KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI INDONESIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ida Nurlinda
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 17 Desember 2016
Reklamasi Kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan, ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU 27/2007 jo 1/2014 PWP3K)
Reklamasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
Dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah WP3K ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi
Sebaran Proyek Reklamasi di Indonesia (Data sementara WALHI 2015) South Aceh 6305,82 Ha
Makassar 4000 Ha
Mamuju 8,3 Ha
Palu 24,5 Ha
Manado 114 Ha
Bitung 2000 Ha
Kendari 17,5 Ha
Semarang 204 Ha
Tangerang 7500 Ha
Surabaya 600 Ha Jakarta 5100 Ha
Bali 700 Ha
Lombok 1250 Ha
Balikpapan 5130 Ha
Keterangan : Kuning ( Eksisting) Merah ( Sedang Proses) Biru ( Perencanaan)
Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 37 proyek reklamasi, dengan rincian 17 sedang dilaksanakan dan 20 baru akan dilaksanakan
Dampak positif bagi lingkungan dapat muncul jika reklamasi dilakukan dengan perencanaan pesisir yang baik dan dilengkapi dengan fasilitas menjaga lingkungan. Di antaranya, melakukan uji strategis, amdal dan harus ada integrasi dengan sosial masyarakat
Provinsi DI Aceh, pesi sir pantai t imur mendapat ancaman kerusakan karena akibat ekspansi perkebunan saw it serta jalur transp ortasi pengangkutan batubara untuk kebutuhan PLTU yang semakin menurunkan daya dukung l ingkungan dan juga pemabangunan-‐ pembangunan dermaga yang terus mengurangi ekosistem mangrove;
Provinsi Sumatera Utara, wilayah tangkap tradis ional menjadi ja lur pengangkutan batubara untuk kebutuhan PLTU di Kec. Pangkalan susu dan pengerukan yang dilakukan juga telah mencemari wilayah pesi sir sejak September 2014 seh ingga aktivitas nelayan tradis ional menjadi terganggu bahkan terjadinya penuru nan jumlah hasil tangkapan serta eks pansi kebun saw it i llegal yang turut mempersulit kehidupan di masyarakat pesisir. Ne layan Tanjung Ba lai harus berkompetisi dengan ne layan-‐ nelayan il legal (asi ng) yang menangkap secara bebas di perairan Indone sia dan secara teknologi tak mampu tersaingi;
Provinsi Kepu lauan Bangka Be litung, nelayan-‐nelayan Kec. Mentok, Bangka Barat harus berhadapan dengan Kapal Isap Produksi (tambang timah) untuk mel indungi wilayah tangkap mereka. Hamparan terumbu karang yang menjadi sumber produk si ikan kian tercemari dengan pencemaran dari kapal isap terse but seh ingga nelayan semakin menurun hasil tangkapannya dan bahkan terancam kehilangan profesi;
Provinsi Ka limanta n Barat, nelayan-‐nelayan Kubu Raya semakin menurun ha sil tangkapannya (Renjong) karena masuknya kapal-‐kapal (Andon) sekitar 40 unit dari luar dan semakin massif beroperasi di pera iran Kubu Raya serta eksplo itasi mangrove oleh perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari mangrove unt uk berproduksi. Ne layan-‐nelayan darat di Danau Lait dan Danau Sentarum juga semakin kr itis akibat pecemaran dari perusahaan-‐perusahaan sawit dan pembukaan lahan perkebunan;
Provinsi Kalimantan T imur , wilayah pes isir Hand il Bar u sepanjang 4 kilo meter yang di dominas i mangrove, kin i semakin krit is karena dampak aktivitas pengeboran minyak B lok Mahakam dan nelayan-‐ nelayan semakin kesul itan karena peraturan zonas i oleh perusahaan. Sunga i Mahakam yang bermuara di Delta Mahakam juga semakin krit is karena menjadi satu-‐satunya ruang untuk aktivitas d istr ibus i batubara, CPO dan kayu-‐ kayu gelondongan dan terindikas i ikan-‐ikan te lah tercemar logam berat;
