan Pendapatan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 7.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ( TRANTIBUM ) Seksi Trantibum dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain :
memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantibum mempunyai fungsi berikut. a. Melakukan Pembinaan ketentraman dan Ketertiban serta Kemsyarakatan; b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyakart ( LINMAS ) di wilayah kerjanya; c. Menengakkan dan melaksanakan Pertaturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundan-undangan diwilayah kerjanya; d. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya ala tanpa izin dan dapat menggangu serta membahayakan lingkungan hidup; f.
Melaksanakan pengelolaan kertiban, kebersihan dan keindahan
( K3 ) di
Kecamatan g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketemtraman dan ketertiban umum h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dan fungsinya;
11
8.
Kasubag Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
mengatur
mengawasi
dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan
dan
keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a. menyusun program dan rencana keugangan berdasarkan ketentuan yang berlaku b. menyelenggarakan adminstrasi keuganan kecamatan dan kelurahan c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan pengawai negeri Sipil dan penghasilan lainya; d. melakukan verivikasi SPJ e. Memperiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan; f.
Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
g. Melakukan pembinaan penyusuan program kerja kelurahan; h. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan; i.
Melakukan pemantauan dan pengendalaianProgram Kerja Kellurahan;
j.
Menyusun laporan bualanan, triwulan, dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Melakukan i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8.
Kasubag Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. mengelola surat masuk dan surat keluar b. mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi c. mengelola administrasi kepegawaian d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat; e. melaksanakan
urusan
pengadaan
peralatan/perlegkapan,
pencatatan,
penyimpanan dan pendrisbusian f.
melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor
g. melaksanakan penbinaan urusan tata usaha dan kersipan kelurahan;
12
h. melakukan pembinaan terhadap asset-aset kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; i.
membantu
camat
dalam
mengkoordinasiakan
kegiatan-kegiatan
kepala
seksi,UPTD dan Kelurahan; j.
menyiapkan bahan penyusanan kebikaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat kelurahan;
k. menginventarisisasi permasalahan-permassalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; l.
menyiapkan
baha
pengangkatan
dan
yang
berhubungan
pemberhentiaan
dengan lurah
pencalonan,
sesuai
pengusulan,
dengan
perundang-
perundangan yang berlaku; m. memecahkan
masalah
yang
tiimbul
dalam
pencalonan,
pengusulan,
pengangkatan, pemberhentian perangkat lurah n. menyiapkan bahan dan m emberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan o. melakukan evaluasi dan pelaproran pelaksanaan tu tugas sub bagian Umum; p. melaksanakan tugas lain yang berikan oeleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; Adapun struktur organisasinya adalah dibawah ini : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG CAMAT Drs. Imral Fauzi. M.Si Sekreratis Rido Satria S.Stp SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan Arbain
Sub Bagian Umum Rustam
Seksi Tata Pemerintahan Zufrida, SE
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan
Seksi
Seksi
Seksi
Kesejahteraan Ketentraman Perijinan dan Sosial & dan Ketertiban Pendapatan Penanggulangan Umum Makmur, BAcn Bencana Nurhayati,Amd.Keb Adapun struktur organisasinya adalahAlizair dibawah ini : Arman
13
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
LURAH Miswarni, S.Sos SEKRETARIS Eliarni. S.Sos
10.
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Tata Pemerintahan
Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan
Kesejahteraan Sosial & PB Rusdi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lurah Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kelurahan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu.
b.
Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kelurahan.
c.
Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat kelurahan.
d.
Pelekasanaan
pembinaan
penyelenggaraan
administrasi
kesejahteraan
masyarakat kelurahan. e.
Pelaksanaan
pembinaan
penyelenggaraan
administrasi
serta
memberikan
pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kelurahan. f. 11.
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan. Sekretaris Lurah Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan
kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kelurahan dalam rangka
14
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Keelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi : a.
Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kelurahan;
b.
Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kelurahan;
c.
Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
d.
Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
e.
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
f.
Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan;
g.
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
h.
Pelaksanaan
Monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas
kesekretariatan; i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12.
Kepala Seksi Kelurahan
a.
Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kelurahan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
c.
Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
d.
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
e.
Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
15
f.
Fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
daerah
dibidang
administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; g.
Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan pemerintah kelurahan;
h.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
b.
Ketertiban dan Perijinan Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan
tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. a.
Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c.
Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;
d.
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e.
Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f.
Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan;
g.
Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
h.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
c.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Seksi Kessos dan PB dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok
sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana adalah : a.
Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 16
b.
Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana;
c.
Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
d.
Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana;
e.
Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
f.
Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan prasarana di kelurahan;
g.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian fisik sarana dan prasarana;
h.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
d.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan
kegiatan
pendataan
mengawasi dan
dan pembinaan kesejahteraan sosial lingkup
Kelurahan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a.
Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
c.
Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
d.
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e.
Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
f.
Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM);
g.
Fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
daerah
di
bidang
sosial
dan
pemberdayaan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h.
Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
i.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
17
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.2. Sumber Daya Kecamatan Bungus Teluk Kabung A. Gambaran umum wilayah kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Secara administratif Kecamatan Bungus Teluk Kabung terbagi menjadi 6 Kelurahan dan RW 32 dengan RT 105, Luas Wilayah 100,78 Km2 dan Jumlah Penduduk 23.304 jiwa. Kepadatan rata-rata jiwa/Km2, wajib KTP sebanyak : 18.551 jiwa dengan cakupan layanan E-KTP sampai dengan 19 Desember 2013 sebanyak : 15. 177 Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki fungsi dan kedudukan strategis, yang bercirikan :
Daerah pelintasan Kota Padang – Kabupaten Pesisir Selatan
Daerah Pariwisata
Pengembangan/pembangunan arah selatan Kota Padang
Struktur sosial budaya yang heterogen
Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan potensi yang
“menggairahkan dan memikat”
tersebut, disisi lain menampilkan wajah “suram” yang merupakan dampak ikutan dari pertumbuhan Kota, antara lain:
Rumah tangga miskin :
yang tersebar di 6 ( enam ) Kelurahan
Alih fungsi lahan, diperkirakan dalam kurun waktu 2007-2011 telah terjadi alih
fungsi lahan Untuk pembangunan fasilitas publik : perkantoran, PLTU Teluk Sirih
Konservasi dan pengelolaan sumber daya
Semakin terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah tangkapan air (Cathcment Area), perlindungan mata air, penataan dan Konservasi daerah bantaran sungai.
