i
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KARDINAH KOTA TEGAL
SKRIPSI
Disusun Oleh : ARIAWAN E1A009221
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2015
iii
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ARIAWAN
NIM
: E1A009221
Judul Skripsi
: PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KARDINAH KOTA TEGAL
Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas.
Purwokerto,
Februari 2015
ARIAWAN E1A009221
iv
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia-NYA atas segala rahmat, berkat, dan anugerahNya, sehingga penulis
dapat
menyelesaikan
skripsi
dengan
judul
“PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KARDINAH KOTA TEGAL”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soerdirman. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada : 1.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsoed beserta Pembantu Dekan dan seluruh jajarannya.
2.
H.Kadar Pamuji, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi I sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3.
Sri Hartini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
v
4.
Dr. Kartono, S.H.,M.H, selaku penguji skripsi, terimakasih telah memberikan koreksi dan saran mengenai perbaikan skripsi ini.
5.
Handri Wirastuti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan akademik sejak awal perkuliahan.
6.
Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Unsoed, terimakasih atas ilmu, nasehat serta bantuan yang diberikan.
7.
Direktur dan staff Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal.
8.
Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan motivasi kepada pembaca
maupun pihak lain yang membutuhkan. Amien. Purwokerto,
Februari 2015
ARIAWAN E1A009221
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak saya Alm. Sunarto, ibu saya Tutiningsih serta kakak-kakak saya Aris Setiawan, S.Sos., Ade Gunawan, Amd, Toni Kristiawan, S.H., dan Diana Puspitasari yang telah memberikan kasih sayang,
segala dukungan,
dan cinta kasih
yang tiada terhingga yang
tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan derajat keluarga saya karna kusadar , selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kalian yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, untuk teman-teman, sahabatku, serta saudara seperjuangan di Kampus Merah tercinta ini. Adam, Putra, Vidi, Onta, Helmy, Zudan, Fahmi, Fajar, Monying, Sawung, Nazar, Azmi, Gotim, Gama, Benu, Bajil, Mameh terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ejekkan, dan semangat yang kamu berikan selama saya kuliah. Untuk teman-teman Hotspot Crew yang telah menuntun saya ke arah yang lebih baik dalam berorganisasi serta arti pentingnya loyalitas dalam suatu kebersamaan. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing Skripsi bapak H. Kadar Pamuji, S.H.,M.H. dan ibu Sri Hartini, S.H.,M.H. serta Dosen Penguji bapak Dr. Kartono, S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini serta semua pengajar di Fakultas Hukum Unsoed yang telah memberikan ilmu dan didikan dengan penuh kesabaran.
ARIAWAN
vii
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah landasan hukum bagi tindakan Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal sendiri telah terjadi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama beberapa hari hari,pelanggaran terlambatnya Pegawai Negeri Sipil masuk kantor bahkan ada yang pulang sebelum jam pulang kantor. Hal ini tentu menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang Produktif, Efisien, Efektif, Ekonomis, Berdaya guna dan berhasil guna, dengan adanya perilaku Pegawai Negeri Sipil yang kurang mematuhi peraturan disiplin. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kardinah Kota Tegal dan apa saja hambatan – hambatan didalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di RSUD Kardinah Kota Tegal. Jenis data menggunakan Data Sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang disusun secara sistematis. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di RSUD Kardinah sudah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Pihak RSUD Kardinah telah melakukan upayaupaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran yang terjadi. Kata kunci :
Penerapan, Disiplin, Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, Pegawai Negeri Sipil.
viii
ABSTRACT Government Regulations Number 53 in 2010 about Civil Servant Discipline is a legal basis to regulates civil servant and could be used as the basis to regulates the proper State Apparatus. There has been disciplinary violations Kardinah Public Hospital environment , such as absence from work for couple of days without legal reason, late for work, and even go home in the working hour. This is surely inhibits government efforts to make productive, efficient, effective, and economist, government with civil servant disobedience towards regulations. The purpose of this research is to know how government regulation is applied in Kardinah Public Hospital Tegal and to identify the obstacles in the process of application. This research use normative juridical and descriptive research specification The research takes place in Kardinah Public Hospital, Tegal. The type of the data uses Secondary Data with primary legal materials and secondary legal materials, which arranged sistematically. The Data are analyzed in qualitative. This research concludes that the application of Government Regulations Number 53 in 2010 in Kardinah Public Hospital is well implemented. Kardinah Public Hospital has done many efforts to increase discipline and minimalise any possible violations. Keywords : Application, Discipline, Kardinah Public Hospital Tegal, Civil Servant.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN..........................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN .........................................................
iii
KATA PENGANTAR .................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................
vi
ABSTRAK....................................................................................
vii
ABSTRACT ..................................................................................
viii
DAFTAR ISI ...............................................................................
ix
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .....................................................
1
B. Perumusan Masalah ............................................................
11
C. Kerangka Teori ..................................................................
12
D. Tujuan Penelitian ...............................................................
22
E. Kegunaan Penelitian ...........................................................
22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 1. Hukum Administrasi Negara ..............................................
23
a. Pengertian Hukum Administrasi Negara ......................
23
b. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara ................
29
c. Hubungan Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara .....................................................
32
2. Hukum Kepegawaian ..........................................................
33
x
a. Pengertian.....................................................................
34
b. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil ..................................
37
c. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil .....................
39
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil .............................................
40
a. Pengertian Disiplin .......................................................
40
b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil .......................................
43
4. Penegakan Hukum ..............................................................
49
a. Penegakan Hukum Umum ............................................
49
b. Penegakan Hukum Administrasi ...................................
63
c. Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil ......................
69
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan .............................................................
72
B. Pendekatan Masalah ...........................................................
72
B. Spesifikasi Penelitian ...........................................................
73
C. Lokasi Penelitian .................................................................
73
D. Jenis Data ...........................................................................
74
E. Metode Pengumpulan Data ..................................................
75
F. Metode Penyajian Data .......................................................
75
G. Analisa Data .......................................................................
75
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal .....................................
77
xi
2. Hambatan – Hambatan Terhadap Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal .................................................
110
BAB V. PENUTUP A. Simpulan ..................................................................................
122
B. Saran ........................................................................................
123
DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka ..............................................................................
125
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum Administrasi Negara adalah aturan – aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara didalam menjalankan tugasnya. Pengertian Negara merupakan suatu pengertian yang abstrak dan berujud pada suatu badan hukum (recht person), sehingga perbuatanperbuatan hukum tersebut yang dilakukan alat-alat perlengkapan Negara sangatlah heterogen. Alat-alat administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yang disebut dengan hukum (recht betrekking). Hubungan hukum tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut : 1.
Hubungan hukum antara alat administrasi Negara yang satu dengan alat administrasi Negara yang lain.
2.
Hubungan antara alat administrasi Negara dengan perseorangan (Individual),yakni para warga Negara atau dengan badan-badan hukum swasta. Suatu Negara hukum, hubungan-hubungan hukum disalurkan dalam
kaidah-kaidah hukum tertentu, dan kaidah-kaidah inilah yang merupakan materi dari hukum administrasi Negara. Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang tengah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini tiada lain untuk mencapai tujuan bangsa yang tercantum
2
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Secara substansial artinya adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, baik materil maupun sprituil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wacana tentang pembangunan nasional suatu bangsa tentunya tidak akan lepas dari tujuan pembangunan itu sendiri, dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia telah tertuang dalam GBHN tahun 1999. Inti dari pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, sejahtera, maju, dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian itu harus didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, beretos kerja tinggi, dan berdisiplin. Pembangunan nasional supaya dapat terwujud, salah satu hal yang diperlukan adalah aparatur negara yang berkualitas dengan sikap displin kerja yang tinggi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa aparatur negara mempunyai suatu peran sebagai stake holder yang berfungsi sebagai unsur perumus dan pelaksana kebijakan negara. Salah satu bagian yang terpenting dari Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
3
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia yang sangat besar perannya dalam menetukan jalannya organisasi pemerintahan, karena Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor terpenting jalannya roda pemerintahan. Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang mampu melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan yang baik maka diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki keterampilan, keahlian dan kemampuan melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya dengan baik dan benar maka diperlukan adanya pembinaan pegawai yang berkesinambungan, sebagai perwujudan dari Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentnag Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890),Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 1
Ghufron Ahmad dan Sudarsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 15-16
4
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) antara lain ditegaskan bahwa peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan yaitu dalam kedudukannya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan Nasional. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sudah tidak sesuainya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan tuntutan nasional dan tantangan global saat ini, sehingga perlu diganti. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat
bahwa pelaksanaan
manajemen aparatur sipil negara saat ini belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekruitmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata
5
kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga untuk mewujudkan aparatur sipil negara menjadi bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara saat ini. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat haruslah menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.2 Dasar dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan dalam hal pembinaan PNS secara menyeluruh yang berlaku baik bagi PNS pusat maupun PNS daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi PNS daerah, kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu
2
Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986, hal 18
6
bentuk pembinaan bagi PNS adalah dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin bagi PNS. Berdasarkan suatu kajian praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak
ditemukan
permasalahan
yang
harus
segara
diselesaikan.
Permasalahan kepegawaian diantaranya dapat dilihat dengan banyaknya kasus pelanggaran terhadap peraturan Pegawai Negeri Sipil, seperti kasus kedisiplinan waktu, hal ini tentunya akan menimbulkan suatu masalah terhadap penegakan hukumnya. Faktor dominan yang menjadi penyebab permasalahan jalannya pemerintahan di Indonesia terletak pada kurangnya kesadaran akan disiplin kerja dari para pegawai. Kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam mematuhi peraturan pelanggaran disiplin pada PNS, perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Disiplin PNS di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pengaturan Disiplin PNS terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 : (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7
Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan di dalam Pasal 86 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN di atas, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang Disiplin PNS. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukan Peraturan Pelaksana yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipli PNS ini, terdapat di dalam Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman
dalam
menegakkan
disiplin,
sehingga
dapat
menjamin
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
8
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan terhadap penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 1 butir c Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, menyatakan bahwa “Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam atau di luar jam kerja”. Adanya pemberian sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, diharapkan akan dapat memberikan suatu pembelajaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mentaati peraturan yang ada, sehingga akan tercapai kelancaran kerja. Peraturan Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang : 1. Kewajiban yang harus di taati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, 2. Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, 3. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mentaati kewajiban dan melanggar.3 Dasar berlakunya peraturan disiplin PNS yang ada di Indonesia digunakan :
3
Ibid., hal 73-74
9
a) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, c) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
yang
gajinya
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah. Di dalam Pemerintahan Daerah Kota Tegal, Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, pelayanan perizinan terpadu, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja. Perangkat Daerah tersebut di isi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terbagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal adalah unsur pendukung kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal oleh karena itu diisi pula oleh PNS Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tegal sebagai kepala daerah. Rumah Sakit merupakan pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka kinerja, pelayanan dan disiplin Pegawai Negeri Sipilnya harus yang terbaik pula. Pelaksanaan peraturan disiplin guna
10
memberikan pembinaan terhadap para Pegawai Negeri Sipil harus benarbenar dilaksanakan dengan tegas dan dengan pengawasan yang menyeluruh, sehingga hukuman disiplin ini akan mencapai sasaran yang hendak dituju. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah sendiri,tingkat kedisiplinan PNS nya belum bisa dikatakan semuanya disiplin, hal ini bisa dilihat dari kasus pelanggaran disiplin PNS pada bulan November 2014, sudah ada 15 PNS Fungsional yang berprofesi sebagai dokter yang telah dikenakan Hukuman Disiplin Ringan yaitu Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis karena tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja, PNS Struktural di Bidang Umum dikenakan sanksi Teguran Tertulis karena tidak masuk kerja selama 8 (delapan) hari kerja dengan alasan yang sah, dan pelanggaran-pelanggaran keterlambatan masuk kerja dan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang diberikan sanksi Teguran Lisan, di akumulasi selama 1 tahun. 4 Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang sakit dan sedang rawat inap dan rawat jalan karena terlambatnya penanganan medis dari dokter yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Tentu saja dampaknya akan sangat merugikan jika para PNS baik yang berprofesi dibidang medis maupun non medis terus menerus melakukan pelanggaran disiplin PNS tanpa adanya upaya penegakkan hukuman disiplin PNS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
4
Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani , Kepala Bidang Umum RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tanggal 01 Desember 2014.
