KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt)

SKRIPSI

TAUFIK NURADI E1A005197

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt)

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

OLEH : TAUFIK NURADI E1A005197

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012

ii

LEMBAR PENGESAHAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt) OLEH : TAUFIK NURADI E1A005 197 Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan Disahkan Pada tanggal Agustus 2012 Menyetujui, Penguji I/ Pembimbing I,

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum NIP. 19640923 198901 1 001

Penguji II/ Pembimbing II ,

Penguji III,

Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H Handri Wirastuti SawitriS.H.,M.H. NIP. 19640724 199002 1 001 NIP. 19581019 198702 2 001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hj. Rochani Urip Salami,S.H.,M.S. NIP. 19541009 198403 2 001

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini : Nama NIM SKS

: TAUFIK NURADI : E1A005197 : 2005

Program Studi : Ilmu Hukum Bagian

: Hukum Acara Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya dalam skripsi ini juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang dikutip dan diacu dalam skripsi yang ada dalam daftar pustaka. Dengan kata lain, semua isi yang ada dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Purwokerto, Agustus 2012 Yang Membuat Pernyataan, TAUFIK NURADI

NIM. E1A005197

iv

MOTTO

“

Mengosongkan diri bukan menjadi seorang yang tanpa EMOSI Melainkan menjadi orang yang EMOSInya terkendali -

“

Jo Pakagula

Melan kahlebihmaju g

ting

g

alkan sebag ian masa lalu... DYAM

V

PERSEMBAHAN

Ku p e rs em b a hk a n h a si l k e rja ke ra s i n i u n t uk o ra n g -o ra n g y a ng s el al u sa ya ng d an s el al u me nd ow1wz1u..

> Ibuncla, Sri Rochmaeni..terimakasih atas segala clo’a, kasih sayang , keja keras serta motivasi-motivasi yang selalu mama berikan untukku...sehingga membuatku semangat dalam melakukan segala hal clan selalu berusaha untuk menjacli yang terbaik,

> Ayahancla, Amin sahaclat, terimakasih telah memberi motivasi clan selalu memberikan perhatian yang tiacla henti-hentinya

vi

Special thanks for

....

My blast family Bapak,ibu,dan kedua adikku. Terima kasih atas do’a kalian yang selalu menyertaiku.

Anak-anak ANTU HUKUM’05 Ragil (yayune 1), tyas (yayune 2), Tunjung, arul (Ugeb), Martin, Arini, Maya, Rini (cakrini), Upi, Adit (Ebit ABC), Mira, Sigit (DUMBO), Tosa (Ocret), reza (kriting), aqil (cakil), Hans (BBW), topik, WT (Wahyu), Hari (Bajil), Dita (kenthung), Lidya Dwi Septika (mamake tercinta), adhi P, Andi (Badminton), ferdi, kurniawan, Bagus Jok, Arif (gondrong), Tegar, Rio (waryo), Sandy (pantat), sukma, dendy, Dion, Himam (kang wir), Tatang, Odi, Rubi (si ber), Ndaru (Undar), Tithood (satya), Dhani (lampu), Tahya, Guntur dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu bercanda, susah senang bersama, sampai menghadapi dan menyelesaikan masalah pun bersama, selalu siap siaga membantu sesama ANTU, ”TAK PERNAH SUSAH TAPI SERING BINGUNG”, yang pasti akan selalu kurindukan kekonyolan bersama kalian dan takkan terlupaKAN kenangan yang pernah kita lalui bersama di JOGJA (kita harus kesana lagi), bakar2 Ayam dirumahku sampe pagi, main kartu + medang kopi sampe pagi juga (ngasik dibandem tanggane, hahahaha), karaoke bersama di BIG ROOM berisi 18 orang ANTU (sungguh luar biasa kaya arep tawur). Terima kasih atas bantuan, do’a dan dukungannya selama berjuang bersama dari bawah sampai puncak, maaf kalo selama ini banyak

viii

tutur kata yang kurang berkenan dihati temen-temen (maklum tukang ngenyek). Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dilain hari setelah kita meraih impian kita masing-masing, Amin... Sukses untuk para ANTU’05, kalian selalu diHATI.

Salam ANTU

viii

ABSTRAK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt)” Oleh : TAUFIK NURADI E1A005197

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui pembuktian yang diterapkan hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus judi bola Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt. Selain itu ditujukan pula untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pidana kasus judi bola dalam Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, secara normatif pembuktian hakim terhadap tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt sudah sesuai karena banyak telah memenuhi kaidah Pasal 183 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah oleh keyakinan hakim. Secara keseluruhan dan substansi pertimbangan-pertimbangan hakim sudah sesuai (fakta/ kebenaran materil), bahwa Warsinu terbukti telah mengedarkan dan menyediakan kesempatan untuk berjudi melalui modus operandi pemasangan dan rekap mealui hand phone dan pembayaran serta pemberian hadiah dilakukan melal ui rekeni ng bank.Pertimbangan H akim dalam Putusan N o: 23/Pid.B/2006/PN.Pwt telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dapat dilihat dari adanya pertimbangan hakim disertai alasan-alasan yang dikaitkan dengan sumber hukum dan dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini hakim menguraikan unsurunsur tindak pidana perjudian ditambah pula pertimbangan-pertibangan ha-hal yang meringankan dan memberatkan. Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Judi Bola

x

ABSTRACT EVIDENCE AGAINST CRIME FOOTBALL GAMBLING THROUGH ELECTRONIC SYSTEM (Judicial Review Decision No. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt)

By: TAUFIK NURADI E1A005197 This research was conducted with the aim to find evidence that the judge applied in the case of football gambling checks Decision Number . 113/Pid.B/2010/PN.Pwt. In addition it also aimed to determine the consideration of judges in criminal cases decided in Decision Number football gambling. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt. To achieve that goal then intensive search was conducted using a normative juridical approach. Secondary data collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data . The study states that , normatively judge proof of the crime of gambling in Decision Number . 113/Pid.B/2010/PN.Pwt was appropriate because many have met the rules of Article 183 Criminal Procedure Code that is the testimony of witnesses and testimony by defendant's conviction the judge added. Overall considerations and the substance of the judge was appropriate (facts / truths material), that proved to have been circulated Warsinu and provides an opportunity to gamble through the modus operandi of setting up and recap mealui mobile phone and payment as well as gift giving is done through an account in the Decision of Judge bank.Pertimbangan No: 23/Pid.B/2006/PN.Pwt have met the Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power , this can be seen from a consideration of the judges along with the reasons associated with the source of law and used as a basis to prosecute . In this case the judge outlines the elements of the crime of gambling coupled-pertibangan consideration only the ease and burdensome.

Keywords: Verification, criminal offense , football gambling

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK “

(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt) . ”

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, dorongan, bantuan materiil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-nya kepada : 1. Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan ijin terhadap penelitian ini. 2. Dr. Angkasa, S.H., Hum selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, arahan dan saran yang sangat membangun serta banyak menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Hukum Acara Pidana bagi penulis, sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi sampai selesai. 3. Dr. Hibnu Nugroho. S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, arahan dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

xi

4. Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H.selaku Penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran-saran guna perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Sanyoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Acara Pidana yang turut menandatangani proposal skripsi Penulis, sehingga mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan skripsi. 6. Drs . H .Marsum Zarkasyi, selaku Pembimbing Akademik. 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. . 8. Seluruh staf karyawan BAPENDIK Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan segenap civitas akademika yang telah banyak membantu, dalam proses menuju kelulusan. 9. Seluruh Bagian keamanan dan perparkiran Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis dalam penulisan skripsi ini telah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun mengingat keterbatasan yang ada pada diri penulis, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulils dan semua pihak yang membutuhkan. Purwokerto, Agustus 2012 Penulis

xiii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................... ii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iii M

O

T

T

O

i

v

PERSEMBAHAN .............................................................................................. v ABSTRAKSI .................................................................................................... x ABSTRACT......................................................................................................... xi K D

