1
PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN UNTUK APLIKASI E-GOV DAN SISTEM INFORMASI DI PEMKAB BANTUL Edhy Sutanta1, Retantyo Wardoyo2 Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM Email:
[email protected] 2 Dosen Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM Telp.: 0274-555133, Fax.: 0274-555133, Email:
[email protected] 1
ABSTRACT
e-Gov is believed to be one effective way of achieving good governance, thereby triggering a lot of central government agencies and local governments to develop web applications with a view to implementing e-Gov. In fact the development of e-Gov is not easy and many have failed. The main factor of such failure is due to a misunderstanding of the concept of e-Gov and many factors. This paper reveals an idea of the use of population databases for e-Gov applications and information systems are implemented in Bantul regency, and agencies / institutions in the district of Bantul. The conclusion is the development of e-Gov strategy requires a focused and continuous short-term and long term. Framework of a consistent implementation strategy in the system life cycle is accompanied by a process of continuous improvement; availability of the technical team; leadership, institutional, and strong policies; and application of the methodology through evolution in the implementation of integration (database, midleware, and applications), are important aspects that need to be considered to support the successful implementation of e-Gov applications and systems in the Bantul regency. Keywords: Bantul District, e-Gov, integration, information systems, population database
PENDAHULUAN Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi pendorong bagi pemerintah tingkat pusat hingga daerah di Indonesia berusaha meningkatkan kualitas dan kinerjanya. e-Gov diyakini menjadi salah satu cara mewujudkan good governance. Seiring perkembangan eGov di Indonesia, beberapa kabupaten/kota di Indonesia menjadi rujukan pengembangan e-Gov bagi daerah lain, menyusul manfaat nyata dari penerapan e-Gov (Faizah dan Sensuse, 2009). Pengembangan e-Gov perlu strategi terarah dan berkesinambungan yang bersifat jangka pendek maupun panjang. Pengembangan e-Gov instansi pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia seharusnya mengacu kepada
pentahapan pengembangan e-Gov secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah, yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap pemantapan, dan tahap pemanfaatan (Inpres No. 3 Tahun 2003). Namun kenyataannya pengembangan e-Gov bukanlah perkara yang mudah dan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Permasalahan ini timbul sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang konsep e-Gov yang diartikan sebagai penggunaan internet yang dipahami secara dangkal. Hal ini membawa akibat kepada inefisiensi dan inefektifitas anggaran dan aktivitas pengelolaan pemerintahan. Permasalahan ini dialami oleh berbagai instansi atau perusahaan, sehingga diperlukan koordinasi antar sektor dan
2
antar tingkat pemerintahan untuk dapat mengatasinya (Menkominfo, 2002) Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pengembangan e-Gov adalah terkait dengan banyaknya jenis nomor identitas unik yang dikeluarkan dan dikelola oleh instansi pemerintah atau perusahaan, baik di pusat maupun di daerah. Saat ini setidaknya terdapat 28 jenis nomor identitas unik yang antara lain nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), BPKB, NPWP, NOP (Nomor Obyek Pajak), akta kelahiran, nomor yang dikeluarkan oleh PLN, Telkom, PDAM, dan sertifikat tanah. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada penduduk. Banyaknya jenis nomor identitas unik yang ada di banyak instansi pemerintah atau perusahaan telah membentuk “pulau-pulau informasi” dengan berbagai macam database, application builder dan operating system yang berbeda-beda. Database dan sistem informasi satu dengan yang lainnya juga tidak dapat saling berkomunikasi, akibatnya banyak terjadi duplikasi data dan proses dalam berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan menjadi tidak komprehesif dan tidak akurat karena masing-masing sistem memiliki versi data yang berbeda (Menkominfo, 2002). Tanpa menafikan peningkatan yang telah dicapai, pelayanan yang berkembang selama ini lebih terfokus pada pelayanan sektoral dan dikembangkan atas spesifikasi dan kepentingan masing-masing instansi. Di sisi lain, perkembangan paradigma layanan publik yang baru mengarah pada: 1) model pelayanan yang terpadu antara instansi, 2) model pelayanan yang terintegrasi antar instansi, dan 3) model pelayanan yang tersinergi antar instansi (Suharno, 2006). Perkembangan paradigma tersebut telah
memberikan lompatan yang signifikan dalam pencapaian kualitas layanan publik yang prima. Jenis pelayanan ini tidak hanya sekedar pelayanan sektoral akan tetapi pelayanan yang merupakan suatu pintu informasi dan tindakan secara bersama sehingga memberikan suatu sinergi terhadap layanan yang terintegrasi antar satu instansi dengan instansi lain, sehingga akan terjadi efisiensi dan efektifitas dalam konsistensi pengembangan di masa mendatang. Uraian di atas menunjukkan pentingnya upaya integrasi antar sistem dalam upaya meningkatkan kualitas eGov untuk layanan publik. Pada sisi yang lain, ketersediaan database kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Adminduk merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan oleh beragam sistem informasi, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun perusahaan. PEMBAHASAN E-Government : Konsep, Pengembangan, Permasalahan, Solusi e-Government (e-Gov) adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan komputerisasi pada prosedur paperbased yang akan mendorong cara baru dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi (Pascual, 2003). Pengembangan e-Gov dilakukan dalam rangka mencapai good government, yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik.
