KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ISSN: 2302 - 2663

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Siti Sanisah Kepala Seksi GTK PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat [email protected]

ABSTRACT The research aimedat exploring the education budget policies that carried out in the context of regional autonomy concerning to: formulation, content, implementation, evaluation and policy impact.The research was qualitative and using deep interviews,observations and focus group discussions.The source of information were the related staffs of Educational Board, Regional Development Planning Bureau, Local government and legislatives in Lombok Tengah which then run on purposive and snowball sampling technique. It was concluded that formulation stages applied three main approaches namely participatory, technocratic and political. The contents of the budget policymet the demands of budgeting regulation (20%), but still focus on infrastructure development and bureaucratic spending. The implementation process using a top down approach that automatically implementer predominantly from government agencies. The resultswere still below of the standards (criteria) that have been defined previously on planning stage. Finally, the impact provided less social benefit to the community. Keywords: policy of analysis andeducational budgeting

PENDAHULUAN

kegiatan pendidikan. Ironis, penye-

Mutu pendidikan tidak hanya dipengaruhi

satu

faktor

sebagai

diaan

anggaran

Indonesia

pendidikan

masih

di

mengalami

penentu. Terdapat pengelola seko-

hambatan dan termasuk rendah jika

lah, lingkungan (keluarga, masya-

dibanding

rakat

kualitas

Tenggara.

sistem

berimbas

dan

pembelajaran,

sekolah), kurikulum,

negara

lain

di

Implikasinya pada

kondisi

Asia akan sektor

evaluasi dan ketersediaan anggaran

pendidikan secara umum, terlebih

yang memadai guna membiayai

jika

http://ojs.jpeb.net

dikaitkan

mutu.

Pendidikan

101

ISSN: 2302 - 2663


nasional (maupun daerah) dihadap-

Pada seminar Membedah Potret

kan

berbagai

menuntut

masalah

yang

Pelayanan

konkrit

untuk

Tengah,

solusi

Pendidikan Ketua

Lombok

PGRI

Nusa

mengatasinya. Dibutuhkan kerjasa-

Tenggara Barat menyatakan bahwa

ma

mekanisme

serius

pemerintah

dan

itu

masih

masyarakat dalam semua dimensi

dilakukan

pendidikan.

Lombok Tengah, sehingga capaian

Solusi sederhana sesungguhnya

pada

perencanaan

perumusan

program

Pemerintah

lemah Daerah

pendidikan tidak maksimal.

dan

Gambaran kondisi pendidikan

pendidikan

dimaksud seperti tertuang dalam

yang harus efektif dan efesien bagi

RPJMD

semua.Implikasi

akan

2011-2015, yaitumasih rendahnya

bermuara pada anggaran pendi-

(1) aksesibilitas pendidikan bagi

dikan

disediakan

masyarakat miskin; (2) sarana dan

ini,

prasarana

yang

pemerintah.

logisnya

harus Selama

keter-

Lombok

Tengah

pendidikan;

(3)

mutu

batasan anggaranselalu jadi alasan

penyelenggaraan

klasik

(4) kualitas dan kuantitas pendidik

keterlambatan

kemajuan

pendidikan

tahun

pembangunan pendidikan. Bagai-

dan

manapun juga anggaran pendidikan

businya yang belum merata. Di sisi

merupakan

lain,

komponen

masukan

kependidikan

dan

capaian

disertai distri-

pembangunan

instrumental yang sangat penting

pendidikan juga tidak maksimal,

dalam penyelenggaraan pendidikan.

mengingat Lombok Tengah memiliki

Karena,

upaya

angka buta huruf tertinggi di NTB

pendidikan,

(63.667 orang pada tahun 2010);

dalam

pencapaian

setiap

tujuan

bersifat kuantitatif maupun kualitatif

angka

anggaran pendidikan memiliki peran

jenjang pendidikan dasar (tahun

menentukan.Maka,

2010

anggaran

pendidikan

profesional berlaku

pengelolaan

sesuai

menjadi

http://ojs.jpeb.net

out

tertinggi

di

memprihatinkan

Provinsi

NTB

yang

dengan 750 orang siswa SD, 63

yang

orang siswa MI, 595 kasus di SMP

adanya.

dan MTs 381 kasus). Dan rata-rata

kaidah urgen

drop

102

ISSN: 2302 - 2663


lama

sekolah

menunjukkan

tahun

angka

5,9

2011

pendidikan juga dapat dipahami dari

tahun

capaian APM dan APK Kabupaten

(belum tamat SD). Kualitas sektor

Lombok Tengah berikut.