Permukiman kumuh dan Sanitasi buruk
Tumbuh pemukiman kumuh yang melipputit Kel. Telluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Utara, Teluk Kabung Tengah
Infrastruktur Perkotaan belum memadai
Sistem drainase belum optimal, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan pasar, jalan lingkungan, prasarana kebersihan, Penerangan Jalan Umum (PJU), yang secara akumulatif dapat berdampak kepada ketertiban, keindahan dan Kebersihan.
Konflik sosial
Terjadi karena Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif, pergeseran nilai moral dan pengaruh budaya luar yang cenderung “menyisihkan kearifan budaya lokal”. Oleh individu dan atau kelompok indvidu tertentu yang belum siap menerima perubahan tersebut,
18
kemudian terkemas sebagai “kecemburuan sosial “dapat menyulut terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. b. Gambaran umum Sumber daya SKPD Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang, Nomor 56 Tahun 2008 Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebagaimana dimaksud dalam tabel 1, di bawah ini.
No
Jabatan
Eselon
Keterangan
1.
Camat
III A
Seluruh
2.
Sekretaris Camat
III B
Terisi
3.
Kasi Tata Pemerintahan
IV A
4.
Kasi
5.
Kelurahan
IV A
6.
Kasi Kesssos dan PB
IV A
7.
Kasi Perijinan dan Pendapatan
IV A
8
Kasi Trantibum
IV A
9.
Kasubag Keuangan
IV /B
Kasubag Umum
IV /B
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Jabatan
IV A
Kondisi kepegawaian pada Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagaiamana dimaksud dalam tabel.2 di bawah ini. No
Kebutuhan Jabatan
Jabatan Struktural
Fungsional Umum
1.
Camat
-
Pengemudi Kendaraan Dinas
2.
Sekretaris Kecamatan
-
Penerima Telepon dan surat serta
Pengagenda
Keterangan
kegiatan
camat 3.
Kasi Tata Pemerintahan - Pengadministrasian Umum - Pengumpul dan Pengolah data
4.
Kasi
Pemberdayan pemerintahan
Masyarakat dan Kelurahan
19
5.
Kasi Kessos dan PB
- Pengadministrasian Umum - Pengumpul dan Pengolah data Fispra
6.
Kasi Trantibum
- Pengadministrasian Umum - Pengumpul dan Pengolah data Kesos
7.
Kasi
Perijinan
dan - Pengadministrasian Umum
Pendapatan 8.
Kasubag Keuangan
-
Pengumpul
Pengolah
dan data
-
Trantib 9.
Kasubag Umum
Operator computer
-
Pembantu bendahara
-
Pengumpul pengolah
dan data
perencanaan
-
Operator computer
-
Pengurus Barang,
-
pengumpul pengolah
dan data
kepegawaian, -
caraka
-
penjaga kantor, petugas clining
Berdasarkan tabel 2 diatas, maka kebutuhan PNS di Kecamatan Bungus Teluk Kabung berjumlah 27 Orang dengan rincian 9 orang Pejabat Struktural dan 20 Pejabat Fungsional Umum (staf). Sedangkan kondisi saat ini, seluruh Pejabat Struktural terisi namum kebutuhan Pejabat Fungsional Umum hanya terisi 5 orang sehingga terdapat 15 Jabatan Fungsional Umum yang lowong. 20
c. Sarana dan Prasaarana SKPD Berikutnya disajikan kebutuhan dan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebagaimana dimaksud dalam tabel 3 dan 4 di bawah ini Tabel. 1 Kebutuhan Prasarana Kerja : No
Ruang Kerja
Keterangan
1.
Ruang rapat kantor
Ada
2
Aula
Ada
3
Ruang Camat
Ada
4
Ruang Sekcam
Ada
5
Ruang Seksi Pemerintahan
Ada, Saat ini digunakan untuk Peralatan dan Layanan E-KTP
6
Ruang Seksi PM-K
Ada
7
Ruang Trantibum
Ada
8
Ruang Seksi Kesos dan PB
Ada, Saat ini digunakan untuk Peralatan dan Layanan E-KTP
9
Ruang Seksi PP
Ada
10
Ruang Kasubag Keuangan
Ada
11
Ruang Kasubag Umum
Ada
12
Gudang
Ada
13
Penjaga Kantor
Tidak Ada
14
Mushalla
Ada
15
Tempat parkir kendaraan
Ada
Bermotor roda 4 dan 2 21
Tabel 2 Kebutuhan Sarana Kerja No. Sarana Kerja
Kebutuhan
Ketersediaan
Keterangan
1.
2 Meja Kerja Biro,
2 Unit meja
Meja Kerja Biro u
6 Meja Kerja
kerja biro
Ess. III
setengah Biro
6 Unit meja
20 Meja Kerja
kerja setengah
Meja Kerja ½ Biro u
biasa
Biro
Ess. IV
12 Unit Meja
Meja kerja Biasa u
Kerja Biasa
Staf
1 lKomputer
4 Unit komputer
2 Laptop
untuk masing2
2
Mebelair
Komputer/Laptop 6 Komputer, 3 Laptop
Seksi 2 Unit Komputer untuk masing2 SubBagian 1 Unit Laptop Untuk SIMDA Keuangan 1 Unit Laptop untuk SIMDA BMD 1 Unit Laptop untuk Backup Data 3
4
Kendaraan Dinas
AC/Kipas angin
1 Ranmor R4,
1 Ranmor R4,
7 Ranmor R2
3 Ranmor R2
AC 4 Unit,
AC 2 Unit, Kipas
Kipas Angin 6
Angin 2 Unit
Unit
1 AC R. Camat 1 AC R Sekcam 2 AC R Peralatan dan layanan EKtp
5
Genset
1 Unit
Tidak ada
Berdasarkan kondisi aktual wilayah kerja dan satuan kerja, Sarana dan prasarana kerja maka camat bersama seluruh jajaran bersama-samasa beruusaha untuk :
22
1.
