JURTIK - STMIK BANDUNG (edisi Mei 2012)
KEBUTUHAN WEB SERVICE UNTUK SINKRONISASI DATA ANTAR SISTEM INFORMASI DALAM E-GOV DI PEMKAB BANTUL YOGYAKARTA 1
Edhy Sutanta1, Khabib Mustofa2 Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM 2 Dosen Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM 1
[email protected], 2
[email protected]
Abstrak Pemkab Bantul yang merupakan bagian wilayah pemerintahan Propinsi DIY telah mengembangkan sebanyak 28 aplikasi sistem informasi untuk untuk mendukung kegiatan administrasi, pengolahan data internal, dan layanan informasi publik. Di samping itu, saat ini Pemkab Bantuk juga sudah mengembangkan dan mengelola website http://bantulkab.go.id/ yang di dalamnya telah dikembangkan sebanyak 33 aplikasi yang sebagian besar dapat diakses dari portal web Pemkab, dan sebagian yang lain merupakan sub domain dalam portal web Pemkab. Berbagai upaya peningkatan pemanfaatan TIK terus dilakukan oleh Pemkab Bantul dalam rangka meningkatkan kualitas e-Gov. Dalam rangka mencapai visi bidang TIK, saat ini terdapat permasalahan penting dan perlu segera diatasi yaitu bagaimana melakukan sinkronisasi data antara aplikasi yang telah ada. Makalah ini berusah mengungkap kondisi sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul dan bagimana mengatasi permasalahan sinkronisasi data antara aplikasi sistem informasi yang telah berjalan dengan memanfaatkan model web services. Kata kunci: e-Gov, sinkronisasi data, sistem informasi, web services. Abstract Bantul regency which is part of the DIY government has developed 28 applications for information systems to support administrative activities, internal data processing, and public information services. Bantul Regency has also been developing and managing a website in which http://bantulkab.go.id/ contains 33 applications that most applications can be accessed from the web portal regency, and some others are sub domains in the regency web portal. Various efforts to increase the use of ICT continued by the Bantul regency in order to improve the quality of e-Gov. In order to achieve the vision of ICT field, there are important issues to be addressed that is how to synchronize data between existing applications. This paper attempted reveal the condition of environment information systems in Bantul regency and how to overcome the problem of data synchronization between the application of information systems that have been running with take advantage a web services. Keywords: e-Gov, information system, synchronization of data, web services.
1.
PENDAHULUAN Pemkab Bantul yang merupakan bagian wilayah Propinsi DIY telah mengalami banyak perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mendukung kegiatan administrasi, pengolahan data internal, dan layanan informasi publik telah dikembangkan aplikasiaplikasi sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan secara internal, dikembangkan pertama kali tahun 2001 dengan nama SIM Pengolahan Gaji PNS yang berfungsi untuk menangani pengolahan data gaji PNS di lingkungan Pemkab Bantul. Dalam perkembangannya, hingga saat ini telah
dikembangkan sebanyak 28 aplikasi sistem informasi, 3 diantaranya adalah penyempurnaan atas sistem informasi versi lama. Untuk mendukung publikasi informasi ke publik, Pemkab Bantul melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik telah mengembangkan website sejak tahun 2002 yang dapat diakses pada url: http://bantulkab.go.id/. Visi bidang TIK Pemkab Bantul sebagimana tertuang dalam Renstra 2011-2014, adalah terwujudnya Bantul yang informatif melalui pembangunan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi, terintegarsi, berkesinambungan dan ramah lingkungan. Adapun misi yang diemban
adalah: 1) meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan; 2) mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance, dan 3) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing. Salah satu permasalahan penting dan perlu segera diatasi terkait dengan pengembangan aplikasi sistem informasi di Pemkab Bantul adalah bagaimana melakukan sinkronisasi data antara aplikasi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengembangkan aplikasi web service yang memungkinkan untuk melakukan proses pertukaran data untuk sinkronisasi data antar sistem yang telah ada. Sedangkan terkait dengan pengembagan eGovernment (e-Gov) dalam bentuk aplikasi website, saat ini setidaknya telah dikembangkan sebanyak 33 aplikasi yang sebagian besar dapat diakses dari portal web Pemkab, dan sebagian yang lain merupakan sub domain dalam portal web Pemkab. Berbagai upaya peningkatan pemanfaatan TIK terus dilakukan oleh Pemkab Bantul dalam rangka meningkatkan kualitas e-Gov. Makalah ini merupakan hasil review konseptual tentang web service dan interoperabilitas antar sistem informasi, menampilkan contoh implementasi web service sebagai solusi interoperabilitas untuk memberi gambaran real dalam dunia nyata, serta hasil analisis tentang kebutuhan layanan web services untuk sinkronisasi data antar sistem informasi dalam e-Gov di lingkungan Pemkab Bantul Yogyakarta. 1.1. Konsep Web Service Web service adalah sebuah software yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin melalui sebuah jaringan [1]. Web service secara teknis memiliki mekanisme interaksi antar sistem sebagai penunjang interoperabilitas, baik berupa agregasi (pengumpulan) maupun sindikasi (penyatuan). Web service memiliki layanan terbuka untuk kepentingan integrasi data dan kolaborasi informasi yang bisa diakses melalui internet oleh berbagai pihak menggunakan teknologi yang dimiliki oleh masingmasing pengguna. Sekalipun mirip dengan Application Programming Interface (API) berbasis web, web service lebih unggul karena dapat dipanggil dari jarak jauh melalui internet. Pemanggilan web service bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja dan dalam platform apa saja, sementara API hanya bisa digunakan dalam platform tertentu [2]. Web service dapat dipahami sebagai Remote Procedure Call (RPC) yang mampu memproses fungsi-fungsi yang didefinisikan pada sebuah aplikasi web dan mengekspos sebuah API atau User Interface (UI) melalui web. Kelebihan web service adalah: 1) lintas platform, 2) language
independent, 3) jembatan penghubung dengan database tanpa perlu driver database dan tidak harus mengetahui jenis DBMS, 4) mempermudah proses pertukaran data, serta 5) penggunaan kembali komponen aplikasi [2]. Berdasarkan konsep hubungan dan penyampaian informasi, web service dikembangkan melalui empat model arsitektur, masing-masing berorientasi pada message, action, resource, dan policy. Pengembangan model yang diturunkan berdasarkan orientasi pada action (Service Oriented Model/SOM)) menghasilkan Services Oriented Architecture (SOA), yaitu model arsitektur berbasis layanan. Sementara pengembangan model yang diturunkan berdasarkan orientasi pada resource (Resource Oriented Model/ROM) menghasilkan Resource Oriented Architecture (ROA), yaitu model arsitektur berbasis sumberdaya informasi [3]. Dalam perkembangannya, model web service memiliki dua metode yang berorientasi pada layanan dan sumberdaya informasi, yaitu: SOAP (Simple Object Access Protocol) dan REST (REpresentational State Transfer). Impementasi model SOA telah banyak dilakukan dan dikembangkan oleh banyak vendor (misal: Microsoft, Sun dan IBM, melalui dukungan platform infrastruktur .Net dan Java). Proses layanan dengan arsitektur SOAP memiliki tiga komponen utama, yaitu: 1) service provider, 2) service requester, dan 3) service broker, serta komponen pendukung yaitu: 1) XML, 2) SOAP-XML (terdiri atas header dan body), 3) WSDL, serta 4) UDDI [4]. Metode REST telah dikembangkankan oleh Fielding [5] yang didasari oleh empat prinsip utama teknologi, yaitu: 1) Resource identifier through Uniform Resource Identifier (URI), 2) uniform interface (sumberdaya CRUD menggunakan operasi PUT, GET, POST, dan DELETE), 3) self-descriptive messages (sumberdaya tidak terikat sehingga dapat mengakses konten HTML, XML, PDF, JPEG, plain text, meta data, dll), serta 4) stateful interactions through hyperlinks (bersifat stateless) [6]. Metode REST lebih sederhana karena menggunakan format standar (HTTP, HTML, XML, URI, MIME), namun jika diperlukan proses pertukaran data, maka konten berupa teks dari hasil eksekusi web service dapat diolah dalam format teks (seperti XML atau HTML) dengan menggunakan utilitas komunikasi data berupa koneksi socket protokol HTTP. Utilitas ini umumnya tersedia dalam pustaka komunikasi pada bahasa pemrograman (seperti Java, Visual Basic, Delphi, PHP, ASP, dan JSP) [3]. Model web service memberikan layanan untuk proses pertukaran data antar sistem informasi yang merupakan bentuk implementasi konsep interoperabilitas. Model layanan web service setidaknya melibatkan dua hal penting, yakni [7]: 1. Problem utama pada format data. Selama ini problem ini diselesaikan menggunakan format netral yaitu XML, yaitu sebuah format dokumen
yang mampu menjelaskan struktur dan semantik (makna) dari data yang dikandung oleh dokumen, lebih fokus pada substansi data, struktur data dan semantik data yang ditransfer tidak “hilang”, dan telah menjadi standar defacto pertukaran data antar sistem [8]. 2. Problem pada mekanisme pertukaran data. Solusi masalah ini dapat menggunakan Service-Oriented Architecture (SOA), yaitu sebuah skema yang memungkinkan komunikasi antar sistem dilakukan secara loosely-coupled, artinya masingmasing pihak tidak memiliki ketergantungan yang tinggi satu sama lain. Dalam SOA, komunikasi didasarkan pada konsep layanan menggunakan prinsip client-server, ada yang menyediakan layanan dan yang lain bisa meminta layanan. Permintaan layanan dilakukan dengan cara memanggil fungsi yang merepresentasikan layanan tersebut. Apabila fungsi dipanggil, maka aplikasi penyedia layanan wajib memberikan layanannya ke aplikasi pemanggil [9]. Keunggulan SOA adalah detil internal yang terlibat dalam pemanggilan fungsi layanan sepenuhnya disembunyikan. Ada interface yang memisahkan secara tegas bagian publik (boleh diketahui oleh aplikasi lain) dan bagian privat (aplikasi lain tidak perlu tahu). Dengan interface tersebut, aplikasi client tidak perlu tahu tentang detil internal, namun cukup mengetahui sintaks fungsinya saja. SOA bisa mengakomodasi kepentingan server yang tidak perlu menunjukkan detil data yang sensitif/rahasia, sementara client tetap bisa meminta data yang diinginkannya kepada server [7]. 1.2. Konsep E-Gov Pada dasarnya, e-Gov adalah penggunaan teknologi informasi (TI) yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, di dalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur paper-based yang mendorong cara baru dalam kepemimpinan, mendiskusikan dan menetapkan strategi, transaksi bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi [10]. Luasnya peran TI dalam proses bisnis membuat banyak instansi berlomba menerapkan TI untuk proses terintegrasi, salah satunya adalah e-Gov. Idealnya e-Gov diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis sehingga mendorong perkembangan politik dan ekonomi. Penerapan e-Gov di setiap instansi pemerintah Indonesia mengacu pada tahapan pengembangan e-Gov nasional sesuai dengan kondisi setiap lembaga, yaitu [11]: 1. Persiapan: pembuatan website di setiap lembaga; pendidikan SDM, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik (publik dan internal), pengembangan e-leadership dan awareness building, serta 6) penyiapan peraturan.
2.
Pematangan: pembuatan website layanan informasi publik interaktif dan hyperlink. 3. Pemantapan: penyediaan fitur transaksi elektronik, dan interoperabilitas antar lembaga. 4. Pemanfaatan: pembuatan layanan G2G, G2B, dan G2C terintegrasi, pengembangan proses layanan e-Gov yang efektif dan efisien, dan penyempurnaan menuju kualitas best practice. Mengacu pada Buku Putih Kominfo, target roadmap TIK Indonesia adalah sebagai berikut [12]: 1. Indonesia connected, pada akhir tahun 2010 seluruh desa ada akses telepon, tersusunnya strategi TIK Nasional 2010-2014, terbentuk Tim Koordinasi Keamanan Informasi Nasional, tersusun master plan e-Gov, dan pada akhir tahun 2011 seluruh kecamatan ada akses internet, penguatan kelembagaan, komitmen penyediaan sumber daya, dan SDM. 2. Indonesia informative, pada akhir tahun 2014 seluruh ibukota propinsi terhubung jaringan serat optik, seluruh kabupaten/kota ada akses broadband, dan peningkatan e-layanan, ehealth, dan e-education. 3. Indonesia broadband, pada akhir tahun 2018 terbentuk masyarakat pengetahuan, peningkatan akses broadband >5MB, peningkatan daya saing bangsa dan industri inovatif. 4. Indonesia digital, pada tahun 2020 terbentuk masyarakat madani, seluruh kabupaten/kota memiliki e-Gov, dan terbentuknya Indonesia yang kompetitif. Dalam rangka melaksanakan roadmap TIK, telah ditetapkan program prioritas, diantaranya [12]: 1. Program pengembangan aplikasi informatika, salah satunya adalah pembangunan e-Gov terintegrasi dan memiliki interoperabilitas untuk meningkatkan layanan publik. 2. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik, diantaranya penyebaran informasi yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan peningkatan implementasi e-Gov hingga tingkat daerah. Berdasarkan fungsinya, sistem informasi dalam e-Gov dapat bersifat generik atau spesifik. Sistem generik adalah aplikasi yang dibangun kurang lebih sama untuk semua pemerintah daerah (pemda) dengan ciri merujuk ke peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan sistem spesifik adalah aplikasi yang dibangun tidak sama untuk setiap pemda dengan ciri umumnya merujuk ke pemerintah setempat, atau bahkan tidak ada rujukan peraturan perundangannya [13]. 1.3. Penelitian Terkait Implementasi model web service telah banyak dilakukan, berikut contoh-contoh model web service yang pernah dikembangkan dalam berbagai kasus (termasuk dalam e-Gov) yang dibahas sesuai dengan urutan kronologisnya. Dalam penelitiannya, Deviana [14] menerapkan XML web service untuk sistem
distribusi barang. Web service dirancang dengan menggunakan vendor terbuka PHP dan toolkit pendukungnya NuSOAP. Sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan dan menangani interaksi proses pertukaran data yang disimpan dalam database di kantor pusat dan cabang-cabang. Wicaksono [15] mengembangkan model web service untuk implementasi secure remote form field fillin menggunakan dokumen Microsoft Word sebagai “jembatan” untuk mengisikan data ke dalam web server serta melakukan implementasi proses fetching data menggunakan validasi dari dokumen MS Word dengan menggunakan akses XML Web Service di dalam VBA. Eksperimen dilakukan menggunakan SQL Server di web server dan bahasa pemrograman Visual Basic .NET 2005. Implementasi secure remote form field fillin yang dikembangkan dapat memberikan solusi bagi webmaster yang memiliki banyak formulir isian atau formulir isian yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengisiannya. Penerapan secure remote form field fillin menjadi solusi baru dalam integrasi aplikasi desktop dan web melalui web service. Jika pada umumnya solusi yang diterapkan menggunakan aplikasi desktop (dengan pembuatan executable program), penelitian ini memberikan solusi baru berupa penggunaan dokumen Microsoft Word yang telah lazim digunakan oleh para pengguna. Pada tahun yang sama, Santosa [16] merancang web method untuk sistem informasi universitas. Sistem diimplementasikan berbasis XML web service dengan menggunakan Visual Studio. NET, server menggunakan OS MS Windows 2003 Advanced Server, database server menggunakan SQL Server 2000, serta bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Visual Basic.NET untuk layanan akademik dan Visual C#.NET untuk layanan perpustakaan. Pembuatan aplikasi client dilakukan dengan berbagai macam aplikasi, yaitu ASP.NET untuk aplikasi internet, dan VB.NET untuk aplikasi console. Sistem diuji pada sistem intranet. Method yang dikembangkan meliputi: 1) web method untuk penambahan, penghapusan, pengeditan data; 2) web method untuk menampilkan data; 3) web method untuk pengolahan data; serta 4) web method untuk pencarian data pada dua sistem di universitas, yaitu sistem akademik dan sistem perpustakaan. Dari hasil analisa dan perancangan yang dilakukan, XML web service menjadi komponen utama dalam mengembangkan sistem informasi universitas yang memberikan kemudahan bagi pemrogram untuk membangun aplikasi sesuai fungsi dan tampilan yang dibutuhkan. Muchlis [17] berhasil mengembangkan mobile application untuk mengintegrasikan sistem pada agen penerbangan dan penyewaan kereta yang disiapkan bagi calon tamu hotel melalui agen wisata. Aplikasi dikembangkan berbasis web untuk memperoleh loose coupling di antara sistem yang berinteraksi.
Prasetyo [18] dalam makalahnya mendiskripsikan arsitektur Service Oriented Architecture (SOA) dan bagaimana penerapan arsitektur tersebut dalam teknologi web service. SOA merupakan konsep pembangunan perangkat lunak yang melakukan partisi sistemnya menjadi beberapa service yang dapat berdiri secara independen, sedangkan web service merupakan aplikasi web service yang berkomunikasi dengan aplikasi web service lainnya dalam rangka pertukaran data. Implementasi SOA tidak harus menggunakan web service, namun menggunakan web service meruapakan hal tepat. Hal ini disebabkan karena aplikasi web service dapat mewakili sebuah service dalam SOA. Untuk WSDL dalam web service dapat digunakan agar supaya service dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan SOAP sebagai teknologi pengiriman pesan antar service. Model interoperabilitas sistem informasi layanan publik pada aplikasi e-Gov di Indonesia telah diteliti untuk Sistem Informasi Kependudukan dan Perpajakan. Penelitian dilakukan untuk mengatasi problem kurangnya perhatian setiap instansi pemerintah untuk berbagi akses data dan informasi, serta belum adanya model interoperabilitas antar sistem informasi yang secara eksplisit dijelaskan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov, maupun blueprint e-Gov. Interoperabilitas dikembangkan berdasarkan model web service dengan metode REST. Kebutuhan interoperabilitas antar sistem informasi dipetakan berdasarkan keterkaitan antar skema database menggunakan model web service, sehingga diperoleh model interoperabilitas antara dua sistem. Perancangan metode REST dilakukan menggunakan ROA yaitu model arsitektur yang berorientasi sumber daya informasi. Implementasi model interoperabilitas antara dua sistem informasi dilakukan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Pengujian dilakukan melalui pengambilan data antar kedua sistem yang memiliki perbedaan platform database dan terletak pada lokasi fisik yang berbeda [3]. Aminudin [19] juga berhasil mengimplementasikan web service untuk mendukung interoperabilitas aplikasi e-commerce yang dapat diakses melalui platform desktop, platform web, dan platform mobile. Septiani dan Wiryana [20] telah membangun node Global Biodiversity Information Facility (GBIF) yang diimplementasikan pada sebuah web service yang berguna sebagai service translator untuk pencarian data burung pada Taman BurungTMII. Layanan yang diberikan meliputi: allspeciesbird (untuk memperoleh data semua jenis species burung), getbirdschema (untuk mendapatkan schema dari berbagai macam burung), getcollectionschema (untuk mendapatkan schema dari koleksi burung), getwideregion (untuk
mendapatkan daerah/wilayah), getbirdbycode (untuk mendapatkan data burung berdasarkan kode dengan parameter dari kode burung yang di cari, serta getbirdbyname (untuk mendapatkan data burung berdasarkan commonName dan scientificName yaitu dengan memasukkan parameter berdasarkan nama yang dicari). Web service tersebut me-request data pada database server, kemudian service akan merespon hasil permintaan. Web service tersebut menggunakan metode REST yang diterapkan pada bahasa pemrograman PHP dengan melakukan komunikasi melalui HTTP. Metode penanganan web service menggunakan REST menggunakan metode GET dan pengiriman data dilakukan melalui URL. URL tersebut kemudian di-parsing menggunakan arsiterkur REST sehingga terciptalah alamat URL yang universal. URL tersebut diujicobakan melalu web browser, respon yang dihasilkan adalah data format XML yang berasal dari database server. Desain web service pada katalog toko buku juga pernah dibuat oleh Saputra [21]. Penelitian lain, Mutakin [22], berhasil membangun sebuah web service yang mampu mengirim data kendaraan dari client (dealer) ke database server di Samsat yang mempunyai aplikasi yang berbeda. Penyedia layanan administrasi utama diletakkan di Kantor Samsat dan klien para dealer cukup menyediakan sebuah device dan sebuah aplikasi klien yang dapat mengolah transaksi yang dikirimkan oleh web service tersebut, sehingga pada akhirnya dihasilkan sebuah Aplication Programming Interface (API) dalam bentuk web service yang menyediakan layanan untuk mengelola data kendaraan dari dealer. Web service tersebut dibangun dengan menggunakan .NET. Purnamasari [23] mengembangkan web service untuk representasi dan sinkronisasi antar basis data relasional dengan menggunakan studi kasus pada sistem informasi akademik di Universitas Bina Darma Palembang. Dengan memanfaatkan XML, maka integrasi data di lingkungan Universitas Bina Darma yang memiliki basis data berbeda dan tersebar dan terpisah jarak yang jauh dapat dilakukan. Implementasi web service merupakan alternatif solusi yang lebih baik dalam integrasi data antar aplikasi sistem informasi di lingkungan universitas, karena hanya melibatkan pengelola salah satu aplikasi sistem informasi yang ada, mengurangi resiko penambahan tanpa merancang ulang aplikasi yang telah ada, dan data yang diolah menjadi lebih akurat dikarenakan setiap aplikasi sistem informasi yang ada memiliki sinkronisasi data dengan aplikasi lainnya. Web service tersebut dibangun dengan menggunakan .NET, OS server mengggunakan MS Windows XP Service Pack 2, web server Apache 2.0, serta database menggunakan MySQL, serta bahasa pemrograman XML dan PHP. Terkait dengan interoperabilitas antar aplikasi, telah dikembangkan sebuah model integrasi B2B berbasis SOA menggunakan layanan web service
dengan studi kasus pada aplikasi e-shop yang mengintegrasikan website Amazon, eBay, Yahoo!, dan Paypal. Model ini dikembangkan untuk mengatasi problem ketidakselarasan antara sistem bisnis dan sistem informasi yang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Model yang dikembangkan membuka peluang untuk membawa definisi service ke level abstraksi yang lebih tinggi, berupa model level tinggi yang dapat ditransformasikan ke implemntasi services yang bebas platform. Dengan pendekatan ini dapat dipisahkan antara platform terendah, infrastruktur, dan implementasinya, dengan harapan mampu meningkatkan integrasi. Penggunaan gabungan metode ini memungkinkan penggunaan ulang dan peningkatan integrasi pada level model yang berbeda. Metode baru berupa metode integrasi berbasis SOA yang dikembangkan dari metode SOAD dan mBPDM berhasil ditemukan dan telah diujikan untuk melakukan analisis dan perancangan integrasi berbasis SOA, serta diimplementasikan menjadi 16 proses bisnis, 18 web service, serta enam aplikasi komposit [24]. Hasil kajian dan riset di atas menunjukkan bahwa web service telah diimplementasikan secara luas, dalam beragam sistem, dan dapat menjadi solusi untuk integrasi dan interoperabilitas antar sistem informasi yang heterogen. 2. PEMBAHASAN 2.1. Metodologi Makalah ini merupakan hasil kajian pustaka yang meliputi review konseptual tentang web service dan interoperabilitas antar sistem informasi. Contohcontoh implementasi web service sebagai solusi interoperabilitas ditampilkan untuk memberi gambaran real dalam praktek nyata. Berdasarkan kajian konseptual tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan dideskripsikan kebutuhan layanan web service antar sistem informasi dalam e-Gov dengan menggunakan studi kasus pada e-Gov di lingkungan Pemkab Bantul Yogyakarta. 2.2. Perkembangan e-Gov di Indonesia Inisiatif e-Government (e-Gov) di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6 tahun 2001 yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi dan, dan program inisiatifnya sudah dimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya Inpres No. 3/2003 [7]. e-Gov wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantorkantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area di mana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan menyederhanakan hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Pelayanan e-Gov melalui internet dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu penyediaan
informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi elektronik penuh. Kondisi e-Gov di Indonesia, pada tahun 2002 sebagian besar baru berada pada tahap penyediaan informasi, secara kuantitas terdapat 369 kantor pemerintah yang menyediakan website, namun 24% dari website tersebut gagal bertahan karena alasan anggaran, dan pada awal tahun 2003 hanya ada 85 website yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap [25]. Data Depkominfo pada tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 564 domain go.id, 295 website pemerintah, 226 website mulai memberikan layanan publik melalui website, dan 198 website pemerintah daerah yang aktif dikelola. Kondisi e-Gov di tahun 2010 juga masih menghadapi problem pada keberagaman aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaaan. Minimnya kebijakan, kelembagaan, dan perencanaan e-Gov membuat infrastruktur yang dibangun belum memberikan manfaat optimal kepada publik. Kominfo sebagai leading institution dalam penerapan e-Gov juga belum menerapkan eGov secara maksimal karena institusi ini tergolong baru dari sisi kelembagaan [12]. Kegagalan pengembangan e-Gov di Indonesia pada dasarnya merupakan akibat dari kesalahan pandangan atau paradigma tentang e-Gov yang tidak sesuai dengan konsep yang benar [26]. Problem pengembangan e-Gov di Indonesia adalah sistem informasi dikembangkan terpisah-pisah sehingga menghasilkan sistem yang heterogen. Heterogenitas sistem dimaksud meliputi penggunaan: 1) sistem operasi, 2) database server, 3) format dan struktur database, 4) bahasa pemrograman, 5) antarmuka (desktop based dan ada pula yang web based) [27]. Heterogenitas sistem informasi dalam e-Gov merupakan salah satu problem utama saat melakukan integrasi antar sistem. Problem ini dapat diatasi menggunakan dua alternatif strategi, yaitu menggunakan format tunggal atau interoperabilitas. Solusi penggunaan format tunggal dilakukan dengan cara setiap pekerjaan pengembangan di semua instansi dilakukan menggunakan satu sistem operasi, satu database server, satu bahasa pemrograman, dan satu interkoneksi. Cara ini memudahkan proses pengembangan, namun memiliki resiko ketergantungan pada vendor tertentu, dan dari aspek geografis dan ekonomi Indonesia, akan sulit untuk melakukan pengembangan ke depan. Solusi interoperabilitas merupakan alternatif yang lebih baik karena memudahkan pengembangan dan mampu menghilangkan faktor ketergantungan [27]. Pengembangan e-Gov oleh kantor pemerintah (pusat dan daerah) di Indonesia umumnya menghadapi problem karena tidak memadainya sumberdaya informasi, sehingga diperlukan perencanaan strategis sumberdaya informasi (strategic planning for information resources) [13]. Faktor penghambat e-Gov adalah terkait dengan: 1) komitmen pemerintah dalam integrasi dan
transparansi publik, 2) belum adanya budaya berbagi informasi, 3) belum adanya budaya tertib dokumentasi, 4) resistensi terhadap perubahan, 5) kelangkaan SDM yang handal, 6) infrastruktur yang mahal dan belum memadai, serta 7) keterbatasan tempat akses [28]. Ketidakoptimalan pengembangan e-Gov di Indonesia terjadi sebagai akibat dari: 1) master plan tidak mempunyai kekuatan formal, karena baru berupa kajian sehingga posisi strategis e-Gov sulit terealisasi secara optimal dan bukan merupakan kewajiban unit-unit, 2) organisasi pengambil keputusan tidak cukup kuat memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan portofolio, dan eksekusi proyek TIK tahunan, dan 3) lemahnya koordinasi antar unit dalam rencana tahunan proyek TIK [29]. Resistensi terhadap perubahan memiliki andil besar terhadap kelambatan penerapan e-Gov karena: 1) ego sektoral lembaga masih tinggi sehingga menutup kemungkinan diatur atau bekerjasama dengan lembaga lain, 2) anggapan bahwa sistem informasi di lembaga sendiri adalah yang terbaik, 3) konteks kepentingan yang berbeda di setiap lembaga sehingga sulit diintegrasikan, 4) keinginan menjadi pemimpin dalam integrasi, 5) ketidakinginan membagi data, informasi, dan pengetahuan karena mengurangi keunggulan kompetitif, serta 6) ketidaktahuan dari mana harus memulai integrasi; dan sebagainya [30]. Interoperabilitas antar sistem informasi dalam e-Gov menjadi penting karena adanya “pulau-pulau Informasi” yang terpisah-pisah satu dengan lainnya, database dan sistem informasi satu dengan yang lainnya tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga informasi yang disajikan tidak akurat karena masing-masing sistem informasi memiliki “versi data” berbeda [31]. Kondisi tersebut memerlukan solusi yang memungkinkan terjadi pertukaran data dan informasi antar sistem, dengan kriteria: 1) berarsitektur terbuka yang memungkinkan interoperabilitas; 2) diutamakan menggunakan OSS; 3) setiap instansi menyediakan data yang dibutuhkan oleh instansi lainnya; serta 4) perlu dibuat kebijakan (semacam PERDA) agar sistem informasi yang dibangun oleh satu institusi siap untuk berinteroperabilitas dengan sistem informasi yang dibangun oleh institusi lain (dengan menyediakan service). Tujuan akhirnya adalah terbentuknya sistem informasi terintegrasi dan dapat saling berkomunikasi [32]. 2.3. Ragam Aplikasi e-Gov di Pemkab Bantul Pemkab Bantul hingga akhir tahun 2011 telah mengembangkan sebanyak 28 sistem informasi (3 hasil penyempurnaan) yang dioperasikan secara intranet dan dimanfaatkan untuk pelayanan pengolahan data di internal SKPD dan Pemkab (Tabel 1) dan 33 website untuk menampilkan informasi ke publik (Tabel 2). Aplikasi website seluruhnya masih berada dalam tingkatan persiapan, karena belum menyediakan layanan interaktif,
fasilitas transaksi elektronik, maupun layanan G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi. Informasi yang disediakan untuk publik dalam aplikasi website diantaranya berita, profil, tupoksi, prosedur layanan, link terkait, serta kontak, sementara fasilitas
download formulir baru tersedia di website Dinas Perijinan (http://perijinan.bantulkab.go.id/) [33], dan fasilitas transaksi pendaftaran CPNS online mulai dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (http://bkd.bantulkab.go.id/) [34].
Tabel 1: Ketersediaan aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dibuat 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Nama Aplikasi SIM Pengolahan Gaji PNS SIM Layanan Satu Atap (Perijinan) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Monografi Online SIM Kependudukan SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Sistem Cetak KK dan KTP Sistem Keluarga Berencana Sistem Tenaga Kerja dan Nakertrans Sistem informasi Pariwisata Sistem Informasi Layanan Data KPDE Sistem informasi Presensi PNS
No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Dibuat 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011
Nama Aplikasi SIM Keluarga Miskin SIM Kesehatan Ibu Anak dan TBC SIM Potensi Kecamatan SIM Layanan Perpustakaan SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Investasi Daerah SIM Kepegawaian SIM Pengendalian Pembangunan Daerah SIM Layanan Pajak Reklame SIM Layanan BPHTB SIM Perijinan Online SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SIM Kewilayahan
(Sumber: KPDT Kabupaten Bantul, 10-12-2011) [35]. Tabel 2: Ketersediaan aplikasi website di lingkungan Pemkab Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Instansi/Dinas/SKPD Pemkab Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Bappeda Badan Lingkungan Hidup Badan KepegawaianDaerah Dinas Sumber Daya Air Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Budpar Dinas Pendidikan Menengah & Non Formal Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pertanian & Kehutanan Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Dukcapil Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan & KB
Website/Sub Domain http://bantulkab.go.id/ http://setda.bantulkab.go.id/ http://dprd.bantulkab.go.id/ http://bappeda.bantulkab.go.id/ http://blh.bantulkab.go.id/ http://bkd.bantulkab.go.id/ http://sda.bantulkab.go.id/ http://inspektorat.bantulkab.go.id/ http://bpbd.bantulkab.go.id/
No 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Instansi/Dinas/SKPD Dinas Perijinan Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Perindakop Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Satpol PP Pengolahan Data Telematika Pemberdayaan Masy. Desa
Website/Sub Domain http://perijinan.bantulkab.go.id/ http://sosial.bantulkab.go.id/ http://disnakertrans.bantulkab.go.id/ http://perindagkop.bantulkab.go.id/ http://pu.bantulkab.go.id/ http://dishub.bantulkab.go.id/ http://satpolpp.bantulkab.go.id/ http://kpdt.bantulkab.go.id/ http://pmd.bantulkab.go.id/
http://disbudpar.bantulkab.go.id/ http://dikmen.bantulkab.go.id/
27 28
Pengelolaan Pasar Perpustakaan Umum
http://pasar.bantulkab.go.id/ http://perpustakaan.bantulkab.go.id/
http://dikdas.bantulkab.go.id/ http://dipertahut.bantulkab.go.id/ http://dkp.bantulkab.go.id/ http://disdukcapil.bantulkab.go.id/ http://bkppp.bantulkab.go.id/
29 30 31 32 33
Arsip Daerah Kesbangpolinmas Kantor Pemuda & Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
http://arsip.bantulkab.go.id/ http://kesbangpolinmas.bantulkab.go.id/ http://pora.bantulkab.go.id/ http://dinkes.bantulkab.go.id/ http://dppkad.bantulkab.go.id/
http://bkk.bantulkab.go.id/
Sumber: http://www.bantulkab.go.id/, 10-12-2011 [36]. 2.4. Kebutuhan Layanan Web Service dalam eGov di Pemkab Bantul Kebutuhan layanan web service dalam e-Gov di Pemkab Bantul, salah satunya dapat diidentifikasi berdasarkan kesamaan obyek data (entitas) dan kedekatan hubungan antar obyek data yang diolah dalam sistem. Kesamaan obyek data (entitas) tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pertukaran data antar sistem informasi untuk melakukan sinkronisasi data antar sistem. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh Pemkab Bantul (Tabel 1), dari 25 sistem yang ada terdapat 17 aplikasi yang memerlukan layanan web service untuk sinkronisasi data antar aplikasi. Kebutuhan utama layanan web service adalah untuk sinkronisasi data master penduduk sehingga proses transaksi akan mengacu
pada data master penduduk yang sama, sehingga nilai-nilai item yang diolah menjadi konsisten di antara sistem yang ada. Dalam layanan web service tersebut, salah satu sistem akan berperan sebagai requester dan sistem yang lainnya sebagai provider. Sistem Informasi Layanan Data KPDE membutuhkan 24 layanan web service untuk sinkronisasi data, SIM Kependudukan membutuhkan 16 layanan, SIM Monografi Online membutuhkan 14 layanan, SIM Kewilayahan membutuhkan 13 layanan, sedangkan sistem-sistem yang lain relatif lebih sedikit. Sistem Informasi Layanan Data KPDE memiliki kebutuhan layanan web service terbanyak, karena sistem ini berfungsi untuk mengelola data pada seluruh sistem yang dikelola oleh pemkab, sementara SIM Kependudukan menduduki peringkat kedua terbanyak karena sistem ini mengelola data master penduduk yang diperlukan oleh sebagian
besar sistem lain yang dikelola oleh pemkab. Untuk aplikasi website, dari 33 website yang ada, 16 diantaranya juga memerlukan sinkronisasi dengan sinkronisasi data master penduduk. Salah satu contoh kasus kebutuhan layanan web service yang menunjukkan kebutuhan proses sinkronisasi dan pertukaran data antar sistem informasi yang dikelola oleh pemkab Bantul. SIM Monografi Online berhubungan dengan SIM Kependudukan. SIM Monografi Online salah satunya berfungsi untuk menampilkan informasi data kependudukan berdasarkan kelompok tertentu, misal berdasarkan usia, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lainnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, SIM Monografi Online memerlukan data kependudukan yang tersedia dalam SIM Kependudukan. Untuk memperoleh rekapitulasi
data kependudukan tersebut, maka SIM Monografi Online perlu mengakses data master penduduk dalam SIM Kependudukan. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan cara membuat aplikasi web service (diberi nama getMASTERsimk) dimana SIM Monografi Online berperan sebagai klien (requester) dan SIM Kependudukan berperan sebagai server (provider) dan menyediakan layanan bagi SIM Monografi Online. 2.5. Rancangan Layanan Web Service Antar Aplikasi e-Gov di Pemkab Bantul Pemetaan kebutuhan layanan web services proses pengambilan data dari dari satu sistem (eGov1) ke sistem yang lain (eGov2) dalam e-Gov secara umum dapat ditampilkan sebagaimana Gambar 1 [37].
Resources registry/Discovery (AGENT/BROKER) Download deskripsi: http://egov2/?atribut1 =xx
Aplikasi e‐Gov1 (REQUESTER)
Registrasi sumberdaya informasi
Aplikasi e‐Gov2 (PROVIDER)
GET / POST http://egov2/?key=xx
Gambar 1: Pemetaan layanan web services proses pengambilan data dari e-Gov1 ke e-Gov2 Dengan menggunakan model metode REST, proses akses data dapat dilakukan melalui web services pada aplikasi e-Gov1 dengan menyediakan fungsi remote untuk mengambil satu data pada atribut1 disebut getAtributeGov2 dan/atau fungsi
Aplikasi e‐Gov1 getAtributeGov2(atribut1) getAtributeeGov2(atribut1,atribut2)
remote untuk mengambil sekelompok data pada atribut1 dan atribut2 disebut getAtributesGov2. Mekanisme untuk masing-masing proses diilustrasikan pada Gambar 2.
GET / POST (URI) conector
RPC
Informasi XML
Aplikasi e‐Gov2 getAtributeGov2(atribut1) getAtributeeGov2(atribut1,atribut2)
Gambar 2: Mekanisme pengambilan data dari e-Gov1 ke e-Gov2 dengan metode REST Rancangan umum model web service antar aplikasi e-Gov menggunakan metode REST adalah sebagai berikut [37]: 1. Perancangan provider, meliputi: a. Penentuan fungsi sumberdaya informasi publik, meliputi: 1) Membuka koneksi database 2) Jika koneksi berhasil, lakukan akses data sesuai kriteria dan kembalikan nilai fungsi dalam array 3) Jika koneksi gagal, kembalikan nilai fungsi dengan nilai false
b. Penentuan nama sumberdaya informasi publik pada web services, yaitu struktur format parameter URI acuan sebagai deskripsi web application description language (WADL), dengan parameter: resource, format input (XML atau TXT), format output (XML, TXT, atau HTML), dan data input c. Pembuatan script program aplikasi web services (sebagai RPC) untuk mengolah request parameter URI (WADL) yang dikirim oleh requester agar dapat melakukan
validasi dan memberikan hasil sesuai kriteria yang diminta melalui pemetaan parameter resource terhadap nama fungsi internal. Langkahnya sebagai berikut: 1) Menentukan absolute path berkas web services sebagai basis path 2) Menggabungkan modul fungsi yang terkait ke dalam program 3) Pengecekan kelengkapan struktur parameter URI 4) Jika parameter lengkap, petakan nama reosurce ke dalam nama fungsi, konversi format data input ke dalam variabel untuk paramater fungsi, jika fungsi ditemukan jalankan fungsi dengan input parameter, kembalikan hasil fungsi ke dalam variabel hasil, konversikan nilai variabel hasil jika berupa format XML atau HTML 5) Jika parameter tidak lengkap, yaitu nama resource tidak dapat dipetakan ke dalam fungsi, fungsi tidak ditemukan, atau tidak ada hasil proses fungsi, maka isi variabel hasil dengan pesan kesalahan 6) Tampilkan nilai variabel hasil sebagai script yang akan diolah oleh web server 2. Perancangan agent/broker; yaitu menyediakan aplikasi web services untuk proses registrasi (registry) dan penemuan kembali (discovery) untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian layanan dengan cara melalukan pencatatan dalam database, langkahnya: a. Membuat struktur database untuk registry/discovery layanan publik. b. Membuat aplikasi web server untuk registrasi provider dan service. c. Membuat aplikasi web server yang bersifat publik dan modul registrasi untuk mendapatkan kunci akses publik bagi requester 3. Perancangan requester; requester dapat menggunakan fungsi layanan setelah memperoleh perintah URL pada browser di client. Jika hasil dari fungsi layanan akan digunakan sebagai sumber data hasil pengolahan, maka perintah tersebut perlu dimasukkan ke dalam kode program requester melalui fungsi komunikasi dalam bahasa pemrograman (socket) atau pengolahan file jarak jauh (PHP, ASP, JSP). 3.
KESIMPULAN Model web service merupakan bentuk implementasi konsep interoperabilitas yang dapat menjadi sebuah alternatif solusi untuk proses pertukaran data antar sistem informasi. Dengan kemampuan proses pertukaran data antar sistem informasi, maka dimungkinkan untuk melakukan proses sinkronisasi data di antara antar sistem informasi, termasuk dalam e-Gov. Web service dikembangkan dengan melibatkan tiga komponen
utama, yaitu provider sebagai penyedia layanan informasi, agent/broker sebagai penyedia aplikasi web services untuk proses registrasi (registry) dan penemuan kembali (discovery) untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian layanan, dan requester yang dapat menggunakan fungsi layanan dari provider. Hasil analisis kebutuhan layanan web services untuk ragam sistem informasi di Pemkab Bantul Yogyakarta berhasil diungkap dalam makalah ini dengan didasarkan pada kesamaan obyek data (entitas) dan kedekatan hubungan antar obyek data yang diolah dalam sistem informasi. Database kependudukan merupakan jenis data yang paling banyak dibutuhkan oleh sistem-sistem informasi yang lainnya, sehingga akurasi dan kelengkapan database kependudukan perlu mendapat fokus perhatian yang lebih. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr.tech Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom. yang secara inspiratif mampu memotivasi penulis untuk terus belajar tentang “web service”. DAFTAR PUSTAKA [1] WWW Consorsium, 2004, Web Services Architectures, http://www.w3.org/TR/ws-arch/ #whatis, diakses: 08-03-2012. [2] Lucky, 2008, XML Web services: Aplikasi Desktop, Internet & Handphone, Jasakom, Jakarta. [3] Sukyadi, D., 2009, Model Interoperabilitas Sistem Informasi Layanan Publik Studi Kasus: e-Government, Karya Akhir, Prodi Magister Teknologi Informasi, Fasilkom, UI, Jakarta. [4] DSIPLK (Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak & Konten), 2008, Kerangka Acuan & Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintahan, Depkominfo RI, Jakarta. [5] Fielding R.T., 2000, Architectureal Style & Design of Network-Based Software Architecrues, Ph.D. Thesis, Department of Information & Computer Science, UCLA, Irvine. [6] Pautasso, C., 2008, REST vs SOAP Making the Right Architectural Decision, SOA Symposium, Amsterdam. [7] Nugroho, L.E., 2008, Interoperabilitas Data dalam e-Government, Makalah Seminar eGovernment, Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran, Yogyakarta, 24 Mei 2008. [8] Bray, T., Paoli, J., Sperberg-McQueen, C.M., Maler, E., and Yergeau, F. (editor), 2006, Extensible Markup Language 1.0, 4th edition,
[9]
[10] [11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml20060816/, diakses: 26-12-2011. He, H., 2003, What is Service-Oriented Architecture?, http://webservices.xml.com/pub /a/ws /2003/09/30/soa.html, diakses: 05-032012 Pascual, P.J., e-Government, e-Asean Task Force UNDP- APDIP, May 2003. Inpres no. 3 tahun 2003, Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta. Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2010, Buku Putih Komunikasi dan Informatika Indonesia, Menkominfo RI, Jakarta. Soendjojo, H., 2005, Sistem Informasi Daerah, Makalah presentasi dalam Workshop Penyusunan Cetak Biru E-Government, Warta Ekonomi, diselenggarakan oleh Depkominfo RI, tanggal 31 Mei 2005, Jakarta. Deviana, H., 2007, Penerapan XML Web service unutk Sistem Distribusi Barang Studi Kasus: PT. Apotik Plus Palembang, Tesis Prodi Ilmu Komputer, FMIPA, UGM, Yogyakarta. Wicaksono, S.R., 2008, Implementasi Extensible Markup Language Web Service pada Secure Remote Form Field Fillin dalam Dokumen Microsoft Word, Gematika Jurnal Manajemen Informatika, volume 9, nomor 2, edisi Juni 2008, STIKOM Surabaya, Surabaya. Santosa, B., 2008, Analisa dan Perancangan Web Service untuk Sistem Informasi Universitas, Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008 (KNS&I08), STIKOM Bali, 15 November 2008, Denpasar. Muchlis, E.F., 2008, Tourism Web service Using E-Business, Tesis, Master of Science (Information Technology - Management), Faculty of Computer Science & Information System, UTM, Malaysia. Prasetyo, H., 2009, Implementasi Service Oriented Architecture (SOA) Menggunakan Teknologi Web Service, Makalah Laporan Penelitian, FMIPA, Unwidha, Klaten. Aminudin, 2009, Implementasi Web Service Untuk Mendukung Interoperabilitas Aplikasi Ecommerce, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Malang. Septiani K.W. A., Wiryana, I.M., 2010, Strategi Pemetaan Web Service untuk Menyediakan Layanan Global Biodiversity
[21]
[22]
[23]
[24]
[25] [26]
[27] [28] [29]
[30]
[31]
[32]
[33]
Information Facility (GBIF), Skripsi, Prodi Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, Jakarta. Saputra, R., 2010, Desain Web Service pada Katalog Toko Buku, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer, Undip, Semarang, http://eprints.undip.ac.id/24584/, diakses: 0503-2012. Mutakin, 2011, Pemanfaatan Web Service untuk Komunikasi Antar Aplikasi yang Berbeda Menggunakan Jaringan Internet, Universitas Bina Darma, Palembang, http://blog.binadarma.ac.id/mutakin/?p=120, diakses: 05-03-2012. Purnamasari, S.D., 2011, Web Service Sebagai Solusi Integrasi Data pada Sistem Informasi Akademik Universitas Bina Darma, Universitas Bina Darma, Palembang, http://blog. binadarma.ac.id/EKAPUJIAGUSTINI/?p=66, diakses: 05-03-2012. Utomo, W.H., 2011, Integrasi B2B Berbasis SOA Menggunakan Web services, Disertasi Program Doktor Ilmu Komputer, UGM, Yogyakarta. Harian Jakarta Post, Edisi 15 Januari 2003, Jakarta. Supangkat, S.H., Framework Strategi Implementasi E-Government, Prosiding KNTIK untuk Indonesia, ITB, tanggal 3-4 Mei 2006, Bandung. http://kioss.com, diakses: 05-03-2012. Raharjo, B., 2001, Membangun e-Government, ITB, Bandung. Supangkat, S.H., Sembiring, J., Rahmad, B., 2007, IT Governance Nasional: Urgensi dan Kerangka Konstruksi, makalah Pertemuan Dewan TIK Nasional, tanggal 8 Januari 2007. Indrajit, R.E., 2006, Evolusi Strategi Integrasi Sistem Informasi Ragam Institusi, Kiat Memecahkan Permasalahan Politis dalam Kerangka Manajemen Perubahan, Prosiding KNTIK untuk Indonesia, ITB, 3-4 Mei 2006. Menkominfo, 2002, SISFONAS Sebagai Tulang Punggung e-Governance, Depkominfo RI, Jakarta. Setyantana, P., 2009, Interoperabilitas Sistem Informasi, Makalah dipresentasikan dalam Pelatihan oleh Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak & Konten, Dirjen Aplikasi Telematika, Depkominfo RI, tanggal: 27/2805-2009, Sragen. http://perijinan.bantulkab.go.id/, diakses: 0503-2012.
[34] http://bkd.bantulkab.go.id/, diakses: 05-032012. [35] KPDT Kabupaten Bantul, Data Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemkab Bantul, hasil survei tanggal: 10-12-2011 [36] http://www.bantulkab.go.id/, diakses: 10-122011. [37] Istiyanto, J.E., Sutanta, E., 2012, Model Interoperabilitas Antar Aplikasi e-Government, Jurnal Technoscientia IST AKPRIND, Volume V, Nomor 1, Februari 2012, Yogyakarta. Biodata penulis Nama lengkap: Edhy Sutanta, S.T., M.Kom. Tempat tanggal lahir: Sentolo Kulon Progo, 08 Maret 2972. Alamat korespondensi: Jurusan Teknik Informatika, FTI, IST AKPRIND Yogyakarta , Jl. Kalisahak no. 28 Yogyakarta, 55222 Email:
[email protected] Tahun lulus & bidang ilmu: 2006, Program S-2 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM, Yogyakarta