SD SMP APK APM APK APM 1 2008 110,65 92,93 93,92 76,27 2 2009 117,15 98,89 99,42 85,80 3 2010 117,22 99,21 99,51 89,44 4 2011 114,01 99,22 99,53 89,45 5 2012 113,67 99,23 101,05 89,47 6 2013 113,69 99,61 96,40 89,91 Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Loteng Tahun 2013 No

Tahun

Atas dasar rendahnya capaian

Pemerintah

SMA APK 58,81 59,57 59,30 60,04 71,51 61,17

APM 40,93 47,42 48,29 55,76 61,67 59,06

Kabupaten

Lombok

APK dan APM (terutama di SMP

Tengah untuk sektor pendidikan

dan

kondisi

cukup besar dan terus mengalami

SMA)

dan

potret

pendidikan

lainnya

mendorong

peningkatan sebagaimana diilustra-

pemerintah

provinsi

NTB

sikan dalam Grafik perkembangan

dan

Lombok Tengah menandatangi nota

anggaran

pendidikan

kesepahaman menurunkan angka

Lombok Tengah berikut:

Kabupaten

drop out, tahun 2008 dan 2011. Dalam

nota

disebutkan

bahwa

Pemerintah Lombok Tengah akan dan bersedia menurunkan angka drop out SD 0,37% pertahun, SMP 0,51%

pertahun,

SMA

0,47%

pertahun dan SMK 0,94% pertahun. Namun, tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka drop out maupun

peningkatan

kondisi

pendidikan lainnya.

perlu terjadi mengingat besaran yang

http://ojs.jpeb.net

KAJIAN TEORITIK Jika besaran alokasi anggaran

Sesungguhnya hal ini tidak

anggaran

Sumber: Ringkasan APBD pertahun (20092014)

dikomparasikan kondisi pendidikan di Lombok Tengah sungguh tidak

dialokasikan

103

ISSN: 2302 - 2663


sepadan. Anggaran cukup tinggi,

kebijakan publik bidang pendidikan.

bertambah dari tahun ke tahun

Setiap keputusan tentang pendi-

namun kondisi dan kualitas pendi-

dikan yang dibuat dan melibatkan

dikan tidak meningkat signifikan.

anggota organisasi dalam pendidi-

Kondisi dominan diakibatkan oleh

kan

tumpang tindihnya kerangka legal

berdasarkan fact and value (Simon,

dan

dan

1976), termasuk kebijakan tentang

sering

pengelolaan anggaran pendidikan.

pelaksanaan

implementasi

formulasi

anggaran,

harus

dibuat

maksimal

berubah, multi-interpretasi, pema-

Masyarakat

memahami

haman tentang formulasi anggaran

anggaran

partisipatif

masih

disamakan

rencana pendapatan dan belanja

bottom-up

approach,

konsistensi

negara/daerah dalam kurun waktu

pendidikan

merupakan

pengelolaan anggaran lemah,tidak

satu

konsisten dan sinergisnya waktu

pendapatan

antar-tingkatan pengelolaan serta

pembiayaan

dominasi sistem politik (Sukardi,

setiap

2009). Di samping itu berkurangnya

dibayar

proporsi

pengeluaran yang akan diterima

angaran

pendidikan

di

tahun

bahwa

dalam dan

bentuk

belanja

pendidikan

penerimaan

berupa

yang

kembali

itu,

perlu

dan/atau

pemerintah pusat atau sebaliknya

kembali.

bertambahnya

anggaran pendidikan juga harus

proporsi anggaran

Karena

serta

yang dikelola pemerintah daerah

disusun

sesungguhnya

visi, misi pendidikan, dalam rangka

hanya

merupakan

berdasarkan

kebijakan

penjabaran

implikasi pengalihan kewenangan

mewujudkan

dari

bukan

pendidikan dalam suatu masyarakat

dana

untuk kurun waktu tertentu (Tilaar

pusat

ke

meningkatnya

daerah, alokasi

(Toyamah dan Usman, 2004).

tercapainya

tujuan

dan Nugroho, 2008).

Kebijakan anggaran pendidi-

Pengeloaan kebijakan angga-

kan sebagai kebijakan pembangu-

ran sebagai kebijakan publik dapat

nan

mengikuti proses yang dikemukakan

dalam

bidang

pendidikan

secara umum dipahami sebagai

http://ojs.jpeb.net

beberapa

ahli

yang

diklasifikasi

104

ISSN: 2302 - 2663


menjadi group theoretic model, elite

budget

theoretic model, incremental model,

oversight (Ramkumar, 2008).

institutional model, rational model, game

theoretic

model,

execution

and

budget

Dalam konteks otonomi daerah

systems

di Indonesia, pengelolaan anggaran

theoretic model, mixed scanning

kebijakan pendidikan diselenggara-

model, democratic model, strategic

kan

model, deliberatif andpublic choice

Nomor

(Dye, 1995; Henry, 1975 dan Dror,

17/2003, UU Nomor 20 tahun 2003,

1968),

model,

PP 58/2005, Permendagri 13/2006,

organizational behavior model dan

PP nomor 48 tahun 2008 dan

governmental political model(Allison

regulasi

dan Zelikow, 1999). Dalam setiap

Karenanya

model mengisyaratkan pengelolaan

tentang

kebijakan

melalui

pendidikan

Tahap

disesuaikan

rational

actor

publik

serangkaian

harus

tahapan.