A A

T

A F

P T

E A

N

G

A

R

N

T

I

S

A

R I

x x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah............................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................... 6 C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 6 D. Kegunaan Penelitian...................................................................7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem Pembuktian di Indonesia ............................................... 8 B. Alat Bukti.................................................................................. 14 C. Tindak Pidana Perjudian ........................................................... 22 D. Judi Melalui Sistem Elektronik ................................................. 29 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian ............................................................................... 35 xiii

i

i v

B. Spesifikasi Penelitian ................................................................ 35 C. Jenis dan Sumber Data .............................................................. 36 D. Metode Pengumpulan Data ....................................................... 37 E. Metode Penyajian Data.............................................................37 F. Analisis Data .............................................................................37 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ........................................................................ 38 B. Pembahasan ............................................................................. 57 BAB V PENUTUP A. Simpulan .................................................................................. 82 B. Saran ........................................................................................ 83 DAFTAR PUSTAKA

xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepakbola. Sepak bola merupakan olah raga yang mengglobal, mendunia dan menyihir kesadaran manusia untuk menikmatinya. Orang yang tidak terbiasa melek di malam hari menjadi mampu tidak tidur bermalam-malam demi memenuhi hobinya. Berbagai masalah serius, bahkan konflik bangsa bisa menjadi reda atau setidaknya ada jeda karena Piala Dunia. Penggemarnya pun tak terbatas alias lintas usia, suku, agama, profesi dan bangsa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki, perempuan, desa, kota, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kalangan religius dan abangan. Semua menyukai bola. Permainan si kulit bundar itu benarbenar menjadi alat pemersatu komunitas dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.1 Penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara law enforcement manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa power Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.2

Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 3. 2 Puji Rahardi, Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 29. 1

16

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan kajian melalui perspektif hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah mengakses internet sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum diatur dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat bombastis. Teknologi infomasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Pelanggaran hukum dalam dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, cracking,

17

phising, booting, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan Information and Communication Techonology (ICT). Perjudian (Gambling) Bentuk judi kasino virtual saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (money laundry) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun, akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan adalah perjudian melalui internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

18

Judi bola melalui sistem elektronik tidak saja menjamur dikota besar. Purwokerto juga menjadi sasaran kejahatan judi bola online. Kabar Banyumas News melaporkan bahwa :

Purwokerto, 15 Juni 2010 Aparat Polwil Banyumas berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai bandar judi sepak bola piala dunia. Kedua pelaku masing-masing, TC (39), dan rekannya W (40) ditangkap di rumah W di Purwokerto Timur. Untuk mengungkap jaringan judi ini cukup rapat, sehingga petugas harus menyamar ikut menjadi petaruh judi. Omzet judi sepak bola ini ternyata telah mencapai ratusan juta rupiah.3 Hal ini merupakan suatu keberhasilan Kepolisian Banyumas dalam mengungkap kasus cybercrime yang biasanya sangat suliit untuk diungkap. Kasus-kasus cybercrime biasanya terjadi melalui laporan, artinya dalam hal ini kepolisian masih pasif dalam menanggapi kasus misalnya adanya pencemaran nama baik di facebook, pencemaran nama baik melalui email (kasus prita), pencurian email dan lainnya. Kasus judi bola sangat menarik untuk dikaji terutama dalam pemeriksaan pengadilan. Karena banyak sekali benturan azas-azas dalam tindak pidana cybercrime. Misalnya bagaimanakah hakim menghadirkan saksi, padahal pada saat transaksi judi petaruh melakukannya sendirian didalam bilik warnet, atau bagaimanakah penghadiran media komputer di dalam persidangan. Maka sangatlah sulit menghadirkan saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan langsung suatu perbuatan, dan juga pemeriksaan di persidangan pastilah akan berbeda dengan persidangan tindak pidana pada umumnya. NN, Bandar Judi Sepak Bola Piala Dunia Dibekuk, http://banyumasnews.com/, Banyumas1 15 June 2010, diakses pada tanggal 17 Maret 2011 3

19

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistem pembuktian yang diterapkan hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus judi bola online di Pengedilan Negeri Purwoekrto. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus judi bola melalui sistem elektronik di Pengedilan Negeri Purwoekrto. Atas dasar hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt)”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pembuktian yang diterapkan hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus judi bola melalui sistem elektronik dalam putusan perkara Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus pidana kasus judi bola melalui sistem elektronik dalam putusan perkara Nomor. 11 3/Pid.B/20 1 0/PN.Pwt? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui sistem pembuktian yang diterapkan hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus judi bola melalui sistem elektronik di 20

Pengedilan Negeri Purwoekrto dalam putusan perkara Nomor. 11 3/Pid.B/20 1 0/PN.Pwt. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pidana kasus judi bola melalui sistem elektronik Pengedilan Negeri Purwoekrto dalam putusan perkara Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt. D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan teoritis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum acara pidana. 2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak terkait mengenai sistem pembuktian yang diterapkan hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus judi bola melalui sistem elektronik di Pengedilan Negeri Purwoekrto dan juga mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus judi bola melalui sistem elektronik di Pengedilan Negeri Purwoekrto dalam putusan perkara Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt.

21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem Pembuktian di Indonesia Andi Hamzah4, memberikan penjelasan mengenai pembuktian, yaitu sebagai berikut: Suatu upaya mendapatkan keterangan-ketarangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Mengenai pembuktian ini penting sekali untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan, akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tidak berdasarkan alat bukti yang ada atau tidak disertai keyakinan hakim. Untuk itulah hukum acara pidana ada, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana. Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian antara lain : 1) Conviction-in time. Sistem pembuktian conviction-in time ini menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim

4

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1984, hal. 77.

22

dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian conviction-in time sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar "keyakinan" belaka, tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dan tindakan yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu masih bis a dike sampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim yang dominan ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi keadilan satu sisi bisa merupakan keadilan sejati sisi lain bisa menjadi pisau tajam yang melukai keadilan itu sendiri. Dalam Sistem ini keyakinan hakim adalah wujud kebenaran sejati.

2) Conviction-rasionee. Sistem ini dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas

23

maka pada sistem conviction rasionee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan hakim dalam sistem conviction-rasionee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan dan reasoning itu harus "reasonable", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

3) Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan Sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undangundang. Untuk pembuktian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syaratsyarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam Sistem ini, hakim seolah-

24

olah "robot pelaksana" undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian obyektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektifnya keyakinan. Majelis Hakim menemukan hasil pembuktian yang obyektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

4) Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif wettelijk). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (conviction-in time). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dari hasil penggabungan 25

kedua sistem yang bertolak belakang tersebut terwujudlah suatu "Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasar rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alatalat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen : a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian terdakwa.

26

Yahya Harahap5, mengungkapkan pendapatnya, yaitu sebagai berikut: Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat "dianulir" atau "ditiadakan" oleh keyakinan hakim. Apabila jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim "tidak yakin" akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah. Namun sekalipun terbukti secara sah, hakun tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum . Ini merupakan kelemahan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus : a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.6 Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika. Jakarta, Hal : 256-258 6 Ibid, hal. 259 5

27

B. Alat Bukti Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem convictionin time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.7 Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari : a. Keterangan saksi Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri". Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

7 Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

28

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat diketahui sebagai berikut : 1) Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian. 2) Testimonium de auditu keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnva dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pernbuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.8 Darwin Prints9 berpendapat bahwa, keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu : 1) Syarat Formil. Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah. 2) Syarat Materil M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 266. 9 Darwan Prints, 1989, Hukum Acara Pidana suatu Pengantar, Bina aksara, Jakarta, hal. 108. 8

29

Bahwa keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang namun demikian Pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu apabila : 1) Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; 2) Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersamasama sebagai terdakwa. Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi : 1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (volledig bewijs kracht) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (besliessende bewijs kracht). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat. 2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap saksi. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan itu. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.10 10

M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 273-274.