3
Inisiatif penerapan e-Gov di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGov wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area di mana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan menyederhanakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. e-Gov dengan memanfaatkan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi (pelayanan elektronik secara penuh). Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas download formulir yang dibutuhkan, pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah, sedangkan contoh pelayanan elektronik penuh adalah pengambilan keputusan dan pembayaran (http://dishubkominfo.belitungkab. go.id/, 10-12-2011). Semakin besarnya peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berlomba-lomba untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi. Salah satunya adalah melalui implementasi e-Gov, di mana idealnya implementasi e-Gov diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan ekonomi (Supangkat, 2006). Penerapan e-Gov di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-Gov secara nasional, dan disesuaikan dengan
kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah mencakup (Inpres No. 3 Tahun 2003): a. Tingkat persiapan, meliputi: 1) pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga; 2) pendidikan dan pelatihan SDM, 3) penyediaan sarana akses publik, 4) sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal, 5) pengembangan e-leadership dan awareness building, serta 6) penyiapan peraturan pendukung b. Tingkat pematangan, meliputi: 1) pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, dan 2) pembuatan hyperlink. c. Tingkat pemantapan, meliputi: 1) penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik, dan 2) penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas). d. Tingkat pemanfaatan, meliputi: 1) pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi; 2) pengembangan proses layanan e-Gov yang efektif dan efisien, dan 3) penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). Model pengembangan e-Gov yang diterapkan di banyak negara juga menggunakan model empat tahapan perkembangan e-Gov di atas dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, pentahapan e-Gov yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahapan/fase yaitu (Sosiawan, 2010): a. Fase pertama: penampilan website, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. b. Fase kedua: interaksi, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail.
4
c. Fase ketiga, transaksi, aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan. d. Fase keempat, transformasi, pelayanan terintegrasi, menghubungkan antara pemerintahmasyarakat, pemerintah-pemerintah, pemerintah -swasta. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak problem yang terkait dengan pengembangan e-Gov, namun dapat diidentifikasi bahwa problem tersebut berpangkal dari adanya kesalahan pada pandangan atau paradigma tentang eGov (Supangkat, 2006). Delapan persepsi keliru tentang pengembangan e-Gov selama ini adalah (Nugroho, 2008): a. Persepsi e-Gov adalah situs web lembaga pemerintah. Persepsi ini jelas akan mereduksi makna dari eGov. b. Persepsi e-Gov adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur (hardware, jaringan tidaklah identik dengan e-Gov. Tujuan e-Gov adalah menumbuhkan kekuatan pemberdayaan, dan infrastruktur harus dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar. c. Persepsi e-Gov adalah pembangunan sistem-sistem informasi. Akar permasalahnnya adalah tidak selarasnya antara sistem-sistem yang dikembangkan dengan proses-proses birokrasi yang dilakukan sehari-hari, masingmasing berjalan sendiri dengan polanya, pada akhirnya tujuan dasar sistem-sistem informasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tidak tercapai dengan optimal. d. Persepsi e-Gov harus dikembangkan secara bertahap karena alasan terbatasnya biaya. Keterbatasan biaya adalah kekangan, bukan alasan dasar untuk melakukan
e.
f.
g.
h.
penahapan pengembangan e-Gov. Alasan utamnya sebenarnya adalah perbedaan tingkat kesiapan/kematangan masyarakat dalam pemanfaatan ICT dan kesiapan pengembangan e-Gov. Ketersediaan rencana jangka panjang/ induk, cetak biru, dan variasinya sangat penting sebagai guideline bagi penahapan implementasi e-Gov. Persepsi e-Gov adalah pembangunan sistem informasi di berbagai SKPD. Saat ini, integrasi informasi menjadi syarat penting bagi terselenggaranya kegiatankegiatan kepemerintahan. Keberadaan sistem-sistem informasi di SKPD tidak banyak berarti jika tidak diikuti dengan integrasi antar sistem. Integrasi ini mengidentifikasi jalur-jalur akses data dan informasi antar sistem, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat antar-bidang. Persepsi e-Gov hanya memerlukan SDM bidang ICT saja. Implementasi e-Gov dalam kenyataannya tidak akan berhasil tanpa ada IT leadership yang tinggi untuk mengawal implementasi eGov dan kemampuan manajerial yang baik. Persepsi e-Gov mahal. e-Gov menjadi mahal jika investasi (infrastruktur, sistem-sistem informasi, dan berbagai pengadaan lain) tidak bisa memenuhi sasaran yang diinginkan. Sebaliknya, biaya investasi yang tinggi menjadi tidak berarti jika implementasi TI mampu menumbuhkan multiplier effect dengan outcome yang jauh lebih bernilai dibandingkan investasi. Persepsi sasaran e-Gov adalah tuntasnya implementasi ICT. ICT hanyalah alat bantu untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan dalam pemberdayaan
5