dengan

dasar

32/2004,

lainnya

hukum UU

yang

analisis

Nomor

relevan. kebijakan

pengelolaan di

UU

anggaran

Lombok

proses

Tengah

penyusunan

dimaksud juga dilukiskan berbeda.

kebijakan publik dan regulasi yang

Dimulai dari agenda setting, policy

berlaku

formulation, policy adoption, policy

formulasi

implementation

anggaran pendidikan, isi kebijakan

and

policy

eva-

di

Indonesia. kebijakan

luation (Dunn, 1995; Ripley, 1985;

sebagai

Smith dan Larimer, 2009). Tahaplain

implementasi

yang

terhadap

dapat

dilakukan

meliputi

hasil

tentang

formulasi,

kebijakan,

proses

Meliputi

evaluasi

implementasi

agenda setting, problem definition,

kebijakan anggaran dan dampak

policy design, policy legitimation,

implementasi

implementation,

dan

anggaran pendidikan di Kabupaten

1987;

Lombok Tengah. Aspek di atas

Parsons, 1995). Sementara kebija-

sekaligus diposisikan sebagai tujuan

kan

dilakukannya penelitian mengingat

termination

impact (Palumbo,

pengelolaan

anggaran

dilakukan

melalui

budget

formulation,

budget

approval,

http://ojs.jpeb.net

untuk

kebijakan

memahami

pengelolaan

kebijakan

tentang

sistem anggaran

105

ISSN: 2302 - 2663


pendidikan secara kaffah di suatu

independen untuk menilai kualitas

daerah

dalam

konteks

hasil

daerah,

maka

harus

otonomi

penelitian

dengan

cara

dilakukan

penelusuran atau pelacakan data

pengamatan dan analisis mendalam

dan informasi yang disampaikan. Uji

terhadap

transferability

proses

pengelolaan

kebijakan dimaksud.

dilakukan

mendiskripsikan

hasil

dengan penelitian

serinci dan sejelas mungkin tentang METODOLOGI PENELITIAN

konteks

Penelitian ini merupakan policy research dengan pendekatan kuali-

fokus

dianalisis

penelitian.

melalui

reduksi

Data data,

display, verifikasi dan kesimpulan.

tatif. Data diperoleh dari kegiatan participant observation, semistruc-

HASIL DAN PEMBAHASAN

ture interview, dokumentasi, focus

Formulasi kebijakan anggaran

group

discussiondan

penelitian


kepustakaan. Informan berasal dari

pendidikan terpilah menjadi dua

Dinas

aktivitas penting yaitu perencanaan

Pendidikan

Olahraga,

Pemuda

Pemerintah

dan

Kabupaten

dilakukan dengan maksud untuk

Lombok Tengah yang ditentukan

mengidentifikasi masalah pendidi-

secarapurposive dan snowball sam-

kan

pling. Guna memastikan keabsahan

sejumlah program alternatif.Aktivitas

data hasil penelitian dilakukan uji

diselenggarakan

credibility melalui prolongedenga-

pendekatan partisipatif planning dan

gement,

persistentobservation,

technocratic planning secara ber-

triangulation

dan

jenjang

Daerah

Bappeda,

dan

dan

DPRD

peerdebriefing,

multiangulation,

referential

adequ-

penganggaran.Perencanaan

guna

dipecahkan

dari

(berbasis wilayah)

melalui

menggunakan

desa-kabupaten dan

berbasis

acychecks dan member-checks. Uji

sektoral.Penganggaran merupakan

dependability

melalui

aktivitas yang dilakukan dengan

audit keseluruhan proses penelitian.

maksud menguji kelayakan hasil

Uji confirmability dilakukan auditor

perencanaan program pendidikan

dilakukan

http://ojs.jpeb.net

106

ISSN: 2302 - 2663


dengan pembiayaan yang diajukan

pada setiap level penganggaran,

eksekutif dan cenderung didominasi

dilengkapi nota kesepakatan Peme-

pendekatan

planning.

rintah Daerah dengan DPRD dan

Dilakukan bertahap sejak penetapan

menjadi dasar eksekusi anggaran.

RKPD hingga pengesahan kebi-

Dokumen dimaksud berupa RKPD,

jakan anggaran (APBD). Pelaksana-

KUA, PPA, RKA-SKPM, RAPBD,

an kegiatan terjadwal dalam regulasi

APBD

yang memayungi kegiatan tersebut

Dokumen penganggaran tidak diso-

secara bertahap,namun sering tidak

sialisasikan

tepat waktu.

sklusif.

political

dan

DPA

dan

Pendidikan.

cenderung

ek-

Aktor dalam formulasi kebijakan anggaran pendidikan di Lombok Tengah berasal dari pemerintah

Isi (content) kebijakan anggaran Content kebijakan anggaran

daerah, birokrat, legislatif, kelompok

pendidikan

kepentingan, akademisi, pemerhati

hasil perencanaan tidak konsisten

pendidikan dan masyarakat secara

dengan penganggaran walau secara

individu.Output

dihasilkan

makro anggaran pendidikan telah

macam

mencapailebih 20% (terutama pasca

terdiri

dari

yang berbagai

menunjukkan

dokumen yang dilegalkan dalam

putusan

bentuk nota kesepahaman, ran-

anggaran dari dana perimbangan

cangan peraturan daerah, peraturan

dengan konsekuensi logis untuk

daerah, rancangan peraturan bupati

kebutuhan

birokrasi

dan peraturan bupati. Output proses

sementara

fokus

perencanaan terdiri dari prioritas

pendidikan

berdasarkan

program yang akan diusulkan ke

anggaran cenderung ke program

jenjang

pendidikan

perencanaan

berikutnya.

