KEBIJAKAN SPMI-PT
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO 2016
Sejarah SPMI • Sebelum th 1998: regulasi pemerintah sangat kuat thd penyelenggaraan pendidikan tinggi. • Reformasi th 1998. PT : kebebasan akademik otonomi keilmuan otonomi PT UU Sisdiknas No 20 th 2003, Pasal 50 ayat (6): kemandirian PT untuk mengurus lembaganya sendiri.
• Sejak 2003: kurnas, legalisasi ijazah, model statuta sebagai bentuk kendali mutu, dihapus. • Otonomi PT: hrs menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi scr mandiri dan berkelanjutan. • Th 2003: Ditjen Dikti: buku Pedoman Pejaminan Mutu (QA) Pendidikan Tinggi, 10 buku praktik baik jamu, spt kurikulum, pembelajaran, kemhs, dll.
• Th 2007: dilakukan Diseminasi ttg pelaksanaan Jamu di PT; • Integrasi Jamu ke dalam Sistem Penj. Mutu Perguruan Tinggi. SPMI, SPME, PDPT; • Th 2008: Buku SPM-PT (Bhs Indonesia % Bhs Inggris; • Th 2009: evaluasi praktik baik SPM-PT: (235 PT, lolos 68 PT, termasuk Unsoed) • Th 2010: Bahan Pelatihan SPMI-PT; • Th 2010 – 2012: Diseminasi ke 1938 PT (62.04%)
UU Pendididkan Tinggi (UU Dikti) No 12 th 2012 • Perubahan nama dari SPM-PT menjadi SPMPT (Sistem Penj. Mutu Pendidikan Tinggi, disingkat SPM Dikti), terdiri atas: SPMI, SPME & PDPT. • Pasal 51: Pendidikan Tinggi yang bermutu, yaitu pend. tinggi yg menghslkn lulusan yg mampu scr aktif mengembangkan potensinya & menghslkn ilmu pengetahuan dan /atau teknologi yg berguna bagi masy, bangsa & negara. Agar bermutu SPM Dikti.
SPM Dikti dilakukan dengan tahapan (Pasal 52 UU Dikti):
Pasal 54 UU Dikti Standar Dikti, terdiri atas: • Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) oleh Menteri, t a: • Standar Nasional Pendidikan di + St Penelitian dan St PKM;
• Standar Dikti oleh PT mengacu SN Dikti, t a: • St dalam bidang akademik & St dlm bidang Non Akad, yg melampaui SN Dikti. Dikti mengevaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala & mengumumkan hasilnya kpd masyarakat.
Pasal 55 UU Dikti: Akreditasi Prodi dan PT Pasal 56 UU Dikti: PDPT Pasal 57 UU Dikti: L2 Dikti Tujuan SPM Dikti: tumbuh & berkembangnya BUDAYA MUTU di PT • Fungsi SPM Dikti: Pendidikan Tinggi bermutu • • • •
Prinsip SPMI • • • • •
Otonomi Terstandar Akurasi Berencana dan Berkelanjutan Terdokumentasi
Tujuan dan Fungsi SPMI • Tujuan: a. pencapaian Visi dan Pelaksanaan Misi b. Pemenuhan kebutuhan Stakeholders Fungsi: a. Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu dikti. b. Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi prodi dan PT; d. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholders PT
DOKUMEN SPMI-PT: 1. 2. 3. 4. 5.
KEBIJAKAN SPMI MANUAL MUTU SPMI STANDAR SPMI MANUAL PROSEDUR /SOP FORMULIR / BORANG
DOKUMEN LAIN • • • •
PERATURAN KADEMIK SPESIFIKASI PROGRAM STUDI DOKUMEN PENDUKUNG INSTRUKSI KERJA
Dokumen SPMI • Statuta dan Renstra bukan dokumen SPMI, walaupun berhubungan erat. • Dalam statuta dan Renstra memuat sejumlah standar mutu yg harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dlm SPMI PT. Selanjutnya standar dikti tsb hrs dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan & ditingkatkan dlm SPMI PT tsb. • Misalnya Statuta, ada kententuan tata kelola PT yg hrs menjadi pedoman untuk PPEPP standar pengelolaan dlm SPMI.
Pasal 1 angka 16 PP no 4 th 2014 • Statuta adl peraturan dasar pengelolaan PT yg digunakan sbg landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PT. Pada dasarnya ada dua kelompok ketentuan, yaitu: 1. Pelaksanaan Tridharma PT yg digunakan sbg standar dlm perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma PT; 2. Tata kelola PT yg digunakan sbg standar manajemen penyelenggaraan PT.
Renstra dan Renop • Pasal 5 ayat (1) junco Pasal 23 huruf b angka 1 huruf a) PP no 4 th 2014, Renstra mrpk rencana jangka menengah (5 th), digunakan PT untuk menyusun Renop. Sehingga di dlm Renstra ditemukan sejumlah Sasaran yg hrs dicapai, sedangkan di dlm SPMI ada PPEPP.
KEBIJAKAN SPMI / KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY) • DOKUMENTASI TERTULIS BERISI GARIS BESAR PENJELASAN TENTANG BAGAIMANA PERGURUAN TINGGI MEMAHAMI, MERANCANG DAN MELAKSANAKAN SPMI DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI KPD MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD BUDAYA MUTU DI PERGURUAN TINGGI TSB.
DI DLM KEBIJAKAN MUTU / SPMI ADA PENJELASAN MENGENAI: • VISI DAN MISI PT • LATAR BELAKANG ATAU ALASAN • LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI (AKADEMIK & NON AKADEMIK) • DAFTAR DAN ISTILAH-ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI • TUJUAN • STRATEGI • PRINSIP, ATAU AZAS PELAKSANAAN SPMI • MANAJEMEN (PPEPP) • PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB • JUMLAH DAN NAMA STANDAR DALAM SPMI • INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI, YAITU MANUAL SPMI, STANDAR DALAM SPMI, FORMULIR DAN BORANG • HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PT YANG LAIN (MISAL STATUTA).
MANFAAT KEBIJAKAN MUTU / SPMI • MENJELASKAN kepada PEMANGKU KEPENTINGAN TENTANG SPMI-PT • MENJADI DASAR ATAU “ PAYUNG” BAGI SELURUH STANDAR, MANUAL & FORMULIR SPMI-PT • SBG BUKTI BAHWA SPMI TERDOKUMENTASIKAN
Melampaui SN Dikti
JUMLAH STANDAR NASIONAL DIKTI • Tidak ada jumlah ideal standar dalam SPMI setiap perguruan tinggi (Standar DIKTI). • Permenristek No. 44 Tahun 2015 menetapkan Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) • SN DIKTI tsb mrp standal minimal DIKTI, yaitu: • Standar Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
St Kompentensi Lulusan St Isi Pembelajaran St Proses Pembelajaran St Penilaian Pembelajaran St dosen dan tenaga kependidikan St saran dan parasarana St pengelolaan pembelajaran St pembiayaan pembelajaran
• Standar Penelitian: 1. standar hasil penelitian; 2. standar isi penelitian; 3. standar proses penelitian; 4. standar penilaian penelitian; 5. standar peneliti; 6. standar sarana dan prasarana penelitian; 7. standar pengelolaan penelitian; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
• Standar Pengabdian kepada Masyarakat: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
23