masyarakat, kualitas layanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Faktor penghambat implementasi e-Gov di Indonesia juga berhasil diidentifikasi, antara lain disebabkan oleh: 1) komitmen pemerintah dalam integrasi dan transparansi publik, 2) minimnya budaya berbagi informasi, 3) minimnya budaya tertib dokumentasi, 4) resistensi terhadap perubahan, 5) kelangkaan SDM yang handal, 6) infrastruktur belum memadai dan mahal, serta 7) tempat akses yang terbatas (Raharjo, 2001). Berdasarkan hasil analisa, ketidakoptimalan pengembangan dan operasional e-Gov di Indonesia adalah disebabkan oleh: 1) master plan tidak mempunyai kekuatan formal, sekedar kajian yang pernah disusun oleh KPDE, sehingga posisi strategis e-Gov tidak pernah terealisasi secara optimal dan tidak merasa wajib diikuti oleh unit-unit kerja, 2) organisasi pengambilan keputusan tidak cukup kuat memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan portofolio dan eksekusi proyek TI tahunan, dan 3) lemahnya koordinasi KPDE dan unit-unit lain dalam perencanaan tahunan proyek TI (Supangkat, Sembiring, Rahmat, 2007). Aspek non teknis, yaitu resistensi terhadap perubahan juga menjadi faktor penghambat penerapan e-Gov. Masalah ini terjadi sebagai akibat dari: 1) ego sektoral organisasi masih sangat tinggi sehingga menutup kemungkinan diatur atau bekerjasama dengan organisasi lain, 2) anggapan bahwa sistem informasi merekalah yang terbaik dibandingkan dengan pihak lainnya, 3) konteks kepentingan yang berbeda pada setiap organisasi sehingga sulit dicari titik temu untuk melakukan integrasi secara cepat, 4) keinginan menjadi pemimpin dalam tim integrasi dalam konsorsium kerja sama, 5) ketidakinginan untuk saling membagi
data/informasi/pengetahuan karena dianggap mengurangi keunggulan kompetitif individu/organisasi, serta 6) ketidaktahuan dari mana harus memulai integrasi sehingga kondusif untuk dilakukan sejumlah pihak terkait; dan sebagainya (Indrajit, 2006). Database Kependudukan Nasional Database kependudukan WNI merupakan aset penting yang harus dijaga akurasinya, wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemda sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan. Pemerintah dan Pemda menyelenggarakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIAK) secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan. Pemerintah juga wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar daerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan (UU No. 52 Tahun 2009). Dalam rangka penyusunan dan pengelolaan database kependudukan, setiap warga negara wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional. NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam verifikasi dan validasi data jati diri seseorang untuk layanan publik bidang Administrasi Kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk, bersifat unik/khas, tunggal, melekat pada setiap Penduduk Indonesia, dan berkait langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006). NIK dirancang tersusun atas 16 digit yang dibagi atas tiga kode:wilayah, waktu lahir dan nomor urut kelahiran. NIK akan dicantumkan dalam setiap
6
dokumen penduduk seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. Penduduk wanita akan ditandai kode tanggal lahir ditambah angka 40, dan kode wilayah ditetapkan oleh Ditjen Pemerintahan Umum. Bagi penduduk yang meninggal, NIK akan dihapus dan dikeluarkan dari daftar anggota KK. Penduduk yang pindah tempat tinggal tidak akan mengubah NIK. Untuk meningkatkan kualitas sistem Administrasi Kependudukan, Kemendagri telah menetapkan pemberlakuan KTP Nasional berbasis NIK pada tahun 2011 dan melaksanakannya melalui program eKTP berbasis NIK sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 (http://www.depdagri.go.id/, 10-122011). Program ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan KTP ganda yang banyak terjadi di Indonesia. NIK menjadi prasyarat utama bagi database kependudukan nasional yang berbasis registrasi dan menjadi instrumen dan validasi jati diri seseorang yang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan (www.bppt.go.id, 10-12-2011). Program e-KTP berbasis NIK bertujuan untuk memperoleh tertib database kependudukan dan tertib dokumen kependudukan (Ditjen Dukcapil, 2011). Secara bertahap, pemerintah akan mengganti seluruh KTP versi lama menjadi e-KTP yang dilengkapi dengan data biometrik 10 sidik jari, iris mata, dan tandatnagn digital penduduk. eKTP secara fisik berbeda dengan versi lama karena dilengkapi dengan chip berisi data kependudukan (http://suaramerdeka.com/, 10-122011). Ke depan, data kependudukan dalam e-KTP juga akan dikaitkan dengan sistem terpadu pendataan berbasis sidik jari yang dikelola oleh Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) (Kep. Kapolri No. Polisi: Kep/37/X/2008).
Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penerbitan NIK dan penerapan e-KTP, pemerintah mengembangkan SIAK sejak tahun 2003, yaitu dengan diluncurkannya SIAK online dari kecamatan ke data center kependudukan yang kemudian disusul dengan SIAK offline di kabupaten/kota pada tahun 2005. SIAK online memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Tempat Perekaman Pendaftaran Penduduk (TPDK) di kecamatan yang langsung terhubung dengan data center Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melalui VPN dial. Hasil penyempurnaan grand design SIAK terbaru telah disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010. Hasil penyempurnaan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko eKTP juga telah disepakati oleh Tim Teknis dan telah ditetapkan dengan Permendagri No. 6 Tahun 2011. Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK di 497 kabupaten/kota tersambung (online) dengan pusat dan propinsi, dan pelayanan SIAK di 6.589 kecamatan pada 497 kabupaten/kota akan tersambung (online) ke kabupaten/kota, pusat dan propinsi. Pada akhir tahun 2013, SIAK di Kemendagri dan daerah ditargetkan tersambung (online) dengan instansi pengguna secara bertahap (Ditjen Dukcapil, 2011). Database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam. Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform database sangat besar yang memuat data wilayah; data keluarga; biodata penduduk; data pencatatan sipil; foto, sidik jari tangan, dan tanda tangan penduduk. Data wilayah, terdiri atas nama dan kode wilayah propinsi; nama dan kode wilayah kabupaten/kota; nama dan kode wilayah kecamatan; serta
7
nama dan kode wilayah desa/kelurahan, sedangkan data keluarga terdiri atas: nomor KK; nama kepala keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode pos; dan telepon (Permendagri No. 25 tahun 2011).
kabupaten. Fragmentasi vertikal dilakukan dengan memisahkan data yang sering di-update, sementara data-data yang tidak mungkin atau jarang sekali berubah tetap disimpan di server database propinsi.