Menumbuh kembangkan budaya “melayani” Bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menumbuhkan kesadaran bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban
maupun
kehormatan,
merupakan
dassar
bagi
terbentuknya
masyarakat yang manusiawi. Hal ini dilakukan dengan memotivasi seluruh aparatur untuk tetap senantiasa selalu belajar memperhatikan dan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Sebagai contoh : Pelayanan E-KTP secara optimal, selain untnuk percepatan cakupan layanan E-KTP, juga untuk mendekatkan
diri kepada masyarakat
sekaligus menumbuhkan citra positif pemerintah daerah dalam pelayanan publik 2.
Mengoptimalkan sumber daya (personil, pembiayaan dan perlengkapan) yang terbatas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara optimal.
3. Menyusun
dan
melaksanakan
program/kegiatan
berdasarkan
kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah kerja dengan prioritas agenda utama : a. Pengentasan Kemiskinan, dalam penyaluran raskin b. Penataan Infrastruktur Perkotaan c. Penguatan koordinasi, Informasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait d. Pengembangan dan pelestraian nilai-nilai kearifan local (local wisdom) 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Bungus Teluk Kabung sesuai Peraturan Daerah Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut : 1. Permohonan Kartu Keluarga Baru 2. Penggantian Kartu Keluarga 3. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP) 4. Surat Keterangan Kematian 5. Surat Keterangan Pindah 6. Surat Keterangan Domisili 7. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 61 – 100 M2 (sesuai Perda No. 06 Tahun 1990 dan Perda No. 1/2005) 8. Pemungutan Retribusi PBB
23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA, KANTOR CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN
FUNGSI
KECAMATAN,
MEMPUNYAI
PELUANG
SEKALIGUS
TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS CAPAIAN KINERJA ANTARA LAIN:
TANTANGAN : 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Bungus Teluk Kabung untuk meningkatkan kinerja; 2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 3. Menurunnya
kepercayaan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan
sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Kurangnya
dukungan
dari
dinas/instansi
dalam
pembangunan
sehingga
menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasi
PELUANG : 1. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. 2. Masih
tingginya
kepedulian
tokoh
adat
dalam
mendukung
pelaksaan
pembangunan
PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2009 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listri 3. Penyediaan Alat tulis kantor 4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 5. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 24
10. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 11. Penyediaan Peralatan Kebersiah 12. Penyediaan jasa Pelayanan Publik B. Program Peningkatan Sarana dan PRasrana 1. Pengadaan Mebeleur 2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Rumah Dinas 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 5. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meleur 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapatan Gedung Kantor 8. Rehab sedang/berat gedung kantor C. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas D.
Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan
E.
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatn 3. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 4. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 5. Pengembangan Fisik Lingkungan
F. Program Pencegahan Dini dan Pengulanggan Korban Bencana Alam 1. Operasional Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2010 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listri 3. Penyediaan Alat tulis kantor 4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 5. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 25
8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 11. Penyediaan Peralatan Kebersiah 12. Penyediaan jasa Pelayanan Publik 13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran B. Program Peningkatan Sarana dan PRasrana 1. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Rumah Dinas 2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Kantor C. Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktitisar realisasi kinerja SKPD D. Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan E. Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatn 3. Dana Stimulan Kecamatna 4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5. Dana stimulant Kelurahan 6. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 7. Pengembangan Fisik Lingkungan PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2011 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Alat tulis kantor 4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 5. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 26
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 11. Penyediaan Peralatan Kebersiah 12. Penyediaan jasa Pelayanan Publik B. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu D. Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktitisar realisasi kinerja SKPD E. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK F. Program Peningkatan dan Pengebangan pengelolaan Keuangan daerah 1. Inventarisisasi dan Labelisasi Aset Tetap SKPD G.
Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan
H.
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Dana Stimulan Kecamatna 3. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 4. Dana stimulant Kelurahan 5. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 6. Pengembangan Fisik Lingkungan
I. Program Pencegahan Dini dan Pengulanggan Korban Bencana Alam 1. Operasional Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2012 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 27
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Alat tulis kantor 4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 5. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 11. Penyediaan Peralatan Kebersiah 12. Penyediaan jasa Pelayanan Publik B. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur 1. Pengadaan Mobileur 2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu D. Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktitisar realisasi kinerja SKPD
E. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK F.
Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan
G. Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Dana Stimulan Kecamatna 3. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 4. Dana stimulant Kelurahan 5. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 28
6. Pengembangan Fisik Lingkungan H. Program Pencegahan Dini dan Pengulanggan Korban Bencana Alam 1. Operasional Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2013 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan Kedaraan Dinas Operasional 4. Penyediaan Alat tulis kantor 5. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 6. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan Peralatan Kebersiah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan Dinas/operasional 2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 5. Pemeliharaan rutin /dan berkala alat listrik , air dan telepon 6.
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
C. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu D. Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktitisar realisasi kinerja SKPD E. Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
29
F. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK G. Program Peningkatan dan Pengebangan pengelolaan Keuangan daerah 1. Sensus Barang Daerah H. Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan I. Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Dana Stimulan Kecamatan 3. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatn 4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5. Dana stimulant Kelurahan 6. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 7. Pengembangan Fisik Lingkungan J.Program Pencegahan Dini dan Pengulanggan Korban Bencana Alam 1. Operasional Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2014 A. Program Adminsitrasi Perkantoranogram 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan Kedaraan Dinas Operasional 4. Penyediaan Alat tulis kantor 5. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 6. Penyediaan komponen instansi listrik dan penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan petaruran dan perudang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Pendukung Pelayanan Kantor/konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan Peralatan Kebersiah 13. Penyediaan jasa Pelayanan Publik
30
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan Dinas/operasional 2. Pengadaan Mobeluer 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemelirharaan rutin / Berkala kendaraan DInas Operasional 6. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin /Berkala Meleleur 8. Pemeliharaan Rutin / Bekala Alat Listri , air dan telepon 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor C. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Mesin/kartu Absensi 2. Pengadaan Pakaian DInas beserta Perlengkapanya D. Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktitisar realisasi kinerja SKPD E. Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan F. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Peyusunan Rencana Strategis Renstra SKPD G. Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembangaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan H. Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakat 2. Dana Stimulan Kecamatan 3. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatn 4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5. Dana stimulant Kelurahan 6. Pengembagan Administrasi Pemerintahan 7. Pengembangan Fisik Lingkungan
31
I. Program Pencegahan Dini dan Pengulanggan Korban Bencana Alam 1. Operasional Kegiatan
Tabel Tabel Kinerja Kecamatan bungus Teluk Kabung Tahun 2009-2014 (Dalam Rp. Juta)
No.