MK).

Sumber

bahwa

dominan

dan

fisik,

pembangunan

dasar.

Fenomena

Sedangkan output yang dihasilkan

lainnya

pada proses penganggaran adalah

anggaran

dokumen yang berisi program dan

proporsional,

pembiayaan yang sudah disepakati

tidak efisien dan tidak pro-poor dan

http://ojs.jpeb.net

adalah

alokasi

penggunaan

cenderung double

tidak budgeting,

107

ISSN: 2302 - 2663


peserta

didik

Artinya,

(tidak

pro

rumusan

child).

mentasi

kebijakan

aggaran

kebijakan

pendidikan yang dilakukan masih

anggaran belum memenuhi aspek

dalam kategori minim. Hal ini dapat

konsistensi, efisiensi dan manfaat.

dilihat dari 15 kriteria pembangunan pendidikan di Lombok Tengah yang

Implementasi kebijakan anggaran Prosedur implementasi kebijakan

anggaran

pendidikan

yang

telah

ditetapkan

terdapat tidak

7

dalam

kriteria

berhasil

RPJMD,

dikategorikan

mencapai

target/

diterapkan di Kabupaten Lombok

gagal. Sementarahanya 3 kriteria

Tengah sesuai regulasi dan menga-

yang dapat tercapai dengan hasil

rah

yang baik dan 5 kriteria pada posisi

pada

Program

top-down dan

approach.

kegiatan

yang

middle area (tidak tercapai penuh).

bersumber

dari

Tercapainya 7 kriteria pembangu-

dana perimbangan diselenggarakan

nan pendidikan disinyalir karena

berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan

didukung ketersediaan sumber daya

(Juklak)

dan

Petunjuk

Teknis

(manusia,

(Juknis)

dari

pemerintah

pusat.

kejelasan

dominan

adalah

pembiayaannya

Aktor

birokrasi

finansial isi

kondusifnya

dan

waktu),

kebijakan

lingkungan

dan

eksternal

terutama pemerintah daerah dan

(sosial, ekonomi dan politik).Faktor

Dikpora,

dan

yang dinilai menghambat capaian

interest group. Kelompok birokrasi

implementasi adalah tidak sehatnya

dianggap paling bertanggungjawab

sistem

dalam

implementasi,

terperinci

memiliki

wewenang

yudikatif,

DPRD

karena menguasai

perilaku

birokrasi, jelas,

kegiatan

tidak

karakter

dan

implementor,

minimnya

“area” implementasi dalam wilayah

koordinasi dan pengawasan serta

operasi

kurangnya keterlibatan masyarakat.

(termasuk

kewenangan

diskresi) karena mendapat mandat dari legislatif dan kuasa di atasnya sehingga cenderung powerfull. Capaian keberhasilan imple-

http://ojs.jpeb.net

Evaluasi proses implementasi Kriteria implementasi

evaluasi yang

proses

dipergunakan

108


ISSN: 2302 - 2663

adalah

dan

efektivitas,

pemerataan,

kecukupan,

responsivitas

dan

mentasi

program

kurang

memuaskan

kegiatan sehingga

ketepatan sasaran. Hasil penelitian

loyalitas masyarakat minim.Dengan

menunjukkan bahwa kelima aspek

kondisi tersebut, dapat dipastikan

belum terpenuhi secara maksimal.

capaian indikator ketepatan tidak

Indikator

diwarnai

maksimal, mengingat indikator ini

orientasi hasil yang fokus pada

hanya akan tercapai jika empat

output (capaian kuantitatif), sering

indikator lainnya terpenuhi.

efektivitas

melakukan

kegiatan

perencanaan

dan

lemah

diluar pada

mekanisme penentuan pelaksana

Dampak implementasi kebijakan anggaran

program. Indikator kecukupan tidak

Mengingat capaian implement-

maksimal karena struktur anggaran

tasi

pendidikan didominasi DAU dan

dominan

tidak

DAK

re-sentralisasi)

memenuh

kriteria),

dengan dukungan Pendapatan Asli

dikatakan

bahwa

Daerah yang kecil, mempersempit

diharapkan juga minim terpenuhi.