30

b. Keterangan ahli Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang berbunyi : "Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Pemeriksaan" Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah dari seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan : "Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim". Keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli : 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas ( Vrij Bewijs Kracht) Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hukum. Tidak ada 31

keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak Cukup dan tidak memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai oleh alat bukti lain.11 R Wirdjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Djoko Prakoso12 dan I Ketut Murtika "Keterangan ahli dapat danamakan alat bukti atau sebagai alat bukti apabila keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli mengenai akibat dalam suatu perbuatan terdakwa menimbulkan bukti atau dapat membuktikan peristiwa pidana". c. Surat Pasal 187 KUHAP memberikan pengertian alat bukti surat sebagai berikut : Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah; 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang j elas dan tegas tentang keterangan itu; 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal keadaan; 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang secara resmi daripadanya; 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Ibid., hal. 283-284 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hal.38. 11 12

32

Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian surat. 1) Ditinjau dari segi fomil Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a,b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formil dalam pembuatannya dan dibuat berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang serta keterangan yang terkandung dalam surat tadi dibuat atas sumpah jabatan, maka jika dari segi formil alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formil yang sempurna". 2) Ditinjau dari segi materiil Ditinjau dari segi materiil, semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat inipun sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formil alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, sifat kesempurnaan formil tersebut tidak dengan sendirinya mengadung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat saja menggunakan atau menyingkirkannya.13 d. Petunjuk Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Dalam ayat (1) yang diartikan dengan petunjuk adalah :

13

M Yahya Harahap, Op. Cit., hal.. 288-289.

33

"Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah : 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi; 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu lama lain dengan kejahatan yang terjadi; 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.14 Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa tidak semua pristiwa dapat dikategorikan sebagai petunjuk. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika15 berpendapat bahwa : Alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak Bisa dipergunakan sebagai alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni : 1) Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh pet unj uk. Ol eh karena it u hakim bebas m eni l ai nya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;

Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 263. 15 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op. Cit., hal. 44 14

34

2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak Bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurangkurangnya satu alat bukti yang lain.16 e. Keterangan terdakwa Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam HIR, alat bukti ini disebut dengan istilah pengakuan terdakwa, dalam KUHAP disebut dengan istilah keterangan terdakwa. Andi Hamzah17 berpendapat bahwa, keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat : 1) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan; 2) Mengaku ia bersalah.18 Pada pengakuan terasa mengandung suatu pernyataan tentang sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan pengertiannya lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan diperlukan beberapa alat sebagai landasan berpijak, antara lain : M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 296 Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 273. 18 Ibid., hal. 273. 16 17

35

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan; 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sebagai asas kedua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang : a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa; b) Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa; c) Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. 3) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan : "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri; 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Pasal 189 ayat (40) KUHP berbunyi : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.19 C. Tindak Pidana Perjudian Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaarfeit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Soedarto menyebut

19

M.Yahya Harahap, Op .Cit., hal. 299-300.

36

Staafbaarfeit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Perbuatan 1) Perbuatannnya memenuhi rumusan undang-undang 2) Bersifat melawn hokum. Orang (Berupa Kesalahan / Pertanggungjawaban) 1) Mampu bertanggungjawab 2) Tidak ada alas an pemaaf20 Sifat pidana sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendak nya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses (pencabutan) ini merupakan persoalan dekriminalisasi (decriminalisering).21 Sudarto menyatakan bahwa, sejalan dengan sifat pidana yang tidak enak itu, ialah melukai juga benda hukum orang yang dikenai (Rechtsguterverletzung), maka untuk mengenakannya perlu ada pembatasan, ada syarat-syarat atau jaminan (guarantees). Dengan demikian kita sampai pada problema kedua, ialah syaratsyarat untuk memungkinkan pengenaan pidana. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan ilmu pengetahuan, sedang yang harus memperhatikan syarat-syarat ini dalam menghadapi persoalan yang konkrit adalah hakim, jaksa dan lain-lain.22 Syarat-syarat itu pada dasarnya disangkutkan kepada perbuatan dan kepada orang yang berbuat. Sudarto menggambarkan syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut :

Bambang Purnomo, Op. Cit., hal. 92 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 24. 22 Ibid., hal. 25. 20 21

37

Syarat pemidanaan23 Syarat Pemidanaan

Perbuatan

Pidana

Orang

1. Memenuhi Rumusan Undang undang

1. Mampu Bertanggung jawab

2. Bersifat Melawan Hukum (tidak ada alasan Pembenar)

2. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan Pemaaf)

Untuk memperjelas bagan tersebut Pipin Syarifin24 menyatakan bahwa, secara mendasar perumusan delik dalam teori Sudarto mempunyai dua elemen (unsur dasar) yaitu : a. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian-kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana. b. Bagian-bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik. Berdasarkan hal-hal tersebut maka syarat dapat dipidananya seseorang / syarat pemidanaan di dasari oleh dua kritera yaitu subjektif dan objektif. Secara Objektif seorang yang dapat dipidana haruslah terlebih dahulu melanggar rumusan suatu aturan perundang-undangan. Kedua perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. 23 24

Sudarto, Loc. Cit Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Jakarta, 2000, hal. 55

38

Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang.25 Pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.26 Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid) juga dinamakan sifat melawan hukum (wederrechtterlijk heid) dari tindak pidana yang merupakan sifat paling penting yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum, yang ada dibidang hukum lain. Moeljatno menyatakan ada 2 pendapat, yang pertama apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan telah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan undang-undang. Sebab hukum adalah Undang-undang.27 Ajaran yang menyatakan demikian disebut sebagai ajaran sifat melawan hukum formil. Senada dengan Moeljatno, Soedarto menyatakan suatu perbuatan itu melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik UU, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu harus berdasarkan ketentuan Undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama seperti bertentangan dengan Undang-undang.28

Sudarto, Op. Cit., hal. 44 Sudarto, Loc. Cit 27 Pipin Syarifin, Op. Cit., hal. 66 28 Sudarto Op. Cit., hal.45 25 26

39

Menurut Soedarto ada beberapa unsur sifat melawan hukum yang ada pada suatu delik yaitu:29 a. Bertentangan dengan hukum. b. Bertentangan dengan hak ( subyektif Recht) orang lain. c. Tanpa kewenangan / tanpa hak hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum. Secara subjektif orang dalam hukum pidana telah diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang mana dulunya hukum pidana hanya mengenal satu subyek hukum. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum positif WEh IIdiQyEtENEQ II3 WEN IIcENES' IIEtEX II 3

NXrEQJ IIcENESI IIXQtXN IIII-LIiQdEN IIsIQdIII IIdElE13 II13 HENXNEQ IISHEXEtEQ-perbuatan

hukum (mereka disebut handelingsonbekwaam) tetapi mereka harus diwakili dan dibantu orang lain. Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah30: a. Orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa menurut undangundang, b. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabok dan pemboros, yakni mereka yang di bawah curatale (pengampuan). Ibid., hal.48 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 118. 29 30

40

Jadi di luar daripada kedua hal tersebut di atas, maka setiap orang dapat/cakap melakukan perbuatan hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Tapi dalam hal pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana untuk orang di bawah umur dan di bawah pengampuan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Dalam KUHP ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi, diantaranya31: 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan. 3. Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Menurut M.v.T alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi: 1. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP, 2. Alasan-alasan yang di luar batin terdakwa, yaitu Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP32. Mengenai syarat-syarat dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau azasazas yang penting, ialah azas legalitas dan azas kesalahan (culpabilitas). Azas yang pertama menyangkut perbuatan, sedang yang kedua menyangkut orangnya. 31 32

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, hal. 137 Ibid., hal. 138

41

Azas-azas itu berturut turut disebut nullum crimen sine lege dan azas nulla poena sine culpa (culpa disini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan). Disamping itu masih ada azas-azas lain yang mempengaruhi sistim kepidanaan seluruhnya.33 Seperti dikatakan diatas, azas-azas ini merupakan yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan yang-undang. Kalau ada peraturan yang tidak memenuhi atau nilai-nilai yang dipegang oleh sesuatu masyarakat, maka peraturan itu bisa dikatakan dibuat dengan sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu sukar bahkan tidak ciapat dijalankan. Dalam menetapkan peraturan-peraturan pidana khususnya pembentuk undang-undang harus lebih berhati-hati dan memperhatikan benar-benar nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.34 Pengertian judi ditetapkan oleh Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.35 D. Judi Bola Melalui Sistem Elektronik Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 50 Sudarto, Loc. Cit 35 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 130 33 34

42

di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.

43

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (internet gambling), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. Pada mulanya semua kejahatan yang terjadi harus dapat diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan peraturan lainnya di bidang hukum pidana, walaupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet tidak diatur dalam peraturanperaturan di atas. Pada praktiknya terhadap kejahatan melalui internet diberlakukan peraturan yang mengatur kejahatan konvensional dan hakim dituntut dapat melakukan penemuan hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkadang hakim pun mengusahakan pemecahannya melalui yurisprudensi, yang merupakan suatu keharusan. 1 Namun demikian, kenyataan yang terjadi, lebih mengarah pada pembentukan hukum baru dengan asumsi KUHP tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) untuk mengatasi kondisi tersebut

44

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Tindak pidana tersebut muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya. Awalnya orang yang mempergunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP di atas, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun kemudian melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 303 bis KUHP. Namun demikian penegakan hukum mengenai tindak perjudian tersebut sulit dilakukan, karena perbuatan termaksud dapat dilakukan setiap saat oleh siapapun dan dimanapun yang seringkali tidak dapat terawasi oleh para penegak hukum. Adanya tindak pidana perjudian ini, menggambarkan keterpurukan masyarakat baik secara ekonomis maupun moral. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Tindak pidana perjudian melalui internet ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dilakukan dimanapun. Ketika berhadapan dengan internet gambling tetap saja akan ada masalah baru yang akan muncul, terutama menyangkut barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam internet gambling perjudian dilakukan seperti permainan

45

komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, tapi ditransfer langsung dengan menulis nomor account kartu kredit melalui internet pula. Sejak ICI (internet Casinos Inc) memperkenalkan internet gambling pada 18 Agustus 1995 yang meliputi 18 permainan casino yang berbeda, ICI telah melayani lebih dari 40.000 pendaftar dan mencatat lebih dari 7 juta kunjungan (yaitu situs di internet secara sengaja maupun tidak sengaja) per bulan2. Selanjutnya internet gambling merupakan sebuah industri yang berkembang dalam dunia siber (cyberspace). Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (cyberspace), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Sebelum ada Undang-Undang ITE, tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP, dalam hal ini termuat pada Pasal 303 (KUHP) dan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Pasal 303 KUHP, yang dihukum adalah pihak yang mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian, pihak yang sengaja memberi kesempatan bermain judi kepada umum serta turut bermain judi sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP diterapkan pada orang yang mempergunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP di atas. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP di atas hanya meminta aparat untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjudian dan orang yang ditangkap adalah bandarnya, atau setidaknya terlibat dalam suatu praktik perjudian.

46

Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang mengatur mengenai tindak-tindak pidana di Indonesia telah mengakomodasi aturan mengenai perjudian, yaitu di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada perkembangannya, muncul berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (cyber crime) yang tidak dapat lagi dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang ada, yang mana hal ini menuntut pemerintah untuk segera menyusun produk hukum yang dapat diterapkan pada kejahatan yang terjadi di dunia maya (cybercrime) termasuk tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling). Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Perjudian (Gambling) Bentuk judi kasino virtual saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (money laundry) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

47

BAB III METODE PENELITIAN

A.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.36 Peneliti mencoba mengungkap dan mengkaji penerapan sistem pembuktian hakim dalam pemeriksaan kasus judi bola di Pengadilan Negeri Purwokerto.

B.

Spesifikasi Penelitian Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan

hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskripsi. Spesifikasi penelitian ini adalah Preskripsi, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.37 Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan, mengungkap dan mengkaji penerapan sistem pembuktian hakim dalam pemeriksaan kasus judi bola di Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan perspektif hukum semata. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 118. 37 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 91. 36

48

C. Jenis dan Sumber Data Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah : 1. Data Sekunder Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan : a.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.38Bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah KUHP, KUHAP (undang-undang No. 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas. 39

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal.113. 38

39

D.

Loc. Cit

Metode Pengumpulan Data 49

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

E.

Metode Penyajian Data Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang

disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

F.

Analisa Data Dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan

data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Identitas Terdakwa Nama lengkap

: WARSINU alias SINU bin SANDIHARJO

Tempat Lahir

: Banyumas

Umur/ Tanggal Lahir : 46 tahun / 01 Pebruari 1964 Jenis Kelamin

: Laki- laki

Kebangsaan

: Indonesia

Temapat Tinggal

: Jl. Pancurawis Gg. Mawar Rt 01 Rw 09 Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Pendidikan

: STM

2. Duduk Perkara Bermula dari adanya pertandingan sepak bola Piala Dunia diselengarakan di Afrika Selatan sejak tanggal 11 Juni 2010, terdakwa yang pada tahun 2009 pernah menjadi loper (pengecer) judi bola dengan mengikuti liga sepak bola Eropa dengan Bandar Sdr. "TENOY0 CONDRO alias TAN YOE DJIANG alias ANDI bin TANOKO CONDRO LENGGONO (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2010 menjual permainan judi bola

51

kepada khalayak umum khususnya warga disekitar tempat tinggal terdakwa ataupun kepada teman-teman terdakwa. Adapun cara terdakwa menjual permainan judi bola tersebut dilakukan dengan cara antara lain yaitu pada mulanya terdakwa menghubungi tetangga ataupun teman-teman yang sudah dikenal dan suka menonton bola, kemudian dengan menggunakan HP terdakwa menghubungi teman atau tetangga terdakwa untuk menawarkan apakah teman atau tetangga terdakwa tersebut mau memasang taruhan dengan memilih salah satu kesebelasan negara mana yang akan menang yang akan bertanding dalam kejuaraan piala dunia pada hari itu. apabila teman atau tetangga terdakwa tersebut menerima tawaran dari terdakwa dengan memilih salah satu kesebelasan dari kesebelasan Negara mana yang dipertaruhkan akan menang dan pemasang. menyebutkan sejumlah uang sebagai taruhan melalui SMS (pecan singkat) ke I-LP terdakwa atau menyerahkan sejumlah uang langsung kepada terdakwa sebagai taruhan lalu terdakwa mencatatnya dalam HP selanjutnya melaporkannya kepada ANDI selaku Bandar, demikian seterusnya terdakwa menjual permainan judi bola dalam setiap periode pertandingan sepak bola. Bahwa penentuan pemenang yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka tergantung pada basil akhir suatu pertandingan yang diselenggarakan dalam kejuaraan piala dunia tahun 2010, dan bagi pemasang yang menang atas taruhannya akan mendapatkan imbalan sejumlah uang yang dipertaruhkan dikurangi 2,5% untuk Bandar dan 2.5% untuk terdakwa selaku toper sedangkan apabila pemas taruhan kalah maka uang taruhan akan diserahkan semuanya kepada Bandar terdakwa akan mendapat imbalan 2,5% dari jumlah

52

uang taruhan ; Bahwa setelah permainan judi bola yang diselenggarakan terdakwa den mengikuti pertandingan sepak bola piala dunia 2010 berlangsung selama tiga hari, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 sekira jam 18.30 Wib datang saksi EKO SUPRASTOWO dan saksi SUPRIYADI beserta tim dari Polwil Banyumas menggrebek permainan judi tersebut lalu menangkap terdakwa serta menyita peralatan judi dan sejumlah uang sebagai barang bukti. Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi bola tersebut. 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. 4. Pembuktian a. Keterangan Saksi SUPRIYADI : -

Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan saksi bersama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi ;

-

Bahwa terdakwa melakukan judi jenis judi taruhan pertandingan bola piala dunia;

-

Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi taruhan pertandingan bola piala dunia, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat lalu saksi laporan kepada pimpinan

53

selanjutnya pimpinan memberikan surat tugas kepada saksi dan team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -

Bahwa saksi bersama team menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Pancurawis Gg. Mawar Rt.001/009 Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas;

-

Bahwa para pemasang memasang melalui / lewat HP dimana hasil rekapnya di kirim melalui HP dan selanjutnya di kirim ke Bandar / Sdr. ANDI ;

-

Bahwa setiap pemasang yang dapat atau menang akan mendapatkan sejumlah uang yang di pasang, misalnya memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-

Bahwa saksi kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, karena barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan disita ;

-

Bahwa saksi membuka dan memeriksa isi yang ada di dalam HP tersebut dan ternyata isinya rekapan-rekapan ;

-

Bahwa dari pengakuan terdakwa orang-orang bisa mengetahui kalau terdakwa membuka judi jenis bola tersebut katanya dari mulut ke mulut;

-

Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola tersebut tidak dari yang berwenang ;