A
PAGU INDIKATIF (Rp. Juta)
PRIORITAS ENSTRA 20092014
2012
2013
2014
343.19
377.42
360.60
346.37
433.89
530.38
0.60
1.50
2.82
2.82
2.91
3.00
27.72
32.10
54.18
54.18
51.24
57.65
-
-
-
-
2.50
3.75
26.40
26.40
28.82
26.40
28.50
26.46
28.20
28.20
28.20
28.20
29.54
29.90
0.75
1.50
1.50
1.50
16.23
10.98
82.47
103.02
24.37
48.00
42.85
54.76
7.60
7.80
14.40
14.40
13.44
13.44
16.00
17.70
33.30
35.00
44.78
50.45
18.98
30.00
56.90
38.34
67.76
94.40
15.00
11.37
56.90
38.34
67.76
94.40
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3
2011
Penyediaan jasa surat menyurat
2
2010
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2009
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
6
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan
9
Penyediaan makanan dan minuman
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10
Pendukung Pelayanan Kantor/Konsultasi Dalam Daerah 32
11
Penyediaan Peralatan kebersihan
12
10.00
10.00
10.00
10.00
114.47
54.34
49.20
49.20
56.40
81.20
-
53.49
-
-
-
-
486.08
784.89
25.00
200.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
B
10.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
12
5.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
486.91
249.71
230.02
225.24
Aparatur 1
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 3
5.00
9.00
-
-
25.00
137.50
81.50
83.36
25.00
45.00
25.00
137.47
145.37
132.81
166.39
388.12
459.70
15.90
13.85
13.85
13.85
17.96
18.70
7.50
-
-
-
-
15.19
-
-
-
-
10.00
12.50
18.00
-
-
-
-
15.19
120.54
-
-
-
10.00
12.50
-
39.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
C
28.80
Pemeliharaan rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 8
-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Alat Listrik, Air dan Telpon 7
20.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mebeleur 8
-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor 7
45.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional 6
-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor 5
-
Pengadaan Mebeleur
Rumah Dinas 4
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
7.95
15.60
-
-
-
-
-
20.00
12.95
-
-
-
-
19.00
-
-
7.95
15.60
-
-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3
-
Pengadaan Mesin/kartu absensi
2
12.95
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
33
D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
-
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
44.00
46.00
44.00
46.00
22.49
-
22.49
-
19.98
-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
-
10.00
10.00
10.00
kinerja SKPD E
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
-
-
-
-
Persampahan 1
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
-
-
-
-
persampahan F
Program Penataan Administrasi
-
-
214.43
150.47
Kependudukan 1
Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-KTP)
G
-
-
214.43
150.47
Program Peningkatan dan Pengembangan
-
-
15.00
-
pengelolaan Keuangan Daerah 1 2
Sensus Barang Daerah -
-
-
19.98
-
-
-
15.00
-
-
-
-
10.00
-
10.00
1.50
6.00
1.50
6.00
744.12
974.26
256.82
390.97
Inventarisasi dan Labelisasi Aset Tetap SKPD
H
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
-
-
-
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
I
-
-
-
-
Program Koordinasi dan Pemberdayaan
3.60
6.00
6.00
6.00
Kelembagaan 1
Koordinasi Lintas Kelembagaan 3.60
J
6.00
6.00
Program Pengembangan Kecamatan
1
6.00
873.67 1,065.00
586.24
719.79
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
79.07
125.79
96.97
216.66
34
2
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
3 4
5
-
58.86
50.74
-
75.00
75.06
75.00
76.25
75.00
460.80
400.00
266.63
278.13
223.28
207.55
-
150.00
147.58
150.00
128.93
250.00
22.75
22.75
147.58
150.00
128.93
250.00
227.50
227.50
147.58
150.00
128.93
250.00
Dana Stimulan Kelurahan Pengembangan Administrasi Pengembangan Fisik Lingkungan
K
-
Peningkatan Infrastruktur
Pemerintahan 5
63.96
Dana Stimulan Kecamatan
Kecamatan 5
83.55
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
104.31 1,708.14 1,527.19 1,690.13 2,018.88 2,791.50
Korban Bencana Alam 1
Operasional Kegiatan 104.31 TOTAL
-
96.97
216.66
256.82
390.97
1,824.63 1,708.14 1,430.22 1,473.47 1,762.06 2,400.53
35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Mengunakan
analisis
lingkungan
strategis
(analisis
SWOT/Strenght,Weakness,Opportunity and Threath ). Dengan hasil masing masing analisis sebagai berikut : 1. Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan ( Strong ). B 1.
Kepemimpinan camat yang Visioner, berkomitmen dan berintergriktas sehinga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Bungus Teluk Kabung
2.
Pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yg optimal, efisien dan efektif
3.
Hubungan kerja dan Koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pemangku kepentingan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman
4.
tersedianya sarana dan prasarana pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran tugas-tugas dikecamatan
5.
Sumber daya Manusia yg mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.
b. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 1. Kurangya pegawai di SIPD Kec. Kecamatan Bungus Teluk Kabungdan Tingkat Kelurahan 2. Pelimpahan sebagaiian kewanganan Walikota Kepada Camat belum disertai dengan adaya juklak dan juknis 3. Belum terisinya beberapa Jabatan struktural di tingkat Kelurahan 4. Dalam Pelaksanaan Musrenbang Masih banyak stakeholders ( Pemangku Kepentingan
yang
tidak
ikut
didialam
Muswsawarah
Perencanaan
Pembangunan
36
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistimatis dan akurat sehinga meminbul kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan eveluasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pereencanaa 7. Belum Optimalnya kordinasi antar inslatsnti / UPTD yang diharapkan dapat mempertajam analisa perencanaan pembangunan 8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perncanaan pembangunan
2.
Analisis Lingkungan Eksternal a.
Faktor Peluang ( Oppor tunity ) 1. telah
ditetapkannya
Peraturan
daerah
Nomor
15
tahun
2004
tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan 2. Aparat Kecamatan yang bekerja secara professional, memiliki integritas dan komitmen yg tinggi 3. Sistem dan Birokrasi pemerintahan Kota Padang sudah tertata dengan baik 4. Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakasa seluas luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 5. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan parapemang ku kepentingan b.
Faktor Ancaman ( THREAT ) 1. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan sering kali bertetangan dan hal tersebut harus ditampung dan perhatikan 2. Masih adanya aparatur Pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitisivatif 3. Bervariasinya tingktat pendidikan, Sosial Ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat kecamatan bungus Teluk Kabung 4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang yang tidak berpihak pda masyarakat
37
3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Karena letaknya yang sangat strategis, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat maka kegiatan pembangunan Kota Padang sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktorfaktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kota Padang. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan,
memerlukan
berbagai
inovasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan. Tantangan Kota Padang kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota Padang tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdangan dan Pariwisata yang SEJATERA, RELEGIUS DAN BERBUDAYA ”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : a. Masyarakat Kota Padang adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Padang dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Pendidikan, perdagangan dan pariwiisata ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, perdangangan dan pariwisata termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Padang. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d.
Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan normanorma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. 38
Padang dengan visinya menempatkan diri sebagai Kota yang maju disegala bidang tanpa melupakan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kota Padang, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan nilainilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Padang kedepan adalah sinkronisasi hubungan antaran manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan sang Pencipta-Nya. Untuk mencapai Visi Kota Padang “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius, Dan Berbudaya ”, terdapat 6 Misi yang yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, Kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat perdangangan wilayah Barat Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5. Meningkatkan Kota Padang yang aman, bersih, asssri, tertib, bersahabatan dan menghargai kearifan local. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani 3.3. Telaahan Renstra Kl dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kecamatan Bungus Teluk Kabung ditinjau dari sasaran jangka Menengah Renstra K/L 1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keselurahan 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial 4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Padang untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.
39
Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Padang, Penataan Ruang Kota Padang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota. Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Padang diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan Kota Padang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: Isu strategis yang dihadapi SKPD Berdasarkan gambaran aktual kondisi cakranegara saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :
Pengentasan kemiskinan
Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan
Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
Tata pemerintahaan yang baik kareana kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kota Padang yang mennyelenggarakan pelayanan Publik, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan Administrasi terpadu kecamatn ( PATEN ) Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.
40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Mengingat penduduk Kecamatan Bungus Teluk Kabung sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam jangka panjang maka ditetapkan ”Visi ” Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah ” Terwujudnya Masyarakat Bungus Teluk Kabung Yang Sejahtera, berbudaya dan berpendidikan yang bersendikan adat dan agama “ Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Bungus Teluk Kabung telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut : 1.
Meningkatkan tugas pemerintahan Umum.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat beserta tokoh adat dan agama dalam pembangunan fisik ekonomi social dan budaya. 3. Meningkatkan semangat wiriausaha masyarakat melalui Koperasi dan Ukm. 4.
Meningkatkan SDM Nelayan da;am pemanfaatan pelestarian dan pengawasan terumbu karang serta biota laut
4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan strategi merupakan penjabaran atau iplementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun , maka pemerintahan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat secara tepat mengetahui apa yang diharus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangakan sumber daya dam le,am[iam uamg di miliki Adapun tujuan stratejik Pemerintahan Kecamtaan Bungus Teluk Kabung adalah Tujuan dari Misi Kesatu - Meningkatnya Tugas-tugas Pemereintahan UMum No 1.
Tujuan Meningkatkannya
Sasaran Tugas- Terlaksanaya
tugas Pemerintahan Umum
Strategi
Kebijaksanaan
Meningkatkan
Meningikut
Tugas-tugas
kualitas
sertakan
Pemerintahan
Sumber
Daya aparatur dalam
Umum
Manusia
diklat-diklat
Terlaksanannya
Meningkatkan
Mengoptimalkan
Administrsi dan sarana
dan pemamfaatan
41
Rapat-rapat
Prasarana
sarana
Pemerintahan
prasarana
dan
Tercukupi
nya Meningkatkan
Melakukan
sarana
dan kualitas
pengawasan
Prasana
Perencanaan,
kepada
setiap
Pemerintahan
Pengawasan
tugas pokok dan
dan
fungsi aparatur
pengendalian,
di kecamatan
pengelolaan keuangan dan aset
Tujuan dari Misi Ke 2 - Meningkatnya peran serta tokoh adat dan agama dalam pembagunan fisik ekonomi sosial dan budaya. No 1.
Tujuan Meningkatkannya
Sasaran Peran Terciptanya
serta Tokoh adat dan agama
infra
Strategi
Kebijaksanaan
Meningkatkan
Mengikutsertakan
struktur pembangunan
para tokoh adat
kecamatan
infrastruktur di dan kecamatan
agama
dalam pelaksanaan musrenbang
Terpenuhinya
Meningkat
kebutuhan dan pertemuan
Melaksanakan hasil
aspirasi
dengan tokoh- pertemuan
masyarakat
tokoh adat dan dengan agama
dari tokoh
adat dan agama didalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
42
Meningkat kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program
Tujuan Misi ke 3 - Meningkatnya Kesejah teraan masyarakat - Menurunya angka Penganguran ; No 1.
Tujuan Meningkatnya masyarakat
Sasaran
Kesejahteraan Menurunnya
Strategi
Kebijaksanaan
Meningkatkan
Melaksanakan
angka
SDM
kegiatan
Penganguruan
Masyarakat
pelatihan
bagi
masyarakat Terpenuhinya
Memberikan
kebutuhan
bantuan
hidup
UMKM
masyarakat
peralatan
modal dan
kepada masyarakat Membina Kelompok Usaha kecil
dan
Menengah
43
Tujuan dari Misi ke 4 No 1.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Meningkatnya
kualitas Tercapainya
Meningkatkan
terumbu
besertta kualitas
peran
karang
biota laut lainya
terumbubu karang biatota laut
Kebijaksanaan Meningkatnya
serta kesadaran
masyarakat
masyarakat
dan dalam kegiatan dalam gotong royong
pemilahan sampah
44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1
Rencana Program dan Kegiatan Keseluruhan program yang dikelola Kecamatan Bungus Telluk Kabung Selama 5 Tahun Kedepan 2014/2019 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai mana tercantum dalam Visi dan Misi Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk selanjutnya pencapaian Visi dan Misi Kota Padang selama 5 tahun kedepan. Program merupan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertetu.untuk memimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu meruupakan bagian dari program
5.1
INdikator Kinerja Pengaturan indkator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk meantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan dengan pedoman indicator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terrarah dan jika ditemukan permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya
5.2
Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yang dikelola kecamtan bungus teluk kabung adalah meliputi internal kecamata n dan elemen masyarakat
5.3
Pendanaan INdkikatir Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Kantor Camat Bungus Teluk Kabung Tahun 2014-2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. Renstra SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Bungus Teluk Kabung mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Bungus Teluk Kabung berencana melaksanakan 11 program dan 30 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Kota Padang. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
45
BAB VI INDIKOTOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi dan stok holder yang lainya diharpakan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerahn tahun 2009 /2014. Yaitu ” Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah ” Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakaat dan Pemgembangan Ekonomi Kemasyrakatan “ adapun sasaran yang akan dkerjakan oleh Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam rangka keberhasilan Pembagunan sebagai Berikut : 1. Meningkatnya tugas-tugas Pemerintahan Umum sesuai dengan Tupoksi masing-masing 2. Menguatkan Kuatkan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 3. Meningkatnya tertibnya adminstrasi perkantoran dan rapat-rapat 4. Miningkatnya Kapasits SD Aparatur 5. Meningkatnya Kualitas Infratruktur Kecamatan 6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stekholderts dalam mempercepat kesejahteraan rakyat 7. Menguatnya kelembagaan yang mampu mengangkomodasi tuntutan perubahan dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah 8. Meningkatnya Kualitas terembu karang dan Biota Laut
46
VII PENUTUP Renstra Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Bungus Teluk Kabung guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Bungus Teluk Kabung beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk terus mengeksplor kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud. Adapun visi Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah ” Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemgembangan Ekonomi Kemasyrakatan “
47
48
49
50
51
52
53
1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2014 -2019
TUJUAN
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
SASARAN
INDIKATO R SASARAN
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM/ KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan
jumlah materai
jumlah rekening
jumlah kendaraan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)
KODE
1
20
17
Tersedianya jasa surat menyurat
587 lembar
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi perkantoran
Target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Rp
Target
2,800,515,800.00
2016 Rp
Rp
3,080,567,380.00
Target
2017 Rp
Rp
3,388,624,118.00
Target
2018 Rp
Rp
3,727,486,529.80
Target
2019 Rp
Rp
4,100,235,182.78
Target
Rp
Rp
4,510,258,701.06
Target
Rp
Rp
4,510,258,701.06
587 lembar
Rp
5,314,683.00
Tambahan dari SKPD Kel
3,300,000.00
587 lembar
Rp
3,630,000.00
587 lembar
Rp
3,993,000.00
587 lembar
Rp
4,392,300.00
587 lembar
Rp
4,831,530.00
587 lembar
Rp
5,314,683.00
3 Paket
Rp
66,972,000.00
3 Paket
Rp
73,669,200.00
3 Paket
Rp
81,036,120.00
3 Paket
Rp
89,139,732.00
3 Paket
Rp
98,053,705.20
3 Paket
Rp
107,859,075.72
3 Paket
Rp
107,859,075.72
Tambahan dari SKPD Kel
Terlaksanaya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas /Operasional
1 paket
Rp
4,500,000.00
1 paket
Rp
4,950,000.00
1 paket
Rp
5,445,000.00
1 paket
Rp
5,989,500.00
1 paket
Rp
6,588,450.00
1 paket
Rp
7,247,295.00
1 paket
Rp
7,247,295.00
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kegiatan administrasi dan Surat menyurat Kantor Camat Bungus Teluk Kabung
6 paket
Rp
29,863,420.00
6 paket
Rp
32,849,762.00
6 paket
Rp
36,134,738.20
6 paket
Rp
39,748,212.02
6 paket
Rp
43,723,033.22
6 paket
Rp
48,095,336.54
6 paket
Rp
48,095,336.54
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan cetakan penggandaan
Meningkatnya kegitatan admistrasi dan penyampaian informasi di Kantor Camat Bungus Teluk Kabung
6 Paket
Rp
34,161,300.00
6 Paket
Rp
37,577,430.00
6 Paket
Rp
41,335,173.00
6 Paket
Rp
45,468,690.30
6 Paket
Rp
50,015,559.33
6 Paket
Rp
55,017,115.26
6 Paket
Rp
55,017,115.26
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
4 jenis / bh
Rp
11,495,000.00
4 jenis / bh
Rp
12,644,500.00
4 jenis / bh
Rp
13,908,950.00
4 jenis / bh
Rp
15,299,845.00
4 jenis / bh
Rp
16,829,829.50
4 jenis / bh
Rp
18,512,812.45
4 jenis / bh
Rp
18,512,812.45
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas.
19 unit
Rp
86,860,000.00
19 unit
Rp
95,546,000.00
19 unit
Rp
105,100,600.00
19 unit
Rp
115,610,660.00
19 unit
Rp
127,171,726.00
19 unit
Rp
139,888,898.60
19 unit
Rp
139,888,898.60
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
3 Paket
Rp
16,800,000.00
3 Paket
Rp
18,480,000.00
3 Paket
Rp
20,328,000.00
3 Paket
Rp
22,360,800.00
3 Paket
Rp
24,596,880.00
3 Paket
Rp
27,056,568.00
3 Paket
Rp
27,056,568.00
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
2 paket
Rp
57,570,000.00
2 paket
Rp
63,327,000.00
2 paket
Rp
69,659,700.00
2 paket
Rp
76,625,670.00
2 paket
Rp
84,288,237.00
2 paket
Rp
92,717,060.70
2 paket
Rp
92,717,060.70
Tambahan dari SKPD Kel
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah
9 orang
Rp
106,150,000.00
9 orang
Rp
116,765,000.00
9 orang
Rp
128,441,500.00
9 orang
Rp
141,285,650.00
9 orang
Rp
155,414,215.00
9 orang
Rp
170,955,636.50
9 orang
Rp
170,955,636.50
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan Peralatan kebersihan
Tersedianya alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K.3
6 paket
Rp
10,445,000.00
6 paket
Rp
11,489,500.00
6 paket
Rp
12,638,450.00
6 paket
Rp
13,902,295.00
6 paket
Rp
15,292,524.50
6 paket
Rp
16,821,776.95
6 paket
Rp
16,821,776.95
Tambahan dari SKPD Kel
Penyediaan Pelayanan Publik
Terlaksanaya dan meningkatnya pelayanan kegiatan administrasi / teknis perkantoran
6 orang
Rp
86,900,000.00
6 orang
Rp
95,590,000.00
6 orang
Rp
105,149,000.00
6 orang
Rp
115,663,900.00
6 orang
Rp
127,230,290.00
6 orang
Rp
139,953,319.00
6 orang
Rp
139,953,319.00
Barang dan
Jsa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
2015
Keterangan KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
Rp
jumlah pengadaaan
Meningkatanya sarana dan prasarana aparatur
2014
Rp
Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah barang cetak
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
01
jumlah ATK
jumlah perjalanan dinas
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN
1 20 17 02
Page 1
30
jumlah pengadaaan
jumlah pengadaaan
terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar Meningkatnya kualitas pelayanan adminstrasi perkantoran
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan mebeleur
terwujundnya pengelolaan Meningkatnya persampahan Pengembangan kinerja dalam rangka pengelolaan Persampahan meningkatkan K3 di lingkungan Masayarakat
Mewujudkan data Aset yang Tersedianya data akurat aset yang akurat
jumlah koordinasi Tersedianya Rencana Strategis Meningkatnya Perencanaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Terwujundnya koordinasi lintas Meningkatnya Koordinasi kelembagaan dalam lintas Kelembangaan melaksanakan tugas
Rp
242,000,000.00
1 unit
Rp
266,200,000.00
1 unit
Rp
292,820,000.00
1 unit
Rp
322,102,000.00
1 unit
Rp
322,102,000.00
3 unit
Rp
41,560,000.00
3 unit
Rp
45,716,000.00
3 unit
Rp
50,287,600.00
3 unit
Rp
55,316,360.00
3 unit
Rp
60,847,996.00
3 unit
Rp
66,932,795.60
3 unit
Rp
66,932,795.60
1 paket
Rp
73,700,000.00
1 paket
Rp
81,070,000.00
1 paket
Rp
89,177,000.00
1 paket
Rp
98,094,700.00
1 paket
Rp
107,904,170.00
1 paket
Rp
107,904,170.00
Meningkatnya Pemiliharaan kendaraan Dinas
17 unit
Rp
524,050,000.00
17 unit
Rp
576,455,000.00
17 unit
Rp
634,100,500.00
17 unit
Rp
697,510,550.00
17 unit
Rp
767,261,605.00
17 unit
Rp
843,987,765.50
17 unit
Rp
843,987,765.50
1 paket
Rp
29,000,000.00
1 paket
Rp
31,900,000.00
1 paket
Rp
35,090,000.00
1 paket
Rp
38,599,000.00
1 paket
Rp
42,458,900.00
1 paket
Rp
46,704,790.00
1 paket
Rp
46,704,790.00
44 unit
Rp
17,700,000.00
44 unit
Rp
19,470,000.00
44 unit
Rp
21,417,000.00
44 unit
Rp
23,558,700.00
44 unit
Rp
25,914,570.00
44 unit
Rp
28,506,027.00
44 unit
Rp
28,506,027.00
Dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peraltan gedung kantor Meningkatnya Kondisi peralatan kantor yang rusak /kurang baik dalam men\dukung
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur
Berfungsinya dengan baik mebelur Kantor Camat dan Kantor Lurah
44 unit
Rp
15,000,000.00
44 unit
Rp
16,500,000.00
44 unit
Rp
18,150,000.00
44 unit
Rp
19,965,000.00
44 unit
Rp
21,961,500.00
44 unit
Rp
24,157,650.00
44 unit
Rp
24,157,650.00
Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon
Terdukungnya kegiatan administrasi perkantoran pada kantor camat Bungus Teluk kabung
1 paket
Rp
12,500,000.00
1 paket
Rp
13,750,000.00
1 paket
Rp
15,125,000.00
1 paket
Rp
16,637,500.00
1 paket
Rp
18,301,250.00
1 paket
Rp
20,131,375.00
1 paket
Rp
20,131,375.00
6 dokumen
Rp
-
6 dokumen
Rp
-
6 dokumen
Rp
-
6 dokumen
Rp
-
6 dokumen
Rp
-
6 dokumen
Rp
-
1 20 17 06 terwujudnya aparatur terlatih
dan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6 dokumen
Tertibnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja di Kec, Bungus Teluk Kabung
4 orang
Rp
10,000,000.00
4 orang
Rp
11,000,000.00
4 orang
Rp
12,100,000.00
4 orang
Rp
13,310,000.00
4 orang
Rp
14,641,000.00
4 orang
Rp
16,105,100.00