ruang

daerah

Kondisi dimaksud dominan terjadi

menetapkan program dan kegiatan

karena dominasi intevensi politik

yang

dan penyelenggaraan program dan

(praktek

gerak

pemerintah

mendukung

lesaian

target

masalah

penye-

anggaran

yang

tercapai

(tidak

maka

dapat

dampak

yang

kegiatan

pendidikan

Pemerataan manfaat program dan

sesusai

ketentuan

kegiatan perlu diperhatikan serius

cermin ketidakjelasan arah pem-

guna meminimalisir penyimpangan

bangunan

dalam pelaksanaan program dan

sistemik berikut adalah rendahnya

kegiatan.

wibawa

Dikpora

capaian pada indikator responsivitas

rendahnya

loyalitas

ditandai keberadaan program yang

terhadap

tidak

yang

Kurang

mengakomodir

masyarakat,

pendidikan.

kebijakan

maksimalnya

kepentingan

pelaksanaan

http://ojs.jpeb.net

imple-

yang

merupakan

pendidikan.

program

tidak

Dampak

diimbangi masyarakat dan

kegiatan

diimplementasikan

dan

lemahnya trust masyarakat terhadap

109

ISSN: 2302 - 2663


kegiatan

formulasi

anggaran

kebijakan

pendidikan

karena

dimaksud dilengkapi dengan proses policydecision

(keputusan

kebija-

kegiatan yang diselenggarakan tidak

kan). Tahap inimemiliki aktivitas

sesuai

tersendiri,

perencanaan

(usulan

sebagai hasil adanya

masyarakat). Meski kondisi sarana

formulasi

dan

kian

kebijakan anggaran dapat disahkan.

lengkap, namun belum memadai

Pengesahan kebijakan hanya dapat

dari

dilakukan

prasarana

sisi

pendidikan

kualitas

termasuk

kebijakan

jika

sehingga

kebijakan

telah

pemeliharaan. Beberapa kegiatan

diputuskan (terima/tidak). Dengan

pembangunan infrastruktur berkuali-

demikian tahap formulasi kebijakan

tas rendah. Secara umum terlihat

terdiri

perubahan kondisi yang signifikan

kebijakan,

pada sasaran program dan kegiatan

pemerintah,

pendidikan, jika disesuaikan indi-

keputusan kebijakan dan terakhir

kator capaian pembangunan pendi-

adalah pengesahan kebijakan.

dikan.

identifikasi

masalah

penyusunan formulasi

Proses

agenda kebijakan,

formulasi

kebijakan

pada hakekatnya merupakan proses Pembahasan

berdosis


dipengaruhi bagaimana perwujudan

Proses penyusunan kebijakan

the

real

politik

tinggi,

distribution

of

sangat

power

pada dasarnya terdiri dari enam

(distribusi kekuasaan secara riil),

langkah yaitu identification of policy

disamping merupakan ajang adu

problem,

policy

persuasion dan bargaining (Schultz,

legitimation,

2004) yang berlangsung di daerah

policy implementation and policy

antar aktor yang terlibat. Aktor

evaluation (Dye, 1995). Empat dari

dimaksud dibedakan menjadi the

enam langkah dimaksud merupakan

official policy makersandun-official

tahap formulasi kebijakan. Hasil

policy makers (Anderson, 2003).

penelitian

bahwa

Kelompok pertama identik dengan

empat langkah formulasi kebijakan

pemeran serta resmi (formal) yaitu

agenda

formulation,

policy

setting,

menunjukkan

http://ojs.jpeb.net

110

ISSN: 2302 - 2663


pelaku dari lembaga pemerintahan

me want for our community (Schultz,

seperti birokrasi, eksekutif, legislatif

2004). Dalam konteks pendidikan,

dan

anggaran

yudikatif.

Kelompok

kedua

identik dengan pemeran serta tidak

penentu

resmi

(non

kelompok group),

berguna besarnya

sebagai

alat

pengeluaran,

formal)

meliputi

membantu pengambilan keputusan

kepentingan

(interest

dan

partai

politik,

Lembaga

perencanaan

pendidikan.

pembangunan

Disamping

berperan

Swadaya Masyarakat, media massa

sebagai otoriasi pengeluaran masa

dan warga secara individu (Winarno,

datang,

2012). Dominasi peran oleh legislatif

ukuran

memposisikan

formulasi

kinerja, alat motivasi pegawai dan

dalam model government political

koordinasi aktivitas unit kerja bidang

model (GPM) (Allison dan Zelikow,

pendidikan. Dalam konteks ini tiga

1999).

hal

proses

Model

bahwa

ini

menganggap

keputusan

kebijakan

sumber standar

yang

financing,

pengembangan untuk

harus

evaluasi

diperhatikan

menyangkut

sumber

merupakan resultante politik yaitu

pembiayaan; budgeting, bagaimana

hasil dari permainan politik antar-

biaya pendidikan dialokasikan dan

aktor.

accountability,

penggunaan

dan

pertanggungjawaban anggaran. Isi (content) kebijakan anggaran Kebijakan anggaran pendidikan

pada

dasarnya

merupakan

Tidak

diakomodirnya

aspek

konsistensi, efisiensi dan manfaat dalam content kebijakan anggaran

rencana kerja pemerintah daerah

pendidikan

dalam

stagnan-nya peningkatan kualitas

bidang

pendidikan

yang

berdampak

diwujudkan dalam bentuk program

pendidikan

dan kegiatan yang akan dibiayai

meningkat (bahkan lebih 20% dari

selama

(satu

APBD maupun APBN). Faktanya,

tahun). Dikatakan bahwa a budget is

menurunnya anggaran yang dikelola

a symbolic representation of what

pemerintah pusat dan sebaliknya

we want from government and what

meningkatnya anggaran pendidikan

periode

http://ojs.jpeb.net

tertentu

meskipun

pada

anggaran

111

ISSN: 2302 - 2663


yang dikelola pemerintah daerah,

wastages

hanya impact perubahan wewenang

ekonomi high cost (biaya tinggi)

bukan karena peningkatan jumlah

yang justru merugikan sistem dan

anggaran (Toyamah dan Usman,

rendahnya produktivitas.Dalam teori

2004).

ekonomi

Dalam

menetapkan pendidikan

konteks

kebijakan sebagai

kebijakan

publik

ini,

anggaran

salah

dalam

satu

(pemborosan)

pendidikan,

atau

dengan

pendekatan human capital, aspek pembiayaan

merupakan

bagian

bidang

investasi pendidikan yang menen-

pendidikan tidak dapat dilakukan

tukan taraf produktivitas individu

serta merta. Untuk mewujudkannya

maupun kelompok.

diperlukan analisis ekonomis, politis, sosiokultural

administratif

Implementasi kebijakan anggaran

terlebih dahulu (Suryadi dan Tilaar,

Implementasi kebijakan dimak-

1993).

dan

adalah

sudkan untuk to take action, to

anggaran

perform, to carry out programs

Berikutnya

penyusunan

kebijakan

pendidikan minimal mengacu pada

(Schultz,

aspek

tercakup

konsistensi,

efisiensi

dan

2004).

Di

dalamnya

keterlibatan

aktor,

manfaat yang dapat diperoleh dari

organisasi, prosedur dan teknik agar

anggaran.

kebijakan yang ditetapkan mem-

Pengingkaran terhadap ketentuan

tersebut

fokusnya

berpotensi

program

dan

tidak

kegiatan

punyai

akibat,

tujuan

kebijakan.

dilakukan

yaitu

tercapainya Implementasi

dengan

maksud

yang akan dibiayai melalui anggaran

menghantarkan kebijakan anggaran

dalam

pendidikan

pendidikan.

menjawab Implikasi

masalah logis

telah

disahkan

kepada

masyarakat

langkah untuk memperbaiki dan

berbagai

cara

mengembangkan suatu sistem ke

sehingga membawa hasil sesuai

arah tujuan yang dicapai mengalami

harapan. Dalam sejarah perkem-

hambatan,

dan

bangan studi implementasi kebija-

terjadinya

kan terdapat dua pendekatan pokok

kelemahan

penyimpangan

http://ojs.jpeb.net

adalah

jika

yang

dan

dengan prosedur

112

ISSN: 2302 - 2663


dalam implementasi kebijakan yaitu

sebagainya;

top down dan bottom up (Agustino,

nakan program tersedia waktu dan

2006). Kabupaten Lombok Tengah

sumber yang cukup memadai; (3)

menggunakan pendekatan pertama,

perpaduan sumber yang diperlukan

memposisikan implementasi kebija-

tersedia dan (4) kebijakan yang

kan

diimplementaiskan didasarkan suatu

tersentrali-sir,

aktor

hingga

(2)

untuk

melaksa-

keputusan ditentukan dari pusat.

hubungan

Kelemah-annya, programs are not

langsung dan memiliki sedikit mata

totally

rantai penghubungnya.

perfect,

a

program

may

kausalitas

handal,

pursue several goals at the same time, public administrations are not

Evaluasi proses implementasi

always transparent and rational and society

is

often

hostile

and

contradictory (Schultz, 2004).

Kegiatan dan

evaluasi

program

pada

kebijakan dasarnya

dilakukan dalam kerangka pikir dua

Berhasil tidaknya implementasi

hal yaitu to address questions about

oleh

program

operations

tractability of the problems, ability of

(Wholey,

Hatry

statute to structure implementation

2010). Untuk maksud tersebut dapat

and nonstatutory variables affecting

menggunakan indikator atau kriteria

implementation

Hupe,

effectiveness, efficiency, adequacy,

hasil

equity, responsiveness and appro-

sesungguhnya

2002).

dipengaruhi

(Hill

Karena

and

itu

agar

implementasi kebijakan anggaran

priateness

pendidikan

responsivitas

beberapa dipenuhi,

maksimal syarat yaitu

terdapat

yang (1)

and

and

(Dunn,

results

Newcomer,

2004).

menjadi

Aspek pemuas

harus

kriteria lain, efektivitas, efisiensi,

lingkungan

kecukupan dan kesamaan masih

eksternal yang dihadapi badan atau

gagal

instansi pelaksana tidak mengalami

kebutuhan aktual kelompok yang

gangguan

semestinya

atau

kendala

serius.

jika

belum

menanggapi

diuntungkan

dari

Hambatan di maksud dapat berupa

adanya suatu kebijakan. Kenya-

hambatan

taannya dalam aspek ini implemetor

fisik,

http://ojs.jpeb.net

politis

dan

113

ISSN: 2302 - 2663


kebijakan anggaran pendidikan di

bermakna

Kabupaten

Tengah

diharapkan juga minim.Indikatornya

disinyalir mengalami implementation

adalah penyelenggaraan pendidikan

myopa (Nugroho, 2008). Indikasinya

masih

risorsis

kepercayaan masyarakat terhadap

Lombok

yang

dihabiskan

dimiliki

dominan

untuk

membuat

bahwa

dampak

diwarnai

kegiatan

yang

lemahnya

formulasi

kebijakan

perencanaan, namun tidak cukup

anggaran

untuk

melaksanakan

kegiatan yang diselenggarakan tidak

direncanakan;

sesuai

bahwa

jika

masyarakat). Hal tersebut berdam-

kebijakan sudah diputuskan dan

pak sistemik terhadap rendahnya

diundangkan lantas rakyat dianggap

wibawa

Dikpora

tahu

rendahnya

loyalitas

apa

bagaimana yang

sering

sudah

dianggap

tentang

kebijakan

tersebut

pendidikan

karena

perencanaan

program

(usulan

diimbangi masyarakat

secara utuh dan jika salah langsung

terhadap

dan

kegiatan

dihukum dan jika kebijakan sudah

yang

dibuat, maka implementasi akan

kondisi

jalan dengan sendirinya.

pendidikan kian lengkap, namun

diimplementasikan. sarana

kualitasnya

dan

prasarana

belum

memadai

Dampak implementasi kebijakan

termasuk

anggaran

pemeliharaan infrastruktur.

Dalam

konteks

Meski

pembangunan

dan

kebijakan

Semestinya tingginya angga-

anggaran pendidikan, dampak yang

ran pendidikan mampu memberikan

dimaksud adalah perubahan kondisi

social benefit

yang

Dapat berbentuk penyelenggaraan

terjadi

pada

masyarakat

pada masyarakat.

karena adanya intervensi kebijakan

pendidikan

gratis;

berupa penyelenggaraan program

berkualitas

dan

dan kegiatan pendidikan. Capaian

masyarakat di tingkat SLTA dan PT;

implementasi kebijakan anggaran di

peningkatan

Lombok

dominan

pemberian beasiswa dan bantuan

tercapai,

pendidikan bagi warga masyarakat

pada

Tengah kategori

http://ojs.jpeb.net

yang tidak

pendidikan murah

kualitas

bagi

pendidik;

114

ISSN: 2302 - 2663


dan

peningkatan

dan

formulasi kebijakan, melalui pene-

prasarana pendidikan, mengingat

tapan RKPD, KUA-PPA, penge-

biaya pendidikan memang mahal.

sahan Renja dan anggaran SKPM;

Satu

(4) keputusan kebijakan, ditandai

hal

adalah

yang

sarana

layak

negara

dipahami

(Pemerintah)

penyusunan

RAPBD yang

akan

bertanggung jawab atas pendidikan

disampaikan keDPRD dan dibahas

warga negaranya terutama dalam

pada sidang paripurna dan (5)

hal pembiyaan. Abad XX pendidikan

pengesahan kebijakan, persetujuan

termasuk

dibiayai

DPRD terhadap RAPBD, penge-

besar-besaran di negara maju dan

sahan APBD dan DPA Pendidikan.

diperkuat conventional wisdom of

Proses cenderung dilakukan tanpa

education yaitu keyakinan bahwa

dasar data, analisis kinerja, standar

perubahan sosial dapat dikontrol

capaian real dan tidak berpegang

dengan

pada prinsip good governance serta

bidang

yang

mengaplikasikan

disiplin

menggunakan pendekatan participa-

intelegensi (Sirozi, 2005).

tory,

anggaran dengan

political

formulasi

kebijakan

mempengaruhi hasil formulasi yang

pendidikan

dilakukan

berupa dokumen kebijakan yang

identifikasi

cenderung bersifat private docu-

tahap

(1)

masalah kebijakan yang dilakukan

ment.

melalui musyawarah perencanaan berbasis

dan

planning. Keterlibatan aktor turut

KESIMPULAN DAN SARAN Proses

techno-cratic

Dinas

dengan hasil perencanaan, alokasi

Pendidikan Pemuda dan Olahraga)

anggaran tidak efisien, tidak tepat

dan berbasis kewilayahan (musya-

sasaran

warah rencana pembangunan desa-

kebutuhan peserta didik (terutama

kabupaten);

dari

dilakukan

sektoral

(2)

dengan

(oleh

Isi kebijakan tidak konsisten

agenda

setting

dan

keluarga

tidak

memihak

miskin)

akibat

mengakomodir

dominannya intervensi politik pada

hasil identifikasi masalah kebijakan

proses penganggaran. Prosentase

ke dalam RKPD; (3) melakukan

anggaran

http://ojs.jpeb.net

pendidikan

mencapai

115

ISSN: 2302 - 2663


lebih

20%

dari

total

didominasidana dengan

APBD,

perimbangan

penggunaan

dominan

berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat

terhadap

kinerja

implementasi kebijakan anggaran

untukbelanja tidak langsung (belanja

pendidikan.

aparatur dan birokrasi), fisik dan

kinerja kebijakan berdampak pada

fokus

tidak maksimalnya social benefit

pada

pengembangan

pendidikan dasar.

Rendahnya

capaian

yang diperoleh sasaran kebijakan.

Implementasi

kebijakan

Artinya, peningkatan jumlah angga-

dengan

ran pendidikan tidak berbanding

pendekatan top-down (berdasarkan

lurus dengan peningkatan kualitas

juklak dan juknis). Cenderung tanpa

pendidikan.

anggaran

dilakukan

mengedepankan prinsip pengelola-

Berdasarkan

hasil

analisis

an anggaran, bersifat government

direkomendasikan agar (1) pengelo-

oriented,

dan

laan kebijakan anggaran pendidikan

dukungan masyarakat. Implementor

harus memperhatikan Lima Tepat

didominasi

(tepat

minim

partispasi

pemerintah,

interest

cara,

tepat

waktu,

tepat

group dan organisasi komunitas

pelaksana, tepat target dan tepat

tanpa melibatkan masyarakat.

lingkungan); (2) menerapkan model

Evaluasi

proses

implementasi yang menitik-beratkan

pada

pada prinsip interaktif, partisipatif,

kenyataan bahwa aspek efektivitas,

manajemen pendidikan dan good

kecukupan, perataan, responsivitas

governancedan (3) melibatkan ma-

dan ketepatan dalam implementasi

syarakat

dalam

kebijakan

evaluasi

implementtasi

implementasi

terhadap dihadapkan

anggaran

pendidikan

monitoring

dan

kebijakan

belum terpenuhi. Kapasitas imple-

denganmenggunakan

menttor, good will dan political will

participatory assessment.

pendekatan

pemerintah, pressure dari interest group dan partisipasi masyarakat menentukan implementasi,

http://ojs.jpeb.net

capaian yang

kinerja akhirnya

Daftar Pustaka Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

116


Allison, Graham & Philip Zelikow. (1999). Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis, 2th edition. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc. Anderson, James E. (2003). Public Policymaking: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company. Dror, Yehezkel. (1968). Public Policy Making Reexamined. Scranton Pa: Chandler Publishing. Dunn, William N. (1995). Assesing the Impact of Policy Analysis: The Functions of Usable Ignorance. Knoledge and Policy: The International Journal of Knowledge Transfer and Utilization., Volume 4, Nomor 4. Dunn,William N. (2004). Public Policy Analysis: An Introduction: Third edition.New Jersey: Prentice Hall. Dye, Thomas R. (1995) Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice. Henry, Nicholas. (1975). Public Administration and Publis Affairs.New Jersey: Prentice Hall. Hill, Michael dan Peter Hupe. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice.London: Sage Publications. Lugg, Catherine A. (2002). Kitsch, From Education to Public Policy. New York: Falmer Press. Nugroho, Riant. (2008). Public Policy: Teori KebijakanAnalisis Kebijakan-Proses

http://ojs.jpeb.net

ISSN: 2302 - 2663

Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai the Fifth EstateMetode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Gramedia. Ramkumar, Vivek. Our Money, Our Responsibility: A Citizen’s Guide to Monitoring Government Expenditure. Washington: International Budget Project. Ripley, Randall B.( 1985). Policy Analysis in Political Science. Chicago: Nelson Hall Publishers. Schultz, David. (2004). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy.New York: Fact on File. Simon, Herbert A. (1976). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, Fourth Edition. London: The Free Press, Collier Macmillan Publishers. Sirozi, M. Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Smith, Kevin B dan Christopher W. Larimer. (2009). The Public Policy Theory Primer. Boulder: Westview Press. Sukardi, Ahmad. (2009). Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogtyakarta: LaksBang Press Indo. Suryadi, Ace dan HAR Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan

117


Pendidikan (Suatu Pengantar). Bandung: Remaja Rosdakarya. Tilaar, HAR dan Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman. (2004). Alokasi

http://ojs.jpeb.net

ISSN: 2302 - 2663

Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU. Wholey, Joseph S, HP. Hatry dan KE. Newcomer, (Ed). (2010). Hanbook of Practical Program Evaluation: Third Editions. San Fransisco: Jossey-Bass.

118

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Recommend Documents