Provinsi Su lawe si Barat , prose s rek lamasi selua s 8 ,3 hektar d i K ota Mamuju sebaga i pengembangan pembangunan wilayah pemer intahan dan aktivita s penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius juga masih masi h marak dilakukan dan d i dominasi oleh ne layan-‐nelayan luar daerah. Belum maksimalnya pengawa san o leh pihak terkait se rta belum dilakukan pe netapan zo nasi wi layah perairan , membuat kehidupan nelayan lokal semakin terancam; Provinsi Su lawe si Utara , pe rsoalan reklamas i te rus menjadi bahan sorotan ne layan-‐nelayan lokal khusu snya d i Kota Manado dan sekitarnya yang dikembangkan menjadi pusat bisn is seluas 114 hektar dan 36 hektar di wi layah Minaha sa. Kemudian rencana reklamasi 2000 hektar di Kota Bit ung sebagai Kawasan Ekonomi Khus us dan kerusakan-‐kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang la innya karena aktivitas ind ustri perikanan dan pertambangan , se perti yang terjadi di Pulau Bangka, Minaha sa Utara. Sedikitnya sekitar 1600 jiwa yang terancam kehidupannya oleh aktivita s pertambangan d i pu lau kecil. Illegal fi shing juga masih terjad i di perairan perbata san antara Indones ia dan Phi lipi ne yang memberikan pengaru h pada tangkapan nelayan-‐ nelayan kepulauan Sangihe dan Talaud;
Provinsi Mala uku Utara , per soalan reklamas i juga te rjadi di Kota Ternate sebagai pusat kota pemeri ntahan unt uk pengembangan wilayah dan nelayan-‐nelayan d i Pulau Tidore kebanyakan gulung t ikar karena tingginya b iaya operasiona l yang kemudian ti dak sebandi ng dengan ha sil tangkapan, khsusnya ikan cakalang;
Provinsi Sulawe si Tengah, juga terjadi kegiatan reklamasi yang sedang berjalan seluas 24 ,5 Ha dan mengganggu kehidupan nelayan, ber ikut dengan sumber material memberikan dampak buruk
Provinsi Sumatera Ba rat, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan kini tereksploita si oleh HPH PT. Minas Pagai Lumber, padahal pulau ter sebut be rukuran kecil yang seharusnya tidak layak untuk HPH. Pulau Sipo ra juga termasuk pulau kecil dan sebentar lagi akan tereksploita si HPH yang sedang dalam pengurusan i zin karena tidak jelas nya perencanaan zonas i wi layah perairan dan p ulau-‐pulau kecil di Kab. Kepulauan Mentawai;
Provinsi Ba nten , sekitar 360 K K ne layan Desa Lontar, Serang harus berhadapan dengan peru sahaan tambang pasir laut yang berakit ivitas dan mencemari wi layah tangkap nelayan. Penurunan drast is has il tangkapan nelayan, kini berpengaruh pada kehidupan so sial mereka dan secara ekonomi semakin kesu litan untuk mencukupi biaya hidup. Reklamasi d i Kota Tangerang juga memberikan persoalan tersen diri yang rencananya akan menghasilkan lahan seluas 7500 hektar;
Provinsi DKI Jakarta, reklamasi Tel uk Jakarta juga melahirkan persoalan bagi nelayan-‐nelayan di sekitar pantai utara yang semakin mempersempit akses ne layan terhadap wi layah laut dan sekitar 16.000 nelayan akan saling berebutan akses untuk bertahan h idup. Pemukiman ne layan akan menjadi kumuh jika kelak infrastruktur telah ter bangun dan menjad i rentan untuk disingki rkan. Reklamasi pantura dengan rencana luas 5.100 ha terdapat 17 daratan yang akan dibangun dan semakin menghalangi akses nelayan;
Provinsi Jawa Barat , pe si sir utara Jawa Barat bentuk ancamannya di dominasi abra si akibat sektor industr i dan juga reklamasi , termasuk pencemaran akibat tumpahan batubara dan minyak yang kemudian mempengaruh i sumber-‐sumber kehidu pan masyarakat pesisir. Sementara d i pesis ir selatan di domi nasi ole h aktivitas pertambangan pa sir bes i dan semakin mengganggu kehidupan nelayan dan juga masyarakat pesis ir. Ekosi stem mangrove yang menjadi sa saran terdampak dan paling re ntan kerusakannya, sedikitnya ada 14 ,8 ribu hektar wi layah pes isir yang kini berada dalam kondis i kriti s dan sekitar 36.000 ji wa masyarakat yang terdampak dari kerusakan tersebut;
Provinsi Bali, rencana Reklamasi Teluk Ben oa oleh PT. TWBI telah menjadi keresahan komunitas ne layan disekitarnya. Sedikitnya ada sekitar 15.000 jiwa yang akan menjadi masyarakat terdampak atas reklamasi tersebut, dari rencana reklamasi 1.200 hektar yang kemudian terakomodir da lam Perpres No. 51 Tahun 2014 adalah 700 hektar yang sebelumnya areal tersebut sebagai areal per lindungan laut dengan ekosi stem mangrove yang masih tersisa;
Provinsi Nu sa Te nggara Barat, sektor par iwi sata justru men jadi ancaman bagi nelayan-‐nelayan lokal karena sudah terkapling oleh rencana pembangunan hote l dan fasilita s la innya yang kemudian mempersempit ruang dan akses masyarakat terhadap wilayah tangkap, bahkan pemukiman-‐pemukiman masyarakat juga sudah terkapling. Investasi ITCD juga masih bergejo lak karena pihak investor menguasai 1.250 hektar wilayah pesisir;