11
Salah satu upaya penegakan hukum disiplin pegawai negeri yang telah dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah yaitu dengan cara pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggarnya. Pemberian sanksi ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk pembenahan aparatur negara guna meningkatkan kedisiplinan bagi para Pegawai Negeri Sipil, seperti yang ada di lingkungan RSUD Kardinah pada khususnya. Hal ini
dimaksudkan
sebagai
cara
untuk
meningkatkan
rasa
disiplin,
profesionalitas, dan pembenahan aparatur negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KARDINAH KOTA TEGAL” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal? 2) Apa Hambatan-Hambatan penerapan sanksi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal?
12
C. Kerangka Teori 1. Hukum Administrasi Negara a.
Pengertian Hukum Administrasi Negara Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena
kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaan setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. 5 Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti to manage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai; (1) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha
dan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; (4) Kegiatan kantor dan tata usaha. 6 Pengertian Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para sarjana antara lain: Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti, yaitu; (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan); (2) administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan; (3) administrasi negara
5
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006, hal.22. 6 Ibid. hal. 25.
13
sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang .7 Hukum Administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum, dan oleh karena itu hukum sukar dirumuskan dalam suatu definisi yang tepat, maka demikianlah dengan Hukum Administrasi Negara sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat.8 Utrecht menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya. 9 Menurut Prof. Wiarda dalam Utrecht, Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara, tetapi belum secara konkrit ditentukan tugas hukum administrasi negara atau tugas ilmu hukum administrasi negara.10 b. Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam ilmu hukum terdapat pembagian hukum ke dalam dua macam yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam Hukum Privat dan Hukum Publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur, hubungan mana bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan (Individu/Privat) tetapi ada pula yang bersifat umum (Publik). Hubungan 7
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 43. 8 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 454. 9 Ridwan HR. op. cit. hal. 35. 10 E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 53.
14
hukum itu memerlukan pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan terhadap siapa orang itu berhubungan. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara Negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya di lain pihak atau setiap hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya, begitu pula hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat perlengkapan negara yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan (warga negara) yang satu dengan warganya atau hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan lain sebagainya. 11 Sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain atau mengatur kepentingan individu, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain sebagainya. 12 Dengan demikian Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagian dari Hukum Publik Karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan negara.
11 12
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 1992, hal. 195. Ibid., hal. 200.
15
c.
Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Menurut Ridwan HR, Hukum Administrasi adalah hukum yang
berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur hal-hal antara lain: 1. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang politik; 2. Kewenangan
pemerintah
dalam
melakukan
perbuatannya
dibidang publik itu; 3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu; 4. Penegakan hukum dan penetapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. 13 Istilah dari Hukum Administrasi Negara dalam kepustakaan Belanda disebut sebagai “Bestuursrecht” yang kemudian berkenalan dengan unsur utama adalah “Bestuur”. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan legislatif dan lingkungan kekuasaan yudisial. Kemudian oleh Philipus M. Hadjon bahwa bestuur berkenaan dengan “sturen” dan “sturing”. Dengan rumusan tersebut maka, kekuasaan pemerintahan tidak hanya sekedar melaksanakan Undang-undang. Namun juga kekuasaan yang aktif. 14 Menurut A.M. Donner yang dikutip oleh E. Utrecht, hukum administrasi merupakan hukum yang sulit pula untuk didefinisikan ruang
13
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
hal. 44 14
Setiadjeng Kadarsih, Sri Hartini, Buku Ajar Hukum Kepegawaian, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2004, hal. 5
16
lingkupnya. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanyalah membagi bagian-bagian bidang dari hukum administrasi negara, yaitu adanya pembagian hukum administrasi negara umum dan hukum administrasi negara khusus.15 Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa bidang hukum administrasi negara itu sangat luas sehingga tidak dapat secara tegas ditentukan ruang lingkupnya. Disamping itu, khusus bagi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah atau pemerintahan daerah. Ada yang menyebutkan hukum administrasi negara mencakup hal-hal diantaranya: 1. Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan, berbagai kepentingan masyarakat; 2. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan
dan
pengendalian
tersebut,
termasuk
proses
penentuan kebijaksanaan; 3. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; 4. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. 16
15 16
Loc cit. Loc cit.
17
2.
Hukum Kepegawaian
a. Pengertian Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikarang oleh W.J.S. Poerwadarminta, kata pegawai berarti: “orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “negeri” berarti; “negara” atau “pemerintah”. Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Di dalam ketentuan perundang-undangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak pernah di muat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya suatu rumusan khusus yang berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Kranenburg memberikan pengertian Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan criteria yang bersifat materiil
mencermati
hubungan
antara
Pegawai
Negeri
dengan
memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 6 membagi Aparatur Sipil Negara menjadi : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 17
Sri hartini, dkk. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hlm.1
18
Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional” Dalam Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas masing-masing pengertiannya, namun hal tersebut dapat di simpulkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). b. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai berikut : “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara” Unsur Aparatur Negara disini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan”. 3.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa
19
kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. Menurut Sutopo Yuwono, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. 18 Disiplin dapat juga diartikan sebagai adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam tingkah laku pergaulan anggota masyarakat menurut peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin bisa dilihat apabila orangorang atau pegawai-pegawai dengan senang hati dan sadar melaksanakan dan menaati segala aturan-aturan dan norma-norma yang telah ada. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 19 4.
Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga 18
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33097/3/ChapterII.pdf.diakses pada tanggal 25/1/2015 19 PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1
20
dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. 20 Menurutnya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Pengekan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. 21 Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. 22 Fungsi hukum secara konkrit
harus
dapat
mengendalikan
pertentangan
kepentingan-
kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Fungsi hukum perlu dipertahankan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, mulai dari pokok-pokok pikiran tersebut fungsi hukum sebagai pengendali sosial yang terkait dengan stabilitas sosial. Berbeda
dengan
Satjipto
Rahardjo,
Soerjono
23
Soekanto
mengemukakan ada dua pengertian penegakkan hukum, yaitu: Pengertian dalam arti luas yang mencakup; 1) Lembaga-lembaga yang menerapkan
20
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 169. 21 Ibid., 22 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Citra, Jakarta, 1983, hlm. 13. 23 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 87-88.
21
hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian. 2) Pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau Penegak Hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi. 3) Segi Adminsitratif seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan seterusnya. 4) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Batas-batas wewenang antara Pengadilan Sipil dengan Pengadilan Militer, dan Pengadilan Agama. Pengertian dalam arti sempit yang mencakup; penerapan hukum oleh lembaga-lembaga peradilan (serta pejabat-pejabatnya), kejaksaan dan kepolisian.24 Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang
menyatakan
bahwa
penegakan
hukum
maknanya
adalah
pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri. 25 Pengertian penegakan hukum dapat pula di tinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian penegakan hukum dalam hal ini mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penerjemahan perkataan “Law Enforcement” ke dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah “Penegakan Aturan Hukum” dalam arti luas, dapat pula menggunkan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya, bahkan 24
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum............,Op.Cit,. hlm. 118. Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yoyakarta, 1993, hlm. 81. 25
22
timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” yang terkandung makna pemerintahan oleh hukum. Istilah itu tersebut bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. D. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal. 2) Untuk Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin PNS berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal. E. Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Penelitian Secara Teoritis Memberikan informasi dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara pada umumnya dan ilmu hukum kepegawaian pada khususnya. 2) Kegunaan Penelitian Secara Praktis Hasil dari penelian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal.
23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.
Hukum Administrasi Negara a. Pengertian Hukum Administrasi Negara Di Indonesia pengkajian tentang administrasi negara mutlak diperlukan, karena bangsa Indonesia memerlukan pengkajian tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dimotivasi, dan dipimpin untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan. Kata administasi berasal dari bahasa Inggris “administration” yang pada awalnya dari bahasa latin “administrare” yang berarti to serve atau melayani.
Utrecht
memberikan definisi
yang
sempit
mengenai
administrasi negara, yaitu gabungan jabatan-jabatan (complex van ambten), alat administrasi dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. 26 Hukum administrasi negara dapat dijadikan rumusan secara keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara atau alat perlengkapannya yang mewakili negara pada satu pihak dan rakyat merupakan pihak yang lainnya. C.S.T. Kansil mendefinisikan Administrasi Negara meliputi tiga arti yang penting. Secara terperinci C.S.T. Kansil mengemukakan tiga hal arti Administrasi Negara, yaitu:
26
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1990,hal.1
24
1. Sebagai Aparatur Negara, Aparatur Pemerintah, atau Instansi Politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintahan, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekjen, Dirjen, Gubernur, Bupati, dan sebagainya) pokoknya semua organ yang menjalankan Administrasi Negara. 2. Sebagai fungsi atau sebagai aktifitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan, artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. 3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan Undang-undang.27 Hukum Administrasi negara lazimnya memuat pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada alat-alat perlengkapan administrasi negara membentuk aturan hukum in concreto. Van Vollenhoven memberikan ciri hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut: Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada pemerintah, akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai dimana batasnya, dan berhubung dengan itu, berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas.28 Deskripsi di atas menggambarkan tujuan hukum administrasi negara berdasarkan latar belakang kelahirannya, hukum administrasi memang diarahkan kepada perlindungan hukum bagi rakyat. Peranan administrasi negara penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka 27
C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan 1,1984, hal..2 28 Philipus M. Hadjon, dkk , Pengantar Hukum Administrasi Negara, cetakan keenam, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hal. 25
25
penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan
dalam
pengelolaan
pemerintahan
daerah
dalam
menggunakan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan kepada publik. Prajudi Admosudirjo memberikan definisi administrasi negara dalam arti luas, yaitu kombinasi dari pada: a. Tata pemerintahan (bestuur, government) b. Tata usaha negara c. Administrasi (administratie, staats beheer), pengurusan rumah tangga negara d. Pembangunan (ontwikkeling) e. Pengendalian lingkungan29
atau
Prajudi Atmosudirjo berpendapat mengenai arti dari administrasi negara yaitu: a. Administrasi Negara sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan); b. Administrasi Negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yaitu sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan; c. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang30
Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi kerja Hukum Administrasi Negara adalah hukum secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi negara dan
29
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994,
hal.43 30
Loc cit
26
terdiri atas dua tingkatan, yaitu Hukum Administrasi Heteronom dan Hukum Administrasi Otonom, yaitu sebagai berikut: a. Hukum Administrasi Negara Heteronom, yakni hukum mengenai seluk beluk daripada administrasi, meliputi: 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi Negara; 2. Hukum tentang organisasi daripada administrasi negara, termasuk pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi; 3. Hukum tentang aktifitas-aktifitas daripada administrasi negara; 4. Hukum tentang sarana daripada administrasi negara; 5. Hukum tentang peradilan administrasi negara. b. Hukum Administrasi Negara Otonom, yakni hukum yang diciptakan oleh administrasi negara. 31 Secara teoritik, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan konsepsi
negara
hukum
atau
muncul
bersamaan
dengan
diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Istilah bidang hukum administratief recht dan bestuursrecht
bertumpu
pada
kata
„administrasi‟
dan
kata
„pemerintahan‟, kedua kata tersebut dalam penggunaannya memiliki
31
SF. Marbun, dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal.22
27
makna yang sama, karena pemerintahan itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan negara atau masyarakat, sehingga lapangan yang akan digali sangat luas dan beraneka ragam, Menurut Utrecht, Hukum administrasi negara (hukum pemerintahan) berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (ambtsdragers) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus, selanjutnya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara 32 Dengan menggunakan teori Trias Politica dari Montesquieu, Utrecht merumuskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi negara adalah gabungan jabatan – jabatan (complex van ambten) – “apparaat” (alat) administrasi yang dibawah pemerintah melakukan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah, overheidstaak). Dalam perincian lapangan pekerjaan administrasi negara oleh Utrecht diperlukan peninjauan sejarah perkembangan hukum administrasi, yang diantaranya dimulai dari kekuasaan raja yang sangat mutlak, teoti pemisahan kekuasaan (trias politica), hingga pada teori pembagian kekuasaan. Kuntjoro Purbopranoto sebagaimana dikuti oleh Hadjon mengetengahkan beberapa definisi dan Deskripsi Hukum Administrasi dengan mengemukakan bahwa obyek hukum administrasi adalah peraturan – peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.33
32
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1964, hlm. 7-8. 33 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1994, hlm. 22.
28
Dalam berbagai literatur kepustakaan, apa yang dimaksud dengan arti administrasi dalam ilmu administrasi negara sangat berbeda dengan arti administrasi dalam
hukum administrasi negara.
Pengertian
administrasi dalam ilmu administrasi negara berkonotasi manajemen, karena administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum sementara itu ilmu administrasi negara merupakan cabang ilmu sosial. Jadi dalam arti luas administrasi negara adalah semua kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan dalam arti sempit administrasi negara merupakan suatu kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah administrasi dalam Hukum Administrasi Negara hanya terbatas pada lapangan bestuur, yaitu lapangan kegiatan negara diluar legislatif dan yudisil. Dengan demikian arti administrasi dalam Hukum Administrasi Negara berbeda dengan pengertian administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Argumentasi ilmiah yang dikemukakan oleh Hadjon34 mengenai istilah Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah bahwa: 1) Istilah Hukum Administrasi Negara mempunyai pengertian yang sangat luas sehingga membuka kemungkinan kearah pengembangan cabang ilmu hukum ini lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan dating; 2) Tidak dapat disangkal bahwa cabang ilmu hukum ini sangat erat hubungannya dengan pengembangan Ilmu Administrasi Negara yang telah mendapatkan pengakuan umum, baik di lembaga – lembaga negara maupun dikalangan perguruan tinggi. Dengan istilah tersebut dapat mudah dipahami dan diterima; 34
Ibid, hlm. 1-2.
29
3) Istilah administrasi yang berasal dari bahasa latin, administrare, lebih mencerminkan fungsi negara modern sesudah Perang Dunia II daripada istilah Tata Pemerintahan maupun Tata Usaha Negara. Dalam kepustakaan bahasa asing, yaitu bahasa inggris, digunakan istilah Administrative Law. Bahasa Belanda menggunakan istilah Administratief Recht atau Bestuursrecht, Bahasa Perancis menggunakan istilah Droit Administratif, bahasa Jerman menggunakan istilah Verwaltungrecht. b. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Istilah Hukum Administrasi Negara dalam kepustakaan Belanda disebut dengan “bestuur”. Menurut Philipus M. Hadjon, istilah bestuur berkenaan dengan “sturen” dan ”sturing”.35 Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Berdasarkan rumus tersebut kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang – undang. Kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif tersebut dalam konsep Hukum Administrasi Negara secara interinsik merupakan unsur utama dari “sturen” (bestuuren). Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai suatu aktifitas diluar perundang dan peradilan, pada kenyataannya pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam hal pembuatan undang – undang organik dan
35
Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en rechtmatigheid van bestuur). Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 2-4.
30
pembuatan peraturan – peraturan pelakasaan lainnya. Penerapan sanksi – sanksi administrasi dalam hal penegakan Hukum Administrasi Negara menjadi objek kajian Hukum Administrasi Negara. Kekuasaan pemerintah
yang
menjadi objek
kajian Hukum
Administrasi Negara sangat luas, maka dari itu tidak mudah dalam menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Menurut C.J.N. Versteden dalam terjemahannya, berbeda dengan hukum perdata dan hukum pidana, Hukum Administrasi Negara tidak dapat dikodifikasikan, keseluruhan atau sebagian besar tidak dapat dikumpulkan dalam satu kitab undang – undang umum. Keanekaragaman dan perkembangan yang pesat dari Hukum Administrasi Negara ini membuat kodifikasi umum tidak memungkinkan. 36 Dalam kementrian dan pemerintah daerah otonom terdapat peraturan – peraturan Hukum Administrasi Negara sehingga lapangan hukumnya beraneka ragam dan tidak bersistem. Atas dasar Hukum Administrasi yang tidak dapat dikodifikasikan maka Hukum Administrasi Negara itu sendiri dibagi menjadi bidang Hukum Administrasi Negara Umum (algemeen deel) dan Hukum Administrasi Khusus (bijzonder deel). HAN umum berkenaan dengan peraturan – peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan Hukum Administrasi Negara atau peraturan
-
peraturan dan prinsip yang berlaku untuk semua bidang Hukum Administrasi Negara yang tidak terikat pada bidang tertentu. Sedangkan HAN khusu adalah peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, 36
C.J.N. Versteden, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Wilink, Alphen aan den Rijn, 1984, hlm. 28.
31
peraturan
perpajakan,
peraturan
bidang
pendidikan,
peraturan
pertambangan dan sebagainya. Munculnya perbedaaan antara Hukum Administrasi Negara Umum dan Hukum Administrasi Negara Khusus merupaka sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sesuatu yang alamiah. Munculnya Hukum Administrasi Negara Khusus melahirkan berbagai bidang tugas – tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan – penemuan baru berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat yang harus diatur melalui Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara khusus ini telah dihimpun dalam himpunan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia, yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, yang didalamnya dimuat tidak kurang dari 88 bidang.37 Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik benang merahnya bahwa bidang Hukum Administrasi Negara sangat luas, sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya. Sehubungan dengan adanya Hukum Administrasi Negara tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang – undangan, dan Hukum Administrasi Negara yang tidak tertulis, yang lazim disebut asas – asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), maka keberadaan dan sasaran dari Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan
37
Rincian bidang ini dapat dilihat pada Philipus M. Hadjon, et.al., Op.Cit., hlm. 35-38.
32
kewenangan pemerintah dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum. Dengan demikian keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara hukum merupakan condition sine quanon. c.
Hubungan Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara Hukum administrasi negara merupakan hukum publik, yang mempelajari fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dirumuskan sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak termasuk kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Kegiatan penguasa merupakan kegiatan pemerintahan, dimana kegiatan ini sebagian besar dilaksanakan oleh eksekutif. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah, jadi dalam hal ini yang dipelajari adalah pemerintah dan penyelenggara pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh pegawai negeri. Objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi pegawai negeri yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. 38 Hubungan antara hukum kepegawaian dengan hukum administrasi negara adalah: a. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah. b. Pemerintah dilakukan sebagian besar oleh Pegawai Negeri. 38
Loc cit.
33
c. Fungsi, Tugas dan peran pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara d. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan Negara adalah hubungan dinas publik. e. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara. 39 2.
Hukum Kepegawaian Tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Tujuan tersebut
hanya
dapat
dicapai
melalui
pembangunan yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan, yang dalam hal ini tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. Dilihat dari sistem kepegawaian secara nasional, pegawai negeri sipil mempunyai posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka terdapat
39
Ibid., hal.4-5
34
sebagian kewenangan di bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kekuasaan pemerintah merupakan objek kajian dari Hukum Administrasi Negara. Pegawai Negeri sebagai pihak yang paling banyak menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dipelajari dalam hukum kepegawaian sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Hukum Kepegawaian khusus mengatur tentang fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak, serta pembinaan pegawai. Hukum Kepegawaian adalah hukum yang berlaku bagi yang bekerja pada administrasi sebagai Pegawai Negeri. a. Pengertian Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D. terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian) 40. 1) Pengertian stipulatif Pengertian yang bersifat stipulatif penetapan makna yang di berikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, di angkat oleh pejabat yang 40
10.
Moh.Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta,1988, hal.8-
35
berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau di serahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 2) Pengertian ekstensif Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, namun dalam keadaan tertentu dianggap dan diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri. Pengertian tersebut terdapat pada : 1) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut Pasal-pasal tersebut orang-orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan kejahatan berkenaan dengan tugasnya sebagai seorang yang di serahi satu jabatan publik baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang di serahi jabatan publik tersebut belum tentu Pegawai Negeri Menurut UU No. 43 Tahun 1999. Jika melakukan kejahatan dalam hal sebagai pemegang jabatan
36
publik maka ia akan di anggap sama dengan Pegawai Negeri khusus untuk kejahatan yang di lakukannya. 2) Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Mereka yang di sebut dalam Pasal ini bukanlah Pegawai Negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999, tetapi jika mereka melakukan kejahatan dalam kedudukannya maka mereka akan di anggap sama sebagai Pegawai Negeri. 3) Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini terjadi suatu perluasan pengertian Pegawai Negeri sehingga mencakup “orang-orang yang menerima gaji atau upah atau keuangan negara atau keuangan daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari Negara atau masyarakat”. Mereka bukan Pegawai Negeri tetapi apabila mereka melakukan suatu perbuatan korupsi maka mereka akan di anggap sama, yaitu sebagai Pegawai Negeri. 4) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Ada beberapa golongan yang bukan merupakan Pegawai Negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999, namun menurut PP
37
No.6 Tahun 1974 memberikan perluasan sehingga mencakup banyak pengertian Pegawai Negeri. b. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Konsideran atau bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN berbunyi : “bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara” Pengertian dari sistem merit sendiri dijabarkan didalam Pasal 1 angka 22 yang berbunyi : “sistem merit adalaha kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan” Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Peran ASN berbunyi : “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”
38
Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa, seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral di sini berarti Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, Agama, Golongan, atau partai politik. Seorang Pegawai Negeri harus menghindari pengaruh tersebut sehingga dapat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Untuk menghindari pengaruh partai politik, seorang Pegawai Negeri tidak boleh menjadi anggota aktif dan atau pengurus partai politik. Bila seorang Pegawai Negeri ingin menjadi anggota suatu partai politik atau duduk sebagai pengurus suatu partai politik, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Larangan bagi Pegawai Negeri menjadi anggota aktif atau pengurus suatu partai politik bertitik tolak dari pokok pikiran bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini tidak akan terwujud bila Pegawai negeri diperkenankan menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik.
39
Karena dalam pelaksanaan tugasnya antara Pegawai Negeri yang satu dengan yang lainnya akan saling jegal menjegal sehingga program pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. 41 Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negra, abdi Negara, dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Dari uraian ini, maka timbullah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. c. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Hak Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu : a) b) c) d) e)
41
Gaji, tunjangan, dan fasilitas; Cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi.
Ibid., hal. 19.
40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS yaitu mengenai Gaji,Tunjangan, dan Fasilitas terdapat di Pasal 79, Pasal 80 UU ASN. Untuk Hak PNS mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua diatur di dalam Pasal 91, Perlindungan diatur di dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur di dalam Pasal 69 UU ASN bunyi Pasal 24 UU ASN menjelaskan: “Ketentuan lebih lanjut mengenak hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah,” Dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu : a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f) Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. a.