Skenario Database Kependudukan di Pemkab SIAK di Kemendagri dan daerah ditargetkan tersambung (online) dengan instansi pengguna secara bertahap pada akhir tahun 2013 (Ditjen Dukcapil, 2011). Untuk itu, gagasan pemanfaatan database kependudukan untuk aplikasi e-Gov di Pemkab Bantul ini menggunakan skenario sebagai berikut (Sutanta, Ashari, 2012): a. Database master kependudukan nasional tunggal dan terpusat, skenario ini dipilih dengan alasan kesederhanaan (integrasi), pengelolaan, kecepatan dan ketepatan, kesederhanaan pengembangan program aplikasi, efisiensi biaya, kemudahan pengembangan, dan pengawasan perawatan (Sudibyo, 2011). b. Desain logik database kependudukan tingkat kabupaten bersifat common database. c. Desain fisik database kependudukan tingkat kabupaten dilengkapi server database d. Distribusi database kependudukan, dilakukan dengan fragmentasi horisontal dan vertikal dengan maksud untuk meminimalkan kebutuhan media penyimpan di kabupaten. Replikasi dilakukan secara partially replicated yaitu masing-masing partisi database kependudukan disimpan di server database kabupaten. Fragmentasi database dilakukan secara horisontal dari server database nasional ke server database kabupaten sesuai kode wilayah kabupaten dan kemudian data-data tersebut disimpan di server database
Ragam Informasi, Aplikasi e-Gov, dan Sistem informasi di Pemkab Setiap Pemkab/Pemkot saat ini memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan pengembangan e-Gov, aplikasiaplikasi yang digunakan, dan jenis layanan informasi publik yang disediakan. Sebagai contoh, Pemkab Sragen yang berhasil memperoleh 17 penghargaan terkait layanan publik berbasis ICT, selain menampilkan informasi juga menyediakan 59 layanan online perijinan dan 10 layanan online lainnya (http://bpt.sragenkab.go.id/, 1012-2011). Pemkab Bantul telah mengembangkan desain induk ICT pada Tahun 2008. Sebelumnya Pemkab Bantul telah mengembangkan 14 sistem informasi dan diterapkan di berbagai instansi, dan mengacu pada blue print tersebut, sejak tahun 2008 hingga 2011, Pemkab Bantul telah mengembangkan 14 sistem informasi baru. Selain menampilkan informasi Pemkab (http://www.bantulkab.go.id/, 10-122011), melalui Dinas Perijinan, menampilkan informasi tentang jenis perijinan, dasar hukum, retribusi; lama waktu proses dan masa berlakunya ijin; persyaratan pengajuan ijin; prosedur pengurusan perijinan, duplikat surat ijin dan legalisir surat ijin; prosedur pengurusan perijinan; pencarian perijinan yang didaftarkan; serta download formulir permohonan ijin dan peraturan perijinan (http://perijinan.bantulkab.go.id/, 10-122011). Untuk mengetahui informasi dan aplikasi e-Gov yang dikelola oleh Pemkab Bantul, berikut akan dieksporasi lebih lanjut tentang konten informasi dan aplikasi pada website
8
sebaggimana tampilannya ditunjukkkan
paada Gambarr 1.
Gambar 1: 1 Tampilan n website Peemkab Banttul (diakses tanggal 10--12-2011) Hasil ekssplorasi website untuuk menggetahui ketersediaaan kontten inforrmasi dan layanan aplikasi a paada
website w Pem mkab Bantuul secara rin ngkas diitampilkan pada p Tabel 1.
Tab bel 1: Konteen website Pemkab P Ban ntul No 1
Pem mkab
http://bantulkaab.go.id/
Informasi
Jenis Interaksi Pengguna view
2 3
Sekrretariat Daerah Sekrretariat DPRD
http://setda.baantulkab.go.id/ http://dprd.banntulkab.go.id/
Informasi Informasi
View View
4
Bapppeda
http://bappedaa.bantulkab.go.id/
Informasi
View
5 6
Badaan Lingkungan Hidup http://blh.banttulkab.go.id/ http://bkk.bantulkab.go.id/ Badaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaaan Pereempuan & KB Badaan Kepegawaian http://bkd.bantulkab.go.id/ Daerrah
Informasi Informasi
View View
Informasi Form Aplikasi
View Download Mulai dikembangkan fasilitas transaksi pendaftaran CPNS online
http://bkppp.bantulkab.go.id/
Informasi
View
http://inspektoorat.bantulkab.go.idd/ http://bpbd.baantulkab.go.id/
Informasi Informasi
View View
• Home: Inforrmasi, berita, pengumuman • Profil: Visi M Misi, Tupoksi, Orgaanisasi, Tata Kerja, Rinciian Tugas, Fungsi • Manajemenn: Kepegawaian, Pengangkaatan • Layanan: ijiin belajar, pensiun,, KARPEG, PMK, KARIIS/KARSU • Ruang Medditasi, e-Learning • BKD Eventss: downloads, konttak, CPNS RTO, diklatt, PU-PNS online • Profil, visi m misi, organisasi, berita, arsip, kontak • Informasi & hyperlink instansi terkait • idem • idem
http://disbudpar.bantulkab.go.id// http://dikmen.bantulkab.go.id/
Informasi Informasi
View View
• Idem • Idem
7
8
Lembaga
Badaan Ketahanan Panggan & Pelaksana Penyyuluhan 9 Inspeektorat 10 Badaan Penanggulangaan Benccana Daerah 11 Dinaas Budpar 12 Dinaas Pendidikan
Webssite/Sub Domain
Jenis konten n
Detail Konten • Berita • Data pokokk (data umum; sosbbud; peternakann, pertanian, perikannan, & kehutanan; SDA; infrastrukturr; industri, perdagangaan, koperasi, & inveestasi; ekonomi & keuangan, politik & hukum) • Pemerintahhan • Interaksi (koontak email, buku tamu, t ide warga-diskuusi); Searching • Profil, visi m misi, organisasi berrita, arsip • Kelembagaaan, produk hukum, mekanismee, dokumen kegiataan, forum, email, potennsi daerah, arsip • Profil, visi m misi, organisasi, berita, arsip, kontak • Informasi & hyperlink instansi terkait • Idem • Idem
2 Menengah & Non Formal 13 Dinas Pendidikan Dasar 14 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 15 Dinas Pertanian & Kehutanan 16 Dinas Kelautan & Perikanan 17 Dinas Dukcapil 18 Dinas Kesehatan
http://dikdas.bantulkab.go.id/ http://dppkad.bantulkab.go.id/
Informasi Informasi
View View
• Idem • Idem
http://dipertahut.bantulkab.go.id/
Informasi
View
• Idem
http://dkp.bantulkab.go.id/