4 orang
Rp
16,105,100.00
Terciptanya lingkungan yang tertib, bersih dan rapi
1 Paket
Rp
319,000,000.00
1 Paket
Rp
350,900,000.00
1 Paket
Rp
385,990,000.00
1 Paket
Rp
424,589,000.00
1 Paket
Rp
467,047,900.00
1 Paket
Rp
513,752,690.00
1 Paket
Rp
513,752,690.00
Terlaksanaya Sensus Barang Daerah
2 Unit
2 Unit
Rp
-
2 Unit
Rp
-
2 Unit
Rp
-
2 Unit
Rp
-
2 Unit
Rp
-
2 Unit
Rp
-
Terlaksanya penyusuan Renstra Dengan Baik
2 Unit
2 Unit
Rp
11,000,000.00
2 Unit
Rp
12,100,000.00
2 Unit
Rp
13,310,000.00
2 Unit
Rp
14,641,000.00
2 Unit
Rp
16,105,100.00
2 Unit
Rp
16,105,100.00
1 20 17 60
1 20 17 60
Sensus Barang daerah
1 20 17 60
Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Program Koordinasi dan Pembedayaan Kelembagaan
yang
1 20 17 60
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah jumlah koordinasi
1 unit
67,000,000.00
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan jumlah koordinasi
220,000,000.00
Rp
Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kenerja dan Keuangan
jumlah koordinasi
Rp
1 paket
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya pelaporan capaian realisasi kinerja dan keuangan dengan baik
1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional
Pendidikan Pelatihan Meningkatnya kapasitas sumber daya akulalitas sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
200,000,000.00
Berfungsinya dengan baik Rumah Dinas Camat
Pemiliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
terwujudnya aparatur yang terlatih
Rp
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 unit
Rp
10,000,000.00
1 20 17 60
Page 2
30
jumlah koordinasi
Terwujudnya pengembangan kecamatan
Meningkatnya pengembangan kecamatan
Lintas
2 orang
Rp
6,600,000.00
395,970,500.00
4 kegiatan
Rp
Rp
50,742,500.00
1 kegiatan
3 kegiatan
Rp
80,940,000.00
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dan jembatan untuk akses tranportasi dan pengembangan perekomendasian masyarakat
7 paket
Rp
Dana Kelurahan
Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan
5 Paket
Pengadaan Finger Print/ mesin absensi
Meningkatnya disiplin aparatur Kantor Camat Bungus Teluk Kabung
4 unit
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
Terdukungnya pelaksanaan tugas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Pengadaan Khusus tertentu
Terdukungnya perigatan hari-hari tertentu di lingkungan aparatur
Program Pengembangan Kecamatan
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
jumlah kegiatan
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
jumlah kegiatan
Dana Kecamatan
jumlah kegiatan
jumlah pengadaan
Stimulan
jumlah koordinasi
6,000,000.00
2 orang
Rp
7,260,000.00
4 kegiatan
Rp
1 kegiatan
Terkomodirnya Pelayanan Masyarakat di bidang Sosial / Agama /Kelembagaan
2 orang
Rp
7,986,000.00
2 orang
Rp
8,784,600.00
2 orang
Rp
9,663,060.00
435,567,550.00
4 kegiatan
Rp
Rp
55,816,750.00
1 kegiatan
3 kegiatan
Rp
89,034,000.00
167,038,080.00
7 paket
Rp
Rp
300,000,000.00
5 Paket
Rp
19,998,000.00
4 unit
Rp
19,000,000.00
2 orang
Rp
9,663,060.00
479,124,305.00
4 kegiatan
Rp
527,036,735.50
4 kegiatan
Rp
579,740,409.05
4 kegiatan
Rp
637,714,449.96
4 kegiatan
Rp
637,714,449.96
Rp
61,398,425.00
1 kegiatan
Rp
67,538,267.50
1 kegiatan
Rp
74,292,094.25
1 kegiatan
Rp
81,721,303.68
1 kegiatan
Rp
81,721,303.68
3 kegiatan
Rp
97,937,400.00
3 kegiatan
Rp
107,731,140.00
3 kegiatan
Rp
118,504,254.00
3 kegiatan
Rp
130,354,679.40
3 kegiatan
Rp
130,354,679.40
183,741,888.00
7 paket
Rp
202,116,076.80
7 paket
Rp
222,327,684.48
7 paket
Rp
244,560,452.93
7 paket
Rp
269,016,498.22
7 paket
Rp
269,016,498.22
Rp
330,000,000.00
5 Paket
Rp
363,000,000.00
5 Paket
Rp
399,300,000.00
5 Paket
Rp
439,230,000.00
5 Paket
Rp
483,153,000.00
5 Paket
Rp
483,153,000.00
Rp
21,997,800.00
4 unit
Rp
24,197,580.00
4 unit
Rp
26,617,338.00
4 unit
Rp
29,279,071.80
4 unit
Rp
32,206,978.98
4 unit
Rp
32,206,978.98
Rp
20,900,000.00
Rp
22,990,000.00
Rp
25,289,000.00
Rp
27,817,900.00
Rp
30,599,690.00
Rp
30,599,690.00
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
1 20 17 03
Pakaian hari-hari
Program Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN )
Terwujudnya Meningkatkan Pelayanan Pelayanan yang pada Masyarakat baik dan prima
Rp
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dikec. Bungus Teluk Kabung Meningkatnya perekonomian masyarakat golongan lemah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Stimulan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
disiplin Meningkatnya disiplin aparatur
2 orang
1 20 17 62
jumlah kegiatan
jumlah kegiatan
Terwujudnya aparatur
Koordinasi Kelembagaan
Terjadinya hubungan yang harmonis antara masing2 lembaga yang bertugas di Kecamatan dalam melaksanakan tugastugas Pemerintahaan
1 20 17 60 (
Terlaksananya Pelayana Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan
2 Paket
2 Paket
Rp
-
2 Paket
Page 3
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Paket
30