Disipilin Pegawai Negeri Sipil Pengertian Disiplin Amiroeddin Sjarif, dalam bukunya yang berjudul “Disiplin Militer dan Pembinaannya”, berpendapat :
41
“ Salah satu unsur disiplin seperti disebutkan tadi adalah berkenaan dengan ketaatan atau kepatuhan kepada sesuatu ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan ataupun kelaziman-kelaziman yang berlaku”42 Menurut
Alex
S.
Nitisemito
dalam
bukunya
“Manajemen
Personalia”, berpendapat bahwa : “Kedisiplinan lebih tepat kalau diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan atau instansi baik yang tertulis maupun tidak”. 43 Komaruddin mengemukakan sebagai berikut : “suatu tindakan yang menunjukan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dibawah naungan sebuah organisasi karena peraturan berlaku dihormati dan ditaati.” 44 Pengertian disiplin dalam kamus umum Bahasa Indonesia Karangan W.J.S. Poerwardaminta adalah suatu latihan batin dan watak supaya dapat mentaati tata tertib, dan agar adanya suatu kepatuhan terhadap suatu peraturan. Disiplin juga dapat diartikan sebagai adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam tingkah laku pergaulan di dalam suatu masyarakat menurut peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin
mempunyai
suatu
gagasan
hukuman,
meski
arti
sesungguhnya dalam bahasa lati “disciplina” yang berati latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa disiplin berkaitan
42
Amiroeddin Sjarif, Disiplin Militer dan Pembinaannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.12. 43 Alex S, Nitisemito, Manajemen Personalia, Sasmita Bros, Jakarta, 1982, hal.199. 44 Komarudin, Enksiklopedia Manajemen, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 113114.
42
dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Dengan kata lain disiplin dapat diartikan sebagai suatu keadaaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. 45 Disiplin menurut Burhanndudin A. Tayibnapis adalah suatu peraturan-peraturan yang ditetapkan organisasi pemerintah atau swasta guna mengatur tata laku pegawai atau karyawan. 46 Disiplin menurut Henry Fayol adalah suatu persetujuan bersama antara para pemimpin dan pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan, atau dapat berbentuk suatu peraturan atau kebiasaan. 47 Dari definisi diatas dapat menunjukan adanya suatu unsur-unsur sebagai berikut : a.
Manusia : manusia sebagai suatu objek ;
b.
Persetujuan bersama : adalah suatu kesepakatan bersama antara anggora organisasi untuk melakukan tindakan yang sudah ditentukan ;
c.
Peraturan : suatu ketentuan yang dijadikan pedoman dalam organisasi.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap dan tingkah laku seseorang maupun sekelompok orang untuk mentaati atau melaksanakan segala peraturan 45
Wursanto IG, Manajemen Kepegawaian 2, kanisius, Yogyakarta, 1988,hal.108. Burhannudin A. Tayibnapis, Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik, PT Pradaya Paramita, Jakarta, 1995, hal 204. 47 Henry Fayol (Dalam “Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Camat Dengan Disiplin Kerja Pegawai”, dalam bukunya Diana Kristiana, 2003, hal.7. 46
43
yang berlaku dalam suatu organisasi secara sukarela tanpa paksaan dan sadar untuk dapat mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atay keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam
melaksanakan
tugas
sehari-hari
mereka
harus
mampu
mengendalikan diri sehingga iram dan suasana kerja berjalan harmonis, namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Disiplin berasal dari kata Latin Discipulus yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.48
48
Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 8.
44
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap dan tata laku pegawai diwaktu dan diluar dinas. 49 UndangUndang ASN Pasal 86 tercantum ketetapan sebagai berikut : (1) Untuk menjamin tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah. Penjelasan dari pasal ini menyebutkan bahwa peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat suatu keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan itu dilanggar. Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketataan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati akau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang
49
Burhannudin A. Tayibnapis, Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 204.
45
berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Peraturan Disiplin merupakan instrumen untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 86 UU ASN saat ini pedoman pelaksanaan atau Peraturan Pelaksananya belum dibentuk, oleh karena itu pedoman yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 29 UU No.43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian. Pegawai Negeri harus menjadi sebuah teladan yang baik atau menjadi manusia Indonesia berjiwa Pancasila, wajib melakukan hal-hal yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil khususnya sebagai aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah untuk menkalankan tugas negeri atau jabatan lainnya diikat oleh aturan-aturan yang berupa kewajiban-kewajiban maupun laranganlarangan. Kewajiban dan larangan itu harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri khususnya Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijatuhi hukuman atau sanksi karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan
46
menjauhi larangan-larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa,setiap PNS wajib : 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segara kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan matertiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
47
Menurut Logeman terdapat lima macam asas-asas penting, dalam hubungannya dengan kewajiban Pegawai Negeri, yaitu : a. Kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan ketentuang-ketentuang hukum yang telah ditetapkan untuk jabatannya. b. Tingkah laku diluar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya c. Kepentingan jabatan harus diutamakan. d. Pejabat wajib melakukan tugasnya dengan bersungguh-sungguh sesuai kemampuannya. Mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu : a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f) Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa, setiap PNS dilarang : 1. Menyalahgunakan wewenang;
48
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsuung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasana; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
49
lingkungan unit kerjanya, anggora keluarga, dan masyarakat. 14. Memberikan dukungan kepada calong anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;dan 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara : a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepada daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kamapanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calol selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calin yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 4. a.
Penegakan Hukum Penegakan Hukum Umum Hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama,
50
agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak, terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern, dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian, maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Hukum harus bisa melindungi jika ada kepentingan itu terganggu, oleh karena itu hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan, kendatipun ada pengecualian yang dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Penegakan hukum seperti diatas, akhirnya tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal itu mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini sangat keliru, karena hukum itu
51
harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum. Sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Ketentuan hukum maupun penegakan atau pelaksanaannya haruslah merupakan operasionalisasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dengan memperhatikan kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan Pancasila, harus ditujukan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam realitas kehidupan nasional kita. Penegakan hukum dengan demikian dihadapkan kepada persoalan bagaimana agar dalam penegakan hukum itu terpancar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalam tugas hukum kita. Penegakan hukum, dengan demikian tidak hanya sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang sifatnya hakiki. Tanggungjawab penegak hukum dengan demikian juga bertumpu kepada
52
sikap etis, moral dan spiritual. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundangundangan. Penegakan hukum harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam suatu kerjasama yang baik dengan dibantu dan didukung oleh aparatur negara untuk turut serta mengambil bagian dalam hal menjamin, memelihara, dan menyadari betapa perlunya hukum itu berfungsi. Hukum dapat menjalankan tugasnya untuk mempertahankan suatu ketertiban atau kedisiplinan pola yang ada, menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan dan diharapkan. 50 Penegakan hukum (Law enforcement) merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi; Materi hukum (peraturan /perundangan-undangan), aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan), Sarana prasarana hukum, serta Budaya 50
Soedjono D, 2002, Menegakan Hukum, Majalah Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNIKA Parahyangan, Bandung, hlm. 35.
53
hukum. Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak saja mencakup Law enforcement, akan tetapi mencakup pula peace maintenance.51 Hal tersebut disebabkan karena hakekat dari penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda, dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum, oleh karena itu tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat penegakan hukum tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”. Satjipto Rahardjo berpendapat, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan
51
Satjipto Rahardjo. 1983. Penegakan Hukum............,Op.Cit,. hlm. 120.
54
prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. 52 Adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya, hukum itu dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan subsatansial. Penggunaan hukum seperti diatas, tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain, selain mencapai keadilan. 53 Satjipto Raharjo berpendapat, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting untuk membangun kehidupan hukum dalam masyarakat.54 Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative.55 Hukum dalam hal ini, harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran.
52
Ibid., hlm 121. Ibid., 54 Ibid., hlm 122 55 Ibid., 53
55
Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusua itu sendiri. Paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia, manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusian, kebenaran dan keadilan. Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti. Hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana, akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 56 Manusia perlu mendapatkan kehidupan hukum yang beradab. Berbicara mengenai hukum di Indonesia saat ini, maka hal pertama yang tergambar mungkin ketidakadilan. Seorang yang mencuri buah dari kebun tetangganya karena lapar harus dihukum kurungan penjara, sedangkan koruptor yang merajalela di negara ini justru mendapatkan hukuman yang cukup ringan, bahkan ada yang dibebaskan dan bisa menempati
posisi
yang
berpengaruh
terhadap
kemajuan
dan
perkembangan negara. Kasus yang lain seperti seorang maling ayam
56
Soedjono D, 2002, Menegakan Hukum.............,Op.Cit,. hlm. 36.
56
yang harus dijatuhi hukuman kurungan penjara dalam hitungan Tahun. Hal tersebut sangat berbeda dengan para pejabat pemerintah atau mereka yang mempunyai banyak uang yang memang secara hukum terbukti bersalah,
namun
dengan
mudahnya
membeli
keadilan
dan
mempermainkan hukum sesuka mereka. Keduanya dalam kondisi yang sama namun dapat kita lihat bagaimanakah hukum itu berjalan dan dimanakah hukum itu berlaku. Contoh di atas adalah sebagian kecil dari hal-hal yang terjadi disekitar kita. Hal tersebutlah yang akhirnya mungkin membuat orangorang di negara ini akan menggambarkan bahawa hukum negara kita tidak adil. Masyarakat pun sudah tidak asing lagi dengan istilah bahwa “hukum Indonesia runcing kebawah tapi tumpul keatas”. Pernyataan tersebut timbul bukan semata-mata karena ketidakadilan dalam satu perkara. Beberapa kasus di atas adalah bukti yang jelas. Bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dan harta, hukum telihat begitu mudah untuk diatur. Mungkin kita akan bertanya “apa penyebabnya?”. Begitu banyak penyebab permasalahan sistem hukum di Indonesia, mulai dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, dan masih banyak lagi. Penyebab utama yang menjadi sumber permasalahan bias jadi karena ketidak konsistenan penegakan hukum. Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum, dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial
57
melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua, adalah merosotnya
rasa
hormat
masyarakat
terhadap
wibawa
hukum.
Bagaimanapun juga masih banyak warga masyarakat yang tetap menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh pengadilan, meskipun demikian sah-sah saja kiranya apabila masyarakat mempunyai penilaian tersendiri terhadap putusan tersebut. Adanya penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum/pengadilan tidak dapat melepaskan diri dari struktur sosial masyarakatnya. Hukum tidaklah steril dari perilaku-perilaku sosial lingkungannya. Wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini tersendiri setiap ada putusan pengadilan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hidup yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga hukum di mata masyarakat. Kepercayan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya kebingungan mengenai nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan
58
hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni sebagai berikut: a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangundangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundangundangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan. b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum penegak hukum. Antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya juga baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.57 Cara atau prosedur pelaksanaan dalam proses penegakan hukum harus jelas dan tegas serta mudah dimengerti agar pelaksanaannya tidak mengalami kesalah pahaman dan keraguan dalam tata organisasi maupun kewenangan. Sistem penegakkan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian antara nilai dengan substansi hukum serta prilaku nyata manusia, sehingga hakikat penegakkan itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah (substansi yang memuat keadilan dan kebenaran). Menurut J.B.J.M, ten Berge, “tugas penegakan hukum tidak hanya 57
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum.............,Op.Cit. hlm 15.
59
diletakkan di pundak Polisi, penegakkan hukum merupakan tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. 58 Pemerintah meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, adalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penegakan hukum, yaitu: 1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan interpretasi; 2. Ketentuan perkecualian harus dibatasai secara minimal; 3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan; 4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh meraka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum). 59 Penegakan
hukum
dalam
setiap
pelaksanaannya
harus
memperhatikan keadilan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. 60 Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum
58
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yudika, Surabaya, 1993, hlm 386. Ibid., 60 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yoyakarta, 1993, hlm. 2. 59
60
bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). 61 Anggapan semacam itu tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka maka tidak aka nada ujungnya. Hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.62 Sanksi adalah merupakan salah satu hal yang penting di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sanksi menjadi suatu inti dari sebuah penegakan hukuim administrasi. Biasanya sebuah sanksi diletakan dalam bagian akhir dari sebuah peraturan, yang artinya disini didalam sebuah kaidah hukum terdapat sebuah sanksi. Sanksi disini diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku warga adalah dengan sebuah sanksi, oleh karena itu sanksi selalu melekat dalam suatu norma tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon,dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, menyatakan bahwa peran penting didalam pemberian sebuah sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi 3 hal sanksi hukum, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi perdata.63
61
Ibid., Ichtiar, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku, Jakarta, 1962, hlm. 24-28. 63 Philipus M. Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University, Press, Yogyakarta, 1994, hal.245-265 62
61
a.
Sanksi Administrasi Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.
b.
Sanksi Pidana Pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintah
antara
lain
untuk
menjamin terciptanya suasana tertib, antara lain tertib hukum. Dalam hal ini sanksi pidana langsung bersangkutan dengan kemerdekaan pribadi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. c.
Sanksi Perdata Dalam hukum perdata pada umumnya tidak memberikan suatu pengaturan yang tegas mengenai pengenaan suatu sanksi, berbeda halnya dengan hukum administrasi negara. Hukum merupakan suatu sarana atau alat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipa suatu kehidupan yang tertib dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang serasi, tertib, dan menjamin kepastian hukum. Penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi
dengan hukum lainya dapat terjadi, yakni komulasi internal dan komulasi
62
eksternal. Komulasi internal merupakan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan ijin dan/atau pengenaan denda. Komulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administarsi, artinya tidak diterapkan prinsip “nebis in idem”. Ada tiga perbedaan sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam sanksi pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir condemnatoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sedangkan dalam sanksi pidana bersifat condemnatoir. Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan, sedangkan prosedur dalam sanksi pidana harus melalui proses peradilan.64 Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh para penegak hukum dibantu oleh aparatur negaranya ataupun sebaliknya, untuk turut serta memelihara serta menjaga ketertiban. Penegakan hukum pada dasarnya adalah berlakunya hukum positif dalam praktek. Dalam penegakan hukum ini memiliki beberapa unsur yang harus ada didalamnya, yaitu : 1) Unsur Kepastian Hukum
64
Ibid., hal 237.
63
Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang nyata bagi masyarakat, karena dengan adanya kepastian hukum inilah maka masyarakat akan terhindar dari tindakan sewenangwenang. Dan dengan adanya kepastian hukum, maka didalam masyarakat akan tercipa suatu ketertiban masyarakat. 2) Unsur Kemanfaatan Dalam penegakan hukum di masyarakat, maka masyarakat ini akan menginginkan suatu kemanfaatan dan kegunaan dari hukum itu sendiri bukannya suatu kerugian yang didapat oleh masyarakat tersebut. 3) Unsur Keadilan Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh
pemerintah,
maka
diharapkan
masyarakat
akan
mendapatkan suatu keadilan yang senyatanya bagi masyarakat itu sendiri. b. Penegakan Hukum Administrasi Dalam
hukum administrasi khususnya pada
ruang
lingkup
kepegawaian sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administrasi yang kaitannya dengan pelanggaran. Macam-Macam Sanksi Administrasi yaitu : a. Paksaan Pemerintah (Bestuurdwang) Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan,
64
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. b. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan (ijin, pembayaran, subsidi) Penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bilamana ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau yang mungkin ada. c. Pengenaan denda administratif (administratif boete) Denda administratif dapat dilihat contohnya pada fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Denda administratif tidak lebih dari sekedar reaksi dari pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti terutama denda administratif yang terdapat dalam hukuman pajak. d. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (Dwangsom) Uang paksa, sebagai “ hukuman atau denda”, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjiannya, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga. Dalam hukuman
65
administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga Negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai alternatif dari tindakan paksa pemerintah. Ridwan
HR
dalam
bukunya
Hukum
Administrasi
Negara
menyatakan bahwa Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu : a. Sanksi reparatoir (reparatoire sancties) Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (bestuursdwang) dan pengenaan uang paksa (dwangsom). b. Sanksi punitif (punitieve sancties) Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (bestuursboete).65 Berbicara mengenai sanksi hukum dapat dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis di Indonesia. Meskipun asas umum
65
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 235-236.
66
pemerintahan yang baik tidak memiliki dasar yuridis yang formal namun di Indonesia, merupakan salah satu sumber hukum administrasi Negara dalam hukum positif. Sebagai dasar berlakunya AUPB di Indonesia adalah Juklak MA Nomor 52/TUN/III/1992, yang menyatakan bahwa ” dalam hal hakim mempertimbangkan adanya AUPB sebagai alasan pembatalan KTUN, maka hal tersebut tidak perlu dimasukan dalam diktum, melainkan cukup dalam pertimbangan dengan menyebut asas mana dari AUPB yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada Pasal 53 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Prof. Kuncoro Purbopranoto dan SF. Marbun, macam - macam AUPB dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Asas kepastian hukum; 2. Asas keseimbangan; 3. Asas kesamaan; 4. Asas kecermatan; 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan; 6. Asas permainan yang layak; 7. Asas keadilan dan kewajaran; 8. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar; 9. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi; 10. Asas kebijaksanaan;
67
11. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. 66 Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila pejabat pada waktu memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran hierarki. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum
66
Philipus M, Hadjon,dkk, Op.cit, hal 192.
68
yang lebih tinggi wajib meperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu. Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan PP No. 53 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan itu sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukaman disiplin sedang; dan c. Hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Terguran lisan; b. Terguran tertulis; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
69
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing., kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas pemintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. c.
Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Penegakan hukum secara umum di atas merupakan landasan bagi penegakan hukum Pegawai Negeri Sipil. Untuk penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan penegakan hukum yang
70
diberlakukan secara khusus. Hal ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam peraturan ini dibebani mengenai pelanggaran disiplin yaitu setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar, karikatur, dan lain-lain yangserupa dengan itu. Ucapan adalah setipa kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat di dengar oelh orang-orang sperti dalam rapat, ceramah, melalui telepon, TV, atau alat komunikasi lainnya. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan67, karena itu, cakupan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sangatlah luas seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penegakan hukum itu sendiri haruslah dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri atau biasa juga disebut dengan aparatur Negara.
67
Sri Hartini,dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Purwokerto, 2007, hal.139.
71
Perumusan berbagai kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya sudah mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam keluarga, berbangsa, dan bernegara. Jika setiap Pegawai Negeri Sipil sudah menaati semua kewajiban dan tidak melanggar atau melakukan yang dilarang, maka akan terlihat sosok ideal Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Tujuan dari adanya penegakan Hukum Administasi Negara adalah Reparatoir, yaitu penegakan hukum yang bersifat membina, memberikan sanksi (administratif), dan mengembalikan keadaan tersebut seperti semula, sesuai dengan keadaan sebelumnnya, yaiut terciptanya suatu tatanan masyarakat yang lebih tertib hukum.
72
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.68 Penelitian
ini
bertujujan untuk
mengetahui
pelaksanaan sanksi
administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di lingkuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tegal, maka untuk menjawab hal tersebut penulis perlu menggunakan metode yuridis normatif. Hal ini dikarenakan sifat metode yuridis normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat, sehingga didapatkan konsep hasil penelitian yang sesuai dengan sudut pandang hukum. B. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ada 2 pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
68
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 37.
73
Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang diteliti. 69 2. Pendekatan Analisis (Analitical Approach) Pendekatan Analisis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang
digunakan
dalam
aturan
perundang-undangan
secara
konsepsional. 70 C. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang diteliti dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada, dan kemudian mengambil kesimpulan dari bahan-bahan tentang obyek masalah yang akan diteliti dengan keyakinan-keyakinan tertentu. D. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tegal. E. Jenis Data Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :
69
Ibid., hal 93. Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 310. 70
74
1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi. 71 Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel dan wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani yang menjabat sebagai Kepala Bidang Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kardinah Kota Tegal yang disusun secara terstruktur. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap
71
Ibid., hal. 113.
75
sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas. F. Metode Pengambilan Data Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan wawancara yang disusun secara terstruktur, kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kajian yang utuh. G. Metode Penyajian Data Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan bahan hukum primer yang diperoleh akan dihubungkan bahan hukum sekunder yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. H. Analisa Data Bahan hukum yang telah diperoleh dan diinventarisir akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada karya tulis ini. Analisis yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode sistematis atau dogmatis dimana adanya peraturan hukum yang paling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang
76
berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (Theoritical Interpretation) yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal Studi
Hukum
Administrasi
Negara
berkaitan
dengan
hukum
kepegawaian adalah hukum mengenai subyek hukum (person) dalam lapangan administrasi negara yang dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai hubungan dinas publik, sedangkan pegawai-pegawai pada perusahaan swasta yang tidak mempunyai hubungan dinas publik menjadi lapangan studi tersendiri, seperti Hukum Perburuhan atau Hukum Perjanjian Kerja seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.72 hubungan antara hukum kepegawaian dengan hukum administrasi negara adalah : a. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah. b. Penyelenggaraan pemerintah sebagaian besar dilakukan oleh pegawai negeri. c. Tugas dan wewenang pegawai negeri berupa public service. d. Hubungan antara pegawai negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik. e. Sengeketa kepegawaian merupakan sengketa tata usaha negara. 73 Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, 72 73
Moh. Mahfud, MD, 1988, Loc.Cit., hal.1. Sri Hartini dkk, 2008, Loc.Cit., hal.16.
78
berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara.74 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. 75 Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu : Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa PNS berhak Memperoleh : a. b. c. d. e.
74
Gaji, tunjangan, dan fasilitas; Cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi.
Marsono, Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1974, hal 66. 75 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Govermance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Penerbit Gaya media, Yogyakarta, 2004, hal.329.
79
Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib : a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. Menunjukan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Hak dimaksud disini adalah hak hukum (legal right), yang harus didefinisikan dari titik pandang pure theory of law. Penggunaan linguistik membuat dau pembedaan antara hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain serta pembedaan lain yaitu terkait dengan hak atas suatu benda. Kepemilikan adalah contoh tipikal hak atas suatu benda. Hubungan hukum yang erat antara obyek hukum administrasi negara sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan tugas dan wewenang pegawai negeri sebagai public service seperti dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. Unsur aparatur negara yang dimaksud adalah Pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi
80
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan
pelayanan
publik
bagi
masyarakat
dan
mampu
menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal sebagaimana juga ditegaskan oleh Sri Hartini dalam bukunya Hukum Kepegawaian di Indonesia, yang menyoroti PNS sebagai unsur aparatur negara, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangat menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil memegang peranan penting sebagai tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.
Peranan Pegawai Negeri Sipil
dalam
pemerintahan sama dengan istilah kemiliteran, not the gun, the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting, melainkan manusia yang menggunakan senjata tersebut. Senjata yang modern tidak akan mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.76 Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal sebagai aparatur pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin PNS mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tuga dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti, Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Kardinah Kota Tegal harus berani mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan negara dan masyarakat terutama dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini
76
Ibid, hal.31.
81
sebagaimana dimaksud ditegaskan di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa : (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dasar peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh
Pegawai Negeri Sipil.
Pemberlakuan tersebut, juga diterapkan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, yang pada intinya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal didalam penegakan disiplin PNS berpedoman pada : a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 77 Pasal 1 Bab I Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa :
77
Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani , Kepala Bidang Umum RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tanggal 01 Desember 2014.
82
“ Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin” Berdasarkan bunyi Pasal diatas menjelaskan bahwa di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menekankan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman / sanksi disiplin. Berkaitan dengan Pasal 1 angka (1) di atas, lebih lanjut M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa : “Adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah “ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang beralku.”78 Sementara itu, Soegeng Prijodarminto dalam bukunya “Disiplin Kiat Menuju Sukses” menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban.” 79 Untuk lebih menggambarkan tentang disiplin pegawai negeri yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tersebut di atas, agar disiplin pada instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal dapat terwujud. Soegeng
78 79
Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Loc.Cit, hal.153 Soegeng Prijodarminto, 1994, Loc.Cit. hal.25
83
Prijodarminto mengemukakan bahwa disiplin itu mempunyai tiga aspek, yaitu : a.
b.
c.
Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan atau aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses). Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 80
Tugas aspek yang dikemukakan oleh Soegeng Prijodarminto tersebut merupakan suatu pemahaman berkaitan dengan kesadaran akan ketaatan seorang PNS terhadap aturan dan norma yang berlaku pada setiap PNS merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam berorganisasi serta untuk mencapai keberhasilan sebagai public service. Adanya hukuman yang muncul terhadap PNS dikarenakan tidak dipenuhinya akan kewajiban serta larangan yang harus mereka (PNS) penuhi. Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib : 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
80
Soegeng Prijodarminto, 1994, Loc.Cit, hal.25.
84
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segara kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan matertiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang : 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
85
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsuung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasana; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggora keluarga, dan masyarakat. 14. Memberikan dukungan kepada calong anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangundangan;dan 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara : a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepada daerah;
86
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kamapanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calol selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calin yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan
hasil
penelitan
dan
pembahasan
tersebut
serta
dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menguraikan tentang kewajiban dan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Kewajiban serta larangan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menjadi pedoman bagi PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal untuk selalu mentaati dan melaksanakan apa yang telah di amanahkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, guna menopang penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan untuk terciptanya good governance khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Apabila terjadi berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban serta larangan PNS tersebut, maka hal tersebut akan memunculkan adanya penerapan sanksi administrasi, dimana sanksi administrasi tersebut berbeda dengan penerapan sanksi pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.
87
Berkaitan dengan hal sanksi tersebut, maka philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law) bahwa : Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan perlanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoif” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidan dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. 81 Berbagai peraturan Pegawai Negeri sipil terdapat beberapa aturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan data pedoman peraturan penerapan penegakan disiplin yang diperoleh penulis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, penerapan hukum disiplin bagi pegawai pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, lebih ditekankan pada aturan yang sekarang berlaku, sebagai wujud serta untuk mewujudkan efektifitas kepegawaian, terhadap pemenuhan kewajiban seorang pribadi 81
Philipus M. Hadjon, dkk, Loc.Cit., hal.247.
88
Pegawai Negeri Sipil. Penekanan pemberlakuan aturan yang sekarang berlaku, dalam artian bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Gambar: Tabel Jumlah Tenaga Kerja di RSUD Kardinah
No.
Jenis Pekerjaan
Status Kepegawaian
Dokter
Perawat
Para Medis non Keperawatan
Pegawai Umum
1.
PNS
44
217
86
106
2.
Kontrak
19
108
27
37
0
128
36
38
63
453
149
181
THL (Magang 3. Plus) Jumlah
TOTAL PEGAWAI
846
(sumber data bidang umum RSUD Kardinah 2014)
Berdasarkan dasar hukum yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal dan tabel jumlah tenaga kerja di atas, dapat penulis uraikan bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal dalam menerapkan disiplin Pegawai negeri Sipil
89
berdasarkan hasil penelitian terhadap 453 pegawai mendasarkan pada pedoman peraturan penegakan disiplin yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, maka lebih lanjut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal memberikan definisi tentang bentuk dan jenis hukuman serta pejabat yang berhak menghukum terhadap pegawai yang melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 7 angka (1) serta dihubungkan dengan Data Tabel Jenis Pelanggaran dan hukuman berikut : No.
Jenis Pelanggaran Ketentuan Jam Kerja
Tingkat Hukuman
Jenis Hukuman
a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis Ringan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun a. 16-20 hari kerja Sedang b. Penundaan kenaikan pangkat 2. b. 21-25 hari kerja selama 1 (satu) tahun c. 26-30 hari kerja c. Penurunan pangkat satu tingkat selama 1 (satu) tahun a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) a. 31-35 hari kerja tahun b. 36-40 hari kerja b. Pemindahan dalam rangka 3. c. 41-45 hari kerja Berat penurunan jabatan setingkat d. > 45 hari kerja lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian sebagai PNS (Sumber : Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010) 1.
a. > 5 hari kerja. b. 6-10 hari kerja. c. 11-15 hari kerja.
dapat penulis uraikan bahwa dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori jenis hukuman disiplin PNS berdasarkan Pasal 7 angka 2 sampai dengan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
90
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9 (Kategori Hukuman Disiplin ringan), dapat penulis uraikan bahwa teguran lisan sudah diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal kepada PNS yang tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. Kemudian lebih dari itu apabila PNS tidak masuk kerja selama 6 sampai dengan 10 hari kerja, maka akan mendapatkan teguran tertulis. Dan apabila lebih dari itu, yaitu apabila PNS tidak masuk selama 11 sampai dengan 15 hari kerja, maka PNS tersebut akan mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis. Penerapan sanksi disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Maka semua jenis hukuman disiplin ini ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang.
91
Selanjutnya, ketentuan pelanggaran disiplin sedang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta dihubungkan dengan data Tabel Jenis Pelanggaran dan Hukuman di atas, dapat penulis uraikan bahwa apabila PNS tidak mengindahkan aturan yang berlaku dan melanggar disiplin PNS dikarenakan tidak masuk selama 16 sampai dengan 20 hari kerja, maka akan dikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Dan apabila PNS tidak masuk selama 21 hari sampai dengan 25 hari kerja, maka akan dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, apabila PNS tidak masuk selama 26 hari sampai dengan 30 hari kerja, maka PNS tersebut yang melanggar disiplin PNS akan dikenakan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Selain itu juga, penerapan sanksi dilakukan oleh pimpinan dengan beberapa tahapan yaitu apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas, maka pimpinan memanggil secara kekeluargaan maupun secara kedinasan dan ditanyakan apa penyebab atau masalah yang dihadapi pegawai yang bersangkutan sehingga tidak menjalankan tugasnya dan dibantu dicarikan solusinya. Dilanjutkan dengan peringatan secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali. Kalau tidak ada perubahan, maka pimpinan melanjutkan dengan peringatan
92
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap malas berkantor, maka sanksi awal adalah pimpinan mengusulkan untuk penahanan gaji berkala, dilanjutkan dengan penundaan kenaikan pangkat dan kemudian penurunan pangkat. Sanksi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Jika dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani sanksi disiplin. Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat untuk dipertimbangkan. Sedangkan sanksi disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula.
93
Lebih lanjut, ketentuan pelanggaran disiplin berat terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta dihubungkan dengan data Tabel Jenis Pelanggaran dan hukuman, dapat penulis uraikan bahwa dalam hal hukuman disiplin berat berkaitan dengan jam kerja, seorang PNS akan diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, apabila PNS tersebut tidak masuk kerja selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. Dan apabila tidak masuk selama 36 sampai dengan 40 hari kerja, akan mengalami pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Serta apabila tidak masuk selama 41 hari sampai dengan 45 hari kerja, akan mendapatkan hukuman pembebasan dari jabatan sruktural dan jabatan fungsional tertentu. Pemberhentian dengan hormat dan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat apabila tidak masuk kerja selama 46 hari atau lebih jam kerja. Berdasarkan jenis pelanggaran, tingkat hukuman dan jenis hukuman yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah tersebut di atas serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk menggambarkan pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, penulis mencoba menggambarkan keadaan penerapan disiplin PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bahwa selama kurun waktu 1 tahun berjalan telah terjadi 19 pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Rumah
94
Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal,yaitu 15 PNS yang berprofesi sebagai Dokter tidak masuk kerja selama 14 hari kerja dan 4 PNS pegawai umum tidak masuk kerja selama 8 hari kerja dan juga pelanggaran – pelanggaran keterlambatan masuk dan pulang kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pukul 08.00 WIB dan pulang kerja belum pada waktu yang ditentukan yaitu pada pukul 15.30 WIB. Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi tersebut, atas nama dr. Abdal Hakim Tohari, Sp, RM MMR selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal bahwa pelanggar sebagaimana tersebut, telah diberikan hukuman disiplin. Untuk 15 PNS yang berprofesi sebagai dokter telah diberikan hukuman disiplin ringan yaitu Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan untuk 4 PNS bagian umum tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu teguran tertulis. Untuk para PNS yang mengalami keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja lebih awal dari waktu yang ditentukan telah diberikan teguran secara lisan oleh pejabat yang berwenang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, pelanggar telah memperbaiki dan selanjutnya berangkat sebelum jam kerja dimulai (sebelum waktu jam kerja yang ditentukan, yaitu jam 08.00 WIB) dan pulang pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 15.30 WIB. 82 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 82
Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani , Kepala Bidang Umum RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tanggal 01 Desember 2014.
95
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dihitung secara komulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Penjelasan Pasal 3 angka 11 Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Sebagai contoh akan penulis gambar sebagai berikut : Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2012 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2012 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2012 yang bersangkutan tidak masuk kerja selam 5 (lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dan telaah pustaka pada data Tabel Jenis Pelanggaran dan Hukuman di atas yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal yang menyatakan bahwa bentuk hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan sudah diterapkan
96
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomot 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Moch. Faizal Salam menyimpulkan sebagai berikut, bahwa : a. Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpagkat tinggi adalah unsur aparatur negara. b. Sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak : 1. Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih. 2. Adil, dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun. 3. Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. c. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.83 Berdasarkan hasil penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal dan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang melanggar ketentuan Disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pejabat yang berwenang menghukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS adalah : a. Walikota (Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); b. Sekretaris Daerah (Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS);
83
Moch. Faizal Salam, 2003, Loc.Cit, hal.18.
97
c. Pejabat Eselon II (Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); d. Pejabat Eselon III (Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); e. Pejabat Eselon IV (Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); f. Pejabat Eselon V (Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS);
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Berikut penjelasan Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman disiplin di atas dalam bentuk tabel : PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 20
WALIKOTA
1. TEGURAN LISAN
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
2. TEGURAN TERTULIS
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/d DAN IV/e
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA DAN PENYELIA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/e
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUN
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA DAN PENYELIA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a S.D. IV/e
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON 1. ESELONI KEBAWAH I KE BAWAH 2. FUNG. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA, 2. TERTENTU JENJANG UTAMAUTAMA, , MADYA , MUDA DAN PENYELIA KEKE BAWAH MUDA DAN PENYELIA BAWAH 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH 3. FUNG. UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH
TDK TDKDAPAT DPT DIAJUKAN UPAYA DIAJUKAN ADMINISTRATIF UPAYA
7. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I KE BAWAH 2. FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
8. PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JAB. SETINGKAT LEBIH RENDAH
1. FUNG. TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
9. PEMBEBASAN DARI JABATAN
1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH 3. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG UTAMA, MADYA, MUDA DAN PENYELIA KE BAWAH 2. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/e KE BAWAH 3. STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRTIF
3. PERNYATAAN TDK PUAS SECARA TERTULIS
6. PANGKAT SE6. PENURUNAN PENURUNAN PANGKAT TINGKAT LEBIH RENDAH SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN SELAMA 1 TAHUN
10. PDH TAPS
11. PTDH SEBAGAI PNS
ADMINISTRATIF
98
SEKRETARIS DAERAH
1. TEGORAN LISAN
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
2. TEGORAN TERTULIS
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II 3. PERNYATAAN TDK PUAS SE- 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MADYA CARA TERTULIS 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG IV/a DAN IV/c
TDK DPT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN PENYELIA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/d
DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRTIF
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III 5. PENUNDAAN KP SELAMA 1 2. FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG MUDA DAN TAHUN PENYELIA 3. FUNGSIONAL UMUM GOL.RUANG III/b S.D. III/d
DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRTIF
4. PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN
99
100
Untuk mengetahui Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, terlebih dahulu penulis jelaskan Struktur Organisasi Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan, yang dijadikan pedoman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Pasal 12 Bagian Ketiga BAB IV Susunan Organisasi PERMENKES Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 : Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan (1) RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama. (2) Direktur Membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat. (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian. (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi. (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Pasal 32 Ayat (1) huruf c BAB IX Eselonisasi PERMENKES Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 : RSU kelas B Non-Pendidikan, terdiri dari : 1. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b; 2. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a; 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b; 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Tabel Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal :
101
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Berdasarkan Tabel Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman disiplin
dan
dikaitkan
dengan
PERMENKES
Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 dan dihubungkan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, maka dapat penulis jelaskan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Ika Sulistyani Kepala Bidang Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, yang pada pokoknya menjabarkan bahwa pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi PNS yang melanggar aturan disiplin PNS, yaitu : 1. Direktur RSUD Kardinah adalah Pejabat Struktural Eselon II.b.
102
2. Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Pejabat Struktural Eselon III.a. 3. Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Umum dan Kepala Bidang Keuangan adalah Pejabat Struktural Eselon III.b. 4. Kepala Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Sarana Medik, Kepala Seksi Rekam Medik dan Pengolahan Data Elektronik, Kepala Seksi Pelayanan
Keperawatan,
Kepala
Seksi
Etika
dan
Mutu
Keperawatan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Kepegawaian Hukum dan Humas, Kepala Subbagian Perlengkapan dan
Rumah
Tangga,
Kepala
Subbagian
Perencanaan
dan
Pemasaran, Kepala Subbagian Pendapatan,belanja dan Pembiayaan, dan Kepala Subbagian Akuntansi adalah Pejabat Struktural Eselon IV.a.84 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, serta penerapan ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di atas, guna pemeriksaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar-benar melakukan pelanggaran disiplin atau tidak dan untuk mengetahui berbagai faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini 84
Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani , Kepala Bidang Umum RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tanggal 01 Desember 2014.
103
atasan langsung atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal harus dilakukan dengan cermat dan seobyektif mungkin sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Upaya menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Di dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin seperti yang dimaksudkan di atas memang diatur di dalam PP No.30 Tahun 1980 tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tegal berdasarkan peraturan di atas dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Walikota Tegal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 870/Kep
104
KDH/A/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal, yang pada intinya di dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS di Pemerintah Kota Tegal mendelegasikan wewenang menjatuhkan hukuman disiplin yang mengatur antara lain : 1. Wewenang penjatuhan hukuman disiplin ringan didelegasikan kepada setiap kepala Instansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Tegal. 2. Penjatuhan hukuman disiplin Sedang dan Berat tetap berada pada Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
(Walikota)
setelah
mendapatkan pertimbangan dari BKD. Berkaitan dengan Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin tersebut sudah tidak berlaku lagi karena terkait dengan Pejabat yang berwenang menghukum sudah jelas pengaturannya secara rinci mengenai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS baik dari jenis hukuman maupun sanksi pelanggaran disiplin tersebut. Bila pemeriksaan terhadap PNS telah selesai maka pejabat yang berwenang harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum,terlebih dahulu wajib mempelajari dengan seksama laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin. Hukuman
105
disiplin harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan harus dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Skema Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin :
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila PNS yang bersangkutan tidak puas atas keputusan atau penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, maka PNS tersebut dapat melakukan Upaya administratif berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat
106
ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat
yang
berwenang
menghukum
kepada
Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK). Adapun hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif adalah 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : a.
b.
c.
d.
Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara kebawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; Sekretaris Daerah/pejabat struktural eselon II Kab/Kota ke bawah/pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun; Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
107
e.
Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertical dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian dan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jenis hukuman disiplin Pemberhentian dengan hormat maupun Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang, maka PNS yang merasa keberatan dengan hukuman disiplin tersebut yang dirasa merugikan dirinya dapat mengajukan keberatan tersebut
yang disampaikan secara tertulis kepada BAPEK (Badan
Pertimbangan Kepegawaian) di Jakarta melalui saluran hierarki selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal PNS menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 hari tidak dapat dipertimbangkan. Dalam surat keberatan harus dimuat alasan-alasan dari keberatan secara lengkap. Prosedur pengajuan keberatan sebagai berikut: a. PNS mengajukan keberatan ke BAPEK.
108
b. Kemudian BAPEK mengirim surat kepada Pejabat yang berwenang menghukum untuk meminta tanggapan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di wilayah instansi. c. Pejabat yang berwenang mengirim tanggapan kepada BAPEK mengenai pelanggaran tersebut. d. BAPEK memberikan keputusan dengan mempelajari tingkat pelanggaran tersebut dengan keputusan A atau B. Keputusan A yaitu peninjauan sanksi atas nama PNS yang bersangkutan. Sedangkan keputusan B yaitu memperkuat sanksi disiplin. Dalam hal memberikan keputusan biasanya BAPEK langsung memberikan keputusan B. Berlakunya keputusan disiplin adalah sebagai berikut: a. Hukuman disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang serta penurunan pangkat berlaku sejak tanggal disampaikan kepada PNS; b. Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin itu ditetapkan dan harus segera di laksanakan; c. Hukuman disiplin pemberhentian dengan maupun tidak dengan hormat sebagai PNS berlaku mulai tanggal penyampaian Surat Keputusan itu kepada PNS, apabila tidak ada keberatan. Jika ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu di tetapkan oleh BAPEK; d. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir saat penyampaian Surat Keputusan hukuman disiplin, maka hukuman berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal ditetapkannya penyampaian Surat Keputusan. Dalam hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS misalnya memalsukan identitas, maka PNS yang di berikan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, PNS tersebut masih bisa bekerja di tempat lain. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, maka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, sedangkan PNS yang pensiun atau meninggal dunia pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, dianggap telah selesai
109
menjalani hukuman disiplin. Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dinaikkan gaji berkala atau dinaikkan pangkatnya. Seperti
yang
sudah
dijelaskan
sebelumnya
mengenai
Upaya
Administratif yang bisa dilakukan oleh PNS yaitu Keberatan dan Banding Administratif, jika semua upaya administrasi tersebut sudah ditempuh, dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin masih belum puas dengan hasil keputusan tersebut maka seorang PNS bisa mengajukan gugatan mengenai Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh, serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas terhadap hasil putusan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, yaitu : 1) Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
110
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud. 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penegasan pada pasal-pasal tersebut, menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian serta telaah pustaka tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam ketentuan yang berlaku di dalam peraturan tersebut, yaitu dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 2. Hambatan – Hambatan Terhadap Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula dalam pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai
111
Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Setiap pelanggaran yang dilakukan bisa terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan briefing atau pertemuan setiap bulannya dimana pimpinan dapat selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangant kerja yang tinggi. Pemberian motivaasi kerja tidak hanya dilakukan oleh pimpinan saja namun dapat dilakukan juga oleh sesama rekan kerja atau bahkan seorang motivator khusus yang sengaja didatangkan untuk memberikan pelatihan motivasi kepada para pegawai. Pembenahan dalam setiap instansi, guna meningkatkan efektifitas kerja serta SDM yang memadai untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Oleh karenanya setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala/hambatan-hambatan tertentu. Begitu pula dalam pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, hal ini diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pasal 3 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai tolak ukur agar Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Hal ini
112
senada diungkapkan oleh Logemann dalam A. Siti Soetami, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus memegang asas-asas penting dalam hubungannya dengan kewajiban Pegawai Negeri, yaitu : a. Kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk jabatannya. b. Tingkah laku diluar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya. c. Kepentingan jabatan harus diutamakan. d. Pejabat wajib melakukan tugasnya dengan bersungguh-sungguh sesuai kemampuannya. 85 Berdasarkan asas tersebut di dalam point (a) menyebutkan bahwa faktor yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk jabatannya. Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan dan memelihara disiplin yang baik maupun moral yang tinggi. Setiap pengawas yang menggunakan berbagai petunjuk dengan sebaik-baiknya, akan memperoleh hasil yang baik dari pegawainya. Meskipun demikian, mengenai hal ini ada baiknya juga menggunakan teknikteknik pengawasan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen lainnya yang pada umumnya telah menunjukan keefektifan dalam mendorong dan memelihara semangat kerja pegawai yang baik. 86 Pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar
85
A. Siti Soetami, 1990, Loc.Cit, hal.42. Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, Memahami Good Govermance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta, hal.329. 86
113
yang telah ditetapkan sebelumnnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun. Pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan kata lain pengawasan berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh. Enam sasaran utama pengawasan menurut Sondang Siagian adalah : a. Untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. b. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif. c. Untuk menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya haram ditempatkan dibawah kepentingan yang lebih penting dan luas, yaitu kepentingan organisasi. d. Untuk menjamin bahwa penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasaran kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut. e. Untuk menjamin standar mutu hasil kerja terpenuhi semaksimal mungkin. f. Untuk menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. 87 Sasaran pengawasan tersebut adalah agar tercipta keselarasan antara aturan yang berlaku dan pelaksana aturan tersebut. Salah satu bentuk agar peraturan tersebut dapat dipatuhi yaitu dengan pemberian motivasi kerja yang 87
Sondang Siagian, Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal.98-99
114
tidak hanya dilakukan oleh pimpunan saja namun dapat dilakukan juga oleh sesama rekan kerja atau bahkan seorang motivator khusus yang sengaja didatangkan untuk memberikan pelatihan motivasi kepada para pegawai. Tidak hanya motivasi kerja yang diberikan tetapi juga sebaiknya diberikan reward and punishment. Reward tidak harus berbentuk uang tetapi juga dapat juga berupa pujian atau penghargaan sebagai Pegawai teladan. Sementara itu bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi. Untuk dapat menjawab permasalahan tentang Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kardinah Kota Tegal, telah dilakukan penelitian di RSUD Kardinah Kota Tegal yaitu dengan pengambilan data dan wawancara dengan Ibu. Dra. Ika Sulistyani selaku Kepala Bidang Umum di RSUD Kardinah Kota Tegal mengenai penerapan sanksi Disiplin PNS. Berdasarkan permasalahan tersebut, penerapan sanksi disiplin PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, dalam penegakan sanksi tersebut masih terdapat hambatan didalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di RSUD Kardinah Kota Tegal. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Ketidakpatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap Penjatuhan Sanksi Disiplin. 88
88
Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ika Sulistyani , Kepala Bidang Umum RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tanggal 01 Desember 2014.
115
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut tidak bisa menerima hasil dari penjatuhan sanksi disiplin itu, PNS tersebut
tetap
bersikeras
bahwa
dirinya
tidak
melakukan
pelanggaran disiplin PNS secara disengaja. Berkaitan dengan hambatan di atas, RSUD Kardinah telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran disiplin yang di lakukan oleh PNS di RSUD Kardinah. Tentu saja upaya – upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan tanggung jawab PNS terhadap unit kerja/lingkungan kerjanya serta demi terciptanya PNS yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindakan pelanggaran PNS di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah sebagai berikut : a. Pemberian
sosialisasi
secara
berkala
mengenai
Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek), serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diri sendiri dan lingkungan kerjanya.
116
b. Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi secara tegas kepada PNS yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang bertujuan agar memberikan dampak positif kepada PNS sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran disiplin kembali. c. Setiap kepala Sub Bagian, Sub Seksi dan kepala Bidang lainnya di Rumah
Sakit
Umum
Daerah
(RSUD)
Kardinah
merasa
bertanggung jawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini di lingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. d. Sistem absensi dengan Menggunakan Finger Print. Didalam presensi menggunakan finger print, seorang PNS tidak bisa memanipulasi data presensinya. Hambatan-hambatan
juga
muncul
dari
Prosedur
Tata
Cara
Pemanggilan,pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sistem yang ada di Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan sistem di kemiliteran. Di militer, atasan bisa langsung menghukum bawahan bila bawahan tersebut melakukan kesalahan. Namun dalam sistem yang berkembang di Pegawai Negeri Sipil harus melalui prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghukum seseorang. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam memberikan sebuah sanksi administrasi. Didalam proses pemanggilan jarak antara tanggal
117
pembuatan surat panggilan dengan tanggal hari pemeriksaan dibutuhkan waktu 7 hari kerja untuk Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran, setelah itu jika PNS yang bersangkutan hadir maka dilakukan pemeriksaan dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin. Jika yang berwenang itu atasan langsung maka wajib menjatuhkan hukuman disiplin, dan jika yang berwenang menghukum pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dan jika PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal yang ditentukan maka dilakukan pemanggilan kedua. Jarak antara tanggal pembuatan surat pemanggilan kedua dengan tanggal pemeriksaan minimal 7 hari kerja , dan kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebelumnya. Jika PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir pada tanggal yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, maka seluruh pelanggaran yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Penjelasan di atas akan lebih memakan waktu jika dilakukan upaya administratif baik keberatan atau banding administratif. Jika PNS yang bersangkutan melakukan upaya administrasi, maka penjatuhan sanksi akan lebih lama lagi hal ini dikarenakan menunggu keputusan dari upaya administrasi tersebut. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam memberikan sebuah sanksi dan pemberian sanksi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sepertinya lebih mengalami kelonggaran dibandingkan
118
dengan Pegawai Swasta. Pegawai Swasta bisa langsung dijatuhi hukuman berat jika melakukan kesalahan, sedangkan Pegawai Negeri Sipil harus melalui prosedur terlebih dahulu. Solusi dari hambatan yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak RSUD Kardinah Kota Tegal dapat melakukan suatu upaya yaitu penyampaian aspirasi kepada kementrian yang terkait dengan pembuatan Peraturan
Pemerintah
ini.
Kementrian
tersebut
adalah
Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMANPAN RB). Penyampaian aspirasi ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk pembuatan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengenai Disiplin PNS yang tidak menimbulkan hambatan pada saat penerapannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin Pegawai Negeri tersebut
tentu saja
mempunyai
konsekuensi yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pelaku pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu, diantaranya adalah sanksi administrasi. Tujuan sanksi administrasi diberikan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sebagai contoh adalah seorang PNS tidak hadir selama beberapa
119
hari tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia memperoleh teguran lisan dari atasannya dengan tujuan Pegawai tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Hukum dibuat bukan hanya untuk mengatur suatu hal dan bukan hanya untuk melengkapi suatu aturan yang lain, tetapi hukum dibuat untuk di tegakkan / dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai. Untuk menegakkan hukum, tidak hanya diperlukan suatu aturan yang baik, tetapi juga faktor the man behind the gun sangat penting untuk di perhatikan. Dalam menegakkan hukum diperlukan aparat penegak hukum yang benar-benar menjalankan hukum dengan baik dan efektif, oleh karena itu faktor penegak hukum dipandang penting dalam kaitannya dengan tegak atau tidaknya hukum yang ada. Faktor ini dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin PNS turut mendukung dan turut menghambat.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
penerapan
sanksi
pelanggaran disiplin PNS meliputi faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Untuk faktor yang mendukung adalah kualitas sumber daya manusia yang baik, dimana dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka seseorang yang menduduki suatu jabatan dapat menjalankan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Dalam pelanggaran disiplin PNS yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berkaitan dengan apabila seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin adalah Atasan langsung atau Direktur Rumah Sakit. Apabila posisi Direktur tersebut ditempati oleh sumber daya manusia yang baik maka dalam hal mengambil keputusan pemberian sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, hasilnya
120
keputusan tersebut akan diambil secara objektif. Begitu pula jika sumber daya manusianya tidak baik, maka dalam hal pengambilan keputusan pemberian sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin itu, hasilnya tentu saja keputusan tersebut akan diambil tidak secara objektif Pemberian sanksi administrasi akan menimbulkan dampak baik bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang langsung memperoleh sanksi administrasi tersebut maupun Pegawai Negeri Sipil lainnya. Adanya pemberian sanksi tersebut setidaknya akan memberikan kekhawatiran kepada PNS tersebut dimana akan timbul kekhawatiran adanya sanksi lebih lanjut yang lebih berat. Salah satu aspek kekuatan sumber daya manusia itu dapat tercermin pada sikap dan perilaku disiplin, karena disiplin dapat mempunyai dampak kuat terhadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang direncanakan.89 Adanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada seorang PNS hendaknya dijadikan pembelajaran bagi pegawai tersebut dan rekannya. Namun yang lebih penting lagi dilakukan adalah adanya pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaranpelanggaran
lainnya.
Selain
itu
juga
patut
dilihat
alasan
yang
melatarbelakangi dilakukannya pelanggaran tersebut. Disiplin akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, peraturan / tata tertib, dan pengawasan. Jelaslah sudah bahwa pemberian sanksi administrasi kepada PNS akan mempunyai dampak yang hebat bila 89
Gering Supriyadi dan Trio Guno, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2006, hal.65.
121
diikuti oleh beberapa faktor di atas. Selama faktor-faktor tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka para pegawai tetap akan berpendapat bahwa penegakan disiplin hanya sebatas absensi semata. Sanksi administrasi Pegawai Negeri Sipil tidak akan berdampak besar dalam pembentukan aparatur yang bersih dan berwibawa bila tidak adanya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan tersebut, tidak ditegakkannya hukum sebaik mungkin, tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan serta pengawasan yang ketat. Sun Tzu berpendapat bahwa segala macam kebijaksanaan itu tidak mempunyai arti kalau tidak didukung oleh disiplin dari para pelaksananya. 90 Disiplin dimulai dari diri pribadi, antara lain harus jujur pada dirinya sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi organisasinya.
90
http://isakuikikang.blogspot.com/2014/04/reformasi-birokrasi-publik.html diakses pada tanggal 25/01/ 2015.
122
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Penerapan peraturan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran yang terjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah hukuman disiplin ringan. Penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal tersebut dilakukan oleh Atasan langsung atau Direktur. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 PP No. 53 Tahun 2010
dengan dilakukan
pemanggilan terlebih dahulu. Jenis sanksi hukuman ringan berupa : a. Pelanggaran terlambat masuk jam kerja yaitu di atas pukul 08.00 WIB dan pulang kerja lebih awal dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 15.30 WIB diberikan sanksi teguran lisan, serta pelanggaran tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah selama 8 hari kerja, maka Atasan langsung menjatuhkan teguran tertulis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar tersebut.
123
b. Pelanggaran tidak masuk kantor selama 14 hari kerja, dalam hal ini Atasan langsung telah memberikan teguran lisan yang diteruskan dengan memberikan teguran tertulis. Akan tetapi pegawai tersebut masih mengulanginya maka diberikan sanksi Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. 2. Hambatan-hambatan terhadap penerapan sanksi hukuman disiplin PNS di RSUD Kardinah Kota Tegal adalah Ketidakpatuhan PNS terhadap hasil penjatuhan sanksi disiplin PNS yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena itu RSUD Kardinah Kota Tegal telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran disiplin dengan cara peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan kedisiplinan dan pemberian sanksi yang tegas oleh Pejabat yang berwenang. Hambatan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil terkait lamanya prosedur tata cara penjatuhan sanksi disiplin, solusinya dengan penyampaian aspirasi kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan dalam pembuatan peraturan pelaksana yang nantinya didalam penerapannya tidak menimbulkan hambatan. B. Saran Dalam hal pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal, kedepannya lebih ditingkatkan walapun untuk saat ini sudah baik. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat
124
kedisiplinan para pegawai adalah dengan memberikan piagam penghargaan. Untuk PNS teladan diberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan PNS sebagai PNS yang paling Teladan sedangkan untuk PNS termalas diberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan sebagai PNS yang Termalas. Hal ini diharapkan akan memicu kedisiplinan PNS untuk mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dan juga untuk merubah dirinya karena merasa malu mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai PNS Termalas. Peningkatan hubungan yang baik antara Direktur dan pegawai, dalam hal ini juga Direktur harus bisa mengarahkan dengan baik seluruh pegawainya, sehingga para pegawainya dapat benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
125
DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Abdullah, Rozali, 1986, Hukum Kepegawaian, Jakarta : Penerbit Rajawali. Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia. C.J.N. Versteden, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Wilink, Alphen aan den Rijn. D, Soedjono, 2002, Menegakan Hukum, Bandung : Majalah Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNIKA Parahyangan Bandung. Ghufron Ahmad dan Sudarsono, 1991, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta. Gering Supriyadi dan Trio Guno, 2006, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Hartini, Sri, dkk, 2007, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Purwokerto : Sinar Grafika. Hartini, Sri, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. Hadjon, Philipus M., 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya : Yudika. Hadjon, Philipus M., dkk, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Ichtiar, 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Buku. IG, Wursanto, 1988, Manajemen Kepegawaian 2, Yogyakarta : kanisius Kansil, C.S.T, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Kristiana, Diana, 2003, Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Camat Dengan Disiplin Kerja Pegawai. Komarudin, 1979, Enksiklopedia Manajemen, Bandung : Penerbit Alumni. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
126
Marsono, 1974, Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Jakarta:PT.Ikhtiar baru Marsono, Sastra Djatmika, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta : Djambatan. Marbun, S.F.,dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press. Moh, Mahfud MD, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta : Liberty. Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta : Citra Aditya Bakti. Nitisemito, Alex S.,1982, Manajemen Personalia, Jakarta : Sasmita Bros. Poernomo, Bambang, 1993, Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty. Rahardjo, Satjipto, 2006. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Buku Kompas. Ridwan, HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ridwan, HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press. Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Setiadjeng Kadarsih, Sri Hartini, 2004, Buku Ajar Hukum Kepegawaian, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman. Siagian, Sondang, 1985, Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Jakarta : Gunung Agung. Soekanto, Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Jakarta : Bina Citra. Soekanto, Soerjono, 2007, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Soeroso, R, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika. Sjarif, Amiroeddin, 1982, Disiplin Militer dan Pembinaannya, Jakarta : Ghalia Indonesia.
127
Sulistyani, Ambar Teguh, 2004, Memahami Good Govermance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Penerbit Gaya Media. Surakhmad, Winarno, 1980, Pengantar Penelitian Dasar, Metode dan Teknik, Bandung : Tarsito. Tayibnapis, Burhanudin A., 1995, Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik, Jakarta : PT. Pradaya Paramita. Unaradjan, Dolet, 2003, Manajemen Disiplin, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Utrecht, E., 1964, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta : Balai Buku Ichtiar. Utrecht, E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya : Pustaka Tinta Mas. B. Peraturan Perundang – Undangan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan C. Internet http://isakuikikang.blogspot.com/2014/04/reformasi-birokrasi-publik.html diakses pada tanggal 25/01/2015 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33097/3/ChapterII.pdf.diakses pada tanggal 25/1/2015