54

-

Bahwa dari pengakuan terdakwa uang dari para pemasang oleh terdakwa disetorkan melalui rekening Bandar yaitu Sdr. ANDI ( terdakwa dal perkara lain) ; Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa akan menerima

-

keuntungan sebesar 2 ,5 % dari hasil pendapatan ;

-

Bahwa benar 2 (dua) HP yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan oleh terdakwa digunakan untuk transaksi judi bola, karena setelah dibuka ada catatan-catatarmya ;

-

Bahwa buku tabungan Bank BCA yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan atas nama terdakwa WARSINU ;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jumlah saldo yang ada di rekening terdakwa tersebut semuanya hasil uang judi atau bukan ;

-

Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi hanya pada saat ada piala dunia saja, sedangkan kalau dari bandar juga menyelenggarakan kalau ada event liga bola ;

-

Bahwa sifat dari permainan judi jenis bola tersebut untunguntungan ;

-

Bahwa dalam pemasangan untuk menang tidak ditentukan nilai/skor, semua tergantung pemasang dan tidak terpengaruh skor ; Bahwa terdakwa mulai melakukan judi bola setelah 3 (tiga) hari piala dunia dimulai;

55

-

Bahwa uang transfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

-

Bahwa dari pengakuan terdakwa transfer yang masuk ke reke terdakwa hanya dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki raja, sedangk orang yang lain tidak ada. ;

-

Bahwa benar kalau dilihat dari buku rekening BCA yang dijadikan se barang bukti dipersidangan transfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak ada, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut belum semuanya di print out ;

-

Bahwa ATM BCA yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil uang yang ditransfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki;

-

Bahwa kalau di print out buku tabungan ini akan muncul penerimaan-penerimaan dari yang lain;

-

Bahwa pada soot ditangkap terdakwa sudah mendapat uang sebesar Rp. Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mau disetorkan ke Bandar ;

-

Bahwa terdakwa bukan merupakan target Kepolisian dan terdakwa adalah merupakan pemain baru.

WILI ANDREAS als. WILI :

56

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual judi taruhan / terima pasangan, karena saksi mendengar dari orang lain ; - Bahwa saksi sering bermain di rumahnya terdakwa ; - Bahwa saksi pernah memasang taruhan judi bola yang dikeiola terdakwa 1 (satu) kali; - Bahwa saksi memasang judi bola di rumah terdakwa pada hari terakhir; - Bahwa saksi memasang judi bola baru 3 (tiga) hari piala dunia dimulai; - Bahwa pada waktu itu yang bermain Negara Belanda melawan D dan Belanda menang 2- 0 dan saksi menang ; - Bahwa pada waktu itu saksi pasang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) ; - Bahwa saksi pasang jam 18.30 Wib melalui HP untuk menghubungi terdakwa ; - Bahwa saksi dalam memasang judi bola tidak mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi saksi hanya menghubungi lewat HP saja kepada terdakwa ; - Bahwa saksi dalam memasang judi bola tersebut belum membayar uang kepada terdakwa dan terdakwa keburu ditangkap petugas kepolisian ; - Bahwa terdakwa membalas lewat HP kepada saksi jika saksi memasang lewat HP dengan cara SMS;

57

- Bahwa yang dikatakan terdakwa dalam SMS di HP saksi yaitu terdakwa dalam SMS nya mengatakan " Ya " ; - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teman saksi yang ikut memasang judi bola tersebut ; - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap ; - Bahwa tidak ditentukan untuk besarnya uang yang dipasang, pemasang terserah mau memasang uang berapa; - Bahwa saksi belum menyetorkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) kepada terdakwa ; - Bahwa saksi menang dalam memasang judi bola pada waktu itu , namun belum mendapatkan uang dari terdakwa Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), karena terdakwa ditanzkap ; - Bahwa benar 2 (dua) HP yang dijadikan sebagai barang dipersidangan adalah milik terdakwa yang disita petugas / polisi. OENTOENG EDDY BASOEKI. -

-

Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual judi taruhan / terima pasangan dari teman ; Bahwa saksi pernah bermain di rumah terdakwa 1 (satu) kali dalam rangka pertemanan saja dan selanjutnya kontak dengan terdakwa melalui Hand Phone ;

-

Bahwa pada waktu saksi memasang judi bola yang bertanding antara kesebelasan negara mana melawan negara mana, saksi sudah lupa;

58

-

Bahwa saksi memasang judi bola kepada terdakwa tidak dengan mendatangi ke rumah terdakwa, akan tetapi dengan cara SMS ke HP milik terdakwa;

-

Bahwa saksi memasang sudah 3 (tiga) kali dan itu untuk 3 (tiga) kali pertandingan;

-

Bahwa jumlah keseluruhan uang saksi yang digunakan untuk memasang judi bola tersebut yaitu 3 (tiga) X Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-

Bahwa kalau saksi menang dapatnya tergantung benar kecilnya poornya /pro sentase;

-

Bahwa kalau prosentasenya tinggi akan mendapatkan uang yang lebih tinggi;

-

Bahwa cara saksi membayar uang yang saksi pasang tersebut yaitu dengan,cara mentransfer uang pasangan ke rekening BCA atas nama terdakwa;

-

Bahwa kalau saksi menang saksi akan mendapatkan uang langsung dari terdakwa melalui transfer :

-

Bahwa jumiah yang yang saksi transfer sseluruhnya berjumlah 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi mentransfer uang ke rekening BCA atas nama terdakwa ;

-

Bahwa setelah saksi mentransfer uang ke rekening Bank BCA atcis nama terdakwa, saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa melalui SMS ;

-

Bahwa saksi rata-rata pasang uang ke terdakwa antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-

Bahwa saksi dalam komunikasi dengan terdakwa dengan cara SMS melalui HP ; 59

Bahwa terdakwa dalam menjual judi bola tersebut tidak

-

menggunakan tulisan / pengumurnan; -

Bahwa saksi hanya memasang judi bola pada saat adanya piala dunia saja dan di Liga Indonesia saksi tidak pernah memasang ;

Bahwa batasan minimal untuk memasang judi bola Rp. 100.000,-

-

(seratus ribu rupiah) dan yang menentukan besarnya tersebut adalah terdakwa ; Bahwa pemasang kalau menang di potong oleh terdakwa/Bandar

-

sebesar 5%, sedangkan terhadap pemasang yang kalah sesuai aturan terdakwa; Bahwa didalam buku rekening ada hasil print out sejumlah Rp.

-

11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi tidak mengetahui nilai nominal tersebut didapat dari mana dan saksi hanya mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -

Bahwa benar buku rekening BCA atas nama terdakwa, Uang dan HP yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan adalah yang disita Polisi pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

-

Bahwa Judi bola tersebut sifatnya untung-untungan ;

b. Petunjuk Dari persidangan tersebut diperoleh fakta hukum, antara lain -

Awalnya tahun 2009 terdakwa dihubungi Bandar sdr. Andi yang datang kerumah terdakwa, dititipi oleh orang orang yang memasang judi bola tersebut;

-

Bahwa selain terdakwa menerima titipan dari orang orang, terdakwa juga memasang sendiri;

-

Bahwa terdakwa mendapat kominsi dari Bandar/ Sdr. Andi sebesar 2,5% dari jumlah taruhan;

60

-

Bahwa tidak semua orang yang memasang judi bola bias lewat sms kepada terdakwa, hanya orang orang yang sudah terdakwa kenal, dan kalo belum kenal, dating sendiri kerumah trdakwa;

-

Bahwa uang sejumlah Rp 11 .000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ada direk BCA oleh polisi, terdakwa disuruh mengambil karena melihat anak anak trdakwa yang masih kecil, dan hanya uang judi yang disita sebesar Rp. 1 .255.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu);

-

Bahwa uang sejumlah Rp. 1 .255.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu) yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah uang yang ditranfer dari Sdr. Oentoeng edi basoeki ke rekening terdakwa;

-

Bahwa uang sejumlah Rp. 1 .285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah uang tunai/ cash dari pemasang;

-

Bahwa kalo ada pertandingan terdakwa mendapat komisi uang dari Bandar/ Sdr. Andi antara Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ; -

Bahwa yang memasang judi bola ada beberapa orang diantaranya Sdr AGUS.Sdr OENTOENG EDDY BASOEKI, Sdr, BAWOR;

-

Bahwa yang membuat aturan judi adalah Bandar/ Sdr. Andi dan terdakwa taunya dikirimi dari Bandar/ Sdr Andi;

-

Bahwa buku rekening kartu ATM BCA An. Terdakwa dan kedua handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangn tersebut adalah yang digunakan terdakwa dalam transaksi dan komunikasi dalam judi bola tersebut;

-

Bahwa ada istilah atas dan bawah itu ditentukan Bandar, jadi kalo misalnya atas pasang Rp 100.000 uang yang harus dibayar Rp 115.000 sedangkan misalnya bawah pasang Rp 100.000 uang yang haeus dibayar Rp. 95.000; 61

-

Bahwa sifat judi bola yang terdakwa adakan tersebut sifatnya untung untungan;

-

Bahwa terdakwa mengadakan judi bola tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

-

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah berdagang Anggur Kolesom;

-

Bahwa judi bola yang terdakwa adakan bukan mata pencaharian terdakwa;

-

-

Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .

c. Keterangan Terdakwa -

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola sudah 6 (enam) bulan yang lalu;

-

Bahwa pemasang pembayarannya dengan cara mentranfer melalui rekening, BCA atas nama terdakwa ;

-

Bahwa awalnya di tahun 2009 terdakwa dihubungi bandar yaitu Sdr. ANDI yang datang ke rumah terdakwa dan lama-lama terdakwa dititipi oleh orangorang yang memasang judi bola tersebut ;

-

Bahwa selain terdakwa menerima titipan dari orang-orang, terdakwa juga. memasang sendiri :

-

Bahwa terdakwa mendapat komisi clan Bandar/Sdr. ANDI sebesar dari jumlah uang taruhan ;

62

-

Bahwa kalau untuk menghitung rincian uang yang mengetahui tennasuk terdakwa mendapat 2,5 % ditetapkan oleh bandar / Sdr. ANDI ;

-

Bahwa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada di rekening BCA oleh Polisi, terdakwa di suruh mengambil karena melihat anakanak terdakwa yang masih kecil dan uang transfer dan judi raja yang di sita sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

-

Bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di transfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki ke rekening terdakwa ; Bahwa uang sejumlah Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang tunai / cash dan para pemasang;

-

Bahwa terdakwa mengadakan judi bola tersebut tidak ada ijin dan yang berwenang ;

-

Bahwa sifat judi bola yang terdakwa adakan tersebut sifatnya untunguntungan ;

-

Bahwa ada istilah atas dan bawah itu ditentukan bandar, jadi kalau misalnya atas pasang Rp. 100.000,- uang yang harus dibayar Rp. 115.000,- sedangkan misalnya bawah pasang Rp. 100.000,- uang

63

yang harus dibayar Rp. 95.000,- .;

64

-

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jualan anggur koleson ;

-

Bahwa judi bola yang terdakwa adakan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa ;

-

Bahwa kalau ada pertandingan terdakwa mendapat komisi uang dari bandar / Sdr. ANDI antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;

-

Bahwa kedua HP yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi judi bola tersebut ;

-

Bahwa penghasilan terdakwa jualan anggur koleson lebih besar ciari pada terdakwa menjual judi bola ;

-

Bahwa tidak semua orang yang memasang judi bola bisa lewat SMS kepada terdakwa dan yang bisa memasang judi bola lewat SMS kepada terdakwa hanya orang-orang yang sudah terdakwa kenal dan kalau belum memasang datang sendiri dan membayar uang tunai / cash ;

-

Bahwa terdakwa print out buku rekening BCA terakhir setelah to diperiksa penyidik ;

-

Bahwa jumlah uang yang ada di rekening terdakwa yang diambil untuk dijadikan sebagai barang bukti Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan transfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki ;

65

-

Bahwa yang memasang judi bola ada beberapa orang diantaranya Sdr. AGUS, Sdr. OENTOENG EDDY BASOEKI, Sdr. BAWOR ;

-

Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum a. Menyatakan terdakwa WARSINU alias SINU Bin SANDIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSINU alias SINU Bin SANDIHARDJO dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sernentara permintaan agar terdakwa tetap ditahan; c. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp. 1.255.000, (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah ), 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk Nokia tipe 6030 wawa hitam dengan nomor 085743350559, 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk Nokia tipe 6303 clasis V 09.10 warna hitam silver dengan nomor 085291299927, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. rekening 3850190731 atas nama WARSINU dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002538462252 digunakan dalam perkara lain atas nama 1 ENOYO CONDRO alias ANDI; d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

66

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

67

6. Putusan Pengadilan a. Pertimbangan Hakim Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. Untuk pembuktian unsur-unsur pasal 303 ke-2e KUHP tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barang siapa ; 2. Tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum; 3. Adanya sifat untung-untungan ; 4. Bukan sebagai mata pencaharian ; Ad. I. Barang siapa. Barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in persona). Di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama : WARSINU alias S1NU bin SANDIHARDJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa, yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum 68

Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk masyarakat umum adalah tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juni 2010 ketika mulai berlangsung kejuaraan sepak- bola piala dunia 2010 di Afrika Selatan, terdakwa menerima taruhan sejumlah uang dari temanteman dan tetangga terdakwa untuk dipertaruhkan sebelum pertandingan dimulai dengan memilih salah satu kesebelasan sepak bola Negara peserta pertandingan yang bertanding dalam pertandingan piala dunia tersebut, selanjutnya terdakwa mencatat nama pemasang dan jumlah uang taruhannya menggunakan HP kemudian dilaporkan kepada Sdr. Tenoyo Condro alias Andi selaku bandar, sedangkan uang taruhan ditransfer melalui rekening Bank, bahwa penentuan pemenang diketahui setelah pertandingan selesai, dan pada tanggal 14 Juni 2010 saat ditangkap petugas dari Polwil Banyumas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan/menawarkan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Adanya sifat untung-untungan Unsur ini memberi pengertian bahwa untuk menentukan siapa pemenang dalam suatu taruhan adalah sifatnva untung-untungan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan

69

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa untuk menentukan pemenang judi bola yang berdasarkan pertandingan sepak bola pertandingan sepak bola dirnulai karena tergantung pada kemampuan kesebelasan negara peserta pertandingan piala dunia tersebut, sehingga menang atau kalahnya pemasang taruhan bersifat untung-untungan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Bukan sebagai mata pencaharian Berdasarkan fakta-fakta yang terun dipersidangan, dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa di rumah terdakwa pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang/penjual minuman anggur kolesom dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola bukan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 303 ayat (1) ke2e KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap

70

berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut ; Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat Hal-hal yang meringankan : a. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ; b. Terdakwa belum pernah dihukum ; b. Amar Putusan - Menyatakan terdakwa WARSINU alias SINU Bin SANDIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; - Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa WARS INU alias SINU Bin SANDIHARDJO selama 6 ( enam) bulan ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ; - Menetapkan barang bukti berupa : - Uang pasangan yang belurn disetorkan kepada Bandar Sdr. ANDI sebesar Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu

71

rupiah ) ; - Uang setoran dad pasangan sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; - 2 (dua) buah HP terdiri - HP. Merk Nokia Type 6030 wama hitam No.085743350559. ; - HP merk Nokia Type 6303 Clasic V 09.10 warna hitarn silver dengan No. 085291299927. ; - 1 (satu) bukti rekening tabungan tahapan BCA No.3580190731 atas narna WARS INU ; - 1 ( satu) buah ATM BCA No.6019002538462252. : Keseluruhannya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TENOYO CONDRO alias ANDI ; - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; B. Pembahasan 1. Pembuktian Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Kasus Judi Bola Putusan Nomor. 113/Pid.B/2010/PN.Pwt Di Pengedilan Negeri Purwoekrto Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.40 Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.

40 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, hal. 11

72

Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:41 a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.; b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alatalat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia

41

Ibid. hal. 13

73

adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem convictionin time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.42 Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.43 Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang rumusannya: Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangann terdakwa. Dalam proses pembuktian terlebih dahulu seorangjaksa mendakwakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada kasus Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa

42 Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27. 43 Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 398

74

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : 1.

Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2.

