KEBIJAKAN MANAJEMEN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM ADELLA

KEBIJAKAN MANAJEMEN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM ADELLA

i.

PENDAHULUAN Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan menjalankan

tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakankebijakan yang telah dituangkan dan ditetapkan oleh Direktur. Kebijakan kebijakan tersebut meliputi seluruh aspek kegiatan Rumah Sakit, baik aspek administrasi maupun aspek pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini mempunyai fungsi dan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan sehari hari bagi seluruh staf Rumah Sakit dan fihak menejemen dalam menjalankan organisasi Rumah Sakit, sehingga diharapkan seluruh proses administrasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. ii.

KEBIJAKAN UMUM A. KEBIJAKAN HARI KERJA 1. Hari kerja RSU Adella adalah Senin sampai dengan Sabtu, sedangkan hari libur adalah hari Minggu. 2. Di unit unit kerja yang memerlukan pelayanan 24 jam diatur jadwal dinasnya berdasarkan shift dan tanpa hari libur. 3. Hari libur Nasional diberlakukan juga sebagai hari libur Rumah Sakit sedangkan hari libur nasional biasa sesuai dengan yang tertera dalam kalender. 4. Hari kerja diluar ketentuan diatas diberlakukan sebagai lembur. B. KEBIJAKAN PAKAIAN DINAS 1. Pegawai Wanita selama dinas dan atau saat mengikuti kegiatan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan jadual. 2. Seragam dinas baik warna maupun modelnya ditetapkan oleh Direktur. C. KEBIJAKAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT 1. Surat resmi Rumah Sakit harus memakai kop Rumah Sakit dan ditandatangani oleh Direktur atau Petugas lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direktur. 2. Setiap surat perjanjian dengan fihak ketiga harus ditanda tangani oleh Direktur, diatas meterai dan distempel Rumah Sakit. 3. Surat surat berharga milik Rumah Sakit harus disimpan dalam brankas yang tahan api dan disimpan dalam lingkungan Rumah Sakit. KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

1

4. Surat surat yang dikategorikan sebagai Surat Rahasia harus disimpan ditempat tertentu dan tidak boleh dipinjam oleh siapapun tanpa persetujuan Direktur. D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU 1. Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk untuk itu oleh Direksi PT. Adella Ananda Mulya 2. Setiap penambahan pembangunan gedung baru harus berpedoman pada Master Plan Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh PT. Adella Ananda Mulya. 3. Setiap akan melaksanakan pembangunan, dilaksanakan pembahasan ulang tentang denah dan lain lain oleh Direktur RS U Adella dan diikuti oleh jajaran kepala bagian dan kepala bidang. iii.

KEBIJAKAN PELAYANAN MEDIS A. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MEDIS 1. Pelayanan Medis RSU Adella berpedoman pada Standar Pelayanan Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Depkes RI dan Standar Pelayanan Medis yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi Rumah Sakit. 2. Modifikasi dilaksanakan oleh Komite Medis, kemudian ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan SK Direktur, serta akan ditinjau kembali sekurangkurangnya 3 tahun sekali oleh Komite Medis. 3. Standar Pelayanan Medis yang telah diberlakukan oleh Direktur tersebut harus dilaksanakan oleh setiap tenaga medis maupun paramedis, dan oleh dokter organik maupun dokter tamu / mitra. B. KEBIJAKAN STANDAR DIAGNOSA ( Dx ) DAN TERAPI 1. Standar diagnosa dan Terapi RS U Adella berpedoman pada Standar Diagnosa dan Terapi yang telah diterbitkan oleh RSU Adella sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit dengan beberapa modifikasi. 2. Modifikasi dilaksanakan oleh Komite Medis, kemudian ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan SK Direktur,

serta

akan di tinjau kembali

sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. 3. Standar diagnosa dan Terapi yang telah ditetapkan oleh Direktur tersebut harus dilaksanakan oleh setiap tenaga medis maupun paramedis, dan oleh tenaga dokter organik maupun dokter tamu / mitra.

KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

2

C. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN 2. Standar Pelayanan Keperawatan RSU Adella mengacu dan berpedoman pada SAK yang ditetapkan oleh Dekes RI yang berlaku saat itu. 3. Standar Praktik Asuhan Keperawatan RSU Adella berpedoman pada Standar Praktik Keperawatan yang ditetapkan oleh DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 4. Evaluasi penerapan Asuhan Keperawatan di RSU Adella berpedoman pada Intrumen Evaluasi Penerapan SAK Di Rumah Sakit yang disusun oleh Tim Depkes RI. 5. Pemberlakuan SAK, Standar Praktik Keperawatan dan Intrumen Penerapan SAK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. 6. Standar Asuhan Keperawatan Khusus yang meliputi 10 besar penyakit yang ada di masing-masing unit pelayanan RSU Adella, dibuat oleh Kepala Bidang Keparawatan dan diberlakukan oleh Direktur Rumah Sakit. D. KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK 1. Disamping obat paten, Rumah Sakit wajib menggunakan obat generik. 2. Prosentase penggunaan obat generik diupayakan lebih dari 10%. 3. Dokter organik diwajibkan menulis resep obat generik sedangkan dokter tamu atau dokter mitra dihimbau menggunakan obat generik sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. 4. Komite

Medis

Rumah

Sakit

mempunyai

kewajiban

untuk mendorong

pemakaian obat generik, dan memasukkannya dalam Formularium Rumah Sakit. E. KEBIJAKAN ETIK KEDOKTERAN 1. Standar Etik Kedokteran RSU Adella berpedoman pada Standar Kode Etik Kedokteran yang telah diterbitkan oleh Depkes RI. 2. Pemberlakuan Standar Etik Kedokteran ditetapkan berdasarkan SK. Direktur. 3. Standar Kode Etik Kedokteran yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Direktur harus dilaksanakan oleh setiap tenaga medis maupun paramedis, dan oleh dokter organik maupun dokter tamu / mitra. 4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kode etik kedokteran dilakukan oleh Tim Etik Kedokteran Rumah Sakit yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur. 5. Apabila ada kasus kasus yang melanggar kode etik, maka kasus tersebut harus dibahas dan ditelaah oleh Tim Etik Kedokteran, dan Tim Etik berkewajiban memberi rekomendasi kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.


3

F. KEBIJAKAN ETIK KEPERAWATAN 1. Pelaksanaan Etik Keperawatan berpedoman pada Standar Etik Keperawatan Nasional Indonesia

yang

diterbitkan

660/Men.Kes/SK/IX/1987

oleh

dan

Depkes

Edaran

RI

berdasarkan

Dirjen

Pelayanan

SK

MenKes

Medis

No.

Nomor

:

105/Yan.Med/RS.Medik/Raw/II/88. 2. Pemberlakuan Standar Etik Keperawatan Nasional Indonesia ditetapkan berdasarkan SK. Direktur. 3. Standar Etik Keperawatan tersebut dalam butir 2 harus dilaksanakan oleh setiap tenaga paramedis di lingkungan RSU Adella. 4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Etik Keperawatan dilaksanakan oleh Majelis Etik Keperawatan yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur. 5. Apabila ada kasus-kasus yang melanggar kode etik, maka kasus tersebut harus dibahas dan ditelaah oleh Tim Etik Keperawatan, dan Tim Etik Keperawatan tersebut wajib memberi rekomendasi kepada Direktur untuk ditindak lanjuti. G. KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFEKSI NASOKOMIAL 1. Pengawasan dan Pengendalian Infeksi Nasokomial dilakukan oleh Tim Pengendalian Infeksi Nasokomial (Tim DALIN) yang dibentuk berdasarkan SK oleh Direktur. 2. Tim DALIN berkewajiban menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Infeksi Nasokomial dan diberlakukan pelaksanaannya oleh Direktur. 3. Setiap karyawan Rumah Sakit wajib melaksanakan pedoman DALIN. 4. Tim DALIN senantiasa melakukan rapat evaluasi hasil pelaksanaan DALIN secara berkala dan memberikan masukan kepada Direktur untuk dilaksanakan perbaikan lebih lanjut. H. KEBIJAKAN PELAYANAN RAWAT JALAN 1. Pelayanan rawat jalan pasien RS U Adella dilaksanakan di klinik-klinik rawat jalan dan IGD. 2. Pasien IGD yang datang harus ditolong terlebih dahulu tanpa uang muka. 3. Pelayanan Rawat Jalan dibuka sebagai berikut : a. Dokter Jaga melayani 24 jam sehari. b. Poliklinik Umum dan Spesialis melayani jam 07.00 s/d 20.00 sehari dan libur pada hari libur Nasional dan Minggu. c. UGD melayani 24 jam 4. Pasien di rujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi apabila fasilitas yang diperlukan belum tersedia di R SU Adella atau tenaga spesialis yang menangani belum ada atau atas permintaan pasien dan atau keluarga pasien.