Provinsi Sula wes i Selata n, proyek reklamasi yang be rjalan sekitar 3 tah un terakhi r d i Kota Makasar turut mempersulit kehidupan nelayan dan ekosistem mangrove semakin sulit d ipertahankan. Sedikitnya 14 perusahaan yang eksis (proyek CPI, GMTDC, dan lain-‐ lain) yang akan menimbun dari utara ke selatan sepanjang 35 km dengan target luas reklamasi seluas 3.430 hektar dengan kondis i sekarang bahwa 60% terumbu karang sudah ru sak. Tumpahan minyak akibat aktivitas PT. Vale Indone sia di perairan Kec. Malil i juga mempersu lit kehidupan sekitar 300 ne layan di Desa Pas i-‐Pasi dan Desa Lampia sebagai pusat penampungan minyak (Pelabuhan Mangsa Point);
Provinsi Sula wes i Tenggara, proyek-‐proyek reklamasi juga marak direncanakan seiring pemekaran wilayah yang pusat pemerintahannya berbasi s di wilayah pes isir. Kota Kendar i, Kota Bau-‐Bau , Kota K olaka dan Kolaka Utara untuk pengembangan pembangunan. Maraknya pertambangan dan perkebunan sawit , turut mengkapling wilayah-‐wi layah pesis ir untuk membangun fasilita si pengangkutan berupa dermaga/jeti yang kemudian mengcancam ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai bas is-‐bas is wi layah tangkap nelayan yang kemudian berdampak pada menurunnya hasil tangkapan;
Fakta/Kondisi Wilayah Pesisir Indonesia (1) • Aceh: Jalur transportasi pengangkutan batu bara untuk PLTU, menurunkan daya dukung lingkungan. Pembangunan dermaga mengurangi ekosistem mangrove • Sumatera Utara: Perubahan fungsi pesisir dari wilayah tangkap ikan tradisional menjadi jalur pengangkutan batu bara untuk PLTU di Kecamatan Pangkalansusu. Di Tanjung Balai, nelayan tradisional harus berkompetisi dengan nelayan asing yang menangkap ikan dengan teknologi maju • Sumatera Barat: Pulau-pulau kecil (Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipore) terkesploitasi oleh HPH perusahaan swasta disebabkan tidak jelas perencanaan zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Mentawai • Kep. Bangka Belitung: Hamparan terumbu karang di Bangka Barat, yang menjadi sumber produksi ikan terkena pencemaran dari kapal isap produksi tambang timah sehingga menurunkan hasil tangkapan • Banten: Kehidupan sekitar 360 KK nelayan desa Lontar Serang terganggu karena perusahaan tambang pasir laut mencemari wilayah tangkap nelayan. Reklamasi seluas 7.500 ha di kota Tanggerang menambah persoalan pada kehidupan nelayan dan penurunan kualitas lingkungan
Fakta/Kondisi Wilayah Pesisir Indonesia (2) • DKI Jakarta: Reklamasi teluk Jakarta menyebabkan semakin sempit akses nelayan pantai utara dan sekitar 16000 nelayan berebut akses untuk bertahan hidup. Permukiman nelayan menjadi kumuh. Reklamasi pantura seluas 5100 ha dengan 17 pulaunya akan menghalangi akses nelayan mencari ikan • Jawa Barat: Abrasi pantura akibat industri dan reklamasi, pencemaran akibat tumpahan batubara dan minyak, berpengaruh pada sumber kehidupan masyarakat pesisir. Di pesisir selatan didominasi aktivitas pertambangan pasir besi yang mengganggu kehidupan nelayan dan lingkungan. Ekosistem mangrove rusak, sedikitnya 14,8 ribu ha wilayah pesisir kritis dan sekitar 36.000 jiwa terdampak kerusakan tsb • Bali: Reklamasi Teluk Benoa seluas 1.200 ha akan berdampak pada 15.000 jiwa masyarakat pesisir. Areal tersebut sebelumnya merupakan wilayah perlindungan laut dengan ekosistem mangrove • NTB: Sektor parawisata justru menjadi ancaman nelayan lokal karena wilayah pesisir sudah terkavling oleh pembangunan sarana prasarana pariwisata. Hal ini mempersempit akses nelayan pada wilayah tangkap. Sedikitnya, investor menguasai 1.250 ha wilayah pesisir
Fakta/Kondisi Wilayah Pesisir Indonesia (3) • Kalimantan Barat: Kapal-kapal asing secara masif beroperasi di perairan Kubu Raya dan mengeksploitasi mangrovenya, menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Nelayan-nelayan darat di Danau Lait dan Sentarum juga semakin kritis akibat pencemaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit • Kalimantan Timur: Wilayah pesisir Handil Baru sepanjang 4 Km yang didominasi mangrove semakin kritis karena dampak pengeboran minyak blok Mahakam. Nelayan semakin kesulitan karena perusahaan menerapkan aturan zonasi. • Sulawesi Barat: Proses reklamasi 8,3 ha sebagai rencana pengembangan Kota Mamuju, menganggu kehidupan nelayan. Penetapan zonasi wilayah perairan menutup akses masyarakat pesisir menangkap ikan • Sulawesi Tenggara: Proyek reklamasi sedang direncanakan seiring dengan pemekaran wilayah Kota Kendari, Bau-bau, Kolaka dan Kolaka Utara. Pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah mengkapling-kapling wilayah pesisir dan mengancam ekosistem mangrove dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan
Fakta/Kondisi Wilayah Pesisir Indonesia (4) • Sulawesi Utara: Masalah reklamasi menjadi sorotan nelayan lokal di kota Manado dan sekitarnya, yang akan dikembangkan menjadi pusat bisnis seluas 114 ha dan 36 ha di wilayah Minahasa. Selain itu rencana reklamasi seluas 2.000 ha di wilayah Kota Bitung untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang karena aktivitas industri perikanan dan pertambangan di Minahasa Utara. Sekitar 1600 jiwa nelayan terancam kehidupannya • Sulawesi Selatan: Proyek reklamasi oleh 14 perusahaan telah berjalan sekitar 3 th di kota Makasar dan sekitarnya, akan menambah luas daratan seluas 3.430 ha dengan kondisi sekarang 60% terumbu karang sudah rusak. Tumpahan minyak dari aktivitas PT Vale Indonesia di perairan kec. Malili mempersulit kehidupan nelayan dan merusak lingkungan • Sulawesi Tengah: Reklamasi seluas 24,5 ha tengah dilaksanakan, mengganggu kehidupan nelayan dan merusak lingkungan • Maluku Utara: Reklamasi tengah terjadi untuk pengembangan Kota Ternate sebagai pusat pemerintahan. Nelayan di pulau Tidore terkena dampaknya dan kerusakan lingkungan
Emil Salim: • Reklamasi tidak keliru. Justru akan dapat memberikan banyak manfaat dan bisa dikelola dengan baik • Reklamasi harus ditujukan untuk kepentingan umum bukan privat, artinya ada perlindungan terhadap nelayan, masyarakat dan/atau aset yang bersifat untuk kepentingan publik dengan cara membangun Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall), bukan pembuatan pulau-pulau • Reklamasi pantai utara Jakarta: Jika disinergikan dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), reklamasi dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial, termasuk penyediaan air bersih dan penanggulangan banjir rob yang menjadi ancaman Jakarta
Peraturan Terkait Reklamasi • UU No. 27 tahun 2007 jo No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah P3K • Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah P3K • • • • •
UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional UU 32/2014 tentang Kelautan
• Berbagai peraturan pelaksanaan terkait
Perencanaan Reklamasi Penentuan Lokasi Penyusunan Rencana Induk Studi Kelayakan Penyusunan Rencana Detail
Lokasi Reklamasi Lokasi Sumber Material Reklamasi
Rencana Zonasi WP3K Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Rencana Zonasi
- Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya satuan perencanaan, - disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, - memuat kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan, - serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
Penentuan Lokasi Reklamasi Ø Reklamasi tidak dapat dilakukan pada Kawasan Konservasi dan Alur laut
Pertimbangan Teknis
Pertimbangan Lingkungan Pertimbangan Sosial Ekonomi
UU 26/2007 Penataan Ruang
UU 27/2007 jo 1/2014 PWP3K
RTRW (20 tahun)
RZWP3K (20 tahun)
• Mengatur wilayah secara makro
1. Kawasan pemanfaatan umum 2. Kawasan konservasi 3. Kawasan strategis nasional
RDTR dan PZ
RTR Kawasan Strategis
tertentu 4. Alur
RPWP3K (5 tahun)
Izin Lokasi Izin Reklamasi
Izin Pelaksanaan Reklamasi
sesuai dengan Izin Lingkungan
Izin Lingkungan
Wajib UKL-UPL Wajib Amdal
Melibatkan masyarakat: 1. Terkena dampak reklamasi; 2. Pemerhati lingkungan; 3. Terpengaruh keputusan dalam proses Amdal
Pelaksanaan Reklamasi Wajib Menjaga dan Memperhatikan Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan P3K
Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material
Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat 1. 2.
3. 4. 5.
Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, usaha kelautan dan perikanan lainnya Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi
Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ps 15 UU 32/2014 – Kelautan)
• Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi • Keberlanjutankehidupan & penghidupan masyarakat pesisir • Penciptaan usaha yang sehat dan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri