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3.

Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303. Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadukan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

75

Perjudian menurut Kartini Kartono44 adalah: 3

3 IDDr9hD: Ge:UD: sI:UDjD,1 Dit9EP IP SIDDr9hND: sDt9 :iODILDtD9NI9Dt9

yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Dali Mutiara45, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: 3

3 HP D1:D: I9GiEEFEDLIEKDr9s GIDLIND: GH:UD: DDID:I D:U1O9D1,19UD

termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-ODi:”  Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa fakta yang menyebutkan bahwa Warsinu memang telah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya atau disebut sebagai judi. Untuk mengetahui secara rinci fakta mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan Warsinu maka perlu ditinjau secara detail pembuktian hakimdi dalam persidangan. Sistem pembuktian yang dilakukan dalam persidangan kasus Warsinu pada dasarnya adalah sistem biasa. Tetapi yang berbeda adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berdiri sendiri menjadi alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut

Kartini Kartono, Patalogi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 56 • Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 220. 44

45

76

ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi tetap secara fundamen istem yang diterapkan dalam kasus judi bola didasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Kemudian berdasarkan Pasal 184 KUHAP secara runtut Jaksa mengajukan beberapa alat bukti antara lain keterangan saksi antara lain Supriyadi, Wili Andreas als. Wili, dan Oentoeng Eddy Basoeki, kemudian Keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa uang pasangan yang belum disetorkan kepada Bandar Sdr. ANDI sebesar Rp. 1 .285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), uang setoran dari pasangan sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buku rekening tabungan tahapan BCA No.3580190731 atas nama WARSINU dan 1 (satu) buah ATM BCA No.60-1900253 8462252. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta berdasarkan kesaksian Supriyadi, bahwa : Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi taruhan pertandingan bola piala dunia, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat lalu saksi laporan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan memberikan surat tugas kepada saksi dan team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Para pemasang memasang melalui / lewat HP dimana hasil rekapnya di kirim melalui HP dan selanjutnya di kirim ke Bandar / Sdr. ANDI , Setiap pemasang yang dapat atau menang akan mendapatkan sejumlah uang yang di pasang, misalnya memasang Rp. 77

100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; Hal ini kemudian diperkuat oleh kesaksian Wili Andreas Als. Wili yang menyatakan bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual judi taruhan / terima pasangan, karena saksi mendengar dari orang lain, saksi sering bermain di rumahnya terdakwa. Saksi pernah memasang taruhan judi bola yang dikeiola terdakwa 1 (satu) kali. Kemudian diketahui pula bahwa saksi memasang judi bola di rumah terdakwa pada hari terakhir. Wili Andreas Als. Wili memasang judi bola baru 3 (tiga) hari piala dunia dimulai. Pada waktu itu yang bermain Negara Belanda melawan D dan Belanda menang 2- 0 dan saksi menang. Saksi Wili Andreas Als. Wili tidak datang kerumah terdakwa etapi hanya melalui telepon saja. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi :

78

1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (volledig bewijs kracht) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (besliessende bewijs kracht). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat. 2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap saksi. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan itu. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.46 Kekuatan pembuktian saksi dalam kasus Warsinu memang tidak memiliki kekuatan yang sempurna, tetapikekuatan pembuktian bebas. Artinya hakim bebas memberikan penilaian terhadap setiap keterangan saksi. Setiap pemberian kesaksian oleh saksi tidak begitu saja mengikat hakim untuk melakukan suatu putusan. Hal ni sangat tergantung adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya yang diajukan Jaksa adalah keterangan terdakwa, dalam hal ini terdakwa menyatakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola sudah 6 (enam) bulan yang lalu; 2. Bahwa pemasang pembayarannya dengan cara mentranfer melalui rekening, BCA atas nama terdakwa ; Bahwa awalnya di tahun 2009 terdakwa dihubungi bandar yaitu Sdr. ANDI yang datang ke rumah terdakwa dan lama-lama terdakwa dititipi oleh orangorang yang memasang judi bola tersebut ; 46

M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 273-274.

79

Bahwa selain terdakwa menerima titipan dari orang-orang, terdakwa juga. memasang sendiri; 3. Bahwa terdakwa mendapat komisi clan Bandar/Sdr. ANDI sebesar dari jumlah uang taruhan ; 4. Bahwa kalau untuk menghitung rincian uang yang mengetahui tennasuk terdakwa mendapat 2,5 % ditetapkan oleh bandar / Sdr. ANDI ; 5. Bahwa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada di rekening BCA oleh Polisi, terdakwa di suruh mengambil karena melihat anakanak terdakwa yang masih kecil dan uang transfer dan judi raja yang di sita sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; 6. Bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di transfer dari Sdr. Oentoeng Eddy Basoeki ke rekening terdakwa ; 7. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang tunai / cash dan para pemasang ; 8. Bahwa terdakwa mengadakan judi bola tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ; Ketujuh poin kesaksian terdakwa tersebut tentunya memiliki persesuaian dengan keterangan saksi sebagaimana yang telah penuis uraikan di atas. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa di dapatkan hasil bahwa, sebenarnya modus operandi perjudian judi bola yang digunakan adalah terputus. Artinya seluruh komunikasi baik berupa pemasangan ataupun pemberian hadiah dilakukan tidak dengan bertatap muka langsung tetapi menggunakan alat elektronik. Pemasangan pilihan judi dilakukan dengan menggunakan Hand Phone, rekapnyapun menggunakan hand phone dan uangnya ditransfer melalui rekening tabungan tahapan BCA No.3580190731 atas nama WARSINU. Sedangkan apabila ia menang hadiah akan didapatkan melalui pertambahan saldo rekening.

80

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. Hal ini dapat dicermati bahwa Pasal tersebut lebih mengacu pada suatu alat berupa komputer yang tersambung dengan server internet. Pasal tersebut tidak memberikan kesemapatan alat lain untuk melakukan fungsinya, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan yang harus disoroti dalam pasal ini adalah mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dapat didefinisikan secara sederjana adalah mengedarkan, mengiklankandan mempromosikan, dan membuat dapat dipergunakannya, sedangkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki definisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

81

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam ha ini dokumen elektronik juga mengacu ada sistem elektronik yang memiliki definisi berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan fakta tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Warsinu maka memang telah benar apabila terdakwa di dakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. Hal ini dikarenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum mengakomodir alat elektronik seperti handphone dan sistem pembayaran melalui rekening sebagai kejahatan online. Setelah menguraikan keseluruhan akta dipersidangan, hakim akan mengambil suatu kesimpulan, hal penting yang harus hakim kedepankan adalah minimal dua alat bukti dan keyakinan akan ada atau tidak adanya tindak pidana sesuai Pasal 183 KUHAP. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

82

Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjtuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal ini tidak terpenuhi berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Rusli Muhamad47 menyatakan bahwa : Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (doubelen grondslag). Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya perbuatan kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Sebaliknya sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas.

47

Ibid., hal. 187.

83

Dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor .1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt atas nama Warsinu, alat bukti yang digunakan yaitu saksi sebanyak 3 orang antara lain Supriyadi, Wili Andreas Als. Wili, dan Oentoeng Eddy Basoeki kemudian digunakan pula alat bukti Keterangan Terdakwa. Dua alat bukti inilah yag menuntun hakim dalam persesuaian-persesuaian atau disebut petunjuk yang pada akhirnya menumbuhkan keyakinan hakim. Berdasarkan fakta tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya Judi Bola Online pada Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt menggunakan sistem pembuktian secara negatief yaiu dengan memuat minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim. 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Kasus Judi Bola dalam Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt a. Pertimbangan Yuridis Fenomena pejudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada kahekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.48 Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern. 48

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001, hal.

214

84

Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (crime without victem), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri. Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain. Tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat bandar hingga pengedar. Perjudian di dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan disejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya yang sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan struktur masyarakat.49 Hal tersebut dapat terlihat pada saat ini, dimana banyak keluarga berantakan dan anak menjadi kurang perhatian (broken home), masyarakat banyak yang menjadi miskin akibat perjudian, serta tingkat kejahatan menjadi meningkat. Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, undangundang tersebut merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Undang-undang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran menjadi kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun 49 Edi Hartono, Seriuskah Polri Memberantas Judi ? dalam Surat Kabar Harian SQL QPQS (edisi 21 Juli 2005), hal. 4.