4

G. KEBIJAKAN PELAYANAN RAWAT INAP 1. Pasien rawat inap yang akan dirawat di RS U Adella tidak dikenakan uang muka. 2. Setiap pasien yang akan rawat inap harus melalui Loket Penerimaan pasien rawat inap atau IGD. 3. Pasien dapat memilih dokter spesialis yang akan merawatnya. 4. Apabila ada kasus yang kompleks, maka penanganannya dapat dilakukan oleh Sebuah Tim Dokter yang ditentukan oleh Direktur berdasarkan kompleksitas penyakitnya. 5. Perawatan pasien dapat dialihkan ke dokter lain atas dasar permintaan pasien dan

atau

keluarga

pasien

atau

karena

dokter

yang

merawat

sedang

berhalangan . 6. Perawatan pasien dapat dipindahkan dari ruangan K elas yang satu ke Kelas yang lainnya atau dari Pavilyun yang satu ke Pavilyun lainnya atas dasar permintaan pasien dan atau keluarga pasien, atau karena kondisi pasien yang ditetapkan oleh dokter yang merawat. H. KEBIJAKAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS 1. Pelayanan penunjang medis di R SU Adella dibuka selama jam dinas untuk melayani pasien rawat jalan dan rawat inap, yang meliputi pelayanan Laboratorium,Radiologi, Farmasi, Rekam Medis dan Gizi 2. Apabila karena sesuatu hal pelayanan tersebut tidak ada, maka pihak Rumah Sakit dapat mengirim / merujuk ke Institusi lain diluar Rumah Sakit. i.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUTU A. KEBIJAKAN UMUM DALMUT 1. Pelaksanaan pengendalian mutu Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang berpedoman pada Buku Pedoman

Upaya Peningkatan Mutu Rumah Sakit

( Konsep Dasar dan Prinsip ) yang ditetapkan oleh Depkes RI Th. 1994. 2. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan mutu Rumah Sakit

dilakukan

oleh Tim Pengendalian Mutu (Tim DALMUT) yang ditetapkan oleh Direktur. 3. Tim DALMUT berkewajiban menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan diberlakukan pelaksanaannya oleh Direktur. 4. Setiap karyawan Rumah Sakit wajib melaksanakan pedoman DALMUT. 5. Tim DALMUT senantiasa melakukan rapat evaluasi hasil pelaksanaan DALMUT secara berkala dan memberikan masukan kepada Direktur untuk dilaksanakan perbaikan lebih lanjut.