Informasi
View
• Idem
http://disdukcapil.bantulkab.go.id/ http://dinkes.bantulkab.go.id/
Informasi Informasi
View View
19 Dinas Perijinan
http://perijinan.bantulkab.go.id/
Informasi Form
View Download Tersedia fasilitas transaksi pengaduan online
20 Dinas Sosial
http://sosial.bantulkab.go.id/
Informasi
View
21 22 23 24 25 26 27
http://disnakertrans.bantulkab.go.id/ http://perindagkop.bantulkab.go.id/ http://pu.bantulkab.go.id/ http://sda.bantulkab.go.id/ http://dishub.bantulkab.go.id/ http://satpolpp.bantulkab.go.id/ http://kpdt.bantulkab.go.id/
Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi
View View View View View View View
• Idem • Profil, sejarah, visi misi, organisasi, peta tematik, berita, album, arsip, kontak • Hyperlink Puskesmas, SIKNAS, lembaga terkait • Profil, pelayanan, pengaduan, berita, forum diskusi, kontak, download, gallery • Informasi: jenis perijinan, dasar hukum, retribusi; waktu proses & masa berlaku; syarat pengajuan ijin; prosedur pengurusan ijin, duplikat & legalisir surat ijin; searching; download formulir • Informasi & hyperlink instansi terkait • Pengaduan/info berbasis SMS • Profil, visi misi, organisasi, berita, arsip, kontak • Informasi & hyperlink instansi terkait • Idem • Idem • Idem • Idem • Idem • Idem • Idem
http://pmd.bantulkab.go.id/
Informasi
View
• Idem
http://pasar.bantulkab.go.id/ http://perpustakaan.bantulkab.go.id/ http://arsip.bantulkab.go.id/ http://kesbangpolinmas.bantulkab.go.id/
Informasi Informasi Informasi Informasi
View View View View
• Idem • Idem • • Idem
http://pora.bantulkab.go.id/
Informasi
View
• idem
28 29 30 31 32 33
Dinas Nakertrans Dinas Perindakop Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Dinas Perhubungan Satpol PP Pengolahan Data Telematika Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengelolaan Pasar Perpustakaan Umum Arsip Daerah Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kantor Pemuda & Olahraga
Sumber: http://www.bantulkab.go.id/, 10-12-2011
Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diidentifikasi beberapa hal tentang aplikasi e-Gov yang dikelola oleh Pemkab Bantul sebagai berikut: a. Fasilitas yang disediakan dalam website hampir seluruhnya masih untuk menampilkan konten informasi. Dari 33 website instansi/lembaga yang ada, seluruhnya memiliki fasilitas menampilkan informasi, komunikasi (email, forum), serta pencarian informasi, 2 website memiliki fasilitas download formulir, 1 website memiliki fasilitas pengaduan online, 1 website mulai dikembangkan fasilitas transaksi pendaftaran online.
b. Pengembangan ke arah fasilitas transaksi online masih dalam tahap rintisan. c. Jenis interaksi sistem dan pengguna bersifat satu arah, misal download formulir. d. Belum ada fasilitas layanan terintegrasi antar sistem informasi secara online. e. Berdasarkan fitur-fitur yang disediakan dalam website, dilihat dari aspek pentahapan pengembangan e-Gov, website Pemkab Bantul saat ini setidaknya telah berada pada tingkat pematangan sehingga masih perlu terus dikembangkan dan disempurnakan.
2
f. Untuk memenuhi kriteria sebagai eGov, maka website Pemkab Bantul masih harus dikembangkan dan disempurnakan ke: 1) Tingkat pemantapan, meliputi: 1) penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik, dan 2) penyatuan penggunaan aplikasi/data dengan lembaga lain. 2) Tingkat pemanfaatan, meliputi: 1) pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G, G2B, dan
G2C yang terintegrasi; 2) pengembangan proses layanan e-Gov yang efektif dan efisien, dan 3) penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). Selain penyajian informasi dan aplikasi e-Gov melalui website, Pemkab Bantul juga menerapkan 30 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, desktop, maupun online, secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2: Sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tahun pembuatan 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011
Nama aplikasi SIM Pengolahan Gaji PNS SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Monografi Online SIM Kependudukan SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Sistem Cetak KK dan KTP Sistem Keluarga Berencana SistemTenaga Kerja dan Nakertrans Sistem informasi Pariwisata Sistem Informasi Layanan Data KPDE Sistem informasi Presensi PNS SIM Keluarga Miskin SIM Kesehatan Ibu Anak dan TBC SIM Potensi Kecamatan SIM Pelayanan Perpustakaan SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Investasi Daerah SIM Kepegawaian SIM Pengendalian Pembangunan Daerah SIM Pelayanan Pajak Reklame SIM Pelayanan BPHTB SIM Perijinan Online SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SIM Kewilayahan
(Sumber: KPDT Kabupaten Bantul, 10-12-2011)
Pemanfaatan Database Kependudukan untuk Aplikasi e-Gov dan Sistem informasi Berdasarkan hasil eksplorasi pada website http://bantulkab.go.id/, saat ini ada 33 website (Tabel 1) yang dikelola oleh Pemkab Bantul dan ajajaran instansi di lingkungan Pemkab Bantul. Selain itu, sebagian besar instansi juga memiliki sistem informasi yang digunakan secara intranet maupun dekstop (Tabel 2). Mengacu pada Tabel
1 dan Tabel 2, dapat diidentifikasi aplikasi e-Gov dan sistem informasi yang potensial untuk dikembangkan ke e-Gov dan yang potensial memanfaatkan database kependudukan. Kriteria sistem informasi yang potensial dikembangkan ke e-Gov adalah memiliki kebutuhan fasilitas layanan transaksi elektronik kepada publik, sedangkan potensi memanfaatkan database kependudukan adalah keterkaitan antara tupoksi instansi dan
2
kebutuhan database kependudukan dalam menjalankan tupoksi instansi.
Hasil identifikasi dimaksud secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3: Potensi pengembangan e-Gov & pemanfaatan database kependudukan untuk aplikasi e-Gov dan sistem informasi di Pemkab Bantul No
Pengelola/Pengembang
1 2 3 4 5 6
Pemkab Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Bappeda Badan Lingkungan Hidup Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan & KB Badan Kepegawaian Daerah Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah DinasKebudayaan & Pariwisata Dinas Pendidikan Menengah & Non Formal Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Dinas Pertanian & Kehutanan Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Perijinan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Peridustrian, Perdagangan & Koperasi Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Dinas Perhubungan Satpol PP Pengolahan Data Telematika Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengelolaan Pasar Perpustakaan Umum Arsip Daerah Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kantor Pemuda & Olahraga KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Potensi dikembangkan menjadi e-Gov terintegrasi Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Potensi memanfaatkan database kependuudkan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
http://bkd.bantulkab.go.id/ http://bkppp.bantulkab.go.id/
Ya Ya
Ya Tidak
http://inspektorat.bantulkab.go.id/ http://bpbd.bantulkab.go.id/
Ya Ya
Tidak Ya
http://disbudpar.bantulkab.go.id/ http://dikmen.bantulkab.go.id/
Ya Ya
Ya Ya
http://dikdas.bantulkab.go.id/ http://dppkad.bantulkab.go.id/
Ya Ya
Ya Tidak
http://dipertahut.bantulkab.go.id/ http://dkp.bantulkab.go.id/ http://disdukcapil.bantulkab.go.id/ http://dinkes.bantulkab.go.id/ http://perijinan.bantulkab.go.id/ http://sosial.bantulkab.go.id/ http://disnakertrans.bantulkab.go.id/ http://perindagkop.bantulkab.go.id/
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya
Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya
Website/Sistem informasi
http://bantulkab.go.id/ http://setda.bantulkab.go.id/ http://dprd.bantulkab.go.id/ http://bappeda.bantulkab.go.id/ http://blh.bantulkab.go.id/ http://bkk.bantulkab.go.id/
http://pu.bantulkab.go.id/ http://sda.bantulkab.go.id/ http://dishub.bantulkab.go.id/ http://satpolpp.bantulkab.go.id/ http://kpdt.bantulkab.go.id/ http://pmd.bantulkab.go.id/ http://pasar.bantulkab.go.id/ http://perpustakaan.bantulkab.go.id/ http://arsip.bantulkab.go.id/ http://kesbangpolinmas.bantulkab.go.id/ http://pora.bantulkab.go.id/ SIM Pengolahan Gaji PNS SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Monografi Online SIM Kependudukan SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Sistem Cetak KK dan KTP Sistem Keluarga Berencana SistemTenaga Kerja dan Nakertrans Sistem informasi Pariwisata Sistem Informasi Layanan Data KPDE Sistem informasi Presensi PNS SIM Keluarga Miskin SIM Kesehatan Ibu Anak dan TBC SIM Potensi Kecamatan SIM Pelayanan Perpustakaan SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah SIM Investasi Daerah
2 55 56 57 58 59 60 61
KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT
SIM Kepegawaian SIM Pengendalian Pembangunan Daerah SIM Pelayanan Pajak Reklame SIM Pelayanan BPHTB SIM Perijinan Online SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SIM Kewilayahan
Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak
Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak
Sumber: diolah sendiri
Berdasarkan hasil identifikasi, dari 33 website dan 28 sistem informasi yang ada, terdapat 31 website dan 20 sistem informasi yang berpotensi untuk dikembangkan ke e-Gov, sedangkan potensi pemanfaatan database kependudukan, setidaknya terdapat 21 website dan 21 sistem informasi yang berpotensi untuk diintegrasikan dengan database kependudukan. Di samping itu, di wilayah Bantul juga beroperasi 5 BUMD, 17 Kantor Kecamatan, 933 Kantor Desa, kantor Polres, Polsek, Polres, Kodim, Koramil. Bisa dipastikan bahwa seluruh BUMD, kantor kecamatan, kantor Desa/Kelurahan, Polres, Polse, Kodim, dan Koramil tersebut memerlukan data terkait dengan biodata penduduk, sehingga upaya integrasi dengan database kependudukan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Gambaran Umum Pemanfaatan Database Kependudukan Salah satu permasalahan rumit yang kerap dijumpai para praktisi IT adalah ketika menghadapi tantangan di mana sejumlah sistem informasi yang berbeda harus diintegrasikan. Berdasarkan pengalaman, kompleksitas permasalahan yang dijumpai tidak saja bertumpu pada aspek teknis, namun kerap lebih menonjol pada hal-hal yang bersifat non-teknis yang biasanya didominasi oleh isu "ego sektoral" pada masing-masing institusi yang terlibat. Tanpa adanya strategi yang jelas, maka sering kali kegiatan integrasi sistem tersebut menemui jalan buntu, atau tidak berhasil. Kunci permasalahan terjadinya fenomena tersebut pada dasarnya terletak pada kesalahan