85

(Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542 ayat (2)). Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP. Untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 303 ayat 1 ke-2e KUHP tersebut haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut: 1) Barang siapa ; 2) Tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum. 3) Adanya sifat untung-untungan ; 4) Bukan sebagai mata pencaharian ; Berdasarkan unsur tersebut dapat diketahui bahwa ada unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana perjudian. Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-NE1E P EErEIg MiESEr, EnI ' El ElEP EEEEng MiESE' ELIDtiGENiGESEt GIELINEINEN GEIIISEGERRIEQJ '.



Barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in persona). Untuk menentukan unsur barang siapa sekaligus menentukan bahwa terdakwa dapat dipidana, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : 86

Di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama : WARSINU alias S1NU bin SANDIHARDJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa, yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Penentuan unsur barang siapa dalam pertimbangan hakim juga memberikan arti pentingnya orang yang dapat dipidana. Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, undang-undang pidana seperti undang-undang lainnya mengatur hal-hal yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Sehingga, masih menurut Utrecht, undang-undang pidana mengatur halhal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka undangundang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena : a.

Orangnya tidak dapat dipersalahkan;

b.

Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

87

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdakwasehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa, unsur-unsur subjektif telah terpenuhi yakni tidak ada error in persona, nama dan alamat terdakwa jelas dan yang terpenting terdakwa sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain unsur subjektif terdapat tiga unsur objektif yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus tindak pidana perjudian terhadap terdakwa Warsinu antara lain tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum, adanya sifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian. Tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum memberikan pengertian bahwa perbuatan menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk masyarakat umum adalah tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu: 1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Seperti:

88

a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung; b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI); c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.50 2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juni 2010 ketika mulai berlangsung kejuaraan sepak- bola piala dunia 2010 di Afrika Selatan, terdakwa menerima taruhan sejumlah uang dari teman-teman dan tetangga terdakwa untuk dipertaruhkan sebelum pertandingan dimulai dengan memilih salah satu kesebelasan sepak bola Negara peserta pertandingan yang bertanding dalam pertandingan piala (Ionia tersebut, selanjutnya terdakwa

50

Kartini Kartono, Op. Cit., hal. 61.

89

mencatat nama pemasang dan jumlah uang taruhannya menggunakan HP kemudian dilaporkan kepada Sdr. Tenoyo Condro alias Andi selaku bandar, sedangkan uang taruhan ditransfer melalui rekening Bank, bahwa penentuan pemenang diketahui setelah pertandingan selesai, dan pada tanggal 14 Juni 2010 saat ditangkap petugas dari Polwil Banyumas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan/menawarkan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Unsur Adanya sifat untung-untungan memberi pengertian bahwa untuk menentukan siapa pemenang dalam suatu taruhan adalah sifatnva untunguntungan. Permainan judi dalam bahasa asingnya disebut hazardspel. Bukan segala permainan masuk hazardspel yaitu tidak hanya pemainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan hazard adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk hazard juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan hazard itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam

90

perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.51

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa untuk menentukan pemenang judi bola yang berdasarkan pertandingan sepak bola pertandingan sepak bola dirnulai karena tergantung pada kemampuan kesebelasan Negara peserta pertandingan piala dunia tersebut, sehingga menang atau kalahnya pemasang taruhan bersifat untung-untungan. Berdasarkan pertimbangan hukum terseb maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang- Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak pidana perjudian. Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan terebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud

51

Ibid., hal. 62.

91

agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi. Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektif: a. Perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan; b. Objeknya: utuk bermain judi tanpa izin; c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian Unsur subjektif adalah dengan sengaja. Bentuk kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibicarkan pada uraian kemudian.

$ ltiIi“ P 4QaY EllEQIi1414P SEtaQ” Iib4lP 11QIijudiIiIDIKIisIIiS4P DDIimelakukan

perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua). 92

3111XDtDn “P IP EFII NeATP SDtDQ SIP DIn jXdi, iDlDK SIP FXDt P InyMiDNDn

peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya dijadikan sebagai pencaharian, artinya dia sadar bahwa dari perbuatannya itu dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya. Sementara itu, unsur kesengajaan ini tidak harus ditujukan terhadap unsur tanpa izin. Artinya dalam hal si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang itu tidak menjadikan syarat tentang bagaimana sikap batinnya terhadap tanpa izin, tidak disyaratkan bahwa dia harus menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi tidak mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang

93

berwenang. Hal ini dikarenakan letak unsur tanpa izin ini berada sebelum unsur kesengajaan dalam rumusan kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta yang terun dipersidangan, dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa di rumah terdakwa pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang/penjual minuman anggur kolesom dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola bukan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 303 ayat (1) ke2e KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut. b. Pertimbangan Non Yuridis Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal hal yang meringankan dan memberatka terdakwa dapat di deskripsikan sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat Hal-hal yang meringankan : a. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ; b. Terdakwa belum pernah dihukum ;

94

Apabila dilihat dari tuntutan maksimal Pasal 303 ayat (1) KUHP yakni penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Putusan yang dikenakan kepada terdakwa cukup ringan yaitu 6 (enam bulan). Hal ini tentunya didukung oleh hal-hal yang meringankan di atas. Pertimbangan meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Hal inilah yang sangat membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakim telah melaksanakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dapat dilihat dari adanya pertimbangan hakim disertai alasan-alasan yang dikaitkan dengan sumber hukum dan dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt maka bentuk putusannya dapat dikategorikan putusan pemidanaan. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pemidanan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan pemutusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada

95

penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Hakim bebas dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim XitXN3P 1-QEtXKNEn3SIGEIE3EItErE3KXNXP En3“ P IQP XP '3GEn3“ P ENsiP XP ' 3 EQJ

diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

96

BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulannya sebagai berikur sebagai berikut : 1. Sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim Putusan Nomor. 1 13/Pid.B/2010/PN.Pwt adalah sebagai berikut: a. Hakim menggunakan sistem pembuktian dengan memuat tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk ditambah keyakinan hakim. b. Hakim terlebih dahulu membuktikan para saksi yang terdiri dari Supriyadi, Wili Andreas Als. Wili, dan Oentoeng Eddy Basoeki yang keseluruhnya memberatkan terdakwa. c. Hakim juga melakukan pembuktian terhadap barang bukti dan disinkronisasikan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan mengakui telah menyediakan atau menyelenggarakan perjudian terdakwa mengadakan permainan judi bola sudah 6 (enam) bulan yang lalu dan pemasang pembayarannya dengan cara mentranfer melalui rekening BCA atas nama terdakwa. Melalui pembuktian tersebut Warsinu terbukti telah mengedarkan dan menyediakan kesempatan untuk berjudi melalui modus operandi pemasangan dan rekap mealui hand phone dan pembayaran serta pemberian hadiah dilakukan melalui rekening bank.

97

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 23/Pid.B/2006/PN.Pwt pada terbagi menjadi dua yaitu : a. Melalui pertimbangan yuridis, hakim meyakini bahwa terdakwa melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2e KUHP dengan memenuhi unsurunsur sebagai barang siapa, tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum, adanya sifat untunguntungan, dan bukan sebagai mata pencaharian. b. Melalui pertimbangan non yuridis terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat. Selain itu terdapat pula fakta non yuridis yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. B. Saran Sebaiknya j aksa tidak hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) Ke 2 e KUHP saja tetapi juga memasukan lex spesialis dari KUHP khususnya perjudian yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

98

DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Harahap, Yahya. 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta. ------------ . 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. Hamzah, Andi. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. . 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia. Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Moelyatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. Purnomo, Bambang. 1985. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. ----------- . 1990. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Amarta Buku. Yoyakarta. Rahardi, Puji. 2007. Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi. Laksbang Mediatama. Surabaya. Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. ------------------ . 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto. Semarang. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

B.

Perundang-Undangan Indonesia, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ------------- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana -------------, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik C.

Jurnal atau Sumber Lainnya

NN, Bandar Judi Sepak Bola Piala Dunia Dibekuk, http://banyumasnews.com/, Banyumas 15 June 2010.