B. KEBIJAKAN DALMUT PELAYANAN MEDIS KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

5

1. Setiap pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medis harus berpedoman pada

SOP

yang masih berlaku. 2. Pembinan

dan

pengawasan

pelaksanaan

DALMUT

Pelayanan

Medis

dilakukan oleh Atasan Langsung dan atau Pejabat yang terkait, sedangkan penilaian dapat dilaksanakan oleh Tim DALMUT, Komite Medis dan SPI. 3. Penilaian mutu pelayanan medis ( Medical Care Audit ) minimal dilakukan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. 4. Metode penilaian Pelayanan Medis (Medical Care) dapat melalui Observasi atau wawancara dengan kuesioner atau daftar tilik (Check list). 5. Seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan medis harus memahami SOP dengan sebaik baiknya, serta dapat melaksanakannya secara profesional. C. KEBIJAKAN DALMUT REKAM MEDIS 1. Setiap pelaksanaan kegiatan rekam medis harus berpedoman pada SOP yang masih berlaku. 2. Pembinan dan pengawasan pelaksanaan DALMUT pelayanan rekam medis dilakukan oleh Atasan Langsung dan atau Pejabat yang terkait, sedangkan penilaian Pelayanan Rekam Medis (Medical Record) dapat dilaksanakan oleh Tim DALMUT, Kabid Keperawatan, Pokja Rekam Medis dan SPI. 3. Penilaian mutu pelayanan rekam medis (Medical Record Audit) minimal dilakukan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. 4. Metode penilaian dapat melalui Observasi atau wawancara dengan kuesioner atau daftar tilik (Check list). 5. Seluruh

pegawai

yang

terlibat

dalam

pelayanan

rekam

medis

harus

memahami SOP dengan sebaik baiknya, serta dapat melaksanakannya secara profesional. D. KEBIJAKAN DALMUT PERALATAN MEDIS 1. Setiap pemakaian peralatan medis harus berpedoman pada SOP yang masih berlaku. 2. Pembinan dan pengawasan pelaksanaan DALMUT pemakaian peralatan medis dilakukan oleh Atasan Langsung dan atau Pejabat yang terkait, sedangkan penilaian dapat dilaksanakan oleh Tim DALMUT, Komite Medis dan SPI. 3. Penilaian mutu peralatan medis minimal dilakukan 1 (satu) bulan 1 (sat u) kali. 4. Metode penilaian dapat melalui Observasi atau wawancara dengan kuesioner atau daftar tilik (Check list). 5. Seluruh pegawai yang terlibat dalam pemakaian peralatan medis harus memahami SOP dengan sebaik baiknya, serta dapat melaksanakannya secara profesional. KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

6

6. Disamping pemakaian secara benar, agar mutu peralatan tetap optimal maka setiap peralatan harus dilakukan pemeliharaan dan standarisasi oleh tenaga yang ahli secara berkala, minimal setiap 6 bulan. ii.

KEBIJAKAN REKAM MEDIK 1. Setiap pasien harus memiliki Rekam Medis, baik pasien jalan maupun pasien rawat inap . 2. Identifikasi pasien termasuk nomor Rekam Medisnya disimpan dalam komputer dan dalam Kartu Indeks Utama Pasien, sehingga memudahkan pencarian Rekam Medis pasien setiap saat selama 24 jam. 3. Semua Rekam Medis disimpan dengan baik dan aman secara sentralisasi di ruang penyimpanan berkas Rekam Medis. 4. Rekam Medis tidak boleh dipinjam oleh siapapun kecuali petugas yang berwewenang serta tidak boleh dibawa pulang kecuali atas ijin Direktur. 5. Dokumen Rekam Medis tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali atas dasar paksaan dan atau permintaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Dokter, Perawat, dan tenaga kesehatan lain bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan pengisian Rekam Medis sesuai kewenangan masing-masing. 7. Berkas Rekam Medis aktif disimpan di ruang penyimpanan berkas aktif. 8. Berkas Rekam Medis inaktif adalah berkas yang tidak digunakan selama 3 tahun terhitung dari tanggal kunjungan terakhir. Berkas ini disimpan dalam ruang penyimpanan berkas inaktif. 9. Rekam medis dapat dimusnahkan apabila telah berumur 5 tahun terhitung dari tanggal masuk inaktif. Pemusnahan berkas Rekam Medis tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. iii. KEBIJAKAN INFORMED CONCENT 1. Setiap tindakan medis baik operasi maupun tindakan lain yang bersifat invasif atau beresiko, harus dimintakan persetujuan tertulis dari pasien dan atau keluarga pasien terlebih dahulu, yang dinyatakan dengan penandatanganan di lembar Persetujuan. 2. Apabila pasien berumur dibawah 12 tahun, persetujuan informed concent dilakukan oleh orang tua atau wali yang bersangkutan. 3. Setiap Dokter yang akan melakukan tindakan medis wajib memberikan informasi yang sejelas jelasnya berikut resiko kepada pasien dan atau keluarga pasien. 4. Apabila ada pasien tidak sadarkan diri dan dalam kondisi yang mengharuskan dilakukan tindakan operatif segera (CITO) , sedangkan keluarga pasien tidak ada, maka fihak Rumah Sakit