pemilihan pendekatan atau metodologi proses terkait. Dalam menghadapi tantangan ini, metodologi yang dipergunakan harus mampu menjawab berbagai kendala teknis maupun non teknis yang seyogyanya dijumpai pada setiap isu penggabungan. Artinya, metodologi yang dipakai harus dibangun dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut (Indrajit, 2006). Model integrasi sistem (intra-antar sektor) dalam konteks IT meliputi integrasi pada level database, midlleware, dan aplikasi. Proses integrasi akan terdapat dua metode yang ada yaitu messaging dan kanal informasi. Integrasi secara teknis diterapkan dalam bentuk kanal-kanal informasi sebagai wahana integrasi data yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan messaging. Di dalam kanal informasi terdapat tiga proses utama yang terkait yaitu (Menkominfo, 2002): a. Konektor, menghubungakan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, b. Komunikator, mengkomunikasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, c. Transformator, mengubah format data yang dipertukarkan sehingga mampu untuk diolah oleh sistem yang berlainan platform. Integrasi pada level database secara umum dapat dilakukan melalui tahapan berikut: 1) identifikasi ketersediaan dan kebutuhan data dalam sistem e-Gov dan aplikasi, 2) menyusun model skema logik hubungan antar database, 3) standarisasi data, 4) konsolidasi database, 5) integrasi antar database, 6) migrasi database, serta 7) implementasi model ke dalam struktur
2
fisik database. Penyusunan model skema logik, dapat dilakukan dengan memanfaatkan NIK penduduk dalam database kependudukan sebagai foreign key pada setiap kerelasian yang membutuhkan database kependudukan. Untuk meminimalkan kompleksitas penyusunan model, terdapat 2 alternatif yang bisa dilakukan, yakni dengan menambah field NIK pada tabel-tabel anak atau menambahkan sebuah tabel baru yang berfungsi untuk merelasikan antara database yang selama ini digunakan dengan database kependudukan di server kabupaten yang bersifat common database. Masalah lain yang ada saat ini, banyak instansi/lembaga di Pemkab sudah memiliki database dan menggunakan sistem operasi dan DBMS yang berbeda-beda. Database yang ada tersebut juga tersebar di masing-masing instansi/lembaga yang secara geografis saling berjauhan. Untuk mengatasi masalah ini, integrasi pada level midleware dapat diatasi dengan penggunaan teknologi web service. Web service adalah aplikasi internet yang mempunyai sifat interoperable yaitu bisa diakses dan mengakses aplikasi lain dengan platform ataupun bahasa yang berbedabeda sehingga database yang berbedabeda tidak menjadi kendala. Komponen-komponen web service adalah XML, SOAP, WSDL dan UDDI. Integrasi pada level aplikasi, 2 hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah aplikasi pada sisi back end dan aplikasi pada sisi front end. Pada sisi back end aplikasi menyediakan modulmodul khusus untuk pengelolaan database untuk admin di tingkat kebupaten dan admin di tingkat aplikasi, sedangkan pada sisi front end menyediakan modul-modul sesuai kebutuhan para pengguna, meliputi pengguna administrator, pengguna dalam lingkungan Pemkab dan pengguna masyarakat umum.
Pengelolaan hak akses dapat dikembangkan menggunakan konsep single sign on, di mana dengan menggunakan sebuah pasangan username dan password pengguna dapat mengakses modul-modul dalam aplikasi sesuai dengan batasan hak dan kewenangannya. Pengembangan aplikasi sebaiknya juga diarahkan pada penggunaan tools multi platform dan open source, serta memungkinkan untuk dikembangkan pada jenis akses dekstop, intranet, web, serta mobile. Catatan Penting Kerangka strategi implementasi yang konsisten pada system lifecycle disertai dengan proses continuous improvement merupakan aspek penting dan dapat dilakukan dengan menerapkan arsitektur yang meliputi 4 bagian high level control utama, yakni: 1) integrasi penelitian dan informasi, 2) agenda implementasi, 3) delivery layanan, serta 4) pengukuran performance (Supangkat, 2006). Untuk mendukung keberhasilan penerapan eGov, diperlukan tim teknis yang memiliki kompetensi memadai yang mencakup peran sebagai project leader (system analyst), ahli manajemen sistem informasi, ahli database, ahli keamanan jaringan dan hardware, ahli pemrograman web, cost estimator, administrasi, serta operator. Pengalaman penerapan e-Gov di negara lain, menunjukkan perlunya identifikasi mengenai prioritas layanan yang akan diberikan, kondisi infrastruktur, kondisi kegiatan layanan, dan kondisi anggaran, serta SDM yang dimiliki. Gabungan antara pengalaman good practice dan bad practice serta konsep pengembangan e-Gov, selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun stuktur manajemen pengembangan e-Gov yang dapat digunakan sebagai panduan metodologi (langkah-langkah) pengembangan eGov. Mengacu pada struktur tersebut,
3
nampak bahwa keberhasilan pengembangan e-Gov menuntut komitmen tinggi Pimpinan (Hasibuan, 2007). Keterbatasan SDM dapat dipecahkan dengan melibatkan potensi Perguruan Tinggi melalui program Pengabdian Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Permasalahan resistensi terhadap perubahan yang sering mengakibatkan kebuntuan pengembangan e-Gov dapat dipecahkan menggunakan sebuah metodologi yang disusun berdasarkan fenomena resistensi, yaitu melalui evolusi pelaksanaan 6 tahap integrasi yaitu: 1) eksploitasi kapabilitas lokal, 2) lakukan integrasi tak tampak, 3) kehendak berbagi pakai, 4) redesain arsitektur proses, 5) optimalkan infrastruktur, serta 6) transformasi organisasi (Indrajit, 2006). Hasil penelitian pada penerapan eGov di Kabupaten Jembrana, Kabuatpen Sragen, Kota Yogyakarta, serta Kota Surabaya berhasil mengidentifikasikan tiga faktor kunci penentu kesuksesan implementasi e-Gov, yaitu: kepemimpinan, kelembagaan, dan kebijakan. Kepemimpinan adalah motor penggerak utama penerapan e-Gov. Kelembagaan sebagai faktor kunci sukses ditandai adanya SDM TI dengan jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya. Kebijakan sebagai faktor sukses diperlukan sebagai pijakan dalam menjalankan terobosan atau inovasi dari pengembangan e-Gov (Faizah dan Sensuse, 2009). Hasil penelitian ini juga layak digunakan
sebagai rujukan untuk penerapan e-Gov di Kabupaten Bantul. KESIMPULAN Pengembangan e-Gov merupakan sebuah proses panjang yang bukan sekedar mengembangkan sistem berbasis web sebagaimana yang selama ini masih sering salah dipahami. Program e-KTP berbasis NIK yang berlaku secara nasional oleh Kemendagri saat ini akan menghasilkan sebuah database kependudukan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan e-Gov maupun pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul, melalui integrasi database kependudukan dengan sistem informasi yang telah diterapkan. Integrasi dimaksud perlu dilakukan dalam tiga level, yakni database, midelware, dan aplikasi. Pengembangan e-Gov perlu strategi terarah dan berkesinambungan yang bersifat jangka pendek maupun panjang. Kerangka strategi implementasi yang konsisten pada system lifecycle disertai dengan proses continuous improvement; ketersediaan tim teknis; kepemimpinan, kelembagaan, dan kebijakan yang kuat; serta penerapan metodologi melalui evolusi dalam pelaksanaan integrasi (database, midleware, dan aplikasi), merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan penerapan e-Gov dan sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Kependudukan & Catatan Sipil, Kemendagri, 2011, Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011, Materi Pengarahan Kepada Tim Supervisi Penerapan e-KTP, Jakarta, 25 Mei 2011. Faizah, N., Sensue, D.I., 2009, Faktor-Faktor Sukses Implementasi e-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Makalah Digital Information & System Conference Tahun 2009. Hasibuan, Z.A., 2007, Langkah-Langkah Strategis & Taktis Pengembangan e-Gov untuk Pemda, Jurnal Sistem Informasi MTI UI, Vol. 3, No. 1, edisi April 2007.
2
Indrajit, R.E., 2006, Evolusi Strategi Integrasi Sistem Informasi Ragam Institusi, Jakarta. Kantor Pengolahan Data Telematika, 2011, Data Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi di Pemkab Bantul. Menkominfo, 2002, SIFONAS sebagai Tulang Punggung e-Governance, Jakarta. Nugroho, L.N., 2008, Persepsi-Persepsi tentang E-Government, diakses dari http://mti.ugm.ac.id/~lukito/3-project/substansi-content-buku/persepsi-persepsitentang-e-government/, tanggal: 01 Januari 2012. Pascual, P.J., 2003, e-Government, e-Asean Task Force UNDP- APDIP, May 2003. Raharjo, B., 2001, Membangun e-Government, Institut Teknologi Bandung. Sosiawan, E.A., 2010, Tantangan & Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. Sudibyo, D., 2011, Menyimak e-KTP, diakses dari http://deru.blogspot.com/2011/10 /menyimak-e-ktp.html#!/2011/10/menyimak-e-ktp.html, tanggal 14 November 2011. Suharno M.P.M., 2006, Mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia Melalui Sinerginya Sistem Informasi, Jakarta. Supangkat, S.H., 2006, Framework Strategi Implementasi E-Government, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Institut Teknologi Bandung,: 3-4 Mei 2006. Supangkat, S.H., Sembiring, J., dan Rahmad, B., 2007, IT Governance Nasional: Urgensi dan Kerangka Konstruksi, makalah disampaikan dalam Pertemuan Dewan TIK Nasional, 8 Januari 2007. Sutanta, E., dan Ashari, A., 2012, Distribusi Basis Data Kependudukan untuk Optimalisasi Akses Data, Jurnal Ilmiah Komputasi dan Elektronika, ATPN Banjarbaru, Januari 2012. Sumber Peraturan Perundangan: Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan EGovernment, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/37/X/2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat. Kepmendagri No. 471.130.5-335 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK & Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Perpres No. 35 Tahun 2010, Perubahan Atas Perpres No. 26 Thn 2009 tentang Penerapan e-KTP paling lambat akhir 2012. Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Permendagri No. 6 Tahun 2011 tentang Standar & Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak & Blangko KTP Berbasis NIK secara Nasional Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Surat Edaran Mendagri No. 471.13/1515/SJ/2011 tentang Dukungan APBD Untuk Operasionalisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011.
3
Surat Edaran Mendagri No. 471.13/4141/SJ/2010 tentang Penerbitan NIK & Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011. Surat Mendagri No. 471.13/1565A/SJ/2011 tentang Penerbitan NIK Tahun 2011 & Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UUU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga. UUD 1945 Hasil Perubahan Keempat, Pasal 26 Ayat (3). Sumber Situs Internet: http://bpt.sragenkab.go.id/, diakses tanggal 10-12-2011. http://dishubkominfo.belitungkab.go.id/, diakses tanggal 10-12-2011. http:// bantulkab.go.id/, diakses tanggal 10-12-2011. http://perijinan.bantulkab.go.id/, diakses tanggal 10-12-2011. http://suaramerdeka.com/, diakses tanggal 10-12-2011. http://www.bppt.go.id, diakses tanggal 10-12-2011. http://www.depdagri.go.id, diakses tanggal 10-12-2011.