dapat melakukan tindakan operatif tanpa perlu

Informed Concent, demi keselamatan jiwa pasien. KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

7

iv. KEBIJAKAN

ETIK

RUMAH SAKIT 1. Standar Etik Rumah Sakit berpedoman pada Standar Kode Etik Rumah Sakit yang telah diterbitkan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI ) tahun 1994. 2. Pemberlakuan

Standar

Etik

Rumah

Sakit

dan

pedoman

pelaksanaannya

ditetapkan berdasarkan SK. Direktur. 3. Standar Etik Rumah Sakit yang telah ditetapkan pemberlakuannya oleh Direktur, harus dilaksanakan oleh setiap tenaga Rumah Sakit, baik tenaga medis, paramedis maupun tenaga non medis . 4.

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan etik Rumah Sakit dilakukan oleh Tim Etik Rumah Sakit yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur.

5. Apabila ada kasus kasus yang melanggar kode etik, maka kasus tersebut harus dibahas dan ditelaah oleh Tim Etik Rumah Sakit, dan Tim Etik berkewajiban memberi rekomendasi kepada Direktur untuk ditindak lanjuti. 2.

KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN 1. KEBIJAKAN PENERIMAAN KARYAWAN BARU 1. Karyawan yang diterima bekerja di R SU Adella minimal berumur 18 tahun dan maksimal berumur 55 tahun. 2. Khusus untuk penerimaan tenaga medis ( Dokter Umum, Dokter Gigi dan Spesialis ), harus melibatkan SMF dan Komite Medis. 3. Penerimaan pegawai dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Pegawai Baru yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur. 4. Penerimaan pegawai dilaksanakan tiap semester, yaitu Bulan Maret dan Bulan September. Apabila ada hal hal yang bersifat mendesak, maka penerimaan pegawai dapat dilaksanakan diluar jadwal tersebut. 5. Sebelum bekerja Calon Pegawai harus melewati tahap orientasi selama 2 (Dua) minggu, masa percobaan selama 3 (Tiga)

bulan dan masa kontrak

selama 2 (Dua) tahun dapat diperpanjang dengan kentuan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dan masa kontrak 1 (satu). 6. Selama masa kontrak pegawai dinilai tiap 6 (Enam) bulan, dan bila dalam penilaiannya ada 3 (Tiga) nilai C maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. 7. Pegawai baru dapat ditetapkan atau diangkat sebagai tenaga tetap Rumah Sakit apabila telah menyelesaikan masa kontrak selama 2 (Dua) tahun dengan kondite baik .


8

a. KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilaksanakan karena atas permohonannya sendiri, telah habis masa baktinya (Umur diatas 55 tahu n), meninggal dunia, kesehatan tidak layak atau diberhentikan dengan tidak hormat. 2. Kepada yang bersangkutan diberikan ucapan terima kasih dan diberikan haknya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. B. KEBIJAKAN PROMOSI 1. Promosi pegawai dilaksanakan bila ada jabatan “lowong” dan disesuaikan dengan pendidikan pegawai dengan syarat-syarat tertentu. 2. Promosi untuk perawatan berdasarkan penilaian DP3 khusus perawatan. a. KEBIJAKAN MUTASI 1. Mutasi pegawai dilakukan untuk penyegaran dari tugasnya dan atau merupakan penyesuaian dengan pendidikan yang diperoleh. 2. Mutasi dapat dilakukan antar unit kerja. b. BEASISWA PENDIDIKAN 1. Pada dasarnya seluruh Karyawan Rumah Sakit dapat mengajukan beasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. 2. Beasiswa Pendidikan untuk pegawai disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit, serta ada dalam program dan atau anggaran RS U Adella. 3.

KEBIJAKAN PEMELIHARAAN SARANA A. KEBIJAKAN PEMELIHARAAN GEDUNG 1. Pemeliharaan gedung dan sarana fisik lainnya dilakukan oleh petugas / pegawai Instalasi Pemeliharaan Sarana. 2. Apabila petugas tidak mampu melaksanakannya, maka pemeliharaan tersebut dapat diserahkan pada fihak ketiga yang dikontrak oleh Rumah Sakit . 3. Fihak ketiga yang dimaksud dalam point 2 harus layak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. B. KEBIJAKAN PEMELIHARAAN PERALATAN MEKANIKO ELEKTRIKAL 1. Pemeliharaan peralatan mekaniko elektrikal dilakukan oleh petugas / pegawai Instalasi Pemeliharaan Sarana. 2. Apabila petugas tidak mampu melaksanakannya, maka pemeliharaan tersebut dapat diserahkan pada fihak ketiga yang dikontrak oleh Rumah Sakit. 3. Fihak ketiga yang dimaksud dalam point 2 harus layak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.


9

4. Jadwal

pemeliharaan

ditetapkan

oleh

Bagian

Rumah

Tangga,

dengan

ketentuan sebagai berikut : a. Pemeliharaan AC, TV, Dispencer, Aqua Gard dan Kipas Angin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau setiap ada kerusakan. b. Pemeliharaan Diesel atau Genset tiap 1 (satu) tahun dan atau setiap ada kerusakan. c. Pemeliharaan laundry dan alat alat komunikasi setiap 1 (satu) tahun dan atau setiap ada kerusakan. d. Pemeliharaan alat-alat dapur setiap 1 bulan dan atau setiap ada kerusakan. 3. KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RUMAH SAKIT 1. Pemeliharaan kendaraan atau sarana transportasi Rumah Sakit dilakukan oleh Sopir kendaraan Rumah Sakit. 2. Apabila

sopir

Rumah

Sakit

tidak

mampu

melaksanakannya,

maka

perbaikannya diserahkan pada bengkel yang telah dikontrak oleh Rumah Sakit . 3. Jadwal pemeliharaan adalah sebagai berikut : a. Pemeliharaan kendaraan rutin tiap 2.000 km. b. Service besar tiap 10.000 km. c. Turun mesin bila diperlukan. d. Perbaikan kerusakan bila ada kerusakan. 4. KEBIJAKAN PEMELIHARAAN ALAT MEDIS 1. Pemeliharaan peralatan medis dilakukan oleh petugas / pegawai Instalasi Pemeliharaan Sarana. 2. Apabila petugas tidak mampu melaksanakannya, maka pemeliharaan tersebut dapat diserahkan pada fihak ketiga yang dikontrak oleh Rumah Sakit. 3. Fihak ketiga yang dimaksud dalam point 2 harus layak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. 4. Pemeriksaan alat medis Rumah Sakit dijadwalkan sebagai berikut : d. Alat Laboratorim setiap 1000 jam. e. Alat optik setiap 1 tahun. g. Alat diagnostik setiap 1 tahun. h. Tensimeter setiap 3 bulan.


10

5. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN SANITASI LINGKUNGAN 1. Pemeriksaan sanitasi lingkungan diserahkan pada fihak ketiga atau fihak yang berwewenang (Dinas Kesehatan Kabupaten). 2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam point 1 dijadwalkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan sampel makanan dilakukan 1 bulan sekali. b. Pemeriksaan lingkungan fisik (debu, kebisingan dan kelembaban ) dilakukan 6 bulan sekali. c. Pemeriksaan air limbah dilakukan 6 bulan sekali. d. Pemeriksaan Mikrobiologi air dilakukan 6 bulan sekali. i. KEBIJAKAN LOGISTIK 1. Pengadaan barang kebutuhan Rumah Sakit, baik obatobatan maupun non obatobatan, dilaksanakan secara sentral oleh Tim Pengadaan Barang yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur. 2. Pembelian barang, obat dan alkes dapat dilakukan dengan cara kontrak melalui rekanan untuk mendapatkan harga khusus dan menjaga kontinyuitasnya dan dapat

dilaksanakan

secara

langsung

oleh

bagian

logistik

sesuai

dengan

kebutuhan. 3. Perencanaan pengadaan peralatan medis dan obat-obatan harus melibatkan SMF dan Komite Medis serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Medis. ii.

KEBIJAKAN KEUANGAN A. KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem Acrual Basis. 2. Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Cash Flow dan laporan Bank. 3. RAPB Rumah Sakit dibuat oleh Tim Anggaran dan disyahkan oleh Direktur RSU Adella. B. KEBIJAKAN PIUTANG 1. Setiap piutang akan dilakukan penagihan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur. 2. Piutang Jasa Perawatan Pribadi dihapuskan dari pembukuan setelah 2 tahun. 3. Piutang Instansi dihapuskan dari pembukuan setelah 5 tahun. C. KEBIJAKAN PERSEDIAAN 1.

Persediaan barang (Inventory) harus dilakukan cek fisik (Stock Opname) setiap akhir bulan.


11

2.

Hasil stock opname harus dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

3.

Metode penilaian persediaan berdasarkan metode rata-rata.

D. KEBIJAKAN AKTIVA TETAP 1. Setiap aktiva tetap harus dilakukan cek fisik setiap akhir tahun. 2. Kondisi Inventarisasi harus dilaporkan ke Direksi setiap akhir tahun. 3. Penyusutan dilakukan atas dasar metode penyusutan garis lurus (Strait Line Methode) sesuai dengan masa nilai ekonomisnya. E. KEBIJAKAN BARANG RUSAK 1. Setiap barang yang rusak harus dicatat dengan baik dan dilaporkan kepada Direktur. 2. Barang barang yang rusak dapat dihapuskan melalui lelang atau pemusnahan sesuai dengan jenis barang yang rusak. 3. Untuk penghapusan atau pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam point 2 dilakukan oleh Tim Penghapusan Barang yang dibentuk oleh Direktur. 4.

Setiap penghapusan barang yang rusak harus dibuatkan berita acara penghapusan barang.

F. KEBIJAKAN PAJAK 1. Bagi

karyawan, tenaga ahli dan tenaga konsultan dibebani pajak

penghasilan pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Pajak penghasilan Badan RSU Adella dihitung sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan kesepakatan PERSI. G. KEBIJAKAN PENGAWASAN KEUANGAN 1. Pengawasan dilakukan diseluruh aspek keuangan, baik diunit penerima maupun unit pengeluaran. 2. Pengawasan dan pengendalian keuangan dilakukan melalui : a.

Pengawasan dan pengendalian langsung

(Internal Control) oleh atasan

langsung masing-masing unit kerja. b. Pengawasan melalui mekanisme SPI. c.

Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.

d. Pengawasan oleh Majelis Kesehatan. H. KEBIJAKAN TRANSAKSI KEUANGAN 1. Semua pembayaran harus menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran. 2. Semua pengeluaran Rumah Sakit, melalui Kasir Pusat, kecuali bagi unit-unit yang disetujui melakukan Kas kecil.


12

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat mengutamakan pertolongan kepada pasien terlebih dahulu, untuk kemudian menyelesaikan pembiayaannya ( tanpa uang muka terlebih dahulu ). 4. Semua pelayanan Rawat Inap tidak diharuskan membayar uang muka. 5. Pasien yang partus di RS U Adella dan belum mampu membayar, bayinya dilarang disandera. 6. Tidak menerima pembayaran dengan giro bilyet 7. Pembayaran pasien dari Instansi Langganan dan Askes dilaksanakan segera setelah

pasien

pulang

melalui

mekanisme

penagihan

sesuai

dengan

kesepakatan dalam perjanjian kerja sama. 8. Pembayaran kepada supplier diatur sebagai berikut : a. Tagihan dari PBF dilakukan setiap bulan dari tanggal 10 dan 24 b. Tagihan investasi disesuaikan dengan termyn sebagaimana Kontrak Kerja yang disepakati. 9. Pembayaran Jasa Dokter dilakukan sebagai berikut : a. Insentive Poliklinik pada setiap awal bulan berikutnya. b. Jasa visite dan jasa tindakan dapat diambil setiap saat hari kerja atau sesuai dengan kesepakatan. 10. Wewenang pemberian keringanan atas biaya Rumah Sakit baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap adalah Direksi. 11. Wewenang pemberian keringanan atas jasa Dokter, apabila pasien tersebut pasien pribadi, maka keringanan dilaksanakan oleh Dokter yang merawat, sedangkan apabila pasien Rumah Sakit keringanan dilaksanakan oleh Direksi 12. Besarnya uang tunai di Kas maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

iii.

KEBIJAKAN HUBUNGAN KERJASAMA A. KEBIJAKAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 0. Rumah Sakit dapat menerima kerja sama dengan Institusi Pendidikan baik pendidikan

tinggi

maupun

pendidikan

lanjutan

atas

dasar

saling

menguntungkan. 1. Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit, kecuali fasilitas tertentu yang ditetapkan oleh Direktur. 2. Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit harus memberikan pelatihan pada CI (Clinical Instructure) yang ditetapkan oleh Direktur.


13

3. Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dapat memanfaatkan seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit, kecuali pasien tertentu yang ditetapkan oleh Direktur. 4. Mahasiswa atau pelajar yang melaksanakan tugas belajar di Rumah Sakit harus mengikuti tata tertip dan peraturan yang berlaku. 5. Apabila mahasiswa melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Rumah Sakit dirugikan secara matrerial, maka fihak Institusi wajib mengganti sesuai dengan kesepakatan dengan Direksi. B. KEBIJAKAN KERJASAMA DENGAN RUMAH SAKIT LAIN 1. Rumah Sakit dapat melaksanakan kerja sama dengan Institusi Kesehatan lain (RS, BP, BKIA dan RB) atas dasar saling menguntungkan. 2. Kesepakatan kerja sama tersebut dapat meliputi kerjasama dokter Spesialis, rujukan teknologi dan rujukan pengetahuan serta kerja sama pengadaan obat dan alkes. C. KEBIJAKAN KERJASAMA DENGAN FIHAK KETIGA 1. Untuk pengadaan barang dan atau pemeliharaan sarana, Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan fihak ketiga atau Rekanan. 2. Kerja sama tersebut harus dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Direktur. 3. Fihak Rumah Sakit dapat menujuk fihak ketiga sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dalam kurun waktu sesuai dengan perjanjian. iv.

KEBIJAKAN LAIN-LAIN 1. Semua ketentuan yang terkandung dalam Kebijakan Menajemen Operasional Rumah Sakit, harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan atau Petunjuk Teknis (JUKNIS). 2. Kebijakan in berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat hal hal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rumah Sakit dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Slawi,

1 Januari 2012

Rumah Sakit Umum Adella Direktur,

dr.H. M. Abdul Djalil, M.Kes NRP. 19530307.2010.01 KEBIJAKAN UMUM RSU ADELLA 2012

14

KEBIJAKAN MANAJEMEN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM ADELLA

Recommend